pemahaman dasar hukum dan kebijakan publik€¦ · konsep kebijakan publik, konsep kebijakan publik...

of 20/20
PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK MARHAENDRA WIJA ATMAJA RISALAH BAHAN KULIAH HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013

Post on 01-Dec-2020

18 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    MARHAENDRA WIJA ATMAJA

    RISALAH BAHAN KULIAH

    HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

    DENPASAR 2013

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    KONTEN

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK _________ []

    DOMAIN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK _______________________ []

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM ___________________ []

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG RELASI HUKUM DENGAN

    KEBIJAKAN PUBLIK _____________________________________ []

    LINGKUP STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK ___________ []

    BAHAN BACAAN _______________________________________ []

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 2 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

    1. Pengertian Kebijakan Publik

    1. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan

    atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan

    lembaga tersebut.

    2. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak

    atau masyarakat luas.

    3. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau

    lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk

    melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang

    berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

    (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

    Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi,

    Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga

    Pemerintah Pusat dan Daerah – selanjutnya disebut Permenpan 2007).

    2. Konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut mengandung unsur:

    1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

    2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang

    berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

    Dalam kerangka pemikiran Thomas R. Dye, konsep kebijakan publik dalam

    Permenpan tersebut termasuk dalam “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

    dilakukan”.

    2 Menurut Thomas R. Dye, “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

    pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” (dalam Budi Winarno 2002

    dan Irfan Islamy, 1992).

    3 Dalam kerangka pemikiran James Andersen tentang beberapa implikasi dari

    konsep kebijakan publik, konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut

    tersebut termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat positif, yakni bentuk

    tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu.

    4 Menurut Andersen, konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi:

    Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan.

    Kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

    pejabat pemerintah.

    Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

    Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif.

    5 Secara positif, kebijakan publik mencakup bentuk tindakan pemerintah untuk

    mempengaruhi suatu masalah tertentu.

    6 Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-

    undang dan bersifat otoritatif.

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 3 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    7 Secara negatif, kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah

    untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan yang memerlukan

    keterlibatan pemerintah.

    (Andersen dalam Budi Winarno 2002 dan Irfan Islamy, 1992)

    3. Bentuk Kebijakan Publik

    1. Kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-

    undangan di tingkat pusat dan daerah.

    2. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik

    di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk

    pernyataan kepada media massa.

    Catatan:

    Pejabat publik adalah setiap aparatur Negara yang mempunyai kewenangan

    membuat kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan

    daerah.

    Lembaga Pemerintah Pusat adalah Lembaga Kepresidenan, Kementrian

    Koordinator, Kementrian yang memimpin Departemen, Kementrian Negara,

    dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

    Lembaga Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah

    Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

    (Permenpan 2007)

    4. Bentuk Kebijakan publik yang terkodifikasi (yang berupa peraturan perundang-

    undangan) sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut merupakan

    bentuk kebijakan publik yang positif atau dalam kategori kebijakan publik

    menurut Andersen adalah keputusan-keputusan kebijakan (policy decicions).

    1. Bentuk Kebijakan publik berupa pernyataan pejabat publik sebagaimana

    dimaksud dalam Permenpan tersebut dalam kategori kebijakan publik

    menurut Andersen adalah sebagai pernyataan kebijakan (policy statements).

    2. Menurut James Andersen, sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat

    dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori.

    1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), berupa desakan agar

    pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan.

    2. Keputusan kebijakan (policy decicions), keputusan-keputusan yang dibuat

    oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi

    kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini

    adalah antara lain menetapkan undang-undang dan mengumumkan

    peraturan-peraturan administratif.

    3. Pernyataan kebijakan (policy statements), pernyataan-pernyataan resmi

    yakni undang-undang, dekrit presiden, peraturan administratif, maupun

    pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukan maksud dan tujuan

    pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 4 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs), manifestasi nyata kebijakan ublik

    atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.

    5. Dampak kebijakan (outcomes), akibat-akibat kebijakan publik bagi

    masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal

    dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

    (Andersen dalam Budi Winarno 2002)

    5. Proses Kebijakan Publik

    1. Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan

    menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.

    2. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau

    penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

    3. Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang

    mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun

    waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan,

    kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan

    memperhatikan factor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.

    4. Revisi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu

    kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi

    kondisi di masa depan.

    (Permenpan 2007. Lihat juga Riant Nugroho 2008).

