insentif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik - kemenkeu ri

of 25 /25
INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Pelayanan Publik Daerah) Disampaikan pada Kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Jakarta, 01 Desember 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Author: vankhuong

Post on 21-Jan-2017

222 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(Pelayanan Publik Daerah)

    Disampaikan padaKegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, 01 Desember 2016

    KEMENTERIAN KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

  • POKOK BAHASAN

    1

    Kebijakan Dana Insentif Daerah.

    Desentralisasi sebagai Instrumen untuk Peningkatan KualitasPelayanan Publik yang Lebih Baik;

    2

    3

    5

    4

    Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen PelaksanaanDesentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik;

    Keterkaitan Sistem Insentif dengan Pengelolaan Keuangan dan KualitasPelayanan Publik;

    Jenis-Jenis Insentif (Fiskal dan Nonfiskal);

    2

  • Desentralisasi ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

    Pelayanan Publik

    Yang Lebih Baik

    Lebih Akuntabel

    Kerelaan Masyarakat membayarpelayanan

    yang diberikan

    Pembangunan daribawah

    (Musgrave, 1983)

    DESENTRALISASIMendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat

    Desentralisasi POLITIK

    Desentralisasi ADMINISTRASI

    DesentralisasiFISKAL

    Desentralisasi EKONOMI

    TUJUANKesejahteraan masyarakat

    3

  • Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik

    PEMERINTAH

    DAERAH

    PEMERINTAH

    PUSAT

    KEWENANGAN:

    Tugas/urusan

    SUMBER

    PENDANAAN

    Kewenangan Pungutan

    Transfer dari APBN

    Kewenangan Pinjaman

    a. Dana Transfer Umum

    b. Dana Transfer Khusus

    c. Dana Insentif Daerah

    d. Dana Otsus dan DIY

    e. Dana Desa

    4

  • Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, Insentif, dan Pelayanan Publik

    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    APBD yang transparan dan akuntabel

    Penetapan APBD yang tepat waktu

    APBD yang tepat sasaran

    INSENTIF

    Mendorong daerah untuk berkinerja dengan baik

    PELAYANAN PUBLIK

    Peningkatan pemenuhankebutuhan pelayanan bagi setiapwarga negara dan penduduk

    6

  • Jenis-Jenis Insentif

    INSENTIF

    Insentif fiskal adalahpemanfaatan

    pengeluaran danpendapatan negara

    untukmempengaruhi

    keadaan ekonomi

    Insentif nonfiskaladalah insentif yang berbentuk fasilitasbaik fisik maupun

    non fisik.

    CONTOH: insentif bea masuk dan bea keluar insentif pajak dan retribusi, transfer

    ke daerah, dan subsidi

    CONTOH:pelayanan (e-procurement, e-planning, PTSP), pelatihan, keamanan, lokasi, dan infrastruktur. 7

  • Contoh: Layanan Publik Perpajakan

    7

  • 8

    Layanan Publik Ekspor Impor

  • Layanan Impor Ekspor

    9

  • Insentif Fiskal Dalam Perpajakan Daerah

    The Laffer Curve

    Ta

    x R

    ev

    en

    ue

    Tax Rate (%)

    Tarif pajak tinggi tidak selalu meningkatkanpendapatan, namun dapat pula

    menurunkan pendapatan perpajakan

    Pemberian insentif fiskalberupa pajak dan

    retribusi dapatmendorong peningkatan

    investasi di daerah

    meningkatkan pendapatan

    daerah

    meningkatkan pelayanan

    publik

    Contoh Insentif Pajak:1. Tax holiday,;2. Tarif rendah untuk UMKM;3. Insentif/keringanan tarif pada awal

    kegiatan usaha; dst

    Contoh Insentif Retribusi:Pembebasan atau pengurangan tarifretribusi yang terkait dengan dunia usaha

    8

  • Insentif Fiskal Dalam Transfer Ke Daerah

    LAMA EXISTING PERBAIKAN KE DEPAN (2018)

    DAK FISIK BERBASIS KINERJA

    Bersifat topdown, berdasarkan pada formula based;

    Kinerja penyerapan tahunsebelumnya tidak menjadi dasar dalam pengalokasian;

    Penyaluran DAK tidak adapersyaratan minimal realisasipenyerapan

    Target output tidak menjadi dasar dalam pengalokasian DAK

    DAK dialokasikan berbasis usulankebutuhan daerah dan prioritasnasional (proposal based);

    Kinerja penyerapan dana tahunsebelumnya menjadi salah satudasar dalam pengalokasian;

    Penyaluran DAK dilakukan berbasiskinerja penyerapan dana;

    Target output yang dicapai menjadidasar dalam pengalokasian DAK.

