Kebijakan Publik

Kebijakan PublikTeguh KurniawanLektor KepalaKetua Prodi S1 Administrasi Publik DIA FISIP UIOutlineWaktuSesiMateri09.45 - 10.30 WIBSesi 1Kebijakan Publik , knowledge-based and evidence-based policy10.30 - 11.15 WIBSesi 2Perumusan Kebijakan 11.15 - 12.00 WIBSesi 3Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan dan Advokasi terhadap KebijakanKebijakan Publik, Knowledge-Based dan Evidence-Based PolicyApakah Kebijakan PublikKebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negaraKebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2005, 1-3)Perumusan Kebijakan dalam Siklus KebijakanProses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleksPemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publikUntuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles)ProcessActivityParticipantsProblem IdentificationPublicizing societal problems. Expressing demands for government actionMass media, interest groups, citizen initiatives, public opinionAgenda SettingDeciding what issues will be decided, what problems will be addressed by governmentElites, including presidents, congress; Candidates for elective office; Mass MediaPolicy FormulationDeveloping policy proposals to resolve issues and ameliorate problemsThink tanks, President and executive office, Congressional committees, Interest groupsPolicy legitimationSelecting a proposal, developing political support for it, enacting it into law, deciding on its constitutionalityInterest groups, president, congress, courtsPolicy implementationOrganizing departments and agencies, providing payments or services, levying taxesPresident and white house staff, executive departments and agenciesPolicy evaluationReporting outputs of government programs, Evaluating impacts of policies on target and nontarget groups, proposing changes and reformsExecutive departments and agencies, congressional oversight committees, mass media, think tanksDye, 2005: 32Policymaking as a processTerminologiKebijakanTahap 1: AgendaKebijakanTahap 2:PerumusanKebijakanTahap 3:AdopsiKebijakanTahap 4:ImplementasiKebijakanTahap 5:EvaluasiKebijakanDefinisiSejumlahpermasalahandiantara banyakpermasalahanlainnya yangmendapatperhatian seriusdari pejabat publikPengembanganusulan akantindakan yangterkait dandapat diterimauntukmenanganipermasalahanpublikPengembangandukunganterhadapsebuahproposaltertentusehinggasebuahkebijakandapatdilegitimasiatau disahkanAplikasikebijakanoleh mesinadministrasipemerintahUpayapemerintahuntukmenentukanapakahkebijakanefektif, sertamengapaefektif atautidak efektifCommonsenseMembuatpemerintah untukmempertimbangkantindakan terhadapmasalahApa yangdiusulkanuntukdilakukanterhadapmasalahMembuatpemerintahuntukmenerimasolusi tertentuterhadapmasalahAplikasikebijakanpemerintahterhadapmasalahApakahkebijakanbekerja baik?Sumber: Anderson, 2006, 4 (diadaptasi dari Anderson, Brady dan Bullock III, 1984)Langkah Pembuatan Kebijakan5 langkah pembuatan kebijakanDefinisikan/tentukan sasaranKumpulkan informasi yang relevanBuat pilihan kebijakan yang mungkin untuk dilakukanPembuatan kebijakan Resiko dan konsekuensi harus dipertimbangkanImplementasi dan Evaluasi

Adair, 2007,25-38Proses KebijakanPembuatan Kebijakan:Agenda SettingPolicy formulationPolicy adoptionPelaksanaan Kebijakan:ImplementersSituasi kondisiMindset implementersEvaluasi Kebijakan:CaraAlat ukurPihak yang terlibatCooper et.al, 1998 Mengapa Knwoledge-Based Policyknowledge as the key to future growth, jobs and social cohesion we need policies that reinforce this knowledge baseEducation and training are a prerequisite for a fully functioning "knowledge triangle (education research innovation)Commission of the European Communities, 2007Knowledge, research, technology, innovations,entrepreneurship

are the key words in different strategies and policies all over the world.11Mengapa Networking?More knowledge and ideasKnowledge from different fields, skills, culturesMore human and financial resourcesLearn from othersPossibilities for better products, servicesWith network larger possibilities to business also internationallyPositive human contacts also for the future

The Concept of EvidenceIn public policies jargon, evidence means any form of argument, proof or data which can help people make well-informed decisions about policies, programmes and projects. It is a piece of knowledge, deemed to be believable and sustainable because it is produced by professionals and obtained through objective means.

