paper kebijakan publik

of 50/50
CHAPTER I BAB I PENDAHULUAN 1.1 Background Of The Country Choose (Latar Belakang Memilih New Zealand) New Zealand (Selandia Baru) mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 26 September 1907. Meskipun Statuta Westminster tahun 1931 menjamin persamaan status seluruh anggota Persemakmuran, kebebasan kebijakan luar negeri Selandia Baru dimulai pada tahun 1935, ketika pemerintah dari Partai buruh Membuat traktat dan pertukaran perwakilan diplomatik. Di tahun 1943 pemerintah mengukuh layanan tetap luar negerinya. Di tahun 1947, Selandia Baru bergabung dengan Australia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat untuk membentuk South Pasific Commission, sebuah badan regional yang bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan kawasan Pasifik. Selandia Baru pernah menjadi pemimpinnya. Di tahun 1971, Selandia Baru bergabung dengan negara-negara merdeka di Pasifi Selatan untuk membentuk South Pasific Forum (Saat ini dikenal dengan Pasific Island Forum), yang bertemu setiap satu tahun sekali dalam tingkat “kepala pemerintahan”. Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 1

Post on 08-Dec-2014

175 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebijakan Publik New Zealand

TRANSCRIPT

CHAPTER I BAB I PENDAHULUAN1.1 Background Of The Country Choose (Latar Belakang Memilih New Zealand) New Zealand (Selandia Baru) mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 26 September 1907. Meskipun Statuta Westminster tahun 1931 menjamin persamaan status seluruh anggota Persemakmuran, kebebasan kebijakan luar negeri Selandia Baru dimulai pada tahun 1935, ketika pemerintah dari Partai buruh Membuat traktat dan pertukaran perwakilan diplomatik. Di tahun 1943 pemerintah mengukuh layanan tetap luar negerinya. Di tahun 1947, Selandia Baru bergabung dengan Australia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat untuk membentuk South Pasific Commission, sebuah badan regional yang bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan kawasan Pasifik. Selandia Baru pernah menjadi pemimpinnya. Di tahun 1971, Selandia Baru bergabung dengan negara-negara merdeka di Pasifi Selatan untuk membentuk South Pasific Forum (Saat ini dikenal dengan Pasific Island Forum), yang bertemu setiap satu tahun sekali dalam tingkat kepala pemerintahan. Perekonomian negara Selandia Baru bertumpu pada perdagangan hasil laut sejak abad ke-19, ketika bangsa Eropa membuat koloni di pulau itu. Kebanyakan dari infrastruktur negara dikembangkan dengan menggunakan modal dari luar negeri. Barang-barang impor dan pinjaman luar negeri dibayar dari hasil ekspor daging dan mentega beku. Pada awal tahun 1970-an Selandia Baru mengalami kemerosotan perekonomian yang sangat drastis, keadaan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang berakibat pada berkurangnya permintaan dunia terhadap barang-barang primer Selandia Baru dan tersendatnya akses Selandia Baru ke dalam pasar Inggris setelah terbentuknya Uni Eropa. Beberapa faktor lain seperti krisis minyak juga turut mempengaruhi kelangsungan perekonomian Selandia Baru yang selama beberapa periode sebelum tahun 1973 sempat mencapai tingkat kehidupan standar seperti Australia dan Eropa barat. Akan tetapi seluruhEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 1

