RIO KURNIAWAN

SYAMSUL KIFLI 105640105010KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Perkembangan Administrasi PublikDefenisi administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli, rumusannya berbeda-beda satu dengan yang lain namun pengertian dasarnya adalah sama. Ada yang menekankan pengertian administrasi publik yaitu kegiatan-kegiatan yang meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, secara global suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Pfiffner and Prethus, 1940).Apabila diperjelas pengertian administrasi publik ini maka dapat dipahami tentang adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga politik kemudian dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan memberdayakan seluruh kekuasaan dan kemampuan (sumber daya) pemerintah dan merupakan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan pemerintah. Dalam perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah berperan sebagai mitra kerja dari lembaga-lembaga politik.

Ada yang memandang administrasi publik itu sebagai administrasi dari publik (Administration Of Public), ada yang memandang administrasi untuk publik (Administration For Public), dimana masing-masing pendapat itu mempunyai titik berat makna yang berbeda satu dengan yang lain (Keban, 2004).Administrasi publik berpegang kepada prinsip dari publik, oleh publik dan untuk publik. Berbeda dengan administrasi bisnis yang terutama berorientasi profit, demikian pula dengan administrasi privat yang lebih menitik beratkan pada kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan, perhatian pada kepentingan publik terbatas pada hal-hal tertentu.Administrasi publik mempunyai beberapa kriteria yaitu: (1) usaha kelompok kerja sama dalam susunan pemeritahan, (2) mencakup ke tiga cabang pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif serta antar hubungannnya), (3) berperan merumuskan kebijakan umum, (4) mempunyai hubungan erat (mitra kerja) dengan swasta dan masyarakat umum (Nigro and Nigro, 1970).

Elemen dari administrasi publik adalah organisasi dan manajemen (Waldo,1965). Berbeda dengan Keban (2004) yang mengemukakan bahwa dimensi strategis pada administrasi publik adalah kebijakan, organisasi, manajemen, moral dan etika, lingkungan dan akuntabilitas kinerja. Hampir sama dengan pendapat Syafiie dkk (1999) yang menyatakan bahwa unsur administrasi adalah manajemen publik, organisasi publik, komunikasi pemerintah, informasi pemerintah, kepegawaian, perbekalan dan hubungan masyarakat pemerintah. Administrasi publik pada dasarnya bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai sarana, administrasi publik harus memenuhi kriteria efisiensi, efektifitas, dan rasionalitasdalam mencapai tujuan yang diharapkan (Tjokroamidjojo, 1985) sehingga tugas-tugas teknis operasioanal dalam rangka pelaksanaan tugas pokok juga diharapkan efisien, efektif dan rasional dan jangan sampai tugas teknis itu menjadi bermasalah yaitu tidak lancar penyelesaiannya, terjadi pemborosan sumber daya dan tujuan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Administrasi publik yang berintrikan kelembagaan pemerintah atau birokrasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian atau pengukuran administrasi publik adalah sejauh mana tercapai peningkatan kinerja operasional dan birokrasi tersebut (Sughanda, 1991). Kinerja administrasi publik yang diukur dari segi efisiensi adalah tergantung sejauh mana hasil yang dicapai dalam rangka pencapaian tujuan seimbang dengan sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil itu. Kinerja administrasi publik alat ukurnya juga terletak pada kelompok kepuasan masyarakat yang dilayani.Prinsip efisiensi administrasi publim yang mengutamakan pelayanan juga tetap harus memperhatikan beberapa faktor menurut Soedjadi (1984) yaitu: (1) penghematan tidak boleh mengurangi efektifitas pencapaian tujuan, (2) karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki maka tetap diperhatikan prinsip ekonomi atau penghematan, (3) pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang memuaskan, (4) adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, (5) penyelenggaraannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan (6) kepemimpinan harus menyegarkan.

