reformasi birokrasi sebagai bentuk pengembangan organisasi pada pemerintah kota medan provinsi...
DESCRIPTION
LaporanTRANSCRIPT
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK
PENGEMBANGAN ORGANISASI PADA PEMERINTAH KOTA
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM UPAYA OTONOMI DAERAH
Diajukan untuk memenuhi tugas laporan penelitian pada mata kuliah
Pengembangan Organisasi
Disusun oleh:
Arif Beldwin Jansen S (G1A02088)
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2006
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
analisis berupa makalah pada mata kuliah Pengembangan Organisasi yang berjudul
”REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN
ORGANISASI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM UPAYA OTONOMI DAERAH”
Tugas makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Pengembangan Organisasi. Semoga dengan dibuatnya makalah ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas kuliah
Pengembangan Organisasi, dan pemahaman tentang bagaimana pengembangan
organisasi publik berupa Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan kinerjanya
melayani publik pada masyarakat kota Medan. Tidak berlebihan kiranya bila
makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Demikian harapan-harapan penulis bahwa laporan ini dapat memperkaya
wawasan berpikir mahasiswa. Selain itu kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari
sempurna karenanya saya menunggu saran dan kritik membangun untuk
menyempurnakannya di masa yang akan datang.
Bandung, 27 Juli 2006
Arif Beldwin J. Sihombing (G1A02088)
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………….... ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1
I.1 Latar belakang masalah ………………………………….. . 1
I.2 Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik………………... 1
I.3 Konsep Desentralisasi ……...……………………………... 2
I.4 Pemerintah Sebagai Organisasi Publik ………………….... 3
I.5 Kota Medan Sebagai Daerah Otonom…………………….. 7
I.6 Identifikasi Masalah………………………………………. 9
BAB II ISI…………………………………………………………….. . 10
II.1 Deskripsi Kota dan Masyarakat Kota Medan…………….. 10
II.2 Struktur Organisasi Serta Visi dan Misi Pemerintah Kota
Medan Masa Otonomi Daerah ………………………….... 18
II.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tata Kerja) Lembaga Teknis Daerah
dan Unit Kerja Pemerintah Kota Medan…………………… 23
BAB III PEMBAHASAN……………………………………………….. 48
III.1 Transformasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap
Pembangunan Kota Medan……………………………….. 48
III.2 Potensi Daerah Kota Medan………………………………. 51
III.3 Indikator Makro Pembangunan Kota ……………..………. 56
III.4 Program Pemerintah Kota Medan ……………….………... 59
III.5 Analisa Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Restrukturisasi
Pemerintah Daerah Kota Medan…………………………… 61
BAB IV PENUTUP……………………………………………………..... 63
IV.1 Kesimpulan ……………………………………………….... 63
IV.2 Saran ……………………………………………………….. 63
BAB V DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..... 65
ii
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan perundang-undangan.
Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar
kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah
otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon
tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena
kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah
otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah
(PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk
mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM
berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan
pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari
pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan
menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa
persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum
Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, bagaimana pemerintah daerah mampu membangun
kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan
Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah
daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak
diragukan, sehingga merit system perlu dipraktikkan dalam pembinaan SDM di
daerah.
I.2. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik
Paradigma baru otonomi daerah, bila dicermati secara saksama satu `pesan`
mendasar yang disampaikan adalah pentingnya memahami eksistensi kebijaksanaan
otonomi daerah sebagai bagian dari agenda demokratisasi kehidupan bangsa.
Dengan kata lain, mencoba kita untuk mengingatkan bahwa keberadaan
2
kebijaksanaan otonomi daerah harus tidak diartikulasi sebagai a final destination
(tujuan akhir). Tetapi lebih sebagai mechanism (mekanisme) dalam menciptakan
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan.
Pada tataran teoritis, preposisi yang dikemukakan sebenarnya, bukan
merupakan sesuatu yang `baru`. Karena hal tersebut telah menjadi argumen utama
dari political decentralisation perspective (perspektif desentralisasi politik). Mawhood,
1987, misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi
kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, the devolution of power from
central to local government.
Oleh karenanya dapat dimengerti, bila Mawhood kemudian merumuskan
tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan
political equality, local accountability, dan local responsiveness. Di antara prasyarat yang
harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus
memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki
pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki badan perwakilan (local
representative body) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala
daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu.
Dengan rumusan definisi dan tujuan desentralissai seperti dikemukakan di
atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan
kebijaksanaan desentralisasi akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang
demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom sebagai the features of a system
of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than
presuming that government govern(1991:6). Argumen dasarnya adalah, dengan konsep
tersebut diasumsikan society akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara, pada sisi lain, pemerintah
daerah sendiri, akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari
komunitasnya.
I.3. Konsep Desentralisasi
Bagi Indonesia, konsep desentralisasi politik di atas relatif sesuatu yang baru,
dan pada konteks inilah bila ditelusuri latar belakang sejarah perkembangannya,
akan diketahui bahwa semenjak dari awal, konsep desentraliasi di Indonesia tidak
pernah merujuk pada perspektif desentralisasi politik. Tetapi lebih pada perspektif
desentralisasi administrasi, administrative decentralisation perspective (John Legge,
1963; dan Maryanov, 1965).
Kendati pada tingkat pernyataan, sering dikemukakan bahwa kebijaksanaan
desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk mempercepat proses demokratisasi di
3
tingkat lokal. Namun pada tingkat kenyataan, wewenang yang diserahkan kepada
daerah sangat dibatasi dan kontrol pemerintah pusat atas daerah juga terlihat sangat
ketat. (Maryanov 1965) telah melabeli fenomena ini sebagai Ideological vs Technical
Orientation. Sementara, (Devay 1989) lebih memilih istilah ambivalesi antara
keinginan desentralissai dan sentralisasi, untuk menjelaskan fenomena tersebut.
Administrative decentralisation , mendefinisikan desentralisasi sebagai
penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, the transfer of authority from central to local government (Diana, Conyer, 1984).
Sedangkan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi itu sendiri lebih
dititikberatkan pada upaya menciptakan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dengan dasar pemahaman seperti ini, kiranya dapat dimengerti bila aplikasi
kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia selama ini telah terpisah dari agenda
demokratisasi, karena tekanan utamanya lebih pada upaya menciptakan efesiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
I.4. Pemerintah Sebagai Organisasi Publik
Organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena
organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor
eksternal.
2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar
sehingga merugikan organisasi publik lain
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :
a) Kontribusinya terhadap tujuan politik.
b) Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang
tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik
yang negatif / merugikan. (Azhar Kasim, 1993 : 20)
Meskipun organisasi publik memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan
organisasi bisnis akan tetapi paradigma beru Administrasi Publik yang dipelopori
oleh Ted Gabler dan David Osborne dengan karyanya "REINVENTING
GOVERNMENT" telah memberikan inspirasi bahwa administrasi publik harus
dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif dan menempatkan
masyarakat sebagai stake holder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
4
Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan
otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan keuangan
daerah dan pengawasan independen.
A. Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan
mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu
daerah. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur
organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang
cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah
perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah
yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas
yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sector
usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan
waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak
mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan.
Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh
Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik
senantiasa memuaskan masyarakat.
Ada hasil penelitian tentang kualitas pelayanan yang perlu dijadikan
pedoman oleh aparat pemda dalam melayani masyarakat di daerah Studi
International menyatakan bahwa tiga 3-6 dari 10 pelanggan akan bicara
secara terbuka kepada umum mengenai perlakuan buruk yang mereka
terima. Pada akhirnya 6 dari 10 pelanggan akan mengkonsumsi barang atau
jasa alternatif (Pantius D, Soeling, 1997,11). Hasil studi The Tehnical
Assistens Research Program Institute menunjukkan:
95 % dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada
perusahaan.
Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau
10, orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima.
70 % pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan
perusahaan kalau keluhannya ditangani dengan cepat. (Pantius D.
Soeling, 1997 : 11).
Dengan demikian pelayanan memegang peranan yang sangat penting
dalam menjaga loyalitas konsumen, demikian pula halnya pelayanan yang
diberikan oleh pemda kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat
5
pelayanan yang memuaskan maka mereka akan dengan segera mencari
daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.
Penilaian Kualitas Pelayanan menurut Konsumen menurut Zeitmeml
Para suraman Berry yang dikutip oleh Amy YS. Rahayu penilaian kualitas
pelayanan oleh konsumen adalah sebagai berikut : Indikator kualitas
pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi berikut (Amy Y.S. Rahayu,
1997:11):
i. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
ii. Realibility: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
iii. Responsivness: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
iv. Assurance: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
v. Emphaty: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.
B. Pengisian Formasi Jabatan
Formasi jabatan di pemerintah daerah Tk. I maupun Tk. II ada yang
bertambah akan tetapi ada juga yang berkurang, karena harus disesuaikan
dengan kemampuan daerah untuk membiayai perangkat daerah (dinas) sesuai
dengan besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki.
Pengisian formasi jabatan baik untuk jabatan politik maupun untuk
jabatan karir di Instansi daerah sering diwarnai dengan menguatnya isu
putra daerah. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyatakan
otonomi daerah sering menimbulkan berbagai gejolak biasanya terkait
dengan proses pemilihan kepala daerah dan pertanggung jawaban kepala
daerah. (Republika, 10 Januari 2001).
Demokrasi menuntut adanya sikap dewasa dan rasional serta sanggup
untuk menerima adanya perbedaan pendapat termasuk kekalahan dari calon
atau partai yang didukungnya. Sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah
telah dilakukan secara demokratis dengan mengikuti aturan main yang telah
ditetapkan maka semua pihak harus siap menerima apapun hasilnya. Dalam
demokrasi ada idiom yang menyatakan bahwa tidak mungkin suatu pilihan
memuaskan semua orang.
Sepanjang pemilihan itu telah memuaskan dan diterima oleh sebagian
besar masyarakat maka hasilnya harus diterima dan disahkan sebagai
keputusan yang legal. Teror, ancam-mengancam secara fisik dan psikis
merupakan manifestasi dari sikap yang belum dewasa dalam berdemokrasi,
6
sehingga hal ini harus dihindarkan dalam praktek-praktek politik di era
reformasi saat ini.
Untuk pengisian formasi jabatan karir pemda hendaknya
mengedepankan profesionalisme sehingga tidak terjebak pada fanatisme
sempit berupa kesukuan, sebab bila hal ini yang ditonjolkan oleh pemda
maka selain merugikan pemda sendiri, juga akan mengusik rasa persatuan
dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama dibangun dan diperjuangkan
bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.
Strategi pengisian formasi jabatan yang paling valid, adil dan layak di
daerah adalah dengan mengadakan Fit and Proper Test secara obyektif
kepada setiap calon, tanpa melihat dari mana suku dan daerahnya yang
penting masih warga negara Indonesia. Hal ini akan mampu menekan isi
kesukuan yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan di era
GLOBALISASI karena keaslian dan kesukuan tidak akan menunjang
keberhasilan pelaksanaan tugas.
Selaiknya dengan profesionalisme akan dapat memberikan kinerja
yang unggul karena pendekatan yang bersifat primordial adalah masa lalu
yang harus segera ditinggalkan. Pembinaan pegawai di pemerintah daerah
harus sudah menerapkan merit system agar kinerja pemda dapat menjadi clean
government di tingkat lokal sebagai sumbangan untuk menciptakan clean
government secara Nasional.
C. Pengawasan Keuangan di Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya
pergeseran peran dari Departemen yang berada di Pusat ke Dinas-dinas di
daerah. Demikian juga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang
dahulu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemimpin Proyek yang
diangkat dan ditunjuk oleh Menteri., kini telah diserahkan kewenangan
untuk mengangkat dan menunjuk Pimpro kepada pemerintah daerah.
Diserahkannya kewenangan pelaksanaan proyek ke daerah berarti
diserahkan pula kewenangan pengelolaan keuangan negara yang cukup besar
kepada daerah. Sementara tugas pelaksanaan kegiatan dari Departemen
secara berangsur-angsur akan menciut dan tinggal pembinaan dengan
pembuatan standar-standar baku.
Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu
dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah .
Sebab membengkaknya anggaran di pemda bila tidak diikuti dengan
pengawasan keuangan yang memadai tidak tertutup kemungkinan akan
7
menyuburkan praktek KKN di daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan
kemampuan pengawasan keuangan di daerah diperlukan pendistribusian
aparat pengawasan (Itjen dan BPKP) ke daerah tingkat I maupun TK II.
Pengawasan keuangan di daerah tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada
DPRD sebab DPRD bersifat politis dan tidak semua anggota DPRD
memiliki staf ahli yang mampu dan menguasai seluk beluk pelaksanaan
keuangan daerah.
D. Lembaga Pengawasan Independen
Untuk mengawasi kinerja DPRD yang kini berfungsi sebagai
independen yang bertugas memantau kinerja DPRD. Kewenangan yang
cukup besar yang dimiliki oleh DPRD ini dapat saja disalahgunakan untuk
kepentingan para anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan rakyat
tetap saja terabaikan. Tugas dari lembaga ini adalah untuk menekan praktek-
praktek politik yang kolusif yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah.
Pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian Laporan
Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, adalah saat yang kritis
dan perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat agar
tidak terjadi persekongkolan politik yang merugikan kepentingan
masyarakat.
I.5. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom
Secara konstitusional Negara Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan
daerah yang lebih kecil (Kota/Kabupaten). Masing-masing daerah pada dasarnya
memiliki sifat otonom dan administratif. Adanya daerah, menjadikan adanya
pemerintahan daerah. Pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan
teknis pemerintahan merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya
pemerintahan daerah di Indonesia.
Suasana kejiwaan dan kebatinan inilah yang pada dasarnya menjadi
semangat penyusunan dan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU
Nomor 25 Tahun 1999, yang saat ini berlaku sebagai dasar-dasar penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah
8
otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Medan. Secara garis besar struktur
organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut :
Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 5 (lima)
sifat, yaitu :
1) Pemberian Pelayanan,
2) Fungsi Pengaturan (Penetapan Perda),
3) Fungsi Pembangunan,
4) Fungsi Perwakilan (dalam berinteraksi dengan pemerintah
Propinsi/Pusat),
5) Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Kota.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan, yaitu :
1) Urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh
dinas-dinas daerah, (Dinas Kesehatan. Pekerjaaan Umum, dll) dan
2) Urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari:
Kewenangan mengatur yang diselenggarakan bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan
sebagai Badan Legislatif Kota.
Kewenangan yang tidak bersifat mengatur (segala sesuatu yang
dicakup dalam kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang
diselenggarakan oleh walikota sebagai pimpinan tertinggi dalam
Badan Eksekutif Kota.
Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut, Walikota Medan membawahi
(pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif Kota.
I.6. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat
teridentifikasikan wacana berupa:
9
1. Upaya apakah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam
meningkatkan kinerjanya sebagai organisasi publik dalam upaya otonomi
daerah?
2. Bagaimanakah pengejawantahan restrukturisasi organisasi Pemerintah
Daerah Kota Medan dalam pengembangan organisasi?
BAB II
ISI
II.1. Deskripsi Kota dan Masyarakat Kota Medan
10
A. Sejarah Kota Medan
Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil
bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak
terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai
Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua
sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan
yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang
merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan
transit yang sangat penting.
Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini
dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan
anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata
pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh
dua Kuta adalah bertani menanam lada.Tidak lama kemudian lahirlah anak
kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.
Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang
berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru
(menuntut ilmu) membaca Alqur’an kepada Datuk Kota Bangun dan
kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.
Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini
adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku Deli In
Woord en Beeld ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan
bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya
masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat
dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah
Administrateur terletak diseberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita
lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng
sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX
Tembakau Deli yang sekarang ini.
Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan,
Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya
bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk
menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.
Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut.
Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran
imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah
kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan
Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung
11
Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas
Percut dan Sigara-gara.
Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan
Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal.
Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada
Gocah Pahlawan.
Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh
puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan
kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669,
dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.
Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung
Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya Mission to the East Coast
of Sumatera bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih
berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam
dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam
bukunya “Mission to the East Coast of Sumatera“ (terbitan Edinburg 1826)
bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung
Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-
batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.
Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas
dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya,
yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun
1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari
Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74
ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh
tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di
Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat
baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.
Kemudian di tahun 1866, Jannsen, P.W. Clemen, Cremer dan
Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan
ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai
Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan
perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau
yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor
perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian
"Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya
berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".
12
B. Demografi dan Komposisi Penduduk
Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa jumlah
penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif
bagi pembangunan nasional. Namun dengan pertumbuhan yang pesat sulit
untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan
merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang
tinggi tidak akan mudah untuk dicapai.
Program kependudukan di kota Medan seperti halnya di daerah
Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat
kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran
penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai
modal pembangunan yang terus ditingkatkan.
Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai
dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun
kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian
(mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan
proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik, akan mempengaruhi kebijakan
kependudukan yang diterapkan.
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KOTA MEDAN TAHUN 2001 – 2005
T a h u n
Jumlah Pendudu
k
Laju Pertumbuhan Penduduk
Luas Wilayah (KM²)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²)
[1] [2] [3] [4] [5] 2001 1.926.052 1,17 265,10 7.267 2002 1.963.086 1,94 265,10 7.408 2003 1.993.060 1,51 265,10 7.520 2004 2.006.014 0,63 265,10 7.567 2005 2.036.018 1,50 265,10 7.681
Sumber BPS Kota Medan
Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa selama tahun 2001
s/d tahun 2005 jumlah penduduk Kota Medan cenderung mengalami
peningkatan yaitu dari 1,92 juta jiwa pada tahun 2001 menjadi 2,03 juta jiwa
pada tahun 2005. Demikian juga kepadatan penduduk Kota Medan,
meningkat dari 7.267 jiwa/Km 2 pada tahun 2001 menjadi 7.681 jiwa/Km 2
tahun 2005. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh
meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat khususnya di bidang
pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
13
Faktor lain yang juga secara berarti mempengaruhi peningkatan laju
pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya arus urbanisasi dan
commuters serta kaum pencari kerja ke Kota Medan. Berdasarkan penelitian
yang pernah dilakukan, faktor utama yang menyebabkan komutasi ke Kota
Medan adalah adanya pandangan bahwa : (1) bekerja di kota lebih bergengsi
(2) di kota lebih gampang mencari pekerjaan, (3) Tidak ada lagi yang dapat
diolah (dikerjakan) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang
lebih baik.
Walaupun selama periode tahun 2001 s/d tahun 2005, pertumbuhan
penduduk Kota Medan cenderung meningkat, tetapi pertambahannya relatif
sedikit yaitu rata-rata 1,35% per tahun. Pertambahan penduduk yang relatif
kecil, tidak terlepas dari upaya dan kebijakan pengendalian kelahiran, melalui
program Keluarga Berencana (KB) sehingga cenderung menjadikan angka
kelahiran menurun.
Ciri lain kependudukan Kota Medan adalah besarnya arus commuters
di Kota Medan. Jumlah penduduk Kota Medan pada siang hari diperkirakan
mencapai 2,5 juta jiwa, sedang pada malam hari diperkirakan 2.036.180 jiwa.
Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan
umum yang harus disediakan secara keseluruhan.
Bila arus commuters cenderung mendorong terjadinya peningkatan
jumlah penduduk, maka peningkatan derajat pendidikan masyarakat secara
umum menyebabkan angka pertumbuhan penduduk selama periode 2001 -
2005 berada pada persentase yang relatif kecil. Peningkatan derajat
pendidikan masyarakat secara langsung meningkatkan rata-rata pendidikan
“calon orang tua” yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui
tingkat pendidikan yang semakin memadai, apresiasi, dan pandangan
masyarakat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga juga
semakin meningkat. Pandangan bahwa jumlah anggota keluarga yang tidak
terlalu besar akan memudahkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga, karena beban ekonomi yang harus dipikul menjadi lebih ringan,
telah mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) cenderung mengikuti konsep
untuk menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
Sebahagian PUS baru, bahkan memilih untuk menunda kelahiran dengan
berbagai alasan ekonomi (bekerja) ataupun alasan sosial dan physikologis
lainnya.
Kebijakan pembangunan kota selama periode tahun 2001 s/d tahun
2005 juga dipengaruhi komposisi penduduk Kota Medan, baik sebagai obyek
14
maupun subjek pembangunan. Keterkaitan komposisi penduduk dengan
upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada
kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing
kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan
pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.
PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK KOTA MEDAN MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2001 – 2005
T A H U N
Kelompok Umur 2001 2002 2003 *) 2004 *) 2005 **)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
0 - 19 41,00 40,74 40,48 38,00 41,00
20 - 39 37,79 35,40 35,40 37,31 37,80
40 - 59 16,25 17,89 17,89 17,89 16,25
60 + 4,95 5,97 5,97 6,80 4,95
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber BPS Kota Medan Keterangan :*)Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Berdasarkan data tabel di atas, diketahui komposisi kelompok umur anak (0 –
19 tahun) pada tahun 2005 diperkirakan sebanyak 41,00%, proporsi penduduk usia
20 – 39 tahun sebesar 37,80%, untuk kelompok dewasa sebesar 16,25%, dan
penduduk lansia sebesar 4,95%.
Proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk Kota Medan cenderung
mengalami peningkatan, yaitu 41,00% dari total jumlah penduduk. Besarnya
proporsi dan jumlah penduduk anak-anak ini berimplikasi meningkatnya kebutuhan
prasarana dan sarana pendidikan yang harus disediakan, baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Di samping memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan remaja, maka
kebijakan yang ditempuh selama periode 2001 - 2005 juga diarahkan untuk dapat
meningkatkan status gizi anak, pengendalian tingkat kenakalan anak dan remaja,
dan lain-lain. Upaya ini diharapkan dapat terus mempersiapkan masa depan anak
dan remaja, dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.
Ciri penting lainnya dari penduduk Kota Medan adalah kemajemukan agama,
adat istiadat, seni budaya dan suku yang sangat heterogen. Oleh karenanya, salah
satu ciri utama masyarakat Kota Medan adalah “terbuka”. Pluralisme kependudukan
ini juga yang menjadikan sebahagian mereka yang berkunjung ke Kota Medan
15
mendapat kesan Miniatur Indonesia di Kota Medan, ditambah dengan “Melting
Potnya Kebudayaan Bangsa”.
B. Informasi Umum
Dapat dipastikan fungsi dan peranan strategis suatu daerah akan
banyak dipengaruhi geografis daerah, baik peran politisnya maupun
ekonomisnya. Untuk itulah kedudukan Kota Medan dilihat secara fisiografi,
iklim maupun keberadaan sungai-sungainya.
1. Geografis
Dengan luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,65% dari luas
keseluruhan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 2.036.018
jiwa (data BPS 2005), Kota Medan berada pada letak 3º 30' - 3º 43' lintang
utara dan 98º 35' - 98º 44' bujur timur. Untuk itu topografinya Kota Medan
cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di
atas permukaan laut.
Disamping itu secara administratif Kota Medan berbatasan dengan:
Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur dan Selatan
Selat Malaka di sebelah Utara
Secara Relatif Deli Serdang memiliki daya dukung Sumber Daya
Alam yang relatif besar. Karenanya Kota Medan perlu mengembangkan
kerja sama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling
memperkuat dengan daerah sekitarnya. Disamping itu adanya Selat Malaka
tentunya menjadikan Kota Medan memiliki potensi perikanan dan kelautan
yang dapat dikembangkan lebih baik.
Kota Medan berkembang pesat terutama di pusat kota sebagai Pusat
Perdagangan, Pelayanan, Perbankan dan Perkantoran Kota Medan secara
fisik mengalami perkembangan secara cepat ke arah Barat, Selatan dan
Timur. Meliputi area sekitar 3.375 Ha. Kebijakan Tata Ruang yang
ditetapkan dalam kebijakan jangka panjang adalah merupakan arahan dalam
garis besar Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dari
luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan sebagai berikut:
Pemukiman 36,3 %
Perkebunan 3,1 %
Lahan Jasa 1,9 %
Sawah 6,1 %
Perusahaan 4,2 %
Kebun Campuran 45,4 %
Industri 1,5 %
Hutan Rawa 1,8 %
16
Secara administratif Kota Medan di sebelah Barat, Timur dan Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, disebelah Utara berbatasan
langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu lintas
laut paling sibuk (padat) di dunia. Secara relatif Kabupaten Deli Serdang
merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA),
khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara
geografisnya Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber
alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara,
Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain.
Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu
mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling
menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.
Disamping itu sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran
Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pintu
gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik
maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah
mendorong perkembangan kota dalam 2 (dua) kutub pertumbuhan secara
fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.
2. Iklim
Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut
Stasiun Polonia pada tahun 2004 berkisar antara 22,7º C - 24,1º C dan suhu
maksimum berkisar antara 31,0º C - 33,7º C serta menurut Stasiun Sampali
suhu minimumnya berkisar antara 23,3º C - 24,4º C dan suhu maksimum
berkisar antara 30,9º C - 33,6º C.
Berdasarkan pengukuran stasiun klimatologi Polonia, curah hujan di
Kota Medan tahun 2004 menurut Stasiun Polonia mencapai rata-rata 2.507
mm dengan hari hujan sebanyak 228 hari serta menurut Stasiun Sampali
mencapai rata-rata 2.055 mm dengan hari hujan sebanyak 189 hari.
Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan
rata-rata berkisar antara 78 - 80%. Dan kecepatan angin rata-rata sebesar
0,40 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,5
mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2004 rata-rata per bulan 19 hari
dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 171,2
mm dan pada Stasiun Polonia per bulannya 208,9 mm.
3. Sungai-Sungai
17
Secara geografis Kota Medan juga merupakan jalur sungai. Paling
tidak ada 8 (delapan) sungai yang melintasinya, yaitu :
Sungai Belawan
Sungai Badra
Sungai Sikambing
Sungai Pulih
Sungai Babura
Sungai Deli
Sungai Sulang-Saling /
Sei Kera
Kemanfaatan terbeser dari sungai-sungai ini adalah sebagai saluran
pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk
dijadikan objek wisata sungai.
