Kelompok 6Anggota Kelompok:Stephanie Piscesia (201160049)Inez Winardi (201160053)Hendri (201160061)Fitri Apriyani (201160136)Hayati (201160167)Chandra Gunawan (201160190)Christy (201160203)

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor (kesejahteraan moneter) (Kasmir, 2001).

Halim (2003 : 2), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Ahmad (2004) memberikan pengertian investasi yaitu sebagai berikut :

a.Suatu tindakan membeli barang-barang modal.

b.Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.

c.Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.

Investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M).

Investasi langsung (direct investment) adalah investasi pada asset riil (real assets).Misalnya: pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan / perkebunan, dan lain-lain.

Investasi tidak langsung (indirect investment) atau investasi portfolio adalah investasi pada asset finansial (financial assets):Investasi di pasar uang: deposito, sertifikat BI.Investasi di pasar modal: saham, obligasi, opsi,

right.

1. Deposito berjangka2. Sertifikat Bank Indonesia3. Saham4. Obligasi5. Sekuritas pasar uang6. Sertifikat hutang obligasi7. Tanah atau bangunan8. Reksadana

1. Penanaman Modal oleh Pihak Swasta Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman  modal  asing  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakuan  oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. - Penanaman modal oleh pemerintah

2. Penanaman Modal oleh Pemerintah Kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah.Contoh: kepemilikan pemerintah atas saham Newmont

1. Tingkat bunga2. Tingkat pengembalian yang diharapkan

(Expected Rate Of Return) kondisi internal dan eksternal perusahaan

3. Biaya investasi4. Perkiraan kondisi di masa yang akan

datang 5. Inovasi teknologi6. Tingkat pendapatan nasional

1. Return Merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari ;Expected Return yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan.

Realized Return yaitu return yang sesungguhnya terjadi / didapatkan oleh investor.

2. ResikoUntuk menghilangkan kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan maka dapat melakukan cara sbb:

Risiko sistematis (systematic risk) atau risiko pasar (general risk) yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, berkaitan dengan faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pasar (misalnya: tingkat bunga, kurs, inflasi dan kebijakan pemerintah).

Risiko tidak sistematis (unsystematic risk) atau risiko perusahaan (risiko spesifik) yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena hanya ada dalam satu perusahaan / industri tertentu.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. 

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Investasi merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api,

Meningkatkan Devisa Negara

Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;2. Menciptakan lapangan kerja;3. Meningkatkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan;4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia

usaha Nasional;5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan

teknologi Nasional;6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari segi individual:Untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak

dimasa depan.Mengurangi tekanan inflasi.Dorongan untuk menghemat pajak

(memanfaatkan keringanan pajak).

Ditinjau dari segi entitas/perusahaan :Meningkatkan hasil usaha melalui pendapatan

lain,Menghindari adanya idle fund (dana yang tidak

terpakai),Menciptakan struktur keuangan yang lebih baik,Memanfaatkan fasilitas perpajakan.

Meningkatkan PDB Investasi (I) merupakan salah satu komponen dalam

penghitungan PDB (Y=C+I+G+X-M), dengan kata lain jika investasi meningkat maka PDB akan meningkat.

Penyediaan lapangan kerjaInvestasi akan mendorong terbukanya kegiatan

produksi barang/jasa sehingga akan membutuhkan tenaga kerja.

Alih teknologiBerperan sebagai medium transfer teknologi dan 

manajerial yang pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas,  serta daya saing ekonomi suatu bangsa.

• Risiko dan Imbal Hasil (Risk and Return)

• Likuiditas (Liquidity) • Jangka Waktu (Time Horizon) • Momentum Pasar (Market Timing) • Diversifikasi (Diversification)

Risiko Tingkat Bunga, terutama jika terjadi kenaikan

Risiko Daya Beli, disebabkan inflasi Risiko Pasar,Risiko Manajemen, kesalahan dalam pengelolaanRisiko Kegagalan, keuangan perushaan

mengarah kepailitan Risiko Likuiditas, kesulitan pencairan aktiva Risiko Penarikan, kemungkinan redemtion Risiko Konversi, keharusan penukaran suatu

aktiva Risiko Politik, nasional maupun internasional Risiko Industri, munculnya saingan produk

homogen.

