A. Kebijakan, Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

1. Kebijakan

Pengertian kebijakan memiliki makna hampir sama dengan

Peraturan/ Perundangan atau Politik/Kekuasaan, Keputusan Pemerintah,

Program atau Model. 1) Arti kata “ Kebijakan” atau “Kebijaksanaan” dalam

kamus bahasa Inggris-Indonesia (Williem Kehelay-Michael Andres, 1993)

berarti “Wisdom”. 2), tetapi dalam Ilmu Pemerintahan atau ilmu politik,

Kebijakan dapat disamakan artinya dengan “Policy”. Sedangkan “Policy”

secara lebih mendalam tidak dapat diterjemahkan dalam Bahasa

Indonesia, sebab “Policy” tidak sama dengan Kebijakan atau

Kebijaksanaan, “Policy” mempunyai sifat yang sangat positif, sedangkan

Kebijakan atau Kebijaksanaan mempunyai sifat dapat positif dan dapat

negatif. Kebijakan/Kebijaksanaan didefinisikan sebagai pengambilan

keputusan oleh kekuasaan atau yang berwenang yang dipengaruhi oleh

sistem politik tertentu dan akan menjadi pedoman dalam sistem atau

program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian “Policy”

menurut para ahli antara lain : 1)

a. H. Heclo (1972) menyebutkan Policy bukan istilah yang jelas dengan

sendirinya, Policy adalah tindakan yang sengaja dilakukan atau

ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja.

1

b. D. Easton (1953), Policy terdiri dari serangkaian keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan yang mengandung nilai.

c. W.I. Jenkin (1978), Policy merupakan serangkaian keputusan-

keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-

tujuan dan cara-cara mencapainya dalam situasi tertentu.

Bila dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, kebijakan

merupakan respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada

di sekitarnya. 12) Kekuatan lingkungan dalam hal ini mempunyai pengaruh

terhadap munculnya suatu kebijakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa

sistem politik adalah adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik di

masyarakat yang berfungsi mengubah in-put (demand, support dan

resources) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (out-put). 3)

Demand (tuntutan) akan timbul jika individu/kelompok setelah

memperoleh respon oleh adanya peristiwa di lingkungan yang

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Support (dukungan) dan

resources (sumber daya) diperlukan untuk menunjang demand. Jika

sistem politik berhasil membuat kebijakan yang sesuai dengan demand,

maka implementasi keputusan mudah dilakukan. Selanjutnya dijelaskan

bahwa wujud dari pemberian dukungan yaitu menerima keputusan dan

melaksanakan serta mematuhi peraturan perundang-undangannya. 3)

Sedangkan out-put dari aktivitas politik adalah suatu bentuk dan

kegiatan apa yang pemerintah inginkan atau tidak diinginkan melakukan

sesuatu secara otoritas akan dialokasikan pada semua anggota

masyarakat. 3) Selanjutnya dijelaskan bahwa, pengalokasian keputusan

kepada anggota masyarakat selalu ada dampaknya, baik dampak positif

2

maupun dampak negatif. Dampak positif (intended) memang yang

diharapkan, dimana kebijakan itu bermanfaat dan dilaksanakan oleh

anggota masyarakat. Sedangkan dampak negatif (unintended)

merupakan dampak yang tidak diharapkan tetapi muncul baik disadari

maupun tidak oleh pembuat kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Sebelum lebih jauh membahas tentang kebijakan publik, terlebih

dahulu diuraikan kata: “Publik”. Kata : “Publik” atau “Public”, menurut

Kamus Inggris-Indonesia (Williem Kehelay-Michael Andres, 1993, hal.

334), “Public”, berarti : (1) umum, (2) rakyat. Kata “Publik” diterjemahkan

sebagai: “umum”, “rakyat” sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. 2)

Kebijakan Publik atau Kebijakan Negara didefinisikan oleh

beberapa ahli antara lain : 1)

a. Parker (1975) menyebutkan bahwa, Kebijakan Publik (Public Policy)

atau Kebijakan Negara adalah : suatu tujuan/serangkaian asas/

tindakan tertentu yang dilaksanakan pemerintah pada suatu waktu

tertentu dalam kaitannya dengan suatu obyek atau respon terhadap

suatu keadaan yang krisis.

b. Thomas R. Dye (1978) menyebutkan bahwa, Kebijakan Negara

adalah semua pilihan / tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (baik

untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu).

