repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · bab ii tinjauan pustaka 2.1....

of 42/42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kerangka Teori Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara mengonstruksi hubungan antar konsep dan proposisi dengan menggunakan asumsi dan logika tertentu. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 2.1.1. Kebijakan Publik 2.1.1.1. Pengertian Kebijakan Publik Secara etimologis, istilah kebijakan publik atau public policy berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah- masalah atau administrasi pemerintahan. Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003: 1), kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi 9

Post on 27-Feb-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 9

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1. Kerangka Teori

    Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk,

    definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis

    dengan cara mengonstruksi hubungan antar konsep dan proposisi dengan

    menggunakan asumsi dan logika tertentu. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini

    adalah sebagai berikut:

    2.1.1. Kebijakan Publik

    2.1.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

    Secara etimologis, istilah kebijakan publik atau public policy berasal dari

    bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam

    bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam

    bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-

    masalah atau administrasi pemerintahan.

    Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003: 1), kebijkan publik

    adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk

    memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan

    suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi

    9

  • 10

    kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat

    hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan

    publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai

    intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai

    instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

    Easton dalam Tangkilisan (2003: 2) berpendapat bahwa Kebijakan publik

    diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang

    keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan

    suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari

    sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian

    nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat

    diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari

    serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai

    andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah

    publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi

    pemerintah.

    Sedangkan menurut pendapat Henz Eulau dan Kenneth Previt dalam Soenarko

    (2003: 41), merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh

    kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat

    kebijakan dan yang melaksanakannya. Carl Friedrich dalam Soenarko (2003: 42)

    memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

  • 11

    kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan

    hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan

    untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau

    merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat

    diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan

    mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah)

    untuk mengatasi persoalan publik.

    2.1.1.2. Tahapan Kebijakan Publik

    Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena

    melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu bebrapa ahli politik

    menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses- proses penyusunan

    kebijakan public ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk

    memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Berikut tahapan kebijkan publik

    (Winarno, 2002: 28):

    a. Tahapan penyusunan agenda

    Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda

    publik. Sebelumnya masalah masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk

    dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Apada akhirnya, beberapa masalah

    masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu

  • 12

    masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan

    untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

    b. Tahap formulasi kebijakan

    Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

    pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari

    pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

    alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan

    suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahapan

    perumusan kebijakan masing masing alternative bersaing untuk dapat dipilih

    sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

    c. Tahap adopsi kebijakan

    Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para

    perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut

    diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur

    lembaga atau keputusan peradilan.

    d. Tahap implementasi kebijakan

    Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program

    tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah

    diambil sebagai alternative pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni

  • 13

    dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen- agen pemerintah

    ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit- unit

    administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Pada

    tahap implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun

    beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

    e. Evaluasi kebijakan

    Pada tahap ini kebijakan yan telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi

    untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan

    masalh. Kebijkan public pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang

    diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyrakat. Oleh

    karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau criteria yang mebjadi dasar untuk

    menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.

    2.1.2. Implementasi Kebijakan

    2.1.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

    Penggunaan istilah implementasi pertama sekali digunakan oleh Harold

    Lawswell (Purwanto, 2012: 17). Sebagai ilmuwan yang pertama sekali

    mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell menggagas suatu

    pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (policy process approach).

    Menurutnya, agar ilmuwan memperoleh pemahaman yang baik tentang apa

    sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik harus diurai menjadi

  • 14

    beberapa bagian sebagai tahapantahapan, yaitu: agenda-setting, formulasi, legitimasi,

    implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Dari siklus tersebut terlihat secara

    jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar

    bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

    Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 102)

    membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

    individu-idividu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang

    diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan

    kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk

    mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun

    waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai

    perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

    kebijakan.

    Implementasi adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

    Implementasi merupakan tahapan atau serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan

    dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan

    akan sia-sia belaka. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena

    tahapan inilah masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di

    lapangan (Nugroho, 2006: 119).

    2.1.2.2. Model Implementasi Kebijakan

  • 15

    Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa model kebijakan, yaitu

    sebagai berikut:

    1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

    Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat

    mempengaruhi implementasi dan suato model kinerja kebijakan. Beberapa variabel

    yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah (Winarno, 2002: 110):

    Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

    Sumber: (Winarno, 2002: 110)

    a) Standar dan Sasaran Kebijakan

    Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

    suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentiikasi dan diukur karena

    implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan

    itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-

    sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat

    keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-

  • 16

    regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk

    evaluasi pencapaian kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran

    dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan

    dan pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang

    didukung oleh penelitian.

    b) Sumber Daya

    Di samping standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian

    dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia.

    Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun

    perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi

    yang efektif. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena sangat

    menunjuang dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

    c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

    Menurut Van Meter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi

    yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang

    dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan

    ukuran-ukuran dan tujuan tersebut.

    d) Karekteristik Badan-badan Pelaksana

  • 17

    Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi

    informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini

    penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri

    yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya yang berkaitan dengan

    konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut

    pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen

    pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah

    menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

    e) Kecenderungan Implementator/Pelaksana

    Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat

    berpengaruh bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud

    respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya

    implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih

    apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai

    pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif.

    f) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

    Kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas

    implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak

    kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi

  • 18

    kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi

    lingkungan eksternal yang kondusif.

    2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

    Menurut Edwards dalam Winarno (2002, 125-126), terdapat empat faktos atau

    variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Factor-faktor atau variable

    tersebut adalah sebagai berikut:

    Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards III

    Sumber: (Winarno, 2002: 125)

    a) Komunikasi

    Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

    mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

    kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

  • 19

    akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu

    kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

    sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

    b) Sumber-sumber (Resources)

    Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasika secara jelas dan konsisten,

    tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya dalam melaksanakannya,

    implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud

    sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumber daya finansial.

    Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

    Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

    c) Kecenderungan-kecenderungan (Disposisi)

    Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator,

    seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Kecenderungan perilaku atau

    karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan

    implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting

    yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen

    yang tinggi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan

    dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

    pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka

    implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

  • 20

    d) Struktur Birokrasi

    Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

    pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek

    struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

    standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi

    setiap Implementor dalam bertindak.

    3. Model Implementasi Merilee S. Grindle

    Menurut Grindle (Subarsono, 2009: 99), ada dua variable besar yang

    mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

    Gambar 2.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

  • 21

    Sumber: (Subarsono, 2009: 99)

    1. Variabel isi kebijakan (content of policy) mencakup:

    a. Sejauh mana kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi

    kebijakan,

    b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group,

    c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan,

    d. Apakah letak suatu program sudah tepat,

    e. Apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci,

    dan

    f. Apakah suatu program sudah didukung oleh sumber daya yang memadai.

    2. Variable lingkungan kebijakan mencakup:

  • 22

    a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para

    actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,

    b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan

    c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

    2.2. Variabel-variabel dalam Penelitian

    Dalam mengkaji suatu studi implementasi kebijakan dapat dilakukana dengan

    menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Sehingga dapat dilihat

    pelaksanaan suatu kebijakan dengan variable-variabel dalam model-model

    implementasi tersebut. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini

    adalah menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards, dengan

    variable sebagai berikut:

    a. Komunikasi

    Komunikasi diperlukan supaya tercipta konsistensi atau kesepakatan dari

    ukuran dasar dan tujuan sehingga implementator mengetahui secara tepat ukuran

    maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi antar organisasi juga menunujuk adanya

    tuntutan saling mendukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

    Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

    1) Kerjasama para implementator

    2) Metode sosialisasi kebijakan/program yang digunakan

    3) Intensitas komukasi

  • 23

    b. Sumber Daya

    Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun finasial

    sangat penting dalam menjalankan kebijakan/program. Sumber daya yang dimaksud

    dalam penelitian ini adalah:

    1) Kemampuan implementator, dengan melihat jenjang pendidikan,

    pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program,

    kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.

    2) Ketersedian fasilitas sarana dan prasarana

    3) Ketersediaan finansial, dengan melihat kebutuhan dana, prediksi kekuatan

    dana dan besaran biaya.

    c. Disposisi

    Sikap para implementator sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah

    kebijakan/program. Adapun yang dimaksud dengan sikap implementator yan

    ditujukan dalam penelitian ini adalah:

    1) Gambaran komitmen dan kejujuran yang dapat dilihat dari konsistensi antar

    pelaksana kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan

    2) Sikap demokratis yang dapat terlihat dari proses kerjasama antar

    implementator.

    d. Struktur Birokrasi

    Aspek struktur birokrasi ini mencangkup dua hal penting, yang pertama

    adalah standar operation procedur (SOP) dan struktur organisasi pelaksana

  • 24

    1) Ketersedian SOP yang mudah dipahami.

