kebijakan publik (makalah)

of 57/57
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pertanyaan tentang kebijakan adalah pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama. Beberapa ciri dari negara yaitu merdeka atau mempunyai kedaulatan, mempunyai wilayah, rakyat dan pemerintahan. Serta satu hal lagi yaitu pengakuan dari dunia internasional yang diwakili oleh PBB. Kehidupan bersama yang kita batasi sebagai negara secara absolut mengatur apa dan siapa yang ada didalamnya dan secara relatif mereka yang menjadi bagian dari negara tetapi tidak berada di dalam negara dan mereka yang berhubungan dengan negara tersebut. Sebuah kehidupan bersama harus diatur. Tujuannya adalah supaya satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan. Aturan tersebut yang secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan. B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep kebijakan secara menyeluruh serta peranannya dalam kegiatan kesehatan masyarakat. 2. Tujuan Khusus Dengan penulisan makalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami : a. Pengertian Kebijakan b. Tingkatan dalam Kebijakan c. Peran dan Fungsi Kebijakan Publik

Post on 26-Dec-2015

1.548 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disusun untuk memenuhi tugas administrasi dan kebijakan kesehatan

TRANSCRIPT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Pertanyaan tentang kebijakan adalah pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan tetap

    ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama.

    Beberapa ciri dari negara yaitu merdeka atau mempunyai kedaulatan, mempunyai

    wilayah, rakyat dan pemerintahan. Serta satu hal lagi yaitu pengakuan dari dunia

    internasional yang diwakili oleh PBB.

    Kehidupan bersama yang kita batasi sebagai negara secara absolut mengatur apa dan

    siapa yang ada didalamnya dan secara relatif mereka yang menjadi bagian dari negara

    tetapi tidak berada di dalam negara dan mereka yang berhubungan dengan negara

    tersebut.

    Sebuah kehidupan bersama harus diatur. Tujuannya adalah supaya satu dengan yang

    lainnya tidak saling merugikan. Aturan tersebut yang secara sederhana kita pahami

    sebagai kebijakan.

    B. TUJUAN

    1. Tujuan Umum

    Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep

    kebijakan secara menyeluruh serta peranannya dalam kegiatan kesehatan masyarakat.

    2. Tujuan Khusus

    Dengan penulisan makalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami :

    a. Pengertian Kebijakan

    b. Tingkatan dalam Kebijakan

    c. Peran dan Fungsi Kebijakan Publik

  • 2

    d. Masalah Utama dalam Bidang Kesehatan

    e. Isu Kebijakan

    f. Siklus Kebijakan

    g. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

    C. MANFAAT

    Penulisan makalah ini menghasilkan manfaat bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut.

    1. Menambah pemahaman mengenai konsep kebijakan sebagai dasar pemahaman mata

    kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

    2. Meningkatkan minat baca serta mencari referensi sebagai dasar pembuatan makalah.

    3. Melatih kerjasama tim dalam menyusun dan melatih keterampilan menulis serta

    pembuatan makalah.

  • 3

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    A. PENGERTIAN KEBIJAKAN (POLICY)

    Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy berasal dari bahasa inggris yang

    artinya a course or principle of action adopted or proposed by a government, party,

    business, or individual yaitu suatu prinsip tindakan yang diajukan oleh pemerintah,

    organisasi, partai atau individu.

    PBB mendefinisikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut

    dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas,

    longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif.

    Sementara Menurut James E. Anderson (1978) kebijakan adalah perilaku dari aktor

    (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang

    kegiatan tertentu.

    Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang

    pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai

    tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

    sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

    Kebijakan dan politik tidak dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan mengenai tujuan

    dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan

    skala prioritas. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan publik

    (public Policy) yang menyangkut pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

    James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan

    publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat

    pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu

  • 4

    mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2)

    bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat

    pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh

    pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa

    bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam

    arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa

    kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan

    bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan

    bahwa kebijakan publik selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

    oleh pemerintah.

    Pernyataan bahwa kebijakan publik terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan

    oleh James E. Anderson. Thomas R. Dye menyatakan Public policy is whatever

    governments choose to do or not to do (kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan

    dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau

    tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas

    diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato

    pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan

    pemerintah.

    Dalam mendudukkan pengertian kebijakan, James Anderson mencontohkan penggunaan

    istilah kebijakan seperti dalam kalimat Kebijakan Ekonomi Amerika, Kebijakan

    Minyak Arab Saudi, atau Kebijakan Pertanian Eropa Barat. Menurutnya,

    istilah kebijakan dapat juga digunakan untuk istilah yang lebih spesifik dalam arti tidak

    hanya dilekatkan untuk penggunaan dalam lingkup makro (baca: negara). Contoh yang

    dikemukakan James E. Anderson seperti pada penggunaan dalam kalimat Kebijakan

    Kota Chicago dalam Polusi di Danau Michigan dari Milwaukee, Wisconsin.

  • 5

    Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan

    pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan

    dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau

    berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

    Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan

    yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi

    dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut

    juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan

    Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi

    oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

    James Anderson menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang

    ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan.

    Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana

    untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat

    sebagai sebuah proses. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan

    dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori.

    Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands),

    keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan

    (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak

    kebijakan (policy outcomes).

    Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor

    swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem

    politik. Keputusan kebijakan dipengertiankan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat

    oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi

    kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan

  • 6

    adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Hasil-

    hasil kebijakan lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan, yaitu hal-hal yang

    sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan

    kebijakan. Adapun dampak-dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi

    masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau

    tidak adanya tindakan pemerintah.

    Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada

    tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas

    publik.Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat

    olehotoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang

    banyak,umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat

    banyak.Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang

    di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

    modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan

    oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

    Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan

    publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain

    menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan

    serta mencapai amanat konstitusi.

    Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan

    serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak

    melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan

    masyarakat.

  • 7

    B. UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

    Kebijakan publik merupakan suatu sistem ilmu yang terdiri dari subsistem, dan dalam

    kebijakan publik terdapat dua (2) perspektif, yaitu perspektif proses kebijakan dan

    struktur kebijakan. Dari perspektif proses kebijakan terdapat tahapan identifikasi

    masalah, tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

    sedangkan pada perspektif struktur, terdapat lima (5) unsure kebijakan, sebagai berikut :

    1. Tujuan kebijakan

    Kebijakan yang baik harus mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik tersebut

    sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut :

    a. Apa yang diinginkan untuk dicapai

    b. Bersifat rasional atau realistis (rational or realistic)

    c. Jelas (clear)

    d. Berorientasi kedepan (future oriented)

    2. Masalah

    Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam

    menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh

    proses kebijakan. Jadi kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat,

    maka ini berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap dikuasai. Sebab, apabila keliru

    mengidentifikasi masalah, maka orang terperosok pada anggapan bahwa sebuah

    gejala sebagai masalah. Sebagai contoh, kekeliruan mendiagnosa sakit panas pada

    tubuh pasien antara orang awam dengan dokter. Demikian juga kekeliruan dalam

    merumuskan masalah antara urbanisasi dengan tingkat kriminalitas.

    3. Tuntutan (demand)

    Secara umum sudah diketahui, bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat

    maju. Partisipasi itu dapat berbentuk dukungan, tunttan dan tantangan atau kritik.

  • 8

    Seperti halnya prtisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal.

    Kedua sifat ini tergantungtingkat urgensinya, gerahnya masyarakat dan sikap

    pemerintah dalam menggapai tuntutan itu. Tuntutan terjadi karena salah satu dari 2

    sebab sebagai berikut :

    a. Karena terabaikannya kepentigan suatu golongan dalam proses kebijakan ,

    sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau

    merugikan kepentingan mereka.

    b. Karena munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah

    terpecahkan.

    4. Dampak (Impact)

    Dalam ekonomi, dampak ganda disebut multiplier effect. Misalnya kebijakan dalam

    investasi, perpajakan, atau pengeluaran pemerintah untuk membiayai program rutin

    atau pembangunan dan sebagainya. Tindakan kebijakan itu membawa pengaruh pada

    pertambahan atau pengurangan yang berlipat ganda atas pertambahan pendapatan

    masyarakat secara menyeluruh.

    Multiplier effect juga dapat terjadi pada bidang social dan politik baik positif maupun

    negative. Setiap kebijakan yang bersifat positif ataupun negative dapat berdampak

    positif atau negative pula.

    5. Sarana (Policy Instrument)

    Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Sarana

    tersebut antara lain berupa kekuasaan, insentif,pengembangan kemampuan, simbolis

    dan perubahan kebijakan itu sendiri. Misalnya menghapus becak dan rumah gubuk di

    DKI Jakarta menggunakan sarana kekuasaan.

    William N. Dunn, menambahkan unsur-unsur didalam kebjakan publik, yaitu:

  • 9

    1. Nilai Kebijakan (Policy Value)

    Setiap kebijakan selalu mengandung nilai tertentu dan juga bertujuan untuk

    menciptakan tatanilai baru atau norma baru dalam organisasi. Seringkali nilai yang

    ada di masyarakat atau anggota organisasi berbeda dengan nilai yang ada di

    pemerintah. Oleh karena itu perlu partisipasi dan komunikasi yang intens pada saat

    merumuskan kebijakan.