4. Sarana Transportasi
Sarana Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam
kegiatan ekonomi. Itulah sebabnya secara terus-menerus dilakukan
perbaikan dan pengembangan berbagai sarana transportasi.
Saat ini Kota Medan memiliki sarana transportasi yang lengkap;
darat, laut dan udara. Tahun 1999 Kota Medan memiliki 2.622,85 Km
panjang jalan. Telah dibangun pula jalan Tol Belmera yang menghubungkan
Belawan dan Medan serta Tanjung Morawa, sementara Tol Berikutnya yang
akan menghubungkan Medan-Binjai sudah dalam perencanaan.
Fasilitas Transportasi Kerata Api memperoleh perhatian dengan
direhabilitasinya berbagai sarana seperti penggantian Bantalan Beton,
penggantian Jembatan, Pintu Perlintasan dll.
Pelabuhan laut belawan hanya berjarak sekitar 26 km dari pusat kota,
sehingga arus lalu lintas penumpang dan barang relatif cepat.
Bandar Udara Polonia yang saat ini tepat di tengah kota, direncanakan untuk
dipindahkan ke Bandara yang akan dibangun di Kwala Namu Kabupaten Deli
Serdang, sekitar 30 km sebelah tenggara kota Medan. Sebagai Bandara
Internasional, Banadara Polonia memiliki jadwal penerbangan tetap keluar
negeri seperti Malaysia, Taiwan, Singapora dan kota-kota besar lainnya.
II.2. Struktur Organisasi Serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan Masa
Otonomi Daerah
Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi, Pemerintah Daerah Kota
Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
18
Badan Eksekutif Kota Medan. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah
Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut :
Lembaga Teknis Daerah Badan; Pengawas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kepegawaian Daerah Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr.
Pirngadi Kantor; Arsip Daerah Perpustakaan Umum Polisi Pamong Praja Penanaman Modal Daerah Sosial
Unit Kerja Dinas Daerah; Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan Pertanian Perhubungan Perindustrian dan Perdagangan Tenaga Kerja Perikanan dan Kelautan Kebudayaan dan Pariwisata Kependudukan Pencegah Pemadam Kebakaran Tata Kota dan Tata Bangunan Kebersihan Pertamanan Pendapatan Perumahan dan Permukiman Pertanahan Koperasi Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data
Elektronik Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan
Sumber Daya Mineral
19
Kecamatan di Pemerintah Kota Medan
1) Medan Tuntungan 2) Medan Johor 3) Medan Amplas 4) Medan Denai 5) Medan Area 6) Medan Kota 7) Medan Maimun 8) Medan Polonia 9) Medan Baru 10) Medan Selayang
11) Medan Sunggal 12) Medan Helvetia 13) Medan Petisah 14) Medan Barat 15) Medan Timur 16) Medan Perjuangan 17) Medan Tembung 18) Medan Deli 19) Medan Labuhan 20) Medan Marelan 21) Medan Belawan
Landasan Hukum Nasional dan Daerah Dalam Penyusunan Program
Organisasi Pemerintah Kota Medan
I. Tap MPR.RI/XI.MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
II. Tap MPR.RI/IV.MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;
III. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
IV. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; V. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah;
VI. Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004;
VII. Peraturan Pemerintah No.104 tentang Dana Perimbangan;
VIII. Peraturan Pemerintah 105 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
IX. Peraturan Pemerintah No.107 tentang Pinjaman Daerah;
X. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah;
XI. Peraturan Daerah Kota Medan No 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis dan Unit Kerja Daerah Kota Medan;
XII. Peraturan Daerah Kota Medan No 15 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan
Daerah Kota Medan 2001-2005;
XIII. Peraturan Daerah Kota Medan No 4 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Medan 2001-2005.
A. Visi Pemerintah Kota Medan
20
MEDAN KOTA METROPOLITAN YANG MODERN, MADANI DAN RELIGIUS
MODERN
KOTA MODERN YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA JASA, PERDAGANGAN, KEUANGAN, DAN
PENDIDIKAN YANG SIAP BERSAING SECARA REGIONAL DAN GLOBAL DENGAN SISTEM LALU LINTAS
KEUANGAN YANG EFISIEN SERTA KOMPETITIF DENGAN DUKUNGAN INFRA-STRUKTUR SOSIAL
EKONOMI YANG LENGKAP, PONDASI PER-EKONOMIAN YANG KUAT, STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL-
POLITIK YANG KONDUSIF DAN TATA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SERTA PEMBANGUNAN
YANG BERFOKUS PADA PENINGKATAN KESE-JAHTERAAN MASYARAKAT, KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK), SERTA IMAN DAN TAQWA (IMTAQ).
MADANI
KOTA MADANI YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA YANG BERADAB DAN AGAMIS SEBAGAIMANA
TERCERMIN DALAM CARA BERFIKIR, SIKAP DAN PERILAKU YANG BERBUDAYA, MANDIRI, MENGHARGAI
ILMU PENGETAHUAN, KEMAJEMUKAN, ADIL, TERBUKA, SERTA DEMOKRATIS.
RELIGIUS
KOTA RELIGIUS YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA DENGAN MASYARAKAT YANG DINAMIS,
MENJUNJUNG TINGGI NILAI, AJARAN AGAMA SEHINGGA MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN
ETIKA DAN MORAL. DI SAMPING ITU MAKNA POKOK DARI VISI RELIGIUS ADALAH TERWUJUDNYA SIKAP
TOLERANSI DAN KERUKUNAN HIDUP BER-AGAMA, ANTAR UMAT BERAGAMA DAN ANTAR ETNIK SERTA
ANTARA UMAT BERAGAMA, ETNIK DENGAN PEMERINTAH YANG TERCERMIN DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI.
TEKAD & JANJI WALIKOTA MEDAN & WAKIL WALIKOTA MEDAN
1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan 2. Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Kota Medan 3. Membangun Seluruh Kawasan Pinggiran Kota Medan 4. Membebaskan Biaya Kesehatan Di Semua Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Meningkatkan Dan Menambah Bea Siswa Terarah Dimulai Dari Sekolah Dasar (SD)
Sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 6. Membantu Modal Kerja Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi 7. Membantu Memasarkan Barang – Barang Hasil Usaha Kecil 8. Mengembangkan Dan Memajukan Pasar – Pasar Tradisional Di Seluruh Penjuru
Kota Medan Sebagai Sektor Ekonomi Rakyat 9. Melindungi Dan Membina Pedagang Kaki Lima 10. Memberikan Kemudahan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Segala Bidang 11. Mengikut Sertakan Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Praktisi,
Swasta Dan Elemen Masyarakat Lainnya Dalam Proses Dan Pelaksanaan Pembangunan Kota
12. Memelihara Dan Meningkatkan Hubungan Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Kerukunan Antar Suku / Etnis
13. Memelihara Dan Meningkatkan Rasa Aman, Nyaman Dan Harmonis Bagi Seluruh Rakyat Kota Medan
14. Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Kota Medan 15. Meningkatkan Kesejahteraan Guru 16. Meningkatkan Syi’ar Keagamaan Sebagai Landasan Etika Dan Moral 17. Memelihara Dan Menjaga Bangunan Bersejarah Di Kota Medan 18. Mengadakan Dan Menambah Sarana Serta Tempat Olah Raga Untuk Masyarakat
Kota Medan 19. Membina Dan Membantu Atlet – Atlet Semua Cabang Olahraga Di Kota Medan
Yang Berpotensi Dan Berprestasi 20. Membantu Kesejahteraan Petugas Penjaga Fasilitas Umum Dan Tempat –
Tempat Ibadah
B. Misi Pemerintah Kota Medan (Tugas Pokok dan Fungsi Umum
Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan)
1. MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PINGGIRAN, DENGAN
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN USAHA KECIL,
21
MENENGAH DAN KOPERASI UNTUK KEMAJUAN DAN KEMAKMURAN YANG BERKEADILAN
BAGI SELURUH MASYARAKAT KOTA.
PROGRAM KERJA
MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI PINGGIRAN KOTA BERDASARKAN POTENSI MASING-MASING WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN.
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDORONG KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN ANTAR WILAYAH DAN MEMPERSEMPIT KESENJANGAN ANTARA KAWASAN INTI KOTA DAN PINGGIRAN MELALUIPENDEKATAN WILAYAH PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI SERTA MANAJEMEN PERKOTAAN PARTISIPATIF.
MENDORONG BERKEMBANGNYA SENTRA-SENTRA EKONOMI DAN INDUSTRI PADAT KARYA DI WILAYAH PINGGIRAN UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU, NILAI TAMBAH, DAN DISTRIBUSI PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKEADILAN.
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, NILAI TAMBAH DAN MODERNISASI KEGIATAN EKONOMI SEHINGGA MAMPU BERSAING DI PASAR REGIONAL DAN GLOBAL UNTUK MEMPERKUAT BASIS EKONOMI DAERAH.
MENIGKATKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF SEHINGGA DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENIGKATAN INVESTASI SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.
MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT, MELALUI KEMUDAHAN MEMPEROLEH BANTUAN PINJAMAN PERMODALAN DENGAN BIAYA MURAH, MEMPERLUAS PEMASARAN HASIL PRODUKSI, PENIGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA(SDM), PEYEDIAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI(UMMK).
MEMPERKUAT PONDASI EKONOMI MAKRO DAERAH MELALUI PENYEDERHANAAN DAN PEMBERIAN BERBAGAI FASILITAS SERTA KEMUDAHAN BERINVESTASI DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI, KHUSUSNYA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK).
MENDORONG TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA YANG LUAS DI SEKTOR FORMAL SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL.
MEMBENTUK DAN MENGEFEKTIFKAN BADAN KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KOTA YANG MELIBATKAN PARTISIPAS MASYARAKAT SECARA LUAS: ULAMA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, PAKAR, PRAKTISI, PROFESIONAL, PENGUSAHA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PELAKU PEMBANGUNAN KOTA LAINYA.
MENGEMBANGKAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA KHUSUSNYA DI BIDANG KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA.
MERANGSANG PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KEGIATAN EKOBNOMI, PENDAPATAN PERKAPITA, DAYA BELI MASYARAKAT UNTUK MENIGKATKAN PENDAPATAN DAN MEWUJUDKAN PEMERATAAN YANG LEBIH BAIK GUNA MENCIPTAKAN KEADILAN EKONOMI.
MENGEMBANGKAN PUSAT JASA, PERDAGANGAN DAN KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA.
MEMPERKUAT STRUKTUR INDUSTRI PENGOLAHAN YANG POTENSIAL DAN STRATEGIS, KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI DAN ANTAR WILAYAH YANG TERINTEGRASI GUNA MEMBANGUN DAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL.
MENIGKATKAN PTROGRAM KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI DI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH PINGGIRAN KOTA.
MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN MODEL PARTISIPASI, KETERBUKAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA SEBAGAI IMPLEMENTASI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
MENGEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA MENGATASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.
2. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI BIROKRASI YANG LEBIH
EFISIEN, EFEKTIF, KREATIF, INOVATIF DAN RESPONSIF.
PROGRAM KERJA
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SERTA BERBAGAI PROGRAM CAPACITY BUILDING YANG RELEVAN.
MENINGKATKAN POLA PEMBINAAN KARIER BERDASARKAN MERIT SYSTEM, KOMPETISI DAN PRESTASI KERJA.
MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA (PELAYAN MASYARAKAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KITA UNTUK PELAYANAN YANG BAIK (PRIMA).
MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI YANG LEBIH KREATIF, INOVATIF, MELAYANI DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN EFEKTIFITAS MANAJEMEN PEMEHRINTAHAN KOTA.
MENGEMBANGKAN MANAJEMEN TATA PEMERINTAH KOTA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)YANG BERORIENTASI KEPADA TUJUAN SEHINGGA MAMPU MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT, MERATA, TERUKUR DAM REPONSIF.
MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KITA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT).
MENYEDERHANAKAN DAN MELAKSANAKAN SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPUSAT.
MENINGKATKAN KOORNIDNASI DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN LINTAS ANTAR WILAYAH
22
3. PENATAAN KOTA YANG RAMAH LINGKUNGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL
EKONOMI, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA BUDAYA
DAERAH.
PROGRAM KERJA
MENDORONG TERSUSUNNYA RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) MEMBIDANG METROPOLITAN AREA (MMA) SERTA MERUB AH TATA RUANG KOTA MEDAN MENJADI TERINTEGRASI DAN MAMPU MENGIKUTI KEMAJUAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA PADA MASA YANG AKAN DATANG.
MEYUSUN RUTR BARU KOTA MEDAN YANG TERINTEGRASI DENGAN RUTR MEMBIDANG. MENDORONG PENYEDIAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KOTA SEPERTI PEMBANGUNAN
MONO RAIL, PEMINDAHAN BANDARA POLONIA KE KUALA NAMU DAN PEREMAJAAN ANGKUTAN UMUM YANG LAYAK SERTA MANUSIAWI BAGI WARGA KOTA.
MENDORONG PEMBANGUNAN JALAN TOL (HIGHWAY), JALAN LAYANG (FLY OVER), JALAN LINGKAR LUAR (OUTHER RING ROAD) KOTA SERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG LAINNYA SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN.