    Pengalokasian DAK berbasistarget output per bidang, kebutuhan daerah, dankinerja penyerapan dana dancapaian output/outcome daerah;

    Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dana dan realisasi pencapaian output.

    DANA INSENTIF DAERAH (DID)

    Dialokasikan kepada Provinsi,Kabupaten, dan Kotaberdasarkan kriteria kinerjautama, kinerja keuangan,kinerja pendidikan, sertakinerja ekonomi dankesejahteraan

    Penggunaan terikat pada fungsipendidikan

    Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkankriteria utama dan kriteria kinerja (kesehatan fiskal dan pengelolaankeuangan daerah, penyediaanlayanan dasar publik, danperekonomian daerah dankesejahteraan)

    Desain penilaian kinerja dihitung dan dituangkan dalam bentuk pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah

    Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan

    Penyempurnaan kriteriapemberian Dana InsentifDaerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya,serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi.

    9

  • Penyaluran DAK Fisik Berbasis Kinerja

    Tujuan perubahan penyaluran DAK Fisik:o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK;o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun; dano Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap.

    PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK

    2015 2016 Ke Depan

    Per triwulan Per triwulan Per triwulan

    I

    (30%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    I

    (30%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    I

    (25%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    -

    -

    -

    SYARAT PENYALURAN

    kinerja penyerapan dana per bidang

    -

    -

    kinerja penyerapandana per-bidang

    realisasi pencapaianoutput

    Penyederhanaanlaporan

    10

  • Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)

    ARAH KEBIJAKAN

    1. Memberikan reward kepada daerahberkinerja baik

    2.Penggunaan alokasi DID ditujukan untukmendukung kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan prioritas daerah

    TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:

    1.Mengelola keuangan dengan lebihbaik

    2.Menetapkan APBD tepat waktu3.Berkinerja lebih baik

    KEBIJAKAN ALOKASI

    DIALOKASIKAN KEPADA

    PROVINSI KABUPATEN KOTA

    BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA

    1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

    2. Penetapan Perda APBD tepat waktu.

    1. Kinerja kesehatan fiskal danpengelolaan keuangan daerah;

    2. Kinerja pelayanan dasar publik; dan3. Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

    11

  • Desain Formulasi Dana Insentif Daerah

    KRITERIA

    KINERJA UTAMA

    KINERJA KEUANGAN

    KINERJA PENDIDIKAN

    KINERJA EKONOMI & KESEJAHTERAAN

    Perda APBD Tepat waktu

    Opini BPKKRITERIA UTAMA

    Perda APBD Tepat waktu

    KRITERIA KINERJA

    Kesehatan fiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah: 11 Komponen

    Pelayanan dasar publik: 7 Komponen:

    Ekonomi dan Kesejahteraan: 4 Komponen

    Opini BPK

    ALOKASI DAN PENGGUNAAN

    PAGU RELATIF KECIL

    PENGGUNAAN TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

    PAGU DIPERBESAR

    PENGGUNAAN TIDAK TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

    PASSING GRADE PENILAIAN

    LAMA BARU

    MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI DARI MASING-

    MASING KRITERIA.

    TERINTEGRASI DENGAN PEMERINGKATAN DAERAH

    12

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Utama

    Kriteria utama : kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah penerima DID

    DAERAH DENGAN OPINI WTPDENGAN APBD TEPAT WAKTU

    DAERAH DENGAN OPINI WTPATAU WDPDENGANAPBD TEPAT WAKTU

    Opini WTP

    Perda APBD tepat waktu

    (444daerah)

    (312daerah)

    279Daerah

    Opini WTP/ WDP

    Perda APBD tepat waktu

    (444 daerah)(499

    daerah)

    419Daerah

    Keterangan: Opini BPK 2015 dan Penetapan Perda APBD 2016

    DID 2017

    WTP WDP TMP TW Jumlah

    1 Provinsi 29 5 0 0 34 23 23

    2 Kab/Kota 283 182 30 4 499 421 396

    Jumlah 312 187 30 4 533 444 419

    No Daerah

    Opini Perda APBD

    Tepat

    Waktu

    DAERAH

    LAYAK

    13

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Kinerja

    No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor Sumber Data

    Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50%

    1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah 1 - 4 APBD

    2. Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD 1 - 4 APBD

    3.