Davies, Nutley, Smith, 2000

Sources of EvidenceSuch information can be obtained from the following sources: research findings; statistics (both national and international); evaluation reports; stakeholder consultation; expert knowledge (e.g. provided by think-tanks or professional associations); economic or demographic modelling.

Weiss, 1992

The Concept of Evidence-Based Policy Making Debate not new (19th -20th centuries) World War II : increased attention for social knowledge social engineering and role for research (Janowitz 1972) UK government use of evidence and research in policy making (1992) evidence-based practice (2000)

what is being done is wothwhile and that it is being done in the best possible way, even if it might not always meet its objectives (Argyrous, 2009)Evidence Based Policy Making 2001 No child left behind preference for scientifically founded practice2007 OECD and from evidence based to evidence informed 2007 EU knowledge based policy and practice in education and training

No one would think of getting to the Moon or of wiping out a disease without research. Likewise, one cannot expect reform efforts in education to have significant effects without research knowledge to guide them. This implies that education cannot just build on folk wisdom; there is need for rigorous, sustained, scientific research. Shavelson & Towne, 2002 Evidence Based Policy Making helps people make well informed decisions about policies, programmes and project by putting the best available evidence from research at the heart of policy development and implementation Davies, 1992

is the conscientius use of current best evidence in making decisions and choosing between policy options OECD 2007

improving the use and impact of knowledge for developing policies and practices to improve the quality and governance of education systems . EU 2007

There is nothing a government hates more than to be well informed; for it makes the process of arriving at decisions much more complicated and difficult

J.M Keynes (EU 2007 report)Evidence Based Policy Making

Adapted from Levin, 2004CreationCommunication networksCommunication toolsWorking as a teamUsing evidence

Issues Emerging in Evidence TalksAdministrative, monitoring and strategic evidenceAd hoc, periodic, randomResearch and policy makingThe wider context where policy making takes place

Evidence & Policy Making there is no culture of evidence there is no VISION there is no INNOVATION driveThere is little capacityThere is little wide spread understanding of evaluation and evidenceEvidence has no meaning if ... WHAT and HOW have same valueCost of evidence and cost of no evidence or misused evidenceBrokers and broker insitutions

