hukum kebijakan publik

of 22/22
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK Dosen Pengasuh: Dr.H.IDHAM.,SH.,M.Kn PROGRAM MAGISTER KESEHATAN UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014

Post on 15-Feb-2016

282 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bHAN

TRANSCRIPT

  • HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

    Dosen Pengasuh: Dr.H.IDHAM.,SH.,M.Kn PROGRAM MAGISTER KESEHATAN UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014

  • SAP=Satuan Acara Perkuliahan1. Konsep Dasar Kebijakan Publika. Definisi dari Para Akedemisib. Enam Kesimpulan dari Pendapat Akademisi

    2. Sejarah Analisis Kebijakan Publika. Kode Hammurabib. Ahli Nujumc. Pengetahuan yang terspesialisasid. Revolusi Industri e. Abad Kesembilanbelasf. Abad keduapuluhg. Menuju Masyarakat Pasca Industri

  • 3. Kerangka Analisis Kebijakan Publika. Arti Analisis Kebijakanb. Analisis Kebijakan yang Terintegrasic. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

    4. Metode Analisis Kebijakan Publika. Merumuskan Masalah-Masalah Kebijakanb. Meramal masa depan kebijakan5. Rekomendasi aksi kebijakana. Rekomendasi dalam analisis kebijakanb. Pendekatan untuk rekomendasic. Metode untuk rekomendasi

  • 6. Pemantauan hasil kebijakana. Pemantauan dalam analisis kebijakanb. Pendekatan pemantauanc. Teknik-teknik pemantauan

    7. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publika. Evaluasi dalam Analisis Kebijakanb. Pendekatan terhadap evaluasic. Metode Evaluasi Kebijakan Publik

  • 1. Konsep Dasar Kebijakan Publik

    Definisi dari Para Ahli

    Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa dan bagaimanaKebijakan Publik (Public Policy), seperti:

    Robert Eyestone (1971), Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya

    Thomas R. Dye (1995)Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan dan/atau untuk tidak dikerjakan

  • Carl J. Friedrich (1963) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pejabat pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

    James E. Anderson (1979)

    Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah

  • Kesimpulan Pendapat Para Ahli

    Berangkat dari sejumlah pendapat di atas,setidaknya ada enam kesimpulan:

    Pada umumnya kebijakan publik menitikberatkan pada tindakan yang memiliki maksud tertentu, dan bukan tindakan yang acak.

    Kebijakan publik pada dasarnya merupakan kegiatan atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain biasanya saling berkaitan.

    Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.

  • Kebijakan publik bisa berbentuk positif, artinya pemerintah melakukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Bisa juga berbentuk negatif, artinya pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.

    Implementasi kebijakan publik biasanya didasarkan pada legalitas hukum (peraturan perundangan) dan merupakan tindakan pemerintah yang otoritatif (dapat memaksa secara sah).

    Kebijakan publik senantiasa harus ditujukan atau berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan/atau memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan publik.

  • 2. Sejarah Analisis Kebijakan Publik

    Kode Hammurabi: Ditulis oleh penguasa Babilonia, abad 18 SM = Mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil.

    Ahli Nujum : Ahli nujum (spesialis simbol) = menjamin dan bertanggung jawab pada ramalan tentang akibat kebijakan (contoh: musim panen, bencana alam, dll)

  • Pengetahuan yang terspesialisasi Pendekatan yang digunakan kepada pemberdayaan orang-orang yang memiliki spesialisasi (orang terdidik) di bidang kebijakan untuk membuat keputusan yang akan dihasilkan oleh pemimpin.

    Revolusi Industri Peranan ilmuwan dan teknokrat menjadi lebih dominan di kalangan pengambil kebijakan.

  • Abad Kesembilanbelas Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan kebijakan publik lebih dititikberatkan hasil studi empiris.

    Abad keduapuluh menuju masyarakat pasca industri.Prosedur yang digunakan dalam menetapkan kebijakan publik menggunakan hasil penelitian secara empiris, kuantitatif dan hal-hal yang relevan dengan kebijakan yang akan dirumuskan.

  • 3. Kerangka Analisis Kebijakan Publik

    Arti Analisis Kebijakan Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk menghasilkan suatu keputusan.Analisis Kebijakan yang TerintegrasiAnalisis kebijakan dapat dinilai sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (Policy Informational Component) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisi kebijakan.

