pengembangan studi kebijakan untuk advokasi ... • sekilas tentang kebijakan publik • studi...

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PURWO SANTOSO Universitas Gadjah Mada

  • ALUR PAPARAN

    • Sekilas tentang Kebijakan Publik

    • Studi kebijakan publik: Sebuah “ilmu” terapan ?

    • Probematika penerapan Studi Kebijakan publik.

    • Advokasi kebijakan: Terobosan epistemologis.

    • Sinergi studi kebijakan dengan proses policy- making

  • Sekilas tentang Kebijakan Publik

  • KEBIJAKAN PUBLIK

    • Authoritative Decision Fokus: hal yang paling esensial, yaki decision making Reminder: What the government choose to do or not to do !

    • Formula atau disain intervensi untuk menyelesaian masalah publik.

    Fokus: hal yang esensial dalam penanganan masalah yang kompleks. Contoh-contoh: sistem pendidikan nasional, agro politan, sistem pelayanan terpadu satu atap, universal coverage.

  • KEBIJAKAN PUBLIK

    • Policy-making Pembakuan pola governance menagangi gugus permasalahan tertentu.

    Reminder: Policy-making harus mengikuti standard governance. Contoh: good health governance.

  • Studi Kebijakan Publik: Sebuah “ilmu” terapan ?

  • STUDI KEBIJAKAN

    • Manifest dalam rutinitas maupun kegiatan khusus para akademisi: – Perkuliahan: Analisis

    kebijakan, Teori Kebijakan, dll.

    – Riset: • Individual • Institusional:

    – Internally-driven – Eksternally-driven

  • STUDI KEBIJAKAN

    • Observasi: – Hadir lebih sebagai academic

    exersice dari pada praktek policy-making

    – Tidak selalu dikembangkan secara serius oleh policy- makers.

    – Hubungan timbal balik antara pengkaji kebijakan dengan policy-makers semakin berkembang.

  • JENIS STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

    • Studi tentang kebijakan publik: – Orientasi: pengembangan ilmu

    pengetahuan atau kompetensi analitik (solusi masalah keilmuan)

    – Hasil: karya akademis (desertasi, thesis, skhipsi, laporan penelitian) dll.

    • Studi untuk kebijakan publik: – Orientasi: solusi masalah

    publik. – Hasil: rekomendasi kebijakan

  • STEREO-TYPE STUDI KEBIJAKAN

    TENTANG Kebijakan UNTUK Kebijakan

    Pelaku Akademisi Staf ahli, lembaga tink tank, lembaga litbang pemerintah, aktivis

    Motif

    • Pengembangan pengetahuan (menjawab masalah keilmuan)

    • asah kompetensi

    • Membelanjakan angaran

    • Menyiapkan rekomendasi kepada policy-maker

    Produk • Karya akademik • Syarat kelulusan

    • Syarat administratif • Rekomendasi

  • HUBUNGAN TIMBAL-BALIK

    POLICY- MAKERS

    RESEARCH CENTRES

    Pola hubungan, bisa sangat

    BERMARTABAT bila pula angat

    KORUP

  • TIGA DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

    KONTEKS

  • KECENDERUNGAN STUDI • Lebih banyak yang menekankan

    aspek ISI atau SUBSTANSI kebijakan

    • Teknokratik: “Sekedar” menerapkan metode keilmuan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan.

    • Positivistik: – Obyektif : pengkaji harus

    menjaga jarak terhadap realitas yang dikaji.

    – Netral dari (kalau bukan buta) politik.

  • KECENDERUNGAN STUDI

    • Mengandaikan bisa menempatkan diri sebagai policy-maker : – state centric mindset masih

    cukup dominan (sulit berempati pada kurban)

    – Model berfikir: birokratis (kebijakan diasumsikan sebagai proses kerja aparat negara)

    • Semakin meninggalkan pandangan yang state-centricmarket driven dan society-centric.

  • Probematika penerapan studi

    kebijakan publik

  • ADVOKASI KEBIJAKAN

    • Tidak harus dilakukan dari luar dan melawan pemerintah

    • Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu

    • Metodologi keilmuan: non- positivistik

    • Tidak lagi memisahkan kajian ‘untuk’ dengan kajian ‘tentang’ kebijakan.

    • Serius mengelola proses, dan sensitif konteks

  • Problematika Pengkajian

    • Metodologis: – Kontroversi positivisme vs

    anti-positivisme – Simplistik dan reduksionis

    • Kompetensi – Jumlah orang yang terbatas – Kultur riset yang rapuh

    • Komunikasi kebijakan

  • Advokasi kebijakan: Terobosan

    epistemologis

  • SIKAPI SETTING: DESENTRALISTIC

    GOVERNANCE • Pelimpahan kewenangan harus

    diikuti dengan kapasitas policy- making: – Pengutatan think tank

    kebijakan di tingkat lokal – Tata kelembagaan yang

    inovatif untuk optimalkan kajian kebijakan yang tepat guna

    – Urgent: horizontal learning dan lesson drawing.

  • KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

    • Konsolidati komunitas yang hirau dengan kebijakan tertentu. – Menembus sekat-sekat

    otoritas, baik dalam domain negara maupun akademisi

    – Trust-based. • Urgen bagi politik wacana,

    politik ide: – Agenda setting – Penggalangan obsesi

  • KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

    • Obsesi: Produksi dan sharing pengetahuan kebijakan yang tepat guna. – Integrasikan dengan rutinitas

    yang berlaku – Tersambung dengan media

    massa • Syarat: Penguatan metodologi

    keilmuan  ada titik temu pemahaman filosofis.

  • MENGEMBANGKAN POLICY NETWORK

    • Lebih mengedepankan kualitas, kompetensi dan substansi kebijakan, bukan semata patuh pada prosedur birokrasi.

    • Mengeloka kedekatan informal antar stake holders.

    • Infrastruktur jejaring, baik fisik maupun non-fisik.

  • Infra-struktur non-fisik: Reformat Tri Dharma

    Perguruan Tinggi

    pendidikan

    Pene- litian

    Peng- abdian

  • Terima kasih !

    PENGEMBANGAN�STUDI KEBIJAKAN UNTUK�OPTIMALKAN � POLICY-MAKING ALUR PAPARAN Slide Number 3 KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK Slide Number 6 STUDI KEBIJAKAN STUDI KEBIJAKAN JENIS STUDI�KEBIJAKAN PUBLIK STEREO-TYPE�STUDI KEBIJAKAN HUBUNGAN TIMBAL-BALIK TIGA DIMENSI �KEBIJAKAN PUBLIK KECENDERUNGAN STUDI KECENDERUNGAN STUDI Slide Number 15 ADVOKASI KEBIJAKAN Problematika Pengkajian Slide Number 18 SIKAPI SETTING: DESENTRALISTIC GOVERNANCE KEMBANGKAN �EPISTEMIC COMMUNITY KEMBANGKAN �EPISTEMIC COMMUNITY MENGEMBANGKAN�POLICY NETWORK Infra-struktur non-fisik:�Reformat Tri Dharma Perguruan Tinggi Terima kasih !