It Doesnt Happen by ChancePerumusan KebijakanProsedur Perumusan Kebijakan - 1Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebutProses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomiSidney, 2007, 79 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) Prosedur Perumusan Kebijakan - 2tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan; serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir. Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone (1999), perumusan kebijakan mencoba menjawab terhadap sejumlah pertanyaan apa, yakni: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif?Sidney, 2007, 79 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) Prosedur Perumusan Kebijakan - 3perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatanTahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatifyang isinya mendeskripsikan diantaranya mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, dan lain sebagainyaserta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampakSidney, 2007, 79 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) Prosedur Perumusan Kebijakan - 4didalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal dan tuntutan masyarakat ditransformasikan kedalam sejumlah program pemerintahPerumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaranyakni apa yang akan dicapai melalui kebijakanserta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbedaJann dan Wegrich, 2007, 48 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007)Prosedur Perumusan Kebijakan - 5perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal atau pilihan) untuk menangani permasalahan publikPerumusan kebijakan tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundangundanganSeringkali pembuat kebijakan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiriAtau seringkali pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap suatu masalah tertentu.Namun demikian, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat iniAnderson, 2006, 103-109Kriteria untuk Memilih Alternatif - 1Terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainyaSidney, 2007, 79 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007)Kriteria untuk Memilih Alternatif - 2dua faktor utama yang menentukan sejauhmana alternatif kebijakan akan diadopsi menjadi kebijakan, yakni: (1) penghilangan alternatif kebijakan akan ditentukan oleh sejumlah parameter susbtansial dasarmisalnya kelangkaan sumberdaya untuk dapat melaksanakan alternatif kebijakan. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya ekonomi maupun dukungan politik yang didapat dalam proses pembuatan kebijakan. Apabila dalam proses pembuatan kebijakan suatu alternatif kebijakan banyak mendapat kritikan secara politik, maka alternatif tersebut layak untuk dihilangkan karena kurangnya dukungan politik(2) alokasi kompetensi yang dimiliki oleh berbagai aktor juga memainkan peranan penting dalam penentuan kebijakanPeranan penting dari akademisi yang berperan sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (think tanks) Pengetahun dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakanJann dan Wegrich, 2007, 50-51 (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007)Hal yang Harus Dipertimbangkanperumus kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlah hal yang dapat meningkatkan peluang berhasilnya proposal kebijakan yang dirumuskannya. Sejumlah hal tersebut adalah: (1) apakah proposal memadai secara teknis? Apakah proposal diarahkan kepada penyebab permasalahan? Sejauhmana proposal akan menyelesaikan atau mengurangi permasalahan? (2) apakah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan masuk akal atau dapat diterima? Hal ini penting untuk diperhatikan khususnya apabila terkait dengan program kesejahteraan sosial. (3) apakah secara politik proposal dapat diterima? Dapatkah proposal mendapatkan dukungan dari anggota parlemen atau pejabat publik lainnya? (4) jika proposal telah menjadi peraturan perundang-undangan, apakah akan disetujui oleh publik?Anderson, 2006, 104Aktor dalam Implementasi KebijakanBirokrasiOrganisasi administratifPolitik administratif (aturan permainan; pimpinan; pengawasan parlemen; pengadilan; badan administratif lainnya; pemerintahan lainnya; kelompok kepentingan; partai politik; dan media komunikasi)Pembuatan kebijakan administratif (aturan pelaksanaan; ajudikasi; penegakan aturan; dan operasionalisasi program)Legislatif bagaimana mempengaruhi perilaku administratorPengadilan melalui gugatan/tindakan yudisialKelompok-kelompok penekanOrganisasi masyarakat