c. Nakamura dan S. Wood (1990) mengatakan bahwa, Kebijakan

Negara adalah serentetan instruksi / perintah dari pembuat kebijakan

Negara yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang

menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

3

Dari ketiga definisi yang dikemukakan, definisi tentang “Kebijakan”

bervariasi dan ketiganya mempunyai persamaan, tetapi dari ketiganya

yang mendekati kesempurnaan adalah menurut Nakamura dan S. Wood

yang menyebutkan kata kuncinya adalah : adanya instruksi/perintah,

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan adanya unsur tujuan,

sehingga dapat diambil catatan penting tentang sebuah Kebijakan

(Policy) Negara yaitu :

a. Policy (kebijakan) sulit dirumuskan dan diberi makna tunggal.

b. Sulit menentukan / mengidentifikasikan “kapan” policy dibuat.

c. Ruang lingkup policy “jauh lebih luas” dari pada keputusan.

d. Policy tidak dapat dipisahkan begitu saja dari administrasi dan

manajemen.

e. Policy mencakup perilaku dan harapan-harapan.

f. Policy mempunyai tujuan / hasil akhir yang akan dicapai.

g. Policy muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

Saat ini kebijakan publik merupakan salah satu cabang ilmu yang

berkembang cukup pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat

khususnya di sektor publik dan merupakan cabang studi yang bersifat

multidisiplin dan membutuhkan kontribusi ilmu-ilmu lain dalam kenyataan

sehari hari.4)

Sejalan dengan perkembangan ini, setidak-tidaknya ada 3 hal/

dasar yang secara signifikansi dalam studi kebijakan publik yaitu, 4)

a. Kenyataan tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan beragam

memerlukan suatu kajian berupa research and development sebelum

kebijakan publik ditetapkan. Hal ini yang kemudian menimbulkan

4

disiplin analisis kebijakan yang diyakini sebagai salah satu kunci

dasar dalam pembuatan kebijakan publik.

b. Dibutuhkannya kemampuan mendalam bagi para pengambil

kebijakan publik (Policy Makers), analisis kebijakan publik (policy

analyst) dan juga penasehat kebijakan publik (policy advisers)

mendorong arti penting studi dan pemahaman mengenai kebijakan

publik.

c. Perkembangan global yang bermuara pada kompetisi dan

implementasi model pasar yang berkembang pesat membutuhkan

perlunya kebijakan publik disusun secara strategik dalam rangka

menghadapai berbagai persoalan yang melingkupi, baik yang bersifat

internal maupun eksternal.

2. Analisis Kebijakan Publik

a. Pengertian

Menurut Teguh Yuwono (2003), analisis kebijakan publik

adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan

publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas publik. 13) Pengertian

ini memerlukan uraian data, informasi, dan berbagai alternatif yang

mungkin dilakukan untuk menentukan sebuah kebijakan publik.

Seorang analis kebijakan yang profesional dapat memberikan sebuah

diskripsi atau uraian yang runtut, jelas dan lengkap serta menimbang

berbagai kemungkinan yang terjadi jika sebuah alternatif kebijakan

diambil. 4)

Perlu diketahui bahwa analisis kebijakan bukanlah sebuah

keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan

5

pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang

dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik berkaitan

dengan masalah tersebut, dan juga alternatif-alternatif rencana

kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan

kepada pembuat kebijakan. 4

Menurut Teguh Yuwono dan Abdulkahar Badjuri (2002),

setidak-tidaknya ada 5 (lima) argumen tentang arti penting analisis

kebijakan publik, yaitu : 4)

1) Dengan analisis kebijakan publik, maka pertimbangan yang

scientific, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi

semua pembuatan kebijakan publik, artinya bahwa kebijakan

publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan

obyektif, bukan semata-mata petimbangan sempit seperti

misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik

tertentu.

2) Analisis kebijakan yang baik dan komprehensif memungkinkan

sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka

merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu

mewujudkan kesejahteraan umum (Public Welfare). Hal ini karena

analisis kebijakan harus mendasarkan pada visi dan misi yang

jelas yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial

menuju masyarakat yang sejahtera.

3) Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan

bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan

berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini, maka

6

pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah Tim yang

multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (expertise).

4) Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang

komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, hal ini

disebabkan analis kebijakan mencakup 2 (dua) hal yaitu hal-hal

yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal yang bersifat

strategik yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

5) Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk

meningkatkan partisipasi publik, hal ini karena dalam metode

analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi

masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme seperti

melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama

dengan berbagai pihak terkait (Stakeholders), deliberasi publik

dan sebagainya.

b. Tahapan-Tahapan dalam Analisis Kebijakan

Menurut Teguh Yuwono dan Abdulkahar Badjuri (2002), dalam

tahapan analisis kebijakan setidak-tidaknya meliputi 5 (lima) langkah,

yaitu :

1) Memformulasikan masalah kebijakan

Hal ini merupakan langkah pertama dalam sebuah analisis

kebijakan. Memformulasikan masalah merupakan hal yang sangat

prinsipil dan krusial, karena bila memformulasi masalah yang

salah, dengan sendirinya penerapan kebijakan publik pun salah.

Penelitian dan pengkajian yang sangat mendalam diperlukan agar

dapat menghasilkan formulasi masalah yang tepat dan akurat.

7

2) Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan

Setelah masalah diformulasikan kemudian menentukan tujuan dan

sasarannya. Tahapan ini sangat penting karena akan menentukan

prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam

mengatasi masalah. Penentuan sasaran dan tujuan ini penting

karena juga akan menentukan panduan arah tindakan dalam

implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

3) Mengidentifikasi parameter kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan

tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan

berkaitan dengan proposal kebijakan.

4) Mencari alternatif-alternatif

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam,

tujuannya adalah mengumpulkan berbagai data dan informasi

atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon

yang mungkin dilakukan. Beberapa masukan yang dapat dijadikan

dasar atau metode mencari alternatif adalah :

a) Mempelajari kebijakan yang sedang berlangsung saat ini baik

yang terjadi di daerah lain, di Indonesia atau mungkin di

negara lain.

b) Mempelajari penemuan internasional mengenai permasalahan

yang relevan dengan sebuah proposal kebijakan.

8

c) Mempelajari berbagai informasi, review, laporan, atau seminar

yang berkaitan dengan isu kebijakan.

d) Mempelajari jurnal-jurnal akademik terbaru yang berkaitan

dengan persoalan-persoalan kebijakan.

e) Melakukan curah pikir, diskusi dengan para ahli baik yang

berada dalam struktur pemerintahan maupun non

pemerintahan, seperti Perguruan Tinggi atau Pusat Studi dan

Pusat Kajian lain yang berkompeten.

f) Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan

terkena kebijakan dalam rangka mendalami masalah dan

mengidentifikasi respon atau alternatif yang dilakukan.

5) Menentukan alternatif pilihan mana yang mungkin sebaiknya

dilakukan.

Hal ini merupakan tahap akhir dalam analisis kebijakan.

Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir

yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif

dilakukan. Ini artinya bahwa hasil dari analisis kebijakan sudah

didapatkan yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang ditujukan

kepada pengambil keputusan.

Rekomendasi kebijakan tentunya akan lebih baik jika lebih

dari satu, agar pihak pengambil keputusan dapat menimbang hal

mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-

masing alternatif tentunya sangat diharapkan.

c.Tiga Model Dasar Analisis Kebijakan Publik

Ada 3 (tiga) model dalam analisis kebijakan publik yaitu :

9

1) Model Rasional Komprehensif

Teori ini menekankan teknik pengambilan keputusan/

kebijakan yang diambil secara rasional dan menyeluruh dengan

memperhitungkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang

ada. 5) Hasil dari proses tersebut adalah keputusan yang rasional,

yaitu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling

efektif. Unsur-unsur utama teori ini adalah :

a) Identifikasi masalah-masalah yang ada.

b) Penetapan ranking/prioritas atas tujuan-tujuan, nilai atau

sasaran secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya.

c) Penentuan berbagai alternatif pemecahan masalah yang

harus diteliti secara seksama.

d) Akibat-akibat yang ditimbulkan (analisis biaya dan manfaat)

yang ditimbulkan dari setiap alternatif yang ada.

e) Membandingkan setiap alternatif yang ada.

f) Memilih alternatif yang terbaik yang dapat memaksimasi

tercapainya tujuan yang diharapkan.

