negara dan kebijakan publik s negara terhadap ......teori kebijakan publik, sistem politik, dan...

of 131 /131
NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Peran Negara terhadap Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat dalam Perspektif Ekonomi Politik) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Azizia Rochimasnaini 1112112000011 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437H/2016

Author: others

Post on 01-Sep-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat dalam
Perspektif Ekonomi Politik)
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
terhadap Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur
Kereta Cepat dalam Perspektif Ekonomi Politik)
Skripsi ini membahas peran negara terhadap kebijakan investasi
infrastruktur kereta cepat (high speed railway) Jakarta-Bandung, oleh Tiongkok.
Penelitian ini berfokus pada latar belakang dilakukannya investasi dalam bentuk
mega proyek dengan nilai yang sangat besar di awal masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Proses dan dinamika politik yang terjadi pada proses
kebijakan investasi kereta cepat menjadi sorotan dalam penelitian skripsi.
Minimnya realisasi dan nilai investasi Tiongkok terhadap Indonesia pada masa
pemerintahan sebelumnya, menjadi salah satu faktor dipertanyakannya kebijakan
investasi mega proyek kereta cepat. Berbeda dengan pada masa pemerintahan
Presiden Jokowi, Tiongkok berubah menjadi salah satu negara investor terbesar di
Indonesia, dengan infrastruktur sebagai sektor investasi terbesar. Adanya benang
merah antara visi kebijakan pembangunan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi
Jinping Tiongkok, serta tingkat investasi pembangunan infrastruktur besar-
besaran di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi juga menjadi sorotan dalam
penelitian ini.
teori kebijakan publik, sistem politik, dan ekonomi politik internasional melalui
konsep interdependensi. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah,
adanya faktor ekonomi dan poltik pada Tiongkok dan Indonesia dalam melakukan
investasi pada mega proyek kereta cepat. Peran negara yang direpresentasikan
Presiden Jokowi. Kebijakan investasi kereta cepat, merupakan bentuk dari pilihan
rasional dan interdependensi pada sebuah negara dalam menghadapi era pasar
bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016.
Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Investasi, Ekonomi Politik, Negara,
Kebijakan Publik, Tiongkok, Kereta Cepat.
vi
Puji serta syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT karena berkat
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah SAW yang yang telah membawa umat manusia kepada zaman yang
merdeka dan dirahmnati Allah SWT. Penulisan skripsi ini selain ditujukan untuk
memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos),
merupakan persembahan khusus kepada kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak
Gatut Sujoko, serta keluarga besar Alm. Abah Moejahid dan Alm. Bpk. Moejadi.
Selain itu, penulisan skripsi ini juga merupakan bentuk apresiasi serta rasa syukur
penulis atas segala kesempatan studi dan ilmu yang selama ini penulis pelajari
dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Dalam proses penulisan penelitian skripsi ini, penulis telah banyak
dibimbing, dibantu, dan didukung oleh banyak pihak yang mungkin tidak dapat
penulis ucapkan satu persatu dalam halaman ini. Oleh karena itu, dalam halaman
pengantar yang terbatas ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang
sangata berharga dan mendalam kepada,
1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
2. Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, MA .
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik, Dr. Iding R. Hasan, M.Si.
4. Sekertaris Program Studi Ilmu Politik, Suryani, M.Si.
5. Idris Thaha, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar
membantu serta membimbing penelitian skripsi ini hingga pada tahap
akhir.
6. Dr. Ali Munhanif, yang telah memberikan wawasan mengenai kajian
politik negara berkembang, dan membantu menganalisa terkait topik yang
penulis teliti.
7. Dr. Puji Wahono, yang telah memperkenalkan kajian ekonomi politik,
membantu mengembangkan ide dan konsep penelitian skripsi, serta
meminjamkan banyak buku literatur.
narasumber, di sela kesibukannya yang saat ini sebagai konselir di
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman.
9. Kementerian Perhubungan, yang telah bersedia membantu memberikan
informasi data penelitian skripsi.
memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi.
11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah bersedia
terbuka dan memberikan data serta informasi untuk peneitian skripsi.
12. Kedua orang tua penulis,yang menjadi semangat utama penulis untuk
menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terima kasih atas doa yang tak
pernah letih dipanjatkan untuk penulis, serta kasih sayang dalam
memahami penulis selama proses penelitian skripsi.
13. Kakak dan adik penulis, Aprilia dan Mochammad Adhim, yang menjadi
pemacu penulis untuk memberikan hasil yang terbaik kepada keluarga,
agar bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.
14. Ahmad Hudzaifi, yang tidak pernah berhenti membantu dan mendampingi
penulis dalam kondisi terberat, serta memacu semangat penulis untuk
segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
15. Teman-teman FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Program
Studi Ilmu Politik 2012.
sangat terbuka untuk pengembangan keilmuan yang lebih baik lagi. Semoga
skripsi ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak.
Jakarta, 23 Juni 2016
ABSTRAK……………………………………………………………………….v
C.1.Tujuan Penelitian .................................................................... 10
C.2.Manfaat Penelitian .................................................................. 10
G. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 16
H. Sistematika Penulisan .................................................................... 17
A. Teori Kebijakan Publik .................................................................. 19
A. 1.Perumusan Kebijakan Publik ................................................. 22
A. 2. Implementasi Kebijakan Publik ............................................ 23
B. Teori Sistem Politik ...................................................................... 28
ix
C. 1.Pengertian Ekonomi Politik Internasional ............................. 31
C. 2.Interdependensi...................................................................... 32
ASING (PMA) DAN LATAR BELAKANG INVESTASI
KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG .................................. 35
Indonesia ....................................................................................... 36
B. 1.Karakteristik Kebijakan Investasi.......................................... 41
C. 2. Investasi Tiongkok ke Indonesia pada Rezim Presiden Joko
Widodo .......................................................................................... 54
D. 1. Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ...... 60
E. Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung .............. 62
BAB IV PERAN NEGARA DALAM PENANAMAN MODAL ASING
(PMA) INVESTASI INFRASTRUKTUR PROYEK KERETA
CEPAT JAKARTA-BANDUNG .................................................... 66
Kereta Cepat Jakarta-Bandung ...................................................... 67
Kereta Cepat .................................................................................. 72
Cepat Jakarta-Bandung ................................................................. 76
D. Peran Negara dalam Kegiatan Peananaman Modal Asing (PMA) 81
E. Strategi Presiden Joko Widodo dalam Investasi Kereta Cepat ..... 83
E. 1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ..................... 83
x
E. 4. Pendekatan Personal per Negara Secara Menyeluruh (End to
End) ............................................................................................... 86
Cepat .............................................................................................. 87
F. 2. Dinamika Politik dalam Proses Kebijakan Kereta Cepat ...... 90
F. 3. Peran Legislatif dalam Kebijakan Kereta Cepat ................... 93
G. Mekanisme Pelaksanaan dan Perizinan Kereta Cepat Jakarta-
Bandung ......................................................................................... 94
G. 2. Mekanisme Perizinan Pembangunan Kereta Cepat .............. 99
H. Proses Perkembangan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-
Bandung ....................................................................................... 101
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... xv
Tabel. III.E. 1. Pola Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung ................................ 64
Tabel IV.E. 1. Proyeksi Pergerakan Penumpang Jakarta-Bandung ...................... 74
Tabel IV.F. 1. Perbandingan Konsep Penawaran Investasi Kereta Cepat Tiongkok
dan Jepang ..................................................................................... 78
Perpres No. 107 Tahun 2015 ......................................................... 96
xii
Gambar I. 1. Tren Aliran masuk PMA ke Indonesia .............................................. 3
Gambar II. 1. Dimensi-Dimensi Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi .. 25
Gambar II. 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter-Van Horn ....... 28
Gambar II. 3. Diagram Sistem Politik Easton ....................................................... 29
Gambar III. 1. Tingkat Kemudahan Bisnis di Indonesia ....................................... 43
Gambar III. 2 Perkembangan Realisasi Investasi Tiongkok ke Indonesia 2001-
2007 (juta US$) ............................................................................. 48
Gambar III. 3. Tren Pendapatan Cadangan Devisa Tiongkok ............................... 53
Gambar III. 4. Sepuluh Besar Negara Tujuan Investasi Luar Negeri Tiongkok ... 55
Gambar III. 5. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Republik Rakyat
Tiongkok (RRT), Kuartal ke-4 2015............................................ 56
Gambar III. 6. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Tiongkok .......................... 58
Gambar III. 7. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 .............. 59
Gambar III. 8. Rencana Jaringan Kereta Api Cepat di Pulau Jawa Rute Jakarta-
Surabaya Tahun 2030................................................................... 61
Gambar III. 9. Trase dan Lokasi Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung ............. 65
Gambar III. 10. Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung ...................................... 65
Gambar IV. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2015 ...................................... 69
Gambar IV. 2. Kontribusi Sektor Infrastruktur Tansportasi pada Perekonomian 73
Gambar IV. 3. Proyeksi Demand Transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
pada 2019-2050 ........................................................................... 75
Gambar IV. 4. Skema Investasi Business to Business Kereta Cepat ..................... 77
Gambar IV. 5. Persentasi Penyertaan Modal PT.PSBI ......................................... 80
Gambar IV. 6. Pelaksana Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung ................ 98
xiii
AFTA ASEAN Free Trade Area
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lngkungan
ANU Australian National University
APEC Asia Pasific Economic Cooperation
BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUMN Badan Usaha Milik Negara
CDB China Development Bank
DNI Daftar Negarif Investasi
EPI Ekonomi Politik Internasional
FDI Foregin Direct Investment
MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN
MoU Memorandum of Understanding
PDB Produk Domestik Bruto
PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RIPNas Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
RRT Republik Rakyat Tiongkok
RUP Rencana Urgensi Perekonomian
TOD Transit Oriented Development
UU PM Undang-Undang Penanaman Modal
UU PMA Undang-Undang Penanaman Modal Asing
WEF World Economic Forum
WTO World Trade Organization
Indonesia dengan rute Jakarta-Bandung, merupakan investasi Tiongkok kepada
dalam sektor infrastruktur dengan nilai yang sangat besar di awal pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apa yang melatarbelakangi investasi mega
proyek tersebut? Padahal berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), rasio invesatasi masuk Tiongkok ke Indonesia, periode 2005-
2014 masih rendah dan sangat minim terealisasi. 1 Hingga akhir tahun 2014
Indonesia masih belum menjadi primadona tujuan invesatasi oleh Tiongkok,
khususnya pada sektor infrastruktur. Kemudian dari sisi politik, terpilihnya
Tiongkok dalam pemilihan proposal kereta cepat, mengalahakan Jepang, juga
diindikasikan publik sebagai investasi mega proyek yang sarat intrik politik dalam
dinamika rezim Presiden Jokowi.
Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh keterbukaan kebijakan ekonomi dan
politik domestik pada negara investor dan negara tujuan. Revolusi keterbukaan
kebijakan investasi di Indonesia telah di mulai sejak pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA)
1 Bisnis Indonesia “Tiongkok Banyak Umbar Janji Investasi, Realisasi Selama Ini
Minim”, diakses pada tanggal 5 Juni 2016, melalui
http://finansial.bisnis.com/read/20150402/9/418592/Tiongkok-banyak-umbar-janji-investasi-
realisasi-selama-ini-minim
2
yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007. Kebijakan tersebut
merupakan bentuk revisi dari Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM)
sebelumnya pada 1967 dan 1968. 2 Hal tersebut mencerminkan kesiapan Indonesia
yang semakin terbuka pada PMA demi meningkatkan laju pertumbuhan nasional.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya memfasilitasi liberalisasi investasi
dan perdagangan internasional sebagai keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian
ASEAN Free Trade Area (AFTA), maupun kesepakatan Asia Pasific Economic
Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO). 3 Kebijakan yang
diresmikan pada masa pemerintahan Presiden SBY tersebut, juga merupakan
upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis dan
ketidakstabilan politik di awal masa pemerintahannya.
Keadaan politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil dan masih
kurang dari kategori good governance menjadikan iklim investasi Indonesia
sangat kurang diminati sebagai destinasi investasi. Signifikansi peran
pemerintahan SBY melalui kebijakan PMA 2007, diperlihatkan melalui
peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rill pada 2008 4 , dan
peningkatan aliran PMA ke Indonesia. Tren aliran masuk PMA ke Indonesia
selama masa pemerintahan Presiden SBY jilid pertama,yaitu pada 2004 hingga
2010 digambarkan dalam Gambar I.1 pada halaman selanjutnya.
2 Anugrah Adiastuti, “Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia
(Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal)”, Pandecta, Volume 6 Nomor 2,(Juli 2011), h.139. Diakses pada tanggal 24
November 2015 melalui http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta. 3 Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.4. 4 Ibid, h. 33.
Gambar I. 1. Tren Aliran masuk PMA ke Indonesia 5
Melihat pada komposisi sektoral dengan menggunakan data pada Gambar
I.1, data PMA yang mengalir masuk pada pemerintahan SBY masih terfokus pada
sektor manufaktur yang menjadi tujuan utama. Hal tersebut berdampak pada
sangat minimnya investasi pada sektor infrastruktur. Sementara itu, aliran
investasi masuk hingga 2010 banyak didorong dari ASEAN dan Singapura.
Sedangkan aliran masuk (inflow) investasi dari Tiongkok, mengalami penururnan
yang fluktuatif dari 15.5% hingga mencapai titik terendahnya pada 2010, senilai
5 Data diolah penulis, berdasarkan Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian
Indonesia, diakses pada 30 November 2015, melalui
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-
Dunia.
Lainnya 8.3 4.2 12.1 8.8 11.3 27.3 16
Singapura 4.4 8.9 21.9 12.1 24.7 20.8 41.2
Malaysia 6.4 1.7 5.6 3.3 10.9 6.4 2.6
ASEAN 10.8 10.6 27.5 16 36.5 28.3 44.4
Korea 12.1 2.9 6.5 3.6 2 1.6 2.6
Tiongkok 15.5 3.6 2.5 1.7 5.7 7.3 2.7
Eropa 82.5 19 41 37.8 21.1 13.8 2.1
Amerika Serikat -27.6 41.3 -11.2 15.8 11.2 3.3 4.3
Jepang -1.6 18.5 21.5 16.3 12.3 18.4 28
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2,7%. 6 Tidak hanya terjadi pada Tiongkok, namun juga pada indikator negara
lainnya, mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Hal tersebut disinyalir
diakibatkan faktor iklim investasi dalam negeri yang tidak kondusif.
Peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah sebagai aktor pada
pemerintahan SBY selama sepuluh tahun, kemudian meninggalkan banyak
tantangan kepada rezim Presiden Jokowi. Di antaranya: defisit neraca Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketergantungan Indonesia pada impor,
kesenjangan ekonomi cenderung membesar, infrastruktur yang cenderung
memburuk dan korupsi yang semakin merajalela. 7 Serangkaian kebijakan dan
rencana pembangunan yang tertunda di masa pemerintahan SBY, diberlanjutkan
pemerintahan Jokowi melalui program Nawacita-nya, dengan poros kemaritiman,
yang berisi tidak hanya berfokus pada infrastruktur namun juga kebijakan
berorientasi sosial.
pembangunan infrastruktur melalui dana investasi asing dicanangkan besar-
besaran di seluruh wilayah Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di masa
pemerintahan sebelumnya. Salah satunya adalah membangkitkan kembali wacana
program pembangunan kereta cepat yang sebelumnya telah tertuang pada Rencana
Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2011 oleh Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perkeretaapian Nasional, Kementerian Perhubungan. 8 Rancangan kereta
cepat yang tertuang dalam RIPNas pada awalnya direncanakan untuk tujuan
6 Ibid, h. 26.
7 Tambunan, Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi, h. 43.
8 Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Nasional, Kementerian Perhubungan,
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional,(April 2011). Diakses pada tanggal 3 Maret 2016,
melalui http://perkeretaapian.dephub.go.id/dmdocuments/RIPNAS-FINAL.pdf.
Jakarta-Surabaya. Namun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, rencana
kereta cepat dibuat dalam konsep rencana Tahap I dengan tujuan Jakarta-
Bandung. Dengan menggaet Tiongkok dan Jepang sebagai target investor utama,
proyek tersebut dianggap sebagai proyek “mercusuar” Indonesia abad-21. Hal
tersebut dikarenakan, kereta cepat akan menjadi infrastruktur transportasi terbesar
dan simbol modernisasi infrastruktur dalam negeri. Tiongkok dipilih sebagai
investor pemenang dalam pelelangan proyek tersebut, mengalahkan Jepang.
Terpilihnya Tiongkok sebagai investor pemenang adalah pertimbangan konsep
pembiayaan yang sepenuhnya menggunakan dana swasta tanpa menyentuh dana
APBN, dan tanpa jaminan. Alasan lain yang menjadi nilai tambah ketertarikan
pemerintah terhadap proposal kereta cepat Tiongkok adalah konsep penggunaan
60% bahan baku lokal guna pemberdayaan produsen daerah, adanya komitmen
transfer ilmu dan teknologi, dan kredibilitas 60% jaringan kereta cepat Tiongkok
yang tersebar di seluruh dunia. 9 Strategi investasi tersebut dimaksudkan untuk
mengalokasikan dana APBN kepada proyek pembangunan daerah tertinggal
lainnya.
banyak kontroversi baik pada kalangan awam maupun lembaga birokrat negara.
Kehadiran kereta cepat yang dianggap masih belum perlu, dan penetapan lokasi
Bandung sebagai tujuan kereta cepat dianggap terlalu pendek. Proyek bernilai
total Rp 75 triliun tersebut, segera diresmikan pada 21 Januari 2016 di Walini,
9 Kata Data “Dari Mana Dana Kereta Cepat?” Diakses pada 25 Februari 2015, melalui
http://katadata.co.id/infografik/2016/02/09/dari-mana-dana-kereta-
memulai proyek tersebut, menimbulkan tanda tanya mengenai aktor-aktor politik
yang cukup berperan di balik konstelasi perencanaannya. Jika dikilas balik
kembali mengenai proses konstelasi pemenangan Tiongkok sebagai investor
kereta cepat, lembaga negara seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Kementerian Perhubungan terkesan memberi sinyal berbeda dalam
menentukan pemenang proposal investor.
lembaga pemerintah menunjukkan kesan keberpihakkan yang berbeda di antar
lembaga. Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno terkesan
condong kepada Tiongkok, sedangkan Kementerian Perhubungan yang dinaungi
Ignasius Jonan cenderung memilih Jepang sebagai pemenang proyek kereta cepat
dengan alasan safety first. Kejelasan mengenai tindak lanjut proyek kereta cepat
tersebut juga telah beberapa kali mengalami perubahan keputusan seperti
pembatalan atau perubahan perancangan proposal. Ketidakpastian gerak birokrasi
pemerintah dalam menghadapi investasi asing skala besar tersebut mencerminkan
masih adanya koordinasi yang kurang berjalan baik, bahkan dari fraksi partai
pemerintah meminta untuk membatalkan kerjasama invesatasi tersebut.
Kepentingan politik golongan masih menjadi penyebab tidak selarasnya sinyal
kebijakan antar lembaga. Atas hal tersebut menunjukkan masih belum terciptanya
layanan satu atap atas investasi secara terpadu.