    2. Siklus kebijakan (Policy cycle)

    Proses penetapan kebijakan sebenarnya adalah sebuah proses yang siklis dan bersifat

    kontinum, yang terdiri atas tiga tahap:

    1) Perumusan kebijakan (Policy Formulation)

    2) Penerapan kebijakan (Policy Implementation)

    3) Evaluasi kebijakan (Policy Review)

    Ketiga tahap atau proses dalam siklus tersebut saling berhubungan dan saling

    tergantung, kompleks serta tidak linear, yang ketiganya disebut sebagai Policy

    Analysis.

    3. Pendekatan dalam Kebijakan

    Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu disertai dengan penerapan pendekatan

    (approaches) yang sesuai. Pada tahap formulasi, pendekatan yang banyak

    dipergunakan adalah pendekatan normatif, valuatif, prediktif ataupun empirik. Pada

    tahap implementasi banyak menggunakan pendekatan struktural (organisasional)

    ataupun pendekatan manajerial. Sedangkan tahap evaluasi menggunakan pendekatan

    yang sama dengan tahap formulasi. Pemilihan pendekatan yang digunakan sangat

    menentukan tingkat efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan.

  • 10

    C. KRITERIA KEBIJAKAN PUBLIK

    Dalam mengambil suatu kebijakan, ada beberapa pilihan yang harus dipertimbangkan

    agar kebijakan itu ada manfaatnya atau mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    Dalam mengambil kebijakan publik ada 6 (enam) kriteria yang harus diperhatikan,

    sebagai berikut :

    1. Effectiveness (evektifitas), yang mengukur apakah suatu alternatif sasaran yang

    dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang

    diinginkan. Misalnya, apakah deregulasi investasi dapat meningkatka pertumbuhan

    ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

    2. Efficiency (efisiensi), yang selalu menjadi tolok ukur adalah bidang keuangan.

    Misalnya dalam mengukur biaya per unit seperti besarnya biaya per meter bujur

    sangkar sebuah bangunan, besarnya biaya per kubik air dalam suatu irigasi dan lain-

    lain. Dibandingkan dengan efektifitas yang berorientasi kepada kualitas maka

    efisiensi lebih berorientasi pada kuantitatif.

    3. Adequacy (cukup), yaitu kriteria yang berkaitan dengan variasi antarsumberdaya dan

    tujuan yang ingin dicapai :

    a Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu

    b Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya tetap

    c Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah

    d Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah

    4. Equity (adil), yaituuntuk mengukur suatu strategi kebijakan yang berhubungan

    dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara

    berbagai pihak dalam masyarakat. Misalnya keadilan dalam pemerataan

    pembangunan diseluruh indonesia.

  • 11

    5. Responsiveness (terjawab), strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu

    golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Misalnya, kebijakan

    pembangunan Indonesia Daerah Tertinggal (IDT) untuk menjawab agar

    pembangunan diwilayah IDT menyejahterakan masyarakat dimana masyarakat kota

    lebih dahulu menikmati, baik proses maupun hasil pembangunan.

    6. Approriatness (tepat), yaitu kombinasidari kriteria diatas yang saling mendukung

    atau ada kriteria yang cocok tapi tidak untuk kriteria lain tetapi akhirnya harus

    dilakukan dalam rangka terwujudnya suatu kebijakan pilihan terakhir. Misalnya,

    kebijakan menaikkan BBM secara adil tidak terakomodasi tetapi dari sudut efficiency

    sangat bermanfaat.

    D. BERBAGAI TINGKAT DAN CONTOH KEBIJAKAN

    Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : kebijakan umum,

    kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis.

    1. Kebijakan umum

    Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

    pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat negatif yang meliputi

    keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Suatu hal yang perlu diingat

    adalah pengertian umum di sini bersifat relatif. Maksudnya, untuk wilayah negara,

    kebijakan umum mengambil bentuk undang-undang atau keputusan presiden dan

    sebagainya. Sementara untuk suatu provinsi, selain dari peraturan dan kebijakan

    yang di ambil pada tingkat pusat juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah

    yang diputuskan oleh DPRD.

    Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan di

    bawahnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

  • 12

    a. Cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan wawasannya. Artinya, kebijakan itu

    tidak hanya meliputi dan ditujukan pada aspek tertentu atau sektor tertentu.

    b. Tidak berjangka pendek. Masa berlakunya atau tujuan yang ingin dicapai dengan

    kebijakan tersebut berada dalam jangka panjang ataupun tidak mempunyai batas

    waktu tertentu. Karena itu tujuan yang digambarkan sebagai kebijakan sering kali

    dianggap orang tidak jelas. Istilah tidak jelas ini tidak tepat. Tujuan jangka

    panjang lebih dapat disebut samar-samar karena gambarannya yang bersifat

    umum. Keadaan ini hampir dapat disamakan dengan penglihatan kita bila melihat

    seorang wanita cantik dari jarak dua kilometer. Sosoknya tidak akan terlihat

    dengan jelas. Kecantikannya hanya tergambar secara umum dalam bentuk

    keseluruhan. Gambarannya jelas berada dari penglihatan dalam jarak lima puluh

    meter. Bahkan dapat dikatakan aneh kalau dalam jarak dua kilometer dia terlihat

    dengan jelas. Dengan kata lain, dalam suatu kebijakan umum tidak tepat untuk

    menetapkan sasarannya secara sangat jelas dan rumusanya secara teknis.

    Rumusan yang demikian akan menghadapi kekakuan dalam perubahan waktu

    jangka panjang dan akan mengalami kesulitan untuk diberlakukan dalam

    wilayah-wilayah kecil yang berbeda.

    c. Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Seperti halnya pada

    pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifat relatif. Sesuatu

    yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten mungkin dianggap teknis atau

    operasional untuk tingkat provinsi dan sangat operasional dalam pandangan

    tingkat nasional. Namun, sekalipun suatu kebijakan bersifat umum, tidak berarti

    kebijakan tersebut bersifat sederhana. Makin umum suatu kebijakan, makin

    kompleks dan dinamis kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada tingkat

    kebijakan umum banyak aspek yang terlibat, banyak dimensi ilmu yang

  • 13

    diperlukan untuk menganalisisnya dan banyak pihak yang terkait. Sebaliknya

    semakin teknis suatu kebijakan, semakin tidak kompleks kebijakan itu.

    2. Kebijakan pelaksanaan

    Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk

    tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang, atau

    keputusan menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah

    contoh dari kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat provinsi, keputusan bupati atau

    keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur atau

    peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan.

    3. Kebijakan teknis

    kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan

    pelaksanaan itu. Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah

    kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat ke dua,

    dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ke tiga atau yang terbawah.

    Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan tingkatan dalam kebijakan publik

    sebagai berikut:

    1. Lingkup nasional

    a. Kebijakan nasional

    Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental

    dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam

    Pembukaan UUD 1945.

    Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan

    DPR.

    Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat

  • 14

    berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah

    Pengganti Undang-undang (PERPU).

    b. Kebijakan umum

    Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP

    MPR, UU,-untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan

    kebijakan umum adalah Presiden.

    Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP),

    Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).

    c. Kebijakan pelaksanaan

    Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan

    umumsebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang

    menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan

    pimpinan LPND.Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan,

    Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.

    2. Lingkup wilayah daerah

    a. Kebijakan umum

    Kebijakan umum pada lingkup Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah

    sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah

    Tangga Daerah.

    Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalah

    Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh

    Bupati, Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum pada tingkat

    Daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA

    Kabupaten/Kota.

  • 15

    b. Kebijakan pelaksanaan

    Kebijakan pelaksanaan pada lingkup Wilayah/Daerah ada 3 macam:

    1) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi

    pelaksanaan PERDA;

    2) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan

    kebijakan nasional di Daerah;

    3) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind)

    merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang

    diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

    Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah:

    1) Dalam rangka desentralisasi adaiah Gubernur/ Bupati/Walikota

    2) Dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/ Bupati/Walikota

    3) Dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/ Bupati/Walikota

    Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan berupa

    Keputusan-keputusan dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota.

    Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan

    Gubernur/Bupati/Walikota.

    Sementara tingkatan kebijakan berdasarakan sifat, antara lain :

    1. Tingkat Makro

    Kebijakan Makro melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan para pemimpin

    pemerintah umumnya dalam pembentukan kebijakan publik. Kebijakan Makro

    merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh negeri (nasional). Misalnya

    Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Kesehatan, dan

    lainnya. Kebijakan Makro melibatkan komunitas secara keseluruhan dan para

    pemimpin pemerintah daerah pada umumnya dalam lingkup untuk kebijakan publik.

  • 16

    Partisipan di area kebijakan makro termasuk presiden, eksekutif, legislatif, media

    komunikasi, juru bicara kelompok, dan lainnya.

    Contoh Kebijakan Makro dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Menteri

    Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MenKes/Per/X/2010 tentang Ijin dan

    Penyelenggaraan Praktik Bidan. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

    Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

    adalah:

    1) Undang-Undang Dasar 1945: merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik

    Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

    2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: merupakan

    putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan

    rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

    3) Undang-Undang: dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden

    untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.