    (Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi PenerimaanPembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total PengeluaranPembiayaan)

    1 - 4 APBD

    4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) 1 4 APBD

    5. Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas 1 4 APBD

    6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    7. Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    8. Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD 1 4 APBD

    9. Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD 1 4 APBD

    10. Defisit APBD/Total Pendapatan APBD 1 4 APBD

    11. Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25%

    1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 1 - 4 BPS

    2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 1 - 4 BPS

    3. Angka Melek Huruf 1 - 4 BPS

    4. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi 1 - 4 BPS

    5. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 1 - 4 BPS

    6. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak 1 - 4 BPS

    7. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1 - 4 BPS

    Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25%

    1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1 - 4 BPS

    2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 1 - 4 BPS

    3. Penurunan Tingkat Pengangguran 1 - 4 BPS

    4. Pengendalian Tingkat Inflasi 1 - 4 BPS

    Kriteria Kinerja : Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja suatu daerah

    Kriteria Kinerja :o Kinerja kesehatan fiskal &

    pengelolaan keuangandaerah dengan bobot50%;

    o Kinerja pelayanan dasar publik dengan bobot 25%; dan

    o Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan bobot 25%.

    14

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Perhitungan Alokasi

    Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan

    Kriteria Kinerja

    Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja

    Kategori ditetapkan 12 (duabelas) interval :

    Alokasi Kinerja(AK)

    1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkandari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+s.d DD-).

    2. Penetapan batas nilai sebagai passing gradepenerima berdasarkan kelas atau tingkatannilai daerah.

    3. Batas Minimum Nilai Kinerja (Passing Grade)yang mendapat Alokasi Kinerja adalah yangmemiliki kategori nilai di atas atau samadengan () kategori BB.

    Pemberian AM bagi daerah yang: Memiliki Opini WTP atas LKPD; dan Telah menetapkan Perda APBD tepat

    waktu.

    Alokasi Minimum(AM)

    Kategori Rentang Nilai

    AA+ 93,67 -100,00

    AA 87,33 93,67

    AA- 81,00 87,33

    BB+ 74,67 81,00

    BB 68,33 74,67

    BB- 62,00 - 68,33

    CC+ 55,67 62,00

    CC 49,33 55,67

    CC- 43,00 49,33

    DD+ 36,67 43,00

    DD 30,33 36,67

    DD- 24,00 30,33

    15

  • Kebijakan Dana Insentif Daerah ke Depan

    No Perihal Kebijakan Ke Depan

    1 Kriteria Penyempurnaan kriteria perhitungan DID, antara lain : Memperhatikan indikator kinerja yang

    memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi;

    Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukurkinerja pelayanan dasar publik, yang merupakan bagian dari Kriteria Kinerja;

    Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) olehpemerintah daerah sebagai Kriteria Utama

    2 Penggunaan DID digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

    21

  • Usulan Penambahan Kriteria DID dari KPK

    KONDISI IMPLIKASI TINDAK LANJUT

    e-planning, e-procurement dan PTSPmerupakankriteria perluatau necessary condition, karena lebih bersifatstagnan,

    Sesuai dengan kharakteristiknya, maka kriteria tersebut lebihtepat sebagaikriteria utama

    Daerah penerimaalokasi DID akanmenjadi jauhlebih ketat dansangat selektif, artinya hanyadaerah-daerah ygsudah e-planning, e-procurement danPTSP saja yang akanmemperolehalokasi DID

    penyiapan regulasi yang mengatur semua daerah memakai ketiga kriteria tersebut

    memberikan advokasi yang intensif kepada daerah agar dapat menerapkan ketiga hal tersebut;

    melakukan sosialisasi secara luas dan masif agar daerah memahami dengan baik kebijakan tersebut, serta daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan e-planning, e-procurement dan PTSP, sehingga apabila akan dilakukan penilaian, masing-masing daerah sudah siap dengan standar nilai yang ditentukan.