    2) Struktur organisasi pelaksana yang melihat rentang kendali antara pemimpin

    dan bawahan.

    2.3. Hasil-hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Pendidikan Khusus

    Sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencantumkan beberapa hasil

    penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pendidikan khusus di sekolah luar biasa.

    Dalam penelitian Slamet H dan Joko Santosa mengenai Revitalisasi Sekolah Luar

    Biasa pasca implementasi program pendidikan inklusi melakukan penelitian di empat

    Kabupaten/Kota yaitu Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri dengan

    pemilihan sampel yaitu empat SLB Negeri dan delapan SLB Swasta dengan delapan

    jenis ketunaan yaitu tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,

    autis, tunaganda, dan lambar belajar.

    Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikannya,

    beberapa SLB negeri maupun swasta sudah memiliki asrama bagi peserta didik.

    Tolok ukur standar pelayanan pendidikan antara lain pemenuhan standar isi, standar

    kompetensi lulusan, standar proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga

    kependidikan, pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan. Dalam sarana dan prasarana,

    diketahui bahwa satu SLB swasta tidak memiliki ruang perpustakaan dan lima SLB

    swasta tidak memiliki ruang laboratorium. Sementara SLB negeri yang tidak

    memiliki ruang perpustakaan ada tiga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

  • 25

    kekurangan standar sarana dan prasarana di beberapa SLB baik negeri maupun

    swasta.

    Sedangkan standar pendidik dan tenaga kependidikan diketahui bahwa dari 12

    SLB terdapat empat SLB Negeri yang tidak memiliki tenaga laboratorium dan tujuh

    SLB swasta yang tidak memiliki tenaga laboratorium. Secara garis besar dapat ditarik

    kesimpulan bahwa tenaga yang kurang memenuhi, baik di SLB negeri maupun

    swasta adalah tenaga laboratorium dan perpustakaan.

    Dan mengenai Guru Pembimbing Khusus (GPK) diketahui bahwa guru

    pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi lebih sedikit dari pada yang belum

    tersertifikasi. bahkan seluruh guru pembimbing khusus Tuna daksa, Tuna ganda, dan

    Lambat belajar belum ada yang sertifikasi. Hanya guru pembimbing khusus Tuna

    grahita yang telah sertifikasi jumlahnya lebih banyak dari pada yang belum.

    Selain itu juga dalam penelitian Estitika Rochmatul, Irwan Noor, dan Heru

    Ribawanto dengan judul Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa untuk

    Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus melakukan

    penelitian di SDLBN Kedungkandang Malang bahwa anak berkebutuhan khusus

    tidak dapat disamakan dengan anak normal pada umumnya. Pelayanan pendidikan

    yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sangat humanis. Cara

    memberikan pendidikannya yaitu perindividu dan tidak bisa secara klasikal. Anak-

    anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengikuti pelajaran secara klasikal, karena

    kemampuan setiap anak berbeda-beda. Mereka memiliki kurikulum khusus dalam

  • 26

    pelayanan pendidikannya. Akan tetapi, kurikulum tersebut tidak dapat diterapkan

    seratus persen karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan

    tidak bisa menyesuaikan kurikulum.

    Dari hasil penelitian di SDLBN Kedungkandang masih terdapat sarana

    prasarana yang penting dan belum terpenuhi yaitu (1) ruang orientasi dan mobilitas

    untuk latihan ketrampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga

    untuk anak tunanetra, (2) Ruang Bina Wicara untuk lahihan wicara anak tunarungu,

    (3) Ruang Bina Diri untuk pembelajaran Bina Diri untuk anak tunagrahita, (4) Ruang

    tata usaha untuk pengelolaan administrasi. Ruangan-ruangan inilah yang seharusnya

    dipenuhi terlebih dahulu oleh sebuah sekolah luar biasa.

    Berdasarkan sumberdaya manusianya yang dimaksud yaitu guru terdapat

    suatu program yaitu PIGP yang merupakan singkatan dari Program Induksi Guru

    Pembimbing. Program ini dilakukan kepada guru baru yang ada di sekolah tersebut

    dengan dibimbing oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan sebagian besar

    dibimbing oleh guru senior. Sebelum dipercayakan untuk mengajar sendiri di kelas,

    maka guru baru akan dibimbing oleh guru senior dalam arti guru senior membagikan

    pengalamannya dengan guru baru tentang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.

