Download - Insentif untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - Kemenkeu RI

INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(Pelayanan Publik Daerah)

Disampaikan padaKegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 01 Desember 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

POKOK BAHASAN

1

Kebijakan Dana Insentif Daerah.

Desentralisasi sebagai Instrumen untuk Peningkatan KualitasPelayanan Publik yang Lebih Baik;

2

3

5

4

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen PelaksanaanDesentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik;

Keterkaitan Sistem Insentif dengan Pengelolaan Keuangan dan KualitasPelayanan Publik;

Jenis-Jenis Insentif (Fiskal dan Nonfiskal);

2

Desentralisasi ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Pelayanan Publik

Yang Lebih Baik

Lebih Akuntabel

Kerelaan Masyarakat membayarpelayanan

yang diberikan

Pembangunan daribawah

(Musgrave, 1983)

DESENTRALISASIMendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat

Desentralisasi POLITIK

Desentralisasi ADMINISTRASI

DesentralisasiFISKAL

Desentralisasi EKONOMI

TUJUANKesejahteraan masyarakat

3

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik

PEMERINTAH

DAERAH

PEMERINTAH

PUSAT

KEWENANGAN:

Tugas/urusan

SUMBER

PENDANAAN

Kewenangan Pungutan

Transfer dari APBN

Kewenangan Pinjaman

a. Dana Transfer Umum

b. Dana Transfer Khusus

c. Dana Insentif Daerah

d. Dana Otsus dan DIY

e. Dana Desa

4

Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, Insentif, dan Pelayanan Publik

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APBD yang transparan dan akuntabel

Penetapan APBD yang tepat waktu

APBD yang tepat sasaran

INSENTIF

Mendorong daerah untuk berkinerja dengan baik

PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan pemenuhankebutuhan pelayanan bagi setiapwarga negara dan penduduk

6

Jenis-Jenis Insentif

INSENTIF

Insentif fiskal adalahpemanfaatan

pengeluaran danpendapatan negara

untukmempengaruhi

keadaan ekonomi

Insentif nonfiskaladalah insentif yang berbentuk fasilitasbaik fisik maupun

non fisik.

CONTOH:• insentif bea masuk dan bea keluar• insentif pajak dan retribusi, transfer

ke daerah, dan subsidi

CONTOH:pelayanan (e-procurement, e-planning, PTSP), pelatihan, keamanan, lokasi, dan infrastruktur. 7

Contoh: Layanan Publik Perpajakan

7

8

Layanan Publik Ekspor Impor

Layanan Impor Ekspor

9

Insentif Fiskal Dalam Perpajakan Daerah

The Laffer Curve

Ta

x R

ev

en

ue

Tax Rate (%)

Tarif pajak tinggi tidak selalu meningkatkanpendapatan, namun dapat pula

menurunkan pendapatan perpajakan

Pemberian insentif fiskalberupa pajak dan

retribusi dapatmendorong peningkatan

investasi di daerah

meningkatkan pendapatan

daerah

meningkatkan pelayanan

publik

Contoh Insentif Pajak:1. Tax holiday,;2. Tarif rendah untuk UMKM;3. Insentif/keringanan tarif pada awal

kegiatan usaha; dst

Contoh Insentif Retribusi:Pembebasan atau pengurangan tarifretribusi yang terkait dengan dunia usaha

8

Insentif Fiskal Dalam Transfer Ke Daerah

LAMA EXISTING PERBAIKAN KE DEPAN (2018)

DAK FISIK BERBASIS KINERJA

Bersifat topdown, berdasarkan pada formula based;

Kinerja penyerapan tahunsebelumnya tidak menjadi dasar dalam pengalokasian;

Penyaluran DAK tidak adapersyaratan minimal realisasipenyerapan

Target output tidak menjadi dasar dalam pengalokasian DAK

DAK dialokasikan berbasis usulankebutuhan daerah dan prioritasnasional (proposal based);

Kinerja penyerapan dana tahunsebelumnya menjadi salah satudasar dalam pengalokasian;

Penyaluran DAK dilakukan berbasiskinerja penyerapan dana;

Target output yang dicapai menjadidasar dalam pengalokasian DAK.

