bab ii sistem lelang online melalui ipasar kayu jati …lib.ui.ac.id/file?file=digital/136086-t...

17

Universitas Indonesia

BAB II

SISTEM LELANG ONLINE MELALUI iPASAR KAYU JATI PERUM PERHUTANI DITINJAU DARI ASAS LELANG YANG BERLAKU

DI INDONESIA

1. LANDASAN TEORI UMUM 1.1. Pengertian Jual-Beli

Perkataan “jual-beli” menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan

dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah

yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai

dengan istilah Belanda “koop en verkoop”, yang juga mengandung

pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang lainnya

“koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya

“sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si penjual),

begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga

berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan

“krauf” yang berarti “pembelian”.10

Definisi jual-beli menurut Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (BW) adalah

suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang

telah dijanjikan. Definisi diatas mewakilkan dari beberapa unsur yang

terkandung didalam jual-beli, yaitu :

1. Suatu perjanjian

2. Adanya penyerahan barang

3. Pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan

Esensi dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya

suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang

10

Prof R. Subekti, Aneka perjanjian,cetakan kesepuluh, hal. 2.

Sistem lelang..., Melani Ananta, FH UI, 2011.

18


mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal

tertentu; suatu sebab yang halal. Sesuai dengan asas konsensualisme yang

menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan

pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu

kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian

jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458

yang berbunyi : jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga,

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.11

Barang yang dijadikan objek perjanjian jual-beli harus tertentu,

setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat barang

tersebut akan diserahkan dari penjual kepada pembeli. Ada saatnya jual-beli

untuk barang-barang tertentu dilakukan dengan percobaan atau dicoba

terlebih dahulu. Jual beli tersebut dianggap telah dibuat dengan suatu syarat

tangguh.12 Hal ini terjadi karena pada dasarnya, dalam jual beli selain kata

sepakat, harus ada unsur saling menguntungkan, dimana si penjual

mendapatkan apa yang diinginkan, dan pembeli juga mendapatkan barang

dengan kondisi yang baik sesuai harga yang telah dibayar. Seperti contohnya

alat-alat elektronik, meskipun harga dan barang sudah disepakati, namun

serah-terima ada jika barangnya sudah dicoba dan memuaskan.

1.2. Dasar Hukum Jual-Beli

Dasar hukum jual beli maupun perjanjian jual beli tertuang dalam

Pasal-Pasal dari bab ke-5 (lima) yang terdapat pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari

11

Ibid.

12

Pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “jual beli

yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba

terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan satu syarat tangguh”.


19


jual beli itu sendiri, tentang kewajiban-kewajiban dari pihak penjual maupun

pihak pembeli, tentang hak membeli kembali, kemudian ketentuan-ketentuan

khusus mengenai jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh.

Jual beli yang menganut asas konsensualisme, merupakan suatu bentuk

dari perwujudan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian.13

Dengan hanya disebutkan kata “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu

bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer

dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai

sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu

atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.14

1.3. Tata Cara Jual Beli

Hal ini dilandasi dengan kewajiban-kewajiban dari penjual maupun

dari pembeli agar peristiwa jual beli dapat dilakukan secara sesuai.

Bagi pihak penjual, ada 2 (dua) kewajiban utama, yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang

menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang

yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

2. Menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat

tersembunyi atas barang yang diperjual-belikan tersebut.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan

konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada

pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh

miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari

13

Syarat-syarat itu adalah : (1) Sepakat, (2) kecakapan, (3) hal tertentu, (4) causa

(sebab, isi) yang halal.

14

Op.cit, aneka perjanjian, hal 4.


20


sesuatu pihak. Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam

kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi

adanya sesuatu yang memberikan ketidaknyamanan pembeli atas

barang yang diperjual-belikan oleh si penjual.

Dan bagi pihak pembeli, kewajiban utamanya adalah membayar harga

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan

menurut perjanjian.

1.4. Pengertian Lelang

Asal kata dari lelang adalah Auctio, yang artinya peningkatan secara

bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau

penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga

penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukkan harga

dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau

sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau

diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga,

menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul

tertutup.15

Definisi lelang dalam Pasal 1 sub 17 undang-undang nomor 19 tahun

2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah penjualan barang

di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis

melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Menurut Christopher L. Allen, Auctioneer dari Australia

mendefinisikan lelang sebagai :16

“The sale by auctions involves an invitation to the public for the

purchase of real or personal property offered for sale by making

successive increasing offers until, subject to the sellers reserve price

the property is knocked down to the highest bidder.”

15

Terjemahan Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 16

Lembar catatan perkuliahan Peraturan Lelang, Maret 2009


21


Menurut Mr. M.T.G. Maulenberg, seorang ahli lelang negeri Belanda

dari Departement of Marketing and Agricultural Market Research,

University of Wageningen menggarisbawahi hal ini dengan mengemukakan

bahwa : ”Auction is an intermediary between buyers and sellers. The main

objective is price discovery.”

Menurut Polderman (Tahun 1913), Penjualan Umum adalah alat untuk

mengadakan perjanjian atau persekutuan yang paling menguntungkan untuk

si penjual dengan cara menghimpun peminat dengan syarat :

1. Penjualan harus selengkap mungkin

2. Ada kehendak untuk mengikat diri

3. Pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan perjanjian

tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Sedangkan menurut Roell (Kepala Inspeksi Lelang Tahun 1932),

penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat

mana seorang hendak menjual satu atau lebih suatu barang, baik secara

pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberi kesempatan kepada

orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang

yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap.

Dari pengertian menurut Polderman diatas, terdapat perbedaan dengan

pengertian menurut Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189,

yaitu lelang terjadi pada saat tertentu yaitu saat dimana dicapai kata

sepakat/persetujuan tentang harga. Kemudian perbedaan Vendu Reglement

Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dengan pengertian lelang menurut Roell

adalah lelang merupakan suatu proses yang terjadi antara 2 (dua) titik, yakni

saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu/lebih yaitu pada saat

dinyatakan/ternyata di muka umum, dan lelang selesai pada saat

terjadi/tercapai persepakatan, yakni pada saat diberhentikan atau pada saat

diluluskan/terjual.

Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia adalah

cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau


22


dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif

melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang

didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus

didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta

Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang dan Pejabat Lelang. Lelang di

Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang

Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsur-

unsur yang melekat pada pengertian lelang, yaitu :

1. Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak

termasuk dalam pengertian ini)

2. Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui

media massa

3. Pembeli belum diketahui sebelumnya. Penawar dengan harga tertinggi

akan ditunjuk sebagai pembeli.

4. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus

5. Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

1.5. Sejarah Lelang

Untuk mengawali pernyusunan suatu rancangan undang-undang, salah

satu pertanyaan yang mutlak perlu dijawab lebih dahulu adalah “ Apakah

memang perlu ada undang-undang tersebut”. Dalam hal ini apakah undang-

undang lelang memang perlu harus ada dalam tata hukum di Indonesia.

Pertanyaan ini adalah terkait dengan pemahaman bahwa hukum itu adalah

dibuat untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Itu sebabnya lebih dulu harus

dilihat apakah memang ada kepentingan disini yang harus diatur dengan

undang-undang. Jadi bukan hanya karena Pemerintah berwenang membuat


23


undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pertanyaan ini masih relevan untuk ditegaskan jawabannya meskipun saat ini

masih ada Vendu Reglement stb. Staatsblad tahun 1908 nomor 189 sebagai

dasar hukum lelang di Indonesia.17

Menurut sejarahnya diperoleh informasi bahwa lelang itu sifatnya

sebetulnya adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak

sebelum masehi. Pada saat itu lelang yang dikenal di negeri Yunani maupun

di kekaisaran Romawi dimanfaatkan untuk menjual barang-barang hasil

jarahan perang dari Negara-negara yang ditaklukkan. Lelang juga untuk

menjual barang-barang, karya seni, budak berlian, ternak, dan sebagainya.

Munculnya cara menjual seperti itu bisa ditebak karena perlunya suatu cara

untuk menyiasati watak manusia yang seringkali cenderung serakah, mau

menang sendiri. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang

maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak

memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk

memberi barang terkait. Karena itu maka mereka yang berani menawar

dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.18

Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal.

Peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189) yang

sampai saat ini masih berlaku merupakan bentukan pemerintah Hindia

Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1

April 1908.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan

ekonomi, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi

dalam bidang lelang. Deregulasi dimaksud, antara lain adalah

dimungkinkannya Balai Lelang Swasta yang menangani khusus lelang

sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang; diperkenalkannya Pejabat

Lelang Kelas II; serta terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk

17

Berdasarkan artikel perkuliahan lelang berjudul Reformasi Undang-Undang

Lelang di Indonesia.

18

Ibid.


24


melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan

Pengadilan Negeri.

Dari ketiga contoh terobosan dan deregulasi di atas memberikan ruang

yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat.

Untuk itulah Balai Lelang Swasta hadir ditengah masyarakat, khususnya

kalangan usaha, yang banyak dimanfaatkan jasanya menjadi mitra dalam

melakukan lelang sukarela.

1.6. Asas Lelang

Lelang memiliki prinsip atau asas-asas yang mendasarinya, prinsip

lelang yang berlaku di Indonesia adalah :

1. Asas Transparansi (transparency)

Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling

penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang

disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli

barang.

Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain

terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang

fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih

bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena

adanya kontrol dari masyarakat (built in control) sehingga jika ada

keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes.

Wujud dari asas transparansi adalah :

a. Pengumuman

Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas

transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika

transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan

karena cacat hukum.


25


b. Akses terhadap informasi

Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau

pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga,

barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak,

tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk

barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan

diperlukan oleh peserta lelang.

c. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek

yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab

segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai

barang yang akan dilelang.

2. Asas Kepastian (certainty)

Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk

dan atas nama Negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi

rakyat. Asas kepastian mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang

jadi terlaksana atau tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan

berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli

apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan

permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga

peradilan umum.19

Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam

hal: 20

19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang,,Pasal 24.

20

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, Pasal 27.


26


a. SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk pelaksanaan lelang tanah atau

tanah dan bangunan belum ada;

b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang

Eksekusi;

c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi

berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau

istri debitor/tereksekusi;

d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita

pidana, khusus Lelang Noneksekusi;

e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena

terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

f. penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen

kepemilikan kepada Pejabat Lelang;

g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang

dilakukan melalui internet;

h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan

sesuai peraturan perundang-undangan;

i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;

j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai

dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik

Barang;

k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

3. Asas kompetisi (competition)

Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi.

Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga

dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan


27


ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang

dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan

memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas

kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai

ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis.

4. Asas Efisiensi (efficiency)

Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu

tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada saat itu

juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli

secara cepat, dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga

lelang juga harus tunai yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dilakukan

sehingga terdapat efisiensi waktu.

5. Asas akuntabilitas (accountablility)

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan

pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan, dan hasilnya harus

dituangkan dalam Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang sebagai bukti

pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggung

jawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparsial yaitu tidak

boleh memihak. Asas akuntabilitas tercermin dari :

a. Yang melakukan lelang adalah pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat

Lelang.

b. Prosedur lelang harus jelas

c. Lelang harus diakhiri dengan pembuktian Risalah Lelang (harus akta

autentik) sebagai bukti kuat bahwa lelang memang dilaksanakan.

Berbeda dengan jual beli barang bergerak yang dapat dilakukan tanpa

surat pembuktian, walaupun ada beberapa pelaksanaan jual beli yang

juga membutuhkan akta seperti jual beli tanah, pesawat terbang, kapal

laut dan sebagainya yang memerlukan surat-surat bukti.


28


1.7. Perbedaan Lelang dengan Jual Beli.

Pada dasarnya, lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli

yang dikemas dengan cara yang berbeda. Beberapa perbedaan dari lelang

dan jual beli dapat kita lihat sebagai berikut :

N0 Jual Beli Biasa Lelang

1 Jual beli diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum

Perdata

Lelang diatur dalam peraturan

lelang atau Vendu Reglement

2

Sifatnya tidak transparan, hanya

kedua belah pihak yang

mengetahui, yaitu si penjual dan

pembeli.

Wajib bersifat transparan,

sesuai asas lelang yang berlaku.

3 Penjualan biasa tidak terdapat

tenggat waktu.

Penjualan lelang dilaksanakan

dengan cepat dan efisien

4 Pada penjualan biasa tidak

selalu memerlukan

pengumuman terlebih dahulu.

Penjualan secara lelang wajib

didahului dengan adanya

pengumuman

5

Penjualan biasa, cara

pembayarannya bebas, baik tunai

maupun kredit dalam jangka waktu

yang telah disepakati

Dalam lelang, harus dilakukan

dengan tunai, dan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan.21

6

Dalam jual beli biasa, bebas

diperjanjikan atas pembayaran

uang muka atau dikenal dengan

istilah Down Payment

Salah satu prosedur lelang

adalah bahwa setiap peserta

lelang pada prinsipnya wajib

menyetor uang jaminan terlebih

dahulu sebelum mengikuti

pelelangan

21

Pembayaran dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah lelang, jika tidak, pemenang

lelang dianggap wanprestasi. Pembayaran dapat dilaksanakan dalam lebih dari 3 (tiga)

hari apabila ada persetujuan dari Menteri Keuangan.


29


7

Tidak memerlukan adanya

pejabat umum yang

melaksanakan dan mencatat

jalannya proses jual beli,

kecuali tentang tanah atau

benda lain diwajibkan

penjualannya dengan akta

autentik, seperti Kapal Laut,

Pesawat Terbang.

Dalam lelang diperlukan

Pejabat Lelang untuk

melaksanakan dan mencatat

jalannya pelelangan, dan

menuangkannya dalam Risalah

Lelang yang merupakan akta

autentik

8 Jual beli menganut asas

kebebasan berkontrak dan

kesepakatan

Lelang menganut asas

Transparansi, As Is, Efisiensi,

Akuntabilitas, Kompetensi, dan

Kepastian serta Kesepakatan.

1.8. Dasar Hukum Lelang

Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang

Belanda yaitu Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189.

Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia

ditemui dalam banyak ketentuan, misalnya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Undang-Undang Nomor 49/perpu/1960 tentang Panitia Urusan Piutang

Negara.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan


30


8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

11. Peraturan Pemerintah tentang BPPN

Dasar hukum lelang tentang kebendaan, tata cara/prosedur lelang itu

sendiri diatur dengan ketentuan khusus, yaitu :

1. Peraturan Lelang/Vendu Reglement (stb. 1908 No 189)

2. Instruksi Lelang/Vendu Instructie (stb 1908 No 190)

3. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2003, tanggal 31 Juli 2003, tentang

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Keuangan

Dasar hukum lelang tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam

aturan pelaksanaannya yaitu dalam :

1. Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2. Peraturan Menteri Keuangan No 174/PMK.06/2010 tanggal 30

September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I


September 2010 tentang Balai Lelang


September 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II

1.9. Fungsi Lelang

Fungsi lelang ada 2, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi

privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang

memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan


31


suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam

melakukan jual beli.

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam perekonomian sehari-

hari, contohnya kebutuhan untuk menjual secara khusus yang terkait dengan

sengketa-sengketa atau eksekusi, serta kebutuhan untuk melakukan transaksi

secara cepat, efisien, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan

memiliki kepastian. Perekonomian pada umumnya membutuhkan sarana

penjualan secara cepat dan efisien, terutama di negara maju.

Kemudian fungsi publik dalam lelang adalah :

1. Mendukung Law Enforcement (penegakan hukum) di bidang Hukum

Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dan yang lainnya, yaitu

sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan

2. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan

pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara.

3. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam

bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB.

