fraud ppt fix

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2015

68 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fraud and forensic

TRANSCRIPT

  • TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADAANoleh :Elok hendionoGaluh Ayu MaharaniDecha KusumaningtyasDina Andri Tri Rahmawati

  • AUDITINVESTIGASIDENGANMENGANALISISUNSURPERBUATANMELAWANHUKUM

  • Tindak Pidana KorupsiTindak Pidana Korupsi (TPK) dilihat dari ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TPK.

  • 30 Jenis Tindak Pidana KorupsiPasal 2 (Memperkaya diri)Pasal 3 (Menyalahgunakan wewenang)Pasal 5, ayat (1), a: Menyuap pegawai negeri Pasal 5, ayat (1), b: Menyuap pegawai negeri Pasal 13: Memberi hadiah kepada pegawai negeriPasal 5, ayat (2): Pegawai negeri menerima suap Pasal 12, a: Pegawai negeri menerima suap Pasal 12, b: Pegawai negeri menerima suap Pasal 11: Pegawai negeri menerima hadiah Pasal 6, ayat (1), a: Menyuap hakim Pasal 6, ayat (1), b: Menyuap advokat Pasal 6, ayat (2): Hakim dan advokat menerima suap Pasal 12, c: Hakim menerima suapPasal 12, d: Advokat menerima suapPasal 8: Pegawai negeri menggelapkan uang/membiarkan penggelapan

  • Pasal 9: Pegawai negeri I memalsukan bukuPasal 10, a: Pegawai negeri I merusakkan bukti Pasal 10, b: Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti Pasal 10, c: Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti Pasal 12, e: Pegawai negeri memeras Pasal 12, f: Pegawai negeri memerasPasal 12, g: Pegawai negeri memeras Pasal 7, ayat (1), a: Pemborong berbuat curang

    Pasal 7, ayat (1), b: Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang Pasal 7, ayat (1), c: Rekanan TNI/Polri berbuat curang Pasal 7, ayat (1), d: Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang Pasal 7, ayat (2): Perima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang Pasal 12, h: Pegawai negeri menggunakan tanah negara Pasal 12, i: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya Pasal 12B jo.12C: Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK

  • Tindak Pidana Lain Berkaitan dengan TipikorUU Tipikor Bab III:

    Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Melanggar KUHP Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430.

  • UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSIunsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

  • 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.8. Memberi atau menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.11.Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang12. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

  • BEBERAPA KONSEP UNDANG-UNDANGAlat Bukti yang SahBebanPembuktian TerbalikGugatanPerdataatasHartayangDisembunyikanPemidanaansecarainabsentiaMemperkayavsMenguntungkanPidanamatiNullumdelictumConcursusidealisConcursusrealisPerbuatanberlanjutLepasdari tuntutan hukum vsBebasdarituntutanhukum

  • Alat Bukti yang SahMenurutpenjelasanUndang-UndangNomor31Tahun 1999,yaitubisa berupa informasiyang diucapkan, dikirim, diterima,ataudisimpan secaraelektronik denganalatoptik atauyangserupadenganitutetapitidak terbatas padadatapenghubungelektronik, suratelektronik,telegram, teleksdanfaksmile,dandaridokumen, yaknisetiaprekamandataatau informasiyangdapatdilihat,dibacaatau dikirim,dan atau didengar yang dapatdikeluarkandenganatau tanpa bantuansuatusarana,baik yang tertuang diataskertasataubendafisikapapunselainkertas, maupunyang terekamsecaraelektronik,yangberupa tulisan/suara,gambar,peta, rancangan, foto, huruf,tanda,angka,atau yang memilikimakna.

  • BebanPembuktian TerbalikPembalikanbebanpembuktianadalahpeletakanbebanpembuktianyangtidaklagipadadiriPenuntut Umum,tetapikepadaterdakwa. Nantinya orang yang menuduh orang lain melakukan korupsi harus dapat menunjukkan buktinya, sebaliknya, pelaku yang dituduh juga harusdapat membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.

  • GugatanPerdataatasHartayangDisembunyikanGugatanperdatadapatdilakukansetelahadanyakekuatanhukumtetapolehpengadilan.Gugatan dilakukanterhadapterpidanaatauahli warisnya apabila masihterdapathartahasilrampasanataukorupsi.

  • PemidanaansecarainabsentiaKarenaseringnyakoruptoryangmelarikandiridantidakhadirselamapersidangan,maka dalam proseshukumdiberlakukansecarain absentia, yaituprosesmengadiliseorangterdakwatanpa dihadiri olehterdakwasendirisejakmulaipemeriksaansampaidijatuhkannyahukumanoleh pengadilan.

  • MemperkayavsMenguntungkanMemperkayabermaknaadanyatambahankekayaan sedangkan Menguntungkan bermakna keuntungan materiil danimmateriil. Pembuktianmemperkaya lebihsulitdaripadamenguntungkan.