Ruang lingkup administrasi publik sebenarnya sangat luas yaitu menyangkut hal-hal yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan administrasi publik tersebut. Ruang lingkup tersebut dapat dikemukakan pendapat Widjaja (1999) yaitu: (1) organisasi atau kelembagaan, (2) manajemen atau ketatalaksanaan, (3) administrasi kepegawaian, (4) administrasi keuangan, (5) administrasi perlengkapan atau peralatan, (6) tata hubungan dan (7) perwakilan atau hubungan masyarakat.Organisasi, manajemen dan ketatausahaan merupakan unsur pokok dripada adaministrasi publik. Organisasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari arah mana kita memandangnya. Apabila dipandang dari segi wujud maka organisasi adalah kerjasama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari segi wujud organisasi suatu proses yang dinamis. Kegiatan orang-orang yang bekerja sama dalam organisasi maka pimpinan (manajer) berusaha menggerakkan dan mengarahkan orang-orang untuk memperoleh hasil yang diiinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dengan menggunakan orang-orang dan sumber daya itu sesuai keahlian khusus yang dimilikinya maka itulah yang disebut manajemen (Arif, 1985).

Kelembagaan atau organisasi sebagai dimensi strategis dari administrasi publik, secara statis merupakan wadah aktivitas seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dan secara dinamis organisasi adalah kegiatan-kegiatan dan proses kegiatan kerja sama aparatur pemerintah baik secara individual maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.Prinsip-prinsip organisasi pemerintah yang baik adalah: (1) tiujuannya dibagi habis dan jelas, (2) pendelegasian tugas dan fungsi juga secara jelas, (3) bentuk organisasi sederhana yaitu lini dan staf termasuk unit fungsional, (4) rentang manajemen dan pengawasan, (5) kesatuan perintah, (6) koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, (7) jalur tanggung jawab, (8) dukungan SDM biaya, alat, bahan dan fasilitas kerja (Sankri, 2003). Demikian pula pengorganisasian disesuaikan degan kebutuhan dengan mempertimbangkan bentuk struktur mekanis dan organis, sehingga organisasi sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk merubah input menjadi output melalui manajemen yang tepat.

Kegiatan-kegitan manajemen terlihat pada proses pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan yaitu menurut Urwick (1956) yaitu : (1) Forecasting, (2) Planning, (3) organizing, (4) directing, (5) coordinating, (6) controling, lebih fokus pada manajemen publik, fungsi manajemen menurut Syafiie dkk(1999) adalah: (1) publik planning, (2) public actuating, (3) public controling, (4) public coordinating, (5) public leading, (6) public motivating. Semua fokus ini berkaitan satu sama lain sehingga merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran manajemen yang telah ditetapkan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen seraca efektif tersebut akan berpengaruh terhadap pemberdayaan seluruh sumber daya yang diperlukan. Semua masalah yang timbul diantisipasi melalui pendekatan kesisteman sehingga pada administrator menganut prinsip System thingking (Pater Senge, 1996).Fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan secara profesional, semua pertimbangan adalah rasional dan berdasarkan data atau informasi yang akurat dan mutakhir, tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan yang tidak kalah pentingnya semua proses yang membutuhkan interaksi para penjabat atau pegawai terkait faktor human relation dan kepemimpinan harus diperhatikan.

Administrasi yang unsur utamanya adalah kerjasama sekelompok manusia untuk tujuan tertentu maka inti administrasi itu adalah manajemen karena dengan manajemen kegiatan-kegiatan kerjasama itu lebih terarah, lebih terkoordinir dan terkendali. Menurut Henry (1975), administrasi publik dapat dilihat perkembangannya melalui pemahaman terhadap paradigma-paradigma yang ada yaitu: (1) paradigma dikotomi politik dengan administrasi (1900-1926), (2) paradigma prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), (3) paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970), (4) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970), (5) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara tuhan (1970).Hal berbeda dikemukakan oleh Frederickson (1980) yang memilah-milah kelompok corak berfikir dalam pertumbuhan administrasi publik menurut Syafiie dkk (1999) yaitu: (1) paradigma birokrasi klasik, (2) paradigma birokrasi neo klasik, (3) paradigma kelembagaan, (4) paradigma hubungan kemanusiaan, (5) paradigma pilihan masyarakat umum, dan (6) paradigma administrasi publik baru.

