analisis kebijakan pemekaran

1

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara

Oleh

AHMAD MUZAWWIR 067024002/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008

ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 129 TAHUN 2000

Ahmad Muzzawir: Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 329 Tahun 2000, 2008. USU e-Repository 2008

2

Judul Tesis : ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 129 TAHUN 2000

Nama Mahasiswa : Ahmad Muzawwir Nomor Pokok : 067024002 Program Studi : Studi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(DR. Marlon Sihombing, MA) Ketua

(Drs. Bengkel Ginting, M.Si) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

Direktur,

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc)

Tanggal Lulus : 14 April 2008


3

Telah diuji pada

Tanggal 14 April 2008

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : DR. Marlon Sihombing, MA

Anggota : 1. Drs. Bengkel Ginting, M.Si 2. Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Si 3. Drs. Agus Suriadi, M.Si 4. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA


4

PERNYATAAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO.129 TAHUN 2000

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 14 April 2008 Ahmad Muzawwir


5

TESIS

Oleh

AHMAD MUZAWWIR 067024002/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008

ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 129 TAHUN 2000


6

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Asahan dengan luas wilayah 92.220 Ha dan jumlah penduduk 336.868 jiwa yang terdiri dari 168.951 jiwa penduduk laki-laki dan 167.953 jiwa penduduk perempuan. Kurangnya sarana dan prasarana menimbulkan kesulitan dalam menjangkau pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Itulah sebabnya diyakini bahwa strategi kebijakan pemekaran wilayah adalah salah satu solusinya. Pemekaran wilayah yang dimaksud adalah memperkecil wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Asahan dengan cara memberikankan status kepada wilayah Batu Bara menjadi sebuah kabupaten otonom baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berlangsungnya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Batu Bara, mengidentifikasi, mengekspolrasi dan menganalisis pemekaran wilayah tersebut yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat dalam hal pelayanan publik, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong dengan memberikan berbagai rekomendasi untuk kinerja pemerintah daerah (baik itu kabupaten induk maupun kabupaten baru). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data sekunder dan teknik wawancara mendalam terhadap obyek di lapangan. Data-data yang didapat dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian sesuai data dan fakta yang ditemukan dalam proses berlangsungnya pemekaran wilayah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. Dampak yang bersifat langsung bagi masyarakat; misalnya biaya ringan, waktu lebih singkat dan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat, sementara bagi pemerintah semakin pendeknya rentang kendali dan turunnya biaya administrasi pemerintahan. Akhirnya bahwa kebijakan pemekaran wilayah adalah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas apabila ada iktikad yang baik dari pihak yang berkepentingan untuk kesejahteraan bersama. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah


7

ABSTRACT This research was made in District of Batu Bara, North of Sumatera as expansion of parent district, i.e., district of Asahan, total width 92.9220 Ha and total population 366,868 consisting of 168.951 male and 167.953 female. The lack of facility has led to some difficulty to access the government service, people empowrment and equality of development. Thus it is believed that Regional Expansion Policy Strategy is a best solution. The regional expansion is to define or narrow the scope of government administration of Asahan District by recognizing the status of Batu Bara district as a new autonom district. The objective of this reserch would be to know the process of Regional Expansion Policy in Batu Bara Disctrict, to identify, explorate and analyze the regional expansion that can effect the people directly in public service and also to know the resistive and supportive factors by suggece (either parent district or extended district). The method used in this research is by using qualitative descriptive analysis, i.e., to describe the object of research according to the data and facts found in the prosess of regional expansion in District of Batu Bara. Based on the result of research, it can be concluded that the objective of regional expansion will be to give the people with better access of service though expectation that it can increase and facilitate the implementation of public service. The direct impact for people includes : lower cost, shorter time and work chance for peoples; and for government includes : the narrower range of control and lower cost of government administration. Finally, the policy of regionel expansion is appropriative decision and useful for people widely in basis of good faith by interested or involved parties to improve the people welfare. Keyword : Public Policy, Decentralization, Regional Autonomy, Regional Expansion


8

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan tesis ini. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tetap

dicurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam di

permukaan bumi ini, guna menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara. Penulis mengajukan sebuah judul Analisis Kebijakan

Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan

Pemerintah No. 129 Tahun 2000.

Di dalam penulisan ini berbagai hambatan yang penulis temui. Namun, berkat

kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak serta dengan ridha Allah SWT,

sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan pengetahuan dan

kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya pada :

1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktur Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan


9

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. DR. M. Arif Nasution, MA, selaku Ketua Program Studi

Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan sekaligus

sebagai penguji.

4. Bapak DR. Marlon Sihombing, MA, selaku Ketua Pembimbing yang telah

membimbing dengan arief dan penuh kesabaran di sela-sela kesibukan beliau.

5. Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang juga

telah membimbing dengan arief dan penuh kesabaran di sela-sela kesibukan

beliau.

6. Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Si, selaku Dosen Pembanding I yang

telah banyak memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan tesis ini.

7. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si, selaku Dosen Pembanding II yang juga telah

banyak memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan tesis ini.

8. Segenap tim pengajar Program Magister Studi Pembangunan (MSP)

Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

namanya, yang telah berupaya mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada

penulis.

9. Kakanda Ir. Hj. Syafrida Fitrie, MSP yang telah banyak memberikan

dukungan materil maupun moril kepada penulis.

10. Bapak OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, selaku Ketua Umum BP3KB yang

telah banyak memberikan data dan informasi pada penulis.


10

11. Bapak H. Usman Al Hudawy, selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Penasehat

GEMKARA yang juga telah banyak memberikan data dan informasi pada

penulis.

12. Teman-teman Angkatan IX (Achmad Fadly, Analisman Zalukhu, Andy

Siregar, Dedy Rustam Alamsyah Nst, Denni Rovi S. Meliala, Eli Sudarman,

Fahri Azhari, Ghazali Rahman, Hendra Dermawan Siregar, Lantika Purba,

Latifah Hanum Daulay, Maya Soraya, Meilani Tarigan, Muhammad Abduh

Riza, Murniati, Ody Dody Prasetyo, Onggung P.G. Purba, Pardomuan

Nasution, Pinta Omastri Pandiangan, Rehia Karenina Isabella Barus, Sri

Rahmayani, Syahrul Halim, Teuku Al Fiady dan Valdesz Junianto

Nainggolan).

13. Seluruh Pegawai Administratif Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara Program Magister Studi Pembagunan (Kak Dina Rahma Nst, S.Sos,

Bang Iwan dan Dadek) yang telah memudahkan proses administrasi penulis,

dan

14. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini yang tidak

bisa disebutkan satu persatu.

Kemudian, khususnya penulis menyampaikan rasa sayang dan hormat serta

terimakasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Hubban Efendi

dan Ibunda Syamsuarni yang telah memotivasi dan mendoakan penulis serta adik-

adik di rumah (Ahmad Muhadhir, SE, Ahmad Syahir, Ahmad Syukron, Ria Silvana,


11

Ainul Wardah, Amirah Husna) yang selalu sayang pada penulis sehingga

memberikan spirit bagi penulis dalam menyelesaikan tesis dan studi di Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Disamping itu juga penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari

sempurna, baik dari berbagai aspek metodologis maupun substansi teoritis lainnya.