    4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

    5) Peraturan Pemerintah: dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah

    undang-undang.

    Keputusan Presiden: bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi

    dan tugasnya berupa pengaturan.

    2. Tingkat messo

    Kebijakan Meso biasanya berfokus pada kebijakan tertentu atau area fungsional,

    seperti angkutan udara niaga, kegiatan perluasan pertanian, pembangunan dermaga

    dan sungai, atau pemberian hak paten. Biasanya mencakup sarana oleh swasta

    maupun pemerintah pada tingkat setempat. Target pelaksanaan dari kebijakan meso

    dapat digunakan oleh umum atau perseorangan, misalnya : untuk memperkuat

  • 17

    dukungan dalam lingkungan bisnis dan untuk mengubah bentuk struktural suatu

    otonomi daerah. Terbentuknya kebijakan Meso ini disebabkan tidak semua orang

    peduli terhadap kebijakan publik yang telah ada, banyak masyarakat yang hanya

    tertarik pada satu bidang saja misalnya pejabat atau warga negara yang benar-benar

    tertarik dalam kebijakan pelayaran maritim mungkin memiliki minat yang kecil atau

    bahkan tidak ada dalam kebijakan kesehatan.

    Contoh dari Kebijakan Meso dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Daerah Kota

    Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

    Terbatas Merokok. Contoh di atas membuktikan bahwa Kebijakan Meso pada suatu

    daerah memiliki kebijakan yang berbeda.

    3. Tingkat mikro

    Kebijakan mikro lebih melibatkan upaya yang dilakukan oleh individu tertentu, suatu

    perusahaan, atau komunitas tertentu yang hanya bertujuan untuk medapatkan

    keuntungan bagi pihak mereka sendiri. Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi

    pada umumnya pelaku bisnis swasta, biasanya mencakup strategi untuk peningkatan

    produktivitas manajerial, pengembangan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan

    jejaringan kerja (networking).Dalam suatu kebijakan mikro, pihak-pihak yang

    bersangkutan dalam suatu instansi tertentu cenderung memiliki peraturan-peraturan

    atau undang-undang pribadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu perusahaan

    ingin keputusan yang menguntungkan bagi perusahaanya sendiri, bagi beberapa pihak

    dalam kebijakn mikro ini, tindakan dan keputusan pemerintah tidak begitu

    diperhatikan selama campur tangan dari pemerintah tersebut mendatangkan kerugian

    bagi penganut kebijakan mikro.

    Contoh kebijakan mikro adalah penerapan kebijakan dalam Fakutas Kesehatan

    Mayarakat tentang Tatacara berpakaian yang sopan tidak etat dan bersepatu dalam

  • 18

    lingkup fakultas. Hal ini dikategorikan sebagai Kebijakan Mikro karena peraturan

    tersebut hanya berlaku dalam lingkup organisasi (FKM UNAIR).

    E. PERAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN PUBLIK

    Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, terdapat sepuluh macam peran

    kebijakan, yaitu:

    1. Policy as a Label for a Feld of Activity (Kebijakan sebagai Sebuah Label atau

    Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah)

    Penggunaan istilah kebijakan paling sering kita jumpai adalah dalam konteks

    pernyataan-pernyataan umum mengenai kebijakan ekonomi (economic policy)

    pemerintah., kebijakan social (social policy) pemerintan atau kebijakan luar negri

    (foreign policy) pemerintah. Dalam lingkup label yang masih umumini kita masih

    dapat menemukan hal-hal lebih spesifik yang mengacu kepada kabijakan pemerintah

    tersebut. Beberapa contoh dapat dikemukakan disini. Misalnya, dalam lingkup

    kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, ada kebijakan imbal dagang dengan

    Negara-negara di timor tengah, kebijakan memberikan tax holiday kepada investor

    asing, kebijakan penghematan energy, kebijakan penangulangan kemiskinan

    perkotaan, kebijakan penigkatan ekspor non migas dan kebijakan privatisasi badan

    usaha milik Negara (BUMN)

    Dalam lingkup kebijakan social, misalnya ada kebijakan memberikan vaksin polio

    secara gratis bagi ribuan anak dari kelangan keluarga miskin, pemberian beras untuk

    keluarga miskin (raskin) atau kebijakan pemberian kredit murah untuk perumahan

    rakyat dan lain sebagainya.

    Konsep lain yang meski lebih abstrak sifatnya, namun bermanfaat adalah yang

    disebut ruang kebijakan (policy space). Konsep ini dapat kita pergunakan untuk

    menggambarkan bagaiamana suatu ruang kebijakan tertentu cenderung semakin

  • 19

    padat sepanjang tahun, yang ditandai dengan semakin gencarnya campur tangan

    pemerintah dan semakin kompleksnya interaksi antar instansi pemerintah yang

    terlibat didalamnya. Sebaliknya, konsep itu juga dapat kita pakai untuk

    menggambarkan betapa pada ruang kebijakan tertentu masih relative kosong dari

    campur tangan pemerintah.

    2. Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs

    (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan

    Tertentu yang Dikehendaki)

    Istilah kebijakan kerapkali juga dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-

    pernyataan kehendak ( keinginan ) pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari

    kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai

    keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

    Beberapa contoh mengenai pernyataan kehendak dari pemerintah tersebut misalnya,

    keinginan pemerintah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

    berdasarkan pancasila, keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas

    pendidikan, keinginan pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan,

    menciptakan disiplin nasional, dan keinginan pemerintah untuk memberantas KKN.

    Memang sebagai sebuah pernyataan kehendak, kosep kebijakan dalam pengertian

    seperti itu jelas belum membumi atau belum operasional dan dalam banyak hal ia

    masih sebatas wacana, lebih merupakan retorika politik ketimbang kenyataan.

    3. Policy as Spesific Proposals (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus)

    Kebijakan kadang kala juga dimaksudkan untuk menunjukkan adanya usulan-usulan

    tertentu (spesifik), baik yang dilontarkan oleh mereka yang berada diluar struktur

    pemerintah (kelompok-kelompok kepentingan atau pertain politik) maupun yang

    disampaikan oleh mereka yang berada di struktur pemerintahan semisal anggota

  • 20

    kebinet agar dilaksanakan oleh pemerintah. Usulan-usulan tersebut biasanya

    dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengesahan kebijakan mungkin bersifat

    sementara, atau terkait dengan usulan-usulan lainnya, atau mungkin pula

    menunjukkan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar (makro).

    4. Policy as Decision of Government (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan

    Pemerintah)

    Suatu keputusan pemerintah harus mendapat pengesahan agar dapat menjadi suatu

    kebijakan publik. Peluang bagi setiap keputusan pemerintah apakah pada akhirnya

    akan mendapat pengesahan dari parlemen (DPR), atau sebaliknya ditolak, sedikit

    banyak akan ditentukan oleh mekanisme dan corak struktur politik yang berlaku di

    masing-masing sistem politik.

    5. Policy as Formal Authorization (Kebijakan sebagai Bentuk Otorasi atau

    Pengesahan Formal)

    Apabila pada suatu saat seorang menteri menyatakan bahwa pemerintah telah punya

    kebijakan mengenai suatu bidang permasalahan tertentu, maka yang biasanya diacu

    olehnya adalah adanya undang-undang yang telah disahkan oleh DPR atau adanya

    seperangkat peraturan pemerintah (PP) yang memungkinkan agar suatu tindakan

    tertentu dapat dilaksanakan. Sering pula dikatakan oleh para pejabat pemerintah

    setingkat direktur jendral (Dirjen) atau sekretaris jendral (Sekjen) jika suatu

    rancangan Undang-Undang, maka dianggap bahwa kebijakan itu telah

    diimplementasikan.

    6. Policy as Programme (Kebijakan sebagai Program)

    Program pada umumnya adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif

    khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya

    akan mencakup serangkaian kegiatan yang manyangkut pengesahan/legislasi

  • 21

    pengorganisasian danpengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang

    diperlukan.

    7. Policy as Output (Kebijakan sebagai Keluaran)

    Sebagai keluaran, maka kebijakan itu dilihat dari apa yang senyatanya dihasilkan

    atau diberikan oleh pemerintah, sebagai kebalikan dari apa yang secara verbal telah

    dijanjikan atau telah disahkan lewat undang-undang. Keluaran itu bentuknya macam-

    macam, misalnya pemberian manfaat secara langsung (berupa uang), pemberian

    pelayanan kepada publik berupa barang (air bersih atau beras untuk orang miskin)

    atau jasa tertentu (pemberian vaksin polio), pemberlakuan peraturan-peraturan,

    himbauan-himbauan simbolik atau pengumpulan pajak. Dengan demikian, bentu

    keluaran-keluaran itu dapat saja berbeda antara kebijakan yang satu dnegan yang

    lainnya.