pencapaian tersebut kemudian tersendat berlarut-larut dalam krisis ekonomi. Di saat standar hidup Selandia tertinggal dibelakang Australia dan Eropa Barat, negara ini kemudian pada tahun 1982 dalam survey yang dilakukan oleh Bank Dunia, berada pada tingkat pendapatan per-kapita terendah diseluruh negara-negara berkembang. Pada petengahan tahun 1980-an pemerintah berinisiatif membuat program untuk melakukan perubahan struktur ekonomi untuk dapat bersaing di dalam pasar bebas, akan tetapi perubahan ini tidak seluruhnya berhasil dalam upaya pemerintah Selandia Baru untuk mengubah keadaan perekonomian menjadi lebih baik. Dalam kenyataannya, beberapa sektor ekonomi tidak dapat bersaing dengan negara lain yang tenaga kerjanya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Industri kendaraan bermotor dihapuskan, sementara itu banyak industri pakaian dan sepatu yang memindahkan daerah operasional mereka ke negara yang tenaga kerjanya lebih murah. Perubahan ini juga berakibat pada kehidupan sosial yang memicu meningkatnya tingkat pengangguran di negara ini. Sejak tahun 1984, pemerintah Selandia Baru berhasil melakukan restrukturisasi makroekonomi utama, yang kemudian merubah negara ini dari negara yang sangat proteksionis menjadi negara dengan ekonomi liberalis. Perubahan-perubahan ini dikenal sebagai Rogernomics dan Ruthanasia, yang berasal dari nama dua menteri keuangannya Roger Douglas dan Ruth Richardson. Pertanian dan perkebunan sangatlah penting dalam kegiatan perekonomian Selandia Baru, akan tetapi kegiatan agrikultur ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah karena perubahan sistem dan peraturan perekonomian pada tahun 1980an. Selain itu, ikan dan hasil laut lainnya merupakan salah satu hasil ekspor Selandia Baru meskipun hasil dari sektor ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan perekonomian negara. Hal yang paling penting dalam kegiatan perekonomian dan merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi berkembangnya perekonomian Selandia Baru adalah bidang layanan jasa, layanan jasa ini sangat berperan dalam peningkatan GDP dan pengurangan tingkat pengangguran di negara ini. Layanan jasa ini mencakup bidang pariwisata, transportasi, pendidikan, kesehatan, konsultan bisnis, dan juga dalam bidang perbankan.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 2

Pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam bidang pelayanan jasa ini, 10 persen dari pekerjaan yang ada di Selandia Baru ialah di bidang industri pariwisata. Hasil tambangnya tidak besar, namun kaya dengan sumber alam hutan. Industrinya terutama terdiri dari pengolahan produk pertanian, hutan dan peternakan. Hasil-hasil ini kemudian diekspor. Industrialisasi pertanian di Selandia Baru sudah terealisasi. Komoditi pertanian terutama adalah gandum dan buahbuahan. Bahan pangan tak swasembada, perlu diimpor dari Australia. Usaha peternakannya yang sangat maju merupakan dasar perekonomian. Produk susu dan daging adalah produk ekspor yang paling utama. Volume ekspor bulu domba Selandia Baru menempati urutan pertama di dunia, dengan mencapai 25 persen. Selandia Baru juga kaya dengan hasil perikanan, dan merupakan zona ekonomi khusus nomor empat di dunia. Lingkungannya segar, iklimnya nyaman, pemandangannya indah, dan obyek pariwisatanya tersebar di seluruh negeri. Target ekonomi pemerintah saat ini terpusat pada upaya untuk mendapatkan perjanjian perdagangan bebas dan pembangunan pengetahuan ekonomi. Di tahun 2004, pemerintah Selandia Baru mulai mendiskusikan perjanjian perdagangan bebas dengan China. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Selandia Baru adalah defisit akun yang mencapai 8,2 % dari GDP, lambatnya perkembangan di sektor ekspor non-komoditas dan perkembangan produktivitas buruh. Dari uraian diatas Selandia baru merupakan Negara kecil yang sangat berpotensial sekali. Mereka bisa memakmurkan rakyatnya dengan caranya sendiri. Bahkan menjadi contoh bagi Negara-negara lain di dunia. Maka dari itu penulis memilih Selandia baru sebagai Negara dalam pembuatan paper ini.

