implementasi kebijakan publik

41
MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK D I S U S U N O L E H : KELOMPOK : 2 (DUA) Ketua : FAUZY YUDISTIRA NIM: 08.11.252 Sekretaris : SUMARNI NIM : 08.11.222 Anggota : MUIS RAKHMAT THEO NIM: 08.11.258 RUSTAM EFFENDI NIM: 08.11.256 E L I S A NIM: 08.11.259 SITI BALIANTI NIM: 08.11.262 Dosen Pembimbing : AHMAD HASAN, Sos 1

Upload: tirta-aja

Post on 19-Jun-2015

16.328 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Implementasi kebijakan publik

MAKALAH

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

D I S U S U N O L E H :

KELOMPOK : 2 (DUA)

Ketua : FAUZY YUDISTIRA NIM: 08.11.252Sekretaris : SUMARNI NIM : 08.11.222Anggota : MUIS RAKHMAT THEO NIM: 08.11.258

RUSTAM EFFENDI NIM: 08.11.256 E L I S A NIM: 08.11.259

SITI BALIANTI NIM: 08.11.262

Dosen Pembimbing :

AHMAD HASAN, Sos

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASISATYA NEGARA PALEMBANGTAHUN AJARAN 2010/2011

1

Page 2: Implementasi kebijakan publik

DAFTAR ISI

Cover...................................................................................................... ...... iKata Pengantar ............................................................................................ iiDaftar isi ................................................................................................ ...... iii

BAB IPendahuluan ......................................................................................... ...... 1 1. Latar belakang .................................................................................... 1 2. Batasan Masalah ................................................................................ 2 3. Tujuan Penulisan ................................................................................ 2

BAB IIPembahasan

1. Pengertian Implementasi kebijakan Publik............................................... 32. Model-model Implementasi.......................................................................43. Proses Implementasi Kebijakan Publik .......................................................104. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan ..........115. Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan..........................126. Formulasi Masalah Kebijakan Publik ..........................................................137. Desain Kebijakan (Policy Design) ................................................................148. Analisis Kebijakan Publik ............................................................................169. Konsep Kebijakan.......................................................................................1810. Pengertian Analisis Kebijakan Publik..........................................................2011. Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan.......................................2112. Tipe Analisis Kebijakan. .............................................................................2113. Gaya Analisis Kebijakan..............................................................................2214. Model Analisis Kebijakan............................................................................23

BAB III Penutup ................................................................................................. 16Sumber Bahasan.................................................................................... 17

2

Page 3: Implementasi kebijakan publik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin kami panjatkan puji dan syukur Kepada Allah

SWT yang tidak hentinya melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua

makhluknya. Atas izin-Nya pulalah kegiatan membuat makalah Implementasi

Kebijakan yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik dapat kami selesaikan

dengan baik.

Tujuan ditulisnya makalah ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh

Dosen Pengasuh Mata Kuliah, Implementasi Kebijakan, makalah ini kami buat

berdasarkan informasi yang kami dapat dari berbagai buku dan internet.

Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa STIA “Satya Negara”

Palembang yang telah memberikan sumbang saran. Secara khusus penghargaan dan

terima kasih disampaikan kepada Dosen Pengasuh Mata Implementasi Kebijakan

yaitu Bapak Ahmad Hasan, S.sos yang telah memberikan motivasi serta

bimbingannya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan.

Kami juga menyadari bahwa makalah yang kami buat ini jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu kami dengan ikhlas dan dengan hati lapang dada akan

menerima saran maupun kritik demi kesempurnaan makalah ini. Dan akhir kata

semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. ..Amin

Palembang, 24 Maret 2010

Penulis

Kelompok 2

3

Page 4: Implementasi kebijakan publik

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah.

Seiring dengan di pelajarinya mata kuliah, Implementasi Kebijakan Publik

pada semester ini. Penulis mendapat tugas oleh Dosen pengasuh mata kuliah ini

untuk membuat makalah tentang teori-teori Implementasi Kebijakan Publik yang

digunakan dipelajari saat ini. Makalah ini di buat sebagai pemenuhan tugas

kelompok yang diberikan kepada penulis oleh dosen pengajar.