Dalam hal ini lelang membantu pemasukkan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP). Setiap lelang yang dilakukan harus dipungut Bea

Lelang. Lelang juga membantu penerimaan pajak karena penjualan

atas tanah dan/atau bangunan wajib dikenakan PPh 5% dan BPHTB

(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 5%.

4. Mendukung terwujudnya Good Government mengingat lelang

mempunyai asas-asas yaitu asas transparansi, asas kepastian, asas

kompetisi, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.22

22

Berdasarkan catatan perkuliahan Peraturan Lelang.


32


1.10. Sistem Lelang

Dalam sistem dikenal sistem lelang Eksekusi dan sistem lelang Non

Eksekusi.

1.10.1. Sistem Lelang Eksekusi

Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik, yaitu

lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen

lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

disamakan sebagai putusan pengadilan.23 Lelang eksekusi dilakukan dalam

rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi PUPN,

lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta

pailit, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang

dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45

KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan,

lelang eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang eksekusi

Gadai.

Lelang eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah lelang

eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar kepada

Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung

dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab

apapun. Lelang eksekusi Pengadilan adalah lelang untuk melaksanakan

putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara

perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi

Sita Pajak adalah lelang yang dilakukan dalam rangka penagihan piutang

pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara, baik pajak pusat

maupun pajak daerah.

1.10.2. Sistem Lelang Non Eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa

peraturan perundang-undangan atau atas free will (pilihan sukarela), dan

23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2006 Pasal 1 angka 4.


33


dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur penegakan hukum). Sistem

lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi :

a. Lelang non eksekusi wajib (Compulsary Auction)

Lelang yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lelang ini dilakukan untuk penjualan barang

milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 undang-

undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang

berbunyi “penjualan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan

cara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu”, yang mana oleh peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk

kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

b. Lelang non eksekusi sukarela (Voluntary Auction)

Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik

perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang

secara sukarela oleh pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk

memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan

masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok

untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah

barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan (second

hand).

1.11. Kantor Lelang Negara

Kantor Lelang Negara merupakan suatu lembaga yang bertugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


34


Sejak lahirnya Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189,

unit lelang berada di lingkungan Departemen Keuangan Pemerintah

Hindia Belanda (Inspeksi Urusan Lelang) dengan kedudukan dan

tanggung jawab langsung di bawah Menteri Keuangan, kemudian dalam

perkembangannya setelah memasuki masa kemerdekaan RI, Unit Lelang

Negara ada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pajak (1960) dengan

nama Kantor Lelang Negeri dan tahun 1970 diganti namanya menjadi

Kantor Lelang Negara (KLN). Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang

Negara bergabung dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN) yang kemudian berganti nama menjadi Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) pada tahun 2000.24

Seiring dengan perkembangan waktu dan penyempurnaan hukum,

berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006

tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang

Negara, dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.25 DJKN berada dibawah Menteri Keuangan dan bertanggung

jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Fungsi dari DJKN adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang

kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara,

dan lelang.

24

http://www.infolelang.host56.com , Sejarah Kantor Lelang, ditulis oleh Admin,

Kamis 29 Februari 2010 25

S. Mantayborbir, Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang

Negara, Penerbit Pustaka bangsa Press, Jakarta 2004, Hal 35.


35


3. Perumusan standar, norma, pedoman, criteria, dan prosedur di

bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan

Negara, piutang Negara, dan lelang.

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam hal operasionalnya di daerah-daerah kota dan kabupaten,

dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang

saat ini turut berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL). Tugas pokok KPKNL adalah melaksanakan

pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara, dan

lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menjalankan

fungsinya yaitu :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan

kekayaan Negara;

2. Retribusi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan

pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;

3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan

barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik

penanggung hutang/penjamin;

4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka

waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan

penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data

usul penghapusan piutang Negara;

5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang

Negara dan lelang;


36


8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta

pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang

dan eksekusi barang jaminan;

9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang

atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

pengurusan piutang Negara dan lelang;

13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara

dan hasil lelang;

14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang.

1.12. Balai Lelang

Balai Lelang adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang

setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara (saat ini berganti menjadi Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara). Balai lelang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Pada

dasarnya Balai Lelang sudah dikenal di luar negeri sejak lama kemudian

diambil inspirasi oleh Indonesia dan setelah diteliti untuk diterapkan di

Indonesia, dalam perkembangannya, masyarakat menganggap bahwa Balai

Lelang sama dengan Kantor Lelang Negara, padahal Balai Lelang tersebut

bukan Kantor Lelang Negara, adapun tujuan pendirian Balai Lelang adalah

untuk melakukan pelaksanaan lelang khusus lelang sukarela.


37


Hak Balai Lelang adalah :

1. Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan

jasa pra-lelang

2. Mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang kelas II untuk

melaksanakan jasa pelaksanaan lelang

3. Mengadakan perjanjian dengan pembeli barang untuk melaksanakan

jasa pasca lelang

4. Menerima Salinan dan Kutipan Risalah Lelang dari Pejabat Lelang

5. Mengusulkan Pemandu Lelang.

Kewajiban Balai Lelang adalah :

1. Menyerahkan bukti pembayaran uang jaminan penawaran lelang oleh

peserta lelang kepada Pejabat Lelang

2. Mengembalikan uang jaminan penawaran lelang seluruhnya tanpa

potongan kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli

3. Menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari

kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli

4. Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang

wanprestasi kepada yang berhak

5. Menyetorkan Perurugi kepada Pejabat Lelang kelas II setelah dipotong

PPh Pasal 21 oleh Balai Lelang

6. Menyetorkan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang terhutang dari pemilik barang dan PPh Pasal 21 (atas perurugi) ke

Kas Negara

7. Meminta bukti setor BPHTB dari pembeli lelang

8. Menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti

setor/transfer dan/atau rekening Koran pelunasan harga lelang, bukti

setor Bea Lelang dan PPh kepada Pejabat Lelang pada saat meminta

Kutipan dan Salinan Risalah Lelang


38


9. Menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang sesuai dengan

perjanjian

10. Menyerahkan barang, dokumen kepemilikan, kuitansi pembayaran, dan

kutipan risalah lelang kepada pembeli lelang setelah kewajiban

pembeli dipenuhi

11. Melaksanakan administrasi perkantoran dan laporan

12. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lelang..

Tujuan lelang adalah untuk menjual barang secepat mungkin tanpa

memperhatikan barang yang dijual Untuk itu, penjual pada dasarnya

memerlukan jasa promosi, menawarkan, dan mengirimkan barang, namun

hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara karena adanya

keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, berdirinya Balai Lelang

adalah untuk memenuhi berbagai unsur lelang yang tidak dapat dilakukan

oleh Kantor Lelang Negara. Contohnya adalah Balai Lelang membuka jasa

pra-lelang dan pasca-lelang yang meliputi pengiriman barang serta

pendanaan. Kegiatan pra-lelang yang dilakukan Balai Lelang antara lain :

1. Meneliti dokumen barang, mengolah data, memilah barang, memberi

label, menyiapkan contoh untuk dites atau untuk evaluasi atau untuk

lelang

2. Menyiapkan barang sebaik mungkin, apabila perlu dengan

memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya

3. Memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik

baik dengan pengumuman, brosur, katalog, maupun cara pemasaran

lainnya.

Balai Lelang dapat bertindak untuk dan atas nama pemilik barang.

Lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang tetap dilaksanakan oleh Pejabat

Lelang, oleh karena Balai Lelang tidak mempunyai Pejabat Lelang, tetapi

hanya berfungsi menyelenggarakan atau mengorganisir, termasuk mewakili

pihak-pihak yang akan melelang.


39


Yang harus diperhatikan tentang Balai Lelang adalah :

1. Balai Lelang harus benar-benar efektif berfungsi, karena jika tidak,

maka akan dicabut izinnya

2. Tidak boleh melakukan penjualan selain lelang

3. Tidak boleh membeli sendiri barang yang dilelang, karena dapat

menimbulkan conflict of interest.

Balai Lelang dalam hal menjadi kuasa lelang, wajib mengajukan

permohonan ke Kantor Lelang sehingga Balai Lelang akan bertugas sebagai

kuasa dari pemilik barang untuk jasa pra-lelang seperti penilaian dan

promosi, tetapi dalam hal Balai Lelang tidak mendapat kuasa

mengatasnamakan pemilik barang, maka yang menghadap ke Kantor Lelang

adalah pemilik barang sendiri, bukan Balai Lelang.

Dalam perkembangannya, agar bisnis lelang lebih maju, Balai Lelang

diberi ruang dimana lelang yang diselenggarakan Balai Lelang (khusus

lelang sukarela) dilayani oleh Pejabat Lelang kelas II yang semula hanya ada

di kota-kota kecil untuk membantu Pejabat Lelang kelas I, namun saat ini

dimungkinkan di tempat-tempat lain dan terbuka dimana saja meskipun

semula hanya di Jakarta Pejabat Lelang kelas II tersebut hanya ditugasi

melayani permintaan lelang oleh Balai Lelang dan lelang yang lain juga

dilayani hanya sebatas pada lelang sukarela.

1.13. Prosedur Lelang Pada Umumnya

Untuk melakukan proses pelelangan, diwajibkan didalamnya telah

dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berisikan surat

permohonan lelang dari pemohon lelang/penjual, dokumen pendukung

keabsahan penjual, dokumen pendukung keabsahan barang, dokumen

berkenaan dengan dasar pelelangan, syarat-syarat lelang dari penjual, dan

bukti pengumuman lelang. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi,

maka proses lelang dapat dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut :


40


3 1 4 7

2

6 8

5 5

Keterangan :

1. Pihak yang ingin melelang asetnya (pemohon lelang atau penjual)

mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL beserta dokumen

pendukung. (atau dalam hal lelang sukarela, menghubungi Balai

Lelang.)

- Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan

barang serta dokumen lelang (Pasal 7 PMK no 40/2006)

- Penjual/pemilik barang wajib menyerahkan asli dokumen kepada

Pejabat Lelang paling lambat 1 hari sebelum lelang (Pasal 9 PMK

no 40/2006)

2. KPKNL akan meneliti berkas yang diberikan oleh pemohon lelang,

setelah lengkap akan ditentukan jadwal pelaksanaan lelang, termasuk

didalamnya hari, tanggal, dan tempat.

3. Penjual akan mengumumkan pelaksanaan lelang. Pada prinsipnya,

pengumuman dilakukan melalui media surat kabar yang terbit di

tempat yang barang yang akan dilelang. (Pasal 29 PMK no 40/2006)

4. Orang-orang/badan usaha/pihak-pihak yang berminat mengikuti lelang

akan menyetorkan uang jaminan. Uang jaminan masuk ke rekening

Pemohon Lelang Peserta Lelang Kas Negara

KPKNL Penentuan jadwal Lelang

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

Pemenang Lelang


41


KPKNL. (atau Balai Lelang dalam hal lelang diselenggarakan oleh

Balai Lelang)

5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang menggunakan cara penawaran,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Penawaran secara

langsung dilakukan dengan cara lisan, tertulis, tertulis dilanjutkan

dengan lisan dalam hal belum penawar tertinggi belum mencapai harga

limit. Penawaran tidak langsung dilakukan dengan teknologi SMS

(Short Message Services), internet, faksimili, dan lainnya. (Pasal 54

PMK no 93/2010)

Dalam pelaksanaan lelang ini akan ditunjuk pemenang lelang yang

menawar dengan harga tertinggi atau diatas harga limit yang kemudian

menjadi pembeli lelang.

6. Pemenang lelang akan membayar harga pembelian, meliputi :

- Pokok lelang,26

- Bea Lelang,27

- Pajak, apabila yang dilelang adalah tanah dan bangunan, maka ada

pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

bagi pembeli, dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual.

7. Uang yang masuk kedalam KPKNL akan dibagi kepada :

- KPKNL menyetor Bea Lelang dan pajak kepada kas negara

- Hasil bersih lelang (pokok lelang dikurangi PPh dalam hal lelang

tanah) diberikan kepada penjual

26

Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang pembeli

dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau Harga

Lelang dikurangi Biaya Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan

penawaran harga secara inklusif (Pasal 1 nomor 28 Permenkeu no. 93/2010)

27

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,

dikenakan kepada penjual/pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Pasal 1 nomor 31 Permenkeu no. 93/2010)


42


8. KPKNL menyerahkan kwitansi pembayaran harga lelang barang,

dokumen, dan petikan Risalah Lelang kepada pemenang lelang.

1.14. Pengumuman Lelang

Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan

oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan

pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat

hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman,

maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan.

Dasar hukum dari pengumuman lelang adalah Bab III bagian

kesembilan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal

23 April 2010 yaitu tentang pengumuman lelang. Pada prinsipnya

pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang

berada. Bila tidak ada yang terbit di tempat barang berada, melalui surat

kabar harian yang terbit di tempat terdekat atau di ibukota provinsi yang

bersangkutan. Pengumuman lelang harus dihalaman utama/reguler, dilarang

dihalaman suplemen/tambahan khusus

Maksud dan tujuan dari pengumuman lelang adalah agar diketahui

masyarakat luas (upaya pengumpulan peminat dan marketing), dan memberi

kesempatan verzet bantahan dari pihak yang dirugikan.

Didalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan no. 93/2010,

pengumuman lelang sedikitnya harus memuat :

1. Identitas penjual

2. Waktu lelang, termasuk hari, tanggal, dan jam pelaksanaan lelang serta

tempat diadakannya lelang

3. Jenis dan jumlah barang


43


4. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya

bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau

bangunan

5. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak

6. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang

7. Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara

dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang

Jaminan Penawaran Lelang

8. Nilai Limit, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan

pertama dan Lelang Non-eksekusi Sukarela untuk barang bergerak

9. Cara penawaran lelang

10. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, Pengumuman lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi

Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang Nilai Limit keseluruhannya

paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali

lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca

oleh umum dan/atau melalui media elektronik, paling singkat 5 (lima) hari

sebelum hari pelaksanaan lelang.

1.15. Uang Jaminan

Pasal 1 angka 25, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010

mengatakan bahwa Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang

disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon

Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta

Lelang.

Uang jaminan berfungsi sebagai uang muka dalam pelelangan, oleh

karena itu setiap peserta lelang wajib menyetor uang jaminan, kecuali lelang


44


kayu jati dan lelang yang diselenggarakan melalui Balai Lelang. Besarnya

uang jaminan tidak ditentukan secara pasti oleh penjual. Pada Pasal 32

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dijelaskan bahwa uang

jaminan ditetapkan kepada peserta lelang dengan jumlah sebesar paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari perkiraaan harga minimal barang yang

dilelang atau dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit itu

sendiri. Uang jaminan ditentukan oleh penjual dengan memperhatikan saran

dari Kantor Lelang, sehingga tidak ada ketentuan pasti dalam menentukan

besarnya uang jaminan tersebut.

Ketentuan dari uang jaminan adalah :

1. Bila peserta berhasil menjadi pemenang lelang, uang jaminan

diperhitungkan dalam pelunasan

2. Bila peserta kalah, uang jaminan dikembalikan tanpa potongan apapun

3. Bila pemenang lelang wanprestasi, uang jaminan disetor kedalam kas

negara. Khusus lelang melalui Balai Lelang, uang jaminan jadi milik

Balai Lelang dan/atau pemilik barang lelang.

4. Bila pemenang lelang wanprestasi, lelang dilaksanakan oleh Pejabat

Lelang kelas II, maka uang jaminan akan jadi milik Balai Lelang

dan/atau pemilik barang sesuai kesepakatan Balai Lelang dengan

pemilik barang.

Tujuan adanya uang jaminan ini adalah untuk menjaring pembeli

potensial dan untuk mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi dari

peserta lelang. Lelang eksekusi diwajibkan adanya uang jaminan, sedangkan

lelang sukarela tidak diwajibkan.