Suku Bunga.Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat

negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan kabupaten atau kota

Kondisi sarana dan pra sarana.Birokrasi perijinan.Kualitas sumber daya manusia.Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan.Stabilitas politik dan keamanan.Pengaruh nilai tukar.Tingkat inflasi.

Kebijakan investasi suatu negara dapat mempengaruhi perdagangan, terutama pada era globalisasi perdagangan dan investasi. Kegiatan investasi akan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, dan sebaliknya perdagangan akan mendorong investasi lebih lanjut.Kebijakan investasi adalah ketentuan tertulis yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal / investasi di Indonesia.

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetapmemperhatikan kepentingan nasional;

2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Mendorong terciptanya investasi yang lebih kondusif. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama

penanaman modal. Meningkatnya minat investasi dari dalam dan luar

negeriTercapainya kesepakatan kerjasama di bidang

penanaman modal yang mengakomodasi kepentingan nasional

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal

Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga terjadi peningkatan realisasi investasi

Dalam menetapkan kebijakan dasar dalam investasi, pemerintah:1.Memberi perlakuan yang sama bagi para investor dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.2.Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi investor sejak proses pengurusan, perizinan, sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.3.Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

1.Kebijakan suku bungaMelalui instrumen BI Rate, Bank Indonesia

menetapkan kebijakan suku bunga yang berlaku pada periode tertentu untuk meningkatkan peran intermediasi perbankan, mengakomodir derasnya aliran masuk modal asing dan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan domestik.

Contoh : Sepanjang tahun 2010, BI Rate dipertahankan pada level 6,5%.

2.Kebijakan Nilai TukarMenjaga stabilitas nilai tukar dengan tujuan

sebagai antisipasi menahan laju apresiasi rupiah yang berlebihan, menjaga cadangan devisa pada level yang memadai untuk memenuhi impor, menjaga stabilitas harga, dll.

Contoh: Bank Indonesia melakukan kebijakan intervensi secara terukur di pasar valuta asing.

3.Kebijakan Pengelolaan Arus ModalMengingat kompleksitas yang dihadapi jika

hanya mengandalkan intervensi, maka kebijakan stabilisasi nilai tukar dilengkapi dengan penerapan kebijakandalam pengelolaan arus modal.

Contoh: pengenaan one month holding period terhadap kepemilikan SBI.

4.Kebijakan Pengelolaan Ekses LikuiditasKebijakan ini diharapkan mampu mengelola

likuiditas secara lebih permanen. Contoh: Penerbitan SBI berjangka waktu lebih

panjang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia mendapatkan ruang gerak yang lebih leluasa dalam memperkuat manajemen moneter khususnya dalam upaya pengelolaan aliran modal asing dan ekses likuiditas yang bersifat struktural.

Contoh :Pelayanan Terpadu Satu Pindtu (PTSP) dan

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Tujuannya adalah mengurangi jumlah prosedur, dan dokumentasi yang diperlukan untuk berinvestasi di Indonesia, juga meniadakan kewajiban untuk hadir secara tatap muka, guna memperoleh berbagai layanan tertentu.

Sistem baru ini telah memperbaiki proses internal, dan mengoreksi hambatan sumber daya manusia, sehingga mempercepat, dan memperbaiki mutu layanan kepada para investor.

Contoh:Pelayanan Terpadu Satu Pindtu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

BKPM telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Sistem Pelayanan Informasi, dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), atau Nasional Single Window for Investment (NSWi) yang bertujuan;  untuk mengurangi jumlah prosedur, dan dokumentasi yang diperlukan untuk berinvestasi di Indonesia, juga meniadakan kewajiban untuk hadir secara tatap muka, guna memperoleh berbagai layanan tertentu.Sistem baru ini telah memperbaiki proses internal, dan mengoreksi hambatan sumber daya manusia, sehingga mempercepat, dan memperbaiki mutu layanan kepada para investor.Sistem ini sudah diluncurkan mulai bulan Januari 2010, di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

Prospek masa depan investasi di Indonesia tak lagi mengacu pada asumsi makro. Penciptaan iklim investasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi baik untuk PMA maupun PMDN. Sehingga dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Sumber-sumber pendanaan akan menjadi penggerak pertumbuhan yang penting, mengingat tingginya kebutuhan investasi, khususnya di bidang infrastruktur.

Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga yang Berlaku

Keterangan 2009 2010 2011*

Produk Domestik Bruto (dalam jutaan

rupiah) 23,9 27,1 30,8 Indeks Peningkatan

(persen) 11,60 13,30 13,80

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia.

Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi investor asing. Di samping dalam rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program investasi langsung yang digalakkan pemerintah dinilai tak mampu membantu pemerataan ekonomi, sehingga masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.Sekjen Korsosium Perbaruan Agraria Iwan Nurdin menjelaskan, hal tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai investasi oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah gagal mengontrol investor-investor asing yang masuk. "Investasi yang tidak dapat diatur ini akan terus tumbuh liar dan akan berdampak luar biasa," kata Iwan dalam diskusi rakyat bertemakan: Politik Investasi di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Akibat tak ada pengaturan yang jelas, industri-industri yang masuk sebagai investor, menurutnya tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Lebih parahnya lagi, Iwan menilai industri yang masuk justru mengeruk sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. "Tapi masalahnya yang masuk itu industri mengeruk. Kopi, minyak sawit, nikel. Belum lagi industri lain. Jd devisa dihasilkan dengan mengeruk kekayaan alam," jelasnya.Sementara itu, Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menilai, fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak investor, menurutnya pemerintah bersikap acuh dan tidak peduli."Investor tidak diawasi oleh pemerintah. Tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pengusaha yang melanggar. Sudah banyak pelanggaran, tidak ada satu pengusaha pun yang ditangkap," ujar Jumisih.

Pada kasus ini terlihat bahwa peran pemerintah dalam menyalurkan kebijakan investasi langsung ke masyarakat dianggap gagal, karena program investasi langsung yang digalakkan pemerintah belum mampu menyetarakan perekonomian rakyat sehingga masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena: ketidak-jelasan peraturan yang ada dalam mengatur masuknya investor ke Indonesia, sehingga industri yang berinvestasi di Indonesia tidak mampu menyejahterakan pekerjanya dan kebanyakan industri yang masuk mengeruk sumber saya alam Indonesia tanpa melakukan perbaharuan kembali (contoh: PT. Freeport, Irian Jaya). Penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah karena pemerintah saat ini dinilai acuh dan tak memperdulikan nasib rakyat, pemerintah tidak mau melakukan pengawasan langsung kepada investor sehingga para investor bertindak semena-mena di Indonesia, dan tak adanya sanksi bagi pelanggar.

Teraspos - Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie menilai paket kebijakan ekonomi Pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi sebagai langkah yang kurang efektif. Khususnya kebijakan terkait dengan investasi.

"Penyederhanaan pemberian izin berinvestasi oleh satu atap, yaitu BKPM itu sudah disuarakan berpuluh-puluh tahun,” kata Kwik. “Tetapi sama sekali tidak signifikan mengatasi masalah yang terjadi sekarang.”

Menurut Kwik, investor yang berinvestasi di Indonesia sudah menerima risiko lamanya menunggu pemberian izin. "Maka, pada masa lampau terjadi 'boom' dalam investasi walaupun menunggu proses perizinan itu lama seperti yang masih berlaku sekarang."

Kwik juga mengatakan bahwa pelayanan di bawah satu atap untuk pemberian izin berinvestasi, terutama dalam industri, memang tidak mungkin karena sangat banyak aspek yang harus diteliti yang melibatkan keahlian dari berbagai kementerian.

