PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GUNA

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF,

BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA

KOTA MAGELANG, 7 FEBRUARI 2020

Menjadi PemerintahanKelas Dunia

2

5VISI JOKOWI

TAHUN KEDEPAN

1

2

3

4

5

MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

MENGUNDANG INVESTASI SELUAS -LUASNYA

REFORMASI BIROKRASI

PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS & TEPAT SASARAN

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerjatinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

3 SASARAN

REFOR MASI B IRO KRASI

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

MENDORONG PELAKSANAAN

EVALUASI

1.REFORMASI BIROKRASI

2.ZONA INTEGRITAS3.AKUNTABILITAS KINERJA

Reformasi BirokrasiSekarang dan Kedepan

Sekarang Kedepan

01 Orientasi Formalitas Hasil

02 Ruang LingkupInstansi(K/L/P)

Instansi & Unit(K/L/P)+Unit

03 Leading Sector Kemenpan RB Melibatkan banyak instansi

MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”

Membangun masy

Jateng yang religius,

toleran dan guyup

untuk menjaga NKRI

01

Memperluas reformasi

birokrasi yg dinamis

serta memperluas

sasaran ke pem

Kab/Kota

02

Memperkuat kapasitas

ekonomi rakyat dan membuka

lapangan kerja untuk

mengurangi kemiskinan dan

pengangguran

03

Menjadikan rakyat Jateng

lebih sehat, lebih pintar,

lebih berbudaya dan

mencintai lingkungan

04

VISI

MISI

6

EVALUASI

REFORMASI

BIROKRASI

❑Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

9

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)Model PMPRB (MODEL 2.0)

KOMPONEN PENGUNGKIT REFORMASI BIROKRASI

Tatalaksana (5)

•Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Sumber Daya Manusia Aparatur (15)

•SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan (12)

•Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas (6)

•Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik (6)

•Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Mindset dan cultural Set Aparatur (5)

•Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Peraturan perundangan(5)

•Perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih

Penataan Organisasi (6)

• Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Indikator Manajemen Perubahan (1)

Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

• Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

Road Map RB

• Road Map telah disusun dan diformalkan

• Road Map telah mencakup 8 area perubahan

• Road Map telah mencakup "quick win"

• Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh anggota organisasi

• Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi

13

Indikator Manajemen Perubahan (2)

Pemantauan Dan Evaluasi RB

• PMPRB direncanakan dandiorganisasikan dengan baik

• Aktivitas PMPRB dikomunikasikandengan unit kerja

• Dilakukan pelatihan yang cukup bagiTim Asesor PMPRB

• Pelaksanaan PMPRB dilakukan olehAsesor

• koordinator asesor PMPRB mereviukertas kerja asesor sebelum menyusunkertas kerja instansi

• para asesor mencapai konsensussebelum menetapkan nilai PMPRB instansi.

• RATL telah dikomunikasikan dandilaksanakan

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

• Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

• Terdapat media komunikasi secarareguler untuk menyosialisasikantentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

• Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

Indikator Penataan PeraturanPerundang-undangan

Harmonisasi

• Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron.

• Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron

Sistem pengendalian dalampenyusunan peraturanperundang-undangan

• Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

• Dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator Penataan danPenguatan Organisasi

Evaluasi

• Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuranorganisasi

• evaluasi jenjang organisasi

• evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi

• evaluasi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkandalam satu kelompok

• evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

• evaluasi kesesuaian struktur organisasidengan kinerja yang akan dihasilkan

• evaluasi kesesuaian struktur organisasidengan mandat

• evaluasi tumpang tindih fungsi denganinstansi lain

• Evaluasi kemampuan struktur organisasiuntuk adaptif terhadap perubahanlingkungan strategis

Penataan

• Hasil evaluasi telah ditindaklanjutidengan mengajukan perubahanorganisasi

Proses bisnis dan proseduroperasional tetap (SOP)

kegiatan utama

• Memiliki proses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsi

• Peta proses bisnis sudahdijabarkan ke dalamprosedur operasional tetap(SOP)

• Prosedur operasional tetap(SOP) telah diterapkan

• Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telahdievaluasi dan disesuaikandengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

E-government

• Memiliki rencanapengembangan e-government di lingkunganinstansi

• Pengembangan e-government secara terbatasdi lingkungan internal dalamrangka mendukung proses birokrasi.

• Ppengembangan e-government untukmeningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat

• Pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat dalam tingkatantransaksional

Keterbukaan InformasiPublik

• Adanya kebijakan pimpinantentang keterbukaaninformasi public

• Menerapkan kebijakanketerbukaan informasipublik

• Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaaninformasi publik.