Makalah ini berisi tentang teori implementasi kebijakan publik. Serta

pendapat para ahli kebijakan public serta model-model implementasi yang biasa

digunakan saat ini. Karakter implementasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan

teori kebijakan public. Analisis kebijakan public serta hambatan-hambatan yang

sering ditemui saat pengimplementasikan kebijakan public. Serta contoh dari

implementasi kebijakan public yang diterapkan di Indonesia.

4

Page 5: Implementasi kebijakan publik

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

15. Pengertian Implementasi kebijakan Publik.

16. Model-model Implementasi.

17. Proses Implementasi Kebijakan Publik .

18. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan .

19. Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan.

20. Formulasi Masalah Kebijakan Publik .

21. Desain Kebijakan (Policy Design) .

22. Analisis Kebijakan Publik .

23. Konsep Kebijakan.

24. Pengertian Analisis Kebijakan Publik.

25. Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan.

26. Tipe Analisis Kebijakan.

27. Gaya Analisis Kebijakan.

28. Model Analisis Kebijakan.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Pengajar.

2. Agar dapat memahami mata kuliah implementasi kebijakan publik secara

mendalam..

3. Sebagai referensi awal untuk penulisan makalah sejenis di kemudian hari.

5

Page 6: Implementasi kebijakan publik

Bab II

Pembahasan

1. Pengertian Implementasi kebijakan Publik

implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan

tercapainya kebijakan tersebut. implementasi juga di gambarkan sebagai wujud dari

pelaksanaan kebijakan yang telah di tentukan.

Kebijakan Publik.

Kebijakan Publik adalah suatu konsep, sistem, prosedur dan rencana yang bertujuan

untuk dilaksankan dan diterapkan oleh pihak yang berwenang dan berlaku unuk

semua orang dengan satu tujuan adalah kepentingan bersama.

Implementasi kebijakan Publik adalah proses pelaksanaan dan penerapan kebijkan

public bagi masyarakat umum.

1.Kebijakan yang diinginkan (idealized policy); pola interaksi yang dikehendaki dan

apa yang hendak diubah oleh suatu kebijakan.

2.Kelompok sasaran (target group); sekelompok masyarakat yg hendak dipengaruhi

dan diubah.

3.Organisasi pelaksana (implementing organisation); sebuah satuan birokrasi

pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan tertentu.

6

Page 7: Implementasi kebijakan publik

4.Faktor lingkungan (environmental factors); unsur-unsur lingkungan kebijakan yang

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

2. Model-model Implementasi

A. Model Implementasi kebijakan George Edward III :

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang

konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan

tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George

C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi

(Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan

struktur birokrasi (bureucratic structure)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu

dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan

pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan

cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam

komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana

meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar

ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

7

Page 8: Implementasi kebijakan publik

Sumber : George III Edward :implemeting public policy, 1980

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards

III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan

demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi

atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga

implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan

rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau

menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan

melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa

yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah

mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima

oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud

dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat

8

Page 9: Implementasi kebijakan publik

ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa

sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa

yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil

yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius

mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan

bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab

untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana,

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana

yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat

tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa

melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas

maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana

untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar

dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini

disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi

9

Page 10: Implementasi kebijakan publik

mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang

khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua

bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan

kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus

dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan

pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak

tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan

informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi

langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di

tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan

membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah

yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf,

maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi

seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil

program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah

sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka

10

Page 11: Implementasi kebijakan publik

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami

banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran

pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah

penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami

kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak

tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan

menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini

adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana

dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan

daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping

itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana

program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan

kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur

birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki

dalam menjalankan kebijakan.