"Aspek-aspek itu, antara lain kesehatan, keamanan, kandungan impor, mewah atau tidaknya sesuatu yang akan diproduksi itu. Apakah akan mematikan industri yang sudah ada atau tidak karena sudah terlampau banyak?""Kalau dalam suasana serba krisis seperti sekarang lantas panik, mengambil alih wewenang semua kementerian untuk menilai aspek-aspek itu, siapa para pejabat BKPM itu?" Kwik juga menyoroti kebijakan percepatan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi yang lebih ramah terhadap investor.Dia menilai hal itu sebagai kebijakan yang tidak adil bagi investor dalam negeri dan belum tentu dapat menarik investor asing di tengah situasi pasar yang tidak tenang. "Kebijakan zig-zag seperti itu sangat tidak adil terhadap investor dalam negeri yang sudah melakukan investasi atas dasar DNI yang ada.”(Ant) 

Dari kasus kedua ini kami menyoroti bahwa kebijakan pemerintah mengenai penyederhanaan pemberian izin berinvestasi satu atap yang sudah disuarakan berpuluh-puluh tahun tersebut sama sekali tidak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Selain itu,kebijakan itu memungkinkan kematian industri yang sudah ada sekarang seperti kesehatan,keamanan,dan lain-lain. Hal itu terjadi karena karena kebijakan tersebut tidak adil bagi investor dalam negeri dan hanya menguntungkan investor luar negeri. Selain itu,resikonya juga cukup besar karena belum tentu kebijakan ini dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia karena situasi dari pasar yang tidak tenang saat ini.

Seperti yang dilansir dari Antaranews.com, Chatib di Jakarta, Senin kemarin mengungkapkan bahwa menurutnya investasi tahun 2013 akan melambat. Selain itu, pihaknya memperkirakan angka pertumbuhan (ekonomi) tahun 2013 akan terkoreksi pada 5,9 persen. Hal ini menandakan, akan ada penurunan di beberapa sektor, salah satunya investasi yang melambat.

Chatib mengungkapkan hal tersebut usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Melambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi pada 2013 itu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Ia mengungkapkan, secara logika jika pertumbuhan ekonomi melambat maka investasi akan melambat, dan oleh sebab itu impor juga akan melambat.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki pandangan yang berbeda dengan IMF (International Monetary Fund) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 akan mencapai 5,3 persen dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,5 persen.

Logikanya sederhana, jika defisit transaksi berjalan sebesar 3,5 persen, impor masih tinggi. Akan tetapi jika impor tinggi, hal itu berarti permintaan barang modal dan bahan baku masih tinggi karena impor kita 92 persen adalah bahan baku dan barang modal.

Jika impor masih tinggi, implikasinya investasi masih tetap tinggi. Oleh sebab itu, Chatib berbeda pandangan dengan IMF.

Kebijakan pemerintah lainnya yang akan memperlambat pertumbuhan investasi nasional, menurut dia, adalah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate) sebesar 50 basis poin dari 6,5 persen menjadi tujuh persen.

Chatib menjelaskan bahwa suku bunga yang meningkat, maka dengan sendirinya menyebabkan invetasi akan melambat. Kebijakan dari BI tersebut berimplikasi pada invetasi yang akan melambat.

Menkeu mengaku meski demikian, pihaknya tetap optimistis bahwa realisasi investasi yang ditargetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan tetap tercapai.

Jika untuk realisasi investasi BKPM, ujar Chatib, pihaknya optimistis karena target investasi BKPM hanya 15 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Jadi, menurutnya jika dilihat dari sudut itu masih aman, tetapi itu tentu tidak mencerminkan total dari PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto).

Dalam kasus ini kita tahu bahwa kemungkinan besar investasi Indonesia di tahun 2013 akan melambat. Bahkan, diperkirakan angka pertumbuhan (ekonomi) tahun 2013 akan terkoreksi pada 5,9 persen. Dengan hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan secepatnya untuk memeprcepat laju investasi Indonesia. Peningkatan suku bunga BI rate juga berpengaruh pada melambatnya investasi jadi suku bunga BI rate perlu diturunkan untuk menekan perlambatan laju investasi. Selain itu,untuk menarik investor berinvestasi pemerintah perlu mengembangkan dan memeperbaiki infrastruktur di Indonesia agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.