17

Indikator Penataan Tatalaksana

Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (1)

Perencanaan kebutuhanpegawai sesuai dengan

kebutuhan

• Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan

• Perhitungan kebutuhanpegawai telah dilakukan

• Rencana redistribusipegawai telah disusun dandiformalkan

• Proyeksi kebutuhan 5 tahuntelah disusun dandiformalkan

• Perhitungan formasi jabatanyang menunjang kinerjautama instansi telahdihitung dan diformalkan

Proses penerimaan pegawaitransparan, objektif,

akuntabel dan bebas KKN

• Pengumuman penerimaandiinformasikan secara luaskepada masyarakat

• Pendaftaran dapatdilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)

• Persyaratan jelas, tidakdiskriminatif

• Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel danbebas KKN

• Pengumuman hasil seleksidiinformasikan secaraterbuka

Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi

• standar kompetensi jabatan

• asessment pegawai

• diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

• disusun rencanapengembangan kompetensidengan dukungan anggaranyang mencukupi

• pengembangan pegawaiberbasis kompetensi sesuaidengan rencana dankebutuhan pengembangankompetensi

• monitoring dan evaluasipengembangan pegawaiberbasis kompetensi secaraberkala

Promosi jabatandilakukan secara

terbuka

• Kebijakan promositerbuka telah ditetapkan

• Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan

• Promosi terbukadilakukan secarakompetitif dan obyektif

• Promosi terbukadilakukan oleh panitiaseleksi yang independen

•Hasil setiap tahapanseleksi diumumkansecara terbuka

Penetapan kinerjaindividu

• Penetapan kinerja individu• penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerjaorganisasi

• Ukuran kinerja individu sesuaidengan indikator kinerjaindividu level diatasnya

• Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

• monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

• Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu

• Capaian kinerja individu telahdijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja

Penegakan aturandisiplin/kode etik/kode

perilaku pegawai

• Aturan disiplin/kodeetik/kode perilakuinstansi telah ditetapkan

• Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan

•Monev atas pelaksanaanaturan disiplin/kodeetik/kode perilakuinstansi

• pemberian sanksi danimbalan (reward)

19

Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (2)

Pelaksanaan evaluasi jabatan

• Informasi faktor jabatan telahdisusun

• Peta jabatan telah ditetapkan

• Kelas jabatan telah ditetapkan

Sistem Informasi Kepegawaian

• Sistem informasi kepegawaian telahdibangun sesuai kebutuhan

• Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

• Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan

• Sistem informasi kepegawaiandigunakan sebagai pendukungpengambilan kebijakan manajemenSDM

20

Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (3)

Indikator Penguatan AkuntabilitasKinerja

Keterlibatan Pimpinan

• Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

• Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

• Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

• Upaya peningkatan kapasitasSDM yang menanganiakuntabilitas kinerja

• Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

• Sistem Pengukuran Kinerjatelah dirancang berbasiselektronik

• Sistem Pengukuran Kinerjadapat diakses oleh seluruhunit

• Pemutakhiran data kinerjadilakukan secara berkala

Indikator Penguatan Pengawasan (1)

Gratifikasi

• Kebijakan penanganan gratifikasi

• Dilakukan public campaign

• Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

• Dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

• Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Penerapan SPIP

• Peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP

• Dibangun lingkungan pengendalian

• Dilakukan penilaian risiko atas organisasi

• Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

• SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

• Dilakukan pemantauan Pengendalian intern

Pengaduan Masyarakat

• Disusun kebijakan Pengaduan masyarakat

• Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan

• Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System

• Telah terdapat Whistle Blowing System

• Whistle Blowing System telah disosialisasikan

• Whistle Blowing System telah diimplementasikan

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System

• Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan

• terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.

• Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.

• Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

• dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

• Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Pembangunan Zona Integritas

• dilakukan pencanangan zona integritas

• ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

• Dilakukan pembangunan zona integritas?

• dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?

• terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• APIP didukung dengan komitmen pimpinan

• APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

• APIP didukung dengan anggaran yang memadai

• APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

23

Indikator Penguatan Pengawasan (2)

Indikator Peningkatan KualitasPelayanan Publik (1)

Standar Pelayanan

• Terdapat kebijakan standar pelayanan.

• Standar pelayanan telah dimaklumatkan.

• Terdapat SOP sesuai standar pelayanan

• Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Budaya pelayanan prima

• dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.

• Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

• terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

• terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.

Pengelolaan Pengaduan

• Terdapat Media Pengaduan Pelayanan

• Terdapat SOP pengaduan pelayanan

• Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

• dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan

24

Indikator Peningkatan KualitasPelayanan Publik (2)

Penilaian kepuasan terhadappelayanan

• Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

• Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Pemanfaatan TeknologiInformasi

• Telah memiliki rencanapenerapan teknologiinformasi dalam pemberianpelayanan

• Telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberipelayanan.