Anderson, 2006, 205-229Permasalahan Implementasi KebijakanPerbedaan mindset dan pemahamanPerbedaan kepentingan IntegritasMengubah Mindsetprogram (konten), konteks (iklim dan budaya organisasi), proses (bagaimana akan dilakukan -- Bagaimana meminimalisir resistensi -- terkait informasi, tidak mampu, ketidakmauan), manusia (trust)Empat StrategiPerubahanStrategi komunikasiStrategi penyediaan sumberdayaStrategi Pembenahan Struktur OrganisasiStrategi reward pegawaiLevine, 2007Strategi KomunikasiMengkomunikasikan dengan jelas mengapa perubahan itu penting.Pesan mengenai perubahan itu perlu konsisten disampaikan secara terus menerus.Komunikasi bukan hanya ke pegawai, tetapi juga ke anggota Dewan, kelompok-kelompok terkait, dan komunitas masyarakat secara luas.cara penyampaian pesan perubahan dikemas secara radikalStrategi Penyediaan SumberdayaMenyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk implementasi programkerjasama dengan berbagai lembaga : transfer knowledge melalui pelatihanmenyediakan biaya keikutsertaan pegawai untuk peningkatan kapasitasmembentuk dan mendukung dua unit baru :Operations Improvement and Development Information Technology membentuk kelompok peningkatan pegawaiStrategi Pembenahan StrukturStruktur organisasi yang memungkinkan inovasi pegawaiFokus pada perubahan pola komunikasi dan pola kerja.Memahami dan menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitas masing-masingStrategi Reward PegawaiPengaturan kembali insentif untuk memberi penghargaan (reward) bagi yang berprestasi. kenaikan tunjangan biaya hidupmengubah pola lama pemerintahReward diberikan dengan cara penilaian yang berbedaSalah satu inovasi : kapasitas manajerial pegawaiInisiatif melakukan sebuah studi bersama Badan KepegawaianEvaluasi KebijakanDilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalahDapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakanKegiatan untuk menilai sejauhmana kefektifan sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya dan sejauhmana tujuan tercapaiKegiatan yang bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan (Jones,1984)Kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yg diinginkanAkan menentukan kelanjutan dari sebuah kebijakanApakah Evaluasi KebijakanAnderson (1979): the appraisal of assesstment of policy including its content implementation and impact (penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk pelaksanaan isi dan dampaknya)Jones (1987): an activity designed to judges the merits of government programs which varies significancy in the spesificationof objects, the techniques measurement and methods of analysis (suatu aktivitas yg dirancang untuk menilai keberhasilan program- program pemerintah yang berbeda secara tajam dalam spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisanya)Mengapa Evaluasi Kebijakanmerupakan satu tahapan dalam siklus Kebijakanmengetahui keberhasilan/ kegagalan atau kebijakan mengetahui penyebab kegagalanmengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dengan yang diharapkanmenilai manfaat suatu kebijakanManfaat EvaluasiMemperoleh informasi tentang kinerja kebijakanMendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak kebijakanUmpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan implementasiMemberikan rekomendasi pada pembuat kebijakanPenggunaan Hasil EvaluasiMemperbaiki praktek dan prosedur admMenambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasiMelembagakan program ke tempat lainMengalokasikan sumber daya ke program lainMenolak atau menerima pendekatan/ teori yang digunakan sebagai asumsiHal yang Perlu Diketahui dari EvaluasiSiapa yang memperoleh akses dari input dan output program ?Bagaimana mereka bereaksi terhadap program tersebut ?Bagaimana program tersebut mempengaruhi perilaku sasaran kebijakan ?Aspek EvaluasiProses pembuatan kebijakanProses implementasi kebijakanKonsekuensi kebijakanEfektivitas dampak kebijakanEvaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif), pada saat (evaluasi implementasi) dan sesudah kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif)Jenis EvaluasiEffort evaluation: Mengevaluasi input programPerformance evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input programEffectiveness evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dengan sasaran dan tujuanEfficiency evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapaiProcess evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaanKegiatan EvaluasiSpecification : menyangkut obyek yang dinilaiMeasurement : memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilaiAnalysis : Melakukan analisa informasi yang disajikanKriteria EvaluasiRelevansi: mampu memberikan informasi yang tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab secara benar pertanyaan dalam waktu yangg tepatSignifikansi: mampu memberikan informasi yang baru dan penting melebihi yang sudah adaValiditas: mampu memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang tentang hasil nyata kebijakanReliabilitas: dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yang telitiObyektif: tidak memihak /biasTepat waktuDaya guna: bisa dimengerti dan dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakanEvaluasi DampakMenentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembagaMenilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi programMengeksplore akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnyaPermasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lainPengertian RIAalat evaluasi kebijakan, sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalandigunakan untuk menilai suatu regulasi dalam hal: a) relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, b) kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, c) efisiensi antara output dan input, d) efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, e) keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasiTuntutan Pokok dari RIAmemberi alasan perlunya intervensi pemerintah, regulasi adalah alternatif terbaik, dan regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimummendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan, menunjukkan mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkanTujuan RIAmenyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru sehingga dapat memberikan penilaian mengenai apakah mungkin sebuah peraturan dapat mencapai tujuan yang diinginkanuntuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang keuntungan akan melebihi biaya yang harus dikeluarkanPanduan Evaluasi Kebijakan sesuai kerangka berpikir RIA 56Proses Perancangan RIADefinisi / Definition (policy objective, policy context) Identifikasi / Identification (regulatory options) Penilaian / Assesment (cost, benefit, other impact) Konsultasi / Consultation (involving stakeholders)Desain / Design (Enforcement, compliance and monitoring mechanisms)7 Tahapan dalam Mereview Regulasiperumusan masalahidentifikasi tujuanalternatif penyelesaian masalahanalisis manfaat dan biaya setiap alternatifkonsultasi publikpenentuan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalahperumusan strategi implementasiPermasalahan dalam Implementasi RIAFaktor Kunci (OECD, 2008):komitmen politik, integrasi RIA secara tepat waktu dalam proses pembuatan kebijakan, serta adanya tim RIA dalam sebuah lembaga pemerintahanPermasalahan menurut Bappenas (2009):Prosedur yang relatif rinci memerlukan pelatihan khusus bagi penggunanya, terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatifUntuk melaksanakan RIA atas satu peraturan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama (kurang lebih 3 bulan) sehingga tidak praktis untuk melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah regulasi yang cukup banyakMemerlukan pembenahan dari sisi kelembagaan secara fundamental dan harus dipimpin langsung oleh Kepala PemerintahanMemerlukan keberanian untuk mereformasi sistem regulasi nasionalRIA masih belum banyak dan belum optimal digunakan dalam penyusunan berbagai regulasi/kebijakan di Indonesia.