    6. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

    melibatkan banyak proses maupun variabel. Beberapa ahli politik yang menaruh

    minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan

    kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah

    untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik (Charles Lindblom 1986).

    Tahap-tahap kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan William Dunn (1998)

    meliputi:

    Penyusunan agenda Pejabat yang dipilih atau diangkat

    menempatkan masalah pada agenda publik

    Formulasi kebijakan Para pembuat kebijakan membahas masalah

    dan merumuskan alternatif pemecahannya.

    Adopsi Kebijakan Salah satu alternatif kebijakan diadopsi atau

    disahkan dengan dukungan dari mayoritas

    legislative, konsensus antara direktur

    lembaga atau keputusan pengadilan.

    Implementasi kebijakan Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

    oleh unit-unit administrasi yang

    memobilisasikan sumberdaya financial dan

    manusia.

    Penilaian kebijakan Kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau

    dievaluasi untuk melihat sejauh mana

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 5 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    kebijakan yang dibuat telah mampu

    memecahkan masalah.

    Beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap kebijakan dengan urutan yang

    berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan bukan merupakan tahap

    akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap

    perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan (Budi Winarno).

    Proses kebijakan publik sebagaimana tercantum dalam Permenpan 2007, terdiri

    dari empat tahap, dan tahap yang terakhir adalah tahap revisi kebijakan publik.

    Pembagian atas tahap-tahap dalam proses kebijakan publik dapat

    disederhanakan menjadi tiga tahap atau tiga bagian proses, yakni: (1) formulasi

    kebijakan publik, (2) implementasi kebijakan publik, dan (3) evaluasi kebijakan

    publik.

    7. Jenis Kebijakan Publik.

    Menurut Andersen terdapat beberapa kategorisasi kebijakan publik (dalam Irfan

    Islamy 1992) yakni:

    1. Substantive & procedural policies.

    i. Kebijakan substantif adalah kebijakan tentang bidang tertentu, seperti

    kebijakan luar negeri atau kebijakan pendidikan.

    ii. Kebijakan prosedural adalah kebijakan tentang pihak-pihak yang terlibat

    dalam perumusan kebijakan serta cara perumusan kebijakan itu

    dilaksanakan. Contoh: prosedur pembuatan Perda tentang Pajak

    Reklame.

    2. Distributif & Regulatif.

    i. Kebijakan distributif adalah kebijakan tentang pemberian pelayanan atau

    keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk. Contoh: kebijakan

    pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.

    ii. Kebijakan regulatif adalah kebijakan tentang pengenaan pembatasan

    atau larangan bagi seseorang atau sekelompok orang. Contoh: kebijakan

    tentang pembatasan penjualan obat-obat jenis tertentu.

    3. Redistributif & Self-regulatory.

    i. Kebijakan redistributif adalah kebijakan untuk memindahkan

    pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak dari kelas

    atau kelompok penduduk. Contoh: kebijakan landreform.

    ii. Kebijakan self-regulatory adalah kebijakan tentang pembatasan atau

    pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok

    orang. Kebijakan harga eceran BBM.

    4. Material & Simbolik.

    i. Kebijakan material adalah kebijakan tentang pengalokasian atau

    penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 6 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban (kerugian-

    kerugian) bagi yang harus mengalokasikannya. Contoh: kebijakan

    tentang kewajiban para majikan untuk membayar upah minimum kepada

    para buruhnya.

    ii. Kebijakan simbolik adalah kebijakan yang bersifat tidak memaksa, karena

    kebijakan itu akan memberikan keutungan atau kerugian yang

    dampaknya kecil bagi masyarakat. Contoh: kebijakan iuran televisi.

    5. Collective goods & private goods.

    i. Kebijakan collective goods adalah kebijakan tentang penyediaan barang-

    barang dan pelayanan-pelayanan keperluan orang banyak. Contoh:

    Kebijakan tentang pengadaan sembilan barang kebutuhan pokok

    manusia.

    ii. Kebijakan private goods adalah kebijakan tentang penyediaan barang-

    barang dan pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perseorangan

    yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus

    membayar biaya tertentu. Contoh: kebijakan tentang pembangunan hotel

    dan restoran.

    6. Liberal & conservative.

    i. Kebijakan liberal adalah kebijakan untuk mengadakan perubahan sosial

    yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Contoh:

    kebijakan untuk meningkatkan program kesejahteraan sosial.

    ii. Kebijakan Konservatif adalah kebijakan untuk tidak mengadakan

    perubahan sosial atau memperlambat perubahan sosial .