Secara jelas dalam UU PM No. 25 Tahun 2007 mengenai prinsip
penamaman modal bagi negara-negara berkembang, bahwa untuk bisa
7
bagi investor); kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi
stabilitas politik); dan ketiga, legal certainty (kepastian hukum) dalam bentuk
kebijakan pemerintah. Kepastian hukum berdasarkan regulasi kebijakan
penanaman modal yang terbuka dan transparan merupakan faktor yang paling
sering dijadikan dasar pertimbangan utama bagi para investor dalam mengambil
keputusan untuk melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di suatu
negara.
seperti korupsi, kolusi, struktur birokrasi yang berbelit, menyebabkan
perekonomian tidak efisien. 10
Diperlukan suatu upaya restrukturisasi untuk
mencapai sebuah sistem yang efisien dan modern. Robert O. Keohane dan Joseph
S. Nye, mengemukakan bahwa:
“… politics of such transnational issues as trade , monetary relations, and
oceans policy , writing that modernist point correctly to the fundamental
changes that now taking place …” 11
“… on the dimension of time, it appeasrs to be connected wih social
modernization, or what is call as a long-term development of welfare
state” 12
LP3ES, 1992), h. 65. 11
Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Power and Interdependence in the Information
Age, (Alumni-Research Library, Oct 1998), h. 83. Diunduh pada tanggal 6 Juni 2016, melalui
Reorganisasi dan transformasi kelembagaan pada politik domestik negara
berkembang melalui keterbukaaan dalam pasar bebas, mengindikasikan suatu
negara siap untuk memasuki pasar global. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa
politik transnasional, dan hubungan moneter negara akan membawa pada titik
modernisasi, dan interdependensi ekonomi. Hal tersebut disebut oleh Keohane
dan Nye sebagai “pembangunan jangka panjang negara sejahtera”. Mengingat
bahwa sejak dekade 1970-an, disadari bahwa tantangan pembangunan sosial,
politik dan ekonomi yang dihadapi negara dunia ketiga merupakan suatu masalah
struktural, maka hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah sebagai
representasi dari negara. Sebagaimana pandangan kaum merkantilis berdasarkan
kajian ekonomi politik, bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah pada
kegiatan ekonomi negara. 13
mengungkapkan:
… Untuk itu semua konsiderans dan kepentingan harus disubordinasikan
pada prioritas mengonsolidasikan kekuasaan negara yang merupakan
kondisi utama bagi upaya mengejar kesejahteraan.” 14
Kutipan di atas, menegaskan peran sentral pemerintah dalam upaya
menciptakan kesejahteraan dan kestabilan negara. Sebagai negara berkembang,
kebijakan publik dipilih sebagai upaya negara untuk menciptakan kontrol dan
kesejahteraan. Di Indonesia, kebijakan publik memiliki bentuk akhir yang umum
berupa “undang-undang”. Namun faktanya adalah, di negara berkembang
12
(Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2009), h. 152. 13
Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta : Erlangga, 2006), h. 23. 14
Ibid, h. 23.
Adanya nilai
paternalistik pada negara berkembang yang kemudian sama kuatnya dengan nilai
demokratik, menciptakan bentuk pola pikir pemimpin sebagai “bapak” yang
memiliki sosok melindungi, memimpin, dan mewakili segala kebaikan sehingga
masyarakat melakukan apa pun yang dikatakan dan diinginkan pemimpin. 16
Negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memajukan
kepentingan nasional melalui aktivitas politik dan ekonomi sebagai kekuatan
negara, bertugas menentukan pilihan sikap politk. Melihat kondisi tersebut, maka
penulis akan menganalisa peran negara di balik kebijakan pembangunan proyek
kereta cepat (high speed railway). Penelitian ini akan melihat bagaimana suatu
sistem berjalan dalam kebijakan investasi, berdasarkan pada perspektif ekonomi
politik.
sebelumnya, dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, maka penelitian ini
berfokus pada masalah di bawah ini:
Bagaimana peran negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam
kebijakan investasi pembangunan kereta cepat (high speed railway) oleh
Tiongkok?
15
Pustaka Pelajar, 2015), h. 77. 16
Ibid, h, 78.
C.1. Tujuan Penelitian
adalah sebagai berikut:
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses politik yang
terjadi di balik perumusan kebijakan pembangunan proyek infrastruktur
kereta cepat (high speed railway),
b. Menjelaskan latar belakang investasi Tiongkok dalam proyek infrastruktur
kereta cepat (high speed railway),
c. Menjelaskan strategi dan peran negara dalam menarik investor Tiongkok,
dalam pembangunan proyek infrastruktur kereta cepat (high speed train),
d. Menganalisa serta menjelaskan peran negara dalam konsesus mega proyek
kereta cepat (high speed train).
C.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bersifat akademis dan
teknis, adapun manfaat-manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
penelitian ilmu politik, khususnya dalam kajian politik negara berkembang
dengan prespektif ekonomi politik.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian Program Studi
Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan melihat aspek yang berbeda-
beda. Hal tersebut berdasarkan pada metode penelitian, teori yang digunakan,
perspektif analisis, serta studi kasus yang dikaji. Dalam penelitian skripsi ini,
penulis mengambil lima literatur penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan
dengan penelitian skripsi ini. Di antaranya,
Pertama, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, yang
ditulis oleh Anugrah Adiastuti, 17
dalam penelitian tersebut menjelaskan peran dan
implikasi dari FDI sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dengan menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan sudut
pandang ilmu hukum. Penelitian ini melihat penanaman modal asing langsung
(FDI) sebagai variabel utama yang dilihat pergerakannya terhadap UU No. 25
Tahun 2007 sebagai variabel kedua yang memberikan pengaruh, dalam sudut
pandang hukum. Lebih lanjut, Anugrah Adiastuti berpandangan bahwa FDI
mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui
17
(Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal)”, Pandecta, Volume 6 Nomor 2,(Juli 2011). Diakses pada tanggal 24
November 2015 melalui http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.
transfer aset, sehingga dalam penelitiannya ia lebih banyak membahas mengenai
pergerakan aliran FDI dengan pengaruhnya terhadap iklim investasi Indonesia
melalui faktor pendorong dan penghambat pergerakan FDI berdasarkan analisis
dan variabel hukum.
Kedua, dalam penelitian yang ditulis oleh Wiwi Dwi Astuti, 18
penelitian
tersebut membahas peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
kaitannya dengan kontrak alih teknologi yang secara khusus dengan meninjau dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai
peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
dikaitkan dengan kontrak alih teknologi dalam rangka pengembangan
perindustrian di Indonesia. Wiwi Dwi Astuti juga memfokuskan penelitiannya
pada potensi masalah yang timbul dari lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi di
Indonesia melalui berbagai tinjauan yuridis dan metode penelitian normatif
berdasarkan prespektif ilmu hukum.
penelitian tersebut
independen yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan teknologi dan
industri suatu negara, dengan menyoroti peran pemerintah yang merupakan
representasi dari sebuah negara. Dalam hasil kesimpulan penelitiannya, Tur
18
Wiwi Dwi Astuti, “Analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal Kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka Pengembangan
Industri”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009). 19
Tur Minah, “Politik Industrialisasi di Korea Selatan (Studi atas Peran Negara dalam
Pengembangan Teknologi dan Industri 1990-2002)”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).
13
deskriptif, dengan menggunakan analisis perspektif ekonomi politik.
Keempat, pada penelitian, yang ditulis oleh Dedi Latip, 20
penelitian
propinsi yang menerima penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment
(FDI) di 26 Propinsi melalui data sekunder periode tahun 2000-2006. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif analisis data panel,
berdasarkan prespektif ilmu ekonomi. Pada hasil penelitiannya, diperoleh bahwa
FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, melalui
transfer teknologi dan perbaikan manajemen sumber daya manusia.
Terakhir, pada penelitian yang ditulis oleh Acep Rohendi, 21
dalam
Indonesia dalam WTO. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif
deskriptif, dengan kebijakan penanaman modal sebagai variabel dependen. Hasil
akhir yang didapat dalam penelitian tersebut yaitu, diperlukan penguatan regulasi
dalam negeri mengenai pemberdayaan usaha kecil menengah, dan kebijakan
20
Dedi Latip, “Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Tahun 2000-2006”, Tesis S2 Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia (2009). 21
Acep Rohendi,“Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO)
dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007)”,
Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), Volume 1. Nomor 2, (2014), Diakses pada tanggal 20
November 2015, melalui http://pjih.fh.unpad.ac.id/pjih-vol1-no2-2014/.
bersifat liberal.
penelitian mengenai peran negara dalam kebijakan penanaman modal asing dalam
judul penelitian: “Negara dan Kebijakan Publik (Studi Peran Negara terhadap
Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat dalam Perspektif
Ekonomi Politik)” dapat diangkat menjadi sebuah judul penelitian ilmiah, dan
belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai studi kasus
tersebut begitu pula dengan penggunaan konsep, serta periode penelitian.
E. Metode Penelitian
dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Robert
Bogdan dan Steven Taylor, diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dalam penggalian dan
pemahaman pemaknaan terhadap apa yang sedang terjadi pada lembaga, individu
atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. 22
Sedangkan
sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik
berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem
22
h. 52.
Dalam hal ini penulis mengambarkan masalah yang
diteliti, serta mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul: “Negara dan
Kebijakan Publik (Studi Peran Negara terhadap Kebijakan Investasi
Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat dalam Perspektif Ekonomi Politik)”.
Dalam penyusunannya, langkah-langkah yang diperlukan ialah
pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data
dikelompokkan dan dianalisa dengan menggunakan teori tertentu. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang kemudian
menjadi sumber dalam penulisan ini.
F. Sumber dan Jenis Data
Sumber-sumber data ini berupa buku, jurnal, situs berita elektornik, jurnal
online dan situs informasi dan bahan bacaan lainnya yang didapat dari
Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Daerah dan
Nasional RI serta berbagai data resmi lembaga-lembaga tertentu. Jenis data
tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek
yang diteliti. 24
lembaga resmi.
b. Data Sekunder adalah data pendukung yang bersifat vaild. Data
sekunder diperoleh dari dokumen, atau publikasi yang sudah dalam
23
16
bentuk buku, majalah ilmiah, dokumen resmi dan penelitian terkait
yang telah ada seperti jurnal, tesis, dan skripsi.
