periodesasi - isi

KATA PENGANTAR

Pertama – tama, marilah kita panjatkan puja dan puji

syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya

saya dapat menyelesaikan tugas ini.

Makalah ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan

sebagai bahan pembelajaran yang telah dirangkum dari berbagai

sumber, baik media buku maupun internet. Makalah ini berisi

tentang periodesasi demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia

sejak tahun 1945 hingga kini.

Namun, makalah ini juga tak luput dari kesalahan.

Bahwasanya saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki

banyak kekurangan, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran

Anda yang membangun sebagai pembaca yang baik agar karya saya

dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari

pribadi saya sendiri. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca.

Surabaya, 20 Maret 2015

(Penulis)

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar......................................

………………………………… 1

Daftar Isi.......................………………………………………………........ 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………………………….........................

3

1.2 Tujuan …………………………...………………...................... 3

1.3 Manfaat......................…………………...

……….................. 4

BAB II PEMBAHASAN ( ISI )

2.1 Periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949………....

........ 5

2.2 Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950…………

........ 8

2.3 Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959……..……………

........ 11

2.4 Periode 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966…………………….........

14

2.5 Periode 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998……………………...... 17

2.6 Periode 21 Mei 1998 – sekarang………………………….. .......

21

BAB III PENUTUP

3

3.1 Kesimpulan………………………………………..................... 25

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………........ 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi

beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak

ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi.

Pada waktu awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensial. Kemudian sistem presidensial

berganti sistem parlementer, dengan kepala pemerintahan

dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama

Indonesia adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem pemerintahan

di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum

sosialis (KNIP). Maksud dari sistem ini adalah untuk membatasi

kewenangan presiden. Karena sering mengalami kegagalan

4

kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan pemberontakan

yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya

antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk

pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui masa periodisasi 17 Agustus 1945 – 27

Desember 1949

Untuk mengetahui masa periodisasi 27 Desember 1949 – 17

Agustus 1950

Untuk mengetahui masa periodisasi 17 Agustus 1950 – 5

Juli 1959

Untuk mengetahui masa periodisasi 5 Juli 1959 – 11 Maret

1966

Untuk mengetahui masa periodisasi 11 Maret 1966 – 21 Mei

1998

Untuk mengetahui masa periodisasi 21 Mei 1998 – sekarang

1.3 Manfaat

Dapat mengetahui masa periodisasi 17 Agustus 1945 – 27

Desember 1949

5

Dapat mengetahui masa periodisasi 27 Desember 1949 – 17

Agustus 1950

Dapat mengetahui masa periodisasi 17 Agustus 1950 – 5

Juli 1959

Dapat mengetahui masa periodisasi 5 Juli 1959 – 11 Maret

1966

Dapat mengetahui masa periodisasi 11 Maret 1966 – 21 Mei

1998

Dapat mengetahui masa periodisasi 21 Mei 1998 – sekarang

6

BAB II

PEMBAHASAN (ISI)

2.1 Periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

a. Latar Belakang / Sejarah

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan

Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu

perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi

parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak

Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum

kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno

sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh

Sutan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai

figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak

diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai

sosialis di Belanda. Setelah munculnya Maklumat Wakil

Presiden No. X tanggal 16 November 1945, terjadi

pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan

legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih

tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14

November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14

November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula

dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri

sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem

pemerintahan parlementer.

7

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan pada periode ini adalah

Republik.

c. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan yang digunakan pada periode

ini adalah Sistem Presidensial.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena

bertanggung jawab kepada presiden.

Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada

bayang-bayang krisis kabinet.

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab

tidak tergantung pada parlemen.

Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan

jangka waktu tertentu.

Penyusun program kerja kabinet lebih mudah

disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

8

Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-

jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang

luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial :

Pengawasan rakyat lemah.

Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara

kurang mendapat perhatian.

Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung

badan legislatif sehingga dapat menimbulkan

kekuasaan mutlak.

Sistem pertanggung jawaban kurang begitu jelas.

Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya

hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif

sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas &

memakan waktu yang lama.

d. Demokrasi

Demokrasi yang berlaku pada periode ini adalah

demokrasi liberal.

