proses kebijakan publik

of 65 /65
Tugas Kelompok Mata Kuliah : Epidemiologi dan Biostatistik Lanjut Dosen : Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM., M.Kes., M.Sc.PH KELOMPOK 4 A. ST. NURHAFIFA YUSUF P1802212006 NUR ASDA MUSTARING P1802212007 MASLAMAH P1802212010 RYRYN SURYAMAN PRANA PUTRA P1802212407

Upload: nur-asda

Post on 08-Feb-2016

175 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Tugas Kelompok

Mata Kuliah : Epidemiologi dan Biostatistik Lanjut

Dosen : Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM., M.Kes., M.Sc.PH

KELOMPOK 4

A. ST. NURHAFIFA YUSUF P1802212006

NUR ASDA MUSTARING P1802212007

MASLAMAH P1802212010

RYRYN SURYAMAN PRANA PUTRA P1802212407

KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

PROGRAM STUDI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

Page 2: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara.

Sejumlah pendapat menyatakan bahwa sektor kesehatan sama seperti spons –

menyerap banyak sumber daya nasional untuk membiayai banyak tenaga kesehatan.

Pendapat yang lain mengemukakan bahwa sektor kesehatan seperti pembangkit

perekonomian, melalui inovasi dan investasi dibidang tekhnologi bio‐medis atau

produksi dan penjualan obat‐obatan, atau dengan menjamin adanya populasi yang

sehat yang produktif secara ekonomi. Sebagian warga masyarakat mengunjungi

fasilitas kesehatan sebagai pasien atau pelanggan, dengan memanfaatkan rumah sakit,

klinik atau apotik; atau sebagai profesi kesehatan – perawat, dokter, tenaga

pendukung kesehatan, apoteker, atau manajer. Karena pengambilan keputusan

kesehatan berkaitan dengan hal kematian dan keselamatan, kesehatan diletakkan

dalam kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya.

Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya

dengan layanan kesehatan: kemiskinan mempengaruhi kesehatan masyarakat, sama

halnya dengan polusi, air kotor atau sanitasi yang buruk. Kebijakan ekonomi, seperti

pajak merokok, atau alkohol dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat.

Penyebab mutakhir meningkatnya obesitas ditengah masyarakat mencakup kesediaan

makanan cepat saji yang murah namun tinggi kalori, penjualan soft drinks disekolah,

juga menurunnya kebiasaan berolah raga.

Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu sendiri

menjadi sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan

masalah kesehatan utama yang terjadi saat ini – meningkatnya obesitas, wabah

HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat sekaligus memahani bagaimana

perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada kesehatan. Kebijakan kesehatan

memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan dan

digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat

Page 3: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

dibeli bebas. Untuk memahami hal tersebut, perlu mengartikan apa yang dimaksud

dengan kebijakan kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Apa pengertian kebijakan dan kebijakan publik?

2. Apa urgensi kebijakan publik?

3. Bagaimana ciri dan jenis kebijakan publik?

4. Bagaimana proses dan tahapan kebijakan publik?

5. Bagaimana hubungan antara epidemiologi dan proses kebijakan publik?

6. Bagimana analisis kebijakan publik?

7. Bagaimana dampak kebijakan publik?

8. Bagaimana contoh penerapan kebijakan publik di bidang kesehatan?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pengertian kebijakan dan kebijakan publik

2. Mengetahui urgensi kebijakan publik

3. Mengetahui siapa yang membuat kebijakan

4. Mengetahui ciri dan jenis kebijakan publik

5. Mengetahui proses tahapan kebijakan publik di bidang kesehatan

6. Mengetahui bagaimana hubungan antara epidemiologi dan proses kebijakan

publik

7. Mengetahui analisis kebijakan publik

8. Mengetahui dampak kebijakan publik

9. Mengetahui contoh penerapan kebijakan publik di bidang kesehatan

Page 4: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN

Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau policy adalah seperangkat panduan pengambilan keputusan.

Penyediaan kebijakan merupakan kerangka kerja yang diusulkan yang dapat diuji

dan diukur kemajuannya. Idealnya kebijakan itu berisi definisi yang jelas terhadap

masalah yang akan diselesaikan, pernyataan tujuan (pendekatan dan kegiatannya)

terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai (Pal, 1992).

Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan oleh Thomas Dye yang menyatakan bahwa kebijakan

umum/publik adalah apa yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah

tampaknya berlawanan dengan asumsi yang lebih formal bahwa segala kebijakan

disusun untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.

Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang

kesehatan. Kebijakan publik memiliki beberapa definisi. Salah seorang pakar

kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang

dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus

dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan

yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya

dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan,

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah

letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas

Dye, 1992; 2-4).

Sedangkan Perpustakaan Nasional USA Medicine Science Heading

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a course of method of action selected,

usually by government, from among alternatives to guide and determine present and

future decisions”.

Page 5: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang

kesehatan. Kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkum segala arah tindakan

(dan dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan

dan aturan pembiayaan dalam system kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor

publik (pemerintah) sekaligus sektor swasta. Tetapi karena kesehatan dipengaruhi

oleh banyak faktor penentu diluar system kesehatan, para pengkaji kebijakan

kesehatan juga menaruh perhatian pada segala tindakan dan rencana tindakan dari

organisasi diluar system

B. URGENSI KEBIJAKAN PUBLIK

Ada tiga alasan mengapa kebijakan publik penting dan perlu dipelajari. Sholichin

Abdul Wahab dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978)

menjelaskan ketiga alasan itu diantaranya:

1. Alasan ilmiah (scientific reason),

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh

pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya

dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan

menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum.

2. Alasan profesional (professional reason)

Studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di

bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari- hari.

James E. Anderson termasuk yang mendukung profesionalitas (bukan hanya

saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang

membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi

dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu,

kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan

kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk

berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu yang sah bagi

seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun

pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu

memecahkan persoalan-persoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang

Page 6: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi

masalah-masalah masyarakat.

3. Alasan politis (political reason).

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar

pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang

tepat pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas beberapa ilmuwan politik

cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk

memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk

mencapai tujuan-tujuan yang tepat. Mereka menolak pendapat bahwa analis

kebijakan harus bebas nilai. Bagi mereka ilmuwan politik tidak dapat berdiam diri

atau tidak berbuat apa-apa mengenai masalah-masalah politik. Mereka ingin

memperbaiki kualitas kebijakan politik dalam cara-cara menurut yang mereka

sangat diperlukan, meskipun dalam masyarakat seringkali terdapat perbedaan

substansial mengenai kebijakan apa yang disebut ‘benar’ dan ‘tepat’ itu.

C. SIAPA YANG MEMBUAT KEBIJAKAN

Sistem kebijakan secara keseluruhan merupakan pola institusional dimana

kebijakan di buat, terdiri dari kebijakan kebijakan, stakeholders, dan lingkungan

(Dunn, 1981). Terdapat tiga pola yang telah ditetapkan, meskipun hal ini jarang

dalam bentuk yang sebenarnya (van der Grinten, 1996). Walaupun dikembangkan

untuk diaplikasikan dalam jurisdiksi politik, prinsip prinsip yang ada dapat

diterapkan untuk organisasi seperti perusahaan dan assosiasi professional.

Pada sistem yang ekstrim, sistem kebijakan unicentric dimana kebijakan

ditentukan oleh satu otoritas, pemerintahan secara umum, semuanya powerful,

menjadi penting dengan hanya mengambil satu keputusan yang meliputi

keseluruhan sistem. Hasilnya adalah sistem regulasi dimana pemerintah

mengalokasikan dan mengkoordinasikan tugas tugas. Contohnya adalah

pemerintahan totalitarian di Asia selatan.

Pada ekstrim yang lain adalah sistem kebijakan multicentric, secara

esensial merupakan marketplace, dimana banyak pihak yang terlibat. Pemerintah

bertugas sebagai wasit, pengawas standar minimal mutu, fasilitator dari kehendak

Page 7: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

para pelaku pasar yang hanya ikut bila memberi keuntungan. Keadaan ini banyak

ditemukan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Ketiga, sistem kebijakan tipe intermediate adalah sistem plucentric

dimana model ini merupakan sebuah jaringan (network). Power dibagi kedalam

sejumlah aktor yang interdependent meliputi pemerintah, pekerja, dan buruh yang

harus bekerja sama dalam mencapai berbagai tujuan tujuan mereka. Keberhasilan

kebijakan hanya dapat dicapai bila di dukung sepenuhnya oleh para pelaku. Ini

adalah ”system policy neocorporatist’ yang telah diterapkan di Jepan dan Jerman

pada dekade ini.