G. Teknik Pengumpulan Data
berikut:
menghidupkan topik penelitian. Wawancara juga merupakan metode
untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang minim
literatur. 26
dengan pihak terkait sebanyak 12 narasumber, yang berasal dari
delapan lembaga yang berbeda. Di antaranya, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perhubungan, PT.
Kereta Cepat Indonesia Tiongkok (KCIC), Kementerian Luar Negeri,
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tiongkok, Kementerian
Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Paramadina Public dan
Policy Institute, PT. Industri Kereta Api (INKA).
b. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu mencari dan
mengumpulkan data-data, melalui laporan pada lembaga resmi, buku,
25
dengan objek yang diteliti.
Penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, dan terbagi dalam lima
bagian. Di antaranya,
Bab I, bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah mengenai kebijakan
investasi yang dilakukan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat (high speed
railway) Jakarata-Bandung.
Bab II, bagian ini merupakan penjelasan kerangka teori dan konsep yang dipakai
penulis untuk menjelaskan dan menganalisa studi kasus peran negara dalam
kebijakan investasi kereta cepat (high speed railway) Jakarata-Bandung.
Bab III, bagian ini merupakan pembahasan awal berupa gambaran umum
mengenai karakteristik kebijakan penanaman modal asing di Indonesia,
dilanjutkan dengan pembahasan dinamika rezim Presiden Joko Widodo,
hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Tiongkok, serta gambaran umum
mengenai latar belakang proyek investasi infrastruktur kereta cepat di Indonesia.
Bab IV, bagian ini merupakan hasil temuan penelitian mengenai bagaimana
negara berperan dalam perumusan kebijakan pembangunan kereta cepat (high
speed railway), strategi apa yang pemerintah lakukan untuk menarik investor
18
asing, dan proses politik di balik perumusan kebijakan pembangunan kereta cepat
(high speed railway).
Bab V, bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi. Pada bab ini,
penulis menyimpulka bahwa adanya faktor ekonomi dan poltik pada Tiongkok
dan Indonesia dalam melakukan investasi pada mega proyek kereta cepat. Peran
negara yang direpresentasikan Presiden Jokowi dalam kebijakan investasi kereta
cepat, merupakan bentuk dari pilihan rasional dan interdependensi pada sebuah
negara dalam menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2016.
19
Dalam bab ini pembahasan akan dimulai dengan tiga kerangka berpikir
yaitu teori kebijakan publik, sistem politik serta konsep ekonomi politik
internasional dalam interdependensi. Ketiga teori tersebut akan digunakan sebagai
dasar analisis untuk memahami peran negara pada pembentukan suatu kebijakan
yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau ekonomi. Untuk itu, pembahasan
ini merupakan bagian awal dalam upaya memahami latar belakang dan peran
negara dalam kebijakan investasi dalam proyek investasi kereta cepat (high speed
train) oleh Tiongkok.
memilih definisi menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip dalam Riant
Nugroho. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan
pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa perbedaan yang
dibuatnya. Perbedaan tersebut berarti bahwa kebijakan publik haruslah
memberikan suatu hasil perubahan. 27
Adapun istilah kebijakan (policy) secara
umum menurut James E. Anderson, digunakan untuk menunjuk perilaku seorang
27
Pelajar, 2015),h. 44.
Andries
objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta
akibat-akibatnya. 29
kutipan tersebut adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian
kekuasaan. 30
penulis, diungkapkan oleh James E. Anderson dalam buku Budi Winarno,
sebagaimana dikutip dalam Budi Winarnano 31
, bahwa “... kebijakan merupakan
arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.” 32
Konsep
kebijakan. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas,
maka secara sederhana, kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai
berikut:
praktik/pelaksanaannya,
organisasi swasta,
28
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS,
2012), h. 19. 29
h. 12. 30
21
ciri khusus dari kebijakan publik. Menurut Charles Lindblom, dalam memahami
proses perumusan kebijakan diperlukan memahami aktor-aktor yang terlibat atau
pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dengan
menggunakan pendekatan kelembagaan (institusionalisme), maka hubungan
antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai
hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik
sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga
pemerintahan. 33
dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah dan menuntut loyalitas
warganegara dan universalitas. 34
mencapai perkembangan. Kebijakan publik adalah tentang memecahkan masalah,
dan melakukan perkembangan untuk menciptakan masyarakat yang ideal. 35
Kebijakan publik bukan hanya mengenai proses politik dan keyakinan nasional,
melainkan sebuah manajemen strategi korporasi dalam institusi politik negara. 36
Sebagaimana yang dinyatakan Gambhir Bhatta, dalam Riant Nugroho 37
, “...
33
Ibid, h. 26. 37
Lebih lanjut, menyangkut kebijakan publik pada negara berkembang,
Riant Nugroho memberikan pemahaman strategis-pragmatis terhadap kebijakan
publik, bahwa kebijakan publik adalah keputusan negara atau pemerintah (sebagai
pemegang kekuasaan) untuk mengatur kehidupan publik agar mencapai misi
bangsa, membawa masyarakat memasuki transisi ke arah masyarakat ideal. 39
Kebijakan publik merupakan tugas utama pemerintah, karena kebijakan publik
adalah bagian utama dari implementasi kebijakan publik. 40
Untuk itu, berdasarkan
A. 1. Perumusan Kebijakan Publik
Perumusan kebijakan adalah fase utama dalam proses kebijakan publik. 41
Pemerintah merupakan institusi yang secara politik, legal dan strategis
mempunyai kuasa membuat keputusan menyengkut kebijakan publik. Ada dua
tugas utama pemerintah, yaitu mengembangkan kebijakan publik yang bagus dan
menyelesaikan layanan publik. 42
Di negara-negara berkembang, sebagian besar
kebijakan direncanakan dalam jangka pendek (5 tahun) dan jangka panjang (20-25
tahun). Rencana pembangunan kebijakan jangka panjang membuat kebijakan pada
38
inkremental, cenderung dilihat sebagai variasi dari kebijakan ataupun aktivitas
dari pemerintahan yang sebelumnya yang tertunda dan bersifat berkelanjutan. 43
Pada umumnya, pemerintah di negara berkembang yang dihadapkan dengan
kondisi tersebut tidak memiliki pilihan banyak, selain dengan melanjutkan
kebijakan yang telah ada sebelumnya, dengan sedikit modifikasi.
Kebijakan pembangunan jangka panjang masih menjadi pilihan utama di
negara berkembang. Tindakan tersebut dianggap lebih aman untuk menghindari
konflik politik di antara kepentingan poliitk. Namun sayangnya, pada umumnya
inkrementalisme dianggap membuat pemerintah tidak porfesional untuk mencapai
visi bangsa, dan rentan pengaruh kelompok kepentingan.
A. 2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan
undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-
tujuan kebijakan atau program-program. 44
Donald S.Van Meter dan Carl E. Van
Horn (selanjutnya: van Meter-van Horn), mengasumsikan bahwa implementasi
kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. 45
Dengan bersandar pada
definisi van Meter-van Horn, maka beberapa variabel yang diperhatikan dalam
melihat proses implementasi kebijakan di antaranya, sumber daya dan tujuan
standar yang mendorong pada komunikasi antar lembaga, penegakan aktivitas,
43
Ibid. h. 155. 44
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, h. 147. 45
Riant Nugroho, Kebijakan Publik, h. 219.
24
dan politik. 46
undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,
keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible
output). 47
berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat
program berjalan. Dalam kasus kebijakan investasi kereta cepat, penulis melihat
bahwa variabel karakteristik lembaga di masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya menjadi
dinamika politik yang sangat kontras dalam realisasi kebijakan investasi kereta
cepat.
pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan
keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, sebagai pembatasan mengenai
penggunaan konsep implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, berarti bahwa
konsep implementasi kebijakan yang penulis ambil adalah tidak dimaksudkan
untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan, tetapi untuk
menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian. 48
Sebab suatu kebijakan mungkin
kepentingan-kepentingan pribadi dengan birokrasi pemerintah akibat dari
46
Ibid, h. 150 -151.
masyarakat sudah mapan, keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar
berasal dari perumusan kebijakan dan perencanaan yang sangat bagus. 49
Riant
berkembang, adalah 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat
bagus, 60% berkontribsi dari implementasi yang jenius, dan 20% dari seberapa
berhasil dalam kontrol implementasi. 50
Analoginya adalah, program dengan perubahan besar biasanya
menimbulkan konflik tujuan yang tinggi pada pihak aktor-aktor yang
bersangkutan sehingga konsensus rendah. Sementara pada program yang
melibatkan perubahan kecil, konsensus tujuan biasanya paling tinggi. Tipologi
kebijakan publik seperti yang digambarkan pada di Gambar II.1 menjelaskan
bahwa terdapat sejumlah besar kebijakan-kebijakan didapati dalam kategori
“perubahan besar/konsensus rendah”, dengan “perubahan kecil/ konsensus
tinggi”.
Besar
Ibid, h. 213-214. 51
mendasar. 52
Meter-van Horn, suatu implementasi akan sangat berhasil jika margin perubahan
yang diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya, bila perubahan
besar ditetapkan dengan konsensus tujuan rendah, maka prospek implementasi
yang efektif akan sangat diragukan. 53
Secara garis besar berdasarkan pendekatan prosedural dan manajerial
(procedural and managerial approaches), implementasi kebijakan meliputi
kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Dalam hal tersebut terdapat
kemungkinan terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh
pemerintah. Hal yang demikian juga diungkapkan Andrew Dunsire:
“... karena adanya implementasi gap (kesenjangan implementasi), yaitu
suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana
dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya
perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat
kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi
pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada
kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan
52
dalam dokumen kebijakan tercapai (implementation capacity).”54
Dengan mengaitkan antara kebijakan dan kinerja, serta menjelaskan hubungan-
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti yang tertera pada
Gambar II.2. Maka penulis menganalisa studi peran negara dalam proses investasi
asing dalam proyek kereta cepat (high speed railway) oleh Tiongkok, dengan
menggunakan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh van Meter-
van Horn. Dalam model implementasi kebijakan van Meter-van Horn, dijelaskan
bahwa komunikasi antar lembaga dan karakteristik badan pelaksana menjadi
faktor dari kecenderungan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi
antar lembaga pada kebijakan kereta cepat yang menghasilkan respon berbeda
pada Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan badan legislatif.