Paradigma-paradigma baru muncul pada tahun 1970 berbarengan dengan era pembangunan yang dicanangkan oleh PBB yang dapat disebut dengan paradigma pembangunan yang terdiri atas Reinventing Goverment, Banishing Bureaucracy, dan Good Governance. Paradigma Reinventing Goverment dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler yang bukunya diterjemakan oleh Abd. Rasyid dengan judul mewirausahakan birokrasi. Paradigma tersebut menawarkan sepuluh konsep perbaikan pelayanan publik yaitu: (1) mengarahkan ketimbang mengayuh, (2) memberi wewenang ketimbang melayani, (3) menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan, (4) mengubah organisasi yang digarakkan oleh peraturan, (5) membiayai hasil bukan masukan, (6) menghasilkan ketimbang membelanjakan, (8) mencegah daripada mengobati, (9) pemerintah desentralisasi, (10) mendongkrak perubahan melalui pasar ( Anwaruddin, 2004).Perkembangan paradigma dan realita administrasi publik berbeda keadaan yang lampau dengan yang sekarang. Administrasi publik yang lampau banyak berorientasi pada kekuasaan, baik dipandang dari segi institusi maupun dari segi pejabat, sekarang administrasi publik lebih banyak berorientasi pada pelayanan dan berperan menjalin kemitraan dengan pengusaha dibidang bisnis dan masyarakat umum.

Menurut Ferlie, dkk (1996) New Public Management bergeser pada New Public Service yang menitik bertakan pada: (1) kualitas misi dan nilai-nilai yang diinginkan, (2) perhatian yang lebih besar pada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi pelanggan dan warga masyarakat pada umumnya, (3) memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat melalui wakil-wakil, (4) menekankan pelatihan masyarakat dan pelayanan, (5) partisipasi masyarakat, (Akuntabilitas).Administrasi Publik Paradigma LamaAdministrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. berbagai aspek administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak peradaban manusia dimulai terstruktur. kekaisaran romawi kuno, berbagai dinasti di Cina, misalnya, bahwa kerajaan-kerajaan dinusantarapun sebenarnya telah mempraktekkan administrasi. Banyak ahli bersependapat bahwa dasar-dasar pemikiran administrasi publik modern diletakkan oleh seorang profesor ilmu politik yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Pemikiran wilson dituangkan dalam tulisannya yang diberi judul, The Study Of Administration yang diterbitkan pada tahun 1873. Konsep dari wilson yang terkenal adalah pemisahan antara politik dan administrasi publik.

Banyak pemikiran baru lahir pada sekitar pertengahan abad 20, antara lain yang besar sekali dampaknya pada perkembangan ilmu administrasi, adalah dari Simon (1947) seorang ahli ekonomi, yang kemudian memperoleh hadiah Nobel. Ia mengemukan pandangan yang terus melekat dalam perkembangan ilmu ini selanjutnya, yaitu bahwa pada intinya administrasi adalah pengambilan keputusan. Pada dua dasawarsa akhir abad ke 20, dunia kembali mengalami perubahan besar. Runtuhnya Komunisme dan terjadinya proses globalisasi telah menimbulkan kebutuhan akan pendekatan-pendekatan baru dalam ilmu-ilmu sosial.Administrasi Publik Paradigma BaruPemikiran dalam administrasi yang berkembang selanjutnya sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi ditengah-tengah masyrakatnya dan tidak diatas atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). Pemikiran ini selain menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah.

Dalam upaya merevitalisasi ilmu administrasi, Waldo memprakarsai pertemuan sejumlah pakar muda ilmu administrasi, untuk mempelajari maslah-masalah konseptual yang dihadapi ilmu administrasi dan berusaha memecahkannya. Perkembangan itu melahirkan dorongan untuk meningkatkan desentralisasi dan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesemua itu menandakan bergulirnya gerakan administrasi publik baru (New Public Administration). Administrasi ini ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta menggatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederikson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep-konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Drucker (1989) menegaskan bahwa apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya jangan dilakukan oleh pemerintah. itu tidak berarti bahwa pemerintah harus besar atau kecil, tetapi pekerjaannya harus efisien dan efektif.