Pemanfaatan RIA di IndonesiaUntuk 3 (tiga) daerah yang belum menggunakan metode RIA, 2 (dua) daerah diantaranya yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pekalongan relatif memiliki aparatur yang memiliki pengetahuan tentang RIA, sementara 1 (satu) daerah lain yakni Kabupaten Brebes sama sekali tidak memiliki aparatur yang mengetahui tentang RIA. Penyebab belum diimplementasikannya RIA adalah sebagai akibat dari tidak didukungnya RIA oleh aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan RIA.

RIA dalam banyak hal sulit untuk diterapkan secara sepenuhnya di Indonesia. Perlu ada berbagai penyesuaian terhadap RIA sesuai dengan konteks dan kondisi Indonesia.

Sebagai sebuah metode, RIA dikembangkan oleh Negara-negara yang memiliki karakteristik yang dalam banyak hal berbeda dengan Indonesia.

Resistensi yang muncul dari para aparat dapat diatasi dengan kemauan kuat dari pimpinan yang member dukungan penuh dalam pelaksanaan program san memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak. Penggunaan RIA di Indonesia61Manfaat RIARIA menghasilkan kebijakan lebih akuntabel, transparan, konsisten, serta dapat membantu dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam prakteknya dapat dilihat bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan dampak ini seringkali sulit untuk diramalkan tanpa studi yang rinci serta konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak seperti penyusunan kebijakan mengenai kakao dan rotan oleh Kementerian Perdagangan RI.

RIA bagi pembuat kebijakan dapat membantu melahirkan kebijakan secara efisien dan efektif. Aspek efisiensi dapat dilihat pada kemanfaatan yang akan diperoleh dengan kebijakan yang ada, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang keuntungan akan melebihi biaya yang harus dikeluarkan.

Sedangkan pada aspek efektifitas didasari dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan sejak awal perumusan masalah sampai pada tahapan penyusunan opsi yang ada, sehingga resistensi (penolakan) yang mungkin terjadi sudah dapat diminimalisir dari awal.

62Manfaat RIARIA dapat menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif kebijakan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan dengan memperhatikan pada analisis biaya dan manfaat atas opsi yang ada.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses yang berlangsung akan lebih mendekatkan relevansi antara permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat dengan sasaran kebijakan yang akan dihasilkan.