    DOMAIN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

    8. Domain studi kebijakan publik meliputi:

    1. Proses kebijakan publik.

    2. Kebijakan substantif, seperti kebijakan pertanahan, kebijakan pertahanan,

    kebijakan hukum, dan kebijakan pendidikan.

    3. Dampak kebijakan publik.

    Pelaku studi kebijakan publik (analisis kebijakan publik):

    1. Mereka yang tidak terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan

    publik. Kelompok ini melihat analisis kebijakan publik sebagai alat untuk

    menyeleksi kebijakan-kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    2. Para perumus kebijakan publik. Analisis kebijakan publik dipandang sebagai

    cara atau alat untuk menambah kemampuan untuk membuat kebijakan

    publik yang baik.

    3. Ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijakan publik. Minat mereka yang

    paling utama adalag adalah mengembangkan kebijakan publik sebagai

    cabang ilmu walaupun mereka juga mengajukan saran-saran bagi para

    perumus kebijakan publik.

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 7 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    Fokus analisis kebijakan publik:

    a. Mengenai penjelasan kebijakan publik bukan mengenai anjuran kebijakan

    publik yang pantas.

    b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik

    diselidiki dengan teliti dengan menggunakan metode ilmiah.

    c. Mengembangkan teori-teori umum tentang kebijakan publik dan

    pembentukannya yang dapat diandalkan, sehingga dapat diterapkan

    terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan publik yang

    berbeda (Budi Winarno2002).

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM

    9. Pengertian hukum amatlah beragam. Lazimnya hukum dimengerti sebagai

    sekumpulan peraturan. Peraturan itu ada yang mengartikan sebagai perintah

    pihak yang berkuasa. Hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh Negara.

    Pendapat lain mengemukakan, hukum sebagai peraturan atau norma-norma

    tidak selalu berarti bersifat resmi, seperti kebiasaan atau pola-pola perilaku yang

    aktual. Pemahaman lain tentang hukum adalah bahwa hukum tidak hanya

    seperangkat kaidah atau norma hukum, melainkan mencakup pula struktur atau

    kelembagaan dan proses, sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmaja.

    Dalam persfektif ini, dapat pula memahami hukum dalam konteks sistem hukum.

    Pemahaman mengenai hukum diperlukan untuk memaknai hukum dalam

    konteks kebijakan publik.

    10. Lawrence M. Friedman (1984, 2009), sistem hukum adalah kumpulan dari sub-

    sistem:

    1. Struktur hukum.

    Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.

    Struktur sebuah system adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk

    permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras

    yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.

    Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah

    para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi

    berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait

    dengan berbegai jenis pengadilan (Lawrence M. Friedman, 2009).

    2. Substansi hukum.

    Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

    mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. H.L.A. Hart berpendapat

    bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-

    peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan

    primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-

    norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma

    ini – bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 8 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    memberlakukannya, dan lain-lain. Tentu saja, baik peraturan primer maupun

    peraturan sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum

    (Lawrence M. Friedman, 2009).

    3. Budaya hukum.

    Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum – merusak di

    sini, memperbarui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih

    bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak;

    mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan

    apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tiada istilah

    lain, sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagian dinamakan kultur hukum.

    Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.

    Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum –

    adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir – yang mengarahkan

    kekuatan-kekuatan social menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara

    tertentu. Secara garis besar istilah tersebut menggambarkan sikap-sikap

    mengenai hukum (Lawrence M. Friedman, 2009).

    11. Mochtar Kusumaatmadja (1986), pengertian hukum yang memadai harus tidak

    hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas

    yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup

    lembaga (institutions) dan proses (processes) yang diperlukan untuk

    mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

    Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, memuat tiga unsur:

    1. kaidah dan azas-azas yang mengatur.

    2. lembaga (institutions).

    3. proses (processes).

    12. Pengertian hukum tersebut memuat tiga unsur:

    1. Perangkat kaidah dan asas-asas.

    Pengertian hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang

    mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, merupakan pengertian

    tradisional dari hukum. Kaidah hukum merupakan patokan berperilaku yang

    mempunyai akibat hukum. Asas-asas hukum merupakan pemikiran yang

    melandasi kaidah hukum.