54
Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 61.
28
JA
Gambar II. 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter-Van Horn 55
Ukuran Dasar
Dan Tujuan
Komunikasi antar
organisasi dan
David Easton menyatakan bahwa berbicara mengenai kehidupan politik,
maka tidak terlepas dari sistem aktivitas yang terdapat di dalamnya. 56
Menurut
yang berbeda dalam masyarakat. Sistem politik sendiri terdiri dari beberapa
elemen susbsistem terkait seperti sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem
psikologi-budaya. 57
lingkungan sebagai subsistem yang mempengaruhi aktivitas politik. Untuk itu,
dalam kaitannya dengan kebijakan investasi kereta cepat, penggunaan teori ini
ditujukan untuk menjelaskan mengenai keterkaitan faktor susbsistem yang
55
Budi Winarno, Kebijakan Publik, h.160. 56
David Easton, “An Approach to the Analysis of Political System”, World Politics, Vol. 9,
No. 3 (Apr, 1957), JSTOR, h. 383. Diakses pada tanggal 11 Juni 2016, melalui
http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pdf. 57
Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 191.
bahwa kekuasaan bagaimanapun juga bersandar pada kemampuan dalam
mempengaruhi dan melaksanakan keputusan politik. Easton menyatakan bahwa
konsep pengambilan keputusan dalam kebijakan adalah hal esensial dalam politik.
Maka, kebijakan politik terdiri atas jaringan keputusan dan tindakan yang
mengalokasikan nilai-nilai. 58
terdiri dari subsistem yang terintegrasi, adanya input dan output dalam lingkungan
terhadap kebijakan. Kehidupan politik, menurut Easton membentuk suatu sistem
yang terbuka terhadap pengaruh-pengaruh lingkungannya. Keseluruhan konsep
tersebut digambarkan Easton melalui Gambar II.3.
Gambar II. 3. Diagram Sistem Politik Easton 59
Pada Gambar II.3 pemisahan kehidupan politik dengan elemen subsistem yang
ada di masyarakat, disebut sebagai lingkungan (environment). Kemudian,
masukan (input) adalah berupa permintaan (demand) dan dukungan (support),
58
30
yang menjadi masukan dalam sistem politik. Masukan berupa permintaan dan
dukungan, pada prosesnya akan berkembang dalam sistem politik, dan
menghasilkan suatu keluaran (output) berupa kebijakan (policies) dan keputusan
(decisions). Pada akhirnya, kebijakan tersebut akan memberikan umpan balik
(feedback) kepada sistem politik berupa pemuasan permintaan kebijakan.
Dalam kasus kebijakan kereta cepat, variabel yang masuk ke dalam input
pada sistem politik adalah permintaan berdasarkan proyeksi perhitungan
kebutuhan antar daerah, yang kemudian di dukung oleh pemerintah sebagai
support dalam proses kebijakan. Dalam hal tersebut, lingkungan yang
mempengaruhi proses politik dibagi menjadi intrasosial, yang berasal dari luar
sistem politik, dan ekstrasosial yang berasal dari dalam sistem politik. 60
Lingkungan intrasosial di antaranya adalah faktor psikologi, sistem sosial, dan
ekologi dari sistem politik Presiden Jokowi. Sedangkan lingkungan ekstrasosial di
antaranya sistem politik internasional, ekonomi internasional, dan sosial
internasional. 61
Pengaruh dari persaingan pasar bebas yang semakin kuat saat ini
disinyalir menjadi faktor pendorong dari kebijakan investasi kereta cepat.
Indonesia telah banyak tertinggal daam mengambil kesempatan-kesempatan emas
yang ada di masa pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, Easton
menegaskan bahwa output dari suatu sistem politik tidak terlepas dari apa yang
dipengaruhi lingkungannya.
Ibid.
31
Menurut Jeffry Frieden dan Lisa L. Martin, Ekonomi Politik Internasional
(EPI) merupakan sebuah subdisiplin yang relatif baru dalam kajian Ilmu Politik. 62
EPI hadir pada awal tahun 1970-an sebagai sebuah bidang interdisipliner, dengan
melibatkan banyak disiplin akademis, mulai dari ilmu politik dan ekonomi,
sosiologi, sejarah, bahkan kajian budaya (antropologi). 63
Batas-batas EPI sebagai
disiplin akademis sangat fleksibel dan penuh ambiguitas. 64
Studi EPI diawali dengan pemahaman merkantilis, yang mengintegrasikan
politik dengan ekonomi. EPI sempat mengalami mati suri pada abad ke-19, ketika
paham liberalisme berjaya setelah Perang Dunia II berakhir, dan muncul negara-
negara baru yang memainkan peran aktif dalam percaturan ekonomi internasional.
Transformasi dalam sistem ekonomi internasional pasca Perang Dunia II
menghidupkan kembali studi EPI melalui integrasi ekonomi internasional dan
politik internasional dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat
“nasionalistis”.
EPI cenderung dilihat sebagai penerapan teori dan metodologi Ilmu
Ekonomi dalam berbagai perilaku masyarakat global. Secara tak sadar, para ahli
ekonomi murni menempatkan ekonomi sebagai determinant factor atas segala
perilaku manusia atau perilaku negara. Dengan asumsi, bahwa segala perilaku
62
Pustaka Pelajar, 2015), h. 1
63
Oleh karena bersifat ekonomistik, maka
kajian EPI lebih banyak dikaitkan dengan tema-tema seperti pertumbuhan
ekonomi di negara-negara sedang berkembang (developing countries), peranan
perdagangan internasioanl dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi di dunia,
serta sistem keuangan internasional terhadap perekonomian dunia. 66
Jeffry A. Frieden dan Wendy K. Lake, sebagaimana yang dikutip oleh
Umar Suryadi Bakry 67
mempengaruhi (interplay) antara ekonomi dan politik dalam dunia global. Dalam
EPI, hakikat ekonomi mengandung makna kekayaan dan pasar; sementara politik
merupakan seperangkat institusi serta aturan yang mengatur interaksi ekonomi
dan sosial, yang direpresentasikan oleh negara. Untuk itu seraca singkat, ruang
lingkup studi EPI membahas interaksi, kait mengait, dan saling mempengaruhi
(interplay, interrelated, interrelationship) antara faktor-faktor politik dan
ekonomi dengan dua unsur variabel-variabel politik dan ekonomi dalam
menganalisa fenomena di negara dunia ketiga.
C. 2. Interdependensi
Konsep interdependensi dalam EPI, menyatakan bahwa negara bukanlah
aktor independen secara keseluruhan. Konsep interdependensi menjelaskan bahwa
tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, masing-
masing akan memiliki saling ketergantungan pada sumber daya dan produk dari
65 Ibid, h. 3
liberalisme dalam ekonomi. Liberalisme interdependensi memiliki asumsi bahwa
modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Para
teoritisi liberal percaya bahwa keterbelakangan ekonomi di negara-negara
berkembang terutama disebabkan oleh faktor domestik (internal) di negara
tersebut. 69
perekonomian menjadi tidak efisien. Sebab itu, kaum liberal berpendirian bahwa
untuk mengatasi keterbelakangan tersebut yakni mengintegrasikan diri dalam
sistem ekonomi pasar dunia. 70
Interdependensi dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik
dan sosial. Interdependensi perekonomian antara negara berkembang dengan
negara lainnya akan menaikkan pembangunan ekonomi. Untuk melakukan suatu
interdependensi dalam pasar global, konsekuensinya, diperlukan adanya
pergeseran-pergeseran dalam sistem politik dan sosial dalam suatu negara.
Transformasi pada negara berkembang harus menciptakan suatu organisasi yang
memiliki nilai sosial dan politik yang rasional dan efisien. 71
Pentingnya suatu
seperti yang dinyatakan Richard Rosecrance dan Arthur Stein,
“During the past half-century, political changes within society have made
it impossible for political leaders to ignore the domestic impact of external
68
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional, (Bandung: Remaja Rodsakarya, 2005), h. 77. 69
Norman Gemmell, Ilmu Ekonomi Pembangunan, beberapa survey, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 1992), h. 65. 70
Ibid,h. 66. 71
political realm. Thus, politically significant interdependence is much
higher today than is was …” 72
Pergeseran sistem politik dunia, menjadikan faktor ekonmi menjadi hal yang tidak
dapat dipungkiri lagi menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan
ekonomi dan kestabilan politik dalam suatu negara. Untuk itu, dewasa ini
hubungan interdependensi politik antar negara akan jauh meningkat, dan tidak
dapat dihindarkan.
72 Richard Rosecrance dan Arthur Stein, “Interdependence: Myth or Reality”, World
Politics 26, No. 1(Oktober, 1973), h. 12, diakses pada tanggal 29 Mei 2016, melalui
http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/Interdependence_Myth_or_Reality.pdf.
35
(PMA) DAN LATAR BELAKANG INVESTASI KERETA CEPAT
JAKARTA-BANDUNG
Pembahasan pertama, akan dimulai pada pola perkembangan kebijakan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Pembahasan tersebut berguna
untuk mengetahui perkembangan keterbukaan kebijakan PMA di Indonesia, serta
perbedaannya pada masa Presiden Jokowi (Jokowi). Kemudian pembahasan
selanjutnya yaitu kondisi ekonomi-politik dengan melihat karakter kebijakan
PMA di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga dinamika rezim
Presiden Jokowi.
politik Indonesia dengan Tiongkok. Pembahasan tersebut penting untuk melihat
karakteristik Tiongkok sebagai negara investor, terkait dengan tren investasi
Tiongkok yang tidak signifikan di masa pemerintahan sebelum Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Terakhir, adalah potret master plan rencana pembangunan
kereta cepat yang telah ada pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan gambaran umum profil rencana pembangunan kereta cepat
Jakarta-Bandung pada masa pemerintahan Jokowi.