    Program ini dilakukan selama satu sampai dua tahun. Jadi apabila dirasa guru baru

    sudah mempunyai keahlian yang baik untuk mengajar anak berkebutuhan khusus

    sendiri, maka sekolah berani untuk melepaskan guru untuk mengajar sendiri di kelas.

  • 27

    Upaya pengembangan kapasitas dalam hal budaya organisasi di SDLBN

    Kedungkandang, berdasarkan penelitian yaitu sekolah menerapkan budaya

    kekeluargaan dan saling keterbukaan satu sama lainnya. Adanya budaya demikian

    memberikan pengaruh yang besar di dalam sekolah. Suasana sekolah menjadi lebih

    nyaman dan kondusif. Akan tetapi, tetap seluruh kewenangan dan pengambilan

    keputusan masih sentalistik pada kepala Sekolah. Namun, guru-guru juga dapat

    menyampaikan pendapatnya karena sifatnya sharing. Semua pendapat dari guru akan

    didengarkan dan ditampung oleh Kepala Sekolah. Selanjutnya dalam keputusannya

    Kepala Sekolah tetap mempunyai andil besar dalam memutuskan apa yang harus

    dilakukan atau tidak dilakukan oleh Kepala Sekolah.

    Sedangkan faktor yang dapat menghambat pengembangan yaitu gaya

    kepemimpinan Kepala Sekolah. Dalam hal ini pemimpin terkesan tidak mau berupaya

    untuk mengembangkan kapasitasnya. Dengan gaya kepemimpinan yang demikian

    terkadang membuat guru merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal itu

    karena guru tidak perlu berpikir yang rumit, karena semua keputusan ada di Kepala

    Sekolah. Sehingga guru-guru tidak dapat mengembangkan kemampuannya. Selain

    itu, gaya kepemimpinan Kepala Sekolah juga tertutup untuk segala hal tentang

    perkembangan sekolah. Sehingga yang mengetahui segala sesuatu tentang sekolah

    hanya Kepala Sekolah.

    Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu beban administrassi yang

    dilakukan oleh guru. Tugas guru akan semakin berat dan mempunyai beban yang

  • 28

    lebih banyak lagi. Dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan

    energi yang besar dan butuh fokus yang besar pula. Apabila guru dibebankan dengan

    tugas lain di luar tugas utamanya yaitu mengajar maka guru akan merasa kewalahan.

    Kegiatan administrasi di sebuah sekolah luar biasa seharusnya dibebankan kepada

    personil lain di luar guru.

    Dari dua penelitian yang telah peneliti paparkan tadi terungkap bahwa dalam

    pelaksanaan pendidikan khusus di sekolah luar biasa memang masih banyak kendala

    yang dihadapi seperti halnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan

    pendidikan khusus ini masih kurang memadai khususnya ruang-ruang khusus bagi

    setiap jenis kelainan atau kebutuhan khusus dan tidak memiliki tenaga laboratorium

    baik di SLB negeri maupun swasta. Kendala yang kedua ialah gaya kepemimpinan

    Kepala Sekolah. Dalam hal ini pemimpin terkesan tidak mau berupaya untuk

    mengembangkan kapasitasnya. Dengan gaya kepemimpinan yang demikian

    terkadang membuat guru merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal itu

    karena guru tidak perlu berpikir yang rumit, karena semua keputusan ada di Kepala

    Sekolah sehingga guru-guru tidak benar-benar dapat mengembangkan

    kemampuannya. Selain itu juga beban administrassi yang dilakukan oleh guru

    sehingga guru selain tugasnya adalah mengajar juga menjadi tenaga administrasi

    yang membuat guru tersebut menjadi kewalahan dalam menjalankan tugas utamanya

    sebagai guru yaitu mengajar.

  • 29

    2.4. Kebijakan-kebijakan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Khusus

    Pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sejak berdirinya

    hingga sekarang telah mengalami perjalanan yang panjang, baik yang terjadi di

    Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Pendidikan anak berkebutuhan

    khusus secara umum dapat dilaksanakan di sekolah khusus, maupun di sekolah

    umum/sekolah reguler.

    Di Indonesia, perkembangan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan

    khusus dan pendidikan khusus lainnya, mengalami perkembangan yang cukup pesat

    dalam dua dasa warsa terakhir. Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan

    Nasional Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-

    Undang Nomor.20 tahun 2003, pendidikan luar biasa tidak saja diselenggarakan

    melalui sistem persekolahan khusus (SLB), namun juga dapat diselenggarakan secara

    inklusif di sekolah reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

    Dalam Undang-Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

    Nasional pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak

    yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada pasal 5 ayat 2 juga

    disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

    intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidika khusus.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

    Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ada bermacam-macam ada beberapa

    jenis peserta didik berkelainana, yang terdiri atas:

  • 30

    1. Tunanetra

    Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya,

    berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi

    pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pendidikan

    khusus.