2) Model Inkremental

Teori ini mencerminkan suatu teori pengambilan

keputusan yang menghindari banyak masalah dan alternatif

yang harus dipertimbangkan. 5) Model ini dipengaruhi sangat

kuat oleh konsep administrative man, dimana menyadari tentang

keterbatasan seorang pimpinan/manager atau administrator

publik dalam menjalankan fungsi publiknya. 4) Oleh karena

kebijakan publik selalu berkaitan dengan keterbatasan waktu,

10

keahlian dan biaya, maka tidak mungkin membuat keputusan

yang rasional dan komprehensif. Dengan demikian alternatif

yang realistik adalah memperbaiki dan meningkatkan kebijakan

publik yang sudah ada agar lebih baik, lebih efektif dan efisien.

Pokok-pokok teori ini antara lain : 5)

a) Pemilihan tujuan dan sasaran serta analisis tindakan empiris

yang diperlukan dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat

terkait.

b) Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa

alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok

masalah dan alternatif ini hanya dipandang berbeda secara

inkremental (sedikit-sedikit) dan marjinal.

c) Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang

mendasar saja yang akan dievaluasi.

d) Redefinisi secara teratur masalah-masalah yang dihadapi.

Pertimbangan pada analisis sarana (cara)-tujuan dan tujuan-

sarana (cara) sehingga masalah lebih dapat ditanggulangi.

e) Kenyataan bahwa tidak ada keputusan atau cara

pemecahan yang benar-benar tepat bagi tiap masalah.

Keputusan yang baik terletak pada keyakinan dan

kesepakatan yang ada.

f) Pembuatan keputusan inkremental pada hakekatnya bersifat

perbaikan-perbaikan kecil dan diarahkan pada perbaikan

ketidaksempurnaan keputusan yang ada sebelumnya

(modifikasi).

11

g) Keputusan inkremental dapat mengurangi resiko dan biaya

yang ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian yang ada.

h) Karakteristik dari inkrementalisme adalah bahwa keputusan

terjadi dalam bentuk langkah-langkah kecil dan karenanya

tidak terlalu jauh dari status quo. Keputusan diperoleh dari

hasil bargaining yang melelahkan dan persuasif melalui

perdebatan ataupun negosiasi.

Pandangan inkremental adalah model pembuatan

keputusan yang membuahkan hasil yang terbatas, praktis dan

dapat diterima. Pada prinsipnya setiap pengambil keputusan

seringkali bersikap pragmatis, yaitu tidak selalu berusaha

menemukan satu-satunya cara yang terbaik untuk pemecahan

masalah, namun selalu berusaha menemukan cara pemecahan

masalah yang mungkin dapat dilaksanakan.

3) Model Campuran (Mixed Scanning Model)

Model ini timbul berdasarkan pada analisis kelebihan dan

kekurangan dari model rasional komprehensif dan inkremantal.

Model ini mendasarkan aplikasi pembuatan kebijakan dengan

menggunakan kedua model secara fleksibel tergantung dari

masalah dan konteks yang dihadapi. 4) Dalam kondisi yang

menuntut kebijakan berdimensi luas ke depan, model rasional

komprehensif akan dipakai, sedang jika membutuhkan kebijakan

yang meningkat secara bertahap menggunakan model

inkremental.

12

Pendekatan rasional komprehensif diperlukan untuk

mendapatkan keputusan-keputusan dasar dan strategis,

sedangkan untuk keputusan-keputusan operasional di lapangan

digunakan pendekatan inkremental. 5) Menurut teori yang

dikembangkan oleh Amitai Etzioni, tiap-tiap elemen dalam mixed

scanning dapat saling membantu mengurangi kekurangan pihak

yang lain. Inkrementalis mengurangi aspek yang tidak realistik

pada rasionalisme, sebaliknya rasionalisme mengurangi

keputusan cepat yang konservatif dari inkrementalisme dengan

melakukan eksplorasi dari berbagai alternatif.

d. Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan

yang paling dasar dalam aktivitas manajemen yang dapat

ditemukan pada setiap jenjang organisasi formal (bahkan juga

informal). Pengambilan keputusan juga selalu ada pada tiap-tiap

proses manajemen, antara lain dalam proses penetapan tujuan,

perencanaan, organizing, controlling, staffing, directing dan

supervising.

