harapan investor terhadap omnibus law perpajakan blf 2020... · sumber: presentasi kemenkeu publik...

22
KADIN INDONESIA Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan Rosan P. Roeslani Ketua Umum

Upload: others

Post on 12-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan

Rosan P. RoeslaniKetua Umum

Page 2: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Philosophy of Taxation

“ Collecting the tax without corruption and injustice, but to the satisfaction and

convenience of all.”

Aristides, The Father of Tax Justice

Page 3: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Simplicity Peace

Equality Truth

Principle of Taxation –Richard Murphy

(The Joy of Tax, 2015)

Tax Justice -Adam Smith

Equity

Legal Certainty

Convenience of payment

Eficient

Page 4: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Pentingnya Reformasi Perpajakan

1.Reformasi perpajakan perlu dilanjutkan secara serius.• Dengan penerimaan negara yang bertambah, diharapkan pengeluaran pemerintah antara lain

untuk pembangunan sumber daya manusia, logistik dan infrastruktur dapat terus berlanjutdengan baik. Dengan demikian produktivitas meningkat serta biaya logistik dapat ditekan.

• Mendorong percepatan terbentuknya sistim inti administrasi perpajakan dengan pemanfaatanteknologi dalam peningkatan pelayanan pajak termasuk digitalisasi perpajakan

• Perluasan basis pajak, semua (sektor dan skala usaha) harus bayar kewajiban pajak, sementarapihak yang kecil sekali dapat di kreditkan kembali atau ditransfer melalui belanja pemerintah.

• Sederhanakan dan transparansi pajak, sehingga mengurangi compliance cost• Membangun tingkat kepercayaan antara pembayar pajak dan petugas pajak• Adanya kesetaraan dalam hal pengajuan keberatan atas terjadinya perbedaaan antara pajak

yang dibayar berdasarkan auditor dan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak• Fasilitas pajak khusus untuk pendirian kantor pusat regional di Indonesia (mampu bersaing

dengan singapura)

2.Perluasan cakupan cukai sebagai contoh : pajak carbon untuk BBM keperluantransportasi terutama yang dipakai diperkotaan dan oktan tinggi

4

Page 5: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Struktur Ekonomi Indonesia 2019:Investasi Tumbuh di bawah PertumbuhanEkonomi

• Tahun 2019, Pemerintah berhasilmenjaga daya beli dan permintaandomestik sehingga Konsumsi RumahTangga tumbuh 5.04% (yoy)

• Investasi juga terjaga, denganpertumbuhan 4.45% (yoy).

• Dari sisi suplai, pertumbuhanproduksi yang kuat: di sektor primer yang terjaga adalah sektorpenggalian dan pertambangan;sedangkan di sektor tersier yang tumbuh kuat adalah sektortelekomunikasi, transportasi danpergudangan, dan industri jasakeuangan.

5

56,62

32,33

8,75

18,41

-18,4

5,044,45

3,25

-0,87

-7,69

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

PrivateConsumption

Gross FixedCapital

GovernmentExpenditure

Export Import

Structure (%) Growth (%)

Source: Central Bureau of Statistics, 2020

Page 6: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

6

• "Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomianIndonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangidampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhanekonomi hingga ke 4,7 persen," ungkap Sri Mulyanidi Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).”

• “Sekarang ditambah dengan terjangkitnya virus novel Corona pertumbuhan ekonomi duniadiperkirakan akan melambat menjadi 2,8 persen danpertumbuhan ini akan sama atau seperti terjadipada tahun 2008 dan 2009 dimana terjadi krisiskeuangan global,” ucap Sri Mulyani dalam sambutandi kantornya, Senin (2/3/2020).

Baca selengkapnya di artikel "Sri Mulyani: DampakWabah Corona Bisa Picu Krisis Keuangan Global", https://tirto.id/eCAX

Sumber: BPS, 2020, dan berbagai media, Februari & maret, 2020

5,56

5,01

4,88

5,035,07

5,17

5,07 5,055,02

4,97 5.07

4.7%

Page 7: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Kendala yang menghambat PerekonomianIndonesia

Regulasi dan Institusi

Kendala perekonomian Indonesia dalambertumbuh dengan cepat (diurut

berdasarkan prioritas)

Makro Fiskal

Infrastruktur

Sumber Daya Manusia

Akses Pembiayaan

Kegagalan Pasar

Permasalahan yang dihadapiperekonomian Indonesia

Kurangnya investasi yang berproduktivitas tinggiserta minimnya inovasi menyebabkan RENDAHNYA

PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

Indikator:

Transformasi struktural yang tidak berjalan optimal

Produktivitas sektor pertanian dan jasa yang rendah

Sektor manufaktur kurang berkembang

Manufaktur didominasi oleh produkmanufaktur sederhana

Inovasi rendah dibandingkan negara sebanding

Investasi tidak mendukung peningkatan produktivias

Pertumbuhanekonomistagnan di 5%

1968-1979 7.5%

1980-1996 6.4%

2000-2018 5.3%

7

Page 8: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Memerlukan Usaha menaikkan investasi danperbaikan daya saingagar tumbuh di atas 5%

NegaraPeringkat

2019Peringkat

2020

Singapura 2 2

Malaysia 15 12

Thailand 27 21

India 77 63

Vietnam 69 70

Indonesia 73 73

Kemudahan Berusaha

ICOR (Rerata 2015-2017) Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan sebesar 5.5% di tahun 2021, maka investasi perlubertumbuh sebesar 13% dari nilai investasi di tahun 2019. Dan untuk dapat bertumbuh sebesar 6% di tahun 2024, maka pertumbuhan investasi sebesar 40% dari nilai investasi di tahun 2019. atau dari rata rata 3200T pada periode 2015-2019 menjadi perlu investasi rata rata 4400T pada periode 2020-2024.