    2. Lembaga.

    Istilah ”lembaga” atau lembaga hukum (legal institution) mempunyai dua

    makna. Pertama, himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku

    mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (Muslan Abdurrahman 2009),

    seperti lembaga perkawinan, lembaga pengangkatan anak. Lembaga

    perkawinan dapat dimaknai sebagai himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan

    pola perilaku mengenai perkawinan. Kedua, lembaga dalam pengertian

    struktur, mengacu pada Lawrence M. Friedman (2009), yang merupakan

    salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 9 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh

    institusional dari sistem, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar

    proses mengalir dalam batas-batasnya (Lawrence M. Friedman 2009).

    Yang dimaksud ”lembaga” dalam pengertian hukum dari Mochtar

    Kusumaatmaja (dapat ditafsirkan-) adalah lembaga dalam pengertian struktur

    hukum, seperti lembaga penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, dan

    pengadilan.

    3. Proses.

    Menunjuk pada tahapan melakukan suatu perbuatan. Proses hukum

    menunjuk pada tahapan perbuatan mewujudkan hukum dalam kenyataan;

    proses mewujudkan asas dan kaidah hukum oleh lembaga penegak hukum di

    dalam kehidupan nyata.

    13. Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam “kaidah dan azas-azas yang

    mengatur” atau “substansi hukum”. Dalam pengertian asas hukum adalah ratio

    legis dari suatu kaidah hukum yang dituangkan dalam aturan hukum.

    Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan secara otentik dapat

    dicermati:

    1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan (lihat UU No. 10 Tahun 2004,

    Pasal 1 angka 1).

    2. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (lihat UU 10/2004, Pasal

    7).

    3. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan (lihat UU 10/2004, Pasal 8–

    Pasal 14).

    14. Jenis peraturan lainnya, selain peraturan perundang-undangan, adalah peraturan

    kebijakan. Peraturan kebijakan adalah peraturan yang memuat petunjuk tentang

    bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan

    kewenangan pemerintahan yang “tidak terikat” terhadap setiap orang. Dimaksud

    dengan menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang “tidak terikat”

    adalah tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan (lihat A.

    Hamid S. Attamimi, 1993).

    15. Konsep hukum: Etatis dan Pluralisme (Tim HuMa, ed., 2005).

    1. Etatis (Sentralisme Hukum), mengklaim hukum negara adalah satu-satunya

    aturan normatif yang sungguh-sungguh bisa disebut sebagai hukum.

    Persfektif kaum etatis didasarkan pada teori modernitas yang menarik garis

    batas yang tegas antara zaman modern dengan zaman pra-modern. Zaman

    modern dimulai dengan didirikannya negara-negara yang berdasarkan

    sistem hukum nasional.

    2. Pluralisme Hukum, adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena

    sosial. Oleh Griffiths dibedakan adanya dua macam pluralisme hukum:

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 10 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    1. Pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism), adalah bentuk lain

    dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme

    hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara

    hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara.

    2. Pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism), adalah semua

    sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam

    masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukan sistem hukum yang

    satu lebih tinggi dari yang lain.

    16. Soetandyo Wignjosoebroto (2008), sekurang-kurangnya ada 6 konsep tentang

    apa yang disebut “hukum”:

    1. Hukum sebagai ide tentang kebaikan dan keindahan (hukum yang berhakikat

    sebagai ide illahi);

    2. Hukum sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati berlaku

    universal;

    3. Hukum sebagai seluruh preskripsi yang dihasilkan oleh badan politik suatu

    kekuasaan nasional;

    4. Hukum yang terwujud dalam putusan hakim;

    5. Hukum dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat; dan

    6. Hukum sebagai manifestasi makna-makna simbplik para subjek yang

    berinteraksi.

    17. Soetandyo Wignjosoebroto (2009), menyederhanakan urutannya menjadi:

    1. Hukum yang dikonsepkan sebagai Asas Keadilan dalam Sistem Moral, yang

    Illahi dan/atau yang secara Kodrati Berlaku Universal;

    2. Hukum Modern yang dikonsepkan sebagai Hukum Nasional yang Positif,

    yang berupa Hukum Undang-Undang yang hadir in Abstracto dan Amar-

    amar Putusan Hakim yang hadir in Concreto;

    3. Hukum dalam manifestasinya sebagai Pola Perilaku yang Teramati dalam

    Kehidupan Masyarakat; dan

    4. Hukum sebagaimana dimaknakan oleh Para Subjek Pemakainya dalam

    Proses (Inter-) Akasi (antar-) Mereka.