    2. Tunawicara

    Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini

    dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti

    rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak

    berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan

    pada system saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak

    juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara.

    3. Tunarungu

    Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya

    pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal

    dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap

    memerlukan pendidikan khusus.

    4. Tunadaksa

  • 31

    Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap

    pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan

    pendidikan khusus.

    5. Tunalaras

    Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan

    bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan

    kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya

    maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus demi

    kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya.

    6. Tunagrahita

    Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan

    keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata (IQ dibawah 70)

    sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun

    sosial, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi

    sebelum umur 18 tahun

    7. Berkesulitan Belajar

    Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata

    mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal

    kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga

    disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena factor

    inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga

  • 32

    memerlukan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa

    kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau

    kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka

    tidak mengalami kesulitan yang signifikan.

    8. Lamban belajar (slow learner)

    Lamban Belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di

    bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami

    hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial,

    tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban

    dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan

    berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non

    akademik, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus.

    9. Autis

    Autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya

    gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi

    sosial, komunikasi dan perilaku.

    10. Memiliki Gangguan Motorik

    11. Menjadi Korban Penyalagunaan Narkotika, Obat Terlarang, dan Zat Adiktif

    Lainnya, dan

    12. Memiliki Kelainan Lain

  • 33

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

    dan Pengelolaan Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak

    berkelainan diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang

    pendidikan dasar dan menengah dan dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan

    khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan satuan pendidikan

    keagamaan. Pada satuan pendidikan khusus, diselenggarakan oleh pemerintah

    provinsi dan pada satuan pendidikan umum diselenggarakan oleh pemerintah

    kabupaten/kota.

    Bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat

    dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

    1) Sistem Layanan Segregasi

    Sistem layanan pendidikan segregasi adalah pendidikan yang terpisah dari

    sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem

    segregasi meksudnya adalah penyelenggaran pendidikan yang dilakasanakan secara

    khusus, dan terpisah dari penyelenggarakan pendidikan untuk anak normal. Dengan

    kata lain anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga

    pendidikan khusus untuk anak berkebutukhan khusus seperti SLB, SDLB, SMPLB,

    SMALB.

  • 34

    Ada empat bentuk penyelenggarakan pendidikan dengan sistem segregasi,

    yaitu SLB, SLB Berasrama, Kelas Jauh/Kelas Kunjung, dan lain sebagainya. Bentuk

    Sekolah Luar Biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. SLB berkembang

    sesuai dengan kelainan yang ada(satu kelaianan saja), sehingga ada SLB untuk

    Tunanetra (SLB-A), SLB untuk tunarungu (SLB-B), SLB untuk tunagrahita (SLB-C),

    SLB untuk tunadaksa (SLB-D), SLB untuk tunalaras (SLB-E). Di SLB tesebut ada

    tingkat persiapan,tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Sistem pengajarannya lebih

    mengarah ke sistam individualisasi.

    2) Sistem Layanan Terpadu/Integrasi/Inklusif

    Bentuk layanan pendidikan terpadu/integrasi/inklusi adalah sistem pendidikan

    yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar

    bersama-sama dengan anak biasa (normal) di sekolah umum. Untuk membantu

    kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, si sekolah terpadu di sediakan

    Guru Pembimbing Khusus (GPK).

    Berdasarkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Khusus,

    yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan khusus ialah membantu

    peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, itelektual, dan social

    agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, sebagai pribadi maupun anggota

    masyarakat dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan social, budaya dan

  • 35

    alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau

    mengikuti pendidikan lanjutan.

