“teori politik keuangan publik dan kebijakan

of 19 /19
1 “TEORI POLITIK KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN” MAKALAH Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik Yang Dibina Oleh Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP Oleh : ERIN DAMAYANTI (135030118113001) UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 2014/2015

Author: others

Post on 04-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ANGGARAN”
MAKALAH
Manajemen Keuangan Publik
Oleh :
Sejak awal hingga saat ini anggaran merupakan bagian integral dari
sistem politik bangsa, karena anggaran diletakkan pada pengambilan
kebijakan publik, artinya dapat dimaknai sebagai investasi politik warga
dengan memiliki hak untuk menentukan dalam setiap proses politik yang
diselenggarakan negara. Upaya untuk menemukan formulasi yang tepat
dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan anggaran, maka
seharusnya politik anggaran tentu akan berkaitan erat dengan usaha negara
dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat. Pola
hubungan yang transparan, akuntabel, demokratis antara pemerintah dengan
rakyat akan berdampak pada rasa curiga akan terhindari manakala mampu
melakukan proses dengan baik. Substansi politik anggaran sebagai kajian
keilmuan perlu mendapat tempat agar dalam realitas mampu menjadi rujukan
dan paradigma di era demokrasi saat ini.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.2 Bagaimana analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik ?
1.3 Tujuan
pemborosan anggaran publik .
analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik.
3
2.1.1 Pengertian Politik
Ditinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu
“polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa
didapatkan beberapa kata, diantaranya :
1. polities => warga negara
4. Politicia => pemerintahan Negara
Jadi jika ditinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum
dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau
Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan
bagaimana melaksanakan tujuannya.
1. Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalahinteraksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayahtertentu.
2. Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk
memperoleh kekuasaan atausebagai tekhnik menjalankan kekuasaan-
kekuasaan”.
4
3. Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai
aktivitas perilaku atau prosesyang menggunakan kekuasaan untuk
menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yangsah
berlaku di tengah masyarakat.
4. Menurut Aristoteles bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
2.1.2 Pengertian Politik Anggaran
anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah
membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan
disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang
apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk
meningkatkan pelayanan publik. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria).
Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai
pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas
pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.
Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran
yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
anggaran.
di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun
alokasi anggaran.
Politik bisa terlibat dalam keseluruhan urusan kenegaraan,
termasuk di dalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanan,
pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik Keuangan Negara yang
baik adalah yang relatif menurut ideologi. Teori politik Keuangan Negara
yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas
politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang
memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara.
(David N Hyman, 2010)
(oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki, sosialis, theokrasi,
dsb, dimana segala aktivitas negara dipegang sepenuhnya oleh
penguasa negara. Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada
biasanya berupa gerakan bawah tanah.
Negara dengan sistem demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan
politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik
secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan
(demokrasi perwakilan). Aktivitas politik sangat besar, termasuk di
dalamnya pengelolaan KN, sebagaimana negara penganut liberalisme,
globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi pancasila sebagai ciri khas
Indonesia.
pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik
karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan
jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini
mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar,
namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan
arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan
ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan
kemakmuran masyarakat.
6
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas
(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget), terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan
disiplin.
4. Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan
Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi
meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu
ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.
2.3 Keterlibatan Politik dalam Keuangan Negara
Penentuan rencana program kerja pemerintah, baik mulai dari perencanaan
sistem pembangunan nasional, RPJP, hingga Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
negara.
pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).
2.4 Politik Anggaran dan Arah Kebijakan Keuangan Negara Di
Indonesia
anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan
7
Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses
pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai
dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah
satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran
DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan
APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif
merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan
kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif
yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check
and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan
pemberian layanan publik yang efisien.
a. Politik Anggaran Pemerintah Pusat
Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI
1945) BAB VIII HAL KEUANGAN, Di dalam Pasal Pasal 23 dinyatakan Bahwa:
1) Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
memperhatikan pertimbaan Dewan Perwakilan Daerah.