    8. Policy as Outcome (Kebijakan sebagai Hasil Akhir)

    Cara akhir untuk memahami makna kebijakan adalah dengan melihatnya dari sudut

    hasil akhirnya, yaitu dari apa yang senyatanya telah dicapai. Meski penting, dalam

    praktik upaya untuk menarik garis pembeda antara keluaran-keluaran kebijakan dan

    hasil akhir kebijakan (dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut) tidaklah begitu

    mudah. Patut dicatat, bahwa cara memahami kebijakan dari sudut hasil akhir itu akan

    memungkinkan kita untuk memberikan penilaian mengenai apakah tujuan

    formal/normatif dari suatu kebijakan benar-benar telah terbukti terwujud dalam

    praktik kebijakan yang sebenarnya.

    9. Policy as a Theory or Model (Kebijakan sebagai Teori atau Model)

    Semua kebijakan, pada dasarnya mengandung asumsi-asumsi mengenai apa yang

    dapat dilakukan oleh pemerintah dan akibat yang ditimbulkan. Asumsi-asumsi ini

    memang jarang dikemukakan secara terus terang atau eksplisit. Namun, kebijakan

  • 22

    publik itu pada umumnya memuat suatu teori atau model tertentu yang manyiratkan

    adanya hubungan sebab akibat.

    10. Policy as Process (Kebijakan sebagai Proses)

    Jika konsep kebijakan publik kita pandang sebagai proses, yakni sebagai proses

    politik, maka oleh sebagian pakar adakalanya hal tersebut dipersepsikan sebagai

    sebuah siklus.disini pusat perhatian akan diberikan kepada tahap-tahap yang ada pada

    siklus tersebut. Dilihat sebagai sebuah siklus, maka pembuatan kebijakan (public

    policy making) akan bermula dari adanya isu-isu tertentu yang dianggap oleh

    pemerintah sebagai suatu masalah, kemudian pemerintah mulai mencari alternatif-

    alternatif tindakan kearah pemecahannya, dilanjutkan dengan adopsi kebijakan serta

    diimplementasikan oleh institusi atau personel terkait, dievaluasi, diubah dan pada

    kahirnya akan diakhiri atas dasar keberhasilannya.

    Sementara fungsi dari kebijakan publik antara lain :

    1. Mencapai beberapa tujuan luas yang mempengaruhi segmen besar warga suatu

    negara atau publik.

    Kebijakan publik akan mengatur segala kepentingan yang berpengaruh pada aktivitas

    manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh pemerintah atau

    aturan sosial. Segmen besar yang dimaksud adalah berbagai bidang, seperti sosial,

    politik, ekonomi, kesehatan, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan lainnya. Misal

    pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

    2. Menekan dan mendorong aktivitas masyarakat pada suatu negara.

    Misal Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan

    Tanpa Rokok dan Kawasan berbatasan Rokok.

    3. Mewujudkan campur tangan dan pengaturan pemerintah terhadap kehidupan

    masyarakatnya di berbagai bidang.

  • 23

    Kebijakan ini berfungsi selain untuk mengatasi masalah ekonomi karena

    melonjakkan harga minyak dunia, juga berfungsi untuk menstabilkan dan menjaga

    sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sekarang ini telah

    menipis.

    4. Melindungi dan menjaga kepentingan dan keinginan seluruh masyarakat

    Misal ketersediaan udara bersih, air bersih, kesehatan yang baik, ekonomi yang

    inovatif, perdagangan yang aktif, pencapaian pendidikan yang tinggi, rumah yang

    layak, kemiskinan yang rendah, tingkat kriminal yang rendah, dan lainnya.

    5. Membangun lingkungan yang memungkinkan setiap pelaku, baik bisnis

    maupun non bisnis untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku

    yang kompetitif.

    6. Melakukan serangan frontal terhadap isu publik.\

    Misal Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan kebijakan pemerintah yang

    bertujuan untuk menjawab isu publik mengenai tingginya tingkat kematian ibu akibat

    pelayanan proses persalinan yang buruk. Diharapkan pelaksanaan kebijakan ini dapat

    berkontribusi menurunkan Angka Kematian Ibu di Indonesia yang terbilang cukup

    tinggi.

    7. Membantu untuk pengaturan analisis isu perdebatan yang sedang terjadi

    maupun akan terjadi di masa mendatang.

    F. MASALAH UTAMA DALAM BIDANG KESEHATAN

    Ada bermacam-macam kebijakan kesehatan yang berlaku di Indonesia, baik kebijakan

    lama maupun kebijakan baru serta kebijakan-kebijakan pembaharuan dari kebijakan-

    kebijakan yang sudah ada. Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak

    jarang mengalami hambatan, penolakan dan masalah-masalah dikarenakan berbagai

    faktor yang kondisional. Dalam hal ini penulis mengambil contoh program Jampersal

  • 24

    sebagai salah satu kebijakan kesehatan dan menganalisis masalah dalam

    implementasinya.

    Latar Belakang Jampersal

    Jampersal diluncurkan pada bulan Januari 2011 oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya

    terobosan untuk mengurangi tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

    Balita dan Anak (AKBA) di Indonesia yang masih jauh dari target pencapaian MDGs

    pada tahun 2015, dan dari target pencapaian RPJMN.

    Kemenkes menggambarkan tingginya AKI dan AKB adalah akibat dari faktor resiko

    keterlambatan yang dikenal sebagai Tiga Terlambat, yaitu:

    1. Terlambat dalam mengambil pemeriksaan kehamilan (terlambat mengambil

    keputusan)

    2. Terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan

    3. Terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergency.

    Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga

    kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Kuintil 1) baru mencapai 63,9%, jauh dari

    persentase nasional yaitu 82,2%.

    Sedangkan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan masih mencakup 55,4%,

    sisanya di rumah dan tempat lain. Di antara yang melahirkan di rumah, masih terdapat

    40,2% yang ditolong oleh non nakes. Hal ini disebabkan oleh kesulitan akses ke fasilitas

    kesehatan dan tenaga kesehatan bagi ibu dan melahirkan baik karena hambatan geografis

    maupun keuangan, dan perawatan saat melahirkan dan sesaat setelah melahirkan, dimana

    90% komplikasi terjadi pada masa-masa ini.

    Turunnya angka prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada masa setelah Orde Baru

    juga berpengaruh dalam menyumbang pada kenaikan jumlah kehamilan beresiko.

    Dengan kebijakan yang inkremental saja, Indonesia akan kesulitan mencapai target-

  • 25

    target tersebut, sehingga dibutuhkan kebijakan yang sifatnya lebih merupakan suatu

    gebrakan (breakthrough) yang dapat mengakselerasi pencapaian target penurunan AKI di

    Indonesia. Oleh karena itulah Kementerian Kesehatan RI pada bulan Januari 2011

    meluncurkan Jaminan Persalinan (Jampersal).

    Pengertian dan Tujuan Jampersal

    Definisi Jampersal ialah Jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan

    kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca

    persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

    Secara umum, Jampersal bertujuan untuk menjamin akses pelayanan persalinan yang

    dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Sedangkan

    tujuan khususnya adalah:

    1. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan

    pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

    2. Meningkatnya cakupan pelayanan:

    a. bayi baru lahir

    b. KB pasca persalinan.

    c. penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca

    persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

    3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan

    akuntabel.

    Jampersal adalah perluasan kepesertaan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat),

    namun bersifat universal, pada semua kelompok pendapatan dan tidak hanya mencakup

    masyarakat miskin saja. Jampersal juga bersifat portable, yaitu tidak hanya berlaku di

    wilayah tertentu saja, dan berjenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota), yang merupakan

    bagian integral dari Jamkesmas dan dikelola mengikuti tata kelola Jamkesmas.

  • 26

    SEKILAS IMPLEMENTASI JAMPERSAL DI INDONESIA

    Walaupun banyak pihak mengakui bahwa program Jampersal ini adalah program yang

    bertujuan sangat baik, namun karena baru diluncurkan pada awal tahun 2011, masih

    belum banyak yang memahami aturan mainnya. Dari beberapa banyak pemantauan

    melalui pemberitaan dimedia massa dan riset-riset awal mengenai implementasinya,

    nyata bahwa beberapa permasalahan klasik seperti minimnya sosialisasi, kerumitan

    prosedur pengklaiman pembayaran dan kurangnya kompensasi terutama bagi rumah

    sakit swasta dan bidan praktek swasta. Beberapa hal sudah diperbaiki dalam Juknis baru

    yang terbit pada Desember 2011 menggantikan Juknis sebelumnya pada Maret 2011,

    dimana ada kenaikan dana pusat dari Rp 1,2 triliun menjadi 1,6 trilyun sehingga

    membantu menaikkan biaya persalinan normal dari Rp 350.000 menjadi Rp 500.000 dan

    pemeriksaan kandungan dari Rp 10.000 menjadi Rp 20.000 per pemeriksaan. Berikut

    adalah beberapa isu yang diidentifikasi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia

    semenjak Jampersal diluncurkan.

    Juknis dan dana yang terlambat turun ke daerah, adalah hambatan yang terjadi

    diawal peluncuran sehingga terjadi penundaan implementasi Jampersal. Jampersal

    seyogyanya dimulai pada bulan April 2011, namun di banyak daerah baru dimulai

    beberapa bulan sesudahnya. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, program baru dimulai

    bulan Juni 2011 dan dana baru diturunkan Rp 1 miliar dari Rp 3,5 miliar yang

    dianggarkan. DI Bantul, baru dimulai pada bulan Juli 2011, sedangkan di Bengkulu baru

    dimulai bulan Agustus 2011.