1.16. Nilai Limit

Nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan penjual untuk dicapai

dalam pelelangan sebagai dasar disahkannya pemenang lelang. Nilai limit

diatur dalam Pasal 35 s/d 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/2010,


45


dan menurut Pasal 21 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189

yang merupakan salah satu persyaratan penjual. Pada dasarnya nilai limit

tidak bersifat rahasia dan dicantumkan dalam pengumuman, tetapi bisa saja

apabila dilakukan sebaliknya, sesuai dengan keinginan penjual. Bila tidak

rahasia, nilai limit diumumkan dalam pengumuman, sedangkan bila rahasia,

nilai limit diberikan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010

mengatakan bahwa, Untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan

lelang noneksekusi sukarela atas barang tidak bergerak nilai limit wajib

bersifat terbuka, yaitu dengan diumumkan jumlah harga limitnya, dengan

tujuan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Nilai limit pada lelang

eksekusi ini ditentukan oleh penjual, baik pemilik barang maupun pemohon

lelang, yakni orang/badan/pihak-pihak/instansi yang berwenang (Pengadilan

Negeri) yang oleh peraturan perundang-undangan dikuasakan untuk itu.

Sedangkan untuk lelang sukarela, yang menetapkan harga limit adalah

pemilik barang lelang, dan bebas dalam penentuannya.

Harga limit pada prinsipnya ditentukan berdasarkan permintaan

penjual (dalam lelang sukarela) berdasarkan hasil penilaian terhadap barang

yang akan dilelang tersebut, tetapi untuk lelang barang dengan harga jual

diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) penilaian atas barang yang

dilelang harus dilakukan oleh penilai independent (independent appraisal),

atau dapat juga dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar dalam

hal yang dilelang adalah tanah kosong. Setelah ditentukan nilainya kemudian

diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan

dimulainya pelaksanaan lelang.28

Fungsi nilai limit bagi Pejabat Lelang adalah sebagai patokan harga

terendah pada saat pelaksanaan lelang ketika barang akan dilelang. Fungsi

kedua adalah merupakan pedoman bagi Pejabat Lelang untuk

menahan/melepas barang yang dilelang dan menetapkan pemenang lelang.

28

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002, Pasal 23.


46


Sedangkan fungsi nilai limit bagi pemilik barang/pemohon

lelang adalah untuk mendapatkan harga penjualan barang lelangnya,

minimal seharga nilai limit yang ditetapkan, dan untuk menghindari

kemungkinan barang yang dilelang terjual dengan harga yang terlalu rendah

jauh dibawah harga standar dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh

pemilik barang/peserta lelang.

Cara menentukan nilai limit adalah dengan memperhatikan kondisi

barang dan informasi dari instansi yang terkait ataupun dari perusahaan

penilai. Tetapi pada akhirnya yang menentukan nilai limit dan juga

bertanggung jawab adalah pemohon lelangnya itu sendiri.

1.17. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Lelang

1.17.1. Pemohon Lelang

Pemohon lelang berasal dari istilah owners/sellers/vendors Pemohon

lelang adalah orang/badan/pihak yang mengajukan permohonan lelang

secara tertulis kepada Pejabat Lelang untuk dimintakan jadwal pelaksanaan

lelang. Permohonan lelang diajukan dengan disertai identitas pemohon

lelang, dasar permintaan lelang, serta dokumen persyaratan lelang sesuai

dengan jenis lelangnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebut pada

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010.

Pemohon lelang tidak selalu merupakan pemilik barang, tetapi dapat

juga sebagai pemegang kuasa pemilik barang (Balai Lelang), instansi-

instansi atau badan-badan yang menurut Undang-Undang diberi kewajiban

untuk bertindak sebagai pemohon lelang.

Pemohon lelang juga memiliki beberapa tanggung jawab. Tanggung

jawab dari pemohon lelang adalah :

1. Keabsahan status barang

2. Tuntutan ganti rugi yang timbul jika terjadi permasalahan atas

barangnya


47


3. Wajib menguasai fisik dari barang yang dilelang (untuk barang

bergerak)

Selain tanggung jawab, pemohon lelang juga memiliki kewajiban-

kewajiban yaitu :

1. Menentukan nilai limit dari barang yang dilelang

2. Memberikan akses informasi atas barang yang dilelang

3. Mengumumkan lelang

4. Membayar Bea Lelang dan pajak lain yang terhutang

5. Menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikan barang

Sedangkan hak-hak dari pemohon lelang adalah :

1. Menentukan nilai jaminan

2. Memilih cara melelang

3. Menerima uang hasil penjualan

4. Menerima salinan Risalah Lelang

1.17.2. Pemandu Lelang

Pemandu lelang, atau yang biasa disebut dengan afslager adalah orang

yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan serta menjelaskan barang

dalam suatu pelaksanaan lelang. Tugas dari pemandu lelang adalah

menawarkan dan membuat tawar menawar yang terjadi dalam lelang

menjadi lebih dinamis.

Dalam hal ini, pemandu lelang dianggap telah mendapat kuasa dari

Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang

harus tetap mengawasi dan memperhatikan lelang dan/atau penawaran lelang

oleh pemandu. Pemandu lelang dapat berasal dari Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ataupun dari luar DJPLN, dan

diusulkan oleh penjual/Balai Lelang kepada Kepala KP2LN dan/atau Pejabat

Lelang yang akan melaksanakan lelang.

Persyaratan menjadi pemandu lelang adalah wajib sehat jasmani dan

rohani, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang


48


sederajat, serta bagi pemandu lelang yang berasal dari DJPLN wajib lulus

diklat pemandu lelang dan mendapat surat tugas dari pejabat yang

berwenang.

1.17.3. Peserta Lelang

Peserta lelang berasal dari kata attenders, bidders, the highest bidders,

buyers/purchasers yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai

peserta, penawar, penawar tertinggi/pemenang lelang, pembeli lelang.

Menurut Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, pengertian dari peserta lelang adalah orang atau badan usaha

yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti lelang yang sebelumnya

sudah ditentukan dalam pengumuman lelang. Perorangan atau badan usaha

dapat menjadi peserta/pembeli lelang, kecuali nyata-nyata dilarang oleh

peraturan yang berlaku seperti Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara, Pejabat

Lelang, Juru Sita, dan Notaris yang menangani pokok perkara yang

barangnya akan dilelang.

Peserta lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan hukum atau

badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup kepada

Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk

(KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/paspor pemberi kuasa dan penerima

kuasa dengan menunjukkan aslinya.

Kewajiban-kewajiban dari para peserta lelang adalah 29 :

1. Menyetor uang jaminan kepada Pejabat Lelang, bila disyaratkan

demikian

2. Peserta/kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang

3. Mengisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang

tertutup/tertulis

29

http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek diakses

pada tanggal 21 Oktober 2010


49


4. Membayar pokok lelang, Bea Lelang, dan pajak/pungutan lainnya

(contoh : BPHTB) bila ditunjuk sebagai pemenang lelang atau pembeli

lelang

5. Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang

Hak-hak dari para peserta lelang adalah 30 :

1. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang

akan dilelang

2. Melihat dan memeriksa barang yang dilelang

3. Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pemenang

lelang

4. Meminta petikan/salinan/grosse Risalah Lelang dan kwitansi lelang

bila ditunjuk sebagai pembeli lelang

5. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk

sebagai pemenang lelang

1.17.4. Pejabat Lelang

Pejabat Lelang berasal dari istilah Auctioneer, Vendumeester yang

diterjemahkan menjadi Pejabat Lelang atau Juru lelang. Pengertian Pejabat

Lelang menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010 adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara

lelang. Pejabat Lelang diangkat dan khusus diberi wewenang oleh Menteri

Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pejabat Lelang yaitu melaksanakan pelayanan lelang di wilayah

kerjanya. Termasuk didalamnya, Pejabat Lelang bertanggung jawab terhadap

administrasi penyelenggaraan lelang yang dilaksanakannya. Pejabat Lelang

mempunyai tugas melakukan persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan

membuat laporan pelaksanaan lelang.

30 Ibid.


50


Fungsi dari Pejabat Lelang adalah :

1. Penelitian dokumen lelang. Dalam penelitian ini, Pejabat Lelang

melihat dan mempelajari dokumen-dokumen lelang lebih kepada

kebenaran formil, bukan dari kebenaran materiil.

2. Pemberi informasi lelang. Fungsi ini berlaku dengan tujuan untuk

mengoptimalisasi pelaksanaan lelang, dalam hal ini Pejabat Lelang

memberi informasi kepada pengguna jasa lelang.

3. Pemimpin lelang. Pejabat Lelang berfungsi untuk mejamin ketertiban,

keamanan, dan kelancaran serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang

berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang

berlaku.

4. Pejabat Umum. dalam hal ini Pejabat Lelang bertugas untuk membuat

akta autentik berdasarkan Undang-Undang di wilayah kerjanya.

5. Juri atau Hakim. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang harus

bertindak adil dan bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan yang

mungkin timbul dalam pelaksanaan lelang.

6. Saksi. Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang juga sebagai saksi untuk

menjamin kepastian hukum dari masyarakat.

7. Bendahara. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang menerima,

menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan uang hasil lelang.

Wewenang dari Pejabat Lelang terdiri dari :

1. Meminta kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan melakukan

analisis yuridis terhadap dokumen tersebut serta dokumen barang yang

akan dilelang.

2. Meminta bantuan aparat keamanan, apabila diperlukan

3. Menegur/mengeluarkan peserta lelang apabila melanggar tata tertib

lelang


51


4. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila

terjadi ketidak-tertiban atau ketidak-amanan dalam pelaksanaan lelang

5. Menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran

formal berkas persyaratan lelang

6. Mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang

7. Menetapkan pemenang lelang

8. Membatalkan pemenang lelang apabila wanprestasi

9. Menerima hasil lelang dari pemenang lelang

10. Menyerahkan hasil lelang dari pemenang lelang

11. Menyerahkan hasil lelang kepada bendaharawan penerima atau

langsung kepada penjual bagi Pejabat Lelang kelas I

12. Menyerahkan hasil lelang kepada Balai Lelang atau pemilik barang

bagi Pejabat Lelang kelas II

13. Memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal terjadi kekosongan

bagi Pejabat Lelang kelas II

Pejabat Lelang harus memimpin pelaksanaan lelang dengan baik,

meneliti apakah ada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul,

memperhatikan asas-asas yang penting (seperti transparansi), memastikan

lelang dipublikasikan dengan baik, dan semua aturan serta prosedur dipatuhi.

Pejabat Lelang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu Pejabat

Lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II :

1.17.4.1. Pejabat Lelang kelas I

Menurut Pasal 1 Nomor 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, Pejabat Lelang kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai

Direktoran Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan

Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi

Sukarela. Menurut Vendu Instructie Pejabat Lelang kelas I adalah pejabat

pemerintah yang diangkat khusus sebagai Pejabat Lelang, dan sebagai


52


penerima uang kas Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Lelang,

kewenangan dari Pejabat Lelang kelas I adalah melaksanakan lelang untuk

semua jenis lelang.

Pejabat Lelang adakalanya tidak dapat melayani permohonan lelang

karena luasnya wilayahnya Indonesia, oleh karena itu ada Pejabat Lelang

kelas II untuk melayani lelang di daerah-daerah terpencil dan khusus untuk

melayani lelang sukarela. Tetapi pada saat ini Pejabat Lelang kelas II hanya

ditugaskan untuk pelaksanaan lelang sukarela yang dilakukan melalui Balai

Lelang.

1.17.4.2. Pejabat Lelang kelas II

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, Pejabat Lelang kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang

berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Hanya orang-orang

tertentu yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang, yang berasal dari

Penilai, Pensiunan PNS BUPLN, Notaris, dan lainnya. Notaris dapat

merangkap sebagai Pejabat Lelang kelas II yang kemudian setelah diangkat

oleh Menteri Keuangan sebagai Pejabat Lelang kelas II dapat berwenang

membuat Risalah Lelang.

Menurut Vendu Instructie Pejabat Lelang kelas II adalah Pejabat

Lelang Negara selain Pejabat Lelang kelas I yang diberi tugas tambahan

sebagai Pejabat Lelang, dan orang-orang yang khusus diangkat sebagai

Pejabat Lelang, yang berasal dari swasta yang melayani lelang-lelang

sukarela.

Kewenangan Pejabat Lelang kelas II adalah melaksanakan lelang

bekerjasama dengan atau yang diselenggarakan oleh Balai Lelang.

Kewenangan Pejabat Lelang kelas II dibatasi, karena mereka termasuk

pengembangan profesi awal yang berorientasi profit. Jika sudah ada Pejabat

Lelang kelas II di suatu daerah, maka Pejabat Lelang kelas I tidak

diperbolehkan melayani lagi lelang sukarela, kecuali belum ada Pejabat

Lelang kelas II.


53


Perbedaan dari Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II

adalah :

Pejabat Lelang I

1. Pegawai organik dari KPKNL

2. Wilayah kerja luas

3. Gaji dari Pemerintah

4. Berkantor di KPKNL yang dibiayai Pemerintah

5. Harus melaksanakan lelang sendiri (Ps. 29 VI), artinya

tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain.

6. Berwenang melelang segala jenis pelelangan

Pejabat Lelang II

1. Mandiri / bukan Pegawai Negeri

2. Wilayah kerja lebih sempit dibandingkan dengan

Pejabat Lelang kelas I

3. Gaji dari Perurugi

4. Berkantor sendiri atas biaya sendiri

5. Dapat Gedelegeerde (Pasal 32 VI) yaitu dapat

dikuasakan kepada orang lain apabila Pejabat Lelang

kelas II berhalangan

6. Hanya berwenang melelang barang-barang dari jenis

lelang sukarela yang diselenggarakan melalui Balai

Lelang

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :


54


“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua

itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam ketentuan dari Pasal 15 tersebut diatas, terdapat unsur-unsur

pembuatan Risalah Lelang dalam Jabatan Notaris, yaitu :

1. Yang berwenang membuat akta autentik harus Pejabat Umum

2. Akta Autentik di bidang keperdataan, Notaris sebagai Pejabat Umum

yang berwenang membuatnya, kecuali akta-akta tertentu secara tegas

disebut dalam peraturan perundangan. Dalam arti, wewenang Notaris

bersifat umum, sedangkan Pejabat Umum lainnya bersifat khusus

(PPAT, Pejabat Lelang)

3. Akta Autentik menjamin kepastian tanggalnya yang berarti tanggal

diresmikannya akta, dibacakannya akta, ditandatangani para pihak,

Pejabat Umum, dan dimana dibuatnya.

1.18. Risalah Lelang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, Risalah

Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat

Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna bagi para pihak.

Risalah Lelang merupakan akta autentik, yang mengacu pada Pasal

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta

autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan


55


undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk

itu ditempat akta itu dibuat.”

Akta autentik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut

diatas dapat dipersamakan dengan Risalah Lelang, seperti apa yang telah

tertulis dalam Pasal 35 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189

(VR), yaitu : “Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru

lelang atau kuasanya selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau

penjualan harus dibuat berita acara tersendiri.”

Tiap penjualan di muka umum oleh Juru Lelang atau kuasanya dibuat

berita acara tersendiri seperti tersebut diatas, bentuknya ditetapkan seperti

dimaksud dalam Pasal 37, 38, dan 39 Vendu Reglement Staatsblad tahun

1908 nomor 189, dan berita acara lelang yang dimaksud dalam Pasal 35

Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 (VR) tersebut adalah

Risalah Lelang, yang merupakan akta autentik.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berbunyi : “Suatu akta autentik memberikan diantara para

pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada

mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Istilah Risalah Lelang menurut Pedoman Administrasi Umum

Departemen Keuangan dapat diartikan bahwa :

1. Berita acara adalah risalah mengenai suatu peristiwa resmi dan

kedinasan yang disusun secara teratur dimaksudkan untuk mempunyai

kekuatan bukti tertulis bilamana diperlukan sewaktu-waktu. Berita

acara ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang

disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh si pembuat,

sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa

yang disebutkan didalamnya.