Batasan proses pengambilan keputusan adalah suatu

proses dengan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang

dilakukan dengan sengaja dalam penentuan atau pemilihan (pilihan)

akhir dari berbagai alternatif yang tersedia. 5)

Sebagai suatu proses, pengambilan keputusan disusun

melalui 4 tahapan atau phase, yaitu : 5)

13

1) Intelligence Phase, tahap ini didasarkan pada :

a) Latar belakang sejarah dan trend atau kecenderungannya

b) Perlaku orang lain dan atau organisasi

c) Rencana dan tujuan yang dimiliki

d) Harapan

e) Kebutuhan pengambil keputusan dan tata nilai yang diyakini.

2) Design Phase / Design of Alternative Phase

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

a) Pencarian alternatif

b) Memodifikasi alternatif

c) Membuat pola / desain alternatif yang dibutuhkan

3) Selection Phase

Tahap ini meliputi kegiatan memilih atau menentukan suatu

alternatif tertentu dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap

ini pengambil keputusan harus mengevaluasi tiap-tiap alternatif

yang ada dengan menentukan beberapa kriteria :

a) Keuntungan / profit yang diperoleh.

b) Biaya / cost yang dikeluarkan

c) Kualitas produk / hasil yang ada.

4) Implementation Phase

Tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan adalah tahap

pelaksanaan. Keberhasilan dan kesuksesan dalam pengambilan

keputusan tidak dipengaruhi oleh alternatif yang dipilih, tetapi

lebih pada bagaimana efektivitas dari pilihan tersebut

14

diimplementasikan. Ada 2 pengaruh dasar dalam kesuksesan

pengambilan keputusan yaitu :

a) Kualitas Keputusan

Merujuk pada adekuat atau tidak suatu keputusan dalam

mempengaruhi / memecahkan masalah yang ada.

b) Implementasi Keputusan

Lebih menekankan pada aktivitas dalam menerapkan

keputusan sehingga keputusan-keputusan tersebut dapat

“bekerja” dengan baik. Beberapa isu krusial yang

berhubungan dengan fase implementasi antara lain :

(a) Kewenangan yang berlaku.

(b) Komitmen tertentu yang terjamin pada semua level atau

tingkatan manajer.

(c) Waktu pelaksanaan.

Menurut William N. Dunn ada 5 komponen dalam suatu

proses pembuatan kebijakan yang juga merupakan komponen

proses pengambilan keputusan yaitu :5) Penentuan masalah,

Penentuan alternative, Tindakan / action, Hasil Keputusan dan Pola

Pelaksanaan (performance).

Dari kelima komponen tersebut, dapat disimpulkan secara

praktis pada skema di bawah ini : 5)

15

Skema 1 : Proses Pengambilan Keputusan oleh William N Dunn.

Oleh Dunn juga dijelaskan antara komponen (1) dan (2)

terdapat metode perkiraan / forecasting, yang berarti bahwa untuk

memecahkan masalah perlu menggunakan metode perkiraan yang

akan menghasilkan alternatif keputusan untuk memecahkan

masalah. Antara komponen (2) dan (3) digunakan metode

rekomendasi untuk memilih suatu alternatif terbaik yang dianggap

sebagai suatu keputusan. Antara (3) dan (4) diperlukan metode

pemantauan / monitoring yang cermat untuk mengetahui apakah

suatu keputusan yang diimplementasikan tersebut sudah tepat atau

tidak. Antara (4) dan (5) atau kembali pada (2) perlu diadakan

evaluasi dengan menggunakan cara dan teknik yang tepat. Bila

FEED-BACK HASIL EVALUASI

PROBLEM STRUCTURING

PRACTICAL INFERENCE / KESIMPULAN PRAKTIS

4HASIL

KEPUTUSAN

5POLA

PELAKSANAAN

2PENENTUAN ALTERNATIF

16

1PENENTUAN

MASALAH

3TINDAKAN

METODEREKOMENDA

SI

METODE MONITORING

METODEFORECASTIN

GMETODE EVALUASI

hasil evaluasi menunjukkan ketidakberhasilan implementasi yang

terpilih, maka dilakukan proses kembali ke komponen (2) untuk

mencari alternatif lainnya.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

perencanaan kebijakan. Kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh

bagaimana sebuah desain kebijakan mampu merumuskan secara

komprehensif aspek pelaksanaan sekaligus metode evaluasi yang akan

dilaksanakan. 4) Pemahaman ini harus ditekankan agar dalam pelaksaanaan

dan evaluasi kebijakan nantinya akan terjadi suatu aliran proses yang

mengalir dan setidak-tidaknya dapat dievaluasi secara baik pada akhir

prosesnya. Oleh karena itu tugas seorang analis atau penasehat kebijakan

publik juga termasuk menyediakan identifikasi berbagai hal yang ditemui

pada tahap implementasi, problem-problem yang ditemui, dan juga strategi

apa yang mungkin dilakukan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik. 4)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan baik itu dari internal maupun eksternal. Menurut Howlet dan