11

Page 12: Implementasi kebijakan publik

B. Model Implementasi kebijakan Van dan Van Meter

“Implementasi kebijakan public berjalan secara linear dari kebijakan public”

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan

proses-proses dalam badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota

legislatif dan eksekutif);

4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun

vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam

komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau

pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam

melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak

orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi.

Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum

akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi

12

Page 13: Implementasi kebijakan publik

C. Model Grindle

Menurut Grindle (1980) “ Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dari

kebijakan dan konteks implementasi nya.”

Ide utama dari model ini adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,

barulah implementasi kebijakan dilakukan dan tingkat keberhasilannya ditentukan

derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan.

c. Derajat perubahan yang di inginkan.

d. Kedudukan dan pelaksanaan program.

e. Sumber daya yang di kerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap.

3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah

keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah

13

Page 14: Implementasi kebijakan publik

diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa

yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi

kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk

pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik,

ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;

2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;

4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;

5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;

6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;

2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan

3. dijalankan;

4. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari

pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari

14

Page 15: Implementasi kebijakan publik

kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content

setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung

oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung

oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan

tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target

(target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi,

komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan

arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang

terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan

daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok

target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit

keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur

populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi

keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang

maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen

maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan

mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

5. Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah

kebijakan:

15

Page 16: Implementasi kebijakan publik

1. Tahapan intepretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah

kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan

yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang

dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan

legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang. Kebijakan manajerial

biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan

presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional

berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri

ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya

berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis

namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut – baik yang

berbentuk abstrak maupun operasional – kepada para pemangku kepentingan.

2. Tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan

pelaksana kebijakan (policy implementor) – yang setidaknya dapat diidentifikasikan

sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta;

LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka

dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman,

petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya

kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap

tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal

(SPM). Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber

pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah

(APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga

diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan

tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya – penetapan manajemen pelaksana

kebijakan – diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi

16

Page 17: Implementasi kebijakan publik

pelaksanaan, dalam hal ini penentuan focal point pelaksana kebijakan. Setelah itu,

jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas

hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah

kebijakan.

3. Tahapan implikasi. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing

tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

6. Formulasi Masalah Kebijakan Publik

Dalam proses perumusan kebijakan publik, pokok persoalan adalah perumusan

kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik dibagi ke dalam empat tahap

yakni:

1. pengenalan masalah;

2. pencarian masalah;

3. pendefinisian masalah; dan

4. spesifikasi masalah.

Secara singkat tahap-tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan pengenalan masalah yang dilakukan dengan cara temukenal (scanning)

masalah publik akan menghasilkan situasi masalah.

b. Kegiatan pencarian masalah yang dilakukan dengan cara menemukan masalah-

masalah yang saling terkait dalam situasi masalah akan menghasilkan meta masalah

(masalah yang saling terkait namun belum terstruktur).

c. Kegiatan pendefinisian masalah yang dilakukan dengan cara menyaring meta

masalah menjadi masalah publik menghasilkan masalah subtantif.

d. Kegiatan spesifikasi masalah dengan cara mencari akar masalah subtantif

menghasilkan masalah formal. Masalah formal inilah yang menjadi item khusus yang

17

Page 18: Implementasi kebijakan publik

harus ditanggulangi atau ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan untuk kemudian

menjadi kebijakan publik.

7. Desain Kebijakan (Policy Design)

Setelah masalah kebijakan diformulasikan, maka kini saatnya masalah tersebut

dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang akan diambil. Dalam proses desain

kebijakan tersebut terdapat tujuh tahap sebagai berikut:

1. Tahap pengkajian persoalan. Tahap ini bertujuan untuk menemukan dan

memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh

organisasi; merumuskan masalah yang dihadapi organisasi ; serta menunjukkan

hubungan kausal dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi.

2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan. Penetapan tujuan dan sasaran

kebijakan diperlukan sebagai dasar pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi

yang diperlukan serta menjadi pijakan standar penilaian apakah langkah intervensi

tersebut bisa disebut “gagal” atau “berhasil”.