Oleh sebab itu segala saran dan kritikan demi kesempurnaannya dengan senang hati

diterima. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi

Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi Pemerintah

Kabupaten Batu Bara sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Akhirnya dengan

berserah diri pada Allah SWT dan semoga segala amal baik kita semua mudah-

mudahan mendapat pahala disisi-Nya. Amin.

Medan, 14 April 2008

Penulis,

Ahmad Muzawwir


12

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Muzawwir

Tempat Lahir : Kedai Sianam (Batu Bara)

Tanggal Lahir : 18 Maret 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Tinggi/ Berat Badan : 164 Cm/ 56 Kg

Golongan Darah : O

Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Bangun Sari Dsn.V Kec. Talawi

Kab. Batu Bara, 21254

Nomor HP : 081376340007

Nama/ Pekerjaan Orang Tua : Ayah = Hubban Efendi/ PNS

Ibu = Syamsuarni/ PNS

Status dalam keluarga : Anak Kandung (anak ke I)

Jumlah bersaudara : 5 (lima) orang (Adik-adik : Ahmad

Muhadhir,SE, Ahmad Syahir, Ahmad

Syukron, Ainul Wardah, Amirah Husna)

Pendidikan :

a. Sekolah Dasar Negeri 010161 Kec. Talawi Kab. Asahan (lulus pada

tahun 1995)

b. Madrasah Tsanawiyah Siajam Kec. Sei Balai Kab. Asahan (lulus

pada tahun 1998)


13

c. Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh Kab. Asahan (lulus pada tahun

2001)

d. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen Ilmu Administrasi (lulus pada tahun 2006)

e. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Magister Studi

Pembangunan (lulus pada tahun 2008)


14

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ........................................................................................................ i

ABSTRACT ...................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah ............................................................. 7 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 9 2.1 Kebijakan Publik ................................................................. 9 2.2 Analisis Kebijakan .............................................................. 15 2.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah .................................... 18 2.4 Pemekaran Wilayah ........ 30 2.5 Kriteria Kelayakan Pembentukan Kabupaten ..................... 38 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................. 42 3.1 Jenis Penelitian .................................................................... 42 3.2 Lokasi Penelitian ................................................................. 43 3.3 Informan Penelitian ............................................................. 43 3.4 Teknik Pengumpulan Data .................................................. 44 3.5 Definisi Konsep ................................................................... 45 3.6 Definisi Operasional ............................................................ 46 3.7 Teknik Analisis Data ................................................... ....... 51 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................... 52 4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batu Bara ........... .. 52 4.1.1 Ibukota dan Sarana Pendukung .............................. ... 55 4.1.2 Asset dan Kepegawaian ............................................. 55 4.1.3 Iklim, Suhu Udara dan Curah Hujan ..................... 55 4.1.4 Kondisi Ekonomi ....................................................... 56


15

4.1.5 Potensi Daerah............................................................ 61 4.1.6 Perkembangan Penduduk Kabupaten Batu Bara........ 71 4.2 Hasil Penelitian..................................................................... 72 4.2.1 Kabupaten Asahan dan Kedatukan Batu Bara ........... 72 4.2.2 Perjuangan Pembentukan Kabupaten Batu Bara........ 78 4.2.3 Kabupaten Batu Bara Terbentuk dengan Usul Inisiatif DPR Republik Indonesia ............................. 98 4.2.4 Tokoh Central Perjuangan Pembentukan Kabupaten Batu Bara ................................................. 99 4.2.5 Stakeholder Dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara.................................................................... 102 4.3 Analisis Data ........................................................................ 106 4.3.1 Analisis Potensi Pemekaran Wilayah Batu Bara........ 108 4.3.1.1 Analisis Kriteria Potensi Ekonomi................ 112 4.3.1.2 Analisis Kriteria Potensi Daerah................... 116 4.3.1.3 Analisis Kriteria Sosial Budaya .................... 120 4.3.1.4 Analisis Kriteria Sosial Politik...................... 122 4.3.1.5 Analisis Kriteria Jumlah Penduduk dan Luas Daerah .................................................. 123 4.3.1.6 Analisis Kriteria Lain-lain ........................... 125 4.4 Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara serta Munculnya Kelemahan dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 ......................... 126 BAB V PENUTUP ................................................................................. 139 5.1 Kesimpulan .......................................................................... 139 5.2 Saran-saran ........................................................................... 141 DAFTAR PUSTAKA .............................. ......................................................... 143


16

DAFTAR TABEL

Nomor Judul

1 Indikator Pemekaran Wilayah Menurut Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

48

2 Perkiraan Penerimaan Daerah ......................................................... 57

3 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Wilayah Batu Bara .................. 62

4 Hasil Perekebunan Wilayah Batu Bara ........................................... 63

5 Hasil Produksi Perikanan Laut Wilayah Batu Bara ........................ 64

6 Prasarana Hiburan ........................................................................... 65

7 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis ........................................... 66

8 Fasilitas Pendidikan Umum dan Agama Wilayah Batu

Bara.................................................................................................. 67

9 Jenis Alat Angkutan ..................................................... 68

10 Fasilitas Peribadatan .................................................... 69

11 Anggota Tim Kerja II PAH I DPD RI yang melakuan

kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada

tanggal 20 s/d 22 Juni 2006 ..........................................

95

12 Skor Rata-rata Seluruh Indikator Bagi Pembentukan

Kabupaten Otonom Batu Bara .......................................

111

13 Potensi Ekonomi Wilayah Batu Bara.............................. 112

14 Potensi Daerah Wilayah Batu Bara ................................................. 118

15 Kondisi Sosial Budaya Wilayah Batu Bara ..................................... 120

16 Kondisi Sosial Politik Wilayah Batu Bara ...................................... 122

17 Profil Jumlah Penduduk Wilayah Batu Bara ... 123

18 Luas Daerah Wilayah Batu Bara . 123

19 Kriteria Lain-lain Wilayah Batu Bara ............................................. 125

Halaman


17

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul

1 Peta Kabupaten Batu Bara ............................................................... 54

2 Logo GEMKARA (Gerakan Masyarakat Menjuju Kesejahteraan

Batu Bara) ........................................................................................

78

3 Gambar bersama beberapa orang Kepala Daerah Se- Indonesia

sesaat setelah upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan

Kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik

Indonesia di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,

Jakarta ............................................................................................... 102

Halaman


18

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

1 Daftar Panduan Wawancara Penelitian ............................................ 145

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000

Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Presiden Republik

Indonesia ..........................................................................................

148

3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

161

Halaman


19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi telah memberikan ruang yang lebih terbuka kepada

masyarakat untuk mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Salah satu

produk dari era reformasi itu adalah otonomi daerah yang secara konseptual

memperlihatkan adanya perubahan secara signifikan pada model dan paradigma

pemerintahan daerah. Model efisiensi struktural (structural efficiency model) yang

menekankan pada efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal ditinggalkan. Kini

dikembangkan local democracy model yang menekankan nilai demokrasi dan

keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan

pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari penekanan aspek sentralisasi

kepada penekanan aspek desentralisasi.