    Karena besaran tanggungan yang kurang, masih memerlukan dana talangan dari

    Pemda, atau bahkan di bawah jumlah yang ditanggung Pemda. Pada periode

    pertama peluncuran Jampersal misalnya, Pemda Jatim membuat statement bahwa mereka

    akan menalangi kekurangan biaya dari dana Jampersal, sedangkan para bidan di wilayah

  • 27

    Bantul mengatakan bahwa besaran dana yang ditanggung Pemda lebih besar dari yang

    ditanggung Jampersal, terutama tahun 2011 yang masih sebesar Rp 350.000 dibanding

    yang ditanggung Pemda Bantul sebesar Rp. 568.000.

    Proses pelaksanaan dan pengajuan klaim yang rumit. Ini dikhawatirkan terutama

    oleh para bidan dan rumah sakit swasta yang menilai kerumitan ini serupa dengan

    kerumitan yang mereka alami ketika akan mengklaim biaya pelayanan Jamkesmas,

    padahal mereka harus menggaji karyawan dan membeli obat-obatan penunjang dengan

    segera.

    Tingkat kunjungan ibu hamil dan melahirkan meningkat. Di Puskesmas Benayang,

    Kota Pontianak misalnya, sebagai Puskesmas PONED Poned (Pelayanan Obstetri dan

    Neonatal Emergensi Dasar), jumlah kunjungan meningkat tiga kali lipat dari rata-rata 20-

    25 persalinan per bulan menjadi 58 orang, per hari mencapai 2-3 orang. Namun

    demikian, di beberapa tempat lain, kunjungan ke Puskesmas malah menurun karena

    adanya aturan bahwa persalinan dengan kesulitan, jika ditanggung oleh Jampersal, harus

    dilakukan pada fasilitas pelayanan lanjutan, yaitu di rumah sakit (RS). Akibatnya,

    Puskesmas yang walaupun mempunyai fasilitas obgyn, menjadi kekurangan pengunjung

    karena pengunjung jadinya berjejalan di RS rujukan, seperti yang terjadi di Puskesmas

    Mergangsang, Bantul.

    Sosialisasi yang masih kurang, sehingga kebanyakan masyarakat belum memahami

    bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang disediakan

    melalui skema Jampersal. Akibatnya misalnya, masyarakat belum memahami tentang

    portabilitas, dan merasa terlalu rumit untuk mengakses Jampersal. Masyarakat paling

    miskin yang tidak memiliki identitas tetap sulit mengakses karena tidak mempunyai KTP

    atau sulit mendapatkan Surat Keterangan, hambatan yang sama yang mereka hadapi

    untuk mengakses Jamkesmas.

  • 28

    Penyerapan anggaran Jampersal masih sangat rendah, yang juga adalah akibat

    sosialisasi yang kurang. Contohnya di Medan, pada tahun pertama pelaksanaan, hanya

    Rp 106 juta dari Rp 9,3 milyar alokasi anggaran yang terserap, di Tangerang Selatan, 21

    persen, dan di Bintan 14 persen. Di Banyuwangi, bahkan hanya sekitar 3 persen dari

    anggaran yang dialokasikan untuk Jampersal yang terserap, begitu juga di Batam dan di

    banyak daerah lain.

    Alternatif Kebijakan

    Alternatif kebijakan yang bisa digunakan untuk menurunkan AKI da AKB yakni dengan

    pelatihan kepada dukun-dukun beranak di daerah pedesaan, akan tetapi hal ini kurang

    begitu berpengaruh karena keselamatan ibu dan bayi masih belum terjamin walaupun

    ditangan dukun yang terlatih. Alternatif lainnya guna menurunkan AKI dan AKB adalah

    dengan membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga, dengan jumlah anak

    yang sedikit maka jumlah kelahiran pun akan berkurang sehingga berdampak pada

    penurunan AKI dan AKB, sebenarnya pembatasan anak ini masuk dalam domain

    keluarga berencana (KB), tetapi kenyataannya program KB ini masih dalam proses perlu

    ditingkatkan fungsi dan peranannya. Kombinasi antara program KB dan Jampersal

    adalah kombinasi yang bagus dan saling menunjang untuk menurunkan AKI dan AKB.

    Implementasi Jampersal dan Program KB

    Berkaitan dengan adanya kebijakan Jampersal yang diikuti dengan program Keluarga

    Berencana (KB), maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

    (BKKBN) berupaya untuk mengintegrasikan program KB Nasional dalam Jampersal

    sebagai salah satu komponen yang rnenjadi perhatian untuk mempercepat pencapaian

    target MDG's. Dalam hal ini BKKBN akan menjamin terpenuhinya alat, obat,

    kontrasepsi dan sarana pendukung program keluarga berencana yang diperlukan untuk

  • 29

    kelancaran penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan dan pasca

    keguguran.

    Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, DR.Dr.

    Sugiri Syarief,MPA, metode kontrasepsi yang menjadi prioritas program KB Nasional

    daiam Jampersal adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari

    pelayanan Medis Operatif Wanita (MOW), Medis Operatif Pria (MOP), alat kontrasepsi

    kondom, ir"nplan,suntikan, pil dan pemasangan IUD. Salah satu program KB yang

    disarankan untuk Jampersal adalah metode kontrasepsi jangka panjang yaitu pemasangan

    IUD.

    Namun sayangnya, tidak semua peserta yang menjalankan program Jampersal mengikuti

    program KB tersebut.Saat ini penggunaan KB pada program Jarnpersal baru mencapai

    45 persen dari peserta yang mengikuti Jampersal. Hal itu dikarenakan kurangnya

    informasi dan rnotivasi yang diberikan oleh provider untuk menyarankan peserta

    Jampersal untuk mengikuti program KB. Bahkan ada bidan yang hanya melayani

    Jampersalnya saja tanpa melayani program KB.

    Menurutnya, ada beberapa pertimbangan rnengapa para provider tidak melanjutkan

    dengan program KB kepada peserta Jampersal setelah proses persalinan yaitu karena

    adanya persoalan individual, keterampilan yang belum memadai dan kurang percaya diri

    dalam pemasangan alat KB. Untuk itu dilakukanlah motiasi kepada provider agar mereka

    bersedia melaksanakan anjuran KB kepada rnasyarakat.

    Selain itu juga adanya pemikiran para ibu yang menganggap bahwa dengan rnenjalankan

    program KB setelah persalinan dengan Jampersal menghalangi mereka untuk memiliki

    anak kembali. Padahal tujuannya adalah untuk merencanakan keluarga bukan untuk

    membatasi keluarga. Dimana perencanaan ini bertujuan agar ibu tidak melahirkan secara

    terus menurus,karena dikhawatirkandengan seringnya melakukan persalinan maka ibu

  • 30

    rnenjadi tidak sehat, mengalami ane-mia,perdarahan dan pada akhirnya bisa

    menyebabkan kematian bagi ibu.

    Untuk tahun depan, Dr. Sugiri menargetkan peserta yang rnengikuti program Jampersal

    bisa menjalankan program penggunaan KB sebanyak 70 persen. Artinya tinggal 25

    persen lagi untuk mencapai target tersebut.

    Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kebijakan Kesehatan

    Konteks mengacu ke faktor sistematis politk, ekonomi dan social, national dan

    internasional yang mungkin memiliki pengaruh pada kebijakan kesehatan. Ada banyak

    cara untuk mengelompokkan faktofaktor tersebut, tetapi Leichter (1979) memaparkan

    cara yang cukup bermanfaat:

    1. Faktor situasional, merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat

    berdampak pada kebijakan (contoh: perang, kekeringan). Halhal tersebut sering

    dikenal sebagai focusing event (lihat Bab 4). Event ini bersifat satu kejadian saja,

    seperti: terjadinyagempa yang menyebabkan perubahan dalam aturan bangunan

    rumah sakit, atau terlalu lama perhatian publik akan suatu masalah baru. Contoh:

    terjadinya wabah HIV/AIDS (yang menyita waktu lama untuk diakui sebagai wabah

    internasional) memicu ditemukannya pengobatan baru dan kebijakan pengawasan

    pada TBC karena adanya kaitan diantara kedua penyakit tersebut orangorang

    pengidap HIV positif lebih rentan terhadap berbagai penyakit, dan TBC dapat dipicu

    oleh HIV.

    2. Faktor struktural, merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah.

    Faktor ini meliputi sistem politik, mencakup pula keterbukaan sistem tersebut dan

    kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan

    keputusan kebijakan; faktorstruktural meliputi pula jenis ekonomi dan dasar untuk

    tenaga kerja. Contoh, pada saat gaji perawat rendah, atau terlalu sedikit pekerjaan

  • 31

    yang tersedia untuk tenaga yang sudah terlatih, negara tersebut dapat mengalami

    perpindahan tenaga professional ini ke sektor di masyarakat yang masih kekurangan.