    18. Memahami hukum dari sudut-pandang validitas hukum.

    Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch

    mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya

    dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk

    memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar

    dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum.

    Satjipto Rahardjo menggambarkan dalam ragaan sebagai berikut:

    Ragaan 1: Keterhubungan Nilai-nilai Dasar Hukum dan Kesahan Berlakunya

    Hukum

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 11 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    Sumber: Satjipto Rahardjo, 2000: 20.

    Validitas norma hukum dari Radbruch, sebagaimana dipaparkan baik oleh

    Satjipto Rahardjo maupun W. Friedman, adalah dalam pengertian kualitas

    hukum atau dunia seharusnya” (das sollen). Pada intinya, pandangan ini adalah

    bahwa hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum

    mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya

    hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis

    supaya hukum mencerminkan nilai kepastian hukum. Hal ini dapat digambarkan

    dalam ragaan sebagai berikut (lihat juga Bagir Manan 1992).

    Ragaan 2: Validitas Hukum secara Filsafati, Sosiologis, dan Yuridis

    Sumber: disusun berdasarkan uraian Satjipto Rahardjo dan W. Friedmann

    19. Proses Hukum.

    Mengenai bagaimana fungsi hukum untuk mengatur kehidupan bersama itu

    dijalankan, yakni melalui proses:

    1. Pembuatan hukum. Dimaksud dengan istilah ini adalah pembuatan undang-

    undang. Tahapannya adalah:

    i. Tahap inisiasi, yakni muncul suatu gagasan dalam masyarakat.

    ii. Tahap sosio-politis, yakni pematangan dan penajaman gagasan.

    iii. Tahap yuridis, yakni penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan

    kemudian diundangkan.

    Validitas

    Hukum

    [Kesahan

    Berlaku

    Hukum]

    Sosiologis

    Yuridis

    ditaati karena mencerminkan keadilan

    ditaati karena mencerminkan kegunaan

    ditaati karena mencerminkan kepastian

    hukum

    Filsafati

    HUKUM

    Filsafati

    Sosiologis

    Yuridis

    Keadilan

    Kegunaan

    Kepastian

    Hukum

    Nilai-nilai Dasar dari Hukum Kesahan Berlaku Hukum

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 12 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    2. Pelaksanaan hukum (penegakan hukum). Dalam struktur ketatanegaraan

    modern, penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan

    dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering juga

    disebut birokrasi penegakan hukum.

    3. Peradilan. Ini bisa juga sebagai suatu macam penegakan hukum, karena

    aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan

    oleh badan pembuat hukum. Perbedaannya, komponen eksekutif

    menjalankan penegakan hukum dengan aktif, sedangkan peradilan

    menegakan hukum secara pasif, yakni harus menunggu datangnya pihak-

    pihak yang membutuhkan jasa peradilan – datang dengan membawa

    persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan (Satjipto

    Rahardjo 2000).

    20. Dengan ungkapan lain, proses hukum meliputi:

    1. kegiatan pembuatan hukum (law making).

    2. kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating).

    3. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau kegiatan

    penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement) (Jimly Asshiddiqie

    2006).

    21. Berdasarkan pemahaman proses tersebut, dapat diungkapkan kembali, proses

    hukum terdiri dari tiga tahap berikut:

    1. Tahapan gagasan.

    Muncul suatu gagasan dalam masyarakat kemudian dilakukan pematangan

    dan penajaman gagasan. Dalam konteks proses kebijakan publik tahapan ini

    merupakan penyusunan agenda kebijakan.

    2. Tahap penormaan.

    Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

    Dalam konteks proses kebijakan publik tahapan ini merupakan formulasi dan

    adopsi kebijakan.

    3. Tahap pelaksanaan norma.

    Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, baik oleh komponen eksekutif

    maupun oleh komponen yudisial melalui proses peradilan. Dalam konteks

    proses kebijakan publik tahapan ini merupakan implementasi dan evaluasi

    kebijakan.