Dalam menciptakan kemandirian daerah inilah, pemekaran wilayah

kabupaten/ kota dan provinsi harus dipahami sebagai bagian dari implementasi

otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan

masyarakat daerah terhadap 3 (tiga) permasalahan utama yakni sharing of power,

distribution of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah.

Pemekaran wilayah sebagai implikasi politik reformasi, perlu dikelola

dengan baik sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan dan masalah yang justru

counter productive dengan semangat reformasi itu sendiri. Di satu sisi, pemekaran


20

wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografis

antara satu wilayah dan wilayah lainnya sangat berbeda. Dengan demikian

pemekaran wilayah diharapkan dapat memacu perkembangan sosial, ekonomi,

peningkatan kualitas demokrasi, mengurangi kesenjangan dan menjaga kelestarian

lingkungan hidup pada suatu wilayah. Namun di sisi lain, perkembangan pemekaran

wilayah ini masih menimbulkan beberapa persoalan utama, yaitu penentuan batas-

batas wilayah geografis dan administratif wilayah baru dan hal ini selalu memberikan

dampak sosial, politik dan ekonomi serta redistribusi aset negara pada wilayah-

wilayah baru tersebut.

Reformasi yang tengah bergulir di Indonesia, yang ditandai dengan

munculnya berbagai fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk

membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan

kota. Keinginan tersebut didasari terjadinya berbagai dinamika di daerah itu sendiri

baik dinamika sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Dengan pembentukan daerah

otonom ini, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang

lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam kaitannya

dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan

pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih

baik.

Sistem pemerintahan yang ada di era otonomi daerah saat ini dengan asas

desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi sosial, ekonomi, politik


21

maupun budaya. Perubahan sosial, ekonomi, politik maupun budaya di Indonesia

memiliki kecenderungan dan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah

pusat menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan

masyarakatnya. Dalam perspektif otonomi daerah ini, kekuasaan akan terbagi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara legal konstitusional tetap dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak tahun 1999 yang lalu. Dalam pembentukan daerah otonom, mulanya di ilhami oleh Pasal 18 UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi dalam daerah kabupaten dan kota.

Dalam mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah itu, pemerintah

telah mengatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan-

ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk

membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundangan

yang berlaku.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk melakukan pembentukan daerah

otonom baru, baik berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di

daerah kabupaten dan kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom


22

maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan

Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria,

prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan

pendukung yang ada, masyarakat Batu Bara juga mengajukan pembentukan daerah

otonom tersendiri yang wilayahnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan diantaranya, yaitu

Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kecamatan

Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Sei

Balai dengan luas 92.220 hektare (ha). Beberapa alasan yang mendasari sehingga

mengajukan pembentukan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara sebagai daerah

otonom adalah; Pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan

daerah yang berlaku saat ini (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan

Pemerintah No. 129 Tahun 2000) memberikan kemungkinan untuk dilakukannya

pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Kedua,

pemekaran Kabupaten Batu Bara menjadi daerah otonom baru dari kabupaten

induknya, yaitu Kabupaten Asahan, dipandang akan membawa berbagai keuntungan

bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, tuntutan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan yang lebih baik, dengan semakin sedikitnya birokrasi yang

harus dilalui dalam memperoleh pelayanan publik. Keempat, keinginan masyarakat


23

dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan potensi daerah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan besar yang menghadang pembentukan Kabupaten

Batu Bara sebagai daerah otonom adalah masalah kemandirian keuangan

daerah, pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya infrastruktur daerah.

Namun, kuatnya aspirasi masyarakat Batu Bara untuk membentuk

Kabupaten Batu Bara menjadi suatu daerah yang otonom telah menjadi

alasan utama bagi pemerintah pusat mewujudkan daerah pemekaran

wilayah Kabupaten Batu Bara tersebut. Hal ini tercermin dari upaya

Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara (GEMKARA) dan

Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batu Bara (BP3KB),

yang terus memperjuangkan dalam agenda pembahasan Pemerintah dan

DPR Republik Indonesia agar Batu Bara dapat disahkan menjadi daerah

otonom.

Sejak terbentuknya Kabupaten Batu Bara yang diresmikan pada

tanggal 15 Juni 2007, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri

Koordinator Politik dan Keamanan dan selaku Menteri Dalam Negeri Ad

Interim, Widodo AS. Berbagai permasalah kelayakan Batu Bara menjadi

suatu daerah yang mempunyai otonomi penyelenggaraan pemerintahan

hingga kini masih menjadi pertanyaan besar mengingat potensi yang

dimiliki wilayah Batu Bara yang sangat banyak, namun belum terkelola

dengan baik untuk berdiri sendiri sebagai suatu daerah otonom. Melihat


24

potensi alam yang ada di Batu Bara, pemerintah daerah harus mampu

mengembangkan potensi-potensi tersebut terutama dalam memanfaatkan

potensi sumber daya alam seperti kawasan pariwisata dan perusahaan

yang terkenal di dunia internasional sebagai pengekspor aluminium hasil

olahan PT. Inalum yang sudah lama menjadi produk unggulan di daerah

ini, kemudian didukung dengan keberadaan pasar yang telah memberikan

dampak bagi pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah. Wilayah

Batu Bara ini juga memiliki industri pengolahan minyak kelapa sawit

(CPO) dan lain sebagainya yang berpotensi besar untuk mensejahterakan

masyarakat.

Saat ini menarik untuk dikaji tentang bagaimana proses pemekaran daerah

sehingga Batu Bara menjadi suatu daerah yang otonom. Dari segi persyaratan

kemampuan ekonomi dan finansial sebagai indikator yang sangat menentukan bagi

Batu Bara layak untuk menjadi suatu daerah otonom telah terpenuhi, sehingga Batu

Bara lulus kualifikasi dan kemudian diundangkan (ditetapkan) sebagai suatu daerah

yang memiliki status otonom. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai

pihak masyarakat di Batu Bara itu sendiri. Namun, disisi lain tidak diimbangi dengan

kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah.

Kebijakan yang diambil pemerintah pusat bagi daerah otonom Batu Bara

akan membuka peluang bagi masyarakat (putra daerah) untuk duduk dalam jabatan-

jabatan di birokrasi atau politis tertentu dalam upaya pengelolaan potensi sumber

daya alam dan pengembangan sumber daya manusia di Batu Bara sebagai fokus


25

pembangunan. Tetapi, masalah besar juga akan muncul jikalau pemberian status

otonomi pada Batu Bara, ternyata tidak diikuti oleh semakin baiknya pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat. Dikhawatirkan justru pelayanan akan semakin mahal

karena Pemerintah Kabupaten Batu Bara dituntut untuk dapat menghimpun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya dengan mengenakan pajak yang

justru memberatkan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Pembentukan daerah Kabupaten Batu Bara dalam perspektif kebijakan

publik dapat dipandang sebagai proses interaksi berbagai kelompok kepentingan

dalam proses politik, melibatkan sejumlah aktor dan dipengaruhi oleh kepentingan

yang melekat pada kelompok ataupun aktor tersebut. Proses lahirnya kebijakan publik

dalam hal ini kebijakan pembentukan Kabupaten Batu Bara merupakan suatu

rangkaian kegiatan atau langkah tindakan para aktor.

