pengembangan studi kebijakan untuk advokasi …...• sekilas tentang kebijakan publik • studi...

24
PURWO SANTOSO Universitas Gadjah Mada

Upload: others

Post on 03-Feb-2020

33 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PURWO SANTOSOUniversitas Gadjah Mada

ALUR PAPARAN

• Sekilas tentang Kebijakan Publik

• Studi kebijakan publik: Sebuah “ilmu” terapan ?

• Probematika penerapan Studi Kebijakan publik.

• Advokasi kebijakan: Terobosan epistemologis.

• Sinergi studi kebijakan dengan proses policy-making

Sekilas tentang Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIK

• Authoritative DecisionFokus: hal yang paling esensial, yaki decision makingReminder: What the government choose to do or not to do !

• Formula atau disain intervensi untuk menyelesaian masalah publik.

Fokus: hal yang esensial dalam penanganan masalah yang kompleks.Contoh-contoh: sistem pendidikan nasional, agro politan, sistem pelayanan terpadu satu atap, universal coverage.

KEBIJAKAN PUBLIK

• Policy-makingPembakuan pola governance menagangi gugus permasalahan tertentu.

Reminder: Policy-makingharus mengikuti standard governance.Contoh: good health governance.

Studi Kebijakan Publik: Sebuah “ilmu” terapan ?

STUDI KEBIJAKAN

• Manifest dalam rutinitas maupun kegiatan khusus para akademisi:– Perkuliahan: Analisis

kebijakan, Teori Kebijakan, dll.

– Riset:• Individual• Institusional:

– Internally-driven– Eksternally-driven

STUDI KEBIJAKAN

• Observasi: – Hadir lebih sebagai academic

exersice dari pada praktek policy-making

– Tidak selalu dikembangkan secara serius oleh policy-makers.

– Hubungan timbal balik antara pengkaji kebijakan dengan policy-makers semakin berkembang.

JENIS STUDIKEBIJAKAN PUBLIK

• Studi tentang kebijakan publik:– Orientasi: pengembangan ilmu

pengetahuan atau kompetensi analitik (solusi masalah keilmuan)

– Hasil: karya akademis (desertasi, thesis, skhipsi, laporan penelitian) dll.

• Studi untuk kebijakan publik:– Orientasi: solusi masalah

publik.– Hasil: rekomendasi kebijakan

STEREO-TYPESTUDI KEBIJAKAN

TENTANG Kebijakan UNTUK Kebijakan

Pelaku AkademisiStaf ahli, lembaga tink tank, lembaga litbang pemerintah, aktivis

Motif

• Pengembanganpengetahuan (menjawab masalah keilmuan)

• asah kompetensi

• Membelanjakanangaran

• Menyiapkan rekomendasi kepada policy-maker

Produk• Karya akademik• Syarat kelulusan

• Syarat administratif• Rekomendasi

HUBUNGAN TIMBAL-BALIK

POLICY-MAKERS

RESEARCH CENTRES

Pola hubungan, bisa sangat

BERMARTABAT bila pula angat

KORUP

TIGA DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

KONTEKS

KECENDERUNGAN STUDI• Lebih banyak yang menekankan

aspek ISI atau SUBSTANSI kebijakan

• Teknokratik:“Sekedar” menerapkan metode keilmuan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan.

• Positivistik:– Obyektif : pengkaji harus

menjaga jarak terhadap realitas yang dikaji.

– Netral dari (kalau bukan buta) politik.

KECENDERUNGAN STUDI

• Mengandaikan bisa menempatkan diri sebagai policy-maker :– state centric mindset masih

cukup dominan (sulit berempati pada kurban)

– Model berfikir: birokratis (kebijakan diasumsikan sebagai proses kerja aparat negara)

• Semakin meninggalkan pandangan yang state-centricmarket driven dan society-centric.

Probematika penerapan studi

kebijakan publik

ADVOKASI KEBIJAKAN

• Tidak harus dilakukan dari luar dan melawan pemerintah

• Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu

• Metodologi keilmuan: non-positivistik

• Tidak lagi memisahkan kajian ‘untuk’ dengan kajian ‘tentang’ kebijakan.

• Serius mengelola proses, dan sensitif konteks

Problematika Pengkajian

• Metodologis:– Kontroversi positivisme vs

anti-positivisme– Simplistik dan reduksionis

• Kompetensi– Jumlah orang yang terbatas– Kultur riset yang rapuh

• Komunikasi kebijakan

Advokasi kebijakan: Terobosan

epistemologis

SIKAPI SETTING: DESENTRALISTIC

GOVERNANCE• Pelimpahan kewenangan harus

diikuti dengan kapasitas policy-making:– Pengutatan think tank

kebijakan di tingkat lokal– Tata kelembagaan yang

inovatif untuk optimalkan kajian kebijakan yang tepat guna

– Urgent: horizontal learning dan lesson drawing.

KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

• Konsolidati komunitas yang hirau dengan kebijakan tertentu.– Menembus sekat-sekat

otoritas, baik dalam domain negara maupun akademisi

– Trust-based.• Urgen bagi politik wacana,

politik ide:– Agenda setting– Penggalangan obsesi

KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

• Obsesi: Produksi dan sharingpengetahuan kebijakan yang tepat guna.– Integrasikan dengan rutinitas

yang berlaku– Tersambung dengan media

massa• Syarat: Penguatan metodologi

keilmuan ada titik temu pemahaman filosofis.

MENGEMBANGKANPOLICY NETWORK

• Lebih mengedepankan kualitas, kompetensi dan substansi kebijakan, bukan semata patuh pada prosedur birokrasi.

• Mengeloka kedekatan informal antar stake holders.

• Infrastruktur jejaring, baik fisik maupun non-fisik.

Infra-struktur non-fisik:Reformat Tri Dharma

Perguruan Tinggi

pendidikan

Pene-litian

Peng-abdian

Terima kasih !