3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Bila kita lihat dari bunyi pasal tersebut diatas hanya merupakan kalimat
retorik yang tidak memenuhi segi filosofis anggaran. Hal ini disebabkan APBN
bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara tetapi merupakan wujud
kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR.
Visi misi Presiden terpilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijadikan dasar
8
menyusun rencana tahunan yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan
alokasi anggaran dalam bentuk APBN.
Dalam Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kebijakan anggaran
diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal,
optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan
pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta
penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Tahun 20022004.
Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan
anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran,
pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan
kemiskinan. Tahun 20052009. Pemerintahan JK; sulit terlacak karena satu paket
dengan kebijakan anggaran dengan SBY. Ada beberapa catatan tentang upaya JK
dalam upaya penurunan defisit anggaran melalui pengurangan subsidi BBM dan
listrik sehingga beberapa langkah konversi pernah dilakukan dari konversi minyak
tanah ke batubara sampai konversi minyak tanah ke gas.
Implikasi ; Menguatnya nilai rupiah karena masuknya modal dari luar
negeri karena program divestasi perbankan, privatisasi BUMN, membaiknya
indikator makro, terkendalinya laju inflasi antara lain karena kecukupan pasokan
pangan (Implikasi Positif Era Megawati), privatisasi BUMN juga menjadi
bumerang terhadap penguasaan atas aset negara terhadap modal asing (Implikasi
Negatif Era Megawati). Sedangkan Era SBY; Adanya pergeseran signifikan
belanja barang dan jasa dan bantuan sosial, peningkatan tax ratio, dan upaya
optimalisasi pembiayaan dalam negeri (Positif), tetapi angka kemiskinan juga
relatif tinggi (negatif).
Di lain pihak juga upaya JK menyebabkan konsekuensi alokasi anggaran
untuk daerah-daerah konflik yakni dana otsus bagi papua dan NAD. Sampai saat
ini kebijakan dana otsus tidak memberikan konstribusi singnifikan terhadap
kesejahteraan rakyat Aceh dan Papua yang masih jauh tertinggal dibandingkan
daerah lain.
9
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, yang dimulai mulai dari tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Tahapan
Penganggaran yaitu sebagai berikut:
Pemerintah menetapkan politik anggaran untuk pangan pada tahun 2012,
diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat
sepanjang tahun. Produk yang akan dijaga ketat ketersediaannya itu adalah beras.
Dalam koran ini di tulis bahwa Pemerintah sedang membuat strategi
khusus ketersediaaan pangan. Jadi upaya Pertama, adalah meningkatkan produksi
pangannya sendiri. Jadi revitalisasi produktivitas pertanian. Kedua, menjaga
cadangan beras pada tingkat yang aman. Ketiga, memastikan bagaimana kalau
terjadi gejolak harga pangan akibat pengaruh dunia, masyarakat kelompok paling
miskin itu bisa terjaga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Jumat
(12/8/2011).
Menurut Bambang, ketiga program itu dibuat dalam satu kerangka kerja.
Dalam kerangka kerja itu ada program yang membutuhkan anggaran, dan ada juga
hanya membutuhkan dukungan kebijakan. "Yang pasti ada revitalisasi produksi
pertanian, yakni harus memastikan adanya pasokan yang cukup pada sumber daya
air, misalnya, dengan irigasi," ujarnya. Dengan cara itu, Indonesia diharapkan
tidak terlalu tergantung dengan produksi pangan luar negeri. "Pertanian harus
diperkuat. Artinya produksi pangan paling tidak kita tidak banyak tergantung
keluar," ungkapnya.
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung
jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena
melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai
kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.
Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah
10
pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.
Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah
adalah proses pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan.
Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan
daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan
kemandirian keuangan daerah.
pertumbuhan kelompok Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mengimbangi laju
pertumbuhan kelompok pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain lain
Pendapatan Daerah yang Sah?”, “Mengapa otonomi daerah justru membuat
ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin
tinggi?”, “Mengapa, dalam setiap perencanaan, proyeksi pendapatan cenderung
lebih kecil dari potensi yang sebenarnya?”
Bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing daerah adalah tidak sama,
karena menyangkut tersedianya sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan
sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk
didalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan
daerah, perlu diberikan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk menggali
potensi sumber Administrasi Keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat
digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah.
Dimensi reformasi telah mengantarkan perubahan sistem dan tatanan
pemerintahan negara kita. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Walaupun demikian Jaminan Undang-
undang belum cukup karena sampai saat ini otonomi daerah tanpa disertai dengan
pelimpahan keuangan money follow fuctions.
Sehingga ini menyulitkan bagi daerah untuk benar-benar mandiri. Salah
satu alasan hambatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah
11
masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran
diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga
perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut
misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD.
Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam
penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber
dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak)
maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang
transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah
maupun oleh BUMN/BUMD.
dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari
reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang
membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah
melekat pada jabatan yang diemban oleh para pemangku kekuasaan.
Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya
serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah
dengan lebih berkualitas. Terminologi Pengelola Keuangan Negara merujuk pada
semua jabatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari
pimpinan tertinggi sampai staf terrendah.
Karena ruang kepentingan politik terhadap anggaran negara dan anggaran
daerah, maka seyogyanyalah pengelolaan keuangan Negara harus berbasis kinerja.
Bukan hasil dari sulap-menyulap dari eksekutif dan legislatif.
Adanya Dinamika Perkembangan Pembaharuan di Bidang Politik Baik di
Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Kebutuhan Transparansi dan
Akuntabilitas didalam Pengelolaan Keuangan. Adanya perubahan perangkat
hukum formal yang didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang
bersifat dinamis dan modern.
merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulau-
pulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang
terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya
masing-masing serta agama yang berbeda pula.
Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi
sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama
konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di
Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena
adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi
dan akuntabilitas fiskal.
dalam pembangunan bangsa, meskipun harus disikapi secara skeptis akan tetapi
wajib bagi kita untuk menanamkan harapan terhadap model pembangunan seperti
ini. Harapan tidak harus mewujud menjadi sebuah ekspeksi yang berlebihan, akan
tetapi harus diwujudkan dengan membangun dan meningkatkan partisipasi dalam
proses yang sedang berjalan, secara, politik masyarakat sebagai salah satu pilar
demokrasi tidak hanya berhak mengikuti akan tetapi juga berhak mengontol
berbagai proses politik yang berjalan. Kontrol yang dibangun tidak hanya berupa
sikap kritis terhadap lembaga atau institusi politik yang dihasilkan oleh proses
politik tersebut, akan tetapi juga pada system yang dikembangkan. Capaian ideal
otonomi daerah dalam konteks politik menurut hemat penulis adalah lahirnya
masyarakat daerah yang kritis, kreatif, dan mandiri serta mampu hidup
berdampingan secara damai dalam suatu kehidupan masyarakat yang heterogen.
Dilapangan perekonomian, pemerintah daerah mempunyai pekerjaan
rumah yang cukup besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya.
Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan
dasar atau kesejahteraan rakyat itu bukan hanya menunggu tetesan dari
pembangunan ekonomi. Bukan hanya menunggu, tapi harus dibangun sejak awal.
Dalam pembangunan ekonomi pun kita letakkan sekaligus pemberdayaan
13
dengan investasi, mesti ada program-program khusus yang menyerap tenaga kerja
secara riil, dikabupaten dan provinsi di Indonesia.