    Selain itu dalam SPM tersebut ada juga tujuan setiap jenjang pendidikan,

    yaitu:

    a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa bertujuan untuk membantu peserta didik

    mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi

    moral dan nilai-nilai agama, social, emosional, kognitif, bahasa, fisik/motoric,

    kemandirian dan seni untuk sipa memasuki pendidikan dasar,

    b. Sekolah Dasar Luar Biasa bertujuan agar peserta didika memiliki kemampuan

    dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan imtak, berkarakter, berbudi pekerti

    luhur dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi peserta didik sesuai

    dengan tingkat perkembangannya, mempersiapkan peserta didika untuk

    melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

    c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa bertujuan memberikan bekal

    kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan

    dasar peningkatan pengetahuan dasar dan sikap serta keterampilan yang

    diperoleh di SDLB yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan

    kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga Negara sesuai

    dengan kelainan yang dimilikinya dan tingkat perkembangannya serta

    mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SMALB

  • 36

    d. SMALB bertujuan memberikan bekal kemampuan yang merupakan

    peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SMPLB

    yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai

    pribadi, anggota masyarakat dan warga Negara sesuai dengan kelainan yang

    dimilikinya.

    Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasinonal No. 33 tahun 2008 disebutkan

    bahwa setiap SLB baik pada tingkatan SD, SMP, maupun SMA sekurang-kurangnya

    memiliki ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus dan ruang

    penunjang sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis ketunaan peserta didik yang

    dilayani, dengan rincian sebagai berikut:

    1. Ruang Pembelajaran Umum

    a) Ruang Kelas

    Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktik

    dengan alat sederhana yang mudah dihadirkan. Jumlah minimum ruang kelas sama

    dengan banyak rombongan belajar. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 5 peserta

    didik untuk ruang kelas tingkat SD dan 8 peserta didik untuk ruang kelas tingkat SMP

    dan SMA.

    Rasio minimum luas ruang kelas adalah 3 m2/peserta didik. Untuk rombongan

    belajar dengan peserta didik kurang dari 5 orang, luas minimum ruang kelas adalah

    15 m2. Lebar minimum ruang kelas adalah 3 m. Ruang kelas memiliki jendela yang

    memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk

  • 37

    memberikan pandangan ke luar ruangan. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai

    agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat

    dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Salah satu dinding ruang kelas dapat

    berupa dinding semi permanen agar pada suatu saat dua ruang kelas yang

    bersebelahan dapat digabung menjadi satu ruangan.

    b) Ruang Perpustakaan

    Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik, guru dan

    orangtua peserta didik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka

    dengan membaca, mengamati dan mendengar, dan sekaligus tempat petugas

    mengelola perpustakaan. Luas minimum ruang perpustakaan adalah 30 m2. Lebar

    minimum ruang perpustakaan adalah 5 m. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela

    untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.

    2. Ruang Pembelajaran Khusus

    a) Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) untuk Tunanetra (A)

    Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) merupakan tempat latihan keterampilan

    gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga, serta dapat berfungsi

    sebagai ruang serbaguna. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau

    SMPLB tunanetra memiliki minimum satu buah ruang OM dengan luas minimum 15

    m2.

  • 38

    b) Ruang Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI) untuk

    Tunarungu (B)

    i) Ruang Bina Wicara

    Ruang Bina Wicara berfungsi sebagai tempat latihan wicara

    perseorangan. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB

    tunarungu memiliki minimum satu buah ruang Bina Wicara dengan luas

    minimum 4 m2.

    ii) Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama

    Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama berfungsi sebagai tempat

    mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau

    perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta

    mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama. Sekolah

    yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunarungu memiliki

    minimum satu buah ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama yang dapat

    menampung satu rombongan belajar dengan luas minimum 30 m2.

    c) Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

    Ruang Bina Diri berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran Bina Diri

    yang meliputi merawat diri (makan, minum, menjaga kebersihan badan, buang air),

    mengurus diri (berpakaian dan berhias diri), okupasi (melakukan kegiatan sehari-hari

    yang meliputi mencuci dan menyeterika baju, menyemir sepatu, membuat minuman,

    memasang sprei, dan membersihkan lantai).

  • 39

    Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunagrahita

    memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dengan luas minimum 24 m2. Ruang

    Bina Diri dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau jamban khusus untuk latihan atau

    dapat memanfaatkan jamban yang ada.

    d) Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)

    Ruang Bina Diri dan Bina Gerak berfungsi sebagai tempat latihan koordinasi,

    layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional, serta

    sekaligus berfungsi sebagai ruang asesmen. Sekolah yang melayani peserta didik

    SDLB dan/atau SMPLB tunadaksa memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dan

    Bina Gerak yang dapat menampung satu rombongan belajar dengan luas minimum 30

    m2

    . Ruang Bina Diri dan Bina Gerak dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau

    jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.

    e) Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)

    Ruang Bina Pribadi dan Sosial berfungsi sebagai tempat penanganan dan

    pemberian tindakan kepada peserta didik dalam usaha perubahan perilaku, pribadi

    dan sosial. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunalaras

    memiliki minimum satu ruang Bina Pribadi dan Sosial dengan luas minimum 9

    m2.Ruang Bina Pribadi dan Sosial dapat memberikan kenyamanan suasana bagi

    peserta didik.

    f) Ruang Keterampilan

  • 40

    Ruang keterampilan berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran

    keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah.