  • evaluasiMASALAH KEBIJAKANperumusan masalahHASIL-HASIL KEBIJAKANAKSIKEBIJAKANKINERJAKEBIJAKANMASA DEPAN KEBIJAKANperumusan masalahPeramalanPemantauanRekomendasiAnalisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

  • Analisis Kebijakan yang TerintegrasiAnalisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

    Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

    1) Analisis kebijakan prospektif Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai. 2) Analisis kebijakan retrospektif Sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.

    3) Analisis Kebijakan terintegrasi Menggabungkan kedua analisis kebijakan di atas.

  • 4. Metode Analisis Kebijakan Publik

    Merumuskan Masalah-Masalah KebijakanRumusan masalah adalah merupakan fase penelitian kebijakan dari berbagai formulasi masalah yang saling berbeda dan ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam menetapkan sebuah kebijakan

    Meramal masa depan kebijakan Peramalan (forecasting) adalah satu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Formulanya dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu:1) Proyeksi = Ramalan yang didasarkan kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan.2) Prediksi = Ramalan yang didasarkan atas asumsi teoretik yang tegas.3) Perkiraan = ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.

  • 5. Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan

    Rekomendasi dalam analisis kebijakanHal penting yang harus diperhatikan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan.

    Pendekatan untuk rekomendasi Pendekatan yang lazim dipergunakan antara lain adalah pilihan publik vs pilihan swasta, penawaran dan permintaan, pilihan publik; analisis biaya dan manfaat; dan analisis biaya-efektifitas.

  • Metode untuk rekomendasi Metode yang sering digunakan meliputi: pemetaan sasaran; klarifikasi nilai; kritik nilai; perumusan elemen biaya; dan estimasi biaya.

  • 6. Pemantauan hasil kebijakan

    Pemantauan dalam analisis kebijakanPemantauan (monitoring) dalam analisis kebijakan memiliki rangkaian kegiatan yang merujuk kepada : Sumber-sumber informasi; jenis-jenis hasil kebijakan; dan jenis-jenis tindakan kebijakan.Pendekatan pemantauanPendekatan yang lazim digunakan dalam siklus pemantauan kebijakan meliputi : akuntansi sistem sosial (suatu pendekatan untuk memantau perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu kewaktu); Eksperimentasi sosial; dan pemeriksaan sosial.

    Teknik-teknik pemantauan Untuk memantau kebijakan yang telah dilaksanakan diperlukan alat ukur tertentu, yang meliputi: sajian dalam bentuk grafik; dan tampilan dalam bentuk tabel.

  • 7. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

    Evaluasi dalam Analisis Kebijakan Evaluasi yang dilakukan harus mengarah kepada pemanfaatan dari suatu kebijakan yang telah dihasilkan. Hasil tersebut harus memberikan sumbangan kepada tujuan atau sasaran (goals).

    Pendekatan terhadap evaluasiPendekatan evaluasi ada tiga yaitu:

    1) Evaluasi semu = menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.

    2) Evaluasi Formal = menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan sebagai tujuan program kegiatan.

    3) Evaluasi Keputusan Teoretis = Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

  • Metode Evaluasi Kebijakan Publik Metode ini dapat membantu analisis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Teknik evaluasi kebijakan publik itu, lazimnya menggunakan tiga teknik pendekatan,

    1) Pendekatan evaluasi semu = teknik yang digunakan berupa: sajian grafik; tampilan tabel; dan angka indeks.

    2) Pendekatan evaluasi formal = teknik yang digunakan: pemetaan sasara; klarifikasi nilai; kritik nilai; dan pemetaan hambatan.

    3) Pendekatan evaluasi teoretis = teknik yang digunakan: brainstorming; analisis argumentasi.

  • Buku/Literatur yang Wajib dan atau layak menjadi bahan bacaan:Affan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 Alice Rivlin, Systematic Thinking for Social Activation, Washington DC: The Brookings Institution, 1971 Enny Haryati, Modul Kebijakan Publik, Jakarta, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2006.Harold D. Lasswell, A Preview of Policy Sciences, New York: American Elsevier Publishing Co., 1971.Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan, Bandung: Alumni, 2004Idham, Paradigma Pembentukan Undang-undang, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2005Idham, Kebijakan Hukum Pertanahan Anti Wong Cilik, Analisis Peraturan Presiden No. 36/2005, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2005.James E. Anderson, Public Policy Making, New York: Holt, Rimehart and Winston, 1979

  • Jimly Asshiddiqie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill Co. 1997Jujun S. Suriasumantri, Filasfat Ilmu, sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.Lindblom, C. E., The Policy Making Process, New Jersey: Prentice Hall, 1965.M. Mafhfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung: Mandar Maju, 2000.William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2000.Zaid Zainal Abidin, Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas, 2006.Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

    **