Sistem kebijakan negara dipengaruhi bagaimana partisipasi dalam

interaksi pengambilan kebijakan. Hal tersebut juga ditentukan pentingnya

hubungan mereka, dan yang menjadi penting untuk ahli epidemiologi untuk

menjalin komunikasi. Tetapi hal pertama keterlibatan partisipants harus dpat

diidentifikasi. Pelaku yang paling penting adalah para politisi, pegawai negeri,

staf ahli, dan yang berminat.

D. CIRI DAN JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

Ciri-ciri Kebijakan Publik :

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan

tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sisem politik modern

merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan

berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat

pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang beridiri sendiri. Kebijakan

tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-undang, melainkan diikuti

pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan implementasi dan

pemaksaan pemberlakuannya.

3. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah

dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur kebijakan kesehatan, dan

bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang

tersebut.

Page 8: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam

bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan

pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara

dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan

pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun

ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. Sudah barang tentu

tiadanya bentuk campur tangan/ keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak

tertentu bagi seluruh atau sebagian warga.

Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya

masing- masing. James Anderson. Misalnya, menyampaikan kategori tentang

kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni

kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut

dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-

distributif. Kebijakan distributif. Kebijakan distributis menyangkut distribusi

pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori

adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah

kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak

di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah

kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok

sasaran. Sedangkan kebijkan simbolis adalah kebijakan yang memberikan

manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan

barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang

bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan

Page 9: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau

pelayanan untuk pasar bebas.

E. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Proses mengacu kepada cara bagaimana kebijakan dimulai, dikembangkan atau

disusun, dinegosiasi, dikomunikasikan, dilaksanakan dan dievaluasi. Pendekatan yang

paling sering digunakan untuk memahami proses kebijakan adalah dengan menggunakan

apa yang disebut ‘tahapan heuristiks’ (Sabatier dan Jenkins‐Smith 1993). Yang dimaksud

disini adalah membagi proses kebijakan menjadi serangkaian tahapan sebagai alat

teoritis, suatu model dan tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi didunia

nyata. Namun, serangkaian tahapan ini membantu untuk memahami penyusunan

kebijakan dalam tahapan‐tahapan yang berbeda:

Identifikasi masalah dan isu: menemukan bagaimana isu – isu yang ada dapat

masuk kedalam agenda kebijakan, mengapa isu – isu yang lain justru tidak pernah

dibicarakan.

Perumusan kebijakan: menemukan siapa saja yang terlibat dalam perumusan

kebijakan, bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan. Peran

penyusunan kebijakan dalam pemerintahan dibicarakan

Pelaksanaan Kebijakan: tahap ini yang paling sering diacuhkan dan sering dianggap

sebagai bagian yang terpisah dari kedua tahap yang pertama. Namun, tahap ini yang

diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan kebijakan

sebab bila kebijakan tidak dilaksanakan, atau dirubah selama dalam pelaksanaan,

sesuatu yang salah mungkin terjadi dan hasil kebijakan tidak seperti yang

diharapkan.

Evaluasi kebijakan: temukan apa yang terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan –

bagaimana pengawasannya, apakah tujuannya tercapai dan apakah terjadi akibat

yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan saat dimana kebijakan dapat diubah

atau dibatalkan serta kebijakan yang baru ditetapkan..

Ada sejumlah peringatan dalam penggunaan kerangka yang berguna dan sederhana

ini. Pertama, proses kebijakan terlihat seperti proses yang linier – dengan kata lain, proses

ini berjalan dengan mulus dari satu tahap ke tahap yang lain, dari penemuan masalah

Page 10: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

hingga ke pelaksanaan dan evaluasi. Namun, sebenarnya jarang terlihat jelas sebagai

suatu proses. Mungkin pada saat tahap pelaksanaan masalah baru ditemukan atau

kebijakan mungkin diformulasikan tetapi tidak pernah mencapai tahap pelaksanaan.

Dengan kata lain, penyusunan kebijakan jarang menjadi suatu proses yang rasional –

iterative dan dipengaruhi oleh kepentingan sepihak – i.e. pelaku. Banyak yang sependapat

dengan Lindblom (1959) bahwa proses kebijakan adalah sesuatu yang dicampur aduk

oleh para penyusun kebijakan. Namun, tahap heuristics telah berlangsung sekian lama

dan tetap bermanfaat. Tahap ini dapat digunakan untuk mengkaji tidak hanya kebijakan

tingkat nasional tetapi juga internasional

Guna memahami bagaimana kebijakan disebarkan ke seluruh dunia. Dimensi paling

inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat

sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu

bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling

membentuk. Beberapa ahli menjabarkan proses kebijakan publik diantaranya :

1. Proses Kebijakan Publik Menurut Easton

Model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan oleh David

Easton (1984). Easton melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya

sistem biologi merupakan proses interaksi antar mahluk hidup dengan

lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang

relatif stabil. Dalam terminologi ini, Easton menganalogikannya dengan

kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan sistem mengandaikan bahwa

kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari

dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas input, throughput dan output, seperti

digambarkan sebagai berikut:

Page 11: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan

publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada masukan (input)

yang terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan. Model Easton inilah yang

dikembangkan oleh para akademis di bidang kebijakan publik, seperti: Anderson,

Dunn, Patton dan Savicky, dan Effendy.

2. Tahap- Tahap Kebijakan Publik Menurut William Dunn

James E. Anderson, David W. Brady, dan Charles Bullock III (1978) membagi

proses kebijakan menjadi:

1. Agenda kebijakan (policy agenda)

2. Perumusan kebijakan (policy formulation)

3. Penetapan kebijakan (policy adoption)

4. Pelaksanaan kebijakan (policy implementation)

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Model ini selanjutnya dibandingkan dengan model proses kebijakan yang

dikembangkan oleh William N. Dunn sebagai berikut:

Page 12: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

William Dunn menjabarkan tahapan kebijakan terdiri dari 4 proses:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam

agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status

sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik,

maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih

daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu

publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan

(policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy

problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat

di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh,

atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi

dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun

penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk

menjadi suatu agenda kebijakan.

Page 13: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik

(Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986),

diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi

ancaman yang serius;

2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis;

3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat

manusia) dan mendapat dukungan media massa;

4. Menjangkau dampak yang amat luas ;

5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;

6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi

mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan

tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk

memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan

niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir

Page 14: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-

simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung

pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan

yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada

tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-

masalah kebijakan, program- program yang diusulkan untuk menyelesaikan

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Proses Kebijakan Publik oleh Patton dan Savicky

Proses kebijakan model ini dikembangkan melalui siklus proses kebijakan sebagai

berikut:

1. Mendefinisikan masalah (define the problem)

2. Menentukan kriteria evaluasi (detrmine evaluation criteria)

3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif (identify alternative policies)

4. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif (evaluate alternative policies)

5. Menyeleksi kebijakan-kebijakan pilihan (select preferred policy)

6. Menerapkan kebijakan-kebijakan pilihan (implement the preferred policy)

4. Model proses kebijakan oleh Thomas R. Dye

Model proses kebijakan ini terdiri dari :

1. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem)

2. Pengaturan agenda (agenda setting)

3. Perumusan kebijakan (policy formulation)

4. Pengesahan kebijakan (policy legitimation)

5. Pelaksanaan kebijakan (policy implementation)

6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Page 15: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam bidangn kesehatan, proses kebijakan publik sama halnya dengan proses

kebijaka publik lainnya, hanya saja kerangka konsep yag digunakan mengacu pada

determinan kesehatan yang mempengaruhi proses kebijakan lainnya.

Model konseptual untuk penyusunan kebijakan kesehatan (Sumber: Ruward

et.al.1994 in Spasoff, 1999 ).