MENGEMNANGKAN SISTEM DAN MANAJEMEN LALU LINTAS SERTA JARINGAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN KOTA.
MENDORONG PENGEMBANGAN PELABUHAN LAUT BALAWAN MENJADI PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PERDANGAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL (EKSPOR DAN IMPOR) SERTA PERDAGANGAN ANTAR PROPINSI (INTERINSULAR).
MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN MANAJEMEN JARINGAN DRAINASE UNTUK MENANGGULAGI POTENSI BANJIR PERMANEN DAN TEMPORER.
MEMBANGUN CIRI (LANDMARK) YANG SESUAI DENGAN BUDAYA, HISTORIS DAN KARAKTERISTIK KOTA SEBAGAI CITRA DAN LAMBANG KOTA SERTA UNTUK MERANGSANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN KEGIATAN EKONOMI LAINNYA.
MENINGKATKAN PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN REVITASI KAWASAN BERSEJARAH (HERITAGE TRUST) SEHINGGA TERINTEGRASI DENGAN TATA KOTA MODERN.
MENINGKATKAN PENATAAN KAWASAN DAN PEMUKIMAN KUMUH SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM PENANGANAN LIMBAH DAN JARINGAN SANITASI KOTA TERPADU.
MENGEMBANGKAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL UNTUK MENCIPTAKAN KOTA YANG ASRI, INDAH DAN NYAMAN MELALUHI PEMELIHARAAN TAMAN-TAMAN, LAMPU JALAN, HUTAN KOTA SERTA RUANG TERBUKA HIJAU YANG AKAN BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT REKREASI DAN PARU-PARU KOTA.
MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT JAJANAN DAN REKREASI DENGAN FASILITAS MODERN.
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SELURUH BIDANG PEMBANGUNAN KOTA.
MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN MELALUHI SISTEM PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG YANG MURAH DAN TERJANGKAU (MARKET FRIENDLY). KHUSUSNYA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH UNTUK RAKYAT (GERAKAN SEJUTA RUMAH).
MENINGKATKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL BAIK UMUM MAUPUN KEJURUAN UNTUK MENJAMIN ADANYA KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN.
MENINGKATKAN JANGKUAN, MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI TINGKAT DASAR MENEGAH, BAGI MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN.
MENIGKATKAN TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI KESINAMBUNGAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN, DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR, MENEGAH DAN TINGGI.
MENDORONG KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI TINGKAT MENEGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN MELALUHI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, TERMASUK PENGAWASAN DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN.
MENATA SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN PRINSIP ADIL, EFESIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERMASUK PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS.
MENYEMPURNAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DENGA MENINGKATKAN PENGELOLAHAN PENDIDIKAN PADA SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUSNYA PADA USIA DINI SAMPAI MENEGAH ATAU BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SERTA RELEVANSI PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN DENGA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.
MENINGKATKAN PERLUASAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA MEMBINA, MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN SELURUH POTENSI ANAK USIA DINI SECARA OPTIMAL.
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERMUTU UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEPADA WARGA MASYARAKAT YANG TIDAK TERPENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKANNYA MELALUHI JALUR FORMAL.
MENGEMBANGKAN BUDAYA BACA, BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH DALAM MASYARAKAT GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT BERPENGATAHUAN, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, DAN BERBUDI LUHUR.
MENINGKATKAN JUMLAH, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUHI RUMAH SAKIT UMUM, PESKESMAS DAN JARINGANNYA SEPERTI PUSKESMAS KELILING.
MENINGKATKAN JANGKAUAN, MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH.
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT AGAR MAMPU MENUMBUHKAN PERILAKU HIDUP SEHAT.
MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP SEHAT MELALUHI PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN KEWILAYAHAN UNTUK MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR BERWAWASAN KESEHATAN.
MENURURNKAN ANGKA KESAKITAN, KEMATIAN DAN KECACATAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR SEPERTI MALARIA, DEMAM BERDARAH, POLIO, DIARE, HIV/AIDS MELALUHI IMMUNISASI, PENANGGULANGAN WABAH, DAN PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENCEGAHAN SERT PEMBERANTASAN PENYAKIT.
23
MENIGKATKAN KESADARAN GIZI KELUARGA MELALUI SOSIALISASI GIZI, PENANGGULANGAN GIZI LEBIH, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SADAR GIZI TERUTAM PADA IBU HAMIL, BAYI, DAN ANAK BALITA.
MENINGKATKAN KETERSEDIAN, PEMERATAAN, MUTU, KETERJANGKUAN OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN BAGI SELURUH MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT MENEGAH KEBAWAH.
MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN DAERAH, DAN INDONESIA SEHAT 2010.
4. MENINGKATKAN SUASANA RELIGIUS YANG HARMONIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
SERTA BERMASYARAKAT
PROGRAM KERJA
MENINGKATKAN FUNGSI DAN PERANAN FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA, DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, HUMANIS DAN HARMONIS.
MENINGKATKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS AGAMA DAN ETNIS SEBAGAI WUJUD PEMUPUKAN SEMAGAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, ANTAR UMAT BERAGAMA DAN ETNIS, SERTA ANTARA UMAT BERAGAMA DENGAN PEMEHRINTAHAN.
MENDORONG KEGIATAN PERAYAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN (RITUAL) SEHINGGA MENJADI CIRI KHAS MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG RELIGIUS SEKALIGUS YANG DAPAT DI DORONG MENJADI POTENSI PARAWISATA DAN KEGIATAN EKONOMI LAINNYA.
MENINGKATKAN PERAN ULAMA DAN AGAMAWAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA DENGAN MELIBATKANNYA DALAM PERNCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YANG RELIGIUS DAN MODERN.
MENDORONG PENINGKATAN PENGALAMAN AGAMA DI KALANGAN UMAT BERAGAMA, SEHINGGA KEBERAGAMAAN MENJADI FAKTOR PENDORONG YANG SIGNIFIKASI BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN KOHESI SOSIAL.
MENINGKATKAN INTERKASI SOSIAL DI ANTARA ORGANISASI KEMASYARAKAT PEMUDA YANG POSITIF DAN KONSTRUKTIF SEHINGGA MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN KOTA.
MENDORONG PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARAN DAN PRASARANA PERIBADATAN UMAT BERGAMA DENGAN BASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.
MENDORONG PEMBERDAYAAN DAN OPTIMALISASI WADAH KEGIATAN PEMUKA AGAMA, ORGANISASI MASYARAKAT DAN KEPEMUDAAN YANG BERSINERGI DENGAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH KOTA.
MENDORONG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA SEBAGAI UPAYA PEMBIANAAN GENERASI MUDA, PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA DAN KELESTARIAN SENI BUDAYA.
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN PERNAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TRAFFICKING) DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN, PENURURUN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ANAK SERTA PENGUATAN KELEMBANGAAN DAN JARINGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.
II.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tata Kerja) Lembaga Teknis Daerah dan
Unit Kerja Pemerintah Kota Medan
A. Lembaga Teknis Daerah
1. Badan Pengawas
1. Nama Unit Kerja : Badan Pengawas Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Kantor Walikota Medan Lantai III Jl.Kapten Maulana
Lubis No. 2 Medan Telp. 4512412, 45111690 Psw. 254
3. Tugas Pokok : Melaksanakan pengawasan umum terhadap
penyelenggaraan Kota, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan perangkat lainnya berdasarkan kebijaksanaan Walikota Medan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Fungsi : i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Kota Medan meliputi bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang aparatur, bidang kesejahteraan sosial.
ii. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kota.
24
iii. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan.
iv. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.
v. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
5. Visi : "Mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab melalui aparat pengawasan yang profesional"
6. Misi : i. Menumbuh kembangkan budaya malu untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
ii. Memantapkan internal control di dalam instansi Pemerintah Daerah
iii. Mendorong adanya transparansi, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
1. Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
Kantor Walikota Medan Lantai III Telp. 4512412, 4511690 Psw. 268
3. Tugas Pokok : i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
ii. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun;
iii. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-sama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait;
iv. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
v. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
vi. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Tidak ada data (N/A)
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat
1. Nama Unit Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
25
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
Kantor Walikota Medan Lantai Dasar (Base) Telp. 4512412, 4511690 Psw
3. Tugas Pokok : Merumuskan dan menyusun bahan kebijakan
pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat.
ii. Melaksanakan program peningkatan ketahanan masyarakat, sosial budaya dan usaha perekonomian masyarakat.
iii. Membimbing dan memotivasi masyarakat dalam bidang peningkatan ketahanan masyarakat, sosial budaya dan usaha perekonomian masyarakat.
iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai bidang tugas.
v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Terwujudnya kemandirian masyarakat yang berwawasan lingkungan".
6. Misi : i. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
ii. Peningkatan pemanfaatan potensi Kelurahan dan pemenuhan kebutuhan dasar/aspirasi masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang mandiri.
iii. Peningkatan kwalitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan, orientasi serta ketrampilan masyarakat.
iv. Penguatan kelembagaan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
v. Peningkatan kegiatan usaha produktif dalam rangka menunjang kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
vi. Peningkatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
vii. Peningkatan pendayagunaan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
iii. Peningkatan penataan tata ruang Kelurahan menuju tata lingkungan yang sehat.
ix. Pemberdayaan Kelurahan dalam rangka mengefektifkan Data Dasar Profil Kelurahan untuk dijadikan sebagai pusat informasi (Bank Data).
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Tidak ada data (N/A)
6. Badan Kepegawaian Daerah
1. Nama Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Kantor Walikota Medan Lantai I Jl.Kapten Maulana Lubis
No. 2 Medan Telp. 4512412, 4511690 Psw. 233
3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin
oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.
26
4. Fungsi : i. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
ii. Mengkoordinasikan dan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
iii. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
iv. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta melaksanakan analisa kelembagaan.
v. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan serta melaksanakan kegiatan bidang ketatalaksanaan.
vi. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta melaksanakan kegiatan analisa formasi jabatan yang meliputi analisis jabatan, tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan beban kerja.
vii. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan PAN, pembinaan perpustakaan dan mengelola perpustakaan khusus.
viii. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
ix. Merencanakan pengembangan kepegawaian daerah. x. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan
kepegawaian daerah. xi. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan,
kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
xii. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
xiii. Menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
xiv. Menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
xv. Menyelanggarakan administrasi Pegawai Sipil Negeri Daerah.
xvi. Mengelola sistem informasi kepegawaian daerah. xvii. Menyiapkan informasi kepegawaian daerah kepada
Badan Kepegawaian Negara. xviii. Merumuskan dan menyusun perencanaan
kebutuhan pendidikan dan latihan pegaawai. xix. Melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
xx. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
xxi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
7. Badan Keluarga Berencana
1. Nama Unit Kerja : Badan Keluarga Berencana Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor :
27
3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang keluarga berencana serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana.
ii. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.
iii. Melaksanakan pendataan dan pemetaan keluarga untuk data basis keluarga berencana dan tahapan keluarga berencana.
iv. Mengembangkan dan membina keberadaan dan peran serta institusi masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.
v. Melaksanakan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat dalam bidang keluarga berencana.
vi. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.
vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
8. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi
1. Nama Unit Kerja : Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Pirngadi Kota Medan
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Prof. H. M.Yamin, SH 3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin
oleh seorang kepala selanjutnya disebut dengan direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. 2. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
4. Fungsi : i. Menyelenggarakan pelayanan medis. ii. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan
non medis. iii. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan
keperawatan. iv. Menyelenggarakan pelayanan rujukan. v. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
vi. Menyelanggarakan penelitian dan pengembangan. vii. Mengelola administrasi dan keuangan.
viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
ix. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
9. Kantor Arsip Daerah
1. Nama Unit Kerja : Kantor Arsip Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114-E Medan
Telp. 8472321
28
3. Tugas Pokok : i. Kantor Arsip Daerah Kota Medan adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Kantor Arsip Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kearsipan dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sesuai lingkup kearsipan daerah;
ii. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan inventarisasi arsip;
iii. Menyelenggarakan pengolahan dan pengelolaan arsip;
iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Terwujudnya penataan kearsipan diseluruh jajaran Pemerintah Kota Medan yang fleksibel dan dinamis sehingga pengendalian arsip baik fisik maupn informasi dapat dilakukan secara optimal".
6. Misi i. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Dinas dan antar Instansi dalam hal penataan kearsipan dan mendukung Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan secara efektif.
ii. Meningkatkan profesionalisme Arsiparis melalui bimbingan dan pelatihan tenaga kearsipan.
iii. Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan fisik arsip untuk kepentingan layanan temu balik (retrieval).
iv. Meningkatkan pemahaman aspek teknis kearsipan khususnya menyangkut pendataan, penataan, penilaian, dan penyusunan arsip.
v. Meningkatkan pemahaman tentang prosedur penyerahan Arsip Inaktif ke Arsip Nasional Republik Indonesia secara efektif, efisien.