Kelebihannya :

Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi

Kelemahannya :

9

Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum

memadani

Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan,

kebanyakan masih potensial

Demokrasi ini menimbulkan sikap saling

menjatuhkan antar partai satu dengan partai

Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan hingga

muncul kudeta

e. Bentuk Negara

Bentuk Negara pada periode ini adalah Kesatuan.

f. Konstitusi

Konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945

g. Presiden dan Wakil Presiden

Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 -

19 Desember 1948)

Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember

1948 - 13 Juli 1949)

10

2.2 Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950


Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September

1949 di kota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi

Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh.

Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale

Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan

delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen. Adapun

tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk

meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda

selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan

kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada

Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan

pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui

kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak

dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya

pada tanggal 30 Desember 1949. Demikianlah pada

tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani

Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila

kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari

cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber

UUD 1945 karena :

1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat

(federalisme) yang terbagi dalam 16 negara

bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan

kenegaraan (pasal 1 dan 2 Konstitusi RIS).

2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara

yang leberalistis atau pemerintahan berdasarkan

11

demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya

bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan

pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2

Konstitusi RIS).

3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama

sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD

proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi

kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945

merupakan Decleration of independence bangsa

Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).

Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini

adalah perubahan kata - kata dari kelima sila

pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka

jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan

sesuka hati hingga menjadi sumber segala

penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan

Indonesia.



Republik.



ini adalah Sistem Parlementer.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :

12

Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan

sangat besar sehingga suara rakyat sangat

didengarkan oleh parlemen.

Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat

maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan

baik.

Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat

sebab mudah terjadi penyesuaian pendapat antara

eksekutif & legislatif.

Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan

juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi

tidak percaya Parlemen.

Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di

negara tersebut sangat banyak ( banyak suara).

Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-

jabatan eksekutif.

13

d. Demokrasi


demokrasi liberal.

Kelebihannya :


Kelemahannya :


memadani






muncul kudeta

e. Bentuk Negara

Bentuk Negara pada periode ini adalah Serikat

(federasi).

f. Konstitusi

Konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS


Ir. Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

14

Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

15

2.3 Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959


UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di

negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 . UUDS 1950

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik

Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama

Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950

di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara",

karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya

Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun

konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih

Konstituante secara demokratis, namun Konstituante

gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.

Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan

Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai

pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai

bersidang pada 10 November 1956. Namun pada

kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil

merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan

masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD

'45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden

Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang

Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya

menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei

16

1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.

Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara

tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih

banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang,

karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan

suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni

1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga

gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan,

Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan

akhir dari upaya penyusunan UUD. Pada 5 Juli 1959

pukul 17. 00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit

yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.



Republik.



ini adalah Sistem Parlementer.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan

sangat besar sehingga suara rakyat sangat

didengarkan oleh parlemen.

Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat

maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan

baik.

17

Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat

sebab mudah terjadi penyesuaian pendapat antara

eksekutif & legislatif.

Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan

juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi

tidak percaya Parlemen.

Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di

negara tersebut sangat banyak ( banyak suara).

Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-

jabatan eksekutif.

d. Demokrasi


demokrasi liberal.

Kelebihannya :


Kelemahannya :


memadani






muncul kudeta

18

e. Bentuk Negara

Bentuk Negara pada periode ini adalah Kesatuan

f. Konstitusi

Konstitusi yang digunakan adalah UUDS 1950


Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta

19

2.4 Periode 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966


Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno

mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar belakang

dikeluarkannya dekrit ini adalah:

1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan

sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan

partai politik yang semakin menajam.

2. Kegagalan konstituante dalam menyusun undang-

undang dasar.

3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan

bersenjata di daerah-daerah.

Berikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 :

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya

kembali UUD 1945.

2. Pembubaran Badan Konstitusional.

3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara



Republik

20




















21





kekuasaan mutlak.


Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya

hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif

sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas &

memakan waktu yang lama.

d. Demokrasi


demokrasi terpimpin.

Kelebihannya :

Terjadi sentralisasi kekuasaan.

Aparat negara – loyal kepada negara

Stabilitas – stabil

Kelemahannya :

Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai

banyak yang dipenjarakan.

22

Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan

oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR.

Jaminan HAM lemah.

Terbatasnya peranan pers.

Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak

tersalurkan karena adanya Front nas.

Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah.

Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik,

ekonomi tidak maju.

Partisipasi massa – dibatasi

e. Bentuk Negara


f. Konstitusi



Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta

2.5 Periode 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998


23

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah

menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila

secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya

ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang

murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang

Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat

Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi

kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan

dan sumber alam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945

juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara

melalui sejumlah peraturan :

1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan

bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD

1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan

terhadapnya.