Sedangkan model proses kebijakan publik di bidang kesehatan berkaitan dengan

epidemiologi adalah : (sumber: Epidemiologi Perencanaan dan Pelayanan

Kesehatan, Ridwan, 2011)

Assesment of population health

Policy Implementation

Policy choices

Assesment of potential intervention

Policy Evaluation

Autonomous developments

Health policy

determinants

Health status

Page 16: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Siklus seperti pada gambar diatas akan memberi framework pada organisasi.

Siklus telah dibatasi kedalam langkah langkah yang lebih sederhana. Beberapa siklus

kebijakan meliputi langkah agenda-setting, dengan melihat issu-issu yang

dipertimbangkan menjadi kebijakan. Langkah ini ditempati oleh identifikasi masalah dan

kebutuhan, dimana banyak arah dalam agenda kebijakan, hal hal ini dapat menjadi

kontribusi epidemiologi. Penyusunan alternatif tindakan, estimasi konsekuensi, dan

pemilihan satu atau lebih kegiatan untuk implememntasi yang telah dikombinasikan ke

dalam langkah tunggal dari pemilihan pengambilan kebijakan.

Spesifikasi tujuan menjadi hal yang mendasar dalam pengambilan kebijakan,

spesifikasi tujuan dalam perspektif epidemiologi menjadi tool dalam implementasi dan

evaluasi. Dalam setiap siklus diharapkan epidemiologi dapat memberi kontribusi.

F. EPIDEMIOLOGI TERHADAP PROSES KEBIJAKAN KESEHATAN

Epidemiologi memberikan kontribusi terhadap siklis kebijakan diantaranya sbb:

(Sumber: Epidemiologi Perencanaan dan Pelayanan Kesehatan, Ridwan Amiruddin,

2011)

1. Assessment of population health.

Ahli epidemiologi dapat berkontribusi terhadap konseptual dan pengukuran

Kesehatan, menggunakan keahliannya dalam megolah data kesehatan populasi. Lebih

khusus lagi, mereka dapat menilai kebutuhan Kesehatan dan risiko-risikonya,

menentukan dampak masalah Kesehatan terhadap Masyarakat, dan menilai inequalitas

dalam Kesehatan. Hampir semua riset epidemiologi terikat dengan determinan penyebab

sehat dan masalah Kesehatan.

2. Assessment of potential interventions

Ahli epidemiologi dapat mengavaluasi dan menyusun fakta berdasarkan efikasi

intervensi yang potensial dan menilai efektifitasnya.

Page 17: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

3. Policy choices

Ahli apidemiologi dapat memberi saran terhadap penceghaan penyakit, model dampak

dari variasi intervensi terhadap Kesehatan populasi secatra keseluruhan, dan memberikan

dasar tujuan untuk memilih prioritas diantara banyak pilihan.

4. Policy implementation

Ahli epidemiologi dapat berkontribusi untuk menyusun tujuan dan objective yang

berarti, menyediakan dasar-dasar rasional untuk alokasi resoursis, dan memberi saran

terhadap data yang dibutuhkan untuk mendukung evaluasi kebijakan.

5. Policy evaluation

Ahli epidemiologi dapat membantu mengembangkan desain riset yang valid dan

reliable, dan dapat melaksanakan surveilens masalah Kesehatan dan pelayanan

Kesehatan, mendeteksi kejadian yang tidak biasa dan mengevaluasi variasi wilayah

dalam pelayanan Kesehatan.

G. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah

suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode

penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan

dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka

memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product

of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy

decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan

pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi,

tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut,

dan juga berbagai alternative kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai

penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk

membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah

publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan

Page 18: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif

kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat

kebijakan.

Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bentuk, yang dapat dipilih dan

digunakan. Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah

secara mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis

yang digunakan. Berdasarkan pendapat para ahli (Dunn, 1988; Moekijat, 1995;

Wahab, 1991) dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang lazim

digunakan sbb:

1.   Analisis Kebijakan Prospektif

Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum

tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Menurut Wiliam (1971), ciri analisis

ini adalah:

mengabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat

dipilih dan dibandingkan.

Diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan

keputusan kebijakan.

Secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi.

2.   Analisis Kebijakan Restrospektif (AKR)

Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah

penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Beberapa

analisis kebijakan restropektif, adalah:

1. Analisis berorientasi Disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian

teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan.

Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep kebutuhan serta kepuasan tenaga

kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi pada pengembangan

manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi pada tujuan dan

sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika ditetapkan untuk

dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional.

2. Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat

dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh: Pendidikan

Page 19: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat umum,

namun dapat memberi variabel kebijakan yang mungkin dapat dimanipulasikan

untuk mencapai tujuan dan sasaran khusus, seperti meningkatnya kualitas

kesehatan gigi anak sekolah melalui peningkatan program UKS oleh puskesmas.

3. Analisis beriorientasi penerapan, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam

untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya.

Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan

khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang

baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat

memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan pelayanan KIA di Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat

digunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesmas.

3.   Analisis Kebijakan Terpadu

Bentuk analisis ini bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan

memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan

dilakukan. Menggabungkan bentuk prospektif dan restropektif, serta secara ajeg

menghasilkan informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner.

Bentuk analisis kebijakan di atas, menghasilkan jenis keputusan yang relatif

berbeda yang, bila ditinjau dari pendekatan teori keputusan (teori keputusan deksriptif

dan normatif), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Keputusan Deskriptif, bagian dari analisis retrospektif, mendeskripsikan

tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan, setelah

kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan adalah memahami problem kebijakan,

diarahkan pada pemecahan masalah, namun kurang pada usaha pemecahan

masalah.

2. Teori Keputusan Normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan,

menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih

ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung

H. DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK

Beberapa dampak kebijakan publik:

Page 20: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapakan atau

tidak.

2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak

melimpah (spillover effects)

3. Dampak sekarang dan yang akan datang

4. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tak

langsung (yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.

Faktor Penyebab Kebijakan Tak Memperoleh Dampak yang Diinginkan

(Anderson, 1996) :

1. Sumber daya tak memadai

2. Cara implementasi tak tepat

3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat

hanya mengatasi satu faktor saja.

4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat emngurangi dampak yang

diinginkan

5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain.

6. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.

7. Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan.

8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan

tindakan

9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan

I. CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG

KESEHATAN

Page 21: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1. Proses Perumusan Kebijakan Global TB/HIV oleh WHO

Kelompok Kerja Global TB/HIV menyumbang dalam perumusan kebijakan

sementara kegiatan kerjasama TB/HIV, dengan komisi penulis yang menyiapkan versi

awal dan berikutnya. Kelompok Kerja mengkoordinasikan tanggapan global terhadap

epidemi TB dan HIV yang saling bersilangan, menempa kerja sama antara komunitas

HIV/AIDS dan TB. Keanggotaannya meliputi manajer program, lembaga donor, LSM,

lembaga pendidikan, aktivis dan kelompok pendukung pasien yang bekerja dengan WHO

dan UNAIDS baik untuk program TB maupun HIV. Komisi penulis meliputi pakar teknis

tuberkulosis dan HIV, pembuat kebijakan dalam manajemen kesehatan, orang yang hidup

dengan HIV dan penasehatnya, manajer program TB dan HIV nasional maupun

internasional, dan lembaga donor. Naskah kebijakan telah dibicarakan pada konperensi

internasional oleh stakeholder nasional dan internasional dalam program HIV dan TB

serta telah disahkan oleh Kelompok Kerja Global TB/HIV dan Strategic and Technical

Advisory Group untuk TB (STAG), yang memberikan kepada WHO strategi eksternal

dan nasehat teknis dalam penanggulangan TB.

Tujuan umum kebijakan ialah mengurangi beban TB dan HIV pada populasi yang

terkena kedua penyakit tersebut.

Tujuan khusus kegiatan kerja sama TB/HIV adalah:

(1) membangun mekanisme kerja sama antara program TB dan HIV/AIDS;

(2) mengurangi beban TB pada orang dengan HIV/AIDS; dan

(3) mengurangi beban HIV pada pasien TB

(Kebjakan sementara kegiatan Kerjasama TB/HIV Stop TB Department and Department

of HIV/AIDS World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2004)

2. Kebijakan Mengenai DBD di Indonesia

Banyak langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah

penderita DBD di Indonesia, mulai dari program pencegahan sampai program case

management untuk masyarakat yang telah terjangkit oleh virus dengue ini, tahapan-

tahapan program tersebut, antara lain :

Pemberantasan Sarang Nyamuk

Page 22: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yaitu kegiatan memberantas jentik nyamuk di

tempat berkembangbiaknya baik dengan cara kimia, yaitu dengan larvasida, biologi

dengan cara memelihara ikan pemakan jentik atau dengan bakteri ataupun dengan cara

fisik yang kita kenal dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur) yakni

menguras bak mandi, bak WC; menutup TPA rumah tangga (tempayan, drum dll) serta

mengubur atau memusnahkan barang-barang bekas (kaleng, ban dll).