Pengalokasian DAK berbasistarget output per bidang, kebutuhan daerah, dankinerja penyerapan dana dancapaian output/outcome daerah;

Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dana dan realisasi pencapaian output.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dialokasikan kepada Provinsi,Kabupaten, dan Kotaberdasarkan kriteria kinerjautama, kinerja keuangan,kinerja pendidikan, sertakinerja ekonomi dankesejahteraan

Penggunaan terikat pada fungsipendidikan

Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkankriteria utama dan kriteria kinerja (kesehatan fiskal dan pengelolaankeuangan daerah, penyediaanlayanan dasar publik, danperekonomian daerah dankesejahteraan)

Desain penilaian kinerja dihitung dan dituangkan dalam bentuk pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah

Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan

Penyempurnaan kriteriapemberian Dana InsentifDaerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya,serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi.

9

Penyaluran DAK Fisik Berbasis Kinerja

Tujuan perubahan penyaluran DAK Fisik:o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK;o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun; dano Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK

2015 2016 Ke Depan

Per triwulan Per triwulan Per triwulan

I

(30%)

II

(25%)

III

(25%)

IV

(25%)

I

(30%)

II

(25%)

III

(25%)

IV

(25%)

I

(25%)

II

(25%)

III

(25%)

IV

(25%)

-

-

-

SYARAT PENYALURAN

kinerja penyerapan dana per bidang

-

-

kinerja penyerapandana per-bidang

realisasi pencapaianoutput

Penyederhanaanlaporan

10

Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)

ARAH KEBIJAKAN

1. Memberikan reward kepada daerahberkinerja baik

2.Penggunaan alokasi DID ditujukan untukmendukung kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan prioritas daerah

TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:

1.Mengelola keuangan dengan lebihbaik

2.Menetapkan APBD tepat waktu3.Berkinerja lebih baik

KEBIJAKAN ALOKASI

DIALOKASIKAN KEPADA

PROVINSI KABUPATEN KOTA

BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Penetapan Perda APBD tepat waktu.

1. Kinerja kesehatan fiskal danpengelolaan keuangan daerah;

2. Kinerja pelayanan dasar publik; dan3. Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

11

Desain Formulasi Dana Insentif Daerah

KRITERIA

KINERJA UTAMA

KINERJA KEUANGAN

KINERJA PENDIDIKAN

KINERJA EKONOMI & KESEJAHTERAAN

Perda APBD Tepat waktu

Opini BPKKRITERIA UTAMA

Perda APBD Tepat waktu

KRITERIA KINERJA

Kesehatan fiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah: 11 Komponen

Pelayanan dasar publik: 7 Komponen:

Ekonomi dan Kesejahteraan: 4 Komponen

Opini BPK

ALOKASI DAN PENGGUNAAN

PAGU RELATIF KECIL

PENGGUNAAN TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

PAGU DIPERBESAR

PENGGUNAAN TIDAK TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

PASSING GRADE PENILAIAN

LAMA BARU

MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI DARI MASING-

MASING KRITERIA.

TERINTEGRASI DENGAN PEMERINGKATAN DAERAH

12

KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Utama

Kriteria utama : kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah penerima DID

DAERAH DENGAN OPINI WTPDENGAN APBD TEPAT WAKTU

DAERAH DENGAN OPINI WTPATAU WDPDENGANAPBD TEPAT WAKTU

Opini WTP

Perda APBD tepat waktu

(444daerah)

(312daerah)

279Daerah

Opini WTP/ WDP

Perda APBD tepat waktu

(444 daerah)(499

daerah)

419Daerah

Keterangan: Opini BPK 2015 dan Penetapan Perda APBD 2016

DID 2017

WTP WDP TMP TW Jumlah

1 Provinsi 29 5 0 0 34 23 23

2 Kab/Kota 283 182 30 4 499 421 396

Jumlah 312 187 30 4 533 444 419

No Daerah

Opini Perda

APBD

Tepat

Waktu

DAERAH

LAYAK

13

KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Kinerja

No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor Sumber Data

Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50%

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah 1 - 4 APBD

2. Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD 1 - 4 APBD

3.