Memasuki dasawarsa 80an tampil manajemen publik (public management) sebagai bidang studi yang makin penting dalam administrasi negara. Manajemen publik yang dimasa lalu lebih banyak memberi perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi. manajemen publik ini juga mencakup manajemen dalam sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian dan pengawasan, serta berbagai aspek lainnya. New Public ManagementTema pokok New Public Management antara lain bagaimna menggunakan mekanisme pasar dan termologi disektor publik. Didalam konsep New Public Management ini semua pimpinan (manager) didorong untuk menemukan cara baru dan inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Jonathan Bostom (1991) menyatakan bahwa pusat pemerintahan dan dotrin New Public Management itu pada intinya sebagai berikut : lebih menekankan pada proses pengelolaan (management) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dari pengunaan control memasukkan (input controls) ke pengunaan ukuran-ukuran yang biasa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi manajemen control sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru; disegregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasi otonomi; secara kusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang non komersial; menggunakan preferensi untuk kepentingan private seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem pengkajian dan renumerasi yang efektif dan efisien. Menurut aswar rewansyah (2010), berawal dari kenyataan bahwa birokrasi pemerintahan yang terlalu besar, boros, inefisien dan merosotnya kinerja pelayanan publik, ronald reagan (Presiden Amerika Serikat) mengeluarkan pernyataan bahwa government is not solution to our problem, government is the problem. kata administrasi dirasakan kurang agresif, maka digunkan kata manajemen (bisnis/privat) guna mentransportasi prinsip-prinsip bisnis atau wirausaha dalam sektor publik. Kemudian paradigma ini lebih dikenal dengan new publik management (NPM) melihat bahwa pardigma old public administration (OPA) kurang efektif dalam memecahkan masalah dan dalam memberikan pelayanan publik, termasuk membangun warga masyarakat. Konsep dan strategi pemangkasan birokrasi (Banishing bureaucracy), sebagai opersionalisasi dari reinventing government.

Osborne dan Plastrik (1997) mengemukakan makna mewirausahakan/reinventing, sebagai transpormasi pundamental terhadap sistem dan organisasi sektor publik untuk menciptakan, peningkatan secara menakjubkan dalam hal efektifitas, efisiensi, adaptabilitas dan kapasitasnya untuk berinovasi. Transpormasi tersebut intinya bagaimna membangun sektor publik yang bersifat self renewing system dengan pendekatan prinsip-prinsip bisnis (wirausaha). Banishing Bureaucracy berisi lima strategi untuk melaksanakan prinsip reinventing government yang bernama the five CS. yaitu: Core strategy (strategi inti)Consequence strategy (strategi konsekuensi)costumer strategy (strategi pelanggan)control strategy (strategi kendali)cultural strategi (strategi budaya)

Selanjutnya, vigonda (2003), mengutarakan 7 komponen doktrin dalam NPM, yaitu: Pemenfaatan manajemen professional dalam sektor publikPengunaan indikator kinerjaPenekanan yang lebih besar pada kontrol keluaranPergeseran perhatian ke unit yang lebih kecilPergeseran ke konpetisi yang lebih tinggiPenekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemenPenekanan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam pengunaan sumber daya.New Public ServiceAkar dari new public service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh dimock, dahl dan waldo. NPS berakar dari beberapa teori yang meliputi: Teori tentang demokrasi kewarganegaraanModal komunitas dan masyarakat sipil Teori organisasi humanis dan administrasi negara baruAdministrasi negara postmodern