Pembentukan suatu kabupaten harus mempertimbangkan berbagai kriteria

pembentukan. Mengenai kriteria kelayakan pembentukan kabupaten, terdapat

beberapa unsur yang harus diperhatikan antara lain kemampuan ekonomi daerah,

potensi daerah, mata pencaharian penduduk, sosial budaya, sosial politik, jumlah

penduduk, luas daerah serta kriteria lain-lain yang terdiri dari; faktor-faktor

kriminalitas, ketersediaan gedung bagi pemerintah daerah, jarak dan waktu tempuh

dari kecamatan-kecamatan ke pusat pemerintahan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 129 Tahun 2000.


26

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian,

yaitu : Bagaimana proses berlangsungnya kebijakan pembentukan wilayah

Kabupaten Batu Bara dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

dan apa motivasi para pihak berkepentingan (stakeholder) dalam pemekaran

wilayah Kabupaten Batu Bara tersebut.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi,

mengeksplorasi dan menganalisis kebijakan dalam proses pemekaran wilayah

Kabupaten Batu Bara.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, yaitu sebagai wahana untuk menambah dan

mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya tulis ilmiah

dan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti

permasalahan yang sama.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya

pengembangan daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang.


27

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Wojowasito (2003 : 35) mengartikan kebijakan sebagai : skill

(keterampilan), ability (kemampuan), capability (kecakapan), insight (kemampuan

memahami sesuatu).

Dari uraian di atas jelas bahwa sifat bijak adalah sifat-sifat (character)

yang melekat pada manusianya dan bijaksana adalah sifat-sifat yang melekat pada

sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian, maka dalam membuat suatu

kebijakan yang baik haruslah bersifat rasional, institusional, kondisional, dan

situasional dengan suatu proses sebagai berikut :

1. Rasional, maksudnya pengambilan keputusan itu benar-benar

mempergunakan data-data dan informasi-informasi yang selengkap-

lengkapnya. Data diolah dengan seksama untuk menjadi informasi yang

penting, sedangkan informasi dikumpulkan selengkap mungkin dari ilmu-ilmu

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, baik pengalaman sendiri, maupun

dari pengalaman orang lain.


28

2. Institusional, maksudnya pengambilan keputusan harus senantiasa dengan

mengingat tujuan organisasi serta memperhatikan pula hak-hak dan

kewenangannya.

3. Kondisional, maksudnya harus selalu ingat bahwa suatu kejadian, masalah,

peristiwa itu tidak akan lepas dari lingkungannya, baik lingkungan alam

(natural environment), lingkungan fisik (pysical environment), maupun

lingkungan sosial (social environment).

4. Situasional, maksudnya bahwa keputusan yang diambil itu haruslah sesuai

dan dapat terselenggara dalam situasi yang hidup pada waktu itu. Suatu

keputusan yang benar, namun tidak dapat dilaksanakan, maka tentulah tidak

ada manfaatnya, keputusan yang demikian merupakan keputusan yang tidak

baik.

Dari definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan

tindakan didalamnya terdapat serangkaian tahapan yang saling bergantung yang

diatur menurut waktu. Pada dasarnya kebijakan publik tidak terlepas dengan masalah

publik dan pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan

untuk memenuhi tuntutan seseorang atau kelompok karena kondisi yang dihadapi.

Hal ini terjadi karena adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan sebagian

masyarakat sehingga mendorong mereka untuk memuaskan sebagian masyarakat

melalui sistem yang dimiliki. Di sinilah dituntut kejelian pejabat publik untuk

memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah publik yang dihadapi. Untuk


29

lebih jauh lagi tidak hanya memahami, tapi mengambil langkah- langkah kebijakan

yang tepat dan dapat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dipimpinnya.

Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut

pandang masing-masing, diantaranya Parker memberi batasan bahwa kebijakan

publik adalah : Suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau

suatu tanggapan atas suatu krisis (Santosa, 1988).

Pendapat lain memberikan batasan kebijakan publik sebagai sekumpulan

rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap

kondisi-kondisi sosial dan ekonomi (Derby Shire, dalam Wibawa,

1994: 49).

Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa policy adalah hasil-hasil keputusan

yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik (Hofferbert dan

Ricard, Ibid). Untuk memudahkan dalam memahami pengertian kebijakan, maka

perlu diketahui beberapa karakteristik daripada kebijakan itu sendiri, antara lain :

a. Tindakan yang berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan prilaku secara

serampangan.

b. Merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat

pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan sendiri.

c. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan

dan sebagainya bukan sekedar apa yang dilakukan oleh pemerintah.

d. Bentuknya dapat bersifat positif (Budi Winarno, 1989 : 4).


30

Dari gambaran di atas dapatlah dijelaskan bahwa karakteristik daripada

kebijakan publik tersebut mengandung maksud tujuan, arah dan pola tindakan

tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian tindakan itu mempunyai nilai

yang positif. Jikalau memperhatikan batasan-batasan di atas maka tidak disebutkan

siapa pelaku kebijakan publik, namun di bagian lain dikatakan policy adalah produk

akhir antara eksekutif dan legislatif. Lebih lanjut Hofferbert (dalam Wibawa, 1994:

50) menyatakan : Kebijakan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan

oleh legislatif, penentuan atau pengaturan yang dilakukan oleh eksekutif, penggunaan

anggaran negara, dan juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang

menjadikan masyarakat sebagai sasarannya.

Sementara itu (William N, Dunn, 1981: 70) sebagaimana dialih bahasa oleh

Muhajir Darwin (1987: 63-64), merumuskan : Kebijakan publik sebagai serangkaian

pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat)

yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam

bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari diantara kelompok

masyarakat.

Dengan batasan dan pengertian ini menggambarkan bahwa kebijakan publik

itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan

pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik itu sendiri.

Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara

negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu


31

dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi

warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban

administrasi dan analisis yang etis (Kumorotomo, 1999:105).

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

kebijakan publik sangat tergantung dari intensitas kualitas dan ruang lingkup masalah

publik yang dipikirkan dan diidentifikasi oleh pengambil kebijakan. Dengan

demikian maka keberadaan atau kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik

tidak sepenuhnya merupakan output aparat pelaksana akan tetapi lebih merupakan

keberhasilan atau kegagalan pada tahap pengenalan. Lebih lanjut Dunn

mengemukakan beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam

perumusan masalah, yaitu :

a. Interdepedensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu

berpengaruh terhadap pada bidang yang lain, artinya suatu masalah

merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi

yang menimbulkan ketidakpuasan dari setiap kelompok.

b. Subyektivitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat

sangat obyektif tetapi dalam proses artikulasinya tetap merupakan hasil

berpikir dan hasil interprestasi dari analisis atau pengambil kebijakan.

c. Artifisial masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan

individu atau kelompok yang mengidentifikasikannya.


32

d. Dinamika masalah kebijakan, dalam arti bahwa masalah selalu berada dalam

suasana atau kondisi yang terus menerus berubah. Setiap masalah dapat

didefinisikan dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya.