Ramesh (1995, hal. 154-155) dalam bukunya Badjuri dan Yuwono,

menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : 4)

1. Pangkal tolak permasalahan

Bila pangkal tolak permasalahan jelas, maka implementasi kebijakan

publik akan berjalan dengan lancar. Artinya bahwa dengan mengenali

apakah pangkal tolak itu berdomain sosial, politik, ekonomi, atau

17

kebudayaan akan lebih memudahkan pelaksanan kebijakan dalam

melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi Pemerintah

Semakin akut persoalan yang dihadapi sebuah kebijakan, maka akan

membutuhkan waktu penyelesaian yang semakin lama dan pengorbanan

sumber daya yang semakin banyak.

3. Ukuran kelompok yang ditargetkan

Semakin kecil targeted groups yang dituju dari sebuah kebijakan publik,

tentunya akan semakin mudah dikelola dari pada kelompok target yang

besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas.

4. Dampak perilaku yang diharapkan

Jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif, maka akan lebih

mudah menanganinya dari pada jika dampak yang diinginkan berdimensi

kualitatif yang membutuhkan waktu yang lama.

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi di atas, juga ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi

kesuksesan implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam bukunya Badjuri

dan Yuwono (Turner & Hulme 1997, Bridgman & Davis 2000, Alm, Aten &

Bahl 2001, Yuwono 2001b) menyatakan bahwa ada beberapa kondisi yang

mempengaruhi kesuksesan sebuah implementasi kebijakan yaitu : 4)

1. Ada tidaknya keterbatasan-keterbatasan eksternal yang parah,

maksudnya jika terdapat penolakan yang besar dari kalangan eksternal

organisasi publik, maka jelas implementasi kebijakan akan gagal. Oleh

karena itu diperlukan sebuah upaya konstruktif agar konstrain-konstrain

eksternal dapat diminimalisir.

18

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup. Jika implementasi

kebijakan tidak didukung dengan waktu dan sumber daya (manusia dan

uang) yang cukup, maka tidak banyak berharap akan berhasilnya

implementasi sebuah kebijakan.

3. Adanya dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam

setiap tahap implementasi kebijakan. Artinya adanya kontinuitas

dukungan sumber daya dalam setiap tahap implementasi yang

dipersiapkan secara baik dan matang.

4. Analisis kausalitas akan banyak mempengaruhi keberhasilan dalam

implementasi sebuah kebijakan.

5. Perlunya sebuah lembaga koordinator yang diperlukan untuk lebih

dominan mengelola tahapan-tahapan implementasi kebijakan. Jika tidak

ada lembaga koordinator, maka jelas tidak ada mekanisme akuntabilitas

dan kontinuitas yang berkesinambungan dari sebuah proses

implementasi kebijakan publik.

6. Pada tahap awal implementasi, harus ada kejelasan dan kesepakatan

mengenai tujuan dan sasaran. Ini sangat penting agar terjadi kejelasan

dan kesatupaduan gerak dan langkah dari masing-masing lembaga yang

terlibat.

7. Adanya pembagian kerja yang jelas dalam tiap tahap implementasi,

sehingga menghasilkan kejelasan hak dan tanggung jawab dari masing-

masing lembaga pelaksana.

8. Adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antar lembaga

pelaksana kebijakan.

19

9. Adanya kepatuhan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam koordinasi implementasi. Hal ini sangat berkaitan

dengan konsistensi dan komitmen antara apa yang tertulis dan apa yang

dilaksanakan dalam tahapan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryoputro, Antono, dr, MPH. Modul Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Undip, Semarang, 2004

2. Kehelai, Williem dan Andres, Michael. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris. 1993

3. Ratna, Lusia, SH, MKes. Modul Administrasi dan Kebijakan kesehatan FKM Undip, Semarang, 2004

4. Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar. Kebijakan Publik konsep dan strategi, Undip Semarang, cetakan II, 2003

5. Sriatmi, Ayun, Dra, Mkes. Hand-Out Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan FKM Undip, Semarang, 2003.

20