(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi PenerimaanPembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total PengeluaranPembiayaan)

1 - 4 APBD

4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) 1 – 4 APBD

5. Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas 1 – 4 APBD

6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4 APBD

7. Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4 APBD

8. Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD 1 – 4 APBD

9. Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD 1 – 4 APBD

10. Defisit APBD/Total Pendapatan APBD 1 – 4 APBD

11. Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4 APBD

Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25%

1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 1 - 4 BPS

2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 1 - 4 BPS

3. Angka Melek Huruf 1 - 4 BPS

4. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi 1 - 4 BPS

5. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 1 - 4 BPS

6. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak 1 - 4 BPS

7. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1 - 4 BPS

Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25%

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1 - 4 BPS

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 1 - 4 BPS

3. Penurunan Tingkat Pengangguran 1 - 4 BPS

4. Pengendalian Tingkat Inflasi 1 - 4 BPS

Kriteria Kinerja : Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja suatu daerah

Kriteria Kinerja :o Kinerja kesehatan fiskal &

pengelolaan keuangandaerah dengan bobot50%;

o Kinerja pelayanan dasar publik dengan bobot 25%; dan

o Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan bobot 25%.

14

KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Perhitungan Alokasi

Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan

Kriteria Kinerja

Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja

Kategori ditetapkan 12 (duabelas) interval :

Alokasi Kinerja(AK)

1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkandari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+s.d DD-).

2. Penetapan batas nilai sebagai passing gradepenerima berdasarkan kelas atau tingkatannilai daerah.

3. Batas Minimum Nilai Kinerja (Passing Grade)yang mendapat Alokasi Kinerja adalah yangmemiliki kategori nilai di atas atau samadengan (≥) kategori BB.

Pemberian AM bagi daerah yang:• Memiliki Opini WTP atas LKPD; dan• Telah menetapkan Perda APBD tepat

waktu.

Alokasi Minimum(AM)

Kategori Rentang Nilai

AA+ 93,67 -100,00

AA 87,33 – 93,67

AA- 81,00 – 87,33

BB+ 74,67 – 81,00

BB 68,33 – 74,67

BB- 62,00 - 68,33

CC+ 55,67 – 62,00

CC 49,33 – 55,67

CC- 43,00 – 49,33

DD+ 36,67 – 43,00

DD 30,33 – 36,67

DD- 24,00 – 30,33

15

Kebijakan Dana Insentif Daerah ke Depan

No Perihal Kebijakan Ke Depan

1 Kriteria Penyempurnaan kriteria perhitungan DID, antara lain :• Memperhatikan indikator kinerja yang

memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi;

• Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukurkinerja pelayanan dasar publik, yang merupakan bagian dari Kriteria Kinerja;

• Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) olehpemerintah daerah sebagai Kriteria Utama

2 Penggunaan DID digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

21

Usulan Penambahan Kriteria DID dari KPK

KONDISI IMPLIKASI TINDAK LANJUT

• e-planning, e-procurement dan PTSPmerupakankriteria perluatau necessary condition, karena lebih bersifatstagnan,

• Sesuai dengan kharakteristiknya, maka kriteria tersebut lebihtepat sebagaikriteria utama

Daerah penerimaalokasi DID akanmenjadi jauhlebih ketat dansangat selektif, artinya hanyadaerah-daerah ygsudah e-planning, e-procurement danPTSP saja yang akanmemperolehalokasi DID

• penyiapan regulasi yang mengatur semua daerah memakai ketiga kriteria tersebut

• memberikan advokasi yang intensif kepada daerah agar dapat menerapkan ketiga hal tersebut;

• melakukan sosialisasi secara luas dan masif agar daerah memahami dengan baik kebijakan tersebut, serta daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan e-planning, e-procurement dan PTSP, sehingga apabila akan dilakukan penilaian, masing-masing daerah sudah siap dengan standar nilai yang ditentukan.