• Telah dilakukan perbaikansecara terus menerus

25

HASIL (40)

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi (20)

• Nilai Akuntabilitas

Kinerja (14)

• Nilai Kapasitas

Organisasi (Survei

Internal) (6)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

(10)

• Nilai Persepsi Korupsi

(Survei Eksternal) (7)

• Opini BPK (3)

Kualitas Pelayanan Publik(10)

• Nilai Persepsi Kualitas

Pelayanan

(Survei Eksternal)

(10)

Manajemen Perubahan

Penataan Peraturan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem

Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

PENGUNGKIT HASIL PENGUNGKIT

Perubahan budaya kerja organisasi

SURVEY KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

ORGANISASI

HASIL REFORMASI BIROKRASIPeraturan yang

tidak tumpang tindih

Organisasi yang tepat ukuran dalam

pencapaian kinerja

Busines Proses yang implementatif

ASN yang profesional

Peningkatan Budaya kinerja

Peningkatan Integritas aparatur

Pelayanan publik yang berkualitas

KONSEP PMPRB 3.0Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)

Indeks Integritas (Road Map)

Penyelesaian Penerbitan Per-UU-anRevisi Per-UU-an

Indeks Kelembagaan (Road Map)

Indeks Tata Laksana (Road Map)Indek E-Gov (Road Map)/(SPBE)

Indeks Profesionalitas (Road Map)

Indeks Akuntabilitas (Road Map)

Opini BPK (Road Map)IACM (Road Map)SPIP (Road Map)

Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)

Inovasi Pelayanan Publik (Road Map)Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan

Publik(Ketaatan UU No. 25) (Road Map)Tindak Lanjut Pengaduan (Road Map)

INDIKATOR

Indeks ArsipIndeks Keterbukaan Informasi

Publik

LHKPN/LHKASNWBK/WBBM

Indeks Integritas Pelayanan Publik (Road

Map)Public Service Indeks

(Road Map)

PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN BARU

PMPRB 2.0

Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah

Survei Internal (Integritas Organisasi)

Pengungkit (Proses)

PMPRB 2.5

Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintahdan Unit Kerja

Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan)

Pengungkit (proses dan hasil antara)

INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT

Penilaian hanya melihat

kualitas pada level

pusat/instansi pemerintah

• Nilai merupakan gabungan

dari Proses di instansi dan

unit

• List pertanyaan ada

dua;(1)untuk

instansi;(2)untuk instansi

dan unit

SURVEI INTEGRITAS JABATAN• Memahami tugas dan fungsi

serta memahami ukurankeberhasilan pekerjaan

• Tidak memahami tugas danfungsi serta tidak memahamiukuran keberhasilan pekerjaan

• Memahami tugas dan fungsitetapi tidak memahami ukurankeberhasilan pekerjaan

Indeks Integritas Jabatan

PMPRB 2.5HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN

Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)

Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)

Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatanpengawasan)

Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatanpengawasan)

Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)

Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat

Tahap 1Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntuk kemudian dikirimke Kementerian PANRB

Tahap 2Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB

Tahap 3

Tahap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PMPRB

2.0

Input PMPRB untuk level unit kerjaes. I

Tahap 1

Input PMPRB level organisasioleh Inspektorat

Tahap 2Reviu hasilPMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntukkemudiandikirim keKementerian PANRB

Tahap 3

Masukdalam profilRB nasionaldi Kementerian PAN RB

Tahap 4PMPRB

2.5

KEUANGAN ASSET DAN

PERENCANAAN

REGULASI

LEMBAGA

PENATALAK-SANAAN

SDM

PENGAWASAN

PENGUNGKIT

SURVEY PELAYANAN

PUBLIK

OPINI LAPORAN KEUANGAN

HASIL REFORMASI BIROKRASI

PMPRB 4.0

Kapasitas danAkuntabilitas

Organisasi (20%)

PeningkatanPelayanan Publik

(10%)

Pemerintah yang bersih dan bebas

KKN (10%)

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

HASIL EVALUASI KINERJA

40%60%

INDEKS KELEMBAGAAN

- INDEKS SPBE- INDEKS PROSES BISNIS

- INDEKS ARSIP

- INDEKS SISTEM MERIT- INDEKS

PROFESIONALITAS

- MATURITAS APIP (IACM)

- MATURITAS SPIP- LHKPN/LHKASN

- INDEKS INTEGRITAS (WBS, GRATIFIKASI,

KONFLIK KEPENTINGAN)

- INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN

- INDEKS PENGELOLAAN ASSET

- INDEKS PERENCANAAN

INDEKS PENATAAN REGULASI

PELAYANAN PUBLIK

- INDEKS PELAYANAN PUBLIK

CAPAIAN KINERJA

®onn 2019

KATEGORI PENILAIAN HASIL EVALUASI (SCORING)

35

No Nilai Kategori Karakteristik Instansi

1. >90-100 AA Istimewa

2. >80-90 A Memuaskan

3. >70-80 BB Sangat Baik

4. >60-70 B Baik, Perlu sedikit perbaikan

5. >50-60 CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak

mendasar

6. >30-50 C Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan

yang mendasar

7. 0-30 D Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan

perubahan yang mendasar