intisari hukum benda menurut burgerlijk wetboek oleh surini ahlan sjarif,s.h. penerbit ghalia...

Download Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek Oleh Surini Ahlan Sjarif,S.H. Penerbit Ghalia Indonesia

Post on 02-Jan-2016

173 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perdata

TRANSCRIPT

  • INTISARI

    HUKUM BENDA

    BURGERLIJK WETBOEK (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

    SURINI AHLAN SJARIF, S.H. Pengajar Hukum Perdata Sarat

    Fakultas Hukum - Universitas Indonesia

    ~OBALIA I.DO.UU

  • pe~erbitan - percetakan - taka bu~:u

    ~GHALIA INDONESIA JI. Pramuka Raya 4. tel. 884814 - 883842. Jakarta Timur

    Toko Buku GHAUA INDONESIA Pusat Perdagangan Senen Blok I Lantai IV No. 27, 28, 29 tel. 357382

    Cabang-cabang: JAKARTA SURABAYA BANDUNG

    YOGYAKARTA SEMARANG PALEMBANG

    : JI. Pramuka Raya 4, tel 884814 - 883842 : JI. Biliton 73, tei. 40458 : JI. Sumbersari Indah No. 12-7, tel. 611494, : JI. Soekarno - Hana : JI. Tegalrejo Tr II125A Rt. 14 : JI. Kauman Butulan 138, tel. 26230 : JI. Dr. Cipto 35

    Penyalur tunggal buku terbita[l Peoerbit HALAI AKSARA - Peoerbit YUDHISTIRA

    dan Pu.taka SAADlY AH

    CETAKAN PERTAMA MUHARRAM 1405 - OKTOBER 1984 PERANCANG KULIT BONET YULIUS

    DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH GHALIA INDONESIA COPYRIGHT PADA GHALIA INDONESIA

    HAK PENGARANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

  • KATA PENGANTAR

    Dengan diterbitkannya buku lntisari Hukum Benda ini, bertam-bahlah serial Intisari Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Perdata di samping bidang Hukum lainnya. Sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa yang baru akan mempelajari Ilmu Hukum.

    Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada Prof. R. Sardjono, S.H. selaku Pengajar Utama Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah turut mengoreksi naskah ini, dan khususnya kami tujukan pada Bapak Purnadi Purbaca-raka, S.H. yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan buku ini.

    Akhirnya ucapan terima kasih kami pada Penerbit GHALIA INDONESIA yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

    Wassalam,

    SURINI AHLAN SJARIF

  • KATA SAMBUTAN

    Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, sebagai bahan tingkat pertama Pendidikan Tinggi Hukum, meliputi segenap bidang hukum. Menjadi landasan yang serba pokok (asasnya), serba dasar (kerangkanya) dan serba umum (pengertiannya) bagi Ilmu Hukum yang diajarkan di tingkat 1ebih tinggimaka pengajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia seyogianya menjamin kesinam-bungan pengetahuan mahasiswa sejak awal sampai akhir pendidikan-nya. Ha1 ini perlu untuk mencegah kesan bahwa pengajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Ilmu Hukum yang diajarkan kemudian. Jaminan kesinambungan maupun pencegahan kesan sebagaimana dikemukakan itu kami ikhtiarkan dalam kerja sarna dengan staf pengajar yang berperan dalam bidang Ilmu Hukum masing-masing.

    Intisari hukum benda menurut Hukum Perdata Barat yang disajikan Saudari Ny. Surini Ahlan Sjarif, S.H. dalam buku ini merupakan terbitan ketujuh seri inti sari bidang Ilmu. Hukum masing-masing yang digarap o1eh staf pengajar bersangkutan.

    Kepada Prof. R. Sardjono, S.H. dan Prof. R. Subekti, S.H. selaku Pengajar Utama beserta anggota staf bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia saya ucapkan terima kasih atas kesediaan membantu kami dalam mengembangkan bidang Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.

    Jakarta, Maret 1984.

    Purnadi Purbacaraka,S.H.

  • DAFTAR lSI

    KATA PENGANTAR ................................................................................. 3 KATASAMBUTAN ................................................................................... 5 DAFT AR lSI .............................................................................................. 6 Bab I PENDAHULUAN ........................................................................ 7

    1. Pengertian Hukum Benda dan Hukum Agrasia ...................... 7 2. Sistem Hukum Benda dan Asasnya .. .......... ...... ...... ........ ........ 7

    A. Sistem Hukum Benda .... .................................................. 7 B. Asas dalam Hukum Benda .............................................. 8

    3. Arti Benda dan Pembedaannya .. ................................ ........... 8 4. Sumber Hukum Benda ........................................ ............ ...... 9

    Bab II IHWAL HAK KEBENDAAN ......................................................... 11 1. Pengertian Hak Kebendaan .................................................... 11 2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan .......... ................ .............. ........ 11'

    Bab III ANEKA HAK KEBENDAAN ........................................................ 13 1. Menurut KUHP Perdata ........................................................... 13 2. Menurut Hukum Agraria (UUPA) ........................................... 18

    Bab IV PERALIHAN HAK KEBENDAAN SERTA PEMBUKTIANNYA.... 21 1. Peralihan Hak Kebendaan .............................. ................ ....... 21 2. Pembuktian Hak Kebendaan ...... ...... .......... ...... ...... ........ ........ 23

    LAMPIRAN: 1. Burgerlijk Wetboek, pasal 499-528 dengan terjemahan Prof. R.