1.2 Background Of The Case Study Choose (Latar Belakang Memilih Welfare State (Kebijakan Kesejahteraan Sosial))

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, danEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 3

kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk mrmbantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kualitas hidup itu meliputi pelayanan-pelayanan sosial bagi individu-individu dan keluarga-keluarga juga usaha-usaha untuk memperkuat atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial. Welfare policy atau welfare state merupakan suatu bentuk kebijakan public dimana pemerintahan berperan menyediakan jaminan kesejahteraan social ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan social (social policy) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya- upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan social (sosial protection) yang mencakup jaminan social (naik berbentuk bantuan social dan asuransi sosial), maupun jaarrngan penngaman social (social safety nets). Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran. Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS pada abad 19 yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawiPage 4

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

(compassionate capitalism). Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme. Hingga saat ini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yakni: Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara. Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contributions), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta. Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu mengiur. Selandia Baru memang tidak menganut model ideal negara kesejahteraan seperti di negara-negara Skandinavia. Tetapi, penerapan negara kesejahteraan di negara ini terbilang maju diantara negara lain yang menganut model residual. Yang unik, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi ekonomiEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 5

kapitalisme. Sistem jaminan sosial, pelayanan sosial dan bantuan sosial (income support), misalnya, merupakan bagian dari strategi ekonomi neo liberal dan kebijakan sosial yang terus dikembangkan selama bertahun-tahun.

1.3 Main Case Study (Kasus Utama yang Akan Dibahas) Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs). Analisis Masalah dan Kebutuhan Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah? Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting) (Dunn, 2003: 26). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 6

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubahubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda. 1.3.1 Implementasi Kebijakan Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy implemtation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 7

Pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Tahap Evaluasi Kebijakan kesejahteraan sosial di Selandia Baru meliputi : Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru. Penerapan negara kesejahteraan di Selandia Baru dimulai sejak tahun 1930, ketika negara ini mengalami krisis ekonomi luar biasa. Saat itu tingkat pengangguran sangat tinggi, kerusuhan memuncak dan kemiskinan menyebar di mana-mana. Kemudian sejarah mencatat, negara ini keluar dari krisis dan menjadi negara adil-makmur berkat keberanian Michael Joseph Savage, pemimpin partai buruh yang kemudian menjadi perdana menteri tahun 1935, menerapkan negara kesejahteraan yang masih dianut hingga kini. Sebagaimana diabadikan oleh Baset, Sinclair dan Stenson (1995:171): The main achievement of Savages government was to improve the lives of ordinary families. They did this so completely that NewEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 8

Zealanders changed their ideas about what an average level of comfort and security should be. Liberalisasi ekonomi dan mekanisme pasar bebas yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 1980 Selandia Baru menjalankan privatisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan. Namun negara ini tetap memiliki lembaga setingkat departemen (ministry of social welfare) yang mengatur urusan sosial. Anggaran untuk jaminan dan pelayanan sosial juga cukup besar, mencapai 36% dari seluruh total pengeluaran negara, melebihi anggaran untuk pendidikan, kesehatan maupun Hankam (Donald T. Brash, 1998). Setiap orang dapat memperoleh jaminan hari tua tanpa membedakan apakah ia pegawai negeri atau swasta. Orang cacat dan penganggur selain menerima social benefit sekitar NZ$400 setiap dua minggu (fortnightly), juga memperoleh pelatihan dalam pusat-pusat rehabilitasi sosial yang profesional.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 9

CHAPTER II BAB II PEMBAHASAN2.1 Brief Overview Of Policy Theory (Sekilas Tentang Teori Kesejahteraan Sosial) 2.1.1 Defenisi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang baik. Walter A. Friedlander, mengutarakan bahwa konsep dan istilah kesejahteraan sosial dalam pengertian program yang ilmiah baru saja dikembangkan sehubungan dengan masalah sosial dari pada masyarakat kita yang industrial. Kemiskinan, kesehatan yang buruk, penderitaan dan disorganisasi sosial telah ada dalam sejarah kehidupan umat manusia, namun masyarakat yang industrial dari abad ke 19 dan 20 ini menghadapi begitu banyak masalah social sehingga lembaga-lembaga insani yang sama seperti keluarga, ketetanggaan, gereja, dan masyarakat setempat tidak mampu lagi mengatasinya secara memadai. Berikut ini beberapa defenisi yang menjelaskan arti kesejahteraan sosial, W.A Friedlander mendefenisikan: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhankebutuhan keluarga dan masyarakat. Defenisi di atas menjelaskan: 1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau organized system yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 10

2. Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. 3. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial disebutkan pula : Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial tertentu saja. Bonnum Commune atau Kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang menyangkut keseluruhan syarat,sosial yang memungkinkan dan mempermudah manusia dalam memperkembangkan kepribadiannya secara sempurna 2.2 Policy Proces (Proses Kebijakan) Suatu kebijakan itu tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan proses yang tidak sederhana, proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut : a. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah. b. Penyusunan agenda (agenda setting) Merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. c. Perumusan kebijakan (policy formulation) Merupakan suatu tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijkan melalui organisasi perencanaan kebijkan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif. d. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) Melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, kongres. e. Implementasi kebijakan (policy implementation) Dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 11

Dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik). Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yaitu: a. Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mugkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. b. Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk keagenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. c. Adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. d. Implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 12

di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan bersaing e. Evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 2.3 Efficiency Ratio Of Policy (Effisensi Rasio Kebijakan) Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. 2.4 Analysis (Analisis) 2.4.1 Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas adalah That is, the greater the extent it which an organization`s goals areEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 13

met or surpassed, the greater its effectiveness (Semakin besar pencapaian tujuantujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuantujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa: Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran.Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 14

Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. 2.4.2 Kecukupan Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. 2.4.3 Perataan Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 15

mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu: Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu. Peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto ortimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (better off) tanpa membuat yang lain dirugikan (worse off). Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggotaanggota masyarakat yang dirugikan (worst off). (Dunn, 2003: 435-436) Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan.Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 16

Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik. 2.4.5 Responsivitas Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa: Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437). Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. 2.4.6 Ketepatan Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 17

pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis 2.5 Matrix Policy Matrix Content N o 1 2 3 4 Agenda setting Policy Formulating Policy Coordinanting Policy Implementing 5 6 7 8 9 1 0 Fact & real Proactive Easy coordinating Easy implementing Well setted Well formulated Well coordinated Well implemente d Well Condition Conclution

Policy Output & Problem solving Outcome Policy Burdening Policy Responsives Policy Efficiency Policy Effectives Policy Quickly Belong to

conditioned the Free Well responsive Well efficiened by Well effectived Well policed

people Quick response Efficiency Acceptable people Good policy

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 18

BAB III PENUTUP3.1 Fact Finding (Temuan Menarik) Selandia Baru menganut model Kesejateraan sosian residual. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta. Selandia Baru memang tidak menganut model ideal negara kesejahteraan seperti di negara-negara Skandinavia. Tetapi, penerapan negara kesejahteraan di negara ini terbilang maju diantara negara lain yang menganut model residual. Yang unik, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi ekonomi kapitalisme. Sistem jaminan sosial, pelayanan sosial dan bantuan sosial (income support), misalnya, merupakan bagian dari strategi ekonomi neo liberal dan kebijakan sosial yang terus dikembangkan selama bertahun-tahun. 3.2 Conclution (Kesimpulan) Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Ukuran efektivitas Kebijakan sosial di New Zealand merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. 3.3 Recommendation (Rekomendasi)