7. Bagan Organisasi :
10. Kantor Perpustakaan Umum
1. Nama Unit Kerja : Kantor Perpustakaan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. St. Iskandar Muda No. 270 Medan
Telp. 4527921
29
3. Tugas Pokok : i. Kantor Perpustakaan umum Kota Medan adalah
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perpustakaan.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
ii. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan perpustakaan serta karya rekam ;
iii. Melaksanakan penyusunan bibliografi abstrak dan literatur skunder serta penyelenggaraan pelayanaan kepustakaan ;
iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi :
6. Misi :
7. Bagan Organisasi : 11. Kantor Polisi Pamong Praja
1. Nama Unit Kerja : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114-A Medan
Telp. 8453192 3. Tugas Pokok : i. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
30
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
ii. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap pelanggaraan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (bersifat preventif) ;
iii. Mengadakan kegiatan dan tindakan operasional guna penegakan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
iv. Melaksanakan proses peradilan sesuai dengan prosedur ;
v. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Mencegah pelanggaran Perda dan Ketentuan yang berlaku (Preventif) serta bila dipandang perlu mengadakan tindakan Operasional (Refressif)"
6. Misi : Mengutamakan pembinaan, pengarahan dan himbauan kepada setiap lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.
12. Kantor Penanaman Modal Daerah
1. Nama Unit Kerja : Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. Medan
Telp. 3. Tugas Pokok : i. Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan
selanjutnya disebut KPMD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang penanaman modal daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
ii. Menyusun rencana dibidang penanaman modal serta mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah, pemberian pelayanan konsultasi investasi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan, kemudahan infrastruktur dan kerjasama investasi;
iii. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan investasi;
iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi :
6. Misi :
7. Bagan Organisasi : 13. Kantor Sosial
1. Nama Unit Kerja : Kantor Sosial Kota Medan
31
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. Medan Telp.
3. Tugas Pokok : i. Kantor Sosial Kota Medan adalah sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Kantor Sosial Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang sosial.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang sosial;
ii. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang sosial; iii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada
sesuai dengan bidang tugasnya; iv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah.
5. Visi :
6. Misi :
7. Bagan Organisasi :
B. Unit Kerja / Dinas Daerah
1. Pekerjaan Umum
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 Medan
Telp. (061) 8451766 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi jalan, jembatan dan pengairan / saluran termasuk perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
ii. Menyusun program pelaksanaan pembangunan fisik meliputi jalan, jembatan dan pengairan / saluran;
iii. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik jalan-jalan, jembatan dan pengairan / saluran serta
32
sarana-sarana milik pemerintah; iv. Melaksanakan pengawasan pembuatan jalan,
jembatan dan saluran air yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
v. Memberikan izin dalam membantu, mengawasi pelaksanaan pemasangan atau pembongkaran / penggalian saluran bawah tanah dan izin pembuatan jalan, jembatan dan saluran pembuangan air;
vi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Kesehatan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Rotan - Petisah Medan Telp. 4520331 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kota Medan dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
ii. merencanakan dan melaksanakan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
iii. melaksanakan pelayanan umum bidang kesehatan; iv. melaksanakan pemberian perizinan bidang kesehatan; v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai
dengan bidang tugasnya; vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah.
5. Visi : "Kesehatan Mantap 2010 (Mandiri, Tanggap dan Profesional)"
6. Misi : i. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
ii. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
iii. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar hidup produktif secara optimal.
iv. Mendukung pembangunan Kota Medan yang berwawasan kesehatan.
v. Menggalang potensi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
vi. Menyediakan sistem informasi kesehatan yang baik.
3. Pendidikan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Ibus Raya No. 129 B Petisah Medan
Telp. 4523275
33
3. Tugas Pokok : i. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
ii. Melaksanakan pemberian perizinan di bidang pendidikan;
iii. Menyelenggarakan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
4. Pertanian
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertanian Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Budi Pembangunan No. 4 P. Brayan Medan
Telp. (061) 6614224 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kota Medan dalam bidang pertanian dan peternakan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian dan peternakan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
ii. melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan, penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan;
iii. membina unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian dan peternakan;
iv. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
5. Visi : "Menciptakan pertanian di Kota Medan berbasis agribisnis dan berwawasan lingkungan"
6. Misi : i. Mengupayakan ketersediaan pangan hasil pertanian yang terjangkau layak dan aman.
ii. Menumbuhkembangkan agribisnis. iii. Mengembangkan teknologi pertanian berwawasan
lingkungan. iv. Menumbuhkembangkan kesempatan-kesempatan
kerja dan peluang berusaha di bidang pertanian. v. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang usaha pertanian. vi. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
vii. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian.
5. Perhubungan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan
34
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kol. Laut Yos Sudarso No. 13 Medan Telp. 6618313
3. Tugas Pokok : i. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
ii. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
ii. mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang perhubungan;
iii. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi;
iv. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Untuk menciptakan sistem gerakan / aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan".
6. Misi : i. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
ii. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.
iii. Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.
6. Perindustrian dan Perdagangan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Mangkubumi No. 4 Medan Telp. 545584 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
35
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
ii. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;
iii. Menyelenggarakan perlindungan konsumen; iv. Menetapkan tera dan tera isi ulang alat UTTP
(ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan); v. Menyelenggarakan pemberian perizinan bidang
perindustrian dan perdagangan; vi. Menyelenggarakan kerja sama dibidang industri
dan perdagangan; vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai
dengan bidang tugasnya; viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah.
7. Tenaga Kerja
1. Nama Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan
Telp. 4514424 3. Tugas Pokok : i. Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;
ii. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan dibidang hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
iii. menyelenggarakan dan mengawasi bidang keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan dan lingkungan kerja;
iv. memberikan rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi dan pemberian perizinan dibidang ketenagakerjaan;
v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak, mengembangkan ketenaga kerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kebebasan berserikat, upaya perluasan kesempatan kerja selain dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi perlindungan dan mencegah timbulnya eksploitasi"
6. Misi : i. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.
ii. Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja.
iii. Pembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral, regional di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak.
iv. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan,
36
pengawasan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
v. Pengembangan kualitas sumber daya dan pembinaan pegawai.
8. Perikanan dan Kelautan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. 7 Medan Telp. 4518380 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perikanan dan kelautan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan;
ii. melaksanakan pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang perikanan dan eksplorasi laut;
iii. menetapkan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik serta suaka perikanan di wilayah laut sesuai dengan batas kewenangan kota;
iv. memberikan izin dan pengawasan usaha perikanan dan eksplorasi laut dan pemanfaatan pesisir pantai;
v. memberi izin dan mengawasi pemasangan rumpon di wilayah perairan sesuai batas kewenangan kota ;
vi. membina unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang perikanan dan kelautan;
vii. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
viii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Perikanan dan Kelautan sebagai sektor terdepan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai menuju Kota Medan sebagai pusat kegiatan Ekonomi Perikanan yang maju tertib dan ramah lingkungan"
6. Misi : i. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), masyarakat nelayan/petani ikan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan secara berdaya guna dan berhasil guna.
ii. Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil perikanan secara kualitas dan kuantitas dalam rangka peningkatan ekspor hasil perikanan.
iii. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya hayati perairan untuk kegiatan budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya hayati perikanan.
iv. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya hayati kelautan untuk kegiatan tangkap dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya hayati perikanan.
v. Menumbuh kembangkan iklim yang kondusif untuk terwujudnya pelayanan prima bagi pengembangan usaha perikanan.
vi. Mengefektifkan peraturan-peraturan daerah dalam rangka menggali seluruh potensi sumber perikanan dan kelautan.
9. Kebudayaan dan Pariwisata
37
1. Nama Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Prof. H . M. Yamin, S .H No. 40 Medan
Telp. (061) 4525248 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang budaya dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
ii. menyelenggarakan pemberian perizinan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
iii. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
iv. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Memberikan Pelayanan Prima di sektor Kebudayaan dan Kepariwisataan yang beretika dan profesional dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Medan Bestari guna menuju sebagai daerah tujuan wisata".
6. Misi : i. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar dinas dan antar instansi terkait, pihak usaha Pariwisata, Pers, Masyarakat dalam mendukung operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna meningkatkan kualitas budaya dan sadar wisata di segenap lapisan masyarakat.
ii. Menyediakan sarana promosi yang up to date, baik berupa brosur, booklet, leaflet, work shop kerajinan sebagai konsumsi informasi masyarakat dan wisatawan.
iii. Memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.
iv. Meningkatkan aktifitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.
v. Mengikuti dan menyelenggarakan event pariwisata yang bertaraf Nasional dan Internasional.
10. Kependudukan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Kependudukan Kota Medan
38
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan
Telp. (061) 544412 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kependudukan adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang kependudukan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan penduduk;
ii. menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan;
iii. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
iv. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil".
6. Misi : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah.
11. Pencegah Pemadam Kebakaran
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pencegah/Pemadam Kebakaran Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Candi Borobudur No. 2 Medan
Telp. (061) 4557067 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pencegah pemadam kebakaran yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pencegah pemadam kebakaran dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegah pemadam kebakaran;
ii. Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau bencana alam;
iii. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan/pemadaman kebakaran atau bencana alam;
iv. Menyelenggarakan pengawasan atau pengendalian terhadap pengolahan, penyimpanan, peredaran, kegiatan bongkar muat, pengangkutan barang dan bahan (material) yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
v. Mengkoordinir kegiatan unit pemadam kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta, perusahaan, perhotelan, perbankan, tempat-tempat vital/non vital, pusat perbelanjaan pasar dan lain-lain;
vi. Melaksanakan kegiatan retribusi racun api;
39
vii. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada semua bangunan, gedung pertunjukan / pameran, tempat usaha, tempat hiburan dan tempat keramaian yang ramai dikunjungi orang yang rawan terhadap bahaya kebakaran;
viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
ix. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Meningkatkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Pemberdayaan Kelurahan dan Kecamatan".
6. Misi : Agar masyarakat di Kecamatan / Kelurahan menyadari dan memahami betapa pentingnya peran serta untuk membantu Dinas Pencegah/Pemadam Kebakaran Kota Medan dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
12. Tata Kota dan Tata Bangunan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan
Telp. (061) 7864147 3. Tugas Pokok : i. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang tata kota dan tata bangunan;
ii. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penerapan rencana tata ruang kota dan kebijakasanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;
iii. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku;
iv. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penatan ruang kota dan penataan bangunan;
v. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
vi. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan dan kebijaksanaan panataan ruang dan penataan bangunan yang telah ditetapkan;
vii. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dan Izin
40
Mendirikan Bangunan (IMB) serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB dan IMB tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
viii. Mengadakan pengawasan dan penindakan penertiban terhadap pelestarian dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait;
ix. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan;
x. Mengarahkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan kota;
xi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
xii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil".
6. Misi : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah.
13. Kebersihan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Kebersihan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 Medan
Telp. (061) 8452022 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kota Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan;
ii. Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran;
iii. Menyelenggarakan penelitian dan menyusun program pengembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif;
iv. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib, rapi dan indah;
v. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Menciptakan Medan Kota Metropolitan yang Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah (BESTARI) dengan masyarakat yang maju, mandiri dan berwawasan lingkungan".
41
6. Misi : i. Meningkatkan SDM aparatur Dinas Kebersihan dan masyarakat tentang kebersihan.
ii. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima.
iii. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. iv. Meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan.
14. Pertamanan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertamanan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 B Medan
Telp. (061) 8453026 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertamanan adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota;
ii. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan;
iii. Menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah daerah;
iv. Menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan / taman, jalur hijau, lapangan olah raga berikut bangunannya;
v. Mengelola izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan;
vi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
vii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
15. Pendapatan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. 2 Medan
Telp. 4517556 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
ii. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan
42
penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
iii. melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi;
iv. melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB;
v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi"
6. Misi : i. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan.
ii. Memberdayakan SDM Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan diluar Dinas aktif meningkatkan kebersihan Kota Medan.
iii. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
iv. Mengintensifkan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
v. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola PAD lainnya.
vi. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber PAD yang baru di luar PAD yang sudah ada.