Pencegahan penyakit DBD melalui metode lingkungan atau fisik untuk

mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk

(PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil

samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh :

Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali

Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah dan

lain sebagainya.

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) pada dasarnya, untuk memberantas jentik atau

mencegah agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Pemberantasannya perlu peran

aktif masyarakat khususnya memberantas jentik Aedes.aegypti di rumah dan

lingkungannya masing-masing. Cara ini adalah suatu cara yang paling efektif

dilaksanakan karena :

tidak memerlukan biaya yang besar

bisa dilombakan untuk menjadi daerah yang terbersih

menjadikan lingkungan bersih

budaya bangsa Indonesia yang senang hidup bergotong royong

dengan lingkungan yang baik tidak mustahil, penyakit lain yang diakibatkan

oleh lingkungan yang kotor akan berkurang.

Program 3M Plus

Sebenarnya pelaksanaan 3M Plus merupakan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk

yang sederhana dan efektif. Melalui program ini, masyarakat dapat memutus rantai

perkembang biakan nyamuk Aedes Aegypti. Sebagai gambaran, beberapa hal

pembersihan yang dilakukan dalam 3M Plus merupakan upaya untuk mempersempit

Page 23: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

penyediaan sarang reproduksi bagi hewan vektor penyakit ini dan hal ini merupakan

bagian yang sangat penting sebagai langkah awal untuk menghindari peningkatan

prevalensi penderita PBD serta menghindari terjadinya KLB pada penyakit ini.

Sedangkan untuk membasmi jumlah nyamuk dewasa yang telah dapat berkembang biak,

dapat dilakukan dengan pengasapan (fogging) digunakan untuk mengurangi jumlah

nyamuk dewasa yang dapat bertelur sebanyak 200 – 400 per hari. Jika dibandingkan dari

kedua langkah diatas, tentu saja program 3M Plus memiliki peranan yang sangat penting

untuk membatasi penyebaran virus penyakit ini asalkan masyarakat melakukannya secara

kontinyu dan teratur.

Permasalahan mengenai efektifitas pelaksanaan program Pemberantasan Sarang

Nyamuk melalui 3M Plus adalah kurangnya minat masyarakat untuk melakukan semua

hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat untuk terbiasa memiliki

pola hidup bersih dan sehat sehingga merasa bahwa bukan hal yang kondusif untuk hidup

berdampingan dengan nyamuk Aedes Aygepti.

Efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk ini melalui 3M Plus

ini dapat terlaksana dengan baik jika semua jajaran masyarakat memiliki kesadaran untuk

melakukannya secara serempak dan kontinyu di seluruh bagian negara Indonesia in.

Atupun dapat ditambah dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah

mengenai pentingnya melakukan 3M Plus yang disertai dengan pemberlakuan

punishment bagi tiap masyarakat yang tidak melakukan ataupn terlibat di dalam program

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ini. Sebagai contoh, mungkin kita dapat mengikuti

pemberlakuan kebijakan di negara Singapura dan Malaysia yang memberikan denda bagi

warganya yang kedapatan terdapat jentik nyamuk Aedes Aegypti di rumahnya. Atupun

seperti Sri Lanka menggunakan gerakan Green Home Movement untuk tujuan yang sama

yaitu menempelkan stiker hijau bagi rumah yang memenuhi syarat kebersihan dan

kesehatan termasuk bebas dari jentik nyamuk Aeds Aegypti dan menempelkan stiker

hitam pada rumah yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Bagi pemilik

rumah dengan stiker hitam akan dberikan peringatan sebanyak 3 kali dan jka tidak

dilakukan akan dikenai denda. Sedangkan untuk para pejabat pemerintahan Indonesia,

mungkin dapat meniru semangat Jendral Grogas dalam membasmi penyakit ini dari Kuba

Page 24: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

pada 100 tahun yang lalu yaitu dengan menggunakan metode pelaksanaan progam –

program PSN secara serentak dan besar – besaran di seluruh negeri.

Semua contoh diatas seharusnya dapat dijadikan contoh oleh tiap daerah yang

berpotensi menjadi daerah endemi DBD ketika musim penghujan datang apalagi saat ini

telah adanya otonomi daerah yang dapat memberikan kebebasan kepada tiap derah untuk

menyusun program ataupun kegiatan yang bertujuan untuk membasmi sarang nyamuk

secara benar tanpa terlupakan adanya pengawasan dari pihak pemerintahan pusat.

Peraturan mengenai PSN dan 3M

Pelaksanaan PSN sebenarnya merupakan sebuah program pencegahan penyebaran

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang bersifat wajib. Hal tersebut dikarenakan

adanya peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat pemerintahan provinsi. Sebagai

gambaran, wajib PSN dengan 3-M di wilayah Provinsi DKI, lanjut Salimar, dasarnya

adalah Surat Edaran (SE) Gubernur DKI No 46/SE/2004 tentang PSN digelar tidak hanya

di luar, tapi juga dalam rumah dan ruangan.

Adapun dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, nomor 6 tahun

2007 tentang pencegahan demam berdarah melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk

(PSN), dijelaskan pada:

Pasal 4

1. PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk

memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus melalui

kegiatan 3M Plus.

2. Pemutusan siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh orang perorang,

pengelola, penanggung jawab atau pimpinan pada semua Tatanan Masyarakat.

3. Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan membasmi

jentik nyamuk di semua tempat penampungan / genangan air yang memungkinkan

menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

4. Kegiatan PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali

SANKSI

Page 25: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 21

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pada tempat

tinggalnya ditemukan ada jentik nyamuk Aedes aegypti dan jentik nyamuk Aedes

albopictus dikenakan sanksi sebagai berikut :

a) Teguran tertulis;

b) Teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui

penempelan stiker di pintu rumah;

c) Denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana

kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bertingkat.

Pasal 22

1. Setiap pengelola, penanggung jawab atau pimpinan yang karena kedudukan,

tugas, atau wewenangnya bertanggung jawab terhadap urusan kerumahtanggaan

dan/atau kebersihan Tatanan Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti dan jentik nyamuk Aedes

albopictus pada pada Tatanan Masyarakat yang menjadi lingkup tanggung

jawabnya dikenakan sanksi sebagai berikut :

a) teguran tertulis;

b) teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui

penempelan stiker di lobby atau 11 pintu masuk kantor;

c) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan.

2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bertingkat.

Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai program 3M sebenarnya dimulai

tahun 1990 s/d sekarang dikembangkan program pemberantasan intensif Demam

Berdarah Dengue di desa/Kelurahan endemis Demam Berdarah Dengue dengan kegiatan

Page 26: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

penanggulangan fokus, foging massal sebelum musim penularan, abatisasi selektif serta

penyuluhan don penggerakkan PSN melalui kerjasama lintas program dan sektor.

Kemudian stratifikasi desa disempurnakan menjadi 3 strata yaitu: endemis, sporadis dan

bebas/potensial.

Pada periode ini tepat pada tahun 1992 terbit KepMenkes Nomor : 581 tahun 1992

tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue berdasarkan Kepmenkes

Nomor 581 tahun 1992, tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue, surat

Edaran Mendagri, No. 443/115/Bandes, perihal operasionalisasi Kep. Menkes No. 581

tahun 1992, Surat Edaran Tim Pembina UKS tingkat pusat No. 80/fPUKS oo/X/93,

tentang Pembinaan UKS dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue,

Surat Edaran Tim Penggerak PKK Pusat No. 500/ SKR/PKK.PST/94, tentang

penyuluhan dan motivasi gerakan PSN Demam Berdarah Dengue, SK Mendagri No. 31-

VI tahun 1994., tentang pembentukan kelompok operasional pemberantasan penyakit

Demam Berdarah Dengue dan surat Edaran Mendagri No. 912/351/Bangda tahun 1994

tentang penyediaan dana dalam rangka menanggulangi penyakit Demam Berdarah

Dengue.