36
Kebijakan PMA di Indonesia diawali pada rezim Orde Lama dengan
Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) pada 1949, yang kemudian menghasilkan
produk Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
sebagai kebijakan investasi asing pertama di Indonesia. Kondisi politik ekonomi
Indonesia pasca kemerdekaan hingga 1949, masih belum cukup stabil dan banyak
menyisakan aset investasi asing kolonial Belanda. Kesadaran akan pentingnya
aliran investasi asing sebagai pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
nasional, mulai digagas melalui RUP yang dimaksudkan sebagai salah satu
perwujudan dari kebijakan umum dibidang ekonomi, serta memberikan arahan
kegiatan pemerintah dalam pengaturan penanaman modal yang bercorak
nasionalistik. 73
1958 membatasi modal asing dalam sektor-sektor produksi tertentu yang dianggap
vital. Di antaranya sektor transportasi, telekomunikasi, energi, persenjataan, dan
pertambangan. Hingga kemudian, pada 1965, UU PMA No. 78 Tahun 1958
mengalami pencabutan oleh rezim Orde Lama melalui Undang-Undang No.16
Tahun 1965 tentang pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958. Kebijakan
pencabutan UU PMA tersebut menampakkan watak pemerintah Orde Lama yang
73
Budhivaja, Bahan Perkuliahan “Hukum Investasi dan Pasar Modal”, Chapter IV,
(Universitas Narotama, 2012), h. 32-33. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2016, melalui
http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-IV.pdf.
37
cenderung anti investasi asing. Berdasarkan UU PMA No. 78 Tahun 1958, poin
(c), disebutkan:
“… bahwa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di
bidang ekonomi dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional
yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis
penanaman/operasi modal asing di Indonesia, sehingga dapat
memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkat penghidupan
Rakyat Indonesia.” 74
Dengan pencabutan UU PMA tersebut, dianggap bahwa segala kegiatan
penanaman modal asing di Indonesia tidak lagi diberadakan, dan mengakhiri (me-
likwidasi) kegiatan investasi asing yang masih atau sedang berjalan. Pada rezim
Soekarno, kegiatan penanaman modal asing disaratkan sebagai kegiatan yang
bersifat neokolonialisme, dan “penghisapan” atas rakyat Indonesia. 75
Sesaat setelah lengsernya rezim Orde Lama, kebijakan PMA mengalami
perubahan menuju pada keterbukaan investasi asing pada rezim Orde Baru. Hal
tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967
tentang PMA yang sarat nuansa liberal dan pro-asing. Undang-Undang
Penanaman Modal (UU PM) memperbolehkan modal asing untuk masuk meski
dalam porsi terbatas sampai 5%. 76
Kemudian setahun berselang, rezim Orde Baru
menerbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 yang dalam Pasal 3 Ayat 1
74
Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun
1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP Tahun
1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42), h. 1. Diunduh pada tanggal 24 April 2016, melalui
http://dapp.bappenas.go.id/upload/pdf/UU_1965_016.pdf. 75
Ibid. 76
Artikel pada situs Membunuh Indonesia, “Dominasi Investasi Asing di Indonesia dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Jokowi-JK”. Diakses pada 24 April 2016, melalui
http://membunuhindonesia.net/2015/01/dominasi-investasi-asing-di-indonesia-dan-
pertanggungjawaban-pemerintah-jokowi-jk/.
38
nasional. 77
Peran aktif negara dalam investasi asing pada masa Orde Baru juga
ditunjukkan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
yang berperan besar dalam mempercepat dan mempermudah proses investasi
asing. Di antaranya dengan mempersingkat waktu persetujuan dan izin investasi,
termasuk penghapusan persyaratan investasi dan kewajiban konsultasi. 78
Pemerintah pada masa itu menyediakan perlindungan hukum bagi investor asing
lewat Investment Guarantee Agreement (IGA) 79
yang ditandatangani oleh negara-
Investment Agreements (IIAs) 80
hukum internasional;
ditandatangani pada tahun 1987, dengan tujuan menciptakan arus investasi yang sehat dan kondisi
yang menguntungkan dalam investasi ke negara-negara ASEAN. Kesepakatan IGA berusaha
untuk mempromosikan arus investasi yang lebih besar dengan menyediakan kerangka hukum yang
jelas melalui penetapan norma-norma investasi dan perlindungan dalam penawaran berinvestasi di
negara lain. Lihat Nanda Nurridzki, “Learning from the ASEAN+1 Model and the ACIA”,(March
2015), h.1. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2016, melalui http://www.eria.org/ERIA-DP-2015-19.pdf.
80
mempromosikan arus investasi yang lebih besar antara kedua negara penandatangan dan
menetapkan standar perlindungan bagi investasi yang dilakukan di satu negara dengan investor
dari negara lain, dan Free Trade Agreements (FTAs) yang meliputi berbagai perdagangan dan isu
terkait perdagangan yang melibatkan barang, jasa, pertanian, dan investasi. Lihat Martin A.
Weiss,dkk. “International Investment Agreements (IIAs): Frequently Asked Questions”,(May 15,
2015), h. 8. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2016, melalui
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R44015.pdf.
39
4. Kompensasi atas kerugian yang timbul dari perang, konflik
bersenjata dan perselisihan sipil;
6. Akses kepada arbitrase internasional untuk sengketa
investasi. 81
Pemerintah (PP) No.20/1994 , yang menyatakan dengan jelas bahwa investor
asing berhak memiliki saham hingga 95%. 82
Liberalisasi investasi asing
asing hingga 99% di sektor perbankan. 83
Hingga pada akhirnya liberalisasi investasi dilakukan secara lebih
terstruktur dan reformatif melalui deregulasi UU PMA di masa kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan menerbitkan Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal.
Kebijakan tersebut menggantikan UU PMA yang telah ada sebelumnya, dan
berlaku hingga saat ini. Tabel III.A.1 pada halaman selanjutnya akan
menunjukkan karakter yang berbeda pada kebijakan investasi asing pada tiap
rezim.
81
Lihat situs Ministry of Trade and Industry Singapore, “MTI Instights: International
Investment Agreement”, diakses pada tanggal 30 April 2016, melalui
https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/IGAs.aspx. 82
Peraturan Pemerintah (PP) No.20/1994, diakses pada tanggal 5 Mei 2016, melalui
https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/pp-20-1994.pdf. 83
Artikel pada situs Membunuh Indonesia, “Dominasi Investasi Asing di Indonesia dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Jokowi-JK”, diakses pada 24 April 2016, melalui
http://membunuhindonesia.net/2015/01/dominasi-investasi-asing-di-indonesia-dan-
pertanggungjawaban-pemerintah-jokowi-jk/.
40
Kebijakan yang bersifat reformatif diperlukan untuk memberikan dorongan dan
fasilitas terhadap pihak swasta untuk melakukan investasi, dan menciptakan iklim
investasi yang sehat sebagai partisipan dalam pasar internasional. Sebagai negara
berkembang, Indonesia dituntut untuk turut berpartisipasi dalam pasar bebas dan
memperbaiki kondisi dalam negeri melalui deregulasi. Untuk itu, entah semakin
cenderung bersifat liberal atau nasionalistik, deregulasi ditujukan untuk
menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, disertai dengan kepastian hukum
untuk mencapai pembangunan nasional.
Ragimun, “Analisis Investasi Tiongkok ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA”,
Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, h. 8. Diakses pada 13
Mei 2016, melalui
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20investasi%20Tiongkok%20ke%20Indo
Periode Karakter Kebijakan
primer dan minyak.
ekspor.
41
B. 1. Karakteristik Kebijakan Investasi
Dua tahun berjalan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden
(Wapres) Jusuf Kalla (JK), telah menghadirkan banyak kebijakan yang bersifat
reformatif. Hal tersebut khususnya terlihat pada sektor pembangunan dan
investasi sektor rill 85
Cita” 86
difokuskan pada pembangunan ekonomi “poros martim dunia” melalui perbaikan
tatanan politik. Kebijakan pemangkasan 42 ribu peraturan baik Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan regulasi lainnya menjadi
separuhnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah ruang gerak
pemerintah sehingga lebih fleksibel dalam menarik arus investasi dari luar negeri
dan menjalankan program pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial
dan budaya. 87
85
Investasi di sektor riil (real asset), merupakan investasi di produk yang lebih terlihat
secara fisik, misalkan sektor produksi, properti, dan sebagainya. Peningkatan pada
kapasitas/produksi sektor rill sama dengan menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan
pendapatan pekerja yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi. Diakses pada 13 Mei
2016, melalui http://mre.co.id/investasi-sektor-riil/. 86
Sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang disebut sebagai Nawa Cita, di
antaranya: (1) pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif; (2) mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan demokratis; (3) membangun desa dan daerah pinggiran; (4)
reformasi sistem penegakan hukum; (5) peningkatan kualitas hidup manusia; (6) meningkatkan
produktivitas dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonmi
domestik; (8) revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh ke-Bhineka-an dan restorasi sosial
Indonesia. Diunduh pada 11 Mei 2016, melalui
http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf. 87
Situs BeritaSatu.com, “Jokowi Pangkas 42 Ribu Aturan Jadi 11 Ribu“, diakses pada 15
Mei 2016, melalui http://www.beritasatu.com/nasional/331173-jokowi-pangkas-42-ribu-aturan-
berfokus pada perubahan di tiap sektor yang bersifat spesifik. Paket-paket
kebijakan diantaranya bersifat menekankan pada deregulasi, insentif pajak,
penghapusan redundansi, prediktabilitas dan penyelarasan (bea cukai di
pelabuhan, penggunaan lahan, dan mata uang untuk pembayaran). 88
Shannon
Hayden dalam artikel pada forum Foregin Policy Community of Indonesia (FPCI)
menyebutkan bahwa,
“ The reforms reflect Jokowi’s mindset: they are practical and focused on
concrete steps. But while the spirit of the reforms is in line with accepted
practices for improving ease of doing business, implementation of such an
ambitious program in a country focused on decentralization and
empowerment of local officials is a fair test for Jokowi’s prowess as a
politician and president. The 13th package, in fact, is expected to address
procedures at the regional level.” 89
Hayden memandang semangat reformasi Presiden Jokowi melalui
kebijakannya, adalah mencerminkan karakternya yang pragmatis dan fokus pada
progres nyata. Menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2016, secara perlahan Jokowi mengejar ketertinggalan dengan membuka lebar
kemudahan investasi asing, yang juga diimbangi dengan meningkatkan peran
pemerintah lokal. Hingga Juni, 2015, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada
peringkat 109 untuk kemudahan melakukan bisnis, di belakang negara-negara
88
Shannon Hayden, “With a Dozen Economic Reform Packages under His Belt,
Indonesia’s Jokowi Settles in”, Foreign Policy Community of Indonesia, (02 Juni 2016). Didapat
melalui daily update pesan elektronik (e-mail), pada tanggal 02 Juni 2016. 89
Ibid.