Proses konversi dari masalah kebijakan yang berhasil diartikulasikan

merupakan tahapan kedua yang bersifat kritis. Hal itu disebabkan karena para pihak

yang berkepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam proses tersebut tidak

independen dalam arti sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap serta kepentingan-

kepentingan yang diwakilinya. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi penetapan

kebijakan (policy decision). Policy decision menurut Anderson dalam Wibawa adalah

pemeliharaan alternatif rancangan kebijakan mana oleh para aktor yang terlibat dalam

konversi dan ditetapkan untuk menjadi output kebijakan (Wibawa, 1994 : 25).

Penetapan kebijakan yang diuraikan diatas dituangkan dalam beberapa

bentuk yaitu: (1) Model Deskriptif, yaitu menjelaskan atau meramalkan sebab dan

akibat dari pilihan-pilihan kebijakan; (2) Model Normatif, yaitu identik dengan

deskriptif namun dilengkapi dengan aturan dan rekomendasi untuk mengoptimalkan

pencapaian keuntungan manfaat dan nilai; (3) Model Verbal, yaitu menyangkut

penyajian dalam bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami; (4) Model Simbolik,

yaitu penyajiannya dalam bentuk simbol-simbol matematis; dan (5) Model

Prosedural, yaitu menggunakan prosedur guna mewujudkan dinamika hubungan

antara variabel kebijakan (William N. Dunn, 1994: 155-156).

Dari konsep-konsep kebijakan publik yang diuraikan diatas, maka kerangka

pemikiran yang didapat adalah bahwa dalam kebijakan publik terdapat beberapa


33

komponen dan tahapan kebijakan, seperti dikatakan Eulau dan Prewit (dalam

Manullang; 1998; 14-15) (1) Niat (intentions), yaitu tujuan-tujuan yang sebenarnya

suatu tindakan, (2) Tujuan (goals), yaitu keadaan akhir yang hendak dicapai,

(3) Rencana atau usulan (plans of proposal), yaitu cara yang ditetapkan untuk

mencapai tujuan, (4) Program, yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan,

(5) Keputusan atau pilihan (decision or choise), yaitu tindakan yang diambil untuk

mencapai tujuan, dan (6) Pengaruh (effect), yaitu dampak program yang dapat diukur,

baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

2.2 Analisis Kebijakan

Analisis berasal dari bahasa Yunani yang berarti memecah menjadi bagian-

bagian. Riant Nugroho (2006 : 46) mengemukakan bahwa kerangka konseptual

analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah,

mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dan kebijakan

dikaitkan dengan melakukan perhitungan cost benefit dari kebijakan. Kemudian Riant

Nugroho melanjutkan dengan melakukan pendekatan model rasionalis dalam analisis

kebijakan yang mempunyai bagian-bagian :

1. Mendefinisikan permasalahan (define the problem).

2. Menetapkan kriteria evaluasi (establish evaluation criteria).

3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan (identifiy alternative policies).

4. Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu (display alternatives

and select among them).


34

5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan (monitor and evaluate policy

outcome).

Suatu kebijakan yang baik, menurut Dunn (1995) harus melalui tahapan-

tahapan kegiatan, yaitu agenda setting, policy formulation, policy adaption, dan

policy implementation serta policy assesment. Dari tahapan diatas yang paling rumit

adalah menentukan policy formulation, di dalamnya tercakup cara memformulasikan

alternatif-alternatif kebijakan yang mampu memecahkan masalah-masalah, memilih

alternatif-alternatif yang memadai dan efektif bila dilaksanakan dan sebagainya.

Untuk itu cara yang paling menguntungkan dalam memilih alternatif mana yang

paling menguntungkan adalah melalui analisis kebijakan. Sofian (2001)

mengungkapkan bahwa proses analisis kebijakan bermaksud untuk memberikan

rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan yang baik, atau merupakan

usaha yang bersifat multi disipliner untuk memperoleh data informasi guna

memberikan alternatif pemecahan suatu masalah. Dengan demikian bahwa

menganalisa suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan

kebijakan. Usaha ini berawal dari penyajian secara cermat informasi yang

menunjukkan adanya masalah kebijakan, yang mana informasi ini nantinya akan

digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif kebijakan.

Untuk menentukan alternatif-alternatif mana yang akan dipilih, sudah barang

tentu diperlukan kriteria-kriteria atau metode-metode tertentu. Lebih lanjut Dunn

(2000) mengatakan; untuk menentukan alternatif terpilih, setidaknya ada 3 (tiga) hal

yang harus diperhatikan, yaitu (1) Affecfiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut


35

dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan, (2) Efficiency, yaitu apakah kebijakan

yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan

(3) Adequasi, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan

masalah yang ada.

Selanjutnya berkaitan dengan kriteria kebijakan ini Sofian (2001),

mengemukakan bahwa kebijakan yang baik itu harus memenuhi kriteria-kriteria

sebagai berikut :

1. Tehnical feasibility, yaitu kemampuan masing-masing alternatif untuk

memecahkan masalah.

2. Economic and financial possibility, yaitu alternatif mana yang mungkin

dibiayai dari dana yang dimiliki.

3. Political viability, yaitu bagaimana resiko politik dari masing-masing

alternatif.

4. Administrative capability, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk

mendukung kebijaksanaan tersebut.

Kemudian lebih lanjut, Sofian (2001) mengungkapkan bahwa proses analisis

kebijakan bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat

kebijakan yang baik, atau merupakan usaha yang bersifat multi disipliner untuk

memperoleh data informasi guna memberikan alternatif pemecahan suatu masalah.

Dengan demikian bahwa menganalisa suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat

merekomendasikan kebijakan. Usaha ini berawal dari penyajian secara cermat


36

informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan, yang mana informasi ini

nantinya akan digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif kebijakan.

Dari pendapat ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya

alternatif kebijakan yang memadai dan efektif untuk dilaksanakan setidaknya harus

memenuhi kriteria-kriteria kelayakan ekonomi dan finansial, sosial, teknis, legal,

administrasi dan politik. Di samping itu tidak kalah pentingnya perlu

dipertimbangkan pula kriteria-kriteria efektifitas, efisiensi dan edequasi.

2.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi tidak bisa dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, karena pada

dasarnya berkenaan dengan delegation of authority and responsibility yang dapat

diukur dari sejauhmana unit-unit bawahan yang memiliki wewenang dan tanggung

jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam Pamudji, 1984: 2).

Pide (1997 : 34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah

pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang dibidang tertentu secara

vertikal dari institusi/ lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/ lembaga/

fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi kekuasaan

wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu

tersebut.