56


Dari kedua pengertian tentang berita acara dan risalah tersebut diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara yang

merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau

lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh Pejabat

Lelang dan para pihak (penjualan dan pembelian) sehingga pelaksanaan

lelang yang disebut didalamnya mengikat.

Kekuatan pembuktian Risalah Lelang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu

sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu kepastian bahwa kejadian dalam

Risalah Lelang benar-benar dilakukan oleh Pejabat Lelang

2. Kekuatan pembuktian material, yaitu kepastian bahwa apa yang

tersebut dalam Risalah Lelang merupakan pembuktian yang sah dan

sempurna bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli, kecuali bila

terbukti sebaliknya

3. Kekuatan pembuktian keluar, yaitu Risalah Lelang dapat berfungsi

sebagai akta autentik dan alat bukti yang berlaku umum apabila syarat-

syarat formal yang diperlukan telah terpenuhi.

Jika syarat formal tidak terpenuhi, maka Risalah Lelang dapat turun

derajat kekuatannya menjadi akta bawah tangan. Namun jika syarat material

tidak terpenuhi, maka lelang dianggap cacat hukum dan dapat digugat untuk

dibatalkan.

1.18.1. Kegunaan Risalah Lelang

Suatu peristiwa penting yang mempunyai akibat hukum, contohnya

jual-beli atau perikatan lain, perlu ada pembuktian sebagai kesaksian dari

yang melihat peristiwa tersebut. Pembuktian tidak selalu mengandalkan

saksi hidup, karena saksi hidup mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu.

Oleh karena adanya kelemahan pembuktian dari saksi hidup tersebut, maka

para pihak yang berkepentingan mulai menyadari pentingnya bukti tertulis.


57


Mereka mulai mencatat dalam suatu surat atau dokumen dan ditanda tangani

oleh pihak- pihak yang bersangkutan sekaligus saksi.

Guna Risalah Lelang itu sendiri yang berlaku untuk saat ini adalah :

1. Bagi penjual

Risalah Lelang merupakan bukti bahwa penjual telah melaksanakan

penjualan dengan baik secara lelang.

2. Bagi pembeli

Risalah Lelang merupakan bukti sah bahwa ia telah melaksanakan jual-

beli sesuai dengan prosedur lelang dan dinyatakan sebagai pemenang

lelang atau pembeli.

3. Bagi pihak ketiga;

- Bagi Bendaharawan barang sebagai dasar penghapusan atas barang

yang dilelang dari daftar inventaris

- Bagi Kejaksaan/Pengadilan Negeri sebagai bukti bahwa telah

melaksanakan penjualan barang sesuai dengan porsedur lelang

- Bagi Bank, sebagai dasar untuk meroya/mencoret Hipotik

- Apabila lelang yg dilakukan merupakan lelang atas tanah, maka bagi

Kantor Pertanahan, Risalah Lelang berfungsi sebagai dasar hukum

balik nama (peralihan) suatu hak atas tanah.

4. Bagi KPKNL

Risalah Lelang berfungsi sebagai dasar perhitungan Bea Lelang dan

pertanggung jawaban hasil lelang

1.18.2. Materi Risalah Lelang

Didalam pembuatan Risalah Lelang, harus dijelaskan tentang apa yang

dilelang, mengapa dilelang, dimanakah terjadinya lelang, bilamana


58


dilakukannya lelang, bagaimana terjadinya lelang, dan siapa-siapa saja pihak

yang terlibat dalam lelang. Uraian dari penjelasan diatas antara lain adalah :

a. Apa yang dilelang. yaitu penjelasan mengenai objek yang diperjual-

belikan dalam lelang baik model, jenis, maupun spesifikasi dari barang

tersebut.

b. Mengapa dilelang. Yaitu penjelasan tentang latar belakang atau alasan

sampai dilakukannya pelelangan tersebut, hal ini sangat penting untuk

dijelaskan terutama dalam lelang eksekusi.

c. Dimana terjadinya lelang. Bagian ini menjelaskan dimana tempat

lelang tersebut dilaksanakan

d. Bilamana dilakukannya lelang, menjelaskan mengenai waktu

pelelangan, memuat hari, tanggal, dan pukul (waktu) pelaksanaan

lelang.

e. Bagaimana terjadinya lelang. Bagian ini menjelaskan tentang proses

terjadinya penawaran sampai dengan ditunjuknya pembeli lelang.

f. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam lelang, menjelaskan pihak-

pihak yang terlibat dalam pelelangan, siapa pemohon atau penjual

lelang, siapa saja para penawar, dan siapa pemenang atau pembeli

lelang.

Setiap Risalah Lelang harus ditandatangani oleh para pihak baik

Pejabat Lelang, penjual, maupun pembeli. Tiap lembar pada sudut kanan

atas Risalah Lelang harus ditandatangani oleh Pejabat Lelang, kecuali pada

lembar terakhir, karena pada lembar terakhir ini berarti terdapat bagian kaki

atau penutup dari Risalah Lelang yang harus ditandatangani oleh Pejabat

Lelang yang dibubuhi pula oleh materai.

Risalah Lelang ditandatangani oleh penjual, Pejabat Lelang, dan

pembeli. Dalam hal penjual tidak menandatangani Risalah Lelang agar


59


dicatat pada bagian penutup Risalah Lelang yang berlaku sebagai pengganti

tanda tangan penjual.

1.18.3. Notaris, sebagai Pejabat Lelang kelas II berwenang membuat

Risalah Lelang

Pejabat Lelang kelas II dimaksud berasal dari kalangan swasta. Pejabat

Lelang ini berwenang menerbitkan Risalah Lelang, namun hanya dalam

lelang yang bersifat sukarela (voluntary auction). Notaris merupakan salah

satu pejabat yang termasuk kedalam pihak yang mempunyai wewenang atas

pembuatan Risalah Lelang sukarela tersebut.

Pemberian kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta Risalah

Lelang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g

undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di

bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan tersebut tumpang

tindih dengan kewenangan Pejabat Lelang sebagai pelaksana lelang

berdasarkan Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Vendu

Instructie Staatsblad 1908 Nomor 190. Namun demikian kewenangan

Notaris membuat akta Risalah Lelang ini tidak dapat secara otomatis

diterapkan begitu saja. Hanya Notaris yang telah ditetapkan dan diangkat

sebagai Pejabat Lelang kelas II saja yang berhak dan berwenang memimpin

pelaksanaan lelang dan membuat akta Risalah Lelang.

Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang kelas II.

Pengaturan hukum bagi Notaris yang ditetapkan dan diangkat menjadi

Pejabat Lelang kelas II diatur dalam Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908

nomor 189 dan Pasal 7 Vendu Instructie Staatsblad 1908 Nomor 190 jo

Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II.

Rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang kelas II ini bukanlah suatu


60


rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, baik

peraturan perundang-undangan di bidang lelang maupun di bidang

kenotariatan. Pasal 3 huruf g jo Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris

tidak melarang rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang kelas II.

1.19. Pengertian Tentang Media Internet

Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun

teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin

penting bagi para profesional. Internet adalah jaringan informasi komputer

mancanegara yang berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat

dikatakan sebagai jaringan informasi terbesar di dunia.

Secara harafiah, internet (interconnected-networking) adalah hubungan

dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan

menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya.. Internet

adalah sistem komputer umum yang terhubung secara global.dan

menggunakan suatu program sebagai protokol pertukaran paket. Cara

menghubungkan rangkaian tersebut dinamakan internetworking.

Perkembangan teknologi informasi yang sedikit ajaib terutama dalam

bidang internet secara langsung mampu menggeser bahkan mengubah

sistem dan pola hidup manusia. Perkembangan tersebut memicu munculnya

aspek-aspek sosial yang dapat dikatakan baru, atau aspek-aspek sosial lama

yang muncul dengan cara baru. Salah satu contoh adalah sumber informasi

menjadi lebih beragam dan luas; jarak dan waktu bukan lagi kendala yang

utama; munculnya sistem pembelian dan pembayaran on-line; mengadakan

rapat secara bersamaan dan langsung dari berbagai tempat; perubahan dalam

bidang hukum dan perundangan; pertukaran dan asimilasi nilai-nilai budaya

tersebut cepat sampai. Perubahan nilai yang muncul dari aspek sosial

internet menuntut pergerakan dengan cepat menyiapkan infrastruktur dan

faktor-faktor yang bersangkutan dengan bidang tersebut. Bila tidak kita akan


61


tertinggal, karena internet merupakan salah satu jembatan penting untuk

masuk dalam kancah dunia.31

Internet memungkinkan kita untuk menghilangkan hambatan jarak dan

waktu dalam mendapatkan Informasi. Dari segi ekonomi, internet

merupakan sebuah jawaban yang sangat efisien, efektif dan relatif murah

bila dibandingkan dengan hasil yang akan didapat.32

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang memiliki

akses internet, yaitu adanya informasi tentang kesehatan, rekreasi, hobi,

pengembangan pribadi, rohani, dan sosial (untuk kehidupan pribadi) ;

kemudian juga ada informasi mengenai sains, teknologi, perdagangan,

saham komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai

forum komunikasi (untuk kehidupan professional atau pekerja).

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak

mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain

yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu

komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik

yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh

melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak

dan waktu.33

1.20. Jual Beli Barang Secara Online Melalui Internet (E-Commerce)

Perjanjian dalam transaksi elektronik (electronic commerce) pada

dasarnya tidak berbeda dengan transaksi secara konvensional, kedua jenis

transaksi tersebut penjual sama-sama menawarkan produk atau jasanya,

beserta harga dan kondisi tertentu kepada calon pembeli yang bebas tanpa

paksaan melakukan pemilihan, menegosiasikan harga, dan melakukan

31

http://info.g-excess.com/id/info/internetduniamaya.info diakses tanggal 23

oktober 2010

32

Ibid.

33

http://www.elektroindonesia.com/elektro/no3b.html diakses pada tanggal 23 oktober

2010.


62


perjanjian khusus tertentu (misalnya pelayanan purna jual dan garansi).

Setelah kesepakatan terjadi, transaksi dilakukan dengan melibatkan beberapa

dokumen dan produk yang dipesan akan diberikan secara langsung atau

dikirimkan ke tempat pembeli sesuai dengan kesepakatan.

Perbedaaannya hanya bahwa perjanjian elektronik (e-commerce)

dilakukan melalui media elektronik, syarat sahnya perjanjian pun dilakukan

dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan

yang selama ini digunakan sebagai bukti adanya kesepakatan para pihak

dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital

atau digital signature, yaitu suatu prosedur tekhnis untuk menjamin bahwa

para pihak tidak bisa “mengingkari keberadaannya” sebagai subyek hukum

dalam perjanjiaan transaksi elektronik. artinya fungsi digital signature

tersebut dapat menjadi dasar sahnya suatu perjanjian yang merupakan

sumber perikatan bagi para pihak, walaupun secara fisik para pihak tidak

bertemu muka.

Peminat lelang secara online-pun kian hari kian berkembang, hal ini

didasari atas efisiensi lelang secara online yang tidak perlu mengeluarkan

banyak waktu dan banyak biaya, serta hal-hal lain yang menjadi

pertimbangan atas keuntungan lelang secara online, yaitu :

a. Tempat terjadinya lelang tidak terbatas

Apabila kita berbicara mengenai dunia internet, tidak akan habis batas

akses menuju suatu halaman yang akan dituju, dan siapapun dapat

melakukan akses tersebut. Pada lelang yang dilakukan melalui internet,

para peserta lelang tidak perlu datang ke tempat terjadinya lelang

tersebut sehingga mereka tidak saling bertatap muka dalam melakukan

penawaran.

b. Jumlah penjual dan peserta lelang yang besar

Peserta lelang atau penawar pada sebuah situs online tergolong

berjumlah besar karena efisiensi tempat dan waktu dari pelaksanaan


63


online tersebut. Maka lelang online menyediakan ruang yang cukup

sekalipun mencakup peserta dari seluruh dunia dalam berpartisipasi.

Akibat dari jumlah peserta yang besar, tentu memicu penjual untuk

memasang barangnya, tentunya dengan didukung oleh kemudahan-

kemudahan yang disediakan oleh website yang bersangkutan.

c. Jaringan ekonomi yang luas

Dampak positif dari banyaknya peserta/penawar lelang, maka hal

tersebut memicu berkembangnya penjual, demikian pula sebaliknya.

Hal ini tentunya akan menciptakan siklus ekonomi supply and demand

sehingga menjadikan sebuah sistem yang berguna bagi peserta, dan

berguna bagi perkembangan perekonomian di Indonesia.

Pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa pelaksanaan

lelang secara tidak langsung dalam lelang non-eksekusi melalui internet,

harus memenuhi ketentuan tersebut dibawah, tetapi tidak terbatas pada :

1. penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat

dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui internet dengan

harga semakin meningkat;

2. peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang (login) dan

sandi akses (password) tertentu agar dapat melakukan penawaran;

3. penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan

penutup penawaran (closing time) secara berkesinambungan;

4. harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs

(website);

5. peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan

oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan; dan


64


6. Pejabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan

rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (software)

lelang melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat

penutupan penawaran (closing time).

1.21. Aspek-Aspek Hukum dari E-Commerce

Karena besarnya kemampuan yang dimiliki dunia internet, bermacam-

macam bentuk kejahatan dan penyimpangan fungsi terjadi. Oleh karena itu

disusunlah sebuah peraturan yang membatasi pergerakan para 'penjahat

internet' sekaligus untuk memberikan rasa aman pada pengguna internet

lainnya. Dengan banyaknya jenis layanan informasi yang disediakan oleh

dunia internet, bentuk-bentuk kejahatan maupun tindakan-tindakan amoral

dalam kemasan baru pun lahir. Hal ini memang tidak dapat dibendung

karena banyaknya kepentingan yang 'diemban' oleh Internet.

Selain itu, dunia maya tidak memiliki batasan geografis (misalnya

negara) yang selama ini dikenal dalam sistem hukum konvensional. Jika

terjadi pelanggaran hukum, sangat sulit menentukan hukum negara mana

yang akan dipergunakan mengingat secara mekanisme, pihak-pihak dan

sarana/fasilitas perdagangan dapat dalam suatu saat berada di sejumlah

negara yang berbeda; kecuali jika sebelumnya, pihak-pihak yang

mengadakan transaksi telah menyetujui untuk mempergunakan sistem

hukum negara mana seandainya terjadi pelanggaran terhadap kontrak.

Di Indonesia, mengenai transaksi elektronik melalui internet telah

diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tersebut. Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) adalah ketentuan yang berlaku

untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia

maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di


65


wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan

merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,

baik kegiatan transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini

juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan

masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan

diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah.

Namun khusus dalam penulisan ini, penulis tidak membahas

permasalahannya dari sudut pandang melalui Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik tersebut.

2. LELANG KAYU JATI

2.1. Penjelasan Tentang Kayu Jati

Kayu jati merupakan kayu kelas satu karena kekuatan, keawetan dan

keindahannya. Secara teknis, kayu ini memiliki kelas kekuatan I dan kelas

keawetan I. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap. Meskipun keras

dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk

membuat furniture dan ukir-ukiran. Kayu yang diampelas halus memiliki

permukaan yang licin dan seperti berminyak.