43
Untuk
Negatif Investasi (DNI), yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.
44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pada 12 Mei
2016. Dibandingkan dengan DNI pada pemerintahan sebelumnya, DNI yang baru
memberikan banyak fleksibilitas untuk bidang usaha. Setidaknya terdapat sekitar
tujuh bidang usaha yang diperbolehkan kepemilikan modal asing maksimal 95%
dengan syarat kemitraan bersama pemerintah dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).
90
Trading Economics “Ease of Doing Business in Indonesia 2008-2016” , diakses pada
tanggal 11 Juni 2016, melalui http://www.tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-
business.
doing-business, diakses pada tanggal 11 Juni 2016.
129 126
Indonesia sejak 2006 dalam kemudahan berusaha diantara 189 negara. BKPM
menilai pemeringkatan yang dilakukan Bank Dunia belum mencerminkan
keseluruhan perbaikan reformasi birokrasi investasi yang telah diupayakan
pemerintah pada tahun ini. Naiknya tingkat investasi secara otomatis akan
menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Berdasarkan prinsip persamaan
ekonomi mengenai pendapatan negara atau Gross Domestic Product (GDP),
yaitu,
Prinsip persamaan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara (Y)
bersumber pada konsumsi masyarakat (C), keseimbangan belanja pemerintah (G),
ditambah dengan investasi (I) dan ekspor neto (X-M) 92
. Untuk menciptakan
untuk menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, secara politik,
tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Salah satu kendala rendahnya tingkat investasi di Indonesia pada
delapan tahun terakhir, adalah rendahnya pembangunan infrastruktur dalam
negeri.
Sebuah studi yang dilakukan para ekonom dan ahli politik di Australian
National University (ANU) mengenai pemerintahan SBY, menyebutkan bahwa
rendahnya tingkat investasi di awal masa Jokowi tidak terlepas dari kebijakan
92
Ekspor neto (net exports) adalah nilai ekspor sebuah negara dikurangi dengan nilai
impornya, disebut juga sebagai neraca perdagangan.
Y = C+G+I+ (X-M)
45
perekonomian. Dalam upaya keterbukaan investasi dan bisnis, para peneliti ANU
menyebutkan bahwa “No significant improvement in the investment climate
during the SBY decade” 93
. Tidak adanya upaya signifikan dalam perubahan iklim
investasi di masa SBY jilid II 94
, menyebabkan stagnansi perekonomian dan
gagasan dan masterplan mengenai pembangunan infrastruktur, namun tidak
diimbangi dengan implementasi dan kinerja yang berani. Keadaan tersebut
dipaparkan para peneliti ANU bahwa,
“ Several summits and master plans, but a major area of under-
performance (…) Tight fiscal policy, reluctance to borrow. Meddling
DPR, deters private investors.Very little reform of SOEs,(…) Inter-
jurisdictional cooperation issues, role of local goverments, and their
expenditure priorities …” 95
investor swasta. Minimnya reformasi yang dilakukan pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), dan peran pemerintah lokal, serta prioritas ekspenditur menjadi
faktor rendahnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan World
Economic Forum (WEF) 2016 mengenai Global Competitiveness Index, peringkat
93
Haryo Aswicahyono, Riza Halili, Stephen Howes, “The Indonesian Economy during
the SBY Decade: A Balance Sheet Hal Hill Australian National University (ANU) Indonesia
Update, (September,2014), h. 29. Diakses pada tanggal 22 Mei 2016, melalui
http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf.. 94
presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. 95
Ibid.h. 33
Untuk
menggencar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dengan
melibatkan peran pemerintah lokal dan sinergi badan usaha. Kebijakan moneter
harus ditopang langkah pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur
guna menumbuhkan investasi dan mendorong konsumsi.
C. Hubungan Ekonomi Politik Tiongkok dan Indonesia
Hubungan ekonomi dan politik Indonesia-Tiongkok sudah dimulai
berabad-abad silam. 97
sosial dan politik kedua negara, Tiongkok dan Indonesia memiliki fondasi
kedekatan historis yang kuat. Dalam wawancara pribadi, Mantan konselir
perwakilan Indonesia untuk Tiongkok, Gudadi B.Sasongko, yang telah sepuluh
tahun berpengalaman menangani hubungan politik kedua negara, menyatakan,
“ Hubungan kedua bangsa ini sudah terbangun jauh sebelum era negara
modern. Negara moderen Tiongkok berdiri pada tahun 1911. Kita sendiri
baru merdeka pada tahun 1945. Dinamika internal politik di Tiongkok
kemudian melahirkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tahun 1949 dan
pada tahun 1950 baru dijalin hubungan kerjasama negara ” 98
96
Forum, diakses pada tanggal 18 Juni 2016, melalui http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report_2015-2016.pdf. 97
Wawancara pribadi dengan Gudadi B.Sasongko, mantan konselir perwakilan Indonesia
di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Tiongkok, melalui pesan elektronik (e-
mail) pada tanggal 10-17 Mei 2016.
periode yang membawa hubungan kedua negara pada level kondusif dalam bidang
politik, setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia (G/30/S PKI) yang kemudian membawa hubungan kedua negara pada
tingkat terendah. 99
Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok sempat mengalami
vakum dan dibekukan pada 1967, hingga baru dicairkan 23 tahun kemudian, yaitu
pada 1990. 100
Seiring dengan perubahan besar Tiongkok melalui gerakan
reformasi ekonomi Deng Xiaoping dan juga reformasi yang terjadi di Indonesia,
membawa “pendulum” hubungan ekonomi politik ke area yang lebih positif. 101
Kedekatan “pendulum” hubungan ekonomi politik Indonesia-Tiongkok
dimulai sejak Tiongkok membuka sistem perekonomian pada pasar bebas secara
resmi melalui keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) pada
2000. 102
Kemudian pada 2004, Tiongkok menandatangani perjanjian ASEAN
China Free Trade Area (ACFTA) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. 103
Hal
investasi intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi hubungan ekonomi
ASEAN-Tiongkok di masa datang tidak terkecuali bagi Indonesia. Perkembangan
realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia sebelum dan sesudah ditanda tanganinya
ACFTA ditunjukkan pada Gambar III.2.
99
48
2001-2007 (juta US$) 104
tinggi dibandingkan dengan investasi Tiongkok ke Indonesia. Dengan
menggunakan data 2002 sampai dengan 2004 atau sebelum perjanjian AC FTA
investasi negara-negara ASEAN ke Indonesia 18 kali lipat dengan rata-rata
559,83 juta US$ pertahun. Dengan data data 2005 sampai dengan 2008 atau
sesudah perjanjian ACFTA menunjukkan 38 kali lipat dengan nilai rata-rata
2.265,20 juta US$ pertahun. Sedangkan rata-rata investasi Tiongkok ke Indonesia
hanya sebesar 32,43 juta US$ sebelum perjanjian ACFTA dan naik menjadi
sebesar 59,33 juta US$. Hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa persentase
investasi Tiongkok ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke
Indonesia tidak ada peningkatan, sesudah perjanjian ACFTA hanya rata-rata
sebesar 0,006% sedangkan sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006%. 105
Penulis
Tiongkok ke Indonesia bahkan setelah dibukanya perjanjian ACFTA, dikarenakan
faktor kurangnya pembangunan infrastruktur dan lemahnya iklim investasi
104
kebijakan, korupsi (oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar.
Pada masa Pemerintahan Presiden SBY, Indonesia dan Tiongkok sepakat
membangun Kemitraan Strategis pada 2005, dengan implementasi penyusunan
Plan of Action (PoA) 2010-2015. Kemudian pada 2013, platform kerjasama
bilateral tersebut menjadi Komprehensif Kemitraan Strategis. Meski hubungan
ekonomi politik Indonesia-Tiongkok telah berangsur kondusif dengan adanya
perjanjian ACFTA dan kemitraan strategis, namun masih tidak begitu saja
meningkatkan total investasi Tiongkok ke Indonesia. Hingga pada 2014, tercatat
terdapat 501 proyek investasi dengan total nilai US$ 800 juta dari Tiongkok ke
Indonesia. Hal tersebut otomatis menjadikan Tiongkok sebagai investor asing
terbesar ke-8 pada 2015. 106
Intensitas investasi Tiongkok ke Indonesia semakin terlihat sejak rezim
Presiden Jokowi. Hal tersebut merupakan permulaan dari perkembangan secara
drasatis hubungan ekonomi-politik Indonesia dengan Tiongkok dari posisi stagnan
yang sudah berlangsung lama. Kedekatan tersebut umumnya didasarkan pada tiga
faktor. Pertama dan terpenting, yaitu upaya Presiden Jokowi yang intens untuk
menarik investasi Tiongkok ke Indonesia yang dianggap sebagai arah
kecondongan Indonesia kepada Tiongkok. Kedua, dukungan dan partisipasi
Indonesia dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dipimpin
Tiongkok. Ketiga, keputusan untuk mendukung Tiongkok atas Jepang untuk
106
updated 2016), h. 2
proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dipandang oleh
beberapa pihak sebagai konfirmasi akhir dari kecenderungan-kecenderungan yang
telah ada. 107
kesepatakan kemitraan baru antara Indonesia dengan Tiongkok pada 2015. Di
antaranya “Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership
between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia pada 26
Maret 2015, dan Joint Communique between the Republic of Indonesia and
People’s Republic of China” pada 22 April 2015. 108
Kemitraan Strategis antara
negara “kunci” dan bersifat terbatas dalam hubungan ekonomi politik antar
negara. 109
Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai latar belakang investasi
Tiongkok dalam kereta cepat terhadap Indonesia, maka ada baiknya untuk terlebih
dahulu memahami karakteristik Tiongkok sebagai negara investor. Berdasarkan
perspektif ekonomi politik, maka akan diuraikan pemaparan mengenai
kepentingan yang dimiliki Tiongkok dalam melakukan investasi ke berbagai
negara berkembang, yang salah satunya adalah Indonesia.