    meningkatkan capacity building aparat Pemda menetapkan instansi yang bertanggungjawab terhadap

    ketersediaan data daerah dan menilai capaian kinerja daerah yang telah menerapkan e-planning, e-procurementdan PTSP, karena pada dasarnya DID adalah insentif terhadap kinerja suatu daerah.

    menerapkan masa transisi sebelum diberlakukannya kriteria

    No Jenis Pelayanan Instansi Penanggung jawab Kegiatan

    1 e-planning Kemendagri

    Menyiapkan regulasi Melakukan Advokasi dan

    Sosialisasi Mempersiapkan

    Ketersediaan data Menilai Capaian kinerja

    2 e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

    3 PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

    22

  • RINGKASAN HASIL PERHITUNGAN DID TA. 2017

    Pagu Alokasi 5.000.000 7.500.000 Juta Rp

    Alokasi Minimum (AM) 5.000 7.500 Juta Rp

    Total AM 1.140.000 2.092.500 Juta Rp

    Total Alokasi Kinerja (AK) 3.860.000 5.407.500 Juta Rp

    Persentase AM Thdp Pagu 22,8% 27,9%

    Passing Grade BB BB

    Daerah Penerima AM 228 279 Daerah

    Daerah Penerima Hanya AM 162 196 Daerah

    Daerah Penerima AM dan AK 66 83 Daerah

    Daerah Penerima Hanya AK 43 38 Daerah

    Daerah Penerima DID 271 317 Daerah

    Provinsi 28 21 Daerah

    Kota 56 64 Daerah

    Kabupaten 187 232 Daerah

    Daerah Lulus Passing Grade 109 121 Daerah

    Maksimum 45.035 65.337 Juta Rp

    Uraian DID TA 2016 Ket.DID TA 2017 Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari :

    Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 TriliunDiberikan kepada daerah yangmemperoleh opini WTP dan menetapkanPerda APBD tepat waktu.

    Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 TriliunDiberikan kepada daerah yang memenuhikriteria utama dan memenuhi batasminimum nilai kinerja yaitu BB (nilaikinerja 68,33)

    Total daerah penerima DID tahun 2017sebanyak 317 daerah, terdiri dari: 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota

    DAERAH PENERIMA DID TA. 2017BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA

    Hanya

    AM

    (196

    daerah)

    AM + AK

    (83

    daerah)

    Hanya AK

    (38

    daerah)

    JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH

    16

  • PERKEMBANGAN PAGU DID, 2011-2017

    17

    1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,664.5

    5,000.0

    7,500.0

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000

    7,000

    8,000

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    dal

    am m

    iliia

    r ru

    pia

    h

  • BaliNusa Tenggara

    Maluku

    18

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    Kalbar 60,0 0,0 60,0 8 0 0

    Kalteng 75,0 133,7 208,7 8 1 2

    Kalsel 105,0 179,7 284,7 10 0 4

    Kaltim 60,0 89,1 149,1 7 1 1

    Kaltara 22,5 0,0 22,5 3 0 0

    Jumlah 322,5 402,5 725,0 36 2 7

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    Aceh 142,5 583,8 726,3 6 0 13

    Sumut 22,5 131,7 154,2 1 1 2

    Sumbar 97,5 446,6 544,1 7 4 6

    Riau 22,5 0,0 22,5 3 0 0

    Jambi 22,5 42,5 65,0 3 1 0

    Sumsel 82,5 89,5 172,0 11 0 0

    Bengkulu 7,5 133,4 140,9 1 2 0

    Lampung 75,0 137,3 212,3 7 0 3

    Babel 0,0 0,0 0,0 0 3 0

    Kep. Riau 7,5 0,0 7,5 1 0 0

    Jumlah 480,0 1564,8 2044,8 40 11 24

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    Sulteng 37,5 57,8 95,3 4 0 1

