tusi pns kemenkeu

A. Direktorat Jenderal AnggaranDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) dapat dikatakan sebagai aktor utama di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DJA merencanakan kebijakan APBN dan berperan aktif dalam mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien, mewujudkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal serta mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 179 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, DJA mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran;b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;e. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal anggaran. Dalam struktur organisasi saat ini, DJA memiliki 8 unit Eselon II yang terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Direktorat Anggaran I; d. Direktorat Anggaran II; e. Direktorat Anggaran III; f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Tugas dan Jabatan Unit di DJA adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat JenderalMelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.2. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.3. Direktorat Anggaran IMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

4. Direktorat Anggaran IIMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.5. Direktorat Anggaran