Berdasarkan Kepmenkes tersebut, tugas dan fungsi Subdit Arbovirosis ditetapkan

bahwa: Upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue dilakukan melalui

pelaksanaan kegiatan: pencegah, penemuan dan pelaporan penderita, pengamatan,

penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan seperlunya serta

penanggulangannya lain dan penyuluhan kepada masyarakat.

Abatisasi (Larvasiding)

Larvasiding adalah pemberantasan jentik dengan bahan kimia dengan menaburkan

bubuk larvasida. Pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan bahan kimia terbatas untuk

wadah (peralatan) rumah tangga yang tidak dapat dimusnahkan, dibersihkan,dikurangi

atau diatur. Dalam jangka panjang penerapan kegiatan larvasiding sulit dilakukan dan

mahal. Kegiatan ini tepat digunakan apabila survelans penyakit dan vector menunjukkan

adanya periode berisiko tinggi dan di lokasi dimana wabah mungkin timbul. Menentukan

waktu dan tempat yang tepat untuk pelaksanaan larvasiding sangat penting untuk

memaksimalkan efektifitasnya.

Page 27: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Terdapat 2 jenis larvasida yang dapat digunakan pada wadah yang dipakai untuk

menampung air minum (TPA) yakni: temephos (Abate 1%) dan Insect growth regulators

(pengatur pertumbuhan serangga) Untuk pemberantasan larva dapat digunakan abate 1 %

SG. Cara ini biasanya digunakan dengan menaburkan abate kedalam bejana tempat

penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah adanya jentik

selama 2-3 bulan. Kegiatan larvasiding meliputi:

a. Abatisasi selektif

Abatisasi selektif adalah kegiatan pemeriksaan tempat penampungan air (TPA) baik

didalam maupun diluar rumah pada seluruh rumah dan bangunan di desa/kelurahan

endemis dan sporadik dan penaburan bubuk abate (larvasida) pada TPA yang ditemukan

jentik dan dilaksanakan 4 kali setahun. Pelaksana abatisasi adalah kader yang telah dilatih

oleh petugas Puskesmas.Tujuan pelaksanaan abatisasi selektif adalah sebagai tindakan

sweeping hasil penggerakan masyarakat dalam PSN-DBD.

b. Abatisasi massal

Abatisasi massal adalah penaburan abate atau altosid (larvasida) secara serentak

diseluruh wilayah/daerah tertentu disemua TPA baik terdapat jentik maupun tidak ada

jentik di seluruh rumah/bangunan. Kegiatan abatisasi massal ini dilaksanakan dilokasi

terjadinya KLB DBD. Dalam kegiatan abatisasi massal masyarakat diminta partisipasinya

untuk melaksanakan pemberantasan Aedes aegypti di wilayah masing-masing. Tenaga di

beri latihan dahulu sebelum melaksanakan abatisasi, agar tidak mengalami kesalahan.

Peraturan Daerah mengenai Abatisasi atau Pemberantasan Jentik Nyamuk

Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan

tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk

Aedes aegypti dan Aedes albopictus oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui ada atau

tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.

Dalam Pasal 5 :

1) PJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Petugas

Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Page 28: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

2) Selain Petugas Kesehatan, pemeriksaan dan pemantauan jentik juga wajib

dilaksanakan secara rutin oleh Jumantik.

3) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali, dengan

kegiatan sebagai berikut :

a) Memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat

perkembangbiakan Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus pada

Tatanan Masyarakat dan mencatat di kartu jentik;

b) Memberikan penyuluhan dan memotivasi Masyarakat;

c) Melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Fogging

Fogging merupakan suatu kegiatan penyemprotan insektisida dan PSN-DBD serta

penyuluhan pada masyarakat sekitar kasus dengan radius 200 meter, dilaksanakan 2

siklus dengan interval 7 hari oleh petugas. Biasanya Fogging diadakan 2 kali di suatu

tempat menggunakan malathion dalam campuran solar dosis 438 g/ha. (500 ml malathion

96%technical grade/ha). Sasaran adalah rumah serta bangunan di pinggir jalan yang dapat

dilalui mobil di desa endemis tinggi. Alat yang dipakai swing fog SN 1 untuk bangunan

dan mesin ULV untuk perumahan. Waktu pengasapan pagi dan sore ini dengan

memperhatikan kecepatan angin dan suhu udara. Fogging dilakukan oleh tim yang

terlatih dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat sesudah survei dasar. Penanggulangan

fogging fokus ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah/membatasi penularan

penyakit. Cara ini dapat dilakukan untuk nyamuk dewasa maupun larva. Untuk nyamuk

dewasa saat ini dilakukan dengan cara pengasapan (thermal fogging) atau pengagutan

(colg Fogging = Ultra low volume). Pemberantasan nyamuk dewasa tidak dengan

menggunakan cara penyemprotan pada dinding (resisual spraying) karena nyamuk

Ae.aegypti tidak suka hinggap pada dinding, melainkan pada benda-benda yang

tergantung seperti kelambu dan pakaian yang tergantung. Untuk pemakaian di rumah

tangga dipergunakan berbagai jenis insektisida yang disemprotkan yang disemprotkan

Page 29: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

kedalan kamar atau ruangan misalnya, golongan organophospat atau pyrethroid synthetic.

[30]

Adapun syarat-syarat untuk melakukan fogging, yaitu:

1. Adanya pasien yang meninggal di suatu daerah akibat DBD.

2. Tercatat dua orang yang positif terkena DBD di daerah tersebut.

3. Lebih dari tiga orang di daerah yang sama, mengalami demam.Plus adanya

jentik-jentik nyamuk Aedes Aegypti.

Apabila ada laporan DBD di rumah sakit atau puskesmas di suatu daerah, maka pihak

rumah sakit harus segera melaporkan dalam waktu 24 jam, setelah itu akan langsung

diadakan penyelidikan epidemiologi kemudian baru fogging fokus.

Peraturan mengenai Fogging

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, nomor 6 tahun 2007

tentang pengendalian demam berdarah, dijelaskan pada:

Pasal 11

1) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan

kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan atau fogging.

2) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2

(dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 100 (seratus)

meter.

Pasal 12

1) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib

dilaksanakan oleh Puskesmas pada setiap Penyelidikan Epidemiologi positif

paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

2) Selain Puskesmas, pengasapan atau fogging dapat dilakukan oleh Masyarakat

dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.

3) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan pengasapan dirumah dan

lingkungan masing-masing.

Pasal 13

Page 30: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1) Fogging massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan

kegiatan pengasapan fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB.

2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh

Puskesmas dibawah koordinasi Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung

jawab dibidang kesehatan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1

(satu) minggu.

3) Selain Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengasapan atau fogging massal dapat

dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan

Puskesmas.

4) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan Fogging massal dirumah

dan lingkungan masing-masing.

Surveilans Epidemiologi

Surveilans Epidemiologi DBD adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus

menerus terhadap penyakit DBD dan kondisi yang memperbesar resiko terjadinya,

dengan maksud agar peningkatan dan penularannya dapat dilakukan tindakan

penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan

dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

Proses surveilans dibagi menjadi dua kegiatan,yaitu :

1. Kegiatan inti; mencakup (1) surveilans: deteksi, pencatatan, pelaporan, analisis,

konfirmasi dan umpan balik (2) tindakan: respon segera (epidemic type response)

dan respon terencana (management type response)

2. Kegiatan pendukung; mencakup, pelatihan, supervisi, penyediaan dan manajemen

sumber daya.

Program surveilans epidemiologi DBD meliputi surveilans penyakit yang dilakukan

dengan cara meminta laporan kasus dari rumah sakit dan sarana kesehatan serta

surveilans vektor yang dilakukan dengan melakukan penelitian epidemiologi di daerah

yang terjangkit DBD. Pelaksanaan surveilans epidemiologi vektor DBD untuk deteksi

Page 31: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

dini biasanya dilakukan penelitian di tempat-tempat umum; sarana air bersih; pemukiman

dan lingkungan perumahan; dan limbah industri, RS serta kegiatan lain.

Kegiatan di atas dilakukan oleh petugas kesehatan, juru pemantau jentik dan tim

pemberantasan nyamuk di sekolah dan masyarakat. Sebagai indikator keberhasilan

program tersebut adalah Angka Bebas Jentik (ABJ).