107
The Jakarta Post, “Insight: Is Indonesia tilting toward China?”, diakses pada tanggal
13 Juni 2016, melalui http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/11/insight-is-indonesia-
Wawancara pribadi dengan Gudadi B.Sasongko.
51
Sebelum memulai reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan pada
37 tahun lalu, Tiongkok dikenal sebagai negara dengan ekonomi sangat miskin,
stagnan, sangat tidak eifisen, dan relatif terisolasi dari ekonomi global. Sejak
dibukanya perdagangan luar negeri dan investasi pasar bebas pada 1979,
Tiongkok telah berubah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di
dunia, dengan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 10% hingga
2011. Saat ini Tiongkok dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di
dunia, dan penguasa pasar ekspor serta kreditur terbesar. 110
Tiongkok berhasil
mengeser sektor industri konvensional menjadi negara industri modern, dan
berubah menjadi negara industri maju seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. 111
Meskipun pendapatan per kapita Tiongkok masih sangat rendah (sekitar US$
2.500), Tiongkok merupakan negara yang memiliki sistem pendanaan sangat baik.
Pada Oktober 2006, pemerintah Tingkok menginisiasi program
pembangunan dengan jargon “harmonious socialist society” 112
. Jargon tersebut
memberikan makna bahwa di balik sistem politiknya yang komunis, Tiongkok
juga concern terhadap kesejahteraan negaranya. Pada 2007, pemerintah Tiongkok
mengalami surplus anggaran berdasarkan hasil dari net exporter of capital
sehingga memiliki banyak cadangan devisa yang berlebih. 113
Selama empat bulan
pertama 2008, cadangan devisa Tiongkok meningkat rata-rata sebesar $ 80 miliar
110
Wayne M. Morrison, “China’s Economic Conditions”, Congressional Research
Service (CRS) Report, (26 Juni 2012), diakses pada tanggal 13 Mei 2016, melalui
http://fpc.state.gov/documents/organization/194783.pdf 111
Wayne M. Morrison, “China’s Economic Conditions”. 113
Pieter Bottelier, “China Excess Liquidity Trap”, (Asia Times, Agustus, 2008), diakses
pada tanggal 23 Mei 2016, melalui
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/JH29Cb01.html.
52
per bulan, dan akan terus bertambah, jika tren tersebut berlanjut. 114
Hingga 2014,
cadangan devisa yang dimiliki Tiongkok merupakan yang tertinggi di dunia, yaitu
mencapai US$ 3,84 triliun. 115
Kondisi tersebut mungkin terdengar positif, namun terdapat
ketidakseimbangan terkait ekonomi Tiongkok yang besar, yang membahsemakin
mengkhawatirkan pemerintah. Hal tersebut tentunya akan memiliki implikasi
yang signifikan baik terhadap nasional maupun internasional. 116
Pieter Bottelier,
dalam sebuah artikel menyatakan,“China has to be concerned that excess domestic
liquidity will cause economic overheating” 117
. Pemerintah Tiongkok khawatir jika
yang berlebih dalam suatu negara akan menimbulkan banyak goncangan yang
dapat membahayakan seluruh sector dalam negeri dan memperlambat
pertumbuhan ekonomi.
melakukan pilihan untuk mengurangi kepemilikan cadangan devisa melalui
investasi langsung ke luar negeri (foreign direct investment/ FDI). Tiongkok
mulai mempopulerkan investasi besar-besaran yang dikhususkan kepada negara
berkembang. Melalui kebijakan tersebut, Tiongkok dapat menjaga keseimbangan
surplus neraca pembayaran dan meningkatkan akses pasar. 118
114
Pieter Bottelier, “China Excess Liquidity”. 117
Ibid. 118
devisa setelah Bank Rakyat Tiongkok (People Bank of China/PBoC) telah
menjual kelebihan dolar dan banyak melakukan FDI ke berbagai negara
berkembang hingga 2015. Tren pendapatan devisa Tiongkok mencapai tingkat
terendahnya pada 2016, sebesar $3,2 triliun. Meski demikian, penurunan
cadangan devisa hanya memiliki dampak kecil pada stabilitas arus keuangan di
Tiongkok. Penurunan cadangan devisa tersebut mengungkapkan bahwa upaya
pemerintah Tiongkok untuk menekan arus modal masuk dalam negara belum
signifikan berhasil. Upaya investasi yang dilakukan Tiongkok secara massive ke
negara berkembang, masih menjadi suatu pilihan yang tidak bisa dihindari dan
merupakan suatu kebutuhan. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu alasan
Tiongkok untuk melakukan invstasi secara massive kepada Indonesia saat ini.
Gambar III. 3. Tren Pendapatan Cadangan Devisa Tiongkok 119
119
Lynn Noah, “Can China Make a Comeback?”, Market Realist,( 10Juni, 2016), diakses
pada tanggal 12 Juni 2016, melalui http://marketrealist.com/2016/06/why-did-chinas-foreign-
reserves-hit-lowest-level-since-2011/.
54
C. 2. Investasi Tiongkok ke Indonesia pada Rezim Presiden Joko Widodo
Berdasarkan data terbaru yang diterbitkan oleh BKPM, menunjukkan
bahwa investasi Tiongkok di Indonesia telah terus meningkat sejak tahun 2010.
Bahkan saata ini Tiongkok menjadi investor terbesar ke-10 di Indonesia. Dalam
hal investasi, karakter yang dimiliki Tiongkok adalah kurangnya komitmen dalam
realisasi proyek investasi yang telah didaftarkan. Menurut kepala BKPM Franky
Sibarani, tingkat implementasi investasi Tiongkok di Indoneisa hanya berkisar 7
sampai 10%, jauh di bawah tarif Jepang dan Korea Selatan, yang melebihi
70%. 120
ketiga di Indonesia. Hal tersebut penulis duga dikarenakan adanya reformasi
ekonomi-politik pada internal kedua negara. Selain itu, potensi pasar strategis
yang dimiliki Indonesia dari Tiongkok, dan Indonesia sebagai mitra strategis
Tiongkok sejak 2005 menjadikan Indonesia sebagai pilihan strategis investasi
Tiongkok. Berdasarkan paparan Deputi BKPM, bahwa tujuan utama investasi
Tiongkok adalah negara Asia, dengan Indonesia sebagai utamanya. 121
Hal tersebut
dibuktikan sesuai dengan laporan investasi luar negeri Tiongkok (china outward
foreign direct investment) melalui data pada Gambar III.4.
120
The Jakarta Post, “Insight: Is Indonesia tilting toward China?”, diakses pada tanggal
13 Juni 2016, melalui http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/11/insight-is-indonesia-
tilting-toward-china.html. 121
BKPM, “Hingga Februari, Komitmen Investasi Rp 561 Triliun”, diakses pada tanggal
13 Juni 2016, melalui http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/hingga-februari-
Gambar III. 4. Sepuluh Besar Negara Tujuan Investasi Luar Negeri
Tiongkok 122
Investasi luar negeri Tiongkok, berdasarkan data pada Gambar III.4, menunjukkan
bahwa meski prioritas investasi luar negeri Tiongkok lebih difokuskan pada
Negara-negara Eropa dan Amerika, Indonesia masih menjadi pilihan dalam
berinvestasi, bahkan rasio investasi Tiongkok ke Indonesia mengalami kenaikan
jauh signifikan dibandingkan pada 2009. Realisasi investasi Tiongkok di
Indonesia ditunjukkan pula pada data di bawah ini,
122
Ernst&Young China, “Riding the Silk Road: China sees outbound investment boom
Outlook for China’s outward foreign direct investment”,(Maret, 2015), h. 12. Diakses pada tanggal
13 Juni 2016, melalui http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-outbound-
Tiongkok (RRT), Kuartal ke-4 2015 123
Data pada Gambar III.5 menunjukkan tingkat perbedaan antara jumlah
proyek investasi yang didaftarkan Tiongkok ke Indonesia, dengan jumlah
investasi yang ter-realisasi. Namun pada triwulan I 2016, realisasi Tiongkok
mencapai US$ 464,6 juta, naik 518,6% dibandingkan triwulan pertama 2015 US$
75,1 juta. Hal tersebut menempatkan Tiongkok sebagai investor terbesar ke-4
setelah Singapura, Jepang, dan Hong Kong.124
Kenaikan tingkat investasi Tiongkok tentunya disebabkan intensnya
Jokowi dalam menggandeng Tiongkok yang kemudian ditunjukkan melalui desk
khusus yang dibentuk BKPM untuk menangani dan memfasilitasi investor
123
Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara, Q4-2015”, http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-
indonesia/statistik. 124
BKPM, “ Desk Khusus Tiongkok Hadir Untuk Fasilitasi Investor” diakses pada 13
Juni 2016, melalui
Nilai Investasi (US $) 173