kuh-perdata-(burgerlijk wetboek voor indonesie - revisi

Download KUH-Perdata-(Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie - Revisi

Post on 11-Jun-2015

5.816 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) B U K U PE R TA MAO RAN G BAB I. MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN Pasal 1 s/d Pasal 3 BAB II. AKTA-AKTA CATATAN SIPIL Bagian 1. Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya. Pasal 4 s/d Pasal 5 Bagian 2. Nama, Perubahan Nama, Dan Perubahan Nama Depan. Pasal 5a s/d Pasal 12. Bagian 3 Pembetulan Akta Catatan Sipil, Dan Penambahannya. (S. 1836-16.) Pasal 13 s/d Pasal 16 BAB III. TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI Pasal 17 s/d Pasal 25 BAB IV. PERKAWINAN. Ketentuan Umum. Pasal 26. Bagian 1 Syarat-syarat Dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Melakukan Perkawinan. Pasal 27 s/d Pasal 49 Bagian 2. Acara yang Harus Mendahului Perkawinan. Pasal 50 s/d Pasal 58 Bagian 3. Pencegahan Perkawinan. Pasal 59 s/d Pasal 70 Bagian 4. Pelaksanaan Perkawinan Pasal 71 s/d Pasal 82 Bagian 5. Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan Di Luar Negeri. Pasal 83 s/d Pasal 84 Bagian 6. Batalnya Perkawinan. Pasal 85 s/d Pasal 99 Bagian 7. Bukti Adanya Suatu Perkawinan. Pasal 100 s/d Pasal 102 BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI Pasal 103 s/d Pasal 118 BAB VI. HARTA-HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSANNYA Bagian.1. Harta Bersama Menurut Undang-undang. (Ov. 62.) Pasal 119 s/d Pasal 123 Bagian 2. Pengurusan harta-Bersama. Pasal 124 s/d Pasal 125 Bagian 3. Pembubaran Gabungan Harta Bersama Dan Hak Untuk Melepaskan Diri Dari Padanya. Pasal 126 s/d Pasal 138 BAB VII. PERJANJIAN KAWIN Bagian I (Ov 62.) Perjanjian Kawin Pada Umumnya. Pasal 139 s/d Pasal 154 2. Gabungan Keuntungan Dan Kerugian Dan Gabungan Hasil Dan Pendapatan. Pasal 155 s/d Pasal 167 Bagian 3. Hibah-hibah Antara Kedua Calon Suami-Isteri.KUH-Perdata (BW) Indonesia Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH

1 / 400

Pasal 168 s/d Pasal 175 Bagian 4. Hibah-hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami-Istri Atau Kepada Anak-anak Dari Perkawinan Mereka. Pasal 176 s/d Pasal 179 BAB VIII. GABUNGAN HARTA-BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA Pasal 180 s/d Pasal 185 BAB IX. PEMISAHAN HARTA-BENDA Pasal 186 s/d Pasal 198 BAB X. PEMBUBARAN PERKAWINAN Bagian 1. Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya. Pasal 199 Bagian 2. Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja Dan Ranjang. (Ov. 64; S. 1927-31.) Pasal 200 s/d Pasal 206b Bagian 3. Perceraian Perkawinan. Pasal 207 s/d Pasal 232a BAB XI. PISAH MEJA DAN RANJANG Pasal 233 s/d Pasal 249 BAB XII. KEAYAHAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK Bagian 1. Anak-anak Sah. Pasal 250 s/d Pasal 271a Bagian 2. Pengesahan Anak-anak Luar Kawin. Pasal 272 s/d Pasal 279 Bagian 3. Pengakuan Anak-anak Luar Kawin. Pasal 280 s/d Pasal 289 BAB XIII. KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA Pasal 290 s/d Pasal 297 BAB XIV. KEKUASAAN ORANG TUA Bagian 1. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Si Anak. Pasal 298 s/d Pasal 306 Bagian 2. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Barang Barang Si Anak. Pasal 307 s/d Pasal 319 Bagian 2 A. Pembebasan Dan Pemecatan Dari Kekuasaan Orang Tua. Pasal 319a s/d Pasal 319m Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Timbal balik Antara Kedua Orang Tua Atau Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Dan Anak-anak Beserta Keturunan Mereka Selanjumya. Pasal 320 s/d Pasal 329 BAB XIV A. PENENTUAN, PERUBAHAN DAN PENCABULAN TUNJANGAN NAFKAH. Pasal 329a s/d Pasal 329b BAB XV. KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN Bagian 1. Kebelumdewasaan. Pasal 330 Bagian 2. Perwalian Pada Umumnya. Pasal 331 s/d Pasal 344 Bagian 3. Perwalian Oleh Ayah Dan lbu. Pasal 345 s/d Pasal 354a Bagian 4. Perwalian yang Diperintahkan Oleh Ayah Atau lbu. Pasal 355 s/d Pasal 358 Bagian 5. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Pengadilan Negeri.KUH-Perdata (BW) Indonesia Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH

2 / 400

Pasal 359 s/d Pasal 364 Bagian 6. Perwalian Perkumpulan, Yayasan Dan Lembaga Sosial. Pasal 365 s/d Pasal 365a Bagian 7. Perwalian Pengawas. Pasal 366 s/d Pasal 375 Bagian 8. Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri Dari Perwalian. Pasal 376 Pasal 378 Bagian 9. Pengecualian, Pembebasan Dan Pemecatan Dari Perwalian. Pasal 379 s/d Pasal 382g Bagian 10. Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa. Pasal 383 s/d Pasal 384a Bagian II. Tugas Pengurusan Wali. Pasal 385 s/d Pasal 408 Bagian 12. Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian. Pasal 409 s/d Pasal 414 Bagian 13. Balai harta Peninggalan Dan Dewan Perwalian. Pasal 415 s/d Pasal 418a BAB XVI. PENDEWASAAN (Ov. 60) Pasal 419 s/d Pasal 432 BAB XVII. PENGAMPUAN Pasal 433 s/d Pasal 461 KETENTUAN PENUTUP Pasal 462 BAB XVIII. KETIDAKHADIRAN (Wsk. 69.) Bagian I. Hal-hal yang Diperlukan. Pasal 463 s/d Pasal 466 Bagian 2. Pernyataan Mengenai Orang yang Diperkirakan Telah Meninggal Dunia. Pasal 467 s/d Pasal 471 Bagian 3. Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban Orang yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan orangOrang Lain yang Berkepentingan, Setelah Pernyataan Mengenai Dugaan Tentang Kematian. Pasal 472 s/d Pasal 488 Bagian 4. Hak-hak Yang iatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati. Pasal 489 s/d Pasal 492 Bagian 5. Akibat akibat keadaan tidak hadir berkenaan dengan perkawinan. Pasal 493 s/d 498 BUKUKEDUABARANG BAB I. BARANG DAN PEMBAGIANNYA Bagian 1. Barang Pada umumnya. Pasal 499 s/d Pasal 502 Bagian 2. Pembagian Barang. Pasal 503 s/d Pasal 505 Bagian 3. Barang Tak Bergerak. Pasal 506 s/d Pasal 508. BAB II. BESIT DAN HAK HAK YANG TIMBUL KARENANYA Bagian 1. Sifat Besit Dan Barang-barang yang Dapat Menjadi Obyek Besit. Pasal 529 s/d Pasal 537 Bagian 2. Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya. Pasal 538 s/d Pasal 547 Bagian 3. Hak-hak yang Timbul Karena Besit.KUH-Perdata (BW) Indonesia Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH

3 / 400

Pasal 548 s/d Pasal 569 BAB III. HAK MILIK Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum. Pasal 570 s/d Pasal 583 Bagian 2. Cara Memperoleh Hak Milik. Pasal 584 s/d Pasal 624 BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PARA PEMILIK PEKARANGAN BERTETANGGA Pasal 625 s/d Pasal 672 BAB V. KERJA RODI Pasal 673 BAB VI. PENGABDIAN PEKARANGAN Bagian 1. Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan. Pasal 674 s/d Pasal 694 Bagian 2. Lahirnya Pengabdian Pekarangan. Pasal 695 s/d Pasal 702 Bagian 3. Berakhimya Pengabdian Pekarangan Pasal 703 s/d Pasal 710 BAB VII. HAK NUMPANG KARANG Pasal 711 s/d Pasal 719 BAB VIII. HAK GUNA USAHA (ERFPACHT) Pasal 720 s/d Pasal 736 BAB IX. BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUHAN Pasal 737 s/d Pasal 755 BAB X. HAK PAKAI HASIL Bagian 1. Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya Pasal 756 s/d Pasal 760 Bagian 2. Hak-hak Pemakai Hasil. Pasal 761 s/d Pasal 781 Bagian 3. Kewajiban Pemakai Hasil. Pasal 782 s/d Pasal 806 Bagian 4. Berakhirnya Hak Pakai Hasil. Pasal 807s/d Pasal 819 BAB XI. HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI Pasal 820 s/d Pasal 829 BAB XII. PEWARISAN KARENA KEMATIAN Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum. Pasal 830 s/d Pasal 851 Bagian 2. Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah Dan Suami Atau Istri yang Hidup Terlama. Pasal 852 s/d Pasal 861 Bagian 3. Pewarisan Bila Ada Anak-anak Di Luar Kawin. Pasal 862 s/d Pasal 873 BAB XIII. SURAT WASIAT Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum. Pasal 874 s/d Pasal 894 Bagian 2. Keeakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dari Surat Itu. Pasal 895 s/d Pasal 912 Bagian 3. Legitime Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang Dan Pemotongan HibahKUH-Perdata (BW) Indonesia Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH

4 / 400

hibah yang Mengurangi Legitime Portie Itu. Pasal 913 s/d Pasal 929 Bagian 4. Bentuk Surat Wasiat. Pasal 930 s/d Pasal 953 Bagian 5. Wasiat Pengangkatan Ahli Waris. Pasal 954 s/d Pasal 956 Bagian 6. Hibah Wasiat (Bdk. KB. di atas.) Pasal 957 s/d Pasal 972 Bagian 7. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Untuk Kepentingan Cucu-cucu Dan Keturunan Saudara Laki Laki Dan Perempuan. Pasal 973 s/d Pasal 987 Bagian 8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Dari Apa yang Oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan Atau Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan. Pasal 989 s/d Pasal 991 Bagian 9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat. Pasal 992 s/d Pasal 1004 BAB XIV. PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA PENINGGALAN Pasal 1005 s/d Pasal 1022 BAB XV. HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI HARTA PENINGGALAN Pasal 1023 s/d Pasal 1043 BAB XVI. HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN Bagian 1. Hal Menerima Warisan. Pasal 1044 s/d Pasal 1056 Bagian 2. Hal Menolak Warisan Pasal 1057 s/d Pasal 1065 BAB XVII. PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN Bagian 1. Pemisahan Harta Peninggalan Dan Akibat-akibatnya. Pasal 1066 s/d Pasal 1085 Bagian 2. Pemasukan. Pasal 1086 s/d Pasal 1099 Bagian 3. Pembayaran Utang. Pasal 1100 s/d Pasal 1111 Bagian 4. Pembatalan dan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan. Pasal 1112 s/d Pasal 1120 Bagian 5. Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara Keturunan Mereka Atau Di Antara Mereka Ini Dan Suami Atau lstri Mereka Yang Hidup Terlama. Pasal 1121 s/d Pasal 1125 BAB XVIII. HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS Pasal 1126 s/d Pasal 1130 BAB XIX. PIUTANG DENGAN HAK DIDAHULUKAN (Ov. 77) Bagian 1. Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya. Pasal 1131 s/d Pasal 1138 Bagian 2. Hak Didahulukan Yang Dilekatkan pada Barang Tertentu. Pasal 1139 s/d Pasal 1148 Bagian 3. Hak Didahulukan Atas Segala Barang Bergerak Dan Barang Tetap Pada Umumnya. Pasal 1149 s/d BAB XX. GADAI Pasal 1150 s/d Pasal 1160 BAB XXI. HIPOTEK.KUH-Perdata (BW) Indonesia Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH

5 / 400

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum. Pasal 1162 s/d Pasal 1178 Bagian 2. Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk pendaftaran. Pasal 1179 s/d Pasal 1194 Bagian 3. Pencoretan Pendaftaran. (Ov. 24) Pasal 1195 s/d Pasal 1197 Bagian 4. Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasal Barang yang Dibebani. Pasal 1198 s/d Pasal 1208 Bagian 5. Hapusnya Hipotek. Pasal 1209 s/d Pasal 1220 Bagian 6. Pegawai Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab Mereka, Dan Hal Diketahuinya Daftar-daftar Oleh Masyarakat. Pasal 1221 s/d Pasal 1232 BUKUKETIGAPERIKATAN BAB

Recommended

View more >