    Sulut 90,0 172,4 262,4 9 1 3

    Sulsel 120,0 86,8 206,8 15 1 1

    Sultra 60,0 89,6 149,6 6 0 2

    Gorontalo 52,5 0,0 52,5 7 0 0

    Sulbal 37,5 128,7 166,2 2 0 3

    Jumlah 397,5 535,3 932,8 43 2 10

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0 0 0 0

    Jabar 142,5 319,4 461,9 14 2 5

    Jateng 150,0 949,9 1099,9 2 6 15

    DIY 45,0 225,8 270,8 1 0 5

    Jatim 202,5 479,5 682,0 20 4 7

    Banten 37,5 43,1 80,6 4 0 1

    Jumlah 577,5 2.017,7 2.595,2 41 12 33

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    Bali 67,5 134,3 201,8 6 0 3

    NTB 75,0 179,2 254,2 7 1 3

    NTT 15,0 177,3 192,3 2 4 0

    Jumlah 157,5 490,8 648,3 15 5 6

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

    AM AK Total AM AK AM & AK

    Maluku 30,0 265,0 295,0 3 5 1

    Papua 37,5 43,1 80,6 4 0 1

    Maluku Utara 22,5 88,3 110,8 2 1 1

    Papua Barat 67,5 0,0 67,5 9 0 0

    Jumlah 157,5 396,4 553,9 18 6 3

    Alokasi dan Jumlah Daerah Penerima DID Tahun 2017

    *)dalam miliar rupiah

  • 24

    -

    2,000

    4,000

    6,000

    8,000

    PaguTotal AK

    Total AM

    5,000

    3,860

    1,140

    7,500

    5,408

    2,093

    Mili

    ar R

    up

    iah

    2016 2017

    -

    50

    100

    150

    200

    250

    PenerimaHanya AM

    PenerimaAM dan AK

    PenerimaHanya AK

    ProvinsiPenerima

    KotaPenerima

    KabupatenPenerima

    162

    66

    43 28

    56

    187 196

    83

    38 21

    64

    232

    Jum

    lah

    Dae

    rah

    2016 2017

    PERBANDINGAN DANA INSENTIF DAERAH TA 2016 & 2017

    Pagu Alokasi DID

    Penerima DIDData Perhitungan DID

    5,000

    18,450

    45,035

    7,500

    23,659

    65,337

    -

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    70,000

    Alokasi Minimum (AM) Rata-Rata DID yangDiterima

    Maksimum DID yangDiterima

    Juta

    Ru

    pia

    h

    2016 2017

    251

    230

    19

    4

    464

    422

    109

    312

    187

    30

    4

    444

    419

    121

    - 100 200 300 400 500

    Daerah beropini WTP

    Daerah beropini WDP

    Daerah Beropini TMP

    Daerah Beropini TW

    Perda APBD tepat Waktu

    Daerah Layak

    Daerah Lulus PG

    Jumlah Daerah2017 2016

  • TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

    APBNP

    2016 APBN 2017 Selisih %

    (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2

    Transfer ke Daerah 729,27 704,92 (24,35) -3,3%

    I. Dana Perimbangan 705,46 677,08 (28,38) -4,0%

    A. Dana Transfer Umum 494,44 503,63 9,19 1,9%

    1 Dana Bagi Hasil 109,08 92,79 (16,29) -14,9%

    a. Pajak 68,62 58,57 (10,04) -14,6%

    b. Sumber Daya Alam 40,46 34,22 (6,24) -15,4%

    2 Dana Alokasi Umum 385,36 410,84 25,48 6,6%a. DAU Murni 385,36 401,13 15,77 4,1%b. Kurang Bayar DAU 9,71 9,71 -

    B. Dana Transfer Khusus 211,02 173,45 (37,58) -17,8%

    1 Dana Alokasi Khusus Fisik 89,81 58,34 (31,47) -35,0%

    2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 121,21 115,11 (6,11) -5,0%

    II. Dana Insentif Daerah 5,00 7,50 2,50 50,0%

    III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY 18,81 20,35 1,53 8,2%

    A. Dana Otonomi Khusus 18,26 19,55 1,28 7,0%

    B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 0,55 0,80 0,25 46,1%

    Dana Desa 46,98 60,00 13,02 27,7%

    776,25 764,92 (11,33) -1,5%J U M L A H

    Uraian

    5