    Faktor struktural lain yang akan mempengaruhi kebijakan kesehatan suatu

    masyarakat adalah kondisi demografi atau kemajuan teknologi. Contoh, negara

    dengan populasi lansia yang tinggi memiliki lebih banyak rumah sakit dan

    obatobatan bagi para lansianya, karena kebutuhan mereka akan meningkat seiring

    bertambahnya usia. Perubahan teknologi menambah jumlah wanita melahirkan

    dengan sesar dibanyak negara. Diantara alasanalasan tersebut terdapat peningkatan

    ketergantungan profesi kepada teknologi maju yang menyebabkan keengganan para

    dokter dan bidan untuk mengambil resiko dan ketakutan akan adanya tuntutan. Dan

    tentu saja, kekayaan nasional suatu negara akan berpengaruh kuat tehadap jenis

    layanan kesehatan yang dapat diupayakan.

    3. Faktor budaya, dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Dalam masyarakat

    dimana hirarki menduduki tempat penting, akan sangat sulit untuk bertanya atau

    menantang pejabat tinggi atau pejabat senior. Kedudukan sebagai minoritas atau

    perbedaan bahasa dapat menyebabkan kelompok tertentu memiliki informasi yang

    tidak memadai tentang hakhak mereka, atau menerima layanan yang tidak sesuai

    dengan kebutuhan khusus mereka. Di beberapa negara dimana para wanita tidak

    dapat dengan mudah mengunjungi fasilitas kesehatan (karena harus ditemani oleh

    suami) atau dimana terdapat stigma tentang suatu penyakit (missal: TBC atau HIV),

    pihak yang berwenang harus mengembangkan sistem kunjungan rumah atau

    kunjungan pintu ke pintu. Faktor agama dapat pula sangat mempengaruhi kebijakan,

    seperti yang ditunjukkan oleh ketidakkonsistennya President George W. Bush pada

    awal tahun 2000an dalam hal aturan sexual dengan meningkatnya pemakaian

    kontrasepsi atau akses ke pengguguran kandungan. Hal tersebut mempengaruhi

  • 32

    kebijakan di Amerika dan negara lain, dimana LSM layanan kesehatan reproduksi

    sangat dibatasi atau dana dari pemerintah Amerika dikurangi apabila mereka gagal

    melaksanakan keyakinan tradisi budaya President Bush.

    4. Faktor internasional atau exogenous, yang menyebabkan meningkatnya

    ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama

    internasional dalam kesehatan (lihat Bab 8). Meskipun banyak masalah kesehatan

    berhubungan dengan pemerintahan nasional, sebagian dari masalah itu memerlukan

    kerjasama organisasi tingkat nasional, regional atau multilateral. Contoh,

    pemberantasan polio telah dilaksanakan hampir di seluruh dunia melalui gerakan

    nasional atau regional, kadang dengan bantuan badan internasional seperti WHO.

    Namun, meskipun satu daerah telah berhasil mengimunisasi polio seluruh balitanya

    dan tetap mempertahankan cakupannya, virus polio tetap bisa masuk ke daerah

    tersebut dibawa oleh orangorang yang tidak diimunisasi yang masuk lewat

    perbatasan.

    Seluruh faktor tersebut merupakan faktor yang kompleks, dan tergantung pada waktu dan

    tempat. Contoh, pada abad 19, Inggris mengeluarkan kebijakan kesehatan mengenai

    penyakit menular seksual diseluruh Kerajaan Inggris Raya. Berdasar asumsi kolonial

    yang dominan, meskipun melihat bagaimana suku dan jenis kelamin diterapkan dalam

    masyarakat Inggris, tetap mempertimbangkan kebijakan yang mencerminkan prasangka

    dan asumsi kekuasaan penjajah, daripada kebijakan yang sesuai dengan budaya setempat.

    Levine (2003) menggambarkan keadaan di India, pekerja seks wanita harus

    mendaftarkan diri kepada pihak kepolisian sebagai pekerja prostitusi, suatu kebijakan

    yang didasarkan pada kepercayaan Inggris bahwa prostitusi tidak membawa tabu atau

    stigma tertentu di India. Kepolisian kolonial yang mengurusi prostitusi mengharuskan

    rumahrumah pelacuran untuk mendaftar kepada pihak berwenang setempat. Asumsi

  • 33

    bahwa pemilik rumah pelacuran kejam dan tidak mengakui kebebasan para pekerjanya

    menyebabkan pihak colonial yang berwenang memaksakan suatu pendaftaran yang

    mewajibkan pemilik rumah pelacuran bertanggung jawab untuk memeriksakan pekerja

    mereka. Di Inggris sendiri, rumah pelacuran illegal dan kebijakan mengenai pekerja seks

    wanita yang ada adalah yang khusus mengurusi mereka yang berkeliaran di jalan.

    Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu sendiri menjadi

    sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah

    kesehatan utama yang terjadi saat ini : meningkatnya obesitas, wabah HIV/AIDS,

    meningkatnya resistensi obat sekaligus memahani bagaimana perekonomian dan

    kebijakan lain berdampak pada kesehatan.

    Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan

    dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis

    obat yang dapat dibeli bebas.

    G. ISU PUBLIK

    Isu kebijakan publik sangat penting dibahas untuk membedakan istilah yang dipahami

    awam dalam perbincangan sehari-hari yang sering diartika sebagai kabar burung. Isu

    dalam sebuah kebijakan sarat memiliki lingkup yang luas yang meliputi berbagai

    persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya memahami konsep isu sangat

    akan sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik.

    Makna Isu Kebijakan dan Dinamikanya

    Sekalipun harus diakui dalam pelbagai literatur istilah isu itu tidak pernah dirumuskan

    dengan jelas, namun sebagai suatu "technical term' utamanya dalam konteks kebijakan

    publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang kerap disebut sebagai

    "masalah kebijakan" (policy problem). Dalam analisis kebijakan publik, konsep ini

    menempati posisi sentral. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses

  • 34

    pembuatan kebijakan publik apa pun pada umumnya berawal dari adanya awareness of a

    problem (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan

    tertentu dalam upayanya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap

    memuaskan. Tapi, pada situasi lain, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik

    juga bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah sekian lama

    dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" oleh atau ditanggulangi lewat kebijakan

    pemerintah. Pada titik ini kemudian mulai membangkitkan tingkat perhatian tertentu.

    (Wahab:2001:35)

    Jadi, pada intinya isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi

    silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan

    ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

    Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya

    perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu

    masalah tertentu (Dunn, 1990). Pada sisi lain, isu bukan hanya mengandung makna

    adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu

    dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial

    yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1996). Dipahami seperti itu, maka isu bisa jadi

    merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (alternative policies). atau suatu proses yang

    dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok

    mengenai kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan

    Friedland, 1990: 104). Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah

    terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi

    problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

    Sebagai sebuah konsep, makna persepsi (perception) tidak lain adalah proses dengan

    mana seseorang atau sekelompok orang memberikan muatan makna tertentu atas

  • 35

    pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus tertentu yang berasal dari luar dirinya.

    Singkatnya, persepsi adalah "lensa konseptual" (conceptual lense) yang pada diri

    individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah (Allison,

    1971). Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman, dan tentu saja

    perumusan atas suatu isu, sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari sudut ini,

    maka besar kemungkinan masing-masing orang kelompok, atau pihak-pihak tertentu

    dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu isu akan berbeda-beda dalam cara

    memahami dan bagaimana merumuskannya. Persepsi ini, pada gilirannya juga akan

    mempengaruhi terhadap penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada sesuatu

    isu.

    Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat dibagi

    menjadi empat kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu

    minor (Dunn, 1990).

    1. Isu Utama (major issues)

    Secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara

    jurisdiksi atau wewenang federal, negara bagian, dan lokal. Isu utama secara khusus

    meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan

    tujuan organisasi-organisasi pemerintah.

    2. Isu sekunder (secondary issues)

    Merupakan isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program di

    pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Isu yang kedua ini dapat berisi isu

    prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima dampak.

    3. Isu fungsional (functional issues)

    Terletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan-

    pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya.

  • 36

    4. Isu minor (minor issues)

    Merupakan isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang

    spesifik. Isu minor meliputi personal, petugas kesehatan, keuntungan bekerja, jam

    kerja, dan perunjuk pelaksanaan serta peraturan.

    Bila hirarki isu naik, masalah menjadi saling tergantung, subyektif, artifisial, dan

    dinamis. Meskipun tingkat ini saling tergantung, beberapa isu memerlukan kebijakan

    yang strategis, sementara yang lain meminta kebijakan operasional. Suatu kebijakan

    yang strategis (strategic policy) adalah salah satu kebijakan di mana konsekuensi dan

    keputusannya secara relatif tidak bisa dibalikkan. Suatu isu seperti pemerintah dalam

    menanggapi wabah demam berdarah yang sudah meluas, memerlukan kebijakan strategis

    karena konsekuensi dari keputusan tidak dapat dibalik ulang untuk beberapa tahun.