16. Perumahan dan Permukiman
1. Nama Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan Telp. (061)
7863883 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang bangunan dan perumahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, antara lain menyangkut bina lingkungan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelola bangunan pemerintah dan rumah dinas, bina teknik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
43
4. Fungsi : 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman; 2. Menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman; 3. pembinaan dan pengaturan perumahan dan permukiman; 4. Mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman; 5. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka penyiapan kebijaksanaan strategis pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung-gedung pemerintah; 6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategis pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung-gedung pemerintah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 7. Melaksanakan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangn yang berlaku; 8. Merencanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana dasar, sarana lingkungan dan bangunan pemerintah / rumah dinas; 9. Merumuskan pola dan kebijaksanaan pengembangan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman; 10. Merumuskan dan menggalangkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman; 11. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
17. Pertanahan
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertanahan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan Telp. (061)
7862919 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanahan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
ii. Menyelenggarakan pelayanan umum dan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pertanahan;
iii. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pertanahan;
iv. Melaksanakan pemberian izin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah, pendaftaran, pengesahan atas tanah dan landerform berdasarkan peraturan perundang-undangan;
v. Melaksanakan penyelesaian permasalahan sangketa pertanahan;
vi. Melakukan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap mitra kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pertanahan;
vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
18. Koperasi
44
1. Nama Unit Kerja : Dinas Koperasi Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Km 7,7 Medan Telp. (061) 8451648 3. Tugas Pokok : i. Dinas Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
ii. Menyelenggarakan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan serta pembubaran koperasi;
iii. Melaksanakan program pengembangan jaringan sistim informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
iv. Mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
v. Mengendalikan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan mengendalikan atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
vi. Melaksanakan bimbingan pedoman akuntasni koperasi, usaha kecil dan menengah;
vii. Melaksanakan program teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
ix. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
19. Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
1. Nama Unit Kerja : Dinas Informasi Komunikasi Dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Sidorukun No. 35 Medan
Telp. 6610114 3. Tugas Pokok : i. Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan
Data Elektronik Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang informasi dan komunikasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang informasi komunikasi dan pengolahan data elektronik serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang informasi komunikasi dan pengolahan data elektronik;
ii. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
45
iii. Melaksanakan pemantauan, registrasi, fasilitasi, apresiasi terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang pelayanan informasi dan komunikasi;
iv. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian izin sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersil;
vi. Melaksanakan kegiatan pelayanan pembinaan dan pengawasan media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
vii. Menyelenggarakan perjanjian daan persetujuan atas nama daerah di bidang informasi dan komunikasi;
viii. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi;
ix. Menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dan komunikasi pemerintaah dan masyarakat;
x. Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
xi. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
xii. Mengendalikan dan memberdayakan sistem informasi dan komunikasi;
xiii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
xiv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5. Visi : "Informasi Komunikasi dan Data yang aktual, akurat mendukung Kota Medan yang moderen, madani dan religius".
6. Misi : i. Menyediakan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang aktual dan akurat
ii. Menyediakan infrastruktur sarana informasi komunikasi dan data elektronik yang tangguh dan handal
iii. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan bidang teknologi informasi dan komunikasi..
iv. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media informasi komunikasi dan media massa.
20. Pemuda dan Olahraga
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Ibus Raya No 129-B Medan 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
46
4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
ii. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
iii. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, nasional dan internasional;
iv. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
v. Merumuskan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
vi. Penghubung antara pemerintah dan gerakan pemuda;
vii. Menyelenggarakan perjanjian atau persetujuan internasional bidang pemudan dan olahraga atas nama daerah;
viii. Menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan;
ix. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
x. Menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga;
xi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
xii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
21. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Nama Unit Kerja : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan
2. Alamat/Telp. Kantor : 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan
Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
ii. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
ii. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian dampak lingkungan;
iii. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang energi;
iv. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang sumber daya mineral;
v. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan dan pengembangan teknologi bersih lingkungan;
vi. Mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan; vii. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber
daya alam dan lingkungan; viii. Menyelenggarakan pelayanan di bidang sumber
daya mineral dan energi; ix. Meneyelenggarakan pengelolaan Air Bawah Tanah; x. Menyelenggarakan inventarisasi energi dan sumber
daya mineral; xi. Melaksanakan kegiatan survey dasar geologi dan
47
penanggulangan Bencana Alam Geologi; xii. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perizinan di
bidang sumber daya mineral dan energi; xiii. Melaksanakan kegiatan di bidang minyak dan gas
bumi (migas) sesuai kewenangan; xiv. Melaksanakan kegiatan di bidang listrik dan
pemanfaatan energi sesuai dengan kewenangan; xv. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, audit,
pentaatan atau dan penegakan hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan;
xvi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
xvii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
BAB III
PEMBAHASAN
III.1. Transformasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap
Pembangunan Kota Medan
48
Pada masa lalu, peranan Pemerintah dalam pembangunan kota sangat
dominan. Fungsi pelayanan Pemerintah Pusat tidak terbatas hanya pada aspek-
aspek yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kota, tetapi hampir
mencakup semua dimensi pembangunan kota secara keseluruhan. Demikian juga
proses pembangunan yang diselenggarakan, keseluruhan aspek yang berkaitan
dengan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, khususnya untuk
lingkup pekerjaan yang besar ditangani oleh Pemerintah Pusat. Kesimpulannya,
negara dikelola secara top down dengan konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan
dengan menempatkan birokrasi pusat secara terpusat dan unipolar mengatur
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Daerah hanya ruang hampa,
tanpa adanya demokrasi dan pengawasan politik yang efektif, seluruhnya dianggap
seragam, uniform, pembangunan berjalan secara sentralistik.
Dengan berpandangan baik dan optimistik bahwa substansi dari UU Nomor
22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan dijalankan secara konsekuen dan konsisten,
maka dapat dipastikan telah terjadi transformasi kebijakan pembangunan dalam
pembangunan kota yang sebelumnya sangat sentralisme ke arah desentralisme.
Adanya otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam
pembangunan kota. Pemerintah kota tidak lagi sekedar operator pembangunan kota,
tetapi juga inisiator, motovator, planner, controller, supervisor, sekaligus sebagai fund
raising untuk mendorong percepatan pembangunan kota. Secara kelembagaan, tugas
penyelenggaraan pembangunan kota ada di tangan Pemerintah Kota, DPRD dan
segenap komponen masyarakat kota, karenanya harus memiliki bargaining position
dan power yang tinggi sehingga menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi.
Logikanya, Pemko Medan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat
akan semakin otonom dan independent untuk menentukan kebijakan pembangunan
kota yang mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat kota.
Sebagai pedoman bagi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam
pembangunan kota, maka pilihan kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan dengan
mempertimbangkan berbagai sasaran dan tujuan pembangunan kota. Dengan
demikian kebijakan publik yang dirumuskan selalu memperhatikan berbagai isu
politik yang muncul. Hal ini dilakukan sekaligus memberikan akses masyarakat
terhadap pilihan kebijakan publik yang ditetapkan selain peran serta DPRD Kota
Medan.
Berdasarkan sasaran dan tujuan pembangunan kota yang ingin diwujudkan
berbagai kebijakan publik yang ditetapkan adalah:
1. Kebijakan di Bid. Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
kelurahan/masyarakat berkembang.
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelurahan/masyarakat.
Memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi
masyarakat di masing-masing kelurahan.
49
2. Kebijakan di Bidang Pelayanan Umum
Penyerahan urusan (kewenangan) lebih banyak dari Pemerintah Kota
kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.
Penetapan retribusi pelayanan umum berdasarkan jenis pelayanan
yang diberikan, kebutuhan pengembangan infrastruktur pelayanan
dan kemampuan masyarakat yang dilayani.
Membuka kontrol publik terhadap pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi jasa pelayanan yang diberikan instansi Pemerintah Kota.
Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan berinvestasi
yang berada daalam kewenangan Pemerintah Kota.
Pengembangan profesionalisme pelayanan yang berkaitan dengan
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan.
3. Kebijakan di Bidang Manajemen Pemerintah Kota
Pengembangan manajemen sumber daya kepegawaian.
Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Pengembangan organisasi Pemerintah Kota yang selaras dengan
pelaksanaan otonomi daerah.
Peningkatan koordinasi pengawasan dan evaluasi kinerja instansi
Pemerintah Kota.
Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dan dunia usaha
untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota.
4. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
Membangun komitmen dan kepentingan bersama usaha-usaha
peningkatan kemampuan keuangan daerah antara pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha.
Melakukan restrukturisasi anggaran daerah sehingga tepat sasaran,
waktu, berdayaguna, menciptakan nilai tambah dan dapat dikontrol
publik.
Meninjau ulang berbagai Peraturan Daerah yang berdampak kepada
keuangan daerah yang tidak kondusif.
Pengembangan potensi penerimaan daerah guna mendukung
kemandirian pembiayaan pembangunan kota.
Sosialisasi, penyuluhan perpajakan dan retribusi daerah.
5. Kebijakan di Bidang Pembangunan Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan kesimbangan antara pembangunan mental spiritual
dengan pembangunan fisik.
50
Membangun interaksi sosial yang harmonis.
Mengutamakan tindakan pencegahan munculnya gangguan
ketertiban dalam kehidupan sosial.
Membangun partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan sosial
masyarakat.
6. Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan
Melaksanakan tindakan perdagangan sebagi bentuk intervensi pasar
guna mengendalikan haarga kebutuhan dasar masyarakat.
Menjamin kelancaran distribusi kebuituhan dasar masyarakat.
Melaksanakan pengendalian harga kebutuhan dasar masyarakat.
7. Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah
Menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan intervensi baik
tarif maupun yang bersifat non tarif, yang berada dalam kewenangan
Pemerintah Kota.
Pengembangan kerja sama perdagangan dan investasi dengan daerah
hinterland baik dalam skala regional/internasional.
Pengembangan kawasan-kawasan investasi, industri dan
perdagangan.
8. Kebijakan di Bidang Pengembangan Investasi Daerah
Peningkatan efisiensi berusaha.
Pengembangan usaha kecil menengah.
Pengembangan sumber daya aparatur yang memiliki sifat wira usaha.
Peengembangan pusat-pusat pemasaran produk terpadu.
Pengembang sistem informasi investasi yang akurat dan terpadu
(computerized).
9. Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan
Mendorong terciptanya kesempatan kerja baru sehingga dapat
mengimbangi laju pertumbuhan angakatan kerja yang ada.
Memfasilitasi penetapan tingkat upah yang layak untuk memenuhi
kebutuhan dasar pekerja.
Mendorong peningkatan produktivitas pekerja sehingga dapat
menghasilkan produk yang kompetitif.
III.2. Potensi Daerah Kota Medan
Sebagai aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan secara
ekonomis, kegiatan bisnis merupakan bidang yang sangat luas dan terkait dengan
51
bidang-bidang lainnya. Perubahan kondisi atau kebijakan dalam bidang lain akan
selalu mempengaruhi kondisi bisnis yang ada. Kegiatan bisnis, terlebih yang
berskala besar, akan sangat dipengaruhi lingkungan nasional, budaya, hukum,
politik, teknologi, hankam, dan lain-lain khususnya lingkungan makro ekonomi.
Kondisi saling ketergantungan tersebut merupakan alasan kuat bagi
Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat,
untuk selalu berusaha menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif bagi
kegiatan bisnis di kota ini, baik bagi bisnis lokal, domestik, maupun asing.
Kenyataan menunjukkan bahwa faktor yang menciptakan lingkungan bisnis yang
kondusif sangat kompleks, saling ketergantungan, pengaruh mempengaruhi antar
berbagai faktor sehingga sangat multi dimensi. Untuk itulah Pemko Medan secara
intens dan terus menerus selalu melakukan dialog, berinteraksi dengan seluruh
kalangan dan lapisan masyarakat untuk membangun dan menciptakan lingkungan
bisnis yang kondusif bagi semua pelaku bisnis tanpa diskriminatif.
A. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta, dan Masyarakat
Dalam pembangunan Kota Medan paling tidak ada lima pelaku yang
paling menonjol; Pemerintah, Swasta (dunia usaha), Masyarakat, Profesional,
dan Intelektual. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, selain dikenal
sektor publik yang diperankan oleh Pemerintah juga tidak kalah pentingnya
sektor Swasta dan Masyarakat. Bahkan dilihat dari kontribusi masing-
masing sektor, sektor Swasta memberikan sumbangan jauh lebih besar,
bahkan mencapai 80% dari total investasi yang ada. Dengan demikian sektor
Pemerintah hanya memberikan sumbangan 20%. Oleh karena itu salah satu
kebijakan penting yang ditempuh Pemko Medan adalah memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi sektor Swasta dan Masyarakat untuk
terlibat tidak saja dalam aktivitas-aktivitas yang diorientasikan mencari laba,
tetapi juga kegiatan pembangunan kota secara keseluruhan.
Untuk mendorong partisipasi luas Swasta dan Mmasyarakat dalam
pembangunan kota maka salah satu cara (taktik) yang ditempuh adalah
membangun kemitraan antara Pemko, Swasta dan Masyarakat dengan
dukungan kaum profesional dan Intelektual.
Berbagai kemitraan dan kerjasama tersebut terus dibangun dan
dikembangkan dengan dasar saling memperkuat, saling membutuhkan dan
saling menguntungkan satu sama lain. Adalah komitmen Pemko Medan
untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sektor Swasta dan
Masyarakat untuk terlibat dalam proyek pembangunan kota (sektor publik),
dengan berbagai bentuk perjanjian yang mungkin dilaksanakan seperti
sistem kontrak sewa dan lain-lain. Dengan demikian tanggung jawab
pembangunan kota, dipandang merupakan tanggung jawab bersama dari
seluruh lapisan masyarakat.
52
B. Peran Institusional Bisnis (Kadin)
Sebagai wilayah ekonomi yang sangat mengandalkan sektor kegiatan
ekonomi sekunder dan tertier maka peran Kamar dagang dan Industri
(Kadin) Cabang Medan dirasakan demikian penting dan strategis. Karenanya
adalah wajar jika hampir seluruh pelaku bisnis yang ada di Medan,
khususnya yang bergerak di bidang perdagangan (lokal/luar negeri) dan
produksi (barang/jasa) merupakan anggota aktif asosiasi bisnis tersebut.
Sebagai wadah bagi para pelaku bisnis, Kadin telah memberikan
berbagai sumbangan besar untuk menumbuh kembangkan kegiatan bisnis
yang ada. Berbagai peran yang dijalankan Kadin Cabang Medan, antara lain
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kaum industrian dan usahawan
seperti: peluang pasar,komodditif unggulan, kondisi persaingan pasar, calon
mitra usaha, lokasi bisnis, dan lain-lain.
