kebijakan publik

14
SUATU PENGATURAN YANG SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN YANG DITETAPKAN FORMULASI KP FORMULASI KP IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI EVALUASI KK EVALUASI KK MEMANFAATKAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SUMBER DAYA MEMANFAATKAN MEMANFAATKAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN EFEKTIIVITAS EFEKTIIVITAS EFISIENSI EFISIENSI MANAJEMEN MANAJEMEN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PUBLIK PUBLIK - INTERNAL INTERNAL - EKSTERNAL EKSTERNAL Alur Manajemen Kebijakan Publik Alur Manajemen Kebijakan Publik AFRIZAL.SP.MM AFRIZAL.SP.MM

Upload: afrizal-bob

Post on 25-May-2015

3.832 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

TRANSCRIPT

Page 1: KEBIJAKAN PUBLIK

SUATU PENGATURAN YANG SUATU PENGATURAN YANG

DIPERLUKAN UNTUK DIPERLUKAN UNTUK

MERENCANAKAN KEGIATANMERENCANAKAN KEGIATAN

TUJUAN YANG DITETAPKAN

FORMULASI KPFORMULASI KP

IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI

EVALUASI KKEVALUASI KK

MEMANFAATKAN MEMANFAATKAN

SUMBER DAYASUMBER DAYA

MEMANFAATKAN MEMANFAATKAN

LINGKUNGAN LINGKUNGAN

EFEKTIIVITAS EFEKTIIVITAS

EFISIENSIEFISIENSI

MANAJEMEN MANAJEMEN

KEBIJAKAN KEBIJAKAN

PUBLIK PUBLIK

-INTERNAL INTERNAL -EKSTERNALEKSTERNAL

Alur Manajemen Kebijakan PublikAlur Manajemen Kebijakan PublikAFRIZAL.SP.MMAFRIZAL.SP.MM

Page 2: KEBIJAKAN PUBLIK

THE ICE BERG THEORYTHE ICE BERG THEORY

ISSUE

EVENT

PATTERN

OF

BEHAVIOR

SYSTEMIC

STRUCTURE

MENTAL MODEL

SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN

INFORMASI MELALUI INFORMASI MELALUI MASS MEDIA MERUPAKAN MASS MEDIA MERUPAKAN SUATU PERISTIWASUATU PERISTIWA YANG YANG TERLIHAT DIPERMUKAANTERLIHAT DIPERMUKAAN

Reactive, cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan

masalah.

BILA PERISTIWA BILA PERISTIWA KEJADIAN BERULANG KEJADIAN BERULANG AKAN TIMBUL POLA AKAN TIMBUL POLA

PRILAKUPRILAKU

Responsif, bertindak dengan melihat pola tingkah laku kejadian

yang berulang

PEMIKIRAN MENDALAM

YG TAMPAK DIPERMUKAA

SBG HASIL PERAN DARI

POLA PERILAKU

Generatif, bertindak setelah melihat struktur

permasalahan dan diselesaikan secara

terstruktur pula.

DARI TKT PEMIKIRAN YG

PALING DLM KITA TEMUKAN

STRUKTUR SISTEMIK

PERMASALAHAN MODEL2

MENTAL INDIVIDU DAN ORG

Fundamental, dari tingkat pemikiran yang paling dalam, ditemukan sistemik permasalahan dan model mental indivudu.

TEORI GUNUNG ES TEORI GUNUNG ES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA DINAMIKA LINGKUNGAN DINAMIKA LINGKUNGAN

KEBIJAKAN.KEBIJAKAN.

Page 3: KEBIJAKAN PUBLIK

Masalah-masalah yg Masalah-masalah yg mempunyai akibat yg mempunyai akibat yg terbatas, atau hanya terbatas, atau hanya menyangkut pada menyangkut pada satu atau sejumlah satu atau sejumlah kecil orang yg kecil orang yg terlibat secara terlibat secara langsunglangsung

Isu dirasakan oleh Isu dirasakan oleh semua warga semua warga masyarakat politik yg masyarakat politik yg patut mendapat patut mendapat perhatian publik dan perhatian publik dan isu berada dlm isu berada dlm judikasi kewenangan judikasi kewenangan pemerintahpemerintah

Serangkaian isu yg Serangkaian isu yg secara tegas secara tegas membutuhkan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan yg aktif pertimbangan yg aktif dan serius dari dan serius dari pembuat keputusan yg pembuat keputusan yg syah/otomotifsyah/otomotif

Public ProblemPublic ProblemPrivate ProblemPrivate Problem

Institusional Institusional AgendaAgenda

System AgendaSystem Agenda

Issue-issueIssue-issue

Masalah-masalah yg Masalah-masalah yg mempunyai akibat mempunyai akibat lebih luas termasuk lebih luas termasuk akibat-akibat yg akibat-akibat yg mengenai orang-org yg mengenai orang-org yg secara tdk langsung secara tdk langsung terlibatterlibat