Surveilans epidemiologi penyakit DBD memegang peranan penting dalam upaya

memutus mata rantai penyakit DBD. Namun, pada kenyataanya belum berjalan dengan

baik disebabkan karena faktor eksternal dan internal, misalnya petugas puskesmas tidak

menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya dalam melakukan Pemantauan Jentik

Berkala (PJB).

Berdasarkan surveilans epidemiologi DBD yang telah dilakukan peningkatan dan

penyebaran jumlah kejadian penyakit DBD ada kaitannya dengan beberapa hal berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

2. Urbanisasi yang tidak terencana & tidak terkendali

3. Tidak adanya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis

4. Peningkatan sarana transportasi

Badan Litbangkes berkerja sama dengan Namru telah mengembangkan suatu sistem

surveilen dengan menggunakan teknologi informasi (Computerize) yang disebut dengan

Early Warning Outbreak Recognition System ( EWORS ).

EWORS adalah suatu sistem jaringan informasi yang menggunakan internet yang

bertujuan untuk menyampaikan berita adanya kejadian luar biasa pada suatu daerah di

seluruh Indonesia ke pusat EWORS (Badan Litbangkes. Depkes RI.) secara cepat.

Melalui sistem ini peningkatan dan penyebaran kasus dapat diketahui dengan cepat,

sehingga tindakan penanggulangan penyakit dapat dilakukan sedini mungkin. Dalam

masalah DBD pada tahun 2004, EWORS telah berperan dalam hal menginformasikan

data kasus DBD dari segi jumlah, gejala/karakteristik penyakit, tempat/lokasi, dan waktu

kejadian dari seluruh rumah sakit DATI II di Indonesia.[35]

Peraturan Daerah

Pasal 6

Page 32: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a. Surveilans Aktif Rumah Sakit;

b. Surveilans Berbasis Masyarakat.

2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kewajiban Rumah Sakit melaporkan setiap kasus baru DBD yang

dirawat ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan kewajiban Masyarakat melaporkan setiap penderita DBD ke

Puskesmas.

Case Management

Berbagai macam aksi telah dicanangkan untuk mencegah munculnya dan meluasnya

kasus DBD (preventif primer). Namun, disamping aksi pencegahan, diperlukan juga

penanganan kasus yang baik demi mencegah meningkatnya angka kematian dan Case

Fatality Rate (CFR). Hal yang penting dalam penanganan kasus adalah penegakan

diagnosis dan pengobatan segera (preventif sekunder). Sebagaimana yang diketahui,

penyakit DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lain seperti flu atau typhoid/

tipus. Hal ini disebabkan karena infeksi virus dengue yang menyebabkan DBD bisa

bersifat asimptomatik atau tidak jelas gejalanya. Data dari berbagai rumah sakit

menunjukkan bahwa pasien DBD sering menunjukkan gejala batuk, pilek, demam, mual,

muntah maupun diare. Masalah bisa bertambah karena virus tersebut dapat masuk

bersamaan dengan infeksi penyakit lain seperti flu atau tipus. Oleh karena itu perlu

kejelian pemahaman tentang perjalanan penyakit virus dengue, patofisiologi, dan

ketajaman pengamatan klinis. Untuk memperoleh kepastian tentang diagnosis, perlu juga

dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium.

Penegakan diagnosis dengan cepat sangat penting karena memberikan efek yang

besar terhadap prognosis penyakit. Jika terjadi keterlambatan sedikit saja, keadaan pasien

bisa jauh lebih parah karena fase klinis penyakit DBD cukup pendek. Keputusan

perawatan yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi pasien, apakah rawat inap

biasa sudah cukup atau harus mendapatkan perawatan intensif di ICU.

Page 33: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

3. Aplikasi Program dalam Masyarakat

PSN dan 3M

Kurangnya sosialisasi[36] adalah salah satu penyebab PSN belum optimal

sebagaimana fakta di daerah Tangerang dan Banten masih banyak warga yang tidak

mengetahui 3M plus itu apa. Dapat dilihat juga beberapa komentar warga mengenai PSN,

diantaranya adalah Bakir, seorang ketua RT di Larangan Utara, Kecamatan Ciledug, juga

belum pernah mendapat penjelasan mengenai DBD dan cara penanggulangannya. Ia tak

paham mengenai PSN dengan 3M + 1M. “Kalau ada sosialisasi soal itu, pasti saya tahu

karena kebetulan rumah saya dekat dengan ketua RW. Kalau ada apa-apa, Pak Lurah

Larangan biasanya segera memberi tahu. Tetapi, tahun ini saya belum dengar apa-apa

mengenai pemberantasan DBD,” jelasnya. Namun, beberapa waktu lalu di kawasan padat

permukiman rumah petak tersebut pernah ditarik iuran untuk bayar orang bersih-bersih

selokan, tetapi itu sudah lama sekali. Seorang warga Perumahan Kehakiman di belakang

Puskesmas Sukasari, Tangerang, juga tidak pernah tahu apa itu 3M + 1M. Sepanjang

tahun 2004 dan tahun 2005, di kompleksnya belum pernah ada penjelasan tentang DBD

dari aparat kesehatan setempat.

Tidak hanya didaerah pemukiman, tetapi adapula sekolah yang belum pernah

mendengar penjelasan PSN dengan 3M + 1M dari aparat kesehatan. “Saya mah dengar

soal PSN dan harus ikut pencanangan PSN oleh Pak Wali dari Kepala Dinas Pendidikan

minggu lalu. Setelah itu langsung saya minta siswa SD sini kerja bakti membersihkan

sekolah dan lingkungan kami,” kata Kepala Sekolah SDN Pondok Bahar IV Kecamatan

Karangtengah AM Bhakty NTR.

Kemudian adapula komentar masyarakat yang skeptis mengenai PSN diantaranya

adalah di Kecamatan Cipondoh, Yanti, ibu rumah tangga warga RT 01 RW 01,

Kelurahan Cipondoh, mengaku tidak tahu-menahu mengenai PSN dan 3M + 1M. Ia tidak

terlalu peduli mengenai bahaya DBD karena rumahnya hanya beberapa meter dari

Puskesmas Cipondoh.

Penuturan komentar-komentar di atas mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai

pemberantasan DBD melalui 3M sangat ironis sekali karena gubernur daerah setempat

Page 34: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

telah mencanangkan program PSN tersebut bahkan telah dilakukan aksi pengasapan di

daerah pemukiman dan tempat-tempat umum seperti sekolah.

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa pencegahan DBD tidak hanya cukup dengan

acara pencanangan dan pemasangan spanduk berisi peringatan, karena pada kenyatannya

masyarakat sangat mengharapkan dokter atau aparat kesehatan lain bersedia menjelaskan

soal DBD langsung ke masyarakat agar mereka benar-benar paham penyakit yang sulit

didiagnosa itu sekaligus mendapat dorongan untuk memberantasnya.

Kegiatan PSN DBD harus dijadikan prioritas oleh setiap daerah yang memiliki

laporan kasus DBD.Walaupun pelaksanaan PSN memang membutuhkan waktu yang

agak lama, sehingga memerlukan peran aktif masyarakat akan tetapi keberhasilan dari

upaya ini cukup besar dalam rangka penurunan angka penyakit DBD.

Abatisasi

Temephos berupa “sand granules” ditaburkan dengan pasir sebagai “carrier” ke dalam

bejana tempat penampungan air. Penaburan larvasida di tempat penampungan air seperti

bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah timbulnya jentik selama 2-3 bulan.

Larvasida yang dipakai adalah abate 1 % dengan dosis 1 gr per 10 liter air. Namun cara

ini tidak menjamin terbasminya tempat perindukkan nyamuk secara permanen, karena

masyarakat pada umumnya tidak begitu senang dengan bau yang ditimbulkan larvasida

selain itu pula diperlukan abate secara rutin untuk keperluan pelaksanaannya.