Pola-pola lingkaran tahun pada kayu jati nampak jelas, sehingga

menghasilkan gambaran yang indah. Dengan kehalusan tekstur dan

keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu mewah. Oleh

karena itu, jati banyak diolah menjadi mebel taman, mebel interior,

kerajinan, panel, dan anak tangga yang berkelas. selain dimanfaatkan

sebagai bahan baku furniture, kayu jati digunakan pula dalam struktur

bangunan. Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa Tengah,

menggunakan jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang, rangka atap,

hingga ke dinding-dinding berukir. Sekalipun relatif mudah diolah, jati


66


terkenal sangat kuat dan awet, serta tidak mudah berubah bentuk oleh

perubahan cuaca.

2.2. Lelang Kayu Jati Perhutani Yang Dilakukan Secara Konvensional

Lelang kayu jati merupakan lelang yang dilakukan dalam rangka

menjual produk dari Perhutani yang berasal dari hasil-hasil hutan pemerintah

atau Negara yang dikelola oleh Perhutani dimana Perhutani membuat kebun

jati yang menerapkan pola tebang pilih.

Penjualan kayu oleh Perhutani sebagaimana diatur terakhir dengan

Surat Keputusan Perum Perhutani No. 2982/KPPS/DIR/1994 tanggal 12

Desember 1994 tentang Pedoman Penjualan Kayu Milik Perum Perhutani,

maka terdapat 4 (empat) cara penjualan kayu oleh Perum Perhutani, yaitu :

1. Ekspor;

2. Perjanjian atau Kontrak;

3. Lelang, yang dibagi menjadi :

a. Lelang Besar Kayu

b. Lelang Kecil Kayu

4. Lain-lain seperti pembelian langsung, retribusi dan sebagainya

Dalam lelang Perhutani dikenal istilah Lelang Besar Kayu, pengertian

besar disini untuk membedakan kecil dalam pengertian Lelang Kecil Kayu

yang sementara ini didelegasikan kewenangan pelaksanaan lelangnya kepada

Kantor Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani. Lelang Kecil kayu yang

diselenggarakan sendiri oleh KPH perum Perhutani adalah pelelangan kayu

dengan batas diameter 30 (tiga puluh) cm kebawah. Sedangkan pelelangan

kayu dengan diameter diatas 30 (tiga puluh) cm dan volume yang dilelang

diatas 600 m3 (enam ratus meter persegi) adalah Lelang Besar Kayu, yang

kewenangan pelelangannya dilaksanakan oleh KP2LN setempat.

Kebanyakan kayu yang dilelang adalah kayu jati dan sebagian kecil terdiri

dari kayu mahoni dan pinus.


67


Dalam Lelang Besar Kayu selalu diterapkan dengan penawaran terbuka

secara lisan dengan harga semakin meningkat (bij op bod). Hal ini atas dasar

pertimbangan :

1. Efisiensi pelaksanaannya, sebab peserta lelang dalam lelang tersebut

cukup besar dan dapat mencapai 500 (lima ratus) peserta lelang.

Apabila pelaksanaannya dilakukan secara penawaran tertulis dalam

sampul tertutup tentunya akan memakan waktu, disamping biaya kertas

sampul dan materai. Dengan sistem op bod, waktu yang dibutuhkan

lebih sedikit dan tidak dibutuhkan biaya kertas sampul dan materai.

Penawaran secara lisan dipandu oleh Pejabat Lelang yang

bersangkutan.

2. Harga lelang lebih optimal dibanding dengan secara penawaran

tertulis. Hal ini disebabkan karena dengan cara ini akan menimbulkan

suasana penawaran yang kompetitif dari peserta dan dapat dipastikan

kalau kayu yang ditawarkan kualitasnya prima, maka akan mencapai

kurang dari 50 % (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen)

dari harga limit yang ditentukan penjual (Perum Perhutani)

Dalam lelang kayu Perhutani, terdapat sedikit perbedaan dari lelang

yang biasa dilakukan pada umumnya. Jika dalam lelang biasa, salah satu

prosedur pelaksanaan lelang adalah bahwa para peserta lelang diwajibkan

menyetor uang jaminan sebagai tanda minatnya untuk mengikuti lelang.

Namun pada lelang kayu, masyarakat yang berminat mengikuti lelang tidak

perlu menyetorkan uang jaminan lelang, langsung datang pada waktu yang

telah ditetapkan dan mengikuti acara pelelangan. Penerapan uang jaminan

oleh sebagaimana diharuskan pada setiap lelang sulit diterapkan pada

pelaksanaan lelang ini, sebab akan memakan waktu yang lama dan

memerlukan banyak tenaga untuk mengaturnya karena pesertanya cukup

banyak jumlahnya.

Disamping hal tersebut diatas, kesulitan lain adalah para peserta

datangnya tidak bersamaan namun tahap demi tahap bertepatan saat kayu-


68


kayu dari KPH tertentu yang diminati ditawarkan. Walaupun uang jaminan

tidak ada, namun selama ini tidak terdapat peserta yang ditunjuk sebagai

pemenang lelang melakukan wanprestasi dalam pelunasan pembayarannya.

Selain tentang uang jaminan, terdapat perbedaan lain antara lelang

pada umumnya dan lelang kayu Perhutani, yaitu mengenai harga limit.

Harga limit sebagai acuan bagi Pejabat Lelang untuk melepaskan barang

yang dilelang, ditetapkan oleh Perhutani. Pada lelang besar kayu ini harga

limit atas permintan Perum Perhutani dan peserta tidak dirahasiakan. Hal ini

disebabkan bahwa tanpa dirahasiakanpun selama ini hasil lelangnya tetap

optimal dan suasana penawaran kompetitif dalam arti fair competition tetap

dapat terjaga. Keadaan yang demikian disebabkan masing-masing peserta

mempunyai kemandirian dan keinginan besar untuk mendapatkan objek

lelang kayu, sehingga hampir tak terjadi kolusi dikalangan mereka. Peserta

lelang yang satu dengan yang lainnya tidak dapat saling mempengaruhi

bahkan kalau objek lelang berupa kayu dengan kualitas prima, maka suasana

akan lebih kompetitif lagi

Prosedur lelang Perhutani adalah sebagai berikut :

3

1 2 7 6 4 5

Perhutani Pengumuman

KP2LN Kas Negara

Peserta Lelang


69


Keterangan :

1. Perhutani mengajukan surat permohonan lelang.

Perhutani mengajukan rencana lelang dalam waktu 1 (satu) tahun

untuk setiap bulan secara tertulis kepada KPKNL. sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.4.2.1.12 tanggal 13 Oktober

1966, yang berhak melaksanakan lelang Perhutani adalah Pejabat

Lelang kelas I yang bekerja di KPKNL. Pejabat Lelang kelas II tidak

berwenang melaksanakan lelang Perhutani. KPKNL kemudian

menetapkan tanggal dan waktu pelelangan untuk setiap bulannya.

2. KPKNL menetapkan hari dan tanggal lelang.

3. Perhutani mengumumkannya dalam harian surat kabar dan media

lainnya tentang adanya pelelangan kayu dan membuat harga limit.

Pengumuman adalah salah satu persyaratan pada setiap pelaksanaan

lelang, sesuai fungsi dan sifat dari lelang itu sendiri, yaitu penjualan di

muka umum. pengumuman sebagai salah satu cara untuk menghimpun

para peserta, sehingga dapat tercipta suatu kondisi umum yang

disyaratkan dalam setiap pelelangan. Dalam lelang besar kayu ini,

pengumuman dilakukan cukup 1 (satu) kali melalui surat kabar harian

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang

sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 304/KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang

4. Pelaksanaan Lelang/penetapan pemenang lelang

Pelaksanaan lelang dipimpin oleh seorang Juru Tawar (afslager) atau

Pemandu Lelang. Pertama-tama lelang dibuka dengan pembacaan

Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dihadapan para peserta

lelang. Setelah itu diberikan kesempatan bertanya kepada para peserta

mengenai objek lelang, tata cara lelang dan lain sebagainya. Kemudian

dilanjutkan dengan penawaran kayu-kayu yang dilelang per-KPH dan

per-kavling yang dipandu oleh afslager. Dalam penawaran, para

peserta cukup menunjukkan jarinya saja untuk menawar dan juru

tawarlah yang berteriak menawarkan posisi harga yang semakin naik


70


sehingga pada suatu tahapan lelang dimana kavling kayu yang

ditawarkan cukup prima, maka banyak peserta menunjukkan jarinya.

Pada akhir penawaran dimana tinggal beberapa peserta yang

menunjukkan jarinya, ada yang menutupi telunjuk jarinya dengan

telapak tangan dalam menawar terhadap peserta yang lainnya.34

Pemenang lelang adalah mereka yang masih tetap menunjukkan jarinya

sendirian pada posisi harga tertentu, sementara yang lain sudah

menurunkan jarinya karena tidak berani menawar pada harga tersebut.

5. Peserta lelang membayar uang lelang.

Pelunasan pokok lelang, Bea Lelang pembeli/penjual dan uang miskin

dilakukan oleh pemenang lelang dan penjual kepada Bendaharawan

Penerima KPKNL setelah lelangnya selesai

6. KPKNL menyetorkan Bea Lelang ke kas negara

7. KPKNL menyerahkan uang lelang yang telah dikurangi Bea Lelang

penjual.

2.3. Perkembangan Lelang Kayu Jati Secara Online Melalui Internet

Perhutani mengadopsi penjualan secara lelang karena dianggap efektif.

Penjualan secara lelang dapat mengumpulkan para peminat kayu dan

masing-masing berusaha untuk mendapatkannya dengan cara menawar harga

kayu yang ditawarkan dengan setinggi-tingginya.

Selama ini, Perhutani melelang kayu jati melalui pasar lelang

tradisional dengan cara menghadirkan penawar dan pembeli yang berminat

membawa kayu jati, seperti yang dilakukan pada lelang konvensional pada

umumnya. Tetapi cara tersebut makin hari semakin dikurangi, pada era

teknologi informasi seperti sekarang ini, sesuai dengan perkembangan

zaman yang semakin praktis, efisien dan ekonomis, maka Perum Perhutani

mulai memodifikasi mekanisme lelang kayu dengan menggunakan sistem

online yang memungkinkan penjualan kayu melalui internet yang disediakan

oleh iPASAR. Dengan adanya hal ini maka lingkup perdagangannya akan

34

Disini dibutuhkan kejelian mata Pejabat Lelang untuk mengetahui bahwa yang

bersangkutan masih menawar.


71


tersebar luas, tidak lagi bersifat lokal, tetapi mencakup ruang peredaran

nasional, bahkan global.

Kinerja lelang kayu Perhutani yang dilakukan secara online terus

menunjukkan perkembangan, penjualan kayu jati secara lelang melalui

iPASAR terus mendapatkan perhatian dari para peserta lelang untuk

berpartisipasi dan mengikuti penjualan kayu tersebut.

Pada simulasi lelang online hari pertama kayu jati bundar di iPASAR

mampu membukukan transaksi Rp.882 juta atau lebih rendah dari target

awal Rp. 2 miliar.35 Tidak tercapainya target transaksi senilai Rp. 2 miliar

pada simulasi perdana lelang online kayu jati di iPASAR ini karena masih

banyak pembeli yang masih canggung menggunakan perangkat internet

dalam bertransaksi online, mereka belum terbiasa dengan cara perdagangan

yang dilakukan melalui internet. Oleh karena itu, bagi para peserta yang

belum mahir melakukan jual beli secara online akan dipandu oleh

perusahaan provider lelang online melalui internet tersebut, dalam hal ini

iPASAR.

Antusiasme para anggota pembeli distimulasi dengan diadakannya

sosialisasi oleh iPASAR, para anggota dibantu untuk melakukan transaksi

elektronik. Dengan adanya edukasi terhadap pembeli diharapkan di

kemudian hari mulai terbiasa menggunakan media internet dalam melakukan

transaksi pembelian kayu jati.

Dengan adanya pemanduan atas lelang tersebut membuat masyarakat

menjadi nyaman dalam proses jual beli, kemudian perlahan-lahan dapat

menerapkan sistem jual beli kayu secara lelang melalui internet, dan bahkan

saat ini sudah mulai terbiasa menggunakan internet dalam melakukan

pembelian kayu. Karena pada dasarnya lelang kayu jati secara online melalui

internet dapat mengurangi biaya dan resiko perdagangan yang dilakukan

dengan pola konvensional

35

http://web.bisnis.com , simulasi lelang kayu jati cetak Rp. 882 juta, oleh

Berliana Elisabeth S. diakses tgl 24 oktober 2010


72


2.4. iPASAR

PT. iPASAR INDONESIA atau iPASAR adalah perusahaan swasta

nasional yang menyelenggarakan Pasar Komoditas Fisik dengan kualitas

yang diperdagangkan yang mengacu kepada Standar Nasional Indonesia

(SNI) dan Penjaminan PT. Kliring Berjangka Indonesia (untuk selanjutnya

dapat disebut KBI) untuk kepastian pembayaran dan serah-barang kepada

Peserta Lelang.36 iPASAR adalah pasar yang memperdagangkan kontrak

lelang komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan

pertambangan, dengan demikian maka iPASAR tidak hanya melelang kayu

jati. iPASAR menawarkan kontrak lelang dengan jatuh tempo penyelesaian

transaksi 3 (tiga) hari lelang.

Selain dengan KBI, iPASAR bekerja sama dengan PT. Bhanda Ghara

Reksa (selanjutnya dapat disebut BGR) mengenai pengelolaan gudang,

komoditas, dan quality surveyor. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk

menciptakan dan mewujudkan Pasar Fisik Komoditas yang teratur, wajar,

eefisien, dan efektif dengan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas

untuk kepastian pembayaran dan serah terima barang.37 Dalam pernjanjian

ini, BGR memiliki peran yang cukup strategis yaitu sebagai penguji kualitas

barang serta sebagai pengelola Gudang-Serah dengan beberapa lingkup

pekerjaan antara lain menerima, menyimpan dan merawat komoditas;

melakukan uji mutu terhadap kualitas dan kemasan komoditas; serta

menjamin keamanan dan keutuhan komoditas selama penyimpanan dan

pengeluaran komoditas dari Gudang-Serah.

Dengan jumlah komoditas pertanian, perkebunan, pertambangan, dan

kelautan di Indonesia dan pelanggan yang mencapai critical mass,

merupakan suatu potensi pasar yang besar, namun pasar yang ada saat ini

tidak cair dan tidak terorganisir sehingga timbul risiko ketidakpastian harga,

36

iPASAR, Kayu Bundar Jati/Teak, September 2010.

37

www.bgrindonesia.com, Perjanjian Kerjasama Antara iPASAR-KBI-BGR


73


pasokan dan panjangnya rantai intermediasi distribusi dan perdagangan

(ekonomi biaya tinggi).38

Upaya Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait dan kontribusi

dari Non-Government Organization (NGO) baik dari domestik maupun luar

negeri guna meningkatkan kemampuan pemasaran, daya saing, pembiayaan

dan pendapatan petani, Usaha Kecil Menengah (UKM) belum membuahkan

hasil yang cukup karena tidak adanya pasar (marketplace) bagi komoditas

fisik yang efisien dan cair (liquid).39

Untuk mengikuti lelang melalui iPASAR, setiap orang wajib menjadi

partisipan. Partisipan adalah anggota/peserta lelang dan anggota

penjaminan, partisipan yaitu perorangan/badan hukum/usaha yang telah

memperoleh persetujuan dari penyelenggara iPASAR, sebagai anggota

lelang, dan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagai anggota

penjaminan untuk melakukan kegiatan perdagangan di iPASAR.

iPASAR mempunyai Peraturan Tata Tertib (PTT) tersendiri, tidak

seperti lelang konvensional lainnya, bahkan iPASAR tidak bertanggung

jawab atas pelaporan berkala kepada DJKN. Namun, dalam pembuatan

aturan-aturan PTT yang dikeluarkan oleh iPASAR, acuan yang mereka

gunakan tetap pada ketentuan-ketentuan peraturan lelang di Indonesia. PTT

yang digunakan iPASAR merupakan suatu peraturan yang

mengakulturasikan peraturan lelang tidak hanya dari domestik namun

menggunakan peraturan lelang dari negara-negara lain juga, agar dapat

melaksanakan proses lelang secara efisien, mengingat peraturan lelang di

Indonesia tidak membahas secara rinci mengenai sistem lelang secara online

malalui internet.