    Pada setiap sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan SMPLB dan/atau

    SMALB minimum terdapat dua buah ruang keterampilan. Ruang tersebut digunakan

    untuk kegiatan pembelajaran pada jenis keterampilan yang dapat dipilih dari tiga

    kelompok keterampilan: keterampilan rekayasa, keterampilan jasa atau keterampilan

    perkantoran. Ruang keterampilan memiliki luas minimum 24 m2 dan lebar minimum

    4 m. Ruang keterampilan dilengkapi dengan sarana sesuai jenis keterampilan.

    3. Ruang Penunjang

    a) Ruang Pimpinan

    Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan

    SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua

    murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Luas

    minimum ruang pimpinan adalah 12 m2 dan lebar minimum adalah 3 m. Ruang

    pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, serta dapat dikunci dengan

    baik.

    b) Ruang Guru

    Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta

    menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.Rasio minimum luas ruang

    guru adalah 4 m2/pendidik dan luas minimum adalah 32 m

    2. Ruang guru mudah

  • 41

    dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan

    SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.

    c) Ruang Tata Usaha

    Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan

    administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB. Rasio minimum luas ruang tata usaha

    adalah 4 m2/petugas dan luas minimum adalah 16 m

    2. Ruang tata usaha mudah

    dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan

    SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.

    d) Tempat Beribadah

    Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga SDLB, SMLPB dan/atau

    SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu

    sekolah. Banyaknya tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SDLB, SMPLB

    dan/atau SMALB, dengan luas minimum adalah 12 m2.

    e) Ruang UKS

    Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik

    yang mengalami gangguan kesehatan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB. Luas

    minimum ruang UKS adalah 12 m2.

    f) Ruang Konseling/Asesmen

    Ruang konseling/asesmen berfungsi sebagai tempat peserta didik

    mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan

    pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam

  • 42

    menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan

    selanjutnya. Luas minimum ruang konseling/asesmen adalah 9 m2. Ruang

    konseling/asesmen dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi

    peserta didik.

    g) Ruang Organisasi Kesiswaan

    Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan

    kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. Luas minimum ruang organisasi

    kesiswaan adalah 9 m2.

    h) Jamban

    Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil. Minimum

    terdapat 2 unit jamban. Pada SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB untuk tunagrahita

    dan/atau tunadaksa, minimum salah satu unit jamban merupakan unit yang dapat

    digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda.

    Jamban dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik

    berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban. Luas minimum 1 unit jamban

    adalah 2 m2. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah

    dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

    i) Gudang

    Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar

    kelas, tempat menyimpan sementara peralatan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB

  • 43

    yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip SDLB, SMPLB dan/atau

    SMALB yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimum gudang adalah 18 m2.

    j) Ruang Sirkulasi

    Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang

    dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dan sebagai tempat

    berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam

    pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan

    tersebut berlangsung di halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.

    Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang

    di dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dengan luas minimum adalah

    30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan

    tinggi minimum adalah 2,5 m.

    Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik,

    beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Koridor tanpa

    dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan

    tinggi 90 -110 cm.

    k) Tempat Bermain/Berolahraga

    Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga,

    pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta sebagai tempat

  • 44

    latihan orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra dan latihan mobilitas bagi

    peserta didik tunadaksa.

    Minimum terdapat tempat bermain/berolahraga berukuran 20 m x 10 m yang

    memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta

    benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.

    Sebagian lahan di luar tempat bermain/berolahraga ditanami pohon yang

    berfungsi sebagai peneduh. Lokasi tempat bermain/berolahraga diatur sedemikian

    rupa sehingga tidak banyak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Tempat

    bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

    Mengenai kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan

    khusus yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

    Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus bahwa kurikulum

    pendidikan khusus bagi peserta didika berkelainan atau kebutuhan khusus merupakan

    kurikulum 013 PAUD, kurikulum 2013 SD/MI, kurikullum 2013 SMP/MTS,

    kurikulum 2013 SMA/MA, kurikulum 2013 SMK/MA yang kemudian disesuaikan

    dengan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus.

    Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa muatan kurikulum pendidikan khusus

    bagi peserta didik tunanetra dan tunadaksa ringan kelas I SDLB/MILB sampai

    dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan

    kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VIII

    SMP/MTs ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.

  • 45

    Pasal 9 ayat 2 yaitu muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik

    tunarungu kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau

    SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler

    Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VI SD/MI ditambah program

    kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Pasal 9 ayat 3 yaitu muatan

    kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita ringan, tunadaksa

    sedang, dan autis kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau

    SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler

    Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas IV SD/MI ditambah program

    kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Dan pada pasal 9 ayat 4 bahwa

    muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita sedang kelas I

    SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB

    disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini

    sampai dengan kelas II SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program

    pilihan kemandirian.

    Dan kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

    160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013

    dalam pasal 8 menyatakan bahwa satuan pendidikan khusus melaksanakan kurikulum

    2013 sesuai dengan peraturan perundagn-undangan

    2.5. Definisi Konsep

  • 46

    Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan

    secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu

    sosial (Singarimbun, 1989: 3). Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat

    meneyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa

    kejadian yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun definisi

    konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

    1. Kebijakan Publik adalah serangkaian pedoman dan dasar rencana yang akan

    dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan yang ada dalam

    kehidupan masyarakatnya dengan hubungan yang mengikat. Kebijkan publik

    yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 20 tahun 2003

    tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun

    2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

    2. Implementasi kebijakan merupakan tindakan atau proses pelaksanaan terhadap

    kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan berbagai program untuk

    mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Adapun teori yang digunakan yaitu

    dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan George C. Edward

    sebagai berikut:

    a. Komunikasi,

    b. Sumber Daya,

    c. Disposisi, dan

  • 47

    d. Struktur Birokrasi.

    2.6. Definisi Operasional

    Konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tentu saja tidak akan dapat

    diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur,

    maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional ini

    dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat

    ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud

    sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Dengan demikian dapat

    disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan jembatan yang menghubungkan

    conceptual-theoretical level dengan empirical –observational level. Adapun definisi

    operasional dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

    a. Komunikasi

    Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

    1. Kerjasama para pelaksana pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan

    khusus

    2. Metode sosialisasi program pendidikan khusus yang digunakan

    3. Intensitas komukasi para pelaksana program pendidikan khusus

    b. Sumber Daya

    Sumber daya yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

    1. Kemampuan implementator atau pelaksana

  • 48

    2. Sumber dana dalam penyelenggaraan program pendidikan bagi anak

    berkebutuhan khusus.

    3. Ketersediaan fasilitas yang mendukung program pendidikan bagi anak

    berkebutuhan khusus.

    c. Disposisi atau Sikap Para Implementator

    Adapun yang dimaksud dengan sikap implementator yan ditujukan dalam

    penelitian ini adalah:

    1. Gambaran komitmen dan kejujuran yang dapat dilihat dari konsistensi

    antar pelaksana pendidikan khusus dengan pedoman yang telah ditetapkan

    2. Sikap demokratis yang dapat terlihat dari proses kerjasama antar pelaksana

    program pendidikan khusus.

    d. Struktur Birokrasi

    Aspek struktur birokrasi ini mencangkup dua hal penting, yaitu sebagai

    berikut:

    1. Ketersedian SOP yang mudah dipahami dalam pelaksanaan pendidikan

    khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

    2. Struktur organisasi pelaksana yang menangani program pendidikan bagi

    anak berkebutuhan khusus.

    2.7. Sistematika Penulisan

    BAB I PENDAHULUAN

  • 49

    Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

    dan manfaat penelitian,

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA

    Bab ini memuat kerangka teori, hasil penelitian, isu-isu dalam

    pelaksanaan, definisi konsep, dan definisi operasional.

    BAB III METODE PENELITIAN

    Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan

    penelitian, penelitian data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

    data.

    BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

    Bab ini memuat gambaran umum mengenai tempat dilakukannya

    penelitian yang meliputi lokasi penelitian, keadaan lokasi penelitian,

    sistem kepemimpian pada lokasi penelitian, dan lain sebagainya

    BAB V PENYAJIAN DATA

    Bab ini memuat analisis data-data yang diperoleh di lapangan

    BAB VI ANALISIS DATA

    Bab ini memuat analisis data-data yang diperoleh saat penelitian

    dilakukan dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang

    diajukan

    BAB VII PENUTUP

  • 50

    Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dari

    hasil penelitian yang dilakukan