Penelitian peningkataan kualitas lingkungan dalam rangka pemberantasan demam

berdarah di Kodya Sukabumi, propinsi Jawa Barat tahun 1988/89 dilakukan oleh

Sumengen dkk yang diawali dengan intruksi PSN oleh Walikota Sukabumi. Intervensi

dilakukan dengan cara fogging, abatisasi dan PSN di 4 kelurahan endemis tinggi,

abatisasi dan PSN di 4 kelurahan endemis sedang, PSN di 5 kelurahan endemis rendah.

fogging menggunakan malathion 96% “technical grade” dosis 438 per ba dilakukan 2

“cycle”. abatisasi menggunakan 1 % abate “sand granules” abate dengan dosis 1 gr per

10 liter. Setelah 6 bulan intervensi diadakan survei penilaian didapat hasil pengawasan

kualitas lingkungan secara konsisten lebih efektif dari pada intervensi lain. Penurunan,

“house index” mencapai 13,3 “container index” 1,0 dan “breteau index” 13,4.

Page 35: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Hasil studi lain yang dilakukan oleh Kasnodiharjo di Kotamadya Pontianak,

Kalimantan Barat tahun 1990 menunjukkan pengetahuan sikap dan prilaku masyarakat

menunjukkan bahwa, sebagian besar warga masyarakat (83 %) pernah mendengar

tentang dengan demam berdarah, 81% diantaranya bahwa demam berdarah adalah suatu

penyakit yang berbahaya. Sedangkan mereka yang mengetahui tentang pencegahan

demam berdarah dengan cara menutup rapat TPA 17 % dengan cara mengganti air 27 %

dan menaburkan abate pada TPA 29 %[37].

Fogging

Sebagai tindaklanjut dari penetapan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah pada

tiga pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengasapan fokus serentak di

3.291 titik pada 258 kelurahan yang ada di Jakarta dengan total luas titik 13.164 hektar

atau 60 persen wilayah DKI.[38] Dari 258 kelurahan tersebut, 135 diantaranya

berkategori kelurahan status merah untuk demam berdarah dan 123 untuk berkategori

kuning.Setiap titik fokus akan diasap oleh dua tim yang terdiri atas masing-masing satu

kepala regu dan enam petugas penyemprotan. Kepala regu berasal dari petugas

puskesmas sedangkan petugas yang menyemprot berasal dari anggota masyarakat dan

petugas Linmas yang sudah dilatih. Obat-obatan yang digunakan berasal dari yang telah

ada di puskesmas dan sudin masing-masing untuk jenis Fendona sebanyak 3.843 liter dan

cynoff sebanyak 7.545 liter.

Bantuan Dinkes sebanyak 14.000 liter yang digunakan untuk cadangan bila kurang.

Terdapat empat mesin untuk satu titik, setiap titik mempunyai cakupan empat hektar.

Mesin yang disiapkan berjumlah 2.000 unit dari kelurahan dan 429 unit mesin dari

puskesmas, sehingga total mencapai sekitar 2.429 unit. Dana yang dibutuhkan untuk

pengasapan fokus serentak bagi dua siklus berjumlah Rp1.928.000 untuk setiap titik

sehingga diperkirakan membutuhkan biaya Rp6,3 miliar.

Di Jakarta Utara sendiri, Pihak Sudin Kesehatan Mayarakat (Kesmas) Jakarta Utara

gencar melakukan fogging fokus serentak di 32 titik fokus penyemprotan, namun jumlah

kasus DBD di Jakarta Utara setiap hari mengalami peningkatan yang signifikan.

Data Sudin Kesmas, pada 15 Januari 2008 jumlah kasus tercatat 91 orang. Dalam

seminggu jumlah kasus meningkat 100 % menjadi 197 orang pada 21 Januari 2008.

Page 36: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Sedangkan jumlah RW rawan DBD periode Desember 2007 – Januari 2008 tercatat 118

RW. Kecamatan yang paling banyak RW nya masuk dalam kategori RW rawan yakni

Kecamatan Kelapa Gading dengan 38 RW. Dan jumlah RW terbanyak dalam satu

kelurahan di kuasai oleh Kelurahan Kelapa Gading Timur sebanyak 16 RW. Selain itu

hampir setiap kecamatan terdapat RW rawan seperti di Kecamatan Penjaringan ada 5

RW, di Kecamatan Pademangan 9 RW, Kecamatan Tanjung Priok 35 RW, Kecamatan

Koja 5 RW dan Kecamatan Cilincing terdapat 26 RW. Fogging fokus serempak yang

dilaksanakan pada Jumat (18/01/2007)-Minggu (20/01/2007) belum semua titik fokus

tersemprot karena banyaknya jumlah area fokus penyemprotan dengan jumlah petugas

sebanyak 100 orang yang dibagi dalam 20 tim. Untuk itu akan diadakan lagi

penyemprotan siklus II di wilayah yang belum dilakukan fogging.

Di Jakarta Utara terdapat 16 kelurahan zona merah sesuai ketetapan Gubernur DKI

Jakarta. Ke 16 kelurahan tersebut antara lain Penjaringan, Pademangan Barat,

Pademangan Timur, Tanjung Priok, Kebun Bawang, Warakas, Sunter Agung, Koja,

Lagoa, Rawa Badak Utara, Tugu Utara, Tugu Selatan, Kelapa Gading Timur, Pegangsaan

Dua, Semper Barat dan Semper Timur.

Masih di Puskesmas Kecamatan Tg. Priok data yang berhasil dihimpun

perkembangan kasus DBD, dari Januari hingga 10 April 2007, jumlah kasus DBD

tercatat 116 kasus. Dengan perincian di Kelurahan Sunter Agung 67 Kasus, Sunter Jaya

25 Kasus, Papanggo 25 kasus, Warakas 59 kasus, Tg.Priok 42 kasus, dan Sungai Bambu

26 kasus. Sedangkan pelaksanaan foging khusus ( Fokus ) yang telah dilakukan, di

Kelurahan Sunter Jaya 26 fokus, Sunter Agung 16 Fokus, Papanggo 1 fokus,Warakas 13

Fokus, Tg.Priok 5 Fokus, Sungai Bambu 16 fokus dan Kebon Bawang 12 fokus. Total

pelaksanan focus 89 kali se-Kecamatan Tg. Priok.

Sasaran fogging massal akan dilaksanakan di 118 RW di kelurahan zona merah

Jakarta Utara, terdiri dari 12 RW di Kelurahan Penjaringan, 4 RW Pademangan Barat, 4

Pademangan Timur, 8 Tanjung Priok, 9 Kebon Bawang, 8 Sunter Agung, 8 Warakas, 5

Koja, 5 Lagoa, 5 Rawa Badak Utara, 5 Tugu Selatan, 5 Tugu Utara. Kemudian 17 RW di

Kelurahan Kelapa Gading Timur, 15 Pegangsaan Dua, 4 Semper Timur dan 4 RW di

Semper Barat.

Page 37: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Sedangkan untuk kelurahan lainnya yang masuk dalam zona kuning, juga akan

dilaksanakan kegiatan fogging dan kegiatan kesehatan lingkungan berupa laporan

kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

oleh para jumantik dan kader.

Case Management

Jumlah pasien rawat inap penderita demam berdarah dengue (DBD) di Rumah Sakit

Pasar Rebo semakin meningkat dan melebihi kapasitas kamar yang dimiliki rumah sakit

tersebut. Pada tanggal 21 April 2007 jumlah pasien penderita DBD yang masuk ke RS

Pasar Rebo mencapai 85 pasien, terdiri atas 54 pasien dewasa dan 31 pasien anak-anak.

[41] “Kapasitas ruang ruang inap yang kami miliki sudah full, sampai-sampai pasien

DBD terpaksa kami rawat di selasar luar,” ujar Edi Customer Service Rumah Sakit Pasar

Rebo ketika ditemui wartawan.

Pasien rawat inap yang tidak tertampung di kamar, terpaksa dirawat di selasar-selasar

rumah sakit. Sampai saat ini pasien penderita DBD yang dirawat di selasar luar untuk

Ruang Melati sebanyak 10 orang, sedangkan di Ruang Mawar sebanyak delapan orang,

dan salah satunya adalah Sofyan. S (15 thn) yang kini dalam kondisi kritis dan terpaksa

dirawat di ruang ICU. Terhitung sejak awal April hingga 21 April 2007, pasien penderita

DBD yang dirawat inap di Rumah Sakit Pasar Rebo sudah mencapai angka 1.463 pasien,

yang terdiri atas 938 pasien dewasa dan 525 pasien anak-anak.