Perbedaan pendapat Perbedaan pendapat masyarakat tentang masyarakat tentang solusi dlm solusi dlm menangani masalah menangani masalah (policy solution)(policy solution)

PROSES AGENDA SETTINGPROSES AGENDA SETTING PROSES AGENDA SETTINGPROSES AGENDA SETTING

Page 4: KEBIJAKAN PUBLIK

KURANG BAHAN KURANG BAHAN MAKANAN RUMAH MAKANAN RUMAH TANGGA ; TANGGA ; RENDAH RENDAH KONSUMSI ENERGI - KONSUMSI ENERGI - PROTEINPROTEIN; KURANG ; KURANG BAHAN PANGAN DI BAHAN PANGAN DI PASAR; PASAR; ADA KASUS ADA KASUS GIZI BURUK GIZI BURUK (DLM (DLM SKALA TERBATAS)SKALA TERBATAS)

HANYA BILA KURANG HANYA BILA KURANG –IMPOR,SWA SMBADA –IMPOR,SWA SMBADA JUTKAN, JAMIN JUTKAN, JAMIN LAHAN PROD, AIR, LAHAN PROD, AIR, LINGK ,JAMINAN AIR , LINGK ,JAMINAN AIR , DISIPLIN TATA DISIPLIN TATA RUANG, SAPRAS, RUANG, SAPRAS, INFRA STURTUR.INFRA STURTUR.

AGENDAKAN BERDSR AGENDAKAN BERDSR KEMAMPUAN EKONOMIKEMAMPUAN EKONOMISOSIAL,POLITIK, SOSIAL,POLITIK, PENDANAAN, PENDANAAN, PERUBAHAN MIND SET PERUBAHAN MIND SET MAKAN, DIVERSI MAKAN, DIVERSI PANGAN POKOK PANGAN POKOK (BERAS DAN TERIGU) (BERAS DAN TERIGU)

Public ProblemPublic ProblemPrivate ProblemPrivate Problem

Institusional Institusional AgendaAgenda

System AgendaSystem Agenda

Issue-issueIssue-issue

TINGGINYA PENDUDUK TINGGINYA PENDUDUK MISKIN , HARGA BAHAN MISKIN , HARGA BAHAN MAKANAN RELATIF MAKANAN RELATIF MAHAL, TIDAK MAHAL, TIDAK SEIMBANG PRODUKSI SEIMBANG PRODUKSI DAN KEBUTUHAN DAN KEBUTUHAN PANGAN, PANGAN,

TERUS TINGK PROD TERUS TINGK PROD PANGAN, IMPORT PANGAN, IMPORT SAJA, STOP IMPORT SAJA, STOP IMPORT PANG, TURUNKAN PANG, TURUNKAN HARGA, SUBSIDI HARGA, SUBSIDI PETANI, BEBASKAN PETANI, BEBASKAN HARGA GABAH HARGA GABAH /BERAS/BERAS

PROSES AGENDA SETTINGPROSES AGENDA SETTING PROSES AGENDA SETTINGPROSES AGENDA SETTING

Page 5: KEBIJAKAN PUBLIK

PK

KS

LK KPP

Whatever governments choose to do or not to do (Thomas R. Dye)

F I EK

Policy making process

Dimensi : Sosial Politik dan Ekonomi Dimensi : Teknis

Policy System

Feed back

Policy Cycle

MM

DM

SM

MS

MF

PM

SM

PM

Tujuh Langkah Policy Analysis:Uji persoalan, tentukan tujuan, rumuskan alternatif, susun model,tentukan kriteria, nilai alternatif, rumuskan rekomendasi

Dinamika Proses Kebijakan Publik:1. Lingkup Kebijakan• Iceberg theory• Global interference

2. Agenda SettingPrivate Problem Public problem Issue Institusional Agenda Systmic Agenda

Rekomendasikebijakan

Sosialisasi kebijakanPembentukan organisasiSusun program kerjaRinci program kerjaLaporan berkala

Teknik Pengukuran•Basic Produc- tion Model•Balanced Score Card

3. Faktor sosial ekonomi politik

Manajemen Kebijakan Publik

Page 6: KEBIJAKAN PUBLIK

Pengenalan Pengenalan Masalah Masalah

Spesifikasi Spesifikasi MasalahMasalah

Pendefinisian Pendefinisian MasalahMasalah

Pencarian Pencarian MasalahMasalah

Merupakan issue publik

Pendefinisian dari meta masalah yakni memilih / mengelompokkan Masalah :1Ekonomi2.SOSIAL BUDAYA3. POLITIK4. LAIN-LAIN

-

Meta MasalahMeta Masalah

Tumpukan masalah yang

belum terstruktur

MASALAHSUBSTANTI

F

MASALAHMASALAHFORMALFORMAL

SITUASIMASALAH

TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH(FORMULASI KEBIJAKAN)