• meningkatkan capacity building aparat Pemda• menetapkan instansi yang bertanggungjawab terhadap

ketersediaan data daerah dan menilai capaian kinerja daerah yang telah menerapkan e-planning, e-procurementdan PTSP, karena pada dasarnya DID adalah insentif terhadap kinerja suatu daerah.

• menerapkan masa transisi sebelum diberlakukannya kriteria

No Jenis Pelayanan Instansi Penanggung jawab Kegiatan

1 e-planning Kemendagri

• Menyiapkan regulasi• Melakukan Advokasi dan

Sosialisasi• Mempersiapkan

Ketersediaan data• Menilai Capaian kinerja

2 e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

3 PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

22

RINGKASAN HASIL PERHITUNGAN DID TA. 2017

Pagu Alokasi 5.000.000 7.500.000 Juta Rp

Alokasi Minimum (AM) 5.000 7.500 Juta Rp

Total AM 1.140.000 2.092.500 Juta Rp

Total Alokasi Kinerja (AK) 3.860.000 5.407.500 Juta Rp

Persentase AM Thdp Pagu 22,8% 27,9%

Passing Grade BB BB

Daerah Penerima AM 228 279 Daerah

– Daerah Penerima Hanya AM 162 196 Daerah

– Daerah Penerima AM dan AK 66 83 Daerah

Daerah Penerima Hanya AK 43 38 Daerah

Daerah Penerima DID 271 317 Daerah

– Provinsi 28 21 Daerah

– Kota 56 64 Daerah

– Kabupaten 187 232 Daerah

Daerah Lulus Passing Grade 109 121 Daerah

Maksimum 45.035 65.337 Juta Rp

Uraian DID TA 2016 Ket.DID TA 2017 Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari :

Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 TriliunDiberikan kepada daerah yangmemperoleh opini WTP dan menetapkanPerda APBD tepat waktu.

Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 TriliunDiberikan kepada daerah yang memenuhikriteria utama dan memenuhi batasminimum nilai kinerja yaitu BB (nilaikinerja ≥ 68,33)

Total daerah penerima DID tahun 2017sebanyak 317 daerah, terdiri dari: 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota

DAERAH PENERIMA DID TA. 2017BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA

Hanya

AM

(196

daerah)

AM + AK

(83

daerah)

Hanya AK

(38

daerah)

JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH

16

PERKEMBANGAN PAGU DID, 2011-2017

17

1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,664.5

5,000.0

7,500.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dal

am m

iliia

r ru

pia

h

BaliNusa Tenggara

Maluku

18

Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

AM AK Total AM AK AM & AK

Kalbar 60,0 0,0 60,0 8 0 0

Kalteng 75,0 133,7 208,7 8 1 2

Kalsel 105,0 179,7 284,7 10 0 4

Kaltim 60,0 89,1 149,1 7 1 1

Kaltara 22,5 0,0 22,5 3 0 0

Jumlah 322,5 402,5 725,0 36 2 7



Aceh 142,5 583,8 726,3 6 0 13

Sumut 22,5 131,7 154,2 1 1 2

Sumbar 97,5 446,6 544,1 7 4 6

Riau 22,5 0,0 22,5 3 0 0

Jambi 22,5 42,5 65,0 3 1 0

Sumsel 82,5 89,5 172,0 11 0 0

Bengkulu 7,5 133,4 140,9 1 2 0

Lampung 75,0 137,3 212,3 7 0 3

Babel 0,0 0,0 0,0 0 3 0

Kep. Riau 7,5 0,0 7,5 1 0 0

Jumlah 480,0 1564,8 2044,8 40 11 24



Sulteng 37,5 57,8 95,3 4 0 1

Sulut 90,0 172,4 262,4 9 1 3

Sulsel 120,0 86,8 206,8 15 1 1

Sultra 60,0 89,6 149,6 6 0 2

Gorontalo 52,5 0,0 52,5 7 0 0

Sulbal 37,5 128,7 166,2 2 0 3

Jumlah 397,5 535,3 932,8 43 2 10



DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Jabar 142,5 319,4 461,9 14 2 5

