teknik analisis kebijakan publik

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

1.686 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Teknik Evaluasi Kebijakan PublikPresented by : Atika Akbari Leo Fernando Teguh Setiadi Yuliarni Kartika Lana Pembimbing : Dr. Hj. Mariatul Fadilah, MARS

PENDAHULUAN Evaluasi = salah satu dari proses/siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring/ pengawasan terhadap implementasi kebijakan (William N Dunn, 1998). bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak

tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya.

Pengertian Kebijakan Publik whatever governments choose to do or not to do (Thomas R Dye ) those policies developed by governmental bodies and officials (Anderson ) the autoritative allocation of values for the whole society ( Easton )

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (lihat Young dan Quinn, 2002:5-6) Tindakan pemerintah yang berwenang Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor

Evaluasi Kebijakan Publik Dalam analisis kebijakan, terdapat empat metode analisis kebijakan: peliputan (deskripsi) peramalan (prediksi) evaluasi (evaluasi) rekomendasi (preskipsi)

3 (tiga) rangkaian kesatuan penting di dalam siklus dan analisis kebijakan publik yang perlu dipahami formulasi kebijakan (policy formulation) implementasi kebijakan (policy implementation) evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Monitoring ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kebijakan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. ( Siagian ) Evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasilhasil yang seharusnya dicapai. ( Siagian )

Evaluasi dapat dibedakan menjadi : Pra Evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan/beroperasi pada tahap perencanaan. Difokuskan pada masalahmasalah persiapan dari suatu kegiatan. Meliputi aspek keuangan dan analisis ekonomis dari suatu kegiatan (cost and benefit analysis). Evaluasi pada saat program tengah berjalan difokuskan pada penilaian dari setiap tahap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan penilaian terhadap keseluruhan proses program.

Evaluasi setelah program selesai atau setelah program berakhir. dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rumusan sasarn atau tujuan program.

Fungsi Evaluasi Kebijakan PublikWilliam N Dunn (1998) memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran memberi sumbangan pada aplikasi metodemetode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi

Ripley Eksplanasi Kepatuhan Auditing Akunting

Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya. Untuk menunjukan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Pelaku Evaluasi Kebijakan Publik semua orang berhak untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap sebuah kebijakan publik, Indonesian Corruption Watch, Local Government Watch, Legislative Watch contohnya. BPK, BKPP, DPR, DPRD

Tipe Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau programprogram tertentu Evaluasi kebijakan sistematis

Sifat evaluasiMenurut Dunn Fokus nilai Interdependensi Fakta-Nilai Orientasi masa kini dan masa lalu Dualitas nilai

Thomas R Dye mengelompokkan dampak atas lima komponen berikut: Dampak atas kelompok sasaran/lingkungan Dampak atas kelompok lain (spillover effects) Dampak atas masa depan Dampak atas biaya langsung Dampak atas biaya tidak langusung.

Kriteria Evaluasi Relevansi Signifikan Validitas Reliabilitas Obyektif Tepat waktu Daya guna

Menurut William N Dunn (1998), untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak Effectiveness atau keefektifan Efficiency atau efisiensi Adequacy atau kecukupan Equity atau kesamaan Responsiveness atau ketanggapan Appropriatness atau ketepatgunaan

Pendekatan Evaluasi Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi.

Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu Evaluasi semu Evaluasi Teori Keputusan (Decision Theoretic Evaluation/ DTE) Decision-Theoretic Evaluation Evaluasi Formal (Formal Evaluation) Variasi : Evaluasi Perkembangan Evaluasi Proses Retrospektif Evaluasi Eksperimental Evaluasi Hasil Retrospektif

Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi Before vs after comparison With vs without comparisons Actual vs planned performance comparisons Experimental (controlled) models Quasi experimental (uncontrolled) models Efisiensi penggunaan dana (Cost Oriented Approach)

Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasiIndikator Efektivitas Efisiensi Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah Equity / pemerataan Responsiveness Appropriateness/ketepatgunaan