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang

Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila

MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih

dahulu harus minta pendapat rakyat melalui

referendum.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang

Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR

Nomor IV/MPR/1983.



Republik.

24




















25





kekuasaan mutlak.


Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil

tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga

dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu

yang lama.

d. Demokrasi


demokrasi pancasila.

Kelebihannya :

Perkembangan GPD per kapita Indonesia yang pada

tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 mencapai

lebih AS$ 1.000.

Sukses transmigrasi.

Sukses KB.

Sukses swasembada pangan.

Penganguran minimum.

26

Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima

Tahun.

Sukses gerakan wajib belajar.

Sukses gerakan nasional orang – tua asuh.

Sukses keamanan dalam negeri.

Investor sing mau menanamkan modal di Indonesia

Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta

produk dalam negeri.

Kelemahannya :

Semarak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembangunan Indonesia tidak rata dan timbul

kesenjangan pembangunan antara pusat daerah,

sebagian disebabkan karena kekayaan daerah

sebagai besar disedot ke pusat.

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan

pendapatan yang tidak merata bagi sikaya dan si

miskin).

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.

Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh

banyaknya koran dan majalah yang dibreidel.

Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,

antara lain dengan program “penembakan misterius”

(petrus).

Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi

ada pengakuan HAM.

Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas,

kemudian lebih banyak dibatasi.

27

e. Bentuk Negara

Bentuk Negara pada periode ini adalah Kesatuan

f. Konstitusi



1. Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)

2. Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)

3. Soeharto dan Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret

1978)

4. Soeharto dan Hamengkubuwono IX (23 Maret 1978 –11

Maret 1983)

5. Soeharto dan Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11

Maret 1988)

6. Soeharto dan Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1988

– 11 Maret 1993)

7. Soeharto dan Soedharmono (11 Maret 1993 – 10

Maret 1998)

8. Soeharto dan BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei

1998)

28

2.6 Periode 21 Mei 1998 – sekarang


Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah

dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain

karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di

tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan

rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden,

adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga

dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan

rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara

yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan

perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan

aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan

rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara

demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang

sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan

bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan

diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap

mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur)

kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas

sistem pemerintahan presidensial.


29

Bentuk pemerintahan pada periode ini adalah

Republik.


Sistem pemerintahan yang digunakan pada periode

ini adalah Sistem presidensial.















30







kekuasaan mutlak.


Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil

tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga

dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu

yang lama.

d. Demokrasi


demokrasi reformasi.

Kelebihannya :

Masyarakat mulai berani untuk mengutarakan

pendapatnya tanpa ragu lagi.

Era Super-power pada zaman reformasi menimbulkan

semangat baru untuk rakyat.

31

Terselenggaranya pemilu 7 Juni 1999 sebagai

pemilu paling bersih dan jujur.

Kabinet yang bersih dan anti-PKI pun tercipta.

Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi.

Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi.

Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah.

Partisipasi massa – tinggi.

Kelemahannya :

Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan

pemerintah

Keterlibatan militer – dibatasi

Stabilitas – instabil

e. Bentuk Negara


f. Konstitusi



1. B. J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999).

2. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri (20

Oktober 1999 – 23 Juli 2001).

3. Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz (23 Juli

2001 – 20 Oktober 2004).

4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla

(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009).

5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (20 Oktober

2009 – 2014).

6. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober

2014 – 20 Oktober 2019)

33

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi

beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945 sampai sekarang. Setiap periodisasi memiliki kelebihan

dan kelemahan tersendiri. Namun, pada masa periode reformasi

sampai saat ini merupakan masa periodisasi yang dikatakan

terbaik dari pada masa periodisasi yang lainnya. Hal ini dapat

dilihat dari kelebihan sistem demokrasi reformasi seperti

perlindungan HAM yang tinggi, kebebasan mengemukakan pendapat,

adanya otonomi daerah, dan lain-lain.

34

DAFTAR PUSTAKA

http://wahyukeoz.blogspot.com/2012/12/demokrasi-yang-pernah-ada-di-indonesia.html

http://sherila-putri.blogspot.com/2013/03/demokrasi-yang-pernah-berlaku-di.html

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/03/sistem-pemerintahan-indonesia.html

http://brainly.co.id/tugas/12245

http://www.zonanesia.com/2014/10/periodisasi-sistem-pemerintahan.html

35



http://brainly.co.id/tugas/12245







periodesasi - isi

Documents