AspekOld Public AdministrationNew Public ManagementNew Public ServiceDasar teori dan fondasi epistimologiTeori politikTeori ekonomiTeori demokrasiRasionalitas dan model prilaku manusiaRasionalitas synoptic (administrative man)Teknis dan rasionalitas ekonomi (Economic man)Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (pilitik, ekonomi dan organisasi)Konsep kepentingan publik Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukumKepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individuKepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilaiResponsifitas birokrasi publikClients dan constituent CustomerCitizensPeran pemerintahRowing Streering Serving Pencapaian tujuan Badan pemerintah Organisasi privat dan non profitKoalisi antar organisasi publik, non profit dan privat Akuntabilitas Hierarki administratif dengan jenjang yang tegasBekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas norma politik standar profesionalDiskresi administratifDiskresi terbatasDiskresi diberikan secara luasDiskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawabStruktur organisasi Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-downDesentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agenStryktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternalAsumsi terhadap motivasi pegawai dan administratorGaji dan keuntungan, proteksiSemangat enterpreneurPelayanan publik dengan keinginan melayani masyrakat.Tabel 1: Diferensiasi OPA, NPM, dan NPSPerbedaan Administrasi Lama Dengan Administrasi BaruAdministrasi Negara LamaMerupakan awal perkembnagan studi administrasi negara dengan tokoh wodrow wilson yang terkenal dengan konsepnya yaitu Dikotomi Politik-Administrasi. Proses pembutan kebijakan adalah proses politik sedangkan pelaksanaan kebijakan adalah proses administrasi. istilah publik dalam administrasi negara lama diartikan sebagai negara sehingga membuat administrasi hanya fokus pada organisasi dan manajemen intrernal dari aktivitas-aktivitas pemerintah, seperti anggara negara, manjemen kepegawaian dan pelayanan jasa saja. Administrasi Negara BaruMuncul pada tahun 1970-an, konsep ini merupakan kritik terhadap konsep paradigma administrasi lama. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin menegtengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Prederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi mengatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial kedalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu administrasi publik harus mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.

Pengertian Administrasi Negara LamaAdministrasi Negara BaruPublik Diartikan sebagai government atau negara saja pemerintah atau negara hanya salah satu aspek penting dari publikpublik berarti keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik.Administrasi publik Menggambarkan manajemen urusan publik atau aspek implementasi dari hukum-hukum negara atau kebijakan publikAdministrasi dan implementasi merupakan keseluruhan aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktivitas publik yang bersifat kolektif.Fokus Organisasi dan manajemen internal atau aktivitas-aktivitas pemerintahan Eksekutif atau administratif pemerintahan ditingkat pusat sampai daerah.Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucrasy)Hirarki dan spesialis Penetapan manajemen ilmiah/prinsip-prinsip Pemisahan politik dan administrasiOrientasi Eksternal pola-pola organisasi manusia seperti nilai-nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai itu diekspresikan Bagaimana fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh organisasi sukarela, organisasi non profit, organisasi bisnis, dan organisasi pemerintah.Bagaimana interaksi antar organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah dan organisasi bisnis.Bagaimana Lembaga pemerintah membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non pemerintahan. NilaiEfisiensi Ekonomi EfektifitasKeadilanTransparansiResponsifitasAkuntabilitas publikPartisipasiRelasi organisasiAtasan dan bawahan (hirarki foramal)Principal dan agent (kontraktual)Meliputi juga shadow bureaucrasyPemerintah sebagai supervisor dan fasilitatorStruktur BirokrasiMekanisme komando dan kontrol

Non birokrasiNetworkDesentralisasiTawar menawar (Bargaining) dan PersuasiHakekat manusiaMahluk yang mekanistik mahluk rasional yang bisa melakukan rational choiceIndividu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya karena itu lebih suka berada di baawah sistem pasar bebas.

Tabel 2 Perbedaan Administrasi Negara Lama Dengan Administrasi Negara Baru

Masalah-masalah yang menjafi pokok perhatian administrasi publik adalah public policy. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi publik karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat kebijakan publik juga dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, yang terkadang rumit dan pundamental sehingga memerlukan proses pemecahan yang rumit pula (Thoha, 1997).

Terima Kasih