14
JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini
menyatakan ada pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga
pemerintahan khususnya terkait soal perjalanan dinas pegawai. Presentase
diperkirakan mencapai 40 persen dari total anggaran perjalanan dinas setahun
sekitar Rp18 triliiunan.
presiden terpilih Joko Widodo mengatasi pemborosan ini. Menurutnya
perspektif atau pemahaman pejabat dan pegawai di kementerian bahwa
anggaran harus bisa diserap seoptimal mungkin itu harus diubah. Pemahaman
seperti ini lanjutnya menyebabkan pemborosan di mana anggaran yang ada di
kementerian harus dihabiskan.Dia mengatakan pemborosan anggaran di
kementerian juga disebabkan kurangnya pengawasan. Hingga saat ini DPR
tambahnya tidak pernah tahu pengawasan terhadap anggaran di kementerian
yang dilakukan pemerintah. Pemerintahan Jokowi lanjutnya harus bisa
melakukan pengawasan anggaran di kementerian secara menyeluruh.
Arif Wibowo menjelaskan, "Untuk aparat pemerintahan sendiri memang
perlu diawasi secara ketat dan intensif dan oleh institusi apapun namanya
yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Faktanya sekarang setiap
kementerian/lembaga memiliki irjen sendiri atau pengawasan internal itu dan
kemudian ada lagi yang namanya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan) itu pun tergantung permintaan jadi kalau BPKP tidak
dilibatkan maka kemudian pengawasannya cukup di lembaga kementerian
itu."
15
kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan anggarannya mulai dari
perencanaan penggunaan anggaran hingga implementasinya, sehingga publik
bisa mengawasi. Firdaus Ilyas mengatakan penghematan terhadap pos-pos
kementerian juga harus dilakukan."Tidak hanya melihat anggaran dalam
konteks anggaran yang berimbang, misalnya kalau anggaran 2 milliar harus
dibelanjakan sebesar Rp2 milliar. Bagaimana kalau kita bisa melakukan
penghematan dan kemudian itu semacam model silva atau model apapun
namanya sehingga untuk tahun ke depan kita bisa cukup baik dan positif
sehingga program-program kesejahteraan, investasi publik bisa berjalan," ujar
Firdaus.
manipulasi untuk pengumpulan dana taktis yaitu secara fiktif, nonfiktif dan
penggelembungan biaya. Hasan menyatakan perilaku pemborosan anggaran
sangat dekat dengan praktek manipulasi. Dia mencontohkan modus
pemborosan dengan cara fiktif dilakukan dengan cara memalsukan tiket
pesawat atau kartu naik pesawat. Tiket dan kartu naik pesawat palsu
diperoleh dari biro atau agen perjalanan. Menurut Hasan, pemborosan
anggaran di kementerian harus segera diatasi. BPK pun lanjutnya juga serius
dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi manipulasi
anggaran di kementerian. "Karena kami sudah online oleh seluruh angkasa
pura seluruh wilayah dan beberapa maskapai penerbangan yang besar maka
otomatis bisa kami cek nanti dan itu pasti akan ketahuan," kata Hasan Bisri.
Pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan
bukan hanya soal perjalanan dinas pegawai tetapi juga terkait rapat di
Kementerian. Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan
memangkas penggunaan anggaran negara dengan mengajak melakukan rapat
di kantor-kantor kementerian ketimbang melaksanakan di hotel-hotel. Rapat-
16
rupiah setahun.
Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bertanggung
jawab salah satu isu strategis adalah bagaimana pengelolaan angaran ini bisa
dihindarkan dari kebocoran serta pemberosan dalam pembelanjaannya. Dari
kasus pemborosan dana tersebut, tidak salah jika banyak orang berpendapat
bahwa pemerintah hanya menghabiskan anggaran untuk suatu hal yang tidak
penting. Pasalnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak
bersifat transparasi. Apabila memang sebelumnya telah direncanakan,
hendaknya pemerintah merealisasikannya di awal tahun setelah anggaran
tersebut disetujui. Supaya tidak ada simpang siur antara pemerintah dan
masyarakat.
Memang sudah menjadi hal yang biasa apabila anggaran belum habis lalu
pemerintah berupaya untuk menghabiskan anggaran tersebut dengan hal-hal
yang tidak bermanfaat. Padahal hal tersebut tidak ada dalam perancanaan.