Di samping itu asosiasi ini juga sangat berperan dalam
pengembangan jiwa wirausaha baik bagi calon pengusaha maupun yang
sudah meniti karir sebagai pengusaha melalui berbagai diklat pengembangan
SDM yang dilakukan. Bahkan pegembangan SDM merupakan salah satu
aspek penting yang terus menerus dijalankan dengan berbagai metode yang
mempergunakan alat bantu satelit sebagai sarana diklat. Sebagai wadah yang
menghimpun seluruh kepentingan industriawan dan usahawan, Kadin
Cabang Medan juga aktif memberikan rekomendasi kepadda Pemerintah
Kota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan oleh Pemko Medan,
khususnya yang terkait dengan berbagai insentif berusaha untuk dapat
menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya dan memilih lokasi
berivestasi di Kota Medan.
C. Kebijakan Terhadap Investasi Asing
Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota untuk dapat menarik
minat investor asing, mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan
investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung
maupaun tidak langsung. Berbagai langkah debirokasi daan deregulasi terus
dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dasn berivestasi termasuk
konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian
berusaha bagi investasi asing.
Dalam operasionalisasinya, berbagai langkah yang sedang, telah dan
akan dilakukan Pemko Medan adalah:
Membentuk institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota
Medan sebagai institusi yang menyelenggarakan kewenangan
53
perizinan investasi baik yang bersifat PMDN, maupun sebahagian
PMA, yang sebelumnya ada pada pemerintah pusat/propinsi,
dalam layanan sistem satu atap, (one stop service).
Membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) sebagai wadah
kemitraan antara Pemko, Masyarakat dan Dunia Usaha (swasta)
yang berfungsi sebagai forum komunikasi, fasilitator, mediator,
kegiatan bisnis dan investasi usaha swasta dan asing.
Mempersiapkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Satu Atap,
sebagai bentuk pengintegrasian pelayanan perizinan bagi
insvestor dalam negeri dan asing sehingga diharapkan dapat lebih
sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien dan
ekonomis (terjangkau).
Mengusahakan insentif dan kemudahan melalui Pemerintah Pusat
dengan pemberian:
o Keringanan bea masuk, impor barang-barang modal (mesin,
bahan baku, dan lain-lain) sesuai dengann SK Mentri
Keuangan No. 135/KM 05/2000.
o Pembebasan Ppn atas impor dan atau penyerahan barang kena
pajak tertentu yang bersifat strategis, sesuai dengan SK
menteri keuangan RI No.155/KMK 03/2001.
o Memberikan visa izin tinggal sementara dan atau izin tinggal
terbatas bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga
kerja asing, melalui Ditjen Imigrasi/ kantor Imigrasi
setempat.
o Menggalang kerjasama perdagangan dan investasi dalam
waadah-wadah regional seperti IMT-GT, Sisterr City dan
lain-lain.
o Peningkatan pelayanan padaa pintu-pintu masuk khususnya
bandara dan pelabuhan, sehingga menciptakan budaya yang
maju.
o Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kepolisian
dan TNI untuk memberikan rasa aman dan tenteram bagi
seluruh pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di
Kota Medan.
Berbagai langkah yang telah, sedang dan akan dilanjutkan tersebut
diharapkan juga menghapus perbedaaan perlakuan antara invetor asing dan
lokal, sehingga investor asing dapat memiliki akses yang sama termasuk dari
lembaga perbankan domestik/lokal (menyamakan perlakuan terhadap
investor). Di samping itu diharapkan regulasi lebih berpihak kepada pasar
serta transparan dengan mengusahakan mengurangi jumlah larangan yang
terdapat pada negative investment list.
54
Tabel Penggolongan Jenis dan Tarif Paling Tinggi dari Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah Kota/Kab Tarif Paling Tinggi
Pajak hotel dan restauran 10 %
Pajak hiburan 35 %
Pajak reklame 25 %
Pajak penerangan jalan 10 %
Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan, (P2ABTAP)
20 %
Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
golongan C, (P3BG2C)
20 %
D. Dukungan Lembaga Keuangan
Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, keberadaan lembaga keuangan,
khususnya perbankan di Kota Medan dirasakan sangat strategis khususnya
untuk mendukung ketersediaan modal, baik yang bersifat modal investasi,
modal kerja, maupun konsumsi. Rusaknya sistem perbankan sebagai akibat
krisis ekonomi ternyata tidak sampai menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu indikasinya adalah terus
meningkatnya simpanan dana masyarakat pada perbankan, baik yang
berbentuk giro, tabungan, deposito, maupun dana pihak ketiga.
Saat ini paling tidak ada 40 bank yang beroperasi di Kota Medan, baik
jenis bank umum devisa, bukan devisa, termasuk bank perkreditan rakyat
(BPR). Walaupun fungsi intermidiasi perbankan sejak krisis ekonomi belum
pulih sepenuhnya, namun data hingga posisi bulan Maret 2001 menunjukkan
meningkatnya penggunaan fasilitas kredit perbankan secara nominal maupun
pertumbuhan kreditnya oleh para pengusaha (debitur). Total kredit yang
tersalur di Kota Medan per 31 Maret 2001 telah mencapai Rp 8,1 trilyun
(Sumatera Utara Rp 9,5 trilyun). Kredit yang paling banyak digunakan
adalah kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan konsumsi. Dengan
adanya investasi dan dorongan kredit perbankan tersebut kontribusi PDRB
Medan terhadap Propinsi Sumatera utara mencapai rata-rata 21%.
Sedangkann dilihat dari segi pertumbuhan ekonominya menunjukkan
tingkat elastisitas yang tinggi terhadap pertumbuhan propinsinya, artinya
jika pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara positif, maka pertumbuhan
ekonomi Kota Medan menunjukkan angka positif yang lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi propinsinya. Ini menunjukkan Kota Medan masih
merupakan mesin pembangunan bagi daerah kota dan kabupaten lainnya di
Sumatera Utara. Namun demikian untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke
55
tingkat minimal sama dengan masa sebelum krisis (6 s/d 7%), Kota Medan
masih membutuhkan dana investasi paling tidak mencapai 12 trilyun rupiah,
untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Disamping kesiapan perbankan di Kota Medan untuk berpatisipasi
dalam pembiayaan investasi, dan modal kerja, Lembaga keuangan (BI
Cabang Medan) juga concern terhadap informasi bisnis. Oleh karenanya BI
juga menyediakan Sistem Informasi Baseline (SIB) dan Sistem Informasi
Agrobisnis berorientasi ekspor (SIABE). Adanya SIB tersebut atelah
memberikan informasi bagi wirausahawan dalam berbagai bentuk identifikasi
peluang usaha yang ada, sedang adanya SIABE juga telah memberikan
informasi lengkap tentang produk-produk agro industri yang telah diekspor
ke berbagai negara tujuan, termasuk asal komoditi, teknologi pengolahan,
daftar eksportir, pasar ekspor dan standar mutu produk.
Bantuan teknis BI juga meliputi bantuan teknis pengembangan Usaha
Kecil dan Mikro (PUKM) dengan sasaran sektor perbankan dalam bentuk
penelitian dan pelatihan. Untuk pemberian informasi yang mencakup
perkembangan asset, dana, kredit, kliring, jumlah perbankan, inflasi, kurs
perdagangan internasional, investasi dan lain-lain, BI juga menerbitkan
secara rutin (bulanan, triwulan, semesteran) Buku Statistik Ekonomi dan
Keuangan Daerah, sehingga memberikan gambaran perkembangan ekonomi
regional. Dengan demikian lembaga keuangan yang ada, kenyataannya telah
memberikan peranan penting bagi mendorong iklim investasi di Kota
Medan.
III.3. Indikator Makro Pembangunan Kota
Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur capaian
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2005 di bagi
dalam dua bidang yaitu:
1) Indikator Kinerja Makro untuk bidang ekonomi.
2) Indikator Kinerja Makro untuk bidang kesejahteraan rakyat.
Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang sering
digunakan secara luas adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB
Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan
(nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai
unit produksi di wilayah Kota Medan, dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit
produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu:
i. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;
ii. Pertambangan dan penggalian;
iii. Industri pengolahan;
iv. Listrik, gas dan air bersih;
56
v. Konstruksi;
vi. Perdagangan, hotel dan restoran;
vii. Transportasi dan komunikasi;
viii. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
ix. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga kini (current price) maupun
berdasarkan harga konstan (constant price). PDRB Kota Medan yang dihitung
menurut harga kini (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-
masing sektor dalam struktur perekonomian kota, berdasarkan harga yang berlaku
dalam tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya tercakup unsur tingkat inflasi
makro. Oleh karena itu, tinggi rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi yang
dihitung, akan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam periode yang
bersangkutan. Dengan demikian, harus diakui PDRB-harga kini belum secara riil
menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.
Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga
konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan
tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas
barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga yang konstan, yakni
harga dasar tahun tertentu yang dipilih, (1993).
Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik
Regional Bruto adalah PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi,
struktur ekonomi, inflasi, ekspor dan impor serta investasi. PDRB per kapita
dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Angka PDRB per kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima
oleh masing-masing penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran
penduduk Kota Medan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan
persentase kenaikan atau penurunan PDRB-harga konstan suatu tahun,
dibandingkan harga tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB,
kedua indikator kinerja makro ini juga menggambarkan keberhasilan atau kinerja
pembangunan kota, dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran
masyarakat Kota Medan.
Berbeda dengan indikator kinerja makro bidang ekonomi, maka indikator
kinerja makro untuk bidang kesejahteraan rakyat mencakup indikator kinerja
pembangunan Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditinjau dari
aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan distribusi
pendapatan. Beberapa konsep indikator kinerja makro bidang kesejahteraan rakyat
disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Bidang
Nama Indikator Keterangan Indikator
Kependudukan Pertumbuhan
Penduduk
Menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dibandingkan
dengan tahun lalu (sebelumnya). Perhitungannya biasanya
57
dilakukan berdasarkan angka rata-rata selama periode tertentu.
Tingkat Kelahiran Menunjukkan tingkat bayi lahir hidup pada setiap 1.000
kelahiran.
Tingkat
Partisipasi KB
Proporsi peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur yang
ada di suatu daerah.
Tingkat Kematian
Bayi
Menunjukkan banyak kematian bayi berumur di bawah satu
tahun per 1.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian
Ibu
Menunjukkan tingkat kematian ibu melahirkan pada setiap
100.000 kelahiran hidup.
Kesehatan
Angka Harapan
Hidup
Menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai
penduduk.
Angka Partisipasi
Pendidikan
Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tertentu yang
masih bersekolah.
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah
dengan penduduk usia sekolah kali 100%.
Angka Partisipasi
Sekolah
Menunjukkan jumlah penduduk usia tertentu/usia sekolah yang
masih bersekolah.
Angka Partisipasi
Murni (APM)
Angka yang menunjukkan jumlah siswa usia sekolah di suatu
sekolah dengan 100 penduduk usia sekolah.
Pendidikan
Angka Melek
Huruf
Menunjukkan besarnya persentase penduduk usia 10 Tahun ke
atas yang dapat membaca dan menulis.
Rasio Gini Menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Ketenagakerjaa
n Tingkat
Kemiskinan
Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dan lain-lain
Ekonomi adalah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karenanya,
ekonomi sangat terkait dengan kemampuan setiap orang atau siapapun memenuhi
kebutuhan hidup dan kesejahteraannya, baik kemampuan untuk berproduksi atau
mengkonsumsi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Mengingat keterkaitan
yang begitu tinggi antara kemajuan, dan kemakmuran, bahkan kesejahteraan
dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu
ukuran penting untuk menilai tingkat kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat.
Pemanfaatan aspek ekonomi sebagai bagian dari ukuran kinerja dalam
pembangunan juga menjadi semakin penting sebab secara teknis operasional, konsep
ekonomi menyediakan berbagai alat ukur kuantitatif yang relevan, untuk
mengevaluasi proses pembangunan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk melihat
keluaran, hasil dan manfaat serta dampak pembangunan yang telah dilaksanakan,
sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sangat lazim
digunakan indikator makro perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Medan, khususnya di bidang ekonomi
selama tahun 2005 dan periode 2001 – 2005 secara makro akan mengungkapkan
hasil-hasil pembangunan kota yang telah dicapai melalui penyajian beberapa variabel
58
ekonomi seperti : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain.
Sebagai ukuran makro yang sangat luas dimanfaatkan dalam analisis
ekonomi pembangunan, adanya evaluasi dengan menggunakan indikator ekonomi
ini sekaligus sangat membantu untuk mengamati apakah kebijakan-kebijakan
pembangunan kota dalam bidang ekonomi yang selama ini diterapkan telah sesuai
atau belum, efektif atau tidak, dengan rencana-rencana ekonomi yang telah
ditetapkan, sehingga menggambarkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran
masyarakat sebagaimana yang diharapkan.