Masalah substantifYang segera akan Ditangani sesuai

Kemampuan Pemerintah

Page 7: KEBIJAKAN PUBLIK

Pengnalan Pengnalan MasalahMasalah

Spesifikasi Spesifikasi Masalah,Masalah,CLDCLD

Pendefinisian Pendefinisian MasalahMasalah

Pencarian Pencarian MasalahMasalah

BLM MANTAPNYA KETAHANAN

PANG PANGAN TERSEDIA DLM JMLH YG CUKUP ,SETIAP SAAT, DI SEMUA WIL DG HARGA TERJANGKAU MASY•MASY MAMPU MENGAKSES PANGAN (3 B )

Pendefinisian dari meta masalah yakni memilih / mengelompokkan Masalah :1Ekonomi2.SOSIAL BUDAYA3. POLITIK4. LAIN-LAIN

-

Meta MasalahMeta Masalah

TERBATAS LAHAN PROD , ALIH FUNGSI LAHAN, TEKNOLOGI

BUDI DAYA, TEKNOLOGI OLAHAN,

SAPRODI, FAS IRIGASI,INFRA

STRUKTUR, KONSUMSI PANGAN

MASY , KREDFIT, HARGA PANGAN,

DAYA BELI

MASALAHSUBSTANTIF

MASALAHMASALAHFORMALFORMAL

SITUASIMASALAH

TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH(FORMULASI KEBIJAKAN)

Masalah substantifYang segera akan Ditangani sesuai PRIORITAS DAN

KEMAMPUAN PEMERINTAH

Page 8: KEBIJAKAN PUBLIK

HUBUNGAN TEORI GN ES DENGAN SISTEM KP

Page 9: KEBIJAKAN PUBLIK

ICEBERG

Mental ModelFundamental

PrivateProblem

PublicProblem

IssueSistemAgenda

Institutional Agenda

Singkron antara

Fundamental dan

institutional agenda

Sistem Kebijakan

LK

PK

KP

KS

Singkron antara

Fundamental dan

institutional agenda dg Kebijakan

Publik

Singkron antara Fundamental,

institutional agenda, Kebijakan Publik dan

Masalah Formal selanjutnya

digunakan untuk menentukan Rekomendasi

Perumusan MasalahSituasi

MasalahMasalah

Substantif

Meta Masalah

MasalahFormal

MasalahFormal

CLD

ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKANALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Proses Agenda SettingProses Agenda Setting

Page 10: KEBIJAKAN PUBLIK

ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Iceberg

Private

PUBLIC

ISSUE

SYSTEMIC AG

Institutional Agend

a

PK

KS

LK

Mental Model Fundamental

Sinkron antara Fundamental dan institutional agenda

Sinkron antara Fundamenta,Ins Agenda dengan KP

Masalah Formal

Sinkron antara , Fundamental, inst

Agd, KP, dan Masalah Formal ; selanjutnya

digunakan untuk menentukan Rekomendasi

REKOMENDASIREKOMENDASI

KP

Page 11: KEBIJAKAN PUBLIK

KERANGKA WILLIAM N. DUNPERUMUSAN MASALAH PERAMALAN REKOMENDASI PEMANTAUAN EVALUASI

Tujuh Langkah Policy Analysis:Uji persoalan, tentukan tujuan, rumuskan alternatif, susun model,tentukan kriteria, nilai alternatif, rumuskan rekomendasi

Lakdal:SosialisasiOrganisasiProgramRinci ProgramPelaporan

Evaluasi:B S CBPMCBA

Proyeksi, PrediksiPerkiraan

Private Problem, Public problem , IssueInstitusional Agenda , Systmic Agenda

Ice berg

PK

KS

LK KP

Page 12: KEBIJAKAN PUBLIK

PENYUSUNAN MODEL

POLICY OUTPUTPOLICY PROCESSDEMAND & CLAIMS

INPUT PROCESS

Feedback

OUTPUT

Objectives & Criteria

Problem Identification

Best AlternativeAnalysis

Impact

Alternatives

David Easton :Model Sistem Politik

Rational Comprehensive

Page 13: KEBIJAKAN PUBLIK

LANGKAHLAKDAL

KEBIJAKAN

SOSIALISASIDAN

DESIMINASI

BENTUK ORGANISASIPELAKSANA

SUSUN PROGRAM KERJA

RINCIAN PROGRAM KERJA

LAPORAN HASILBERKALA

Rakyat mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut

•Pembagian tugas dan fungsi•Penyusunan lembaga/unit kerja

•Tata kerja dan juklak•koordinasi

•Hirarkhi•Kategori•Sistem dan proses LOLA•Faktor pengaruh•Pemahaman masalah

•Volume target•Sumber daya dan biaya•Waktu dan networking•Sarana dan prasarana

•Pengendalian•Evaluasi•Pertanggungjawaban

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Page 14: KEBIJAKAN PUBLIK

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

DAERAH

TNI/POLRI

dewan pertimbanga

n

kementerian negara badan-badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman

KY

UUD 1945

kpu bank sentra

l

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK

Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

DPRDBupati/

Walikota

5PENGENALAN STRUKTUR KETATANEGARAAN