Penggunaan RIA dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal ini didasarkan tersedianya informasi atas potensi dampak dari kebijakan sehingga dapat memberikan penilaian mengenai mungkin tidaknya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Permasalahan dan Kendala RIAKurangnya komitmen pimpinan dalam melaksanakan RIAKurangnya pengetahuan SDM aparatur tentang RIASosialisasi tentang RIA yang minimKeterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan RIAAdanya pandangan formalistis yang menyatakan bahwa tidak ada pernyataan tekstual yang mengharuskan penggunaan metode RIA dalam penyusunan kebijakanMindset aparatur terkait RIA sebagai metode yang rumit dan berbiaya mahalPersepsi bahwa RIA hanya cocok untuk kebijakan yang mengatur sektor ekonomi64Partisipasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Advokasi Terhadap KebijakanKeterlibatan Aktor - 1pembuat kebijakan resmi (official policy-makers) mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik legislatif; eksekutif; badan administratif; serta pengadilanpeserta non pemerintahan (nongovernmental participants) penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat menyediakan informasi; memberikan tekanan; mencoba untuk mempengaruhi; menawarkan proposal kebijakan kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakatAnderson, 2006, 46-67Keterlibatan Aktor - 2tahap perumusan kebijakan diharapkan melibatkan peserta yang lebih sedikit dibandingkan dalam tahapan penetapan agendayang lebih banyak diharapkan adalah kerja dalam merumusakan alternatif kebijakan yang mengambil tempat diluar mata/perhatian publikDalam sejumlah teks standar kebijakan, tahap perumusan disebut sebagai sebuah fungsi ruang belakangDetail dari kebijakan biasanya dirumuskan oleh staff dari birokrasi pemerintah, komite legislatif, serta komisi khususProses perumusan ini biasanya dilakukan di ruang kerja dari para aktor perumus tersebut(Sidney, 2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) Keterlibatan Aktor Lain dan Masyarakat ?meskipun pada akhirnya perumusan alternatif kebijakan dilakukan lebih banyak oleh para aktor tersebut, tidak sepenuhnya bisa dipisahkan dari masyarakat umum dalam perumusan kebijakan. Para perumus senantiasa berinteraksi dengan aktor sosial dan membentuk pola hubungan kebijakan (policy networks) yang stabil diantara mereka.Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentinganDengan demikian keterlibatan aktor lain dalam pemberian ide terhadap proses perumusan kebijakan tetap atau sangat diperlukanJann dan Wegrich, 2007, 49 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007Pro dan Kontra Keterlibatan Masyarakat Masalah terlalu kompleks bagi publik untuk memahami publik : kepentingan kelompok vs. kepentingan publikpengambilan kepts rasional vs. demokratis beda tujuan: efisiensi vs. partisipasimemakan waktu dan biaya, complicated dan melibatkan emosi.Memungkinkan digunakan/ dipertimbangkannya berbagai pandangandiskresi administrasi tidak sejalan dengan demokrasi dan pluralisme.

KontraProMaksud/tujuan keterlibatan masyarakatdua tujuan (purpose) melibatkan publik : (1) upaya mendapatkan informasi (2) mencapai penerimaan (acceptance) oleh publik. Thomas (1995): > Tinggi bila penerimaan thd kebijakan penting, > Rendah bila kualitas keputusan/kebijakan penting