    22. Tiga jenis putusan hukum, yaitu (Jimly Asshiddiqie 2005):

    a. Bentuk peraturan yang berisi materi aturan sebagai hasil kegiatan

    pengaturan terhadap kepentingan umum (regels). Biasanya bentuk seperti

    inilah yang tepat disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

    b. Bentuk keputusan-keputusan pejabat-pejabat administrasi negara berupa

    keputusan (beschikkingen) yang tidak bersifat mengatur, tetapi mengandung

    konsekwensi hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Inilah yang biasa

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 13 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    disebut dengan surat-surat keputusan, misalnya mulai dari Keputusan

    Presiden sampai Keputusan Bupati ataupun Walikota.

    c. Bentuk putusan hakim yang biasa disebut vonis ataupun putusan-putusan

    arbitrase yang apabila telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap (in

    kracht) wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya putusan

    Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri,

    atau putusan badan peradilan lainnya.

    23. Fungsi Hukum (Satjipto Rahardjo 1979):

    1. Hukum sebagai pengendalian social (social control).

    2. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

    24. Salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara aktif dan sadar

    untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ini menyebabkan hukum modern menjadi

    begitu instrumental sifatnya dengan asumsinya, bahwa kehidupan sosial itu bisa

    dibentuk oleh kemauan sosial tertentu, seperti kemauan sosial dari golongan elit

    dalam masyarakat.

    Dalam fungsi hukum yang bersifat instrumental ini, maka setiap kebijakan yang

    ingin dilaksanakan harus melalui bentuk peraturan perundang-undangan. Tanpa

    prosedur yang demikian itu kesahan dari tindakan pemerintah an Negara pun

    dipertanyakan. Dalam konteks ini dibicarakan kemampuan hukum untuk dipakai

    sebagai alat melakukan social engineering, batas-batas kemampuan hukum, dan

    sebangsanya (Satjipto Rahardjo 2000).

    25. Langkah yang dapat diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai

    dari identifikasi problem sampai pemecahannya, yaitu:

    1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali

    dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari

    penggarapan tersebut.

    2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk menentukan

    nilai-nilai yang dipilih.

    3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa

    dilaksanakan.

    4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya (Satjipto

    Rahardjo 2000).

    26. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering) berasal

    dari aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence), sebagaimana yang

    dikembangkan oleh Roscoe Pound di Amerika Serikat, di Indonesia dimodifikasi

    oleh Mochtar Kusumaatmadja (1986) menjadi hukum sebagai sarana

    pembaharuan masyarakat, dengan tekanan pada pembaharuan peraturan

    perundang-undangan – bukan keputusan pengadilan – dalam rangka

    memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

    27. Hukum sebagai wadah kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai yang

    dapat dipaksakan secara sah kepada masyarakat. Pembentukannya tidak saja

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 14 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    berorientasi kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan (pendalaman

    pada Dennis F. Thompson, 2002. Wahyudi Kumorotomo, 2007).

    PEMAHAMAN DASAR TENTANG

    KORELASI HUKUM DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK

    28. Sumber pembuatan kebijakan publik adalah bersumberkan pada:

    1. Bahan yang harus dijadikan dasar atau patokan.

    Bahan yang harus dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik adalah

    berbagai keputusan atu produk hukum yang mempunyai status hukum atau

    hierarki keputusan atau kebijakan yang lebih tinggi).

    2. Bahan yang perlu mendapat pertimbangan.

    Bahan yang perlu mendapat pertimbangan adalah berbagai data, informasi,

    ataupun pemikiran dan saran, yang bersifat obyektif yang datang dari

    berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar organisasi pemerintah

    (Mustopadidjaya 1988).

    29. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat

    memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan

    berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka

    pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa,

    mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan

    hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

    berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka

    pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (policy executing), hukum juga harus

    difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang

    mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan

    penyelenggaraan Negara (Jimly Asshiddiqie 2010).

    30. Dalam kenyataan praktik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan (policy

    making) maupun dalam konteks pelaksanaan kebijakan (policy executing),

    masih terlihat adanya gejala anomi dan anomali yang belum dapat diselesaikan

    dengan baik selama 11 tahun pasca reformasi ini. Dari segi sistem norma,

    perubahan-perubahan telah terjadi dimulai dari norma-norma dasar dalam

    konstitusi negara yang mengalami perubahan mendasar. Dari segi materinya

    dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan 300 persen dari

    isi aslinya sebagaimana diwarisi dari tahun 1945. Sebagai akibat lanjutannya

    maka keseluruhan sistem norma hukum sebagaimana tercermin dalam pelbagai

    peraturan perundang-undangan harus pula diubah dan diperbarui (Jimly

    Asshiddiqie 2010).