  • PidanaMatiPidanamatimerupakansebuahproseseksekusimatiterhadapterdakwayang didasariatasputusan pengadilan.Pidanamatiterkaitkoruptorsalahsatunyadiaturpadapasal2ayat(2)Undang-Undang Nomor31Tahun 1999,yaitudalamhaltindakpidanakorupsisebagaimanadimaksuddalamayat(1) dikatakandalamkeadaantertentu,pidana matidapatdijatuhkan.

  • NullumdelictumMaknanyatertuangdalamPasal1ayat(1)KUHP,intinyabahwasuatuperbuatantidakdapat dipidana kecualiberdasarkankekuatan ketentuan-ketentuanperundang-undanganpidanayangtelahada.

  • ConcursusidealisConcursusidealisyaitu satu perbuatan melanggar beberapa pasal ketentuan hukum pidana.Sistempemberian pidana yangdipakaidalamconcursus idealisadalah sistemabsorbsi, yaituhanya dikenakanpidanapokokyang terberat. Concursusidealis diaturdalam Pasal63KUHP.

  • ConcursusrealisConcursusrealisterjadiapabilaseseorangmelakukanbeberapaperbuatan, danmasing-masingperbuatanitu berdiri sendirisebagaisuatutindakpidana.ConcursusrealisdiaturdalamPasal65-71KUHP.

  • PerbuatanBerlanjutPerbuatanberlanjutterjadi kalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya,meskipunperbuatan itu masing-masingmerupakankejahatan ataupelanggaran,harusdipandangsebagaisatuperbuatanberlanjut danditerapkanancamanpidanapokokpalingberat.

  • LepasvsBebasdariTuntutanHukumPerbedaandariistilahiniadalahdalamhalputusanlepasdarisegalatuntutanhukum,jaksa penuntutumumdapatmelakukankasasi,namun untukputusan bebasmurni,makajaksapenuntut umumtidak dapat melakukankasasi.

  • INVESTIGASI PENGADAAN

  • Pengadaan Publik Sumber Utama Kebocoran Negara.

    Supaya berfungsi efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri berikut:Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparanKejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional,Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut.Staf pengadaanyangterlatihbaik, kunciuntuk memastikan sistempengadaan yang sehat.

  • Sistem Pengadaan Indonesia Tidak Berfungsi

    Sistem pengadaan tidak berfungsi dikarenakan adanya praktik-praktik kolusif yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintah. Kolusi tersebut merupakan bagian dari proses pengadaan.Selama pelaksanaan kontrak, para pelaku bisa berkolusi melalui administrasi kontrak yang buruk.

  • Faktor Penyebab Kerangka Akuntabilitas Untuk Pengadaan Gagal

    Kerangka akuntanbilitas untuk pengadaan public di Indonesia cacat dalambeberapa hal :Kerangka Hukum CacatPemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaanInsentif-insentif terdistorsiPengadaan dilakukan di balikpintu tertutupPengauditan lemah.

  • Ketentuan Perundang-Undangan

    keppres 80/2003: Agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat.

  • Penyedia Barang/Jasa LainnyaKEPPRES 80/2003Pelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsung

    PERPRES 54/2010 DANPERPRES 35/20115. Pelelangan Sederhana6. Pengadaan Langsung7. Sayembara/Kontes

    PERPRES 70/20128. Pelelangan Terbatas

  • Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat Dikenakan Sanksi

    Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

  • PEDOMAN DAN PETUNJUKPedoman dan petunjuk mengenai pengadaan barang dan jasa, baik berupa Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden maupun berupa petunjuk/pamflet dan pelatihan oleh Bappenas.

  • INVESTIGASI PENGADAANTahap pratenderTahap penawaran dan negosiasiTahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif

  • Berikut ini tanda-tanda (red flags) yang perlu dikenali auditor:Orang dalam memberikan informasi atau nasihat yang menguntungkan satu kontraktor.Pembeli menggunakan jasa konsultasi, masukan, atau spek yang dibuat oleh kontraktor yang dinggulkan. Pembeli memperbolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan pengembangkan spek, menjadi subkontraktor atau konsultasi dalam proyek itu.Biaya dipecah-pecah dan disebar ke bermacam akun atau perincian sehinga lolos dari pengamatan atau review.Pejabat sengaja membuat spek yang tidak konsisten dengan spek sebelumnya untuk pengadaan serupa. Alasannya bisa bermacam-macam, misalnya kita terdesak waktu atau ini sellers market.

  • Beberapa skema fraud pada saat tahap penawaran dan negosiasi:Permainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran. Permainan yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan terbuka.Tender arisan (bid rotation). Menghalang-halangi penyamapain dokumen penawaran. Menyampaikan dokumen penawaran pura-pura (complementary bids) Memasukkan dokumen penawaran hantu (phantom bids).Permainan harga.

  • Untuk mendeteksi permainan substitusi barang, auditor harus melakukan:

    Pengecekan secara rutin dan kunjungan mendadakMe-review laporan inspeksi atau laporan laboratorium pengujian secara cermatUji produk di laboratorium independenReview dokumen dan bandingkan dengan produk atau jasa yang diterima untuk memastikan adanya kepatuhanPenilaian atas barang dan jasa yang diserahkan untuk memastikan bahwa ketentuan yang disepakati telah dipenuhi, termasuk didalamnya pengendalian mutu.