37

Selain itu, Rondinelli (1983 : 69) mengemukakan, desentralisasi perlu dipilih

dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, karena melalui desentralisasi

akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan

cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat

lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi setempat. Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat

setempat untuk lebih dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap

kurang baik dan ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan yang seringkali dialami oleh negara berkembang yang

acapkali tercipta konsentrasi kekuasaan, otoritas dan sumber-sumber yang begitu

berlebihan di tingkat pusat. Jika dilihat dari fungsi-fungsi pembangunan yang

didesentralisasikan para pejabat, staf pada tingkat lokal atau unit-unit administratif

yang lebih rendah, akan dapat meningkatkan pemahaman dan sensivitas (daya

tanggap) mereka terhadap masalah dan kebutuhan setempat, karena mereka akan

bekerja pada tingkat dimana semua permasalahan tersebut terasa paling menekan dan

terlihat paling jelas.

Apabila dilihat dari sisi hubungan kerja, sistem penyelenggaraan model ini

akan dapat lebih mendekatkan, mengakrabkan dan mempererat antara masyarakat

dengan para pejabat, staf pelaksana dan hal ini akan memungkinkan mereka akan

mendapatkan informasi yang lebih baik, yang diperlukan dalam proses perumusan


38

rencana pembangunan dari pada apa yang mereka peroleh bila hanya menunggu di

kantor pusat saja.

Desentralisasi juga dapat meningkatkan dukungan politis dan administratif

bagi kebijaksanaan pembangunan nasional pada tingkat lokal, karena selama ini

rencana-rencana pembangunan tingkat nasional acapkali tidak diketahui oleh

penduduk setempat, sehingga dengan diketahuinya rencana pembangunan nasional

pada tingkat lokal, maka disamping akan mendapatkan dukungan politis dan

administratif pada tingkat lokal, juga dapat mendorong kelompok-kelompok sosial

setempat untuk meningkatkan kemampuan partisipasinya dalam merencanakan dan

mengambil keputusan yang mereka buat. Lebih penting lagi, desentralisasi ini juga

dianggap dapat meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, dengan cara mengurangi

beban kerja rutin dan fungsi-fungsi manual yang dapat secara efektif diselesaikan

oleh para staf pelaksana lapangan atau para pimpinan unit-unit administratif yang

lebih rendah.

Disamping pendapat Rondinelli, Barkley (1978 : 2) mengemukakan bahwa

desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat

dan lebih luas atau dengan kata lain memberi dukungan yang lebih konstruktif di

dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan Mc. Gregor (1966: 3) menegaskan,

jika kita dapat menekan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang

lebih rendah, maka kita akan cenderung memperoleh keputusan-keputusan yang lebih

baik. Desentralisasi bukan saja akan dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-

keputusan yang diambil, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas daripada


39

pengambilan keputusan, karena orang cenderung untuk tumbuh dan berkembang

secara lebih cepat manakala mereka dimotivasi secara efektif dan ini bisa terjadi jika

kewenangan pengambilan keputusan didesentralisasikan. Hal demikian tadi harus

menerapkan azas desentralisasi yang berarti pengambilan keputusan pada tingkat

bawah organisasi dipandang sebagai cara terbaik untuk melahirkan keputusan-

keputusan yang lebih sesuai dengan kepentingan organisasi besar.

Sejalan dengan pendapat diatas, Koesoemahatmadja (1979) mengemukakan

bahwa desentralisasi dalam arti ketatanegaraan merupakan pelimpahan kekuasaan

pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya

sendiri. Desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses

penyelenggaraan kekuasaan negara, yang dapat dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk.

Pertama, dekonsentrasi yakni pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara

tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas

pemerintahan. Kedua, Desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik yaitu

pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom

di lingkungannya. Dalam konteks ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran

tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan. Desentralisasi ketatanegaraan

dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yakni desentralisasi fungsional serta

desentralisasi teritorial yang terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.


40

Secara terminologis, cukup banyak pengertian otonomi yang dikemukakan

oleh para pakar. Logemann (Koswara, 2001: 59) memberikan konsep otonomi

sebagai berikut : bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom

berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari

segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan publik. Kekuasaan

bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang

memerintah sendiri daerahnya itu adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif

sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan

pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan

otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti

memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk

berprakarsa dan mengambil keputusan. Disamping itu, empowerment akan menjamin

hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan


41

di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil

keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Isu otonomi daerah adalah isu yang paling aktual setelah berlakunya

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 sampai pada Undang-undang No. 32 Tahun

2004. Isu tersebut tidak hanya karena desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi,

tetapi lebih dititik beratkan pada kebijakan pemerintah Orde Baru yang sangat

sentralistik. Konsep desentralisasi memiliki dua pengertian yaitu desentralisasi politik

dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik diartikan sebagai penyerahan

kewenangan yang melahirkan daerah-daerah otonom, sedangkan desentralisasi

administratif merupakan penyerahan kewenangan pelaksanaan implementasi program

yang melahirkan wilayah-wilayah administratif, atau dengan kata lain pendelegasian

sebagian dari wewenang untuk melaksanakan program terhadap tingkat yang lebih

bawah. (Ichlasul Amal; 1990: 8).

Kebutuhan terhadap desentralisasi menurut Cheemo and Rondinelli (1983:

10) didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kegagalan atau kurang efektifnya perencanaan yang terpusat dan pengawasan

sentral dalam pembangunan.

2. Lahirnya teori-teori pembangunan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan

manusia.

3. Semakin kompleksnya permasalahan masyarakat yang tidak mungkin lagi

dikelola secara terpusat.


42

Lebih lanjut Ryass Rasyid mengatakan tentang desentralisasi bahwa Negara

yang sentralistik cenderung tidak mampu menjawab secara cepat dan tepat semua

kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dan daerah. Paradigma pemerintahan

dewasa ini berubah dengan pesat dan ada 5 (lima) pokok perubahan itu, yaitu :

1. Sentralisasi ke desentralisasi perencanaan pembangunan.

2. Pemerintahan besar ke pemerintahan kecil (big government ke small

government)

3. Peningkatan Tax ke penuntunan Tax.

4. Privatisasi pelayanan, dan

5. Social capital ke individual capital (Rasyid, 1997: 8).

Pandangan tersebut adalah langkah antisipasi menyikapi perubahan

(globalisasi dan demokratisasi) yang melanda kawasan dunia. Maka terhadap

kekuatan tersebut bagi negara yang terbentuk kesatuan maupun federal jawabannya

adalah desentralisasi. Setiap makhluk hidup memerlukan otonomi, demikian juga

kelompok termasuk negara dan daerah memerlukan otonomi. Jadi otonomi adalah

suatu kesatuan sosial dinamakan otonomi manakala terdapat suatu kesatuan tertentu,

yang bebas bertindak atau memilih untuk bertindak, atau tidak melakukan jika

menyukai untuk melakukannya (Susilo; 2000: 8).

Selanjutnya Tri Ratnawati mengklasifikasikan 4 (empat) tujuan utama

desentralisasi, yaitu: (1) Bidang Ekonomi, dalam rangka mengurangi cost dan


43

menjamin pelayanan publik lebih tepat sasaran; (2) Bidang Politik, dalam upaya

mengembangkan grassroots democracy dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan

oleh pusat serta diharapkan mencegah disintegrasi nasional; (3) Bidang Administrasi,

dalam rangka red tape birokrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif;

(4) Bidang Sosial Budaya, mengembangkan kebhinekaan dan budaya lokal (Jurnal

Otonomi Daerah, 2002: 2).