3. Penyusunan model. Beberapa alternatif kebijakan intervensi dituangkan dalam

bentuk hubungan kausalitas antar masalah yang dihadapi organisasi dan dirumuskan

secara sederhana. Hubungan kausalitas ini disebut sebagai model. Model tersebut

bisa berupa diagram alur (flow chart) maupun diagram panah (arrow chart). Tujuan

penyusunan model tersebut dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus

memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih.

4. Perumusan alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan sejumlah alat

dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

baik secara langsung atau tidak. Rumusan alternatif tersebut diawali dengan

penjelasan kerangka logika yang terkait dengan berbagai kemungkinan yang muncul

18

Page 19: Implementasi kebijakan publik

dalam kerangka intervensi masalah. Kemungkinan tersebut berdampak baik positif

maupun negatif. Setelah alternatif diidentifikasi, maka tiba saatnya untuk memilih

alternatif yang paling berpeluang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan sebelumnya.

5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan. Kriteria dan parameter yang

bisa dimanfaatkan untuk memilih alternatif kebijakan antara lain adalah:

o technical feasibility, yang menekankan pada aspek efektifitas langkah

intervensi dalam mencapai tujuan dan sasaran;

o economic and financial feasibility, yang menekankan aspek efisiensi yakni

biaya dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknik cost and benefit

analysis;

o political viability, yang melihat dampak politik yang ditimbulkan berupa

tingkat aksebilitas (acceptability), kecocokan dengan nilai masyarakat

(appropriateness), responsifitas (responsiveness), kesesuaian dengan perundangan

(legal suitability), serta pemerataan (equity);

o administrative operability yang melihat dari dimensi otoritas instansi

pelaksana, komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana serta dukungan

organisasi.

6. Penilaian alternatif kebijakan. Melalui penilaian ini akan ditemukan alternatif

intervensi yang paling efektif, efisien, dan visibel dalam memecahkan masalah yang

dihadapi. Oleh karena itu alternatif intervensi yang dipilih paling tidak harus yang

efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang paling efisien dalam sisi biaya dan

keuntungan, yang paling bisa diterima oleh stakeholder, dan secara kelembagaan

dapat dilaksanakan serta memenuhi syarat administratif. Selain itu perlu

dipertimbangkan aspek etika dan filsafat sehingga alternatif tersebut tidak

melanggar nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

19

Page 20: Implementasi kebijakan publik

7. Perumusan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat berdasar

perolehan skor beberapa alternatif intervensi, dimana alternatif ini dinilai visibel

untuk mencapai tujuan dan sasaran, memakan biaya yang optimal dengan

keuntungan maksimal, diterima oleh seluruh pemangku kepentingan serta sesuai

dengan etika dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan peraturan perundangan,

dan secara kelembagaan bisa dilaksanakan. Selian itu, alternatif intervensi tersebut

juga dipertimbangkan secara lebih komprehensif, holistik, integratif serta prospektif

sebelum dipilih. Setelah itu, alternatif intervensi yang direkomendasikan ditetapkan

dan disahkan sehingga memiliki kekuatan hukum.

8. Analisis Kebijakan Publik

Ada buku yang cukup menarik, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi

Analisis Proses Kebijakan Publik yang ditulis oleh DR. Joko Widodo, M.S., seorang

widyaiswara Diklatpim Jawa Timur. Buku itu dengan ringan membahas dasar-dasar

analisis kebijakan publik.Uraian dalam buku ini dibuka dengan gambaran situasi

pasca reformasi, dimana pemerintah saat ini sedang mengupayakan otonomi daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dan memang karena beliau

orang daerah, maka otonomi daerah menjadi dasar pijakan beliau untuk memulai

uraian analisis kebijakan publik. Dalam pandangan saya, akan lebih baik apabila

beliau mengutip tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45,

karena saya pikir tujuan tersebut akan lebih universal sebagai pijakan reformasi

kebijakan publik, sebab reformasi publik tidak hanya dilaksanakan di daerah, namun

juga di tingkat pusat.

Untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini, penulis menuntut ditingkatkannya

profesionalisme mesin birokrasi. “Pemerintahan pada dasarnya adalah pelayanan

20

Page 21: Implementasi kebijakan publik

kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi

untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi

mencapai tujuan bersama”. Saya lihat beliau ingin menerapkan prinsip-prinsip

Weberian mengenai birokrasi, dimana dalam pandangan Weberian, birokrasi

diciptakan untuk melayani dan profesional.Sesuai dengan pandangan ini, kinerja

birokrasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum, sebab

government organizations are created by the public, for the public and need to be

accountable to it. Sebuah birokrasi harus akuntabel, terbuka dan transparan. Seiring

dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, tantangan yang dihadapi organisasi

pemerintahan juga berubah, oleh karena itu, aparatur pemerintah juga perlu

meningkatkan kompetensi diri mereka guna menghadapi tantangan tersebut.

Kompetensi tersebut setidaknya mencakup beberapa virtues yakni pengetahuan,

kecakapan/kapabilitas, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan

khalayak umum kepada mereka.

Dalam tataran yang lebih nyata, tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dan

organisasi pemerintahan adalah hal-hal meliputi peran baru, keterampilan baru dan

piranti baru. Peran baru (new role) meliputi peran para pemimpin pemerintahan

sebagai perancang, guru, pengayom, pendorong sekaligus pelayan. Sebagai seorang

perancang, seorang pemimpin harus berperan sebagai pihak yang merancang dan

mengimplementasikan visi, misi, tujuan, target, kebijakan, nilai dan struktur

organisasi. Sebagai seorang guru, seorang pemimpin harus mampu mendidik dan

mengarahkan anggota organisasi untuk mengenali realitas secara baik, dan

menciptakan sebuah organisasi sebagai sebuah tempat belajar bagi seluruh anggota

21

Page 22: Implementasi kebijakan publik

organisasi. Sebagai seorang pelayan, seorang pemimpin harus mau melayani seluruh

anggota organisasi.

Keterampilan baru yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keterampilan

dalam menciptakan, membangun dan mengimplementasikan visi bersama,

membangun dan menguji model mental serta keterampilan dalam berpikir secara

sistematis. Sedangkan piranti baru dalam kepemimpinan masa kini adalah sistem

informasi kepemimpinan yang akan memberikan prediksi masa depan secara lebih

komprehensif.Oleh karena itu, untuk memenuhi tantangan masa depan, diperlukan

kebijakan publik yang sifatnya lebih komprehensif dan antisipatif.

9. Konsep Kebijakan

Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point of view);

rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). Ketiga hal

tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan

sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada satu

definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik.

Definisi tersebut berbunyi “respon dari sebuah sistem politik terhadap

demands/claims dan support yang mengalir dari lingkungannya”.

Dalam definisi tersebut, respon bisa dilihat sebagai isi dan implementasi serta

analisis dampak kebijakan; sistem politik tentu saja merujuk pada aktor politik

(pemerintah, parlemen, masyarakat, pressure groups dan aktor yang lain), demands

dan claim bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tadi,

sedangkan support bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur

yang ada, dan yang terakhir, lingkungan merujuk pada satuan wilayah tempat

sebuah kebijakan diimplementasikan.

22

Page 23: Implementasi kebijakan publik

Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang

terdiri atas elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan,

sifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan pelaksanaan melalui

perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan atas konsep tersebut, maka pemerintah sebagai pelaku utama

implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik

dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai

pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah

sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat

dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (discretionary power)

dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor

lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut:

identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi,

pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan

kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan.

Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah

alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan

memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan,

proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang

dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi

kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Pertanyaan yang timbul

dalam evaluasi antara lain adalah: bagaimana kemangkusan dan kesangkilan

23

Page 24: Implementasi kebijakan publik

kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada

tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

10. Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam

proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebijakan publik menurunkan

beberapa ciri yakni: (1) analisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang

terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran. (2) analisis kebijakan publik

merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti

melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan

terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada. (3) Analisis kebijakan merupakan

disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori.

(4) analisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan

masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang.

11. Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan

Masalah kebijakan berkaitan dengan masalah sosial dan manusia, tapi tidak pada

pertanyaan “apa yang dilakukan” namun lebih kepada menjawab pertanyaan “apa

yang harus dilakukan”.

Elemen dalam Kebijakan yang Menjadi target analisis

Terdapat tiga elemen dalam kebijakan yang menjadi target analisis, yakni: (1) faktor

determinan utama; (2) isi kebijakan; dan (3) dampak kebijakan baik yang diharapkan

maupun yang tidak diharapkan.3

24

Page 25: Implementasi kebijakan publik

12. Tipe Analisis Kebijakan

Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Tipe analisis akademis. Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor

determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat,

karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu

maupun segi subtansi.

2. Tipe analisis terapan. Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi

kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan

dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan

kebijakan yang sedang dianalisis.

13. Gaya Analisis Kebijakan

Secara garis besar, gaya analisis kebijakan dibedakan menjadi tigakategori yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni (a) analisis isi (content

analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada

maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan; (b) analisis sejarah

(historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal

25

Page 26: Implementasi kebijakan publik

pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan

membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.

2. Analisis Proses

Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan

diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks

dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik inipun masih didekati dengan

dua aras yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis

negara tempat sebuah kebijakan digodok.

3. Analisis Evaluasi

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang

diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh

karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni (a)

evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni

konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan;

dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; (b)

evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan

publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat

efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya

mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat

bersifat bebas nilai.

14. Model Analisis Kebijakan

Dalam mengkritisi kebijakan, terdapat dua pendekatan yaitu: (1) Analisis proses

kebijakan (analysis of policy process), dimana dalam pendekatan ini, analisis

dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan,

26

Page 27: Implementasi kebijakan publik

adopsi, implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Jika dilihat dari item

analisisnya, pendekatan ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses

kebijakan. (2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis in and for policy

process), dimana dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas teknik analisis, riset,

advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Nampaknya, pendekatan ini cenderung

melihat prosedur proses kebijakan. Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang

relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan

pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan

untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah

publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar

masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya

dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan

(policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada

tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan

serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini

adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi

implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah

implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan

menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.

Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain

kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan

dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan

dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam tiap tahap

merupakan satu hal yang krusial untuk mencegah kegagalan sebuah kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan, Keberhasilan Implementasi

27

Page 28: Implementasi kebijakan publik

1.Program dirancang dengan landasan yang jelas, dengan kelompok sasaran,

perubahan perilaku, dan tujuan yang jelas.

2.Pendukung kebijakan memuat arahan dan struktur organisasi yang tepat sehingga

memaksimalkan proses pelaksanaan.

3.Pemimpin lembaga punya keterampilan manajerial dan politik yang memadai.

4.Program didukung oleh kelompok konstituen yang terorganisasi dengan dukungan

legislatif yang kuat.

5.Prioritas kebijakan tidak diganggu oleh konflik diantara perumus kebijakan dan

perubahan kondisi sosial-ekonomi.

Daftar Pustaka

[email protected]

http://Organisasi.org.

http://www.wikipedia.com/Kebijakan.

http://e-course.usu.ac.id/content/Implementasi/manajemen0/textbook.pdf

http://elearning.unej.ac..id/courses/penempatan_tenaga_kerja/text.1.

28

Page 29: Implementasi kebijakan publik

http://www.fe.unpad.ac..id/elearning_fe/dosen/ernie/pengantar_/20manajemen/b

ersepuluh.ppt

http://upb.ac.id/download/proposal.pdf.

29