  • Komputer sebagai alat BantuPenyuplai dengan alamat P.O. BOX.Penyuplai dengan alamat yang sama dengan alamat pegawaiKontrak yang gagal dalam proses tender, tetapi sekarang menjadi subkontraktorPembayaran-pembayaran kepada penyuplai tertentu selama suatu jangka waktu (untuk mendeteksi kemungkinan pembayaran yang berulang-ulang atau pembayaran ganda).Pembayaran kepada penyuplai yang tidak melalui sistem yang ada. Pegawai atau konsultan yang dalam hari yang sama menangani beberapa proyek atau proyek yang bukan untuk pembeli.

  • Perbedaan Antara Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003,Perpres No. 54 Tahun 2010,Perpres No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama),Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)

  • A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  • B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  • C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN

  • Masalah Pengadaan AlquranTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag).Selain anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, Direktur Utama PT KSAI berinisial DP juga ditetapkan sebagai tersangka."Tersangka kedua adalah DP diidentifikasi sebagai Direktur Utama PT KSAI. Yang bersangkutan adalah kerabat ZD," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (29/6/2012). Sementara berdasarkan informasi yang dihimpuntribunnews.com, DP merujuk kepada anak kandung tersangka Zulkarnaen Djabar bernama Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra. Seperti ayahnya, Dendi juga disangka menerima aliran dana terkait tiga proyek pengadaan di Kemenag. Antara lain proyek pengadaan kitab suci Al Quran tahun 2011 di Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, proyek pengadaan laboratorium komputer untuk madrasyah tsanawiyah (MTS) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tahun 2011, dan proyek pengadaan kitab suci Al Quran tahun anggaran 2012.Abraham Samad mengungkapkan, nilai suap dalam kasus ini hingga miliaran rupiah. Pemberian imbalan kepada tersangka Zulkarnaen dan Dendi diberikan dalam beberapa tahap."Nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah," ujar Abraham.Dendi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) di organisasi kepemudaan sayap Partai Golkar, Gema MKGR. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 juncto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP.

  • KRONOLOGI KASUS"Kronologis perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, Pada 2011, pengadaan Al-Quran oleh Kementerian Agama dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 225.045 buah dengan biaya Rp 4,5 miliar. Sedangkan tahap kedua menelan dana Rp 20,5 miliar, untuk pengadaan 653 ribu Al-Quran. ZD mengarahkan kepada oknum Ditjen Bimas Islam untuk memenangkan PT Adi Abdi Aksara Indonesia dalam proyek pengadaan Alquran," kata Abraham saat jumpa pers di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2012).Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya. Anggota Komisi Agama DPR ini diduga melakukan penggiringan anggaran di Senayan. Dia juga diduga sempat berkomunikasi dengan Djauhari melalui Dendy untuk mengatur pemenang tender ini. Atas jasanya ini, KPK menduga Zulkarnaen menerima aliran dana sekitar Rp 10 miliar.Keduanya diduga mengarahkan agar Kementerian memenangkan perusahaan PT Adi Abdi Aksara Indonesia sebagai pelaksana proyek.

  • Duet ayah-anak itu juga memerintahkan oknum Ditjen Pendidikan Islam untuk memenangkan PT BKN dalam proyek laboratorium MTS dan sistem komunikasi tahun 2011, senilai Rp 31 milyar. "Setelah dicek, perusahaan yang memenangkan tender itu milik keluarganya, Mereka menerima transfer berulang kali. Jumlahnya milyaran," Samad menambahkan.KPK menyelidiki kasus ini sejak awal 2012. "Ada yang lapor, perusahaan pemenang tender pengadaan Al-Quran milik keluarga anggota DPR," kata sumber GATRA. Penyelidikan dokumen menunjukkan adanya perusahan yang berkorelasi dengan keluarga Zulkarnaen. Bukan hanya pada pengadaan Al-Quran, melainkan juga laboratorium madrasah. KPK lalu meminta PPATK menelusuri rekening Zul, istri, dan anaknya. Ternyata rekening istrinya kerap menerima aliran dana dengan nilai di atas Rp 500 juta.

  • IDENTIFIKASI MASALAHBagaimana mungkin pengadaan 67.600 alquran itu menelan biaya Rp. 55 milyar atau Rp. 815.000 per buah.Beberapa tahun terakhir Kemenag selalu menempati rangking teratas sebagai instansi negara terkorup. "Kemenag harus melakukan perubahan radikal yang terukur dan sistematis.653 ribu Al-Quran menumpuk di gudang milik PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, pemenang tender tahun 2011 belum didistribusikan.Korupsi dikementerian agama tersebut didalangi oleh orang yang masih memiliki ikatan atau hubungan keluarga, yang lebih parahnya lagi pelakunya adalah ayah dan anak. Sehingga mereka lebih mudah untuk menanipulasi pengeluaran atau anggaran pengadaan al quran tersebut.