Incremental output ratio (ICOR) Indonesia memiliki tren meningkat. Nanti ketika Indonesia mencapaipertumbuhan PDB 6% di tahun 2024 maka nilai ICOR akan turun ke 6.2, yang mana menunjukkanperbaikan yang dipacu oleh peningkatan produktvitas.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mar

-15

Jun-1

5

Sep-1

5

Dec

-15

Mar

-16

Jun-1

6

Sep-1

6

Dec

-16

Mar

-17

Jun-1

7

Sep-1

7

Dec

-17

Mar

-18

Jun-1

8

Sep-1

8

Dec

-18

Mar

-19

Jun-1

9

Sep-1

9

Pembentukan Modal Tetap Bruto (kontribusi kepada pertumbuhan yoy, persen)

USD 108

USD 151

USD 95

USD 171

USD 0

USD 50

USD 100

USD 150

USD 200

India Vietnam Bangladesh Indonesia

Upah minimum 2019

Indonesia 6.8

Thailand 6.5

Malaysia 5.0

India 4.2

Vietnam 4.1

Filipina 3.6

8

Page 9: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Defisit Kembar Mengakibatkan Keterbatasan GerakFiskal

Barang

Jasa

Pendapatan primer

Transfer

Neraca Berjalan

APBN (IDR Tn)

-16

-12

-8

-4

0

4

8 M

ar-1

5

Jun-1

5

Sep-1

5

Dec

-15

Mar

-16

Jun-1

6

Sep-1

6

Dec

-16

Mar

-17

Jun-1

7

Sep-1

7

Dec

-17

Mar

-18

Jun-1

8

Sep-1

8

Dec

-18

Mar

-19

Jun-1

9

Sep-1

9

Neraca Berjalan (USD milyar)

Deficit minyak dan gas menjadi salah satu beban utama dalam CAD

9

Page 10: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Penyederhanaan Regulasi: Omnibus Law

10

Page 11: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Substansi Omnibus Law Perpajakan

11

Sumber: Kemenko Perekonomian

Page 12: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

TUJUAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

Sumber: Presentasi KemenkeuPublik Hearing Desember 2019

12

Page 13: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

13Sumber: Dirjen Pajak, Kemenkeu

Page 14: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

OMNIBUS LAW AKAN MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BARU DAN SEKTOR RIIL

14Sumber: Dirjen Pajak, Kemenkeu

Page 15: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

KEADILAN PAJAK: LEVEL OF PLAYING FIELD KONVENSIONAL DAN DIGITAL SETARA

15Sumber: Dirjen Pajak, Kemenkeu

Page 16: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Posisi/Respon Kadin

• Menyambut baik dan Mendukung Omnibus Law Perpajakan

• Menjadi pengungkit buat Indonesia dapat bersaing dari sisiperpajakan dibanding berbagai negara.

• Kadin akan ikut serta mengawal dan memberi masukandalam PP dan Permenkeu.

• Harapannya Investor jangka panjang baik dari dalammaupun luar negeri akan lebih banyak dan nyamanberinvestasi di Indonesia

16

Page 17: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Mengurangi PPh Badan UntukMeningkatkan Daya Saing (Menjadi 20%)

17

Sumber: Uni of Leiden dalam CITA, 2019

Page 18: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Harapan

• Perubahan dan pengurangan tarif pajak ini akan mendorong dunia usahauntuk lebih menabung dan berinvesasi lebih banyak.

• Pada saat yang bersamaan kita harapkan pemerintah dapat mencarisumber pendapatan baru dan efisiensi/efektivitas belanja pemerintah.

• Dalam jangka menegah panjang, investasi yang naik berperan untukmenaikkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaanprodukvitas lebih tinggi sehingga pada saatnya juga akan menaikkanpendapatan pemerintah.

• Namun juga menyadari, Omnibus law ini bukan segala-galanya

18

Page 19: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Omnibus Law Diharapkan MampuMendorong Tercapainya Target Keluar dariMiddle Income Trap

19

• Agar bisa keluar dari middle income trap, maka rerata pertumbuhan investasi harus mencapai 7 persen• Dalam mencapai hal tersebut, perlu perbaikan iklim investasi yang dapat tercapai dari adanya Omnibus

Law

Page 20: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Kesimpulan

• Kebijakan perpajakan sangat relevan dan berpengaruh besar

• O L perpajakan dianggap penting

• Namun masih perlu dilanjutkan usaha untuk: • Pajak yang lebih Sederhana dan transparan

• Perluas basis pajak, kurangi tarif dan perbedaan antar tarif. Pengecualian harus dikurangi

• Koordinasi kalibrasi pajak Pusat dan Daerah

• Reformasi administrasi pajak

• Penyederhanaan regulasi dan perbaikan kelembagaan serta pengaturan pasartenaga kerja yang lebih kompetitif (dalam OL cipta lapangan kerja)

• Reformasi ini bersifat dinamis, sehingga disamping dua reformasi awal diatas, masih diperlukan reformasi lainnya secara berkelanjutan

20

Page 21: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA 21

Page 22: Harapan Investor terhadap Omnibus Law Perpajakan BLF 2020... · Sumber: Presentasi Kemenkeu Publik Hearing Desember 2019 12. KADIN INDONESIA SUBSTANSI OMNIBUS LAW PERPAJAKAN Sumber:

KADIN INDONESIA

Menara Kadin Indonesia 3rd, 24th & 29th FloorH.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950 Indonesia

Phone : +62 21 5274484 (Hunting) Fax : +62 21 5274331, 5274332

TERIMA KASIH