Rapat yang seharusnya bisa dilakukan di kantor-kantor kementrian, diganti
dengan dilakukan di hotel-hotel mewah yang memakan anggaran cukup
besar. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai bisa
membengkak, dengan mengada-ngada kwitansi dengan melakukan kerja
sama diberbagai intansi. Apabila hal tersebut terus menerus dilakukan, maka
masyarakatlah yang menerima dampaknya.
menggambarkan kepentingan untuk bisa meningkatkan pelayanan
pemerintahan serta potret dari kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi
karena kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses
penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan
sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Nilai
transparasi dan akuntabilitas seharusnya dapat diterapkan dengan maksimal.
Bank Dunia mengatakan bahwa dengan menyertakan informasi yang jelas
tentang kinerja pemerintah, anggaran kinerja akan dapat meningkatkan
17
Bank, 2003). Namun dalam kenyataannya mesti sistem ini di berlakukan
persoalan dalam pembelanjaan anggaran cenderung terjadi pemborosan dan
tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah seharusnya juga lebih
mengutamakan pelayanan publik dibndingkan dengan belanja pegawai yang
membengkak yang sering memakan banyak anggaran.
Dengan adanya pemborosan anggaran, sebaiknya BPK lebih berperan
aktif dalam melakukan pengawasan terhadap APBN atau APBD. Audit data
seharusnya diterapkan dengan maksimal, agar penyelewengan-
penyelewengan yang ada dapat diketahui dan segera ditindak tegas oleh KPK.
18
Secara umum masalah anggaran adalah masalah yang menjadi
tanggungjawab negara untuk memberikan pelayanan, keadilan, dan hak-
hak bagi publik. Apa yang terjadi pada saat ini persoalan anggaran menjadi
arena baru bagi kekuasan dan elit-elit kepentingan untuk berebut
mengajukan ketersediaan anggaran yang diasumsikan menurut mereka
semata untuk kepentingan publik. Walaupun terjadi era otonomi,
perubahan paradigma pengelolaan anggaran, kepentingan anggaran tetap
terjadi baik di tingkat daerah maupun nasional.
Upaya yang harus diformulasikan dalam masalah anggaran adalah
bagaimana keadilan anggaran menjadi political will oleh eksekutif maupun
legislatif, maka politik anggaran adalah bagaimana negara memberikan
jaminan sosial yang tepat bagi rakyat atas dasar hak-hak rakyat sebagai
pihak yang dilayani bukan penggebiran anggaran dengan dalih untuk
rakyat. Dengan demikian anggaran dapat dimaknai sebagai terbangunnya
sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan, keadilan,
partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan
pelayanan publik bagi masyarakat.
terhadap anggaran-anggaran yang telah disetujui. Implementasi harus
sesuai dengan rencana awal. Anggaran yang ada tidak hanya digunakan
untuk keperluan politik saja tetapi anggaran untuk pelayanan publik harus
lebih diperhatikan.
http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Pertemuan-5-Teori-Politik-KN-
Kebijakan-Anggaran.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0
CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fmatapenainstitute.com%2Fartikel%2FArtikel
%2520Politik%2520Anggaran.doc&ei=mC8_VLWXBuPDmwXa0ICYBQ&usg=
AFQjCNENDNho1mLDQ4KINZ9qAo9GpEpR1w&sig2=Copojh6ydMc6sGPAI
RVgkQ
http://aryonoputra.blogspot.com/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/11/teori-politik-keuangan-
publik-dan.html
http://fia-ub.blogspot.com/2013/02/teori-politik-keuangan-publik-dan.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0
CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Finteraktif.ub.ac.id%2Findex.php%2Finteraktif
%2Farticle%2Fview%2F114%2F108&ei=AE5CVIfFO4y4uATlu4LgDg&usg=A
FQjCNGopHiRGvtJCnHuVgwkBzareZlqEw&sig2=WCLBHN4H4UIrca_5dVng
oQ&bvm=bv.77880786,d.c2E