    Sebaliknya, kebijakan operasional (operational policy) yaitu, kebijakan di mana

    konsekuensi dari keputusan secara relatif dapat dibalik ulang tidak menimbulkan

    risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih tinggi. Sementara semua tipe

    kebijakan adalah saling tergantung sebagai contoh, realisasi dari misi-misi suatu

    instansi kesehatan tergantung sebagian pada kemampuan praktik-praktik personalnya

  • 37

    adalah penting untuk mengetahui bahwa kompleksitas dan tak dapat diulangnya suatu

    kebijakan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya hirarki isu kebijakan.

    Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan

    ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang

    diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis.

    Sebagai kasus yang agak ekstrem, dan perspektif politik bandingkan misalnya antara

    status peringkat masalah kemiskinan vs masalah pergantian pengurus organisasi politik

    di tingkat kecamatan. Namun. perlu kiranya dicatat bahwa kategorisasi isu di atas

    hendaknya tidak dipahami secara kaku. Sebab, dalam praktek, masing-masing peringkat

    isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu

    sekunder, kemudian berubah menjadi isu utama.

    Mengapa Isu Kebijakan Penting Untuk Dicermati

    Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai hal ini. Pertama, sebagai

    telah disinggung di muka, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun

    lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu

    tertentu. Kedua, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu

    sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya

    isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan

    publik.(Wahab:2001:38)

    Pada tulisan ini yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah tindakan (politik) apa pun

    yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu

    permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Dipahami

    seperti ini, maka perilaku kebijakan (policy behavior) akan mencakup pula kegagalan

    bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat

    sesuatu apa pun, semisal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan (baik secara sadar

  • 38

    atau tidak), untuk menciptakan rintangan-rintangan (constraints) tertentu agar publik

    atau masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah

    (Bachrach dan Baratz, 1962; Heclo, 1972). Agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai

    kebijakan publik, maka pada derajat tertentu ia haruslah diciptakan, dipikirkan atau

    setidaknya, diproses melalui prosedur-prosedur tertentu dan di bawah pengaruh atau

    kontrol pemerintah (Hogwood dan Gunn,1986). Dalam kondisi yang normal, memang

    secara implisit disyaratkan bahwa agar sebuah isu dapat menjadi kebijakan publik praktis

    harus mampu "menembus" pelbagai pintu akses kekuasaan berupa saluransaluran

    tertentu (birokrasi dan politik) baik yang formal maupun yang informal, yang sekiranya

    relatif tersedia pada sistem politik. Adanya persyaratan seperti itulah yang menyebabkan

    isu kebijakan tidak jarang menjadi semacam "arena" atau ajang pertarungan kepentingan

    politik, baik terselubung atau terang-terangan.

    Kriteria Isu Dapat Menjadi agenda kebijakan

    Dalam sejumlah literatur (Lihat: Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980;

    Hogwood dan Gunn, 1986) memang disebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan

    cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda

    kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria

    itu yang penting ialah:

    1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa

    diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang

    jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih

    hebat di masa datang.

    2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan

    dampak (impact) yang bersifat dramatik.

  • 39

    3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan orang banyak

    bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media

    massa yang luas.

    4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.

    5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam

    masyarakat.

    6. Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fasionable, di mana posisinya sulit

    untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

    Meskipun kriteria di atas memiliki derajat kredibilitas dan makna ilmiah yang cukup

    tinggi, namun hendaknya jangan dijadikan sebagai resep siap pakai, melainkan hanya

    sekadar dijadikan sebagai semacam kerangka acuan. Sebab, banyak bukti yang

    menunjukkan, bahwa meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam

    praktek kebijakan di Indonesia ternyata tidak jalan.

    H. SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CYCLE)

    Siklus Kebijakan Sebuah Model Sederhana dari Proses Kebijakan

    Pada tahun 1956 Lasswell memperkenalkan tujuh tahap model proses kebijakan yang

    terdiri dari kabar, dorongan, rekomendasi, permohonan, penerapan, keputusan, penilaian

    kebijakan. Model ini telah sangat berhasil sebagai kerangka dasar bagi bidang studi

    kebijakan dan menjadi titik awal dari berbagai tipologi proses kebijakan. Versi- versi

    yang dikembangkan oleh Brewer dan Deleon (1983), Mei dan Wildavsky (1978),

    Anderson (1975), dan Jenkins (1978) adalah salah satu yang paling banyak diadopsi. Saat

    ini, differensiasi antara agenda-setting, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,

    pelaksanaan, dan evaluasi (yang akhirnya mengarah ke terminasi) telah menjadi cara yang

    konvensional untuk dapat menggambarkan kronologi proses kebijakan.

  • 40

    Pemahaman Lasswell tentang model proses kebijakan lebih bersifat preskriptif

    (memberikan arahan) dan normatif daripada deskriptif dan analitis. Tahapan- tahapan

    linear yang dikemukakan oleh Lasswell didesain seperti model pemecahan masalah dan

    mirip dengan model dari perencanaan dan pengambilan keputusan di teori organisasi dan

    administrasi publik. Sementara studi empiris tentang pengambilan keputusan dan

    perencanaan dalam organisasi, yang dikenal sebagai teori pengambilan keputusan dan

    perencanaan dalam organisasi, yang dikenal sebagai teori perilaku pengambilan

    keputusan yang dikemukakan oleh Simon (1947), telah berulang kali menunjukkan

    bahwa pembuatan keputusan pada kenyataannya di dunia nyata biasanya tidak selalu

    mengikuti urutan tahapan ini. Menurut model rasional, pembuatan keputusan apapun

    harus didasarkan pada analisis yang komperehensif terhadap masalah dan tujuan, diikuti

    oleh koleksi inklusif dan analisis informasi dan mencari alternatif terbaik untuk mencapai

    tujuan tersebut. Ini meliputi analisis biaya dan manfaat dari opsi berbeda dan seleksi akhir

    arah tindakan.

    Perspektif tahapan Lasswell kemudian berubah menjadi model siklus setelah

    dikombinasikan dengan model input-output Easton. Perspektif siklus menekankan proses

    umpan balik antara outpu dan input dari pembuatan kebijakan, yang menyebabkan proses

    kebijakan berlangsung terus-menerus. Tahap model siklus ini diantaranya pertama,

    masalah didefinisikan dan dimasukkan dalam agenda, kebijakan selanjutnya

    dikembangkan, diadopsi dan diimplementasikan, dan, akhirnya kebijakan ini akan dinilai

    terhadap efektivitas dan efisiensi dan baik dihentikan atau dimulai ulang.

    Tahap-tahap Siklus Kebijakan

    Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan-urutan perlu dilalui, dari mulai perumusan

    masalah, dan diakhiri dengan penghentian kebijakan. Tahap-tahap siklus kebijakan

    diantaranya adalah sebagai berikut.

  • 41

    1. Agenda Setting

    Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas

    kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang

    disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika

    sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan

    prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber

    daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting

    untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

    Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy

    problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara

    para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan

    pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990),

    isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang

    rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun

    tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu

    yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976;

    Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)diantaranya:

    a. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan,

    b. Akan menjadi ancaman yang serius;

    c. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;

    d. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia)

    dan mendapat dukungan media massa;

    e. Menjangkau dampak yang amat luas ;

    f. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;

  • 42

    g. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah

    dirasakan kehadirannya)

    2. Formulasi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

    Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

    pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

    pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

    alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu

    masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan

    masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil

    untuk memecahkan masalah.

    3. Implementasi Kebijakan

    Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

    Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau

    tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas

    merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta

    sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

    meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

    4. Evaluasi dan Penghentian Kebijakan

    Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

    estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

    dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

    Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan

    dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa

    meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang

  • 43

    diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap

    dampak kebijakan.

    Kritik

    Terkait dengan deskripsi, model tahapan dikatakan mengalami ketidaktepatan deskriptif

    karena realitas empiris tidak sesuai dengan klasifikasi proses kebijakan dalam tahap

    diskrit dan berurutan. Implementasi, misalnya, mempengaruhi agenda-setting; atau

    kebijakan akan dirumuskan sementara beberapa lembaga uji coba lapangan untuk

    menegakkan program ambigu, atau penghentian kebijakan harus dilaksanakan. Dalam

    sejumlah kasus itu lebih atau kurang mungkin, atau setidaknya tidak berguna, untuk

    membedakan antara tahap. Dalam kasus lain, urutan terbalik, beberapa tahapan

    kehilangan sepenuhnya atau ada bersamaan.

    Dalam hal nilai konseptual, siklus kebijakan kekurangan mendefinisikan elemen

    kerangka teoritis. Secara khusus, model tahapan tidak menawarkan penjelasan kausal

    untuk transisi antara tahapan yang berbeda. Oleh karena itu, studi tahap tertentu menarik

    pada sejumlah konsep teoritis yang berbeda yang belum diturunkan dari kerangka siklus

    itu sendiri. Model khusus yang dikembangkan untuk menjelaskan proses dalam tahap

    tunggal tidak terhubung dengan pendekatan lain mengacu pada tahap lain dari siklus

    kebijakan.