Jateng 150,0 949,9 1099,9 2 6 15

DIY 45,0 225,8 270,8 1 0 5

Jatim 202,5 479,5 682,0 20 4 7

Banten 37,5 43,1 80,6 4 0 1

Jumlah 577,5 2.017,7 2.595,2 41 12 33



Bali 67,5 134,3 201,8 6 0 3

NTB 75,0 179,2 254,2 7 1 3

NTT 15,0 177,3 192,3 2 4 0

Jumlah 157,5 490,8 648,3 15 5 6



Maluku 30,0 265,0 295,0 3 5 1

Papua 37,5 43,1 80,6 4 0 1

Maluku Utara 22,5 88,3 110,8 2 1 1

Papua Barat 67,5 0,0 67,5 9 0 0

Jumlah 157,5 396,4 553,9 18 6 3

Alokasi dan Jumlah Daerah Penerima DID Tahun 2017

*)dalam miliar rupiah

24

-

2,000

4,000

6,000

8,000

PaguTotal AK

Total AM

5,000

3,860

1,140

7,500

5,408

2,093

Mili

ar R

up

iah

2016 2017

-

50

100

150

200

250

PenerimaHanya AM

PenerimaAM dan AK

PenerimaHanya AK

ProvinsiPenerima

KotaPenerima

KabupatenPenerima

162

66

43 28

56

187 196

83

38 21

64

232

Jum

lah

Dae

rah

2016 2017

PERBANDINGAN DANA INSENTIF DAERAH TA 2016 & 2017

Pagu Alokasi DID

Penerima DIDData Perhitungan DID

5,000

18,450

45,035

7,500

23,659

65,337

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Alokasi Minimum (AM) Rata-Rata DID yangDiterima

Maksimum DID yangDiterima

Juta

Ru

pia

h

2016 2017

251

230

19

4

464

422

109

312

187

30

4

444

419

121

- 100 200 300 400 500

Daerah beropini WTP

Daerah beropini WDP

Daerah Beropini TMP

Daerah Beropini TW

Perda APBD tepat Waktu

Daerah Layak

Daerah Lulus PG

Jumlah Daerah2017 2016

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

APBNP

2016 APBN 2017 Selisih %

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2

Transfer ke Daerah 729,27 704,92 (24,35) -3,3%

I. Dana Perimbangan 705,46 677,08 (28,38) -4,0%

A. Dana Transfer Umum 494,44 503,63 9,19 1,9%

1 Dana Bagi Hasil 109,08 92,79 (16,29) -14,9%

a. Pajak 68,62 58,57 (10,04) -14,6%

b. Sumber Daya Alam 40,46 34,22 (6,24) -15,4%

2 Dana Alokasi Umum 385,36 410,84 25,48 6,6%a. DAU Murni 385,36 401,13 15,77 4,1%b. Kurang Bayar DAU 9,71 9,71 -

B. Dana Transfer Khusus 211,02 173,45 (37,58) -17,8%

1 Dana Alokasi Khusus Fisik 89,81 58,34 (31,47) -35,0%

2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 121,21 115,11 (6,11) -5,0%

II. Dana Insentif Daerah 5,00 7,50 2,50 50,0%

III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY 18,81 20,35 1,53 8,2%

A. Dana Otonomi Khusus 18,26 19,55 1,28 7,0%

B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 0,55 0,80 0,25 46,1%

Dana Desa 46,98 60,00 13,02 27,7%

776,25 764,92 (11,33) -1,5%J U M L A H

Uraian

5

Download - Insentif untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - Kemenkeu RI

Top Related