Sementara itu menyangkut otonomi, secara filosofis ideologis dipandang

sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan tumbangnya partisipasi yang luas bagi

masyarakat dan mendorong agar daerah mampu membuat keputusan secara mandiri

tanpa harus tergantung kepada pemerintah pusat (Siti Zuhro, 1990:18). Arti

pentingnya otonomi juga dikemukakan oleh Kenichi Ohmae ialah otonomi adalah

kata kunci untuk memajukan perekonomian negara untuk masa-masa depan dan batas

negara akan ditembus oleh 4 (empat) faktor yaitu investment, individual consumers,

industri and information (Jurnal Otonomi Daerah, 1999 : 18).

Mencermati secara empiris pandangan dan uraian diatas menunjukkan

bahwa desentralisasi dan otonomi dalam kaitannya perkembangan kedepan tidak

dapat ditunda lagi pelaksanannya. Artinya berlakunya Undang-undang No. 32 tahun

2004, dan banyaknya tuntutan daerah akan daerah otonom yang baru tentu dengan

maksud penjabaran dari desentralisasi dan otonomi itu sendiri. Mekanisme dan pola

yang sangat sentralistik selama ini dalam hubungan pemerintah Pusat-Daerah, sudah

tidak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi persoalannya dalam kasus kita di

Indonesia, desentralisasi dan otonomi ini apakah sudah merupakan komitmen yang


44

kuat oleh pemerintah dan masyarakat?. Dari hasil penelitian evaluasi percontohan

otonomi daerah terdapat dua kecenderungan, yaitu; Pertama; Pemerintah Pusat dan

Provinsi belum sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi di Kabupaten/

Kota, dan Kedua; dianutnya sistem pemerintahan daerah yaitu desentralisasi dan

dekonsentrasi membawa implikasi yang besar terhadap kelembagaan di daerah, yaitu

dua kepentingan yang berbeda diterapkan bersama oleh pimpinan pemerintah di

daerah (Jurnal Otonomi Daerah, 1999: 22).

Desentralisasi merupakan suatu alat untuk mencapai salah satu

tujuan bernegara yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan

menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Hal

pokok tentang desentralisasi tersebut adalah berhasil atau gagal

pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kadar responsivitas publik

terhadap kepentingan politis dan sosial masyarakatnya. Kegagalan

implementasi desentralisasi terutama ditunjukkan dari kemunduran

ekonomi, ketidakstabilan politik dan merosotnya pelayanan publik (Sidik:

2001).

Tekanan demokratisasi dunia sekarang ini menunjuk pada trend

baru yaitu isu pemerintahan daerah. Alasannya bahwa tidak ada satu

pemerintah dari suatu negara yang luas akan mampu secara efektif

membuat public policies di segala bidang ataupun mampu melaksanakan

kebijakan-kebijakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah negara

itu. Demikian halnya di dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan


45

dan pembangunan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang sentralistik menjadi kurang aktual, sehingga perlu

pendekatan desentralistik.

Desentralisasi menurut Rondinelli (Sidik, 2001: 2) dapat dibagi

menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Desentralisasi politik (political decentralization), yaitu pemberian hak

kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan

yang kuat untuk mengambil keputusan publik.

2. Desentralisasi administratif (administrative decentralization), yaitu

pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan

kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk

menyediakan pelayanan publik. Desentralisasi administratif pada

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

a. Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki

dengan pemerintah pusat di daerah.

b. Pendelegasian (delegation), yaitu pelimpahan wewenang untuk

tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur

birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh


46

pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur

dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang

mempunyai keleluasaan (dicreation) dalam penyelenggaraan

pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada

pihak pemberi wewenang (sovereign-authority).

c. Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat

pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas

pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discreation

yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.

3. Desentralisasi fiskal (fiscale decentralization), merupakan komponen

utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan

fungsinya secara efektif, maka mereka harus didukung sumber-sumber

keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli

daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi

atau bantuan dari pemerintah pusat.

4. Desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization), intinya

berkaitan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan

kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan

dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Desentralisasi dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004

merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah


47

otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota.

United Nations memberikan pengertian tentang desentralisasi

sebagai : The transfer of authority away from the national capital

wether by deconcentration to field offices or by devolution to local

authorities or local bodies. Batasan ini menggariskan tentang bagaimana

proses kewenangan itu diserahkan dari pusat kepada lembaga pemerintah

di daerah, baik melalui dekonsentrasi, maupun devolusi (Koswara, 1998:

152).

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan konsekuensi

kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintahan

dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada

dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Ini

berarti bahwa prakarsa dan penentuan prioritas serta pengambilan

keputusan sepenuhnya menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab

pemerintah daerah.

James W. Fesler mendefinisikan desentralisasi sebagai distribusi

kekuasaan yang mangalihkan atau memberikan pembuatan keputusan atau

kebijakan khusus kepada level daerah sehingga daerah mempunyai

kemandirian untuk membuat kebijakan sendiri (Warsito Utomo,1997).


48

Menurut Bryant (1987: 213-214), desentralisasi dalam kenyataan

mengambil dua bentuk, yaitu yang bersifat administratif dan yang

bersifat politik. Desentralisasi administratif biasanya disebut

dekonsentrasi yang berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada

tingkat-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas

rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen

kebijakan dan kekuasaan serta tanggung jawab dalam hal sifat hakikat

jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Desentralisasi politik (devolusi)

berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu

terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional

dan lokal.

Pikiran ini sejalan dengan Rondinelli (Koswara,1998:153) yang

menyatakan bahwa : decentralization is the transfer of planning,

decision making, or administrative authority from central government to

its fields organization, local administrative units, semi-autonomous and

parastatal organizations, local government, or non government

organization.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna utama

desentralisasi terletak pada kewenangan pemerintah daerah untuk

menentukan kebijakannya sendiri sesuai dengan kondisi dan aspirasi

masyarakat setempat. Dengan penerapan otonomi daerah banyak harapan


49

diletakkan bagi penyelesaian beragam permasalahan yang menghambat

perkembangan dan kemajuan daerah.

2.4 Pemekaran Wilayah

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik telah

menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsi secara otonom. Strategi pelaksanaan pembangunan yang tidak

terdesentralisasi telah menyebabkan kegiatan pelayanan masyarakat menjadi tidak

responsif dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Pada sisi yang lain, pengambilan keputusan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan

sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat

kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Kapasitas pemerintah

daerah yang tidak optimal disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam

proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan

yang sangat rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan

beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan

tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan dan pengelolaan sumber daya

keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang

semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan


50

hilangnya motivasi, inovasi dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian Pemerintah menyadari

bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu sentralistik mengandung banyak

kelemahan. Oleh karena itu maka salah satu amanat GBHN 1999-2004 menyebutkan

bahwa kebijakan pembangunan diarahkan untuk: (1) Mengembangkan otonomi

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan

masyarakat, lembaga otonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga

keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi

masyarakat dalam wadah NKRI; (2) Melakukan pengkajian tentang berlakunya

otonomi daerah bagi provinsi, kabupaten/ kota dan desa; (3) Mewujudkan

perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan

kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi; dan (4) Memberdayakan

DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya guna penyelenggaraan

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan

yang perlu diupayakan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah : (1) Program

peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah

daerah; (2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Program

ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang

menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan

yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah; (3) Program penataan


51

pengelolaan keuangan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara

profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab; (4) Program penguatan

Lembaga Non Pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

dan keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses pembuatan

kebijakan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga

non pemerintah dimaksud adalah DPRD, badan permusyawaratan desa, lembaga

swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat

lainnya.