    I. PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN

    1. Pendekatan Kelompok

    Secara garis besar pendekatan ini menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada

    dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam

    masyarakat. Suatu kelompok merupakan kumpulan individu-individu yang diikat

    oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Mereka mempertahankan dan

    membela tujuan-tujuan dalam persaingannya vis-a-vis kelompok-kelompok lain. Bila

  • 44

    suatu kelompok gagal dalam mencapai tujuan-tujuannya melalui tindakan-

    tindakannya sendiri, maka kelompok itu biasanya menggunakan politik dan

    pembentukan kebijakan publik untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya.

    Berbeda dengan apa yang dimaksud suatu kelompok potensial, adalah sekumpulan

    individu-individu dengan perilaku yang sama, berinteraksi untuk membentuk suatu

    kelompok, jika kelompok-kelompok lain mengancam kepentingan-kepentingan

    mereka. Pada akhirnya,social equilibrium dicapai pada waktu pola-pola interaksi

    kelompok dikarakteristikkan oleh suatu tingkat stabilitas yang tinggi.

    Pendekatan kelompok mempunyai anggapan dasar bahwa interaksi dan perjuangan

    antara kelompok-kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Dalam

    pandangan kelompok, individu akan mempunyai arti penting hanya bila ia

    merupakan partisan dalam atau wakil kelompok-kelompok tertentu. Dengan melalui

    kelompok-kelompoklah individu berusaha untuk mendapatkan pilihan-pilihan politik

    yang mereka inginkan.

    2. Pendekatan Proses Fungsional

    Suatu cara lain untuk mendekati studi pembentukan kebijakan adalah dengan jalan

    memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam

    proses kebijakan. Harold Lasswell mengemukakan tujuh kategori analisis fungsional

    yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional:

    a. Inteligensi: Bagaimana informasitentang masalah-masalah kebijakan mendapat

    perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan

    diproses.

    b. Rekomendasi: Bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif

    untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.

  • 45

    c. Preskripsi: Bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan

    dan oleh siapa?

    d. Permohonan (invocation): Siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu

    bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut

    penggunaan peraturan-peraturan atau undang-undang?

    e. Aplikasi: Bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya

    diterapkan atau diberlakukan

    f. Penilaian: Bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu

    dinilai?

    g. Terminasi: Bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula

    dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi?

    Dalam tahap-tahap selanjutnya dari proses kebijakan, para pembuat kebijakan

    mungkin berusaha menggunakan informasi baru untuk mengubah proses kebijakan

    semula. Walaupun Laswell mengatakan bahwa desain ini sebagai proses keputusan

    (decision process), desain ini berada di luar pembuatan keputusan yang berangkat

    dari pilihan-pilihan khusus dan sebenernya mencakup arah tindakan tentang suatu

    masalah, suatu batasan kebijakan yang telah kita sebutkan pada bagian awal tulisan

    ini.

    Desain analisis ini mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, desain ini tidak terikat

    pada lembaga-lembaga atau peraturan-peraturan politik khusus. Kedua, desain

    analisisi ini memberi keuntungan untuk analisis komparasi pembentukan kebijakan.

    Untuk tujuan tersebut, orang bisa saja menyelidiki bagaimana fungsi-fungsi yang

    berbeda ini dilaksanakan, pengaruh apa dan oleh siapa dalamsistem politik atau unit-

    unit pemerintahan yang berbeda dilakukan. Namun demikian, desain ini juga

    mempunyai kelemahan. Penekanannya pada kategori-kategori fungsional mungkin

  • 46

    akan menyebabkan pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan

    pengaruh variable-variable lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

    3. Pendekatan Kelembagaan (Institusionalisme)

    Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai

    hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik

    sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah.

    Lembaga-lembaga pemerintah member tiga karakteristik yang berbeda terhadap

    kebijakan public. Pertama, pemerintah member legitimasi kepada kebijakan-

    kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipendang sebagai

    kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warganegara. Rakyat

    mungkin memandang keebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok-

    kelompok dan asosiasi-asosiasi lain dalam masyarakat, seperti misalnya-korporasi,

    organisasi professional asosiasi sipil dan sebagainya sangat penting dan bahkan

    mengikat. Tetapi hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan

    kewajiban-kewajiban yang sah. Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah

    membutuhkan universalitas. Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang

    menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar

    kebijakan tersebut. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kelompok-kelompok

    dan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat bersifat lebih terbatas dibandingkan

    dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, keunggulan dari

    kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adlaah bahwa kebujakan tersebut dapat

    menuntut loyalitas dari semua warganegaranya dan mempunyai kemampuan

    membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan

    kakuatan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk

    pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.

  • 47

    Sekalipun demikian, pendekatan ininjuga mempunyai kelemahan sebagaimana

    pendekatan-pendekatan yang lain. Kelemahan pendekatan tradisional yang paling

    mencolok adalah bahwa pendekatan lembaga dalam ilmu politik tidak mencurahan

    perhatian yang banyak pada hubungan antar struktur lembaga-lembaga pemerintah

    dan substansi kebijakan public. Sebaliknya, studi-studi lembaga biasanya lebih

    berusaha menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah secara khusus, sepertinya

    misalnya struktur, organisasi, kewajiban dan fungsi-fungsi tanpa secara otomatis

    menyelidiki dampak dari karakteristik-karakteristik lembaga-lembaga tersebut pada

    hasil-hasil kebijakan. Aturan-aturan konstitusi dan undang-undang dijelaskan secara

    terperinci sebagaimana kantor-kantor dan badan-badan pemerintah yang banyak

    sekali jumlahnya, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kebijakan-kebijakan

    public seringkali dijelaskan, tetapi jarang dianalisis dna hubungan antara struktur dan

    kebijakan public secara luas tidak diselidiki.

    4. Pendekatan Peran Serta Kewarganegaraan

    Teori peran serta warganegara didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang

    kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan public.

    Menurut teori ini, dibutuhkan warganegara yang memiliki struktur-struktur

    kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi. Setiap

    warganegara harus memiliki cukup kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-

    masalah politik, mempunyai sikap kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan

    yang lebih penting adalah perasaan mampu. Di atas segala-galanya, para

    warganegara harus tertarik dalam politik dan menjadi terlibat secara bermakna.

    Sayangnya apa yang diketahui tentang kebiasaan-kebiasaan politik dari warganegara

    pada umunya merupakan suatu gambaran suram yang bertentangan dengan cita-cita

    demokrasi. Studi-studi empiric mengungkapkan tekanan-tekanan otoritarianismeyang

  • 48

    kuat pada rakyat biasa, toleransi yang rendah dan ketidaktahuan yang meluas. Studi-

    studi tentang pendapat umum mengungkapkan bahwa orang cenderung menyaring

    informasi yang tidak diinginkan dan memandang stimuli politik secara selektif

    berdasarkan pikiran-pikiran yang dipahami sebelumnya.

    5. Pendekatan Psikologis

    Pokok perhatian pendekatan inin diberikan pada hubungan antar pribadi dan factor-

    faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam

    proses pelaksanaan kebijakan. Individu-individu selama dalam proses pelaksanaan

    kebijakan tidak kehilangan diri, tetapi sebaliknya mereka dianggap sebagai peserta

    yang sangat penting yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan.

    Selain itu, menurut Amir Santoso, pendekatan ini juga menjelaskan hubungan

    antarpribadi antara perumus dan pelaksana kebijakan. Hubungan tersebut menjadi

    variable yang menetukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dengan

    merujuk pendapat McLaughlin, Amir Santoso menyatakan bahwa terdapat tiga jenis

    hubungan yang berbeda antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yakni

    adaptasi bersama, kooptasi dan non-implementasi.

    6. Pendekatan Proses

    Dalam pendekatan ini, masalah-masalah masyarakat pertama-tama diakui sebagai

    suatu isu untuk dilakukan tindakan, dan kemudian kebijakan ditetapkan

    diimplementasikan oleh para pejabat agensi, dievaluasi, dan akhirnya diterminasi

    atau diubah atas dasar keberhasilan atau kekurangannya. Tentu saja proses ini jauh

    lebih kompleks, ketimbang gambaran yang sederhana ini. Namun demikian, pada

    saat kita bicara tentang siklus kebijakan, kita bicara suatu proses kebijakan melalui

    mana kebanyakan kebijakan public melintas. Sekalipun realitas dari proses kebijakan

    adalah sangat kompleks, proses ini bisa dipahamisecara lebih baik dengan

  • 49

    membayangkan seolah-olah kebijakan itumelewati sejumlah tahap yang berbeda-

    beda. Selama lebih dari tiga decade, para naalis kebijakan public telah membuat

    kemajuan secara substansial dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang

    siklus kebijakan.

    7. Pendekatan Substantif

    Banyak ilmuwan kebijakan public menjadi spesialis substansif dalam suatu bidang

    tertentu. Misalnya, mereka mungkin menganalisis determinan-determinan dari

    perumusan kebijakan lingkungan, implementasi atau perubahan. Para ilmuwan

    lainnya menjadi spesialis kebijakan pendidikan, spesialis kebijakan pemeliharaan

    kesehatan, spesialis kebijakan energy, spesialis kebijakan penanggulangan kejahatan,

    atau spesialis kebijakan kesejahteraan. Para spesialis ini mungkin tetap berada dalam

    konteks suatu bidang substantive bagi sebagian besar karir professional mereka, atau

    secara alternatif, m