Bagi anggota yang akan melakukan penjualan, terdapat ketentuan agar

mereka mendepositkan komoditi (dalam hal ini kayu jati) yang sesuai

persyaratan ke gudang yang terakreditasi sebagai Gudang Serah untuk 38

iPASAR, Pasar Fisik Komoditas Indonesia, vol 1-01, 2010, hal. 3

39

Ibid.


74


diperiksa oleh independent Surveyor tentang kualitas, kuantitas, dan

kemasan komoditi selambatnya pada jatuh tempo tanggal penyelesaian. Jika

memenuhi persyaratan komoditi akan disimpan di gudang dan pihak

pengelola gudang menerbitkan bukti penyimpanan barang berupa Berita

Acara Penyimpanan. Dalam hal ini, perusahaan yang bekerja sama dengan

iPASAR sebagai Gudang Serah bertanggung jawab atas penilaian barang

yang diserahkan penjual untuk dilelang, dan juga bertanggung jawab untuk

mempertahankan mutu barang. Apabila barang yang diterima oleh pemenang

lelang kualitas dan mutunya tidak sama dengan yang tercantum pada

pengumuman barang, maka pemenang lelang dapat mengklaim barang

tersebut kepada Gudang Serah tersebut.

Untuk peserta lelang yang melakukan pembelian, wajib melunasi

pembayaran atas transaksi ke Rekening Penjaminan di Lembaga Kliring dan

Penjaminan selambatnya pada tanggal jatuh tempo tanggal penyelesaian

yaitu 3 (tiga) hari setelah pengumuman pemenang lelang

3. Pelelangan Kayu Jati Perhutani oleh iPASAR dihubungkan dengan

Asas Lelang yang Berlaku di Indonesia 3.1. Prosedur Lelang iPASAR

iPASAR merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam

memasarkan dan memperdagangkan kontrak lelang komoditi pertanian,

perkebunan, perhutanan, kelautan dan pertambangan. iPASAR merupakan

suatu wadah pertemuan antara penjual sebagai pemohon lelang, dan para

calon pembeli lelang. Sistem lelang secara online yang dilakukan oleh

iPASAR tergolong sebagai suatu hal yang baru bagi Perusahaan Umum

Perhutani yang selama ini melakukan penjualan lelang kayu jati secara

konvensional. Dalam lelang secara konvensional dikenal dengan adanya

istilah Pejabat Lelang dan Risalah Lelang, berbeda dengan lelang yang

dilakukan melalui iPASAR secara online. Karena metode penjualan

iPASAR termasuk hal yang baru dan hal tidak biasa dalam pelelangan resmi,


75


iPASAR

maka dalam hal ini penulis mengkaji prosedur lelang yang digunakan

iPASAR dengan asas-asas lelang yang berlaku di Indonesia.

Prosedur dari lelang yang dilakukan iPASAR adalah : 40

1

1a 2

1b

3

5

6 4

7 7

1. Pemohon lelang mengajukan permohonan penjualan barang miliknya

Pada dasarnya, setiap orang/badan yang berminat untuk mengikuti

sistem dan pelayanan yang diberikan oleh iPASAR, baik pemohon

lelang maupun calon pembeli lelang wajib terlebih dahulu menjadi

anggota dari iPASAR.

a. Pemohon lelang dapat memohon pelelangan barangnya kepada

iPASAR, yang mana kemudian dilakukan penilaian atas kualitas

40

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak iPASAR pada tanggal 17 Desember 2010.

Pemohon Lelang

Gudang Serah / Penilai Barang

Pengumuman

Lelang

Peserta Lelang/ Anggota iPASAR

KBI Pemenang Lelang


76


nilai barang tersebut. Penilaian atas kualitas barang tersebut

dilakukan oleh pihak ketiga yaitu BGR, sebagai pihak yang bekerja

sama dengan iPASAR yang berkompeten untuk mengkaji dan

mempunyai keahlian dalam menilai mutu barang yang akan

dilelang.

b. Kemudian BGR menyampaikan informasi atas barang yang

diistilahkan sebagai “Berita Acara” kepada iPASAR mengenai

bagaimana mutu barang tersebut, agar kemudian iPASAR dapat

mencantumkannya dalam halaman informasi dari spesifikasi

barang yang akan dilelang.

2. Pengumuman lelang dan barang lelang

- Didalam sistem lelang iPASAR ini tidak diumumkan adanya

pelelangan seperti yang dilakukan pada lelang konvensional, yang

mana dalam lelang konvensional pengumuman diumumkan pada

surat kabar untuk ditujukan kepada siapapun dari masyarakat yang

berminat mengikuti lelang. Pada dasarnya, dalam sistem lelang

iPASAR setiap hari dalam 2 (dua) sesi selalu diadakan lelang, yaitu

sesi pertama waktu lelang dilakukan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB

dan sesi berikutnya waktu lelang dilakukan pada pukul 13.30 – 16.00

WIB. Setiap pengguna situs ini atau anggota iPASAR sudah cukup

mengetahui hal tersebut sejak awal mereka resmi menjadi anggota

iPASAR, sehingga tidak diperlukan lagi pengumuman lelang dengan

hari, jam, tanggal, dan waktu yang khusus.

- Dalam hal pengumuman spesifikasi barang, iPASAR mencantumkan

gambar, dan detail lainnya yang mendeskripsikan barang yang

dilelang sesuai dengan Berita Acara yang telah disampaikan oleh

pihak penilai mutu barang, dan juga pada akhir spesifikasi

dicantumkan pula nilai limit barang tersebut.

3. Keikutsertaan calon pembeli lelang

Tidak jauh berbeda halnya dengan pemohon lelang, para calon pembeli

lelang yang berniat mengikuti lelang yang difasilitasi oleh iPASAR

wajib menjadi anggota iPASAR terlebih dahulu dengan cara mendaftar


77


sebagai anggota tanpa ada biaya pendaftaran. Cara pendaftaran

dilakukan dengan melengkapi data-data yang diisyaratkan dalam

formulir keanggotaan agar dapat mendapatkan user id (identitas

pengguna) dan password (kata sandi) untuk dapat mengakses masuk ke

halaman website live iPASAR.

4. Uang jaminan/uang deposito

- Para calon pembeli lelang yang tertarik atas barang yang ditawarkan

dalam situs iPASAR, wajib terlebih dahulu menyetorkan uang

jaminan. Cara penyetorannya adalah peserta lelang yang sebelumnya

telah tercatat sebagai anggota dapat menyetorkan sejumlah uang

kepada KBI sebagai lembaga penjaminan yang juga bertugas

menyimpan uang jaminan. Setelah uang tersebut disetor melalui bank

atau transfer melalui ATM, maka saat itu juga secara otomatis nama

penyetor uang tersebut masuk kedalam daftar peserta lelang dan

dapat mengikuti lelang. Uang jaminan disini kurang-lebih sama

halnya dengan uang untuk deposito para calon pembeli lelang.

Menurut ketentuan yang disebutkan dalam PTT iPASAR, Uang

jaminan yang disetor adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-

rata harga barang yang akan dilelang dengan minimal penyetoran Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contohnya apabila harga kayu

yang dilelang ditaksir dengan perkiraan harga Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah), maka para calon pembeli wajib menyetorkan

uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juga rupiah), namun

bila harga kayu yang dilelang ditaksir dengan perkiraan harga Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), maka calon pembeli lelang tidak dapat

menyetor hanya dengan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

karena minimal uang jaminan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Dalam hal ini apabila calon pembeli kalah lelang dan tidak keluar

sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan dikembalikan

seluruhnya sebagaimana halnya calon pembeli menyetorkan uang

jaminan dengan jumlah yang sama.


78


5. Cara penawaran

Proses penawaran melalui iPASAR dapat dilakukan dengan cara :

a. Masuk kedalam website iPASAR

b. Kemudian masuk ke halaman penawaran dengan klik kata live

c. Calon pembeli lelang memasukkan user id dan password

d. Kemudian masukkan kode verifikasi yang tertera, setelah itu klik

“masuk”

e. Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan nomor rekening

transaksi

f. Setelah itu calon pembeli lelang dapat melihat keseluruhan barang

yang ditawarkan. Untuk melihat secara detail atas barang yang

ditawarkan, calon pembeli lelang dapat melihat melalui halaman

eResi, yaitu halaman yang mencantumkan informasi lengkap

spesifikasi barang, seperti mutu, volume, lokasi gudang serah, dan

lainnya.

g. Jika calon pembeli lelang tertarik atas barang yang ditawarkan

tersebut, maka calon pembeli tersebut dapat langsung klik kotak

“Tawar” dalam kotak status yang telah disediakan oleh iPASAR.

Jumlah penaikkan harga untuk menawar barang adalah setiap

kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)

6. Pemenang/Pembeli lelang

- Pemenang lelang atau pembeli lelang adalah orang yang dinyatakan

akan mendapatkan barang lelang karena penawarannya dinilai telah

sesuai dengan permintaan pemohon lelang, atau bahkan lebih tinggi,

dan tidak ada pihak lain yang menawar lebih tinggi lagi.

- Pemenang lelang diputuskan pada waktu sesi lelang telah selesai.

- Pemenang lelang tidak dicantumkan dalam pengumuman, tetapi

kepada pemenang diberitahukan secara privat oleh pihak iPASAR.

Hal ini tidak lain adalah merupakan kebijakan dari iPASAR itu

sendiri untuk kepentingan privasi.


79


7. Pembayaran lelang

Apabila sudah diputuskan siapa yang menjadi pemenang lelang, maka

pemenang wajib melunasi uang pokok lelang dalam 3 (tiga) hari setelah

diputuskannya sebagai pemenang lelang. Selain membayar pokok

lelang, pemenang lelang juga dikenakan biaya lelang. Cara pembayaran

lelang melalui iPASAR adalah dengan melunasi harga barang lelang

dikurangi dengan uang jaminan yang telah dibayarkan sebelumnya.

Pelunasan uang pokok dan biaya lelang dilakukan pada saat telah

diumumkannya Pemenang Lelang saat itu juga dengan jarak waktu

sampai 3 (tiga) hari setelah pengumuman Pemenang, dengan

menyetorkan uang sisa pembayaran yang telah dikurangi dengan uang

jaminan kepada Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai Penjamin

lelang dan sebagai wadah perbendaharaan proses lelang, yang telah

bekerja sama dengan iPASAR. Penyetoran dapat dilakukan melalui

bank/transfer ATM, atau pembayaran langsung yaitu datang ke kantor

KBI. iPASAR tidak memungut Bea Lelang untuk disetor kepada kas

negara dari hasil penjualannya. Didalam sistem lelang yang disediakan

oleh iPASAR ini tidak mengenal adanya Bea Lelang, yang merupakan

penerimaan kas negara bukan pajak, pembayaran yang dilakukan oleh

pembeli/pemenang lelang hanya pokok lelang dan biaya lelang.

3.2. Kaitan Prosedur Lelang iPASAR dengan Asas Lelang.

Setelah apa yang telah dijabarkan diatas mengenai prosedur lelang

kayu jati yang dilakukan oleh iPASAR, baik dari pengajuan permohonan

sampai pada pembayaran lelang, dapatlah kita kaitkan dengan asas-asas

lelang yang berlaku di Indonesia

3.2.1. Asas Transparansi

Asas transparansi seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab

sebelumnya merupakan asas yang paling penting yang membangun

peraturan lelang, dimana segala akses informasi bagi para calon pembeli


80


lelang tidak ada yang disembunyikan, dan masyarakat diperlakukan sama

untuk ikut bersaing membeli barang.

Esensi dari asas Transparansi itu sendiri ada 3, yaitu :

1. Adanya pengumuman kepada publik agar barang cepat terjual.

2. Adanya akses informasi bagi para calon pembeli lelang dari pemilik

barang/pemohon lelang lainnya mengenai barang yang akan dilelang

3. Adanya keterbukaan atas informasi barang apabila dipertanyakan oleh

peserta lelang.

Dalam hubungannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, dapat kita

peroleh informasi bahwa, dalam pelaksanaan lelang tersebut, telah dilakukan

pengumuman terlebih dahulu mengenai barang-barang hasil hutan yang akan

dilelang dan para calon pembeli diberikan informasi sebanyak-banyaknya

mengenai spesifikasi kayu yang akan dilelang secara mendetail dimana

didalam suatu halaman pada situs iPASAR terlebih dahulu sudah

ditampilkan gambar kayu yang akan dilelang beserta detail spesifikasi kayu

secara lengkap, berikut dengan pencantuman harga awal dan nilai limit.

Dalam pelelangan kayu melalui situs ini, nilai limit termasuk hal yang selalu

diumumkan dan tidak dirahasiakan demi kenyamanan para calon pembeli

yang sudah menjadi anggota.

3.2.2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada kepastian untuk

melindungi masyarakat, terutama para peserta lelang. Asas kepastian

mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau

tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan berkaitan dengan

uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi

atau dibatalkan pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, sesuai

dengan esensi dari asas kepastian hukum :

1. Apakah lelang jadi terlaksana atau tidak. Hal ini menyangkut

pembatalan lelang.


81


Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak iPASAR, pada

pelelangan kayu jati yang dilakukan oleh iPASAR tidak pernah terjadi

pembatalan lelang. Hal ini disebabkan bahwa semua pelelangan kayu

jati Perhutani yang dilakukan oleh iPASAR sudah dilakukan melalui

sistem yang dilaksanakan setiap hari, dengan cara yang teratur dan rapi

melalui perangkat lunak yang sebelumnya telah diatur dan diprogram

untuk jalan sesuai dengan prosedur iPASAR.

2. Tempat pelaksanaan lelang

Tempat pelaksanaan lelang hanya terdapat pada situs iPASAR itu

sendiri, tidak ada situs lain yang mewakili keberadaan iPASAR.

3. Kaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayar oleh calon pembeli

lelang.

Di dalam iPASAR tidak pernah terdapat pembatalan lelang secara

umum, namun telah diatur secara preventif apabila terjadi kegagalan

seperti gagal bayar atau gagal serah yang kemungkinan dapat terjadi

agar dapat diselesaikan permasalahannya.

Apabila terjadi gagal bayar, yaitu pembeli tidak membayar pokok

lelang ketika hari pembayaran telah menyampai batas bayar, maka

uang jaminan yang telah dibayar oleh pembeli/pemenang lelang

sebelum mengikuti lelang langsung diserahkan kepada

penjual/pemohon lelang.

Apabila terjadi gagal serah, dimana mutu dari penjualan barang

dibandingkan dengan barang aslinya ketika akan diserahkan kepada

pembeli ternyata berbeda dan tidak sesuai, maka jaminan untuk

pembeli tersebut adalah diberikan discount atau potongan harga untuk

meringankan beban pembeli. Potongan harga dimaksud ditentukan

sesuai mutu barang tersebut, yang sebelumnya dinilai terlebih dahulu

oleh pihak ketiga dalam hal ini BGG, sebagai pihak yang independen

dan tidak berpihak.


82


3.2.3. Asas Kompetisi

Pada pelaksanaan lelang selalu terdapat kompetisi didalamnya, karena

dalam lelang, setiap penawar, baik perorangan maupun badan hukum

berlomba-lomba mendapatkan harga terbaik agar mereka mendapatkan

barang yang diinginkannya tersebut. Lelang dilakukan untuk membentuk

harga terbaik dari suatu barang yang dinilai baik pula oleh para peminatnya.

Kaitannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, bahwa benar didalam

proses penawaran barang iPASAR tersebut sangat jelas terdapat kompetisi

pengajuan penawaran dari para calon pembeli dengan cara seperti yang telah

ditulis pada pembahasan mengenai prosedur lelang iPASAR poin 5 huruf g.

Dalam penentuan pemenang lelang, setiap waktu lelang baik sesi

pertama maupun sesi kedua ditutup, saat itu juga pemenang lelang langsung

terpilih. Pemenang Lelang terpilih secara otomatis oleh sistem yang telah

diprogram oleh iPASAR pada saat waktu lelang telah selesai.

3.2.4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi, seperti yang telah dijelaskan pada teori asas lelang,

adalah asas yang menyangkut dalam hal tempat pelaksanaan lelang serta

waktu lelang yang telah ditentukan, serta mengenai transaksi lelang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka :

1. Tempat pelaksanaan lelang melalui lelang online yang diwadahi oleh

iPASAR hanya dilakukan didalam situs iPASAR, tidak ada situs lain

yang mewakili iPASAR.

2. Mengenai tempat keberadaan para calon pembeli untuk melakukan

penawaran, lelang ini sifatnya lebih praktis, karena dapat dilakukan

dimana saja, dikantor, dirumah, dan di berbagai tempat dimana tersedia

layanan internet, tidak perlu berkumpul pada suatu tempat seperti

lelang konvensional yang mengharuskan para calon pembeli

berpindah-pindah, terlebih jika perlu mengeluarkan biaya. Contoh :

apabila lelang dilakukan di kota Surabaya sedangkan calon pembeli

lelang berdomisili di kota Malang, maka hal tersebut dinilai kurang


83


efisien karena perlunya extra effort dari calon pembeli baik dari

transportasi, energi, dan biaya. Sedangkan melalui iPASAR calon

pembeli lelang tidak perlu melakukan hal tersebut, karena proses

bidding dapat dilakukan dimana-pun calon pembeli berada selama

terdapat jaringan internet.

3. Waktu lelang

Yang kita ketahui secara umum, dalam lelang konvensional kayu jati

Perhutani dilakukan secara berkala dalam 1 (satu) waktu dan 1 (satu)

tempat berlakunya lelang sesuai pengumuman yang telah diumumkan

kepada masyarakat, misalkan hanya pada tanggal tertentu dan hanya di

tempat tertentu saja dimana para peserta lelang dikumpulkan untuk

melakukan penawaran. Dalam lelang yang diwadahi oleh iPASAR ini,

pelaksanaan lelang kayu tidak terpaut dalam 1 (satu) waktu saja,

melainkan bahwa lelang terjadi setiap hari dan dalam 1 (satu) hari

terdapat 2 (dua) sesi. Hal ini sudah pasti terjadi setiap harinya, selalu

ada lelang kecuali hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Maka dari itu

para peserta lelang tidak perlu menunggu pengumuman lelang terlebih

dahulu, cukup dengan membuka situs iPASAR pada setiap sesi yang

diinginkan.

4. Transaksi pembayaran lelang

Pembayaran pokok lelang dari pemenang lelang dilakukan pada hari

ketiga setelah dilakukan lelang, sesuai tata tertib yang di keluarkan

oleh iPASAR itu sendiri. Dalam 3 (tiga) hari setelah ditentukannya

pemenang lelang, pemenang wajib membayar pokok lelang dan biaya

Lelang, apabila wanprestasi, maka uang jaminan yang sebelumnya

telah disetorkan dapat langsung secara otomatis menjadi milik

penjual/pemohon lelang. Yang menentukan terjadinya wanprestasi

adalah KBI sebagai lembaga penjaminan dan wadah perbendaharaan

sistem lelang iPASAR. KBI dapat melihat apabila ada pemenang atau

pembeli lelang yang tidak membayar, karena KBI selalu secara

continue memonitor laju gerak pembayaran dan penyerahan barang,

dan juga bekerja sama dengan bank untuk menerima laporan-laporan


84


dan bukti pembayaran pokok dan biaya Lelang. Dalam arti, setiap ada

pemenang lelang yang membayar harga lelang setelah diumumkannya

sebagai pemenang lelang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari dan

pembayaran tersebut dilakukan dengan penyetoran melalui bank atau

dilakukan dengan transfer, maka bank tersebut yang terikat kerja sama

dengan KBI akan langsung melapor dan/atau langsung masuk dan

tercatat secara otomatis kedalam data KBI tersebut.

3.2.5. Asas Akuntabilitas

Dalam asas ini, ditentukan bahwa lelang harus dilakukan dihadapan

Pejabat Lelang, dan hasilnya harus dituangkan dalam Risalah Lelang sebagai

bukti pelaksanaan lelang. Artinya, dalam pelaksanaan lelang harus dapat

dipertanggung jawabkan.

Asas akuntabilitas tercermin dari :

a. Yang melakukan lelang adalah pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat

Lelang.

b. Prosedur lelang harus jelas

c. Lelang harus diakhiri dengan pembuktian Risalah Lelang (harus akta

autentik).

Perbedaan pelaksanaan lelang secara umum dengan lelang yang

diakukan oleh iPASAR adalah :

1. Dalam sistem lelang yang diwadahi oleh iPASAR tidak dikenal adanya

istilah Pejabat Lelang, dalam iPASAR tidak menggunakan jasa Pejabat

Lelang tetapi yang in charge dalam pengurusan lelang adalah pihak

internal dari iPASAR yang memandu anggota/peserta lelang yang

belum mengerti proses lelang melalui iPASAR untuk mengikuti

jalannya lelang secara online yang disediakan oleh iPASAR itu sendiri.

Bukan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri keuangan sebagaimana

lelang pada umumnya. Hal ini disebabkan segala sesuatunya telah

berjalan otomatis secara komputerisasi melalui internet sehingga tidak

diperlukan adanya Pejabat Lelang.


85


2. Prosedur lelang yang dijalankan oleh iPASAR cukup jelas baik dari

cara pemohon memohonkan barangnya untuk dijadikan objek lelang

sampai pada transaksi pembayaran lelang bagi pemenang lelang.

Jalannya proses lelang iPASAR ini kurang lebih sesuai dengan lelang

pada umumnya.

3. Seperti halnya Pejabat Lelang, dalam iPASAR juga tidak digunakan

Risalah Lelang sebagai dokumen resmi dari jalannya pelelangan, tetapi

dokumen tercatat yang digunakan adalah Surat Konfirmasi Pemenang

Lelang, yang dibuat sebanyak 3 (tiga) salinan, yaitu untuk pemenang

lelang, untuk iPASAR sebagai arsip, dan untuk KBI sebagai Penjamin.

Surat konfirmasi ini sudah merupakan bukti paling kuat kepemilikan

barang lelang terhadap pemenang lelang atas barang yang menjadi

objek lelang.

Setelah apa yang telah dianalisa diatas, dapat dilihat bahwa sistem

lelang kayu jati Perum Perhutani oleh iPASAR kurang lebih hampir sama

dengan lelang pada umumnya yang mengacu pada asas lelang yang

merupakan cerminan dari Peraturan Lelang di Indonesia.

Sistem Lelang iPASAR dalam penerapannya terhadap Asas

Transparansi sudah terpenuhi, bahwa lelang dilakukan dengan transparan

tanpa ada yang dirahasiakan, adanya pengumuman dan akses keterbukaan

informasi atas barang lelang yang diperlukan bagi peserta lelang. Hal ini

sudah memenuhi esensi dari asas Transparansi yang merupakan cerminan

dari Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93 Tahun

2010.

Untuk penerapan terhadap Asas Kepastian demi perlindungan terhadap

masyarakat, terutama anggota iPASAR yang mempunyai akses untuk

mengikuti lelang online sudah terpenuhi pula. Dalam iPASAR, pelaksanaan

lelang tidak pernah terjadi pembatalan; kemudian tempat lelang hanya

terdapat didalam situs iPASAR itu sendiri, tidak pernah ada situs lain yang

menjadi perwakilan untuk melaksanakan lelang; dan mengenai uang jaminan

untuk lelang yang dibatalkan pelaksanaannya, sesungguhnya dalam iPASAR


86


tidak pernah ada pembatalan lelang, namun iPASAR sudah menyediakan

cara-cara penyelesaian masalah sebagai tindakan represif apabila terjadi

gagal bayar atau gagal serah. Dari penjelasan tersebut, esensi dari Asas

Kepastian Hukum sudah cukup terpenuhi pula.

Bagaimanapun jalannya lelang dan dalam bentuk apapun, penerapan

dari Asas Kompetisi pasti selalu ada didalamnya. Asas Kompetisi itu sendiri

mempunyai pengertian tentang persitiwa tawar-menawar sehingga terbentuk

harga yang terbaik yang dilakukan oleh para peserta lelang baik perorangan

maupun badan hukum sebagai peserta lelang. Lelang yang dilakukan oleh

iPASAR juga tidak lepas dari pengertian Asas Kompetisi diatas, dalam

pelelangan tersebut juga terjadi tawar menawar antara anggota iPASAR

yang menjadi calon pembeli lelang, bahkan salah satu misi yang ditegakkan

oleh iPASAR adalah untuk membentuk indeks atau harga yang tepat dalam

setiap penjualan kayu dan yang lainnya. Maka dari itu, sistem lelang

iPASAR juga sudah memenuhi esensi dari Asas Kompetisi sesuai Pasal 60

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93 Tahun

2010.

Selain Pasal 60 ayat (1), iPASAR juga sudah mengikuti aturan yang

diterapkan didalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, yaitu Penawaran lelang tidak langsung dalam lelang

noneksekusi sukarela melalui internet, harus memenuhi ketentuan dibawah

ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. Menggunakan perangkat lunak yang yang khusus untuk

penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga semakin

meningkat

b. Peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang dan sandi

akses (password) sehingga dapat melakukan penawaran

c. Penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu yang

ditetapkan sampai dengan penutupan penawaran sebagaimana

disebutkan dalam pengumuman lelang


87


d. Nilai limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus ditayangkan dalam

situs

e. Peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh

peserta lelang lainnya secara berkesinambungan, dan

f. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli

berdasarkan cetakan rekapitulasi yang diproses perangkat lunak lelang

melalui internet pada saat penutupan penawaran.

Hampir seluruh isi dari ketentuan Pasal 58 Ayat (1) tersebut telah

sesuai dengan pelaksanaan lelang iPASAR kecuali mengenai Pejabat Lelang

yang mengesahkan penawaran tertiggi sebagai pembeli dan mengenai

tiadanya Risalah Lelang. Perbedaan ini sangat mencolok mengingat Pejabat

Lelang dan Risalah Lelang merupakan 2 (dua) unsur lelang yang terpenting.

Dengan tidak terdapatnya 2 unsur penting tersebut, sehingga pelaksanaan

lelang oleh iPASAR bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010. Selanjutnya mengenai ketiadaan

Pejabat Lelang dan Risalah Lelang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Kemudian berikutnya, sistem lelang iPASAR memenuhi unsur

efisiensi dalam penjualan barang secara lelang yang termaktub pada Pasal 71

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010.

Efisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga dan

pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja, sehingga

tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain efisiensi waktu, juga praktis

bagi para anggota iPASAR sebagai calon pembeli lelang dalam

keikutsertaan proses lelang. Para anggota tidak perlu khusus datang ke

tempat penyelenggaraan lelang seperti lelang konvensional, pada lelang

online iPASAR, dimanapun para anggota berada, mereka dapat mengikuti

jalannya lelang pada sesi yang sedang berjalan.

Tidak seperti asas-asas tersebut diatas yang sesuai dengan proses

lelang pada iPASAR, Asas Akuntabilitas tidak terdapat pada lelang online

ini. Lelang melalui iPASAR berbeda dengan lelang pada umumnya yang


88


dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dan tidak diikuti dengan pembuatan

Risalah Lelang. Maka hal ini tidak sesuai dengan penerapan Asas

Akuntabilitas sebagai salah satu asas lelang yang berlaku di Indonesia.

Selain itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1a vendu Reglement staatsblaad

tahun 1908 nomor 189 yang mengatakan bahwa penjualan di muka umum

tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang, dan apabila bertentangan

dengan ketentuan tersebut, maka terdapat sanksi berupa denda. Walaupun

mengenai Pejabat Lelang ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, namun

sebaiknya tidak lantas diberhentikan pengoperasian sistem lelang melalui

iPASAR ini, tetapi lebih baik dibina dan diarahkan, karena sistem ini

mempunyai potensi yang baik dalam pelelangan di Indonesia.

Hal lain yang tidak diterapkan dalam sistem lelang iPASAR adalah

tidak adanya Bea Lelang yang disetor kepada kas negara sebagai penerimaan

negara bukan pajak. Tidak seperti lelang konvensional pada umumnya yang

terdapat Bea Lelang, iPASAR tidak melakukan penyetoran Bea Lelang

kepada negara sebagai penerimaan bukan pajak. Dalam lelang iPASAR,

pemenang lelang/pembeli hanya membayar harga pokok lelang ditambah

dengan 0.6% (nol koma enam persen) sebagai biaya lelang kepada iPASAR,

dimana biaya lelang ini sama sekali bukan merupakan Bea Lelang.

Ketiadaan Bea Lelang ini menurut penulis bertentangan dengan peraturan

yang sudah ada yaitu Pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun

2010. Walaupun iPASAR tidak tunduk pada 1 (satu) hukum tertentu (dalam

hal ini peraturan lelang yang ada di Indonesia), tetapi Bea Lelang sebaiknya

tetap diberlakukan dan disetor kepada kas negara, terlebih lagi apabila yang

menjadi objek lelang adalah kayu jati Perum Perhutani yang merupakan

perusahaan milik negara. Tujuan dari pembayaran Bea Lelang itu sendiri

tidak lain agar untuk memajukan pertumbuhan dan pembangunan di

Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan swasta-pun ikut berperan dalam

kemajuan perekonomian negara.


89


3.3. Unsur Pejabat Lelang dan Risalah Lelang Dalam Sistem Lelang

Secara Online Melalui Internet oleh iPASAR

Seperti apa yang telah dikemukakan diatas mengenai penerapan asas-

asas lelang yang berlaku di Indonesia, sistem lelang online yang diwadahi

oleh iPASAR cukup memenuhi ketentuan dan nilai pokok dari Asas

Transparansi, Asas Kepastian Hukum, Asas Kompetisi, Asas Efisiensi,

namun tidak dengan Asas Akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas berisikan nilai pokok bahwa dalam setiap

pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang

merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Setelah

lelang dilaksanakan harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Asas

ini menekankan bahwa setiap lelang wajib diberikan bukti yang berupa akta

autentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti autentik. Kewenangan

Pejabat Lelang untuk mengeluarkan grosse Risalah Lelang yang berkekuatan

sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut

yang menegaskan pelaksanaan akuntabilitas tersebut, itulah yang merupakan

esensi dari asas yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan lelang online

melalui internet oleh iPASAR ini.

3.3.1. Pejabat Lelang

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 diatur

mengenai keberadaan Pejabat Lelang dalam suatu jalannya pelelangan, yang

berbunyi : “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau

dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau

Peraturan Pemerintah”. Oleh karena tercantum dalam Peraturan, maka

sejatinya Pejabat Lelang wajib ikut serta dalam pelaksanaan lelang.

Dalam lelang yang dilakukan oleh iPASAR tidak terdapat adanya

Pejabat Lelang yang mengurus jalannya lelang. Ada hal-hal tertentu yang

menjadi alasan tidak diperlukannya Pejabat Lelang, salah satunya adalah

karena iPASAR menggunakan teknologi internet yang saat ini sudah hampir

seluruh lapisan masyarakat dapat memakainya, sehingga semua


90


kepengurusan lelang berjalan secara otomatis sesuai dengan program yang

diterapkan oleh iPASAR, dan tidak perlu ada pihak yang khusus mengontrol

dan mengurus proses lelang seperti pada lelang konvensional yang sudah

banyak dilakukan di Indonesia.