Metode dan Teknik Evaluasi Kebijakan Publik Teknik Tes Tes objektif Tes essay

Teknik non tes Observasi Wawancara angket

Metode Evaluasi KebijakanMenurut William N Dunn (1998) 1. Sajian Grafik 2. Tampilan tabel 3. Indeks 4. Interrupted time series analysis 5. Control-Series Analysis 6. Regression-Discontinuity Analysis 7. Pemetaan Sasaran

8. Klarifikasi Nilai 9. Kritik Nilai 10.Pemetaan Hambatan 11.Cross Impact Analysis 12.Discounting 13.Brainstorming 14.Analisis Argumentasi 15.Policy Delphi 16.User-Survey Analysis

Teknik Evaluasi Kebijakan PublikMenurut Dye Hearing and Reports Site Visit Program Measures Comparison with Professional Standard Evaluation of Citizen Complaint

Metode Teknik Evaluasi menurut DyeTehnik evaluasi Hearing and reports Keuntungan 1. Paling umum dilakukan untuk program review 2. Hanya menanyakan satu subyek (administrator pemerintahan) 3. Tidak perlu repot terjun langsung untuk menilai masyarakat banyak. Site Visit 1. Langsung terjun ke lapangan untuk menilai pelaksanaan program. 2. Hasil pengevaluasian bersifat objektif dan dapat diterima karena sesuai dengan kenyataan lapangan Program measures 1. Pengukuran terhadap dampak dari program yang dirasakan oleh masyarakat. Comparison with Professional Standar Evaluation of citizen Complaint 1. Terdapat standar profesi sebagai pedoman penilaian Kerugian 1. Hasil keterangan biasanya tidak objektif. 2. Laporan administrator sering membesarkan keuntungan dan meminimalkan biaya dari program. 1. Lebih repot karena penilaian terhadap masyarakat banyak membutuhkan banyak tenaga dan waktu.

1. Alat pengukuran baku belum ada 2. Alat ukur hanya berdasarkan pelaksana program atau pemerintah. 1. Proses pembuatan standar profesi sulit dilakukan

1. Analisis terhadap complain dari 1. Komplain yang disampaikan oleh masyarakat. masyarakat bukan untuk mewakili 2. Dapat menilai program yang seluruh elemen dilaksanakan sudah merata/belum masyarakatsecara menyeluruh 2. Tidak dapat menilai kebaikan/ keuntungan dari suatu program

Teknik evaluasi yang juga biasa digunakan adalah skala likert Skala linkert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat

Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Tujuan penggunaan likert Menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program Menilai manfaat pelaksanaan suatu kebijakan atau program Mengetahui kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program dll

Uji Validitas dilakukan dengan metode Pearson yaitu dengan mengkorelasikan skor item kuesioner dengan skor totalnya Langkah : Menghitung dan menjumlahkan skor tiap subyek Mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total yang diperoleh setiap subyek Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel. Pilihlah item yang r hitungnya positif dan lebih besar dari r tabel

Biasanya dapat juga menggunakan patokan r minimal 0,3 Buang item yang r hitungnya kurang dari r tabel atau kurang dari 0,3 dan hitung kembali korelasinya hingga r hitung semua item lebih dari r tabel atau lebih dari 0,3 Item yang memiliki nilai r hitung >0,3 maka item tersebut dinyatakan valid

Uji reabilitas Metode yang dapat digunakan pada uji reabilitas adalah metode Croncbachs Alpha. menghitung rata-rata interkorelasi diantara butirbutir pernyataan dalam kuesioner. Variabel dinyatakan reliabel jika alphanya lebih dari 0,3. Setelah item terpilih didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah penskalaan respon. Penskalaan respon merupakan prosedur penempatan sejumlah alternatif respon tiap item pada suatu kontinum kuantitatif sehingga didapatkan angka sebagai skor masing-masing alternatif respon.

Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan Publik Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi Analisis terhadap masalah Deskripsi dan Standarisasi kegiatan Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Pujiraharjo (2006)1. Penentuan pendekatan Penetapan pendekatan. 2. Pengkajian policy formulation proses penyusunan aktor yang terlibat proses sosialisasi 3. Pengkajian dampak positif dan negatif

pengkajian resistensi (resistensi adalah adalah perilaku yang disadari ataupun tak disadari yang secara langsung maupun tidak langsung, menolak sebagian isi kebijakan atau keseluruhan materi kebijakan, dapat berupa pemikiran, niat, sikap, maupun tindakan, disengaja maupun tak disengaja menentang terhadap kebijakan). pengkajian perilaku yang muncul 4. Menilai hasil yang sudah tercapai

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam evaluasi menurut Kasley dan Kumar (1987) Siapa yang memperoleh akses dari input dan output program? Bagaimana mereka bereaksi terhadap program tersebut? Bagaimana program tsb mempengaruhi perilaku sasaran kebijakan?

FormatBAB 1. KAJIAN KEBIJAKAN 1.1 Masalah dasar dan isu publik (tertulis dan tersirat) meliputi macam, nilai, karakteristik, aktor, dan isu publik. 1.2 Tujuan yang ingin dicapai (tertulis dan tersirat) 1.3 Ciri kebijakan yaitu kategori kebijakan. 1.4 Kajian substansi (isi utama) yakni mengkaji pasal yg bermasalah. BAB 2. KONSEKUENSI DAN RESISTENSI 2.1 Perilaku yang muncul akibat adanya kebijakan (positif dan negatif) 2.2 Resistensi - bentuk - aktor - sumber - intensitas 2.3 Masalah baru yang timbul

BAB 3. PREDIKSI 3.1 Prediksi Trade-off Keuntungan dan kerugian Jangka panjang dan jangka pendek BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1 Kesimpulan Kesimpulan kajian bab 1 s/d bab 3 Menyimpulkan efektivitas kebijakan 4.2 Rekomendasi Bentuk nyata saran perbaikan

Keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi (Weis) Meneruskan atau mengakhiri program. Memperbaiki praktek & prosedur administrasi. Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasi. Melembagakan program ke tempat lain. Mengalokasikan sumber daya ke program lain. Menolak atau menerima pendekatan/ teori yang digunakan sebagai asumsi

Critical Review Sering terdapat kendala-kendala sehingga evaluasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Kendala-kendala tersebut antara lain Keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi Tumpang tindih fungsi antar instansi Adanya unsur politis Biaya Tidak adanya proses lanjutan atau follow up

Dari pembahasan di atas, maka untuk mewujudkan kebijakan yang baik, sebenarnya selain melakukan evaluasi yang baik juga diperlukan beberapa hal yang sangat penting dan mendasar. Beberapa hal yang diperlukan adalah

adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998, maka kebutuhan akan evaluasi kinerja kebijakan menjadi semakin penting. Bergulirnya reformasi mengakibatkan semakin banyak tuntutan akan adanya transparansi mengenai kebijakan yang dibuat. Hal ini berkaitan dengan tuntutan terwujudnya good governance, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.

Adapun prinsip good governance yang dimaksud antara lain adalah partisipasi masyarakat, kesetaraan, dan keefektifan serta keefisienan. Partisipasi masyarakat adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesetaraan adalah semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Dan efektifitas dan efisiensi adalah proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Hal ini sejalan dengan kriteria evaluasi menurut William N Dunn, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ingin mengetahui mengenai keberjalanan kinerja pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip good governance, maka penilaian terhadap kinerja melalui evaluasi kinerja kebijakan adalah merupakan sebuah proses yang harus untuk dilaksanakan.

Evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak.

William N Dunn (1998) mengemukakan terdapat enam belas metode dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan decisiontheoretic evaluation. Sedangkan menurut Dye, terdapat lima teknik dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu hearing and reports, site visit, program measures, comparison with professional standar, dan evaluation of citizen complaint.

Format evaluasi kebijakan publik terdiri dari 4 bab, yaitu kajian kebijakan, konsekuensi dan resistensi, prediksi, serta kesimpulan dan rekomendasi. Evaluasi tidak hanya sekedar mengahasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya

Contoh Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Doc.