Perda Vs Aplikasi Program di Masyarakat

Dalam kenyatannya, serapi apapun peraturan daerah yang dibuat, tetap saja jumlah

penderita demam berdarah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah pun dibuat

pusing karenanya, dari data-data yang kita temukan di internet, dapat diketahui bahwa

kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak semulus apa yang terjadi di

lapangan. Seperti program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), berupa Jum’at bersih

ataupun kerja bakti di lingkungan sekitar yang mencakup 3M (Mengubur, Menguras, dan

Menutup) yang kemudian disempurnakan lagi menjadi 3M plus[42]. Walaupun sudah

gencar begitu, hingga dibuat iklan layanan masyarakatnya, tetap saja masyarakat belum

terlalu mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Siapakah kemudian yang akan

Page 38: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

disalahkan? Pemerintahkah? Masyarakatkah? Jikalau pemerintah yang disalahkan, namun

nyatanya mereka para pejabat telah berusaha sedemikian rupa, mengeluarkan berbagai

peraturan untuk menertibkan program-program tersebut, namun tetap saja sesempurna

apapun peraturannya, jika tidak diiringi dengan pengawasan yang cukup, hasil di

lapangan akan berbeda, seperti fogging, dalam perda telah disebutkan bahwa fogging

dilakukan oleh orang yang terlatih dari puskesmas setempat, namun kenyataannya bahwa

efektivitas program penyemprotan (fogging) massal dalam rangka memberantas nyamuk

aedes aegypty penyebab wabah demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta

dipertanyakan kalangan warga. Dalam suarakarya.com disebutkan bahwa sejumlah warga

menyatakan kecewa karena fogging putaran pertama, Jumat pekan lalu, terkesan

dilakukan asal-asalan. Karena itu tak heran jika nyamuk atau kecoa tidak lantas mati

setelah penyemprotan dilakukan. Pada malam hari setelah penyemprotan, banyak

nyamuk dewasa tetap bergentayangan. Padahal menurut Asisten Kesehatan Masyarakat

(Askesmas) Pemprov DKI Jakarta Rohana Manggala, jenis obat yang digunakan dalam

penyemprotan — veridona dan cynoff — paling efektif membunuh nyamuk dewasa.

Menurut Tony Bramantoro, warga RT 014/RW 03, Kelurahan Kemayoran, Jakarta

Pusat, asap fogging lebih pekat berbau minyak solar. “Petugas penyemprot pun bukan

tenaga yang mengerti ukuran campuran obat, mereka hansip dan tramtib,” kata Tony.

Pengakuan senada disampaikan Sudarto Legowo, warga RT 001/RW 06, Kelurahan

Kebon Baru, Tebet, Jaksel. “Beda dengan dulu, dalam fogging putaran pertama ini kecoa

dan nyamuk dewasa tidak mati. Saya curiga, obat yang digunakan palsu,” ujarnya.

Masih dalam fogging, bila penanganan pengasapan dilakukan dengan cara yang tidak

benar maka hal ini akan membahayakan kesehatan masyarakat, disamping itu pula cara

ini memerlukan dana yang sangat mahal dalam pelaksanaannya. Penaburan larvasida di

tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah timbulnya

jentik selama 2-3 bulan.Larvasida yang dipakai adalah abate 1 % dengan dosis 1 gr per

10 liter air. Namun cara ini tidak menjamin terbasminya tempat perindukkan nyamuk

secara permanen, karena masyarakat pada umumnya tidak begitu senang dengan bau

yang ditimbulkan larvasida selain itu pula diperlukan abate secara rutin untuk keperluan

pelaksanaannya.[44] Sehingga pelaksanaan ini masih terasa memberatkan bagi warga

yang hanya memiliki pendapatan pas-pasan untuk hidup.

Page 39: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh karena itu, mengapa pemerintah lebih menganjurkan masyarakat untuk bekerja

bakti dalam artian melaksanakan program 3M yang meliputi PSN dan Jum’at Bersih,

kedua program ini lebih efektif karena tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu

banyak, keuntungan lain yang dapat diperoleh yaitu lingkungan mereka menjadi terjaga

kebersihannya, sehingga mereka tidak hanya mencegah demam berdarah ini berkembang

namun juga penyakit-penyakit lain.

Diharapkan agar program yang telah disusun oleh pemerintah ini nantinya akan dapat

dilaksanakan secara efektif di masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat

DKI Jakarta saja, namun masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga angka

penderita demam berdarah dapat menurun seiring dengan peningkatan kesadaran

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Namun, masyarakat juga perlu pengawasan dan bimbingan penuh dari pemerintah.

Pemerintah jangan hanya membuat peraturannya saja, namun kemudian lepas tangan dan

berharap peraturan itu bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Harapannya, pemerintah

bisa memperketat pengawasan terhadap setiap peraturan yang mereka buat, entah itu

dengan turun langsung ke lapangan atau melalui pembentukan kader-kader kesehatan

sebagai perpanjangan tangan mereka. Penyebab tidak langsung DBD yang juga harus

menjadi agenda pemerintah untuk diselesaikan adalah masalah pendidikan,

bagaimanapun usaha pemerintah untuk menjalankan program DBD, jika pendidikan tidak

mulai diperbaiki dari saat ini, maka angka penderitanya tidak akan pernah dapat

diturunkan, dengan peningkatan pendidikan, masyarakat akan dapat mengubah persepsi

mereka bahwa bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga

secara tidak langsung pula mereka akan lebih sadar untuk menjaga dan memperhatikan

kebersihan lingkungan sekitar.

Page 40: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang

kesehatan. Kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkum segala arah

tindakan (dan dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan,

organisasi, layanan dan aturan pembiayaan dalam system kesehatan.

2. Model proses kebijakan yang dikembangkan oleh para para ilmuwan kebijakan

publik di atas mempunyai satu kesamaan yaitu bahwa proses kebijakan berjalan

dari formulasi menuju implementasi, untuk mencapai kinerja kebijakan. Pola

kesamaan tersebut menjelaskan bahwa proses kebijakan adalah dari gagasan

kebijakan, formalisasi dan legalisasi kebijakan, implementasi, baru kemudian

menuju kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan sebagai hasil dari

evaluasi kinerja kebijakan.

3. Dalam proses kebijakan, Epidemiologi memberikan kontribusi berupa penilaian

terhadap kesehatan populasi dan intervensi yang mungkin ditegakkan, pemilihan

dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan.

B. SARAN

1. Pemerintah mempunyai tempat utama dalam pendanaan pelayanan kesehatan di

sebagian besar negara. Negara memegang peranan utama dalam mengalokasikan

sumber daya‐sumber daya untuk prioritas‐prioritas kesehatan yang berkompetisi

dan dalam mengatur cakupan kegiatan kesehatan. Olehnya itu, pemerintah

sebaiknya memberikan perhatian besar terhadap kebijakan public terutama di

bidang kesehatan agar setiap individu dapat merasakan dampak positif dari

kebijakan kesehatan.

Page 41: PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Ridwan. 2011. Epidemiologi Perencanaan dan Pelayanan Kesehatan. Cetakan 1.Makassar: Masagena Press.

Buse,Kent dkk. Making Health Policy, Understanding Public Health (online). Diakses pada tanggal 26 September 2012 pada www.google.com.

Langgo, Irfan. 2009. Membuat Analisa Kebijakan Publik . (0nline) Diakses dari http://irfanlanggo.blogspot.com/2009/11/membuat-analisa-kebijakan-publik.html pada tanggal 24 September 2012

Projo,Abdi. 2010. Kebijakan Publik. (online). Diakses pada http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html pada tanggal 26 September 2012.

Projo,Abdi. 2010. Kebijakan Publik sebagai Proses. Diakses pada http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/kebijakan-publik-sebagai-proses.html pada tanggal 26 September 2012

Subargus, Amin. 2007. Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) dalam upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

WHO.2004. Kebjakan sementara kegiatan Kerjasama TB/HIV Stop TB Department and Department of HIV/AIDS World Health Organization. Switzerland: Geneva diakses pada tanggal 26 September 2012

Wikipedia. 2012. Kebijakan Publik (online). http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik diakses Tanggal 24 September 2012

http://khafidsociality.blogspot.com/2011/04/contoh-dan-analisis-kebijakan-publik.html 25

http://koage.multiply.com/journal/item/7?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal

%2Fitem