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 19

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial di New Zealand sudah berjalan secar baik. Dalam perumusan kebijakan pemerintah melibatkan masyarakat dan kebijakan tersebut juga diterima baik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu di New Zealand sangat sedikit sekali karena pemerintah berrhasil menjalankan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKAArthur G. Gedeian.1991.Organization Theory and Design. William N. Dunn.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Aditya Teguh. 2012.Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Online) http://blogs.unpad.ac.id/ , diakses pada hari Senin 26 Maret 2012 pukul 13.00 WIB Anonym.2012.Out Of Date Background New Zealand. (Online) http://www.state.gov/ , diakses pada hari Senin 26 Maret 2012 pukul 13.15 WIB Anonim.2012. gambar Tempat wisata di New Zealand. (Online) http://www.google.com, diakses pada hari Senin 2 April 2012 pukul 13.00 WIB Mohammed Ijal.2011.Welfare State. (Online) http://ijalmohammed.blogspot.com/ , diakses pada hari Selasa 27 Maret 2012 pukul 15.00 WIB Nando.2008.Diplomasi politik Luar Negeri Selandia Baru. (Online) http://newzeanando.wordpress.com/ , diakses pada hari Rabu 28 Maret 2012 pukul 10.00 WIB Suharto Edi. Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. (Online) http://www.policy.hu/ , diakses pada hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 10.00 WIB Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reservedEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 20

LAMPIRANDAFTAR TABEL New Zealand Facts and Figures Basic Facts Official name Capital Area New Zealand Wellington 270,534 sq km 104,454 sq mi

People Population Population growth Population growth rate 4,154,311 (2008 estimate)

0.91 percent (2008 estimate)

Projected population in 2025

4,672,537 (2025 estimate)

Projected population in 2050

4,842,397 (2050 estimate)

Population density

16 persons per sq km (2008 estimate) 40 persons per sq mi (2008 estimate)

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 21

Urban/rural distribution Share urban

86 percent (2005 estimate)

Share rural

14 percent (2005 estimate)

Largest cities, with population Auckland

404,658 (2006)

Wellington

370,100 (2005 estimate)

Christchurch

367,800 (2005 estimate)

Hamilton

185,100 (2005 estimate)

Dunedin

114,800 (2005 estimate)

Ethnic groups European

75 percent

Maori

15 percent

Pacific Islander

5 percent

Other (including Asian)

5 percent

LanguagesEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 22

English (official), Maori (official), Polynesian languages

Religious affiliations Protestant

24 percent

Anglican

21 percent

Roman Catholic

13 percent

Buddhist

1 percent

Nonreligious

13 percent

Other (including Jewish and Hindu)

28 percent

Health and Education Life expectancy Total 79.1 years (2008 estimate)

Female

82.2 years (2008 estimate)

Male

76.1 years (2008 estimate)

Infant mortality rate

6 deaths per 1,000 live births (2008 estimate)

Population per physician Population per hospital bed

449 people (2004) 164 people (2002)Page 23

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Literacy rate Total

99 percent (1995)

Female

Not available

Male

Not available

Education expenditure as a share of gross national product (GNP) Number of years of compulsory schooling Number of students per teacher, primary school Government Form of government Head of state

7.1 percent (2002-2003)

12 years (2002-2003) 18 students per teacher (2002-2003)

Parliamentary democracy Governor-general, representing the British monarch

Head of government Legislature

Prime minister Unicameral legislature

House of Representatives: 120 members

Voting qualifications

Universal at age 18

Constitution No written constitution; political system closely modeled on that of the United Kingdom.Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 24

Highest court Armed forces

Court of Appeal Army, Navy, Air Force

Total number of military personnel

8,660 (2004)

Military expenditures as a share of gross domestic product (GDP)

1.5 percent (2003)

First-level political divisions Economy Gross domestic product (GDP, in U.S.$) GDP per capita (U.S.$) GDP by economic sector Agriculture, forestry, fishing

12 regions and 4 unitary authorities

$105 billion (2006) $24,977 (2006)

9.4 percent (2001)

Industry

24.9 percent (2001)

Services

65.7 percent (2001)

Employment Number of workers

2,219,464 (2006)

Workforce share of economic sector Agriculture, forestry, fishing

7 percent (2005)

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 25

Industry

22 percent (2005)