Tujuan dari mengikutsertakan publik analisis kebijakan adalah:Discovery Aid in the search for definitions, alternatives, or criteria.Education Educate the public about an issue and proposed alternative.Measurement Assess public opinion regarding a set of options.Persuasion Persuade the public toward a recommended alterative.Legitimization comply with public norms or legal requirements.Policy Development StagesParticipation Purposes1. Define the ProblemDiscover Aid in the search of definitions2. Identify criteriaDiscover Aid in the search of criteria3. Generate alternativesDiscover Aid in the search of alternatives, and/orEducate Aducate public about issue and/or proposed alternatives, and/orLegitimize comply with public norms4. Evaluate alternativesEducate Aducate public about issue and/or proposed alternatives, and/orMeasure Assess public opinion regarding a set of options, and/orLegitimize comply with public norms5. Recommend an alternativeEducate Aducate public about issue and/or proposed alternatives, and/orPersuade Persuade public toward a recommended alternative, and/orLegitimize comply with public normsDimensi Partisipasi Masyarakatmasyarakat harus diyakinkan akan kebutuhan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang bagaimana membangunkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya untuk kebaikan bersama (OConnel, 1999)diperlukan peletakan masyarakat pada posisi baik secara konsepsual maupun operasional bisa berperan untuk memberdayakan dirinya (Thoha, 2004)Dimensi Partisipasi Masyarakatdiperlukannya rasa saling percaya antara administrator publik dengan warga masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Administrasi Publikkepercayaan memiliki 4 (empat) dimensi, yakni (offe, 1999):kepercayaan warga masyarakat kepada sesama warga masyarakatkepercayaan masyarakat terhadap elitkepercayaan elit politik terhadap sesama elitkepercayaan elit politik terhadap warga masyarakatYang, 2005Dimensi Partisipasi Masyarakatvisi bersama dan sejumlah atribut lainnya guna terwujudnya kemitraan yang efektif antara pemerintah dan masyarakatkompatibilitas antar peserta berdasarkan kepercayaan dan penghargaan yang saling menguntungkankeuntungan bagi semua mitrakesetaraan kekuatan dengan mitrasaluran komunikasikemampuan beradaptasikeberadaan integritas, kesabaran dan kemauan untuk menyelesaikan permasalahanMitchell, 2005Dimensi Partisipasi Masyarakatmenyelesaikan permasalahan dilematis yang dihadapi oleh masyarakat ketika akan berpartisipasidilema terkait besaran dari masyarakatdilema terkait kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkandilema terkait resikodilema terkait teknologi dan keahliandilema terkait waktudilema terkait barang-barang bersama (common good)Roberts, 2004 dalam Callahan, 2007Dimensi Partisipasi Masyarakatpenguatan kapasitas terhadap masyarakatnya sendiri sehingga pada akhirnya masyarakat dapat terberdaya serta mampu dan mau untuk berpartisipasi secara aktif dan efektifMendorong PartisipasiFaktor yang mempengaruhi partisipasiCara bekerjanyaTarget kebijakan yang diinginkanCan do (dapat melakukan)Sumberdaya individual yang dimiliki masyarakat untuk memobilisasi dan mengorganisasikan (berbicara, menulis, dan kemampuan teknis lainnya, serta kepercayaan diri untuk menggunakan kemampuan tersebut) akan membuat kapasitas yang berbeda dalam melakukan partisipasiPeningkatan Kapasitas: ukuran dukungan khusus atau pengembangan targetLike to (ingin melakukan)Agar berkomitmen untuk berpartisipasi membutuhkan kesadaran untuk terlibat dalam entitas publik yang menjadi fokus keinginannyaKesadaran komunitas; pelibatan masyarakat, modal sosial, dan citizenshipEnabled to (mungkin melakukan)Infrastruktur kemasyarakatan dari kelompok-kelompok dan organisasi payung dapat membuat perbedaan dalam berpartisipasi dikaitkan dengan struktur kesempatan yang dibuat agar masyarakat dapat berpartisipasiMembangun infrastruktur kemasyarakatan sehingga kelompok-kelompok dan organisasi di sekitarnya dapat memfasilitasi partisipasiAsked to (diminta untuk melakukan)Memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dengan menanyakan input kepada mereka dapat membuat perbedaan besar dalam partisipasiSkema bagi partisipasi publik yang beragam, menarik, dan refleksifResponded to (tanggap untuk)Ketika masyarakat yang ditanya menyatakan akan terlibat jika mereka didengar, tidak sepenuhnya setuju, tetapi mampu melihat tanggapanSistem pembuatan kebijakan yang dapat menunjukkan kapasitas untuk menanggapiDimensi Partisipasi Masyarakatpemberdayaan masyarakat yang efektif memerlukan dukungan dari 4 (empat) elemen utama yaitu (Narayan, 2002):akses terhadap informasiinklusi/keterlibatan dan partisipasiAkuntabilitaskapasitas pengorganisasian dari masyarakatharus lebih diarahkan pada pengembangan dan penguatan iterasi masyarakat atau yang disebutnya sebagai pendekatan iterasi fungsional dan bukan hanya sekedar pendekatan partisipasi semata (Ariasingam, 1999)Advokasi Kebijakan Publikupaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. JARINGAN KERJA ADVOKASIKERJA PENDUKUNG(Supporting units)Dana, logistik, informasi, data, aksesKERJA GARIS DEPAN(Front lines)Melaksanakan fungsi juru bicara,Lobby, negosiasi, terlibat dalam Proses legislasi dan litigasi, Menggalang sekutuKERJA BASIS(Ground works) dapur gerakan advokasi :Membangun basis masa, Pend. Politik kader, mbtk lingkar intiMobilisasi aksi, kampanyePROSES PROSESLEGISLASI & JURISDIKSI(pengajuan usul, konsep tanding, Dan pembelaan)- legal drafting Counter draft Judicial review litigasiPROSES-PROSESPOLITIK BIROKRASI(Mempengaruhi pembuat & pelaksana putusan Lobby negosiasi mediasi kolaborasiPROSES-PROSESSOSIALISASI & MOBILISASI(Membentuk pendapat umumDan tekanan politik) kampanye, siaran pers unjuk rasa, mogok, boykot pengorganisasian basis pendidikan politikTATA LAKSANAHUKUMBUDAYA HUKUKPEMBENTUKAN/PERUBAHANKEBIJAKANPUBLIKISI/NASKAH HUKUM