Selama periode 2001 – 2005, perkembangan perekonomian Kota Medan
ditandai oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari 17,14 trilyun rupiah
pada tahun 2001 menjadi 34,30 trilyun rupiah pada tahun 2005, atau mengalami
peningkatan rata-rata 20,02%/tahun. TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2001 - 2005 (Milyar Rupiah)
Sumber BPS Kota Medan; Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Sektor /Lapangan Usaha 2001 2002 2003*) 2004*) 2005**)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. PERTANIAN 721,78 810,01 888,27 998,21 1.311,57
2. PENGGALIAN 3,41 4,09 6,35 7,63 10,17
3. INDUSTRI 3.635,10 3.957,94 4.265,97 4.858,05 6.165,84
4. LISTRIK,GAS DAN AIR 571,82 674,55 884,20 1.034,91 940,34
5. BANGUNAN 898,58 1.014,14 1.132,44 1.382,19 1.802,68
6. PERDAGANGAN 6.059,15 6.788,65 7.841,08 9.343,86 12.083,43
7. PENGANGKUTAN 2.433,41 2.916,26 3.419,28 3.968,00 5.773,00
8. KEUANGAN 1.560,23 1.830,30 2.163,20 2.508,01 3.266,09
9. JASA-JASA 1.262,19 1.664,60 1.941,24 2.278,54 2.950,33
10.PDRB 17.145,66 19.660,54 22.542,02 26.379,40 34.303,45
Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa penataan kembali
perekonomian kota agar menjadi lebih baik setelah semenjak pertengahan tahun
1997 sempat mengalami penurunan yang tajam akibat terjadinya resesi ekonomi
secara nasional, dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut ditandai oleh
pertumbuhan positif di berbagai sektor/subsektor lapangan usaha ekonomi yang
berjalan.
Lapangan usaha yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap
pembentukan PDRB Kota Medan selama periode 2001 – 2005 adalah sektor
perdagangan, sektor industri, sektor angkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa-
jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-
sektor tersier dan sekunder secara dominan. TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2001 - 2005 (Milyar Rupiah)
Sektor /Lapangan Usaha 2 001 2002 2003*) 2004*) 2005**)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. PERTANIAN 335,09 358,16 374,25 381,66 379,85
2. PENGGALIAN 0,64 0,70 0,71 0,78 0,78
3. INDUSTRI 829,04 833,17 867,18 913,21 944,26
4. LISTRIK,GAS DAN AIR 273,75 292,00 315,31 335,85 329,40
59
5. BANGUNAN 260,54 271,10 286,42 323,53 375,96
6. PERDAGANGAN 1.590,05 1.651,99 1.711,60 1.808,35 1.952,90
7. PENGANGKUTAN 1.062,19 1.126,50 1.208,06 1.276,05 1.373,52
8. KEUANGAN 763,27 818,57 862,10 895,56 937,40
9. JASA-JASA 434,87 447,04 466,78 490,05 503,62
PDRB 5.549,45 5.799,22 6.092,41 6.425,04 6.797,69
Sumber BPS Kota Medan; Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB
atas dasar harga konstan 1993, selama periode 2001 – 2005 juga mengidentifikasi
peningkatan cukup berarti, yang menggambarkan tumbuhnya sektor dan sub sektor
produksi serta perdagangan barang dan jasa secara riil. Peningkatan tersebut rata-
rata sebesar 5,21%/tahun atau dari Rp 5,5 trilyun tahun 2001, menjadi Rp 6,8
trilyun tahun 2005.
Berdasarkan data tabel tersebut di atas, juga diketahui bahwa peningkatan
PDRB secara riil terjadi hampir di seluruh lapangan usaha sektoral. Sesuai dengan
karakteristik perekonomian Kota Medan, nilai riil PDRB Kota Medan menurut
harga konstan 1993 ini, pembentukannya disumbangkan oleh sektor tersier rata-rata
sebesar 68,02%, sektor sekunder 27,98%, dan sektor primer 4,00%.
III.4. Program Pemerintah Kota Medan
Untuk mendorong kinerja industri dan perdagangan yang lebih baik, Kota
Medan membutuhkan akses untuk memasuki pasar regional/internasional yang
lebih luas. Oleh karena itu, berbagai kerjasama regional/internasional terus
dikembangkan, khususnya dengan berbagai kota di Asia. Adanya kerjasama ini
diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis serta meningkatkan
perdagangan dan investasi antar kota, disamping diharapkan dapat mendorong
kerjasama di berbagai bidang lainnya seperti sosial dan kebudayaan.
A. Asosiasi Kota Bersaudara
Adanya antusiasme dan kepentingan yang sama di antara beberapa
kota di asia, telah mendorong terbentuknya Asosiasi Kota Bersaudara
antara Kota Medan dengan Kota Penang Malaysia (1984), dengan Kota
Ichikawa Jepang (1989) dan Kota Kwangju Korea Selatan (1997). Forum
ini telah menjadi ajang saling tukar menukar informasi dan konsultasi untuk
membicarakan berbagai masalah ekonomi dan perkotaan di antara masing-
masing kota.
Berbagai kerangka kerjasama antar kota bersaudara, kenyataannya
terus berkembang dalam bidang-bidang yang semakin luas, baik sosial
maupun pendidikan. Di bidang sosial, Kota Ichikawa misalnya,
60
memanfaatkan forum ini untuk membantu pengadaan alat bantu dengar
untuk melengkapi fasilitas kesehatan warga Kota Medan. Di bidang
pengembangan SDM, Kota Ichikawa juga memberikan bantuan pelatihan
bagi aparatur Pemko Medan dalam bentuk magang, termasuk mengadakan
program pertukaran pelajar diantara kedua kota.
Hal yang sama juga berlangsung antara Kota Medan dengan Kota
Bersaudara lainnya, baik Kwangju maupun Kota Penang. Di bidang ekonomi
perdagangan, forum ini telah mengorganisir terselenggaranya Sister City
Trade Fair yang bertaraf internasional, sehingga mampu mendorong
pertemuan-pertemuan bisnis diantara pengusaha masing-masing kota.
(dibangunnya Tugu Sister City, sebagai simbol Kota Kembar Medan, Medan-
Ichikawa, Medan-Gwangju, Medan-Penang)Hal ini kenyataannya mampu
mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di masing-masing kota
di samping memberikan kepastian dan perluasan atas pasar produk yang
dihasilkan. Efektivitas forum ini juga telah memunculkan minat kota-kota
lainnya di Asia seperti Chenay (Madras) India, Chendy China untuk
menjajaki kemungkinan kerjasama hubungan kota bersaudara dengan kota
Medan.
B. Kesiapan Kota Medan Mengikuti Perdagangan Bebas
Walaupun kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan belum
begitu menggembirakan, namun kinerja ekonomi Kota Medan selama 2
tahun terakhir relatif lebihbaik. Pertumbuhan ekonomi 3,40% Tahun 1999,
dan 4,89% Tahun 2000, menunjukkan Kota Medan akan lebih siap untuk
masuk dalam era AFTA (Asean Free Trade Area). Bahwa ekonomi Kota
Medan tergolong semi industrialized local, juga akan memberikan optimisme,
Kota Medan mampu bersaing di pasar bebas.
Kebijakan perdagangan yang sering dianggap masih restriktif
diusahakan terus dibenahi dengan mengedepankan efisiensi dibandingkan
proteksi, fasilitas, ataupun perlindungan pemerintah, sehingga lebih
menyerahkan kepada mekanisme pasar. Deregulasi dan debirokratisasi terus
dipercepat dengan orientasi kebijakan yang semakin transparan. Bagi Kota
Medan nuansa perdagangan bebas lebih diletakkan sebagai harapan untuk
mendapatkan pasar yang lebih luas maupun investasi asing yang lebih
banyak.
Optimisme ini juga didukung oleh usaha kecil dan menengah (UKM)
yang sudah terbiasa dengan persaingan bebas dan berkembang dengan
kekuatan sendiri. Bahkan usaha industri kecil menengah ini tidak saja dapat
menguasai pasra lokal, melainkan juga telah mampu bersaing di pasra dunia.
Hal ini telah ditunjukkan oleh industri kerajinan sandal, sepatu, yang
61
menggambarkan UKM cukup potensial dan mempunyai masa depan yang
lebih prospektif.
Kesiapan Kota Medan memasuki perdagangan bebas juga
ditunjukkan oleh ekspor yang terus cenderung meningkat dari waktu ke
waktu. Selama kurun waktu 1995-2000, volume ekspor komoditi nonmigas
meningkat rata-rata 6,61% per tahun. Adanya persaingan yang semakin
berat pada masa yang akan datang, telah memaksa pelaku ekonomi yang ada
terus mencari bentuk-bentuk pola produksi yang semakin efisien, alokasi
sumber daya dilakukan dengan jauh lebih baik untuk menghasilkan barang
dan jasa yang berdaya saing.
III.5. Analisa Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Restrukturisasi
Pemerintah Daerah Kota Medan
Keputusan politik pemerintah pusat menetapkan kebijakan desentralisasi
melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan direvisi
kembali menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,
berimplikasi bukan saja bagi kota Medan serta daerah-daerah yang lain, akan tetapi
juga bagi pemerintahan pusat sendiri.
Besaran perubahan yang dikehendaki dapat disimak dari pergesaran
sejumlah model dan paradigma pemerintah daerah yang terjadi, model efisiensi
struktural yang menekankankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan mulai
menekankan nilai demokrasi dan kemajemukan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah.
Seiring dari pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari
pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Kemudian dilakukan
pula pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser
model organisasi hirarkis ke model organisasi yang horizontal. Hubungan antara
kabupaten atau kota dan propinsi tidak lagi ‘ dependent ‘( bergantung ) dan
‘subordinate ‘( ada atasan dan bawahan ) tetapi ‘ independent’ ( tidak bergantung )
dan’ coordinate’( ada koordinasi atau sederajat ). Penyerahaan pemerintah kepada
daerah otonom yang semula dianut ‘ ultra – vires doctrine’( bersifat teoritis dan
sangat tidak praktis ) dengan memerinci kompetensi daerah otonom diganti
dengan’general competence’( kewenangan yang bersifat umum ) yang merinci
kompetensi pemerintah dan propinsi, pengawasan pemerintah terhadap daerah
otonom yang cenderung kohersif bergeser ke persuasif dengan tujuan supaya
prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan.
62
BAB IV
PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, telah membawa implikasi baik
secara filosofis maupun administratif tidak hanya dari sentralistis menjadi
desentarlisasi akan tetapi berkembangnya peran masyarakat cenderung demokratif
partisipatif. Secara umum perubahan dengan perencanaan strategis pada kota Medan
oleh pemerintah kota dalam pembangunan kota tersebut membawa implikasi bahwa:
Persoalan diselesaikan ditingkat lokal.
Semua daerah harus berkembang dengan prakarsa daerah masing-
masing.
Merubah pandangan kesatuan, yang semula harus sama menjadi
pengakuan adanya keanekaragaman sebagai potensi bangsa.
Adanya pergeseran dominasi eksekutif menjadi keseimbangan dengan
legislatif.
63
Perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan
pemerintah dengan pembangunan kota.
Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya pergeseran
kewenangan dari yang semula didominasi pusat kepada daerah, dan dari daerah ke
masyarakat.
Sebelum Otonomi Sesudah Otonomi
Pembangunan Daerah Daerah Membangun
Sentralisasi Desentralisasi Dari Atas ke Bawah Simultan Keseragaman Keberagaman Petunjuk Prakarsa Instruksi Pilihan Ketergantungan Kemandirian Hierarkhi Keterkaitan Kesenjangan Keserasian
IV.2. Saran
Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum
Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat
menjadi sarana perekat integrasi bangsa. UU No. 22 1999 jauh lebih desentralistik
dibandingkan dengan UU No. 5 1974 namun karena pelaksanaan nya berbarengan
dengan pelaksanaan Reformasi yang mengakibatkan efuria-efuria di kalangan
masyarakat maka pelaksanaan otonomi daerah dapat juga diwarnai efuria baik dari
Kepala daerah maupun dari para anggota DPRD.
Untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan daerah benar-benar mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan, maka segenap lapisan
masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus
menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak
disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan
akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good
Government dan Clean Government.
Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara
bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti
entah kapan mungkin juga akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan
professional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.
64
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
http:\\www.pemprovsu.go.id
http:\\www.pemkomedan.go.id
UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 1974
Gibson, Ivancevich, and Donnelly..Organisasi; Perilaku, Struktur, dan Proses, Edisi
VIII.Binarupa Aksara. Jakarta. 2002
Amy Y.S. Rahayu, 1977, Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam
Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol. III/April/1997.
Pantius D Soeling 1997, Pem berdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam
Bisnis Birokrasi No. 2/Vol III/Agustus/1997.
Azhar Kasim 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit
FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI.
Harian Umum Republika edisi 22 November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001
dan 20 Maret 2001.
Martani Huseini, 1994 Penyusunan Strategi Pelayanan Prima dalam suatu
perspektif Reengineering, dalam Bisnis dan Birokrasi. No. 3/Vol
IV/September 1994.
65
Penghargaan Abdi Satyabakti dalam manajemen pembangunan, Info Pan 1995 No.
13/IV / Oktober/1995 Oleh: Drs. Soenarto, MSi. Buletin Pengawasan No.
30 & 31 Th. 2001