    Soebekti, S.H. & Tjitro Sudibio ............................................................. 25 2. Daftar Contoh Pertanyaan ..................................................................... 39 3. Silabus PIH dan PTHI. ........................................................................... 41

  • I. Pendahuluan

    1. Pengertian Hukum Benda dan Hukum Agraria

    Hukum Benda/Zaken Recht mengatur hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang berwujud atau dengan lain_ perkataan hukum benda mengatur hubungan hukum antara subyek dengan benda. Dalam sistematika I1mu Hukum Perdata, hukum benda termasuk dalam hukum harta kekayaan tentang hak kebendaanlzakelijkrecht yaitu hak yang diikuti benda.

    Adapun hukum agraria adalah bagian hukum benda yang khusus mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

    2. Sistem Hukum Benda dan Asasnya A. Sistem Hukum Benda

    Hukum Benda menganut sistem tertutup, artinya setiap orang tidak dapat memperjanjikan hak lain di luar yang sudah ditentukan, dengan lain perkataan orang tidak dapat mengada-kan hak kebendaan baru selain yang diatur dalam Buku II tentang benda, hal ini adalah merupakan kebalikan dari sistem yang dianut dalam Buku Ill. KUH Perdatatentang Perikatan yang memungkinkan para pihak untuk memperjanjikan hal-hal di luar yang sudah diatur dalam Buku III tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, sopan santun dan keteitiban umum.

    INTISARI HUKUM BENDA 7

  • B. Asas dalam Hukum Benda lsi hak kebendaan tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak

    yang empunyaJpemilik hak tersebut, dalam hal bahwa setiap hak kebendaan dapat dipindahtangankan, karenanya adalah tidak mungkin memperjanjikan suatu hak kebendaan untuk tidak dipindahtangankan, lain halnya dengan hak pribadi (persoonlijk recht) yang memungkinkan si berpiutang/kreditur menyatakan kehendaknya atas tagihan yang merupakan haknya, misalnya apakah tagihan akan dialihkan atau dihapuskan terserah ke-padanya.

    3. Arti Benda dan Pembedaannya

    Pengertian paling luas daripada bend a adalah segal a sesuatu yang dapat menjadi obyek haklkewajiban. Di sini benda berarti obyek (dalam) hukum sebagai lawan daripada subyek hukum atau pribadi dalam hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Hubungan hukum antara para subyek hukum umumnya menyangkut obyek hukum yang dapat berupa benda berwujud. Obyek hukum sebagai harta kekayaan seseo-rang meliputi juga kepentingan-kepentingan yang berupa pre stasi atau tagihanllunasan atas piutang/utang maupun hasil kreasi sebagai obyek hak cipta. Undang-undang mengatur pelbagai perbedaan arti benda: 1. a. Benda yang dapat diganti misalnya uang.

    b. Benda yang tidak dapat diganti misalnya seekor kuda pacuan.

    2. Benda yang dapat diperdagangkan misalnya mobil. 3. a. Benda yang dapat dibagi misalnya beras.

    b. Benda yang tidak dapat dibagi misalnya seekor kuda. 4. Pembedaan yang terpenting ialah pembedaan dalam benda

    bergerakllepas dan benda tak bergerakltetap yang dibedakan atas: a. benda bergerak karena sifatnya, menu rut pasal 509 KUH

    Perdata ialah bend a yang dapat dipindahkan misalnya meja, kursi;

    8 INTISARI HUKUM BENDA

  • b. benda bergerak karena ketentuan Undang-undang pasal 511 KUH Perdata misalnya "hak" memungut hasil (hasil yang dipungut) dari benda bergerak;

    c. benda tak bergerak karena sifatnya misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya;

    d. bend a tak bergerak karena ketentuan Undang-undang, pasal 508 KUH Perdata misalnya vruchtgebruik atas benda tak bergerak;

    e. benda tak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabung-kan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk wa~tu yang lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

    Pembedaan sub 4 adalah pembedaan yang terpenting yaitu dalam 4 (empat) hal: 1. Bezit terhadap benda bergerak sebagaimana diatur dalam

    pasal 1977 KUH Perdata yaitu bezitter suatu benda bergerak berlaku sebagai eigenaar benda tersebut, tidak demikian halnya dengan bezitter atas benda tak bergerak.

    2. Mengenai levering benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan langsung (fisik) sedangkan bagi benda tak berge-rak dilakukan dengan prosedur balik nama.

    3. Verjaring/daluwarsa bagi benda bergerak tidak dikenal, sebab bezit at as benda bergerak dianggap sarna dengan eigendom atas benda bergerak, sedangkan bagi benda tak bergerak dikenal adanya daluwarsa yang mungkin menghapuskan hak atau menimbulkan hak.

    4. Mengenai pembebanan terhadap benda bergerak sebagai jaminan utang harus dilakukan dengan pand sedangkan terhadap benda tidak bergerak harus. dilakukan dengan "hipotek" .

    4. Sumber Hukum Benda

    Sumb