Services

71 percent (2005)

Unemployment rate

3.9 percent (2004)

National budget (U.S.$) Total revenue

$41.35 billion (2006)

Total expenditure

$35.23 billion (2006)

Monetary unit 1 New Zealand dollar ($NZ), consisting of 100 cents

Agriculture Wool, barley, wheat, maize, oats, fruits and vegetables, livestock

Mining Coal, petroleum and natural gas, gold, iron ore, bentonite, silica sand

Manufacturing Meat and dairy products, paper and paper products, chemicals, metal products, machinery, clothing, lumber, motor vehicles, electrical machinery, refined petroleum, printed materials

Major exports Dairy products, wool, fish, meat, fruit and vegetables

Major imports Manufactured goods, heavy machinery, petroleum, chemicals, iron and steel, plasticEfficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 26

materials, textiles

Major trade partners for exports Australia, United States, Japan, United Kingdom, and South Korea

Major trade partners for imports Australia, United States, Japan, China, and Germany

Energy, Communications, and Transportation Electricity production Electricity from thermal sources 31.06 percent (2003 estimate)

Electricity from hydroelectric sources

59.14 percent (2003 estimate)

Electricity from nuclear sources

0 percent (2003 estimate)

Electricity from geothermal, solar, and wind 9.79 percent (2003 estimate) sources

Number of radios per 1,000 people Number of telephones per 1,000 people Number of televisions per 1,000 people

997 (1997) 422 (2005) 541 (2000 estimate)

Number of Internet hosts per 10,000 people 1,183 (2003) Daily newspaper circulation per 1,000 people 362 (2000) Number of motor vehicles per 1,000 people 701 (2004) Paved road as a share of total roads 64 percent (2003)

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 27

Sources Basic Facts and People sections Area data are from the statistical bureaus of individual countries. Population, population growth rate, and population projections are from the United States Census Bureau, International Programs Center, International Data Base (IDB) (www.census.gov). Urban and rural population data are from the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (UN), FAOSTAT database (www.fao.org). Largest cities population data and political divisions data are from the statistical bureaus of individual countries. Ethnic divisions and religion data are largely from the latest Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook and from various country censuses and reports. Language data are largely from the Ethnologue, Languages of the World, Summer Institute of Linguistics International (www.sil.org).

Health and Education section Life expectancy and infant mortality data are from the United States Census Bureau, International Programs Center, International database (IDB) (www.census.gov). Population per physician and population per hospital bed data are from the World Health Organization (WHO) (www.who.int). Education data are from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database (www.unesco.org).

Government section Government, independence, legislature, constitution, highest court, and voting qualifications data are largely from various government Web sites, the latest Europa World Yearbook, and the latest Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook. The armed forces data is from Military Balance.

Economy section Gross domestic product (GDP), GDP per capita, GDP by economic sectors, employment, and national budget data are from the World Bank database (www.worldbank.org). Monetary unit, agriculture, mining, manufacturing, exports,Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand Page 28

imports, and major trade partner information is from the statistical bureaus of individual countries, latest Europa World Yearbook, and various United Nations and International Monetary Fund (IMF) publications.

Energy, Communication, and Transportation section Electricity information is from the Energy Information Administration (EIA) database (www.eia.doe.gov). Radio, telephone, television, and newspaper information is from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database (www.unesco.org). Internet hosts, motor vehicles, and road data are from the World Bank database (www.worldbank.org).

Note Figures may not total 100 percent due to rounding.

.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 29

DAFTAR GAMBAR Panorama alam di New Zealand

Salah satu tempat wisata di New Zealand

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 30

Pertanian dan Peternakan di New Zealand

Salah satu hasil pertanian yang menjadi ciri khas dari New Zealand yaitu buah Kiwi.

Hasil Peternakan yang paling terkenal di New Zealand adalah daging sapi, domba dan Susu sapi.

Efficiency Ratio Of Public Policy In New Zealand

Page 31