Sistem lelang iPASAR yang tergolong lebih modern ini memang

sedikit berbeda dengan sistem lelang yang diterapkan di Indonesia saat ini,

dimana sistem lelang konvensional yang menganut kewajiban bahwa lelang

yang dilaksanakan harus dengan kepengurusan Pejabat Lelang dari awal

dimulainya proses lelang sampai pada tahap akhir. iPASAR-pun juga dalam

menjalankan proses lelang tidak terpaku pada 1 (satu) peraturan tertentu

sehingga terlihat lebih fleksibel dan mengikuti arus perkembangan

kehidupan manusia yang semakin hari semakin maju seiring dengan

penemuan-penemuan teknologi yang maju pula. Hal ini dibuktikan dengan

sistem lelang yang dilakukan secara online yang teratur, rapi, dan

terprogram, menggambarkan seorang Pejabat Lelang yang berbentuk

“elektronik”, sehingga dengan tidak menggunakan Pejabat Lelang dalam arti

sesungguhnya – pun, lelang dapat berjalan sesuai prosedur pelaksanaan

lelang. Bahkan sesuatu yang sifatnya komputerisasi adakalanya lebih

sempurna dibandingkan sikap, akal dan pikiran manusia yang terkadang

melakukan kecerobohan ataupun ketidak-sesuaian.

Dilihat dari sudut fungsi Pejabat Lelang, sistem lelang iPASAR sudah

mencakup fungsi-fungsi tersebut, seperti penelitian dokumen, iPASAR

bekerjasama dengan BGR yang berwenang sebagai quality surveyor yaitu

melihat dan mempelajari dokumen-dokumen lelang baik dari segi formil

maupun materiil. Fungsi selanjutnya adalah memberi informasi lelang,

dalam hal ini iPASAR memberi informasi mengenai barang lelang secara

terbuka kepada para anggota yang menjadi peserta lelang sehingga

pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian dalam

fungsi sebagai penjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lelang, sistem

lelang iPASAR telah menerapkan fungsi tersebut. Secara otomatis fungsi

tersebut mengikuti cara-cara dan proses yang sudah diprogramkan oleh

iPASAR untuk pelaksanaan lelang melalui internet.


91


Fungsi berikutnya adalah Pejabat Lelang harus bertindak adil dan

bijaksana, fungsi ini juga sudah diterapkan dalam lelang secara online yang

telah diprogram oleh iPASAR, seluruh kegiatan dan pelaksanaan lelang

melalui iPASAR dilakukan secara teratur dan rapi, dan terus seperti itu

setiap dilaksanakannya lelang. Sehingga dengan sendirinya tindakan adil dan

bijaksana tersebut dapat tercipta. Kemudian dalam fungsinya untuk

menjamin kepastian hukum, iPASAR menjamin segala kepastian

terlaksananya lelang, dan menjamin kepastian bagi pemenang lelang untuk

menjalankan haknya atas penguasaan barang yang sudah dimenangkannya

dalam lelang, dan kepastian pemenang tersebut dibuktikan dalam Surat

Konfirmasi Pemenang Lelang yang merupakan bukti yang paling kuat

sebagai pemenang lelang.

Fungsi terakhir dari Pejabat Lelang adalah sebagai bendahara. Dalam

fungsinya sebagai bendahara, iPASAR bekerjasama dengan KBI yang

berwenang sebagai penerima, penyimpan, penjamin, dan sebagai pihak yang

mempertanggung jawabkan uang hasil lelang.

Seluruh fungsi ini dilakukan baik secara otomatis melalui perangkat

elektronik yang telah terprogram, maupun secara manual yang dilakukan

melalui perjanjian antara iPASAR dengan para pihak ketiga seperti KBI

dengan BGR. Beberapa fungsi terlaksana dengan baik tetapi belum

sempurna mengingat ada 1 (satu) fungsi dari Pejabat Lelang yang tidak

dipenuhi oleh iPASAR yaitu fungsi sebagai pejabat umum, yang bertugas

untuk membuat akta autentik berdasarkan undang-undang di wilayah

kerjanya. Fungsi tersebut tidak diterapkan sama sekali oleh iPASAR,

sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan iPASAR tidak mencakup

seluruh fungsi dari Pejabat Lelang.

Jelas terlihat bahwa iPASAR tidak hanya menyadur 1 (satu) undang-

undang saja kedalam Peraturan Tata Tertib sistem pelelangannya, bahkan

iPASAR menerapkan sistem lelang yang dilakukan diluar negeri. Hal ini

dibuktikan dengan tidak adanya campur tangan Pejabat Lelang dalam

pelaksanaan lelang secara online yang dilakukan, sehingga tidak sesuai


92


dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2010. Namun,

walaupun sistem lelang iPASAR mengesampingkan penerapan Pasal 2 yang

membahas tentang kewajiban adanya Pejabat Lelang dalam suatu pelelangan

tersebut, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan prosedur serta segala

sesuatunya berjalan lancar, maka tidak akan ada masalah atas hal tersebut,

mengingat pula bahwa iPASAR tidak melakukan pelaporan jalannya lelang

kepada DJKN sehingga tidak harus terpaku kepada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dan Vendu Reglement Staatsblad tahun

1908 nomor 189, serta Vendu Instructie Staatsblad tahun 1908 nomor 190.

Walaupun bertentangan dengan beberapa pasal dari Vendu Reglement

Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor

93 tahun 2010 dimana pelaksanaan lelang oleh iPASAR tidak dihadapan

Pejabat Lelang, tetapi apabila lelang tersebut terlaksana dengan baik tanpa

adanya cacat dalam prosesnya, dalam arti tidak terdapat suatu kesengajaan

yang dapat merugikan orang lain, kejahatan, ataupun complaint dari setiap

pihak, baik penjual, iPASAR, pembeli, maupun pihak ke-3 (tiga) seperti KBI

dan BGR (atau disebut juga win-win solution bagi semua pihak, yaitu semua

pihak cukup puas atas hasil yang didapat), maka proses lelang ini tetap dapat

dilaksanakan, dan tetap sah untuk dilakukan, tanpa perlu adanya pembatalan

akan karena tidak terdapatnya Pejabat Lelang. seumpama seperti jual beli

kayu, namun dengan cara lelang, tanpa adanya Pejabat Lelang, melainkan

diatur dengan suatu sistem yang telah terprogram dengan baik.

Namun, sistem lelang semacam ini akan lebih baik apabila

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar dibuatkan suatu aturan

yang spesifik mengenai jual-beli secara lelang melalui internet, agar di masa

depan setiap pelelangan dalam bentuk online melalui internet ini tetap

bertanggung jawab kepada 1 (satu) peraturan yang jelas. Kemudian untuk

perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur berkembang sebelum adanya

peraturan mengenai lelang secara online, sebaiknya dapat perhatian dari

pemerintah untuk dibina, agar perusahaan-perusahaan tersebut hanya

berpaku pada aturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan yang

melaksanakan kegiatannya seperti ini sama sekali tidak perlu dihapus,


93


karena secara tidak langsung berpotensi untuk ikut membangun pergerakan

ekonomi negara.

3.3.2. Risalah Lelang

Tidak banyak berbeda dengan Pejabat Lelang diatas, Risalah Lelang

juga tidak diterapkan dalam lelang kayu online melalui internet yang

dihadirkan oleh iPASAR, melainkan hanya terdapat Surat Konfirmasi

Pemenang Lelang yang berisikan segala bukti pembelian barang lelangnya.

Surat Konfirmasi Pemenang Lelang tidak menjabarkan tentang proses

terjadinya penawaran yang terjadi, tetapi hanya merupakan suatu surat

sebagai pernyataan bahwa si pemenang lelang adalah pihak yang berhak atas

barang lelang karena telah melakukan penawaran dengan harga yang paling

baik dan tidak ada pihak lain yang menawar lebih tinggi dari pemenang

lelang.

Risalah Lelang berupa suatu rangkaian tulisan yang berkekuatan sama

seperti akta, yaitu terdapat bagian kepala risalah, badan risalah, sampai pada

kaki risalah. Pada bagian kepala risalah lelang memuat :

a. Hari, tanggal, dan jam lelang

b. Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang

c. Nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan

nomor/tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang kelas I

d. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat kedudukan/domisili penjual

e. Nomor/tanggal surat permohonan lelang

f. Tempat pelaksanaan lelang

g. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang

h. Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah

atau tanah dan bangunan harus disebutkan status hak atau surat-surat

lain yang merupakan bukti kepemilikan; SKT dari kantor pertanahan;

keterangan lain yang membebani apabila ada


94


i. Dalam hal yang dilelang barang bergerak, barus disebutkan jumlah,

jenis dan spesifikasi barang

j. Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual

k. Cara penawaran lelang

l. Syarat-syarat lelang

Pada badan risalah memuat mengenai banyaknya penawaran yang

masuk dan sah; nama, merek, jenis, tipe, dan jumlah barang yang terjual;

nama, pekerjaan, dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa

atas nama orang lain; harga lelang; daftar barang yang laku terjual maupun

yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang

menawar tertinggi.

Kemudian pada bagian kaki Risalah Lelang memuat :

a. Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang

b. Banyaknya barang yang laku/terjual

c. Jumlah harga barang yang telah terjual

d. Jumlah harga barang

e. Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang

f. Jumlah perubahan yang dilakukan, maupun tidak ada perubahan

g. Tanda tangan Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual, dalam hal

lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa

penjual dan pembeli/kuasa pembeli, dalam hal lelang barang tidak

bergerak.

Pada Surat Konfirmasi Pemenang Lelang, keterangan yang ditulis tidak

lebih lengkap dari Risalah Lelang, tetapi pada intinya didalam Surat

Konfirmasi Pemenang Lelang juga terdapat hal-hal yang telah disebutkan

dalam badan Risalah Lelang diatas, yaitu berisi mengenai spesifikasi barang

yang terjual; pada hari, tanggal, dan waktu lelang, yaitu sesi lelang ke-berapa

barang tersebut terjual; harga terjualnya barang; serta alamat pembeli,

penjual, dan kelengkapan surat lainnya. Surat Konfirmasi Lelang tidak


95


memuat keterangan lengkap seperti Risalah Lelang (yang berisikan kepala

risalah, badan risalah, dan kaki risalah), melainkan hanya surat yang diterima

oleh pembeli/pemenang lelang sebagai bukti bahwa pihak tersebut telah

resmi menjadi pemenang lelang. Surat konfirmasi tersebut dibuat menjadi 2

(dua) salinan, untuk pemenang dan untuk disimpan sebagai dokumen

iPASAR, dan pemenang lelang juga dicatatkan namanya didalam KBI

sebagai bukti bahwa pemenang lelang telah melakukan kewajibannya dalam

pembayaran pokok dan Biaya Lelang.

Apabila melihat sifat dari Surat Konfirmasi Pemenang Lelang melalui

sudut pandang fungsi Risalah Lelang, maka sesuai dengan fungsi Risalah

Lelang bagi penjual adalah bukti bahwa penjual telah melaksanakan

penjualan dengan baik secara lelang. Surat Konfirmasi Pemenang Lelang

juga mempunyai fungsi sebagai bukti bahwa iPASAR telah melaksanakan

penjualan barangnya dengan baik secara lelang, hal ini dibuktikan dengan

terdapatnya 3 (tiga) rangkap Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang

diberikan kepada pemenang lelang, iPASAR, dan KBI.

Kemudian sesuai dengan fungsi Risalah Lelang bagi pembeli, Risalah

Lelang adalah merupakan bukti sah bahwa ia telah melaksanakan jual beli

sesuai dengan prosedur lelang dan dinyatakan sebagai pembeli. Hal yang

sama juga telah diterapkan bahwa Surat Konfirmasi Pemenang Lelang

merupakan bukti yang paling kuat dalam keikutsertaan lelang yang

disediakan oleh iPASAR, dan peserta lelang tersebut telah dinyatakan

sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang.

Berikutnya adalah penerapan kegunaan Risalah Lelang bagi pihak

ketiga. Dalam lelang konvensional, fungsi Risalah Lelang bagi pihak ketiga

dapat berupa fungsi bagi bendaharawan barang sebagai dasar penghapusan

atas barang yang dilelang dari daftar inventaris, atau bagi bank sebagai dasar

untuk meroya/mencoret hipotik. Dalam sistem lelang iPASAR ini, kegunaan

Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang salah satunya diserahkan kepada

KBI ini adalah suatu surat pembuktian yang diterima oleh KBI untuk arsip


96


yang disimpan, sebagai bukti pembayaran dan/atau pelunasan uang jaminan

barang lelang yang dibayarkan sebelumnya oleh pemenang lelang.

Berdasarkan hal tersebut diatas memang terlintas bahwa iPASAR tidak

memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan

Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 mengenai Pembuatan

Risalah lelang yang diwajibkan dalam suatu pelaksanaan lelang, tetapi dalam

hal sistem yang diterapkan iPASAR atas penerbitan Surat Konfirmasi

Pemenang Lelang tersebut diatas, adalah merupakan suatu bukti yang kuat

terhadap pemilikan atas barang yang dimenangkannya dalam lelang. Karena

dengan adanya Surat Konfirmasi tersebut, hal demikian adalah alat bukti

bahwa nama pemenang telah membayar pokok dan Bea Lelang dan telah

tercatat pada PT. Kliring Berjangka Indonesia serta sudah tersimpan didalam

arsip yang dimiliki oleh iPASAR, sehingga sejak saat itu pula pemenang

lelang dapat menguasai sepenuhnya atas barang yang telah didapat dalam

pelelangan. Tidak ada yang lebih kuat sebagai kekuatan pembuktian bagi

pemenang lelang kecuali Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang diterima

olehnya.

Alat bukti semacam Surat Konfirmasi Pemenang Lelang memang tidak

sesuai dengan penjabaran atas isi dari kepala risalah, badan risalah, dan kaki

risalah yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun

2010, namun apabila tidak terdapat suatu malfunction dan/atau cacat cela

atas Surat Konfirmasi tersebut, maka Surat konfirmasi Pemenang Lelang

yang dikeluarkan oleh iPASAR tetap dapat diberlakukan. Mengingat pada

lelang secara online ini tidak terdapat Pejabat Lelang yang salah satu

wewenangnya adalah membuat Risalah Lelang.

Tidak jauh berbeda dengan saran penulis seperti yang telah dikatakan

diatas mengenai Pejabat Lelang, sebaiknya Pemerintah mengatur suatu

aturan baru tentang tata cara lelang secara online melalui internet, sehingga

jelas pengaturannya dalam hal pembuatan Risalah Lelang, apakah masih

tetap akan diberlakukan seperti lelang konvensional (tentunya pembuatan

Risalah ini dilakukan dengan cara-cara tersendiri karena tidak ada Pejabat


97


Lelang dalam lelang yang dilakukan secara online), ataukah khusus untuk

lelang secara online tidak perlu diberlakukan Risalah Lelang seperti iPASAR

yang hanya memberlakukan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang, dimana

Surat Konfirmasi Pemenang Lelang tersebut isinya kurang-lebih sama

dengan badan Risalah Lelang. Hal ini agaknya perlu diperhatikan, selain

untuk mengurangi tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang

mengatasnamakan lelang namun tidak sepenuhnya menerapkan peraturan

lelang yang dikeluarkan pemerintah, tetapi di lain pihak hal ini juga perlu

diperhatikan pula karena tumbuh kembang hukum dan perekonomian negara

akan tercipta secara dinamis dan selaras dengan cara-cara yang praktis

seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

\


bab ii sistem lelang online melalui ipasar kayu jati …lib.ui.ac.id/file?file=digital/136086-t...

Documents