Kebijakan pembentukan daerah Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu

perwujudan dari pengembangan otonomi daerah. Oleh karena itu maka dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin

dicapai (Rasyid, 1998): Pertama, menyebarratakan pembangunan sehingga dapat

dihindarkan adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah

tertentu. Kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan

pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah. Ketiga, memberikan pengarahan kegiatan

pembangunan, bukan saja pada aparatur pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat.

Kebijakan pembentukan daerah Kabupaten Batu Bara sebagai daerah

otonom akan mencakup suatu wilayah hukum tertentu. Wilayah dalam tata

pemerintahan Indonesia artinya lingkungan kerja pemerintahan umum (Rasyid,

1998). Secara administratif, lingkungan kerja pemerintahan berkaitan dengan batas-

batas wilayah hukum suatu daerah atau juga disebut sebagai rumah tangga daerah.


52

Dalam rangka pembentukan daerah baru, pemberian status pada wilayah tertentu

mengandung makna sebagai adanya daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah

kota yang bisa merupakan pemekaran dari daerah induk.

Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada

7 (tujuh) elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom (Suwandi,

2002), yaitu:

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut

merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang

diserahkan kepada daerah.

3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan

urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.

4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi

daerah.

5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil

rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien,

efektif, ekonomi dan akuntabel.

7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan

efisien.


53

Menurut Sumodiningrat (1999), berkaitan dengan pemberian otonomi

kepada daerah maka perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, yakni :

(1) Kemantapan lembaga; (2) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai,

khususnya aparat pemerintah daerah; (3) Potensi ekonomi daerah untuk menggali

sumber pendapatannya sendiri.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru memiliki

dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan

pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa

membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan

dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan

daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk,

luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

daerah.

Sementara itu, tujuan pemekaran daerah pada pasal 2 Peraturan Pemerintah

No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran,

penghapusan dan penggabungan daerah dinyatakan bahwa : tujuan dari

pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan

demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan


54

pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 bertujuan untuk mendorong

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi intinya adalah memberikan

kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berlakunya Undang-undang tersebut menyebabkan terjadinya perubahan

yang fundamental terhadap elemen-elemen pemerintahan daerah serta memerlukan

penataan-penataan yang sistematis. Elemen utama yang membentuk pemerintah

daerah itu adalah :

a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang

diserahkan kepada daerah.

c. Adanya personil yaitu pegawai daerah untuk menjalankan urusan otonomi.

d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi.

e. Adanya unsur perwakilan rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi di

daerah.

f. Adanya manajemen pelayanan umum (public service).


55

Dari uraian di atas pada dasarnya tersirat bahwa dimungkinkan adanya

daerah otonom-daerah otonom baru diantaranya ditempuh melalui cara pemekaran

daerah. Dimana pemekaran daerah dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui: (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

(2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (3) Percepatan pelaksanaan

pembangunan perekonomian daerah; (4) Percepatan pengelolaan potensi daerah;

(5) Peningkatan keamanan dan ketertiban; (6) Peningkatan hubungan yang serasi

antara Pusat dan Daerah (Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000). Bila dikaji lebih

jauh pemekaran daerah adalah tuntutan masyarakat untuk pembentukan daerah yang

baru, dengan cara memisah diri dari kesatuan wilayah pemerintahan daerah tertentu

(H.A. Dj. Nihin, 2000). Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000,

yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah.

Dari pengertian dan uraian diatas, cukup jelas bahwa pemekaran daerah

merupakan tuntutan sebagian dari masyarakat untuk memisahkan dirinya dari daerah

induknya membentuk suatu daerah baru baik itu provinsi, kabupaten atau kota dengan

alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-

alasan tertentu mencakup yang bersifat lunak maupun keras terhadap Pemerintah

Pusat, sifat lunak karena kondisi hubungan pusat dan daerah, dimana Pemerintah

Pusat terlalu kuat, atau bisa juga sikap Pemerintah Pusat yang menganaktirikan

Pemerintah Daerah sehingga terjadi kurang mesranya hubungan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang bersifat keras lebih dikarenakan alasan-


56

alasan yang bersifat politik yaitu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia membentuk negara baru.

Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada

7 (tujuh) elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom (Suwandi,

2002), yaitu:

1. Adanya

analisis kebijakan pemekaran

Education

Kebijakan pemekaran melalui hak inisiatif dewan perwakilan rakyat republik indonesia ( dpr ri )

Pendekatan analisis kebijakan

metodologi analisis kebijakan

ANALISIS KEBIJAKAN - Archive

STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 … · STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 cenderung meningkat selama lima tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun

Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang

Kerangka analisis kebijakanKerangka analisis kebijakan ... 1 - Sistem Kesehatan... · Tiga pendekatan dalam analisis kebijakan ... 3 elemen sistem kebijakan3 elemen sistem kebijakan

Analisis Kebijakan Publikrepository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis kebijakan...Analisis Kebijakan Publik vii perbedaan antara analisis kebijakan dengan penelitian kebijakan. Selanjutnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH …thesis.umy.ac.id/datapublik/t12049.pdf · Pemekaran Wilayah Kecamatan Bangko Barat Tahun 2006-2008 ”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ...repository.radenintan.ac.id/4898/1/SKRPISI PETI SAHRINTAN...pemekaran wilayah, serta bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH …

ANALISIS RESPON KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN

Kerangka analisis kebijakan

ANALISIS PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN …eprints.umpo.ac.id/1381/1/HALAMAN DEPAN.pdf · analisis pemekaran desa terhadap percepatan pembangunan infrastuktur ... bab ii landasan/kajian

Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan pemekaran

analisis pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen

analisis kebijakan kesehatan

Analisis Kebijakan Transportasi

analisis kebijakan-analisis

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DAN FAKTOR …digilib.uin-suka.ac.id/28885/1/13810030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · analisis dampak pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi

POLITIK IDENTITAS PAKPAKBHARAT - core.ac.uk filedengan lahirnya sentimen identitas adalah kebijakan pemekaran, Pemekaran adalah istilah

Analisis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Analisis kebijakan-publik1

Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan ...repository.unair.ac.id/67673/1/Sec.pdf · menggunakan perspektif analisis prospektif kebijakan publik. Analisis prospektif kebijakan

ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN …

Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten

Implementasi Kebijakan Pemekaran

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA ... - …eprints.unm.ac.id/4346/1/Fajar Kartini.pdf · UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2016 . DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA ASPEK ... Skripsi

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN .../Analisis... · STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN, ... kebijakan dividen dan pertumbuhan penjualan tidak

ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan sosial

Analisis kebijakan Publik.pptx