    31. Fungsi hukum modern menunjukkan keterkaitannya dengan instrumen kebijakan

    publik. Ini dapat dicermati dari pendapat Satjipto Rahardjo (1979), fungsi yang

    pada dasarnya dijalankan oleh hukum modern adalah “ia tidak sekedar

    merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat,

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 15 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    melainkan diusahakan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan

    yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru

    atau merubah sesuatu yang sudah ada”.

    32. Dalam kebijakan yang dibuat oleh negara –kebijakan publik– terdapat tujuan-

    tujuan. Untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut diperlukan instrumen

    atau sarana. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Hoogerwerf (19834), bahwa

    sarana dapat diuraikan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan atau dapat

    dipergunakan oleh seorang aktor untuk memperlancar terwujudnya tujuan atau

    tujuan-tujuannya. B.G. Peters mengidentifikasi beberapa tipe instrumen

    kebijakan, yakni: hukum/undang-undang; pelayanan, uang; pajak; instrumen

    ekonomi; suasi (dalam Wayne Parsons, 2005).

    33. Ada dua alasan dalam kenyataan dunia politik, pejabat pemerintah harus selalu

    menerjemahkan kebijakan dalam hukum: menetapkan kebijakan dalam bentuk

    undang-undang, yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku

    masyarakat serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi

    masyarakat, tetapi juga terhadap pemerintah sendiri yang berkepentingan

    menjaga legitimasinya, yakni:

    1. Kebutuhan untuk memerintah. Tanpa undang-undang pemerintah tidak

    dapat menjalankan roda pemerintahan. Di manapun, dengan upaya

    beberapa pembuat kebijakan maka pemerintah memberlakukan aturan untuk

    mengawasi perilaku pegawai pemerintah dan warga Negara pada umumnya.

    Undang-undang juga dibutuhkan, ketika pemerintah bermaksud

    meningkatkan pembangunan, dan untuk itu harus mengubah pola pikir serta

    perilaku yang cendrung menghambat jalannya proses pembangunan. Karena

    itu, harus merumuskan dan melaksanakan peraturan yang menjadi acuan

    suatu pola perilaku yan diinginkan.

    2. Tuntutan akan legitimasi. Kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk

    undang-undang memberikan pemerintah suatu legitimasi. Dengan memiliki

    legitimasi yang sah dari para pejabat dan warga Negara, maka diharapkan

    akan mampu mempengaruhi para pelaku untuk mengubah perilaku yang

    bertentangan yang dapat menghambat jalannya proses pembangunan (Ann

    Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001).

    34. Isu hukum dan kebijakan publik:

    1. Sumber hukum kebijakan publik: Hukum sebagai sumber dan dasar yang

    harus melandasi kebijakan publik.

    2. Hukum merupakan instrumen kebijakan publik.

    3. Bentuk hukum kebijakan publik: bentuk hukum formulasi kebijakan publik,

    bentuk hukum implementasi kebijakan publik, dan bentuk hukum evaluasi

    kebijakan publik.

    4. Sistem kebijakan publik dan sistem hukum.

    5. Strata kebijakan publik dan hierarki peraturan perundang-undangan.

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 16 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    6. Hukum berorientasi kebijakan publik.

    7. Pendekatan (proses-) kebijakan publik dalam proses hukum: pendekatan

    formulasi kebijakan publik dalam pembentukan hukum (pembentukan

    peraturan perundang-undangan) dan pendekatan implementasi kebijakan

    publik dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

    8. Sistem nilai dalam kebijakan publik.

    9. Etika kebijakan publik atau kebijakan publik dalam persfektif etika hukum.

    LINGKUP STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    35. Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik.

    36. Kerangka Hukum Kebijakan Publik.

    1. Sumber Hukum Kebijakan Publik.

    2. Bentuk Hukum Kebijakan Publik.

    3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Strata Kebijakan Publik.

    4. Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik.

    37. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik.

    1. Fungsi Hukum Modern.

    2. Tujuan dan Sarana Kebijakan Publik.

    3. Keterbatasan Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik.

    4. Peraturan Perundang-undangan sebagai Instrumen Kebijakan Publik.

    5. Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Kebijakan Publik.

    38. Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.

    1. Memahami Proses dan Model dalam Pembuatan Kebijakan Publik.

    2. Memahami Metode Pembuatan Peraturan dan Kebijakan Publik.

    a. Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis/RIA).

    b. Metode Pemecahan Masalah dan ROCCIPI.

    3. Penyusunan Agenda Kebijakan Publik dalam Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan.

    4. Perumusan Alternatif Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

    undangan.

    5. Adopsi Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    6. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan.

    39. Etika Kebijakan Publik (Sistem Nilai dalam Kebijakan Publik).

    1. Etika dan Moralitas.

    2. Moral sebagai Sebuah Sistem Nilai.

    3. Relevansi Nilai dengan Kebijakan Publik.

    4. Nilai Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Publik.

    5. Etika Legislatif.

    PANDUAN TUGAS

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 17 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    40. Analisis Hukum atas Isu Kebijakan Publik.

    Analisis berkenaan dengan:

    1. aspek substansi.

    a. tujuan: yang tersembunyi dan yang tampak, sarana untuk mewujudkan

    tujuan?

    b. kejelasan rumusan?

    c. ……..

    2. aspek institusi.

    a. dibentuk oleh yang institusi yang berwenang?

    b. penentuan institusi dan kewenangannya untuk mengimplementasikan

    kebijakan?

    c. … ?

    3. aspek proses.

    a. kebijakan dibentuk melalui proses yang sah?

    b. penentuan proses untuk mengimplementasikan kebijakan?

    c. … ?

    41. Analisis Kebijakan Publik atas Isu Hukum.

    Analisis berkenaan dengan:

    1. penyusunan agenda kebijakan?

    2. perumusan alternatif kebijakan?

    3. adopsi kebijakan?

    4. strategi implementasi kebijakan?

    5. ……?

    DAFTAR PUSTAKA

    Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan

    Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah

    Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, terjemahan, (Proyek

    ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2001).

    Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Penerbit Ind-Hill.Co,

    Jakarta, 1992).

    Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Penerbit Media Pressindo,

    Yogyakarta, 2002).

    Charles E. Lindblom, Proses Penetapan Kebijaksanaan, terjemahan, (Penerbit

    Erlangga, Jakarta, 1986).

    Dennis F. Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, terjemahan, (Yayasan Obor

    Indonesia, Jakarta, 2002).

    Fiedmann, W., Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan

    (Susunan II), terjemahan, (Penerbit CV Rajawali. Jakarta, 1990).

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 18 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    Hamid S. Attamimi, A., “Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan

    Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”, Pidato Purna Bakti Guru Besar

    Tetap, (Depok: Kampus Baru UI, 1993).

    Hoogerwerf, A., “Isi dan Corak-Corak Kebijaksanaan”, dalam Hoogerwerf, A., ed.,

    Ilmu Pemerintahan, terjemahan, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983).

    Irfan Islami, M., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Bumi Aksara,

    Jakarta, 1992).

    Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara

    dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, (Pertemuan Nasional

    Ormas-Ormas Kristen Di Jakarta, 10 November 2005).

    …………, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Sekretariat Jenderal dan

    Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006).

    ….., “Negara Hukum Indonesia”, Ceramah Umum, (dalam rangka Pelantikan Dewan

    Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23

    Januari 2010).

    Lawrence M. Friedman, American Law An Introduntion, (New York-London: W.W.

    Norton & Company, 1984).

    ..., Sistem Hukum: Persfektif Ilmu Sosial, terjemahan, (Bandung: Penerbit Nusa

    Media, 2009).

    Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

    (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum

    Universitas Padjadjaran, 1986).

    MuslanAbdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press,

    Malang.

    Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

    Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi,

    Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan

    Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Riant Nugroho, Public Policy, (Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008).

    Soetandyo Wignjosoebroto, “Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan

    Metode Penelitiannya”, dalamSri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, eds.,

    Butir-butir Pemikiran dalam Hukukm: Memperingati 70 Tahun Prof.Dr. B. Arief

    Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

    …………, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam

    Sulistyowati Irianto dan Shidarta, eds., Metode Penelitian Hukum: Konstelasi

    dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

    Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Penerbit Alumni, Bandung, 1979).

    ……., Ilmu Hukum, (Alumni, Bandung, 2000).

    Tim HuMa, ed., Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta:

    Penerbit HuMa, 2005).

  • PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Page | 19 | Marhaendra Wija Atmaja |2013|

    Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (RajaGrafindo Persada, Jakarta,

    2007).

    Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,

    terjemahan, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2005).

    William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan, (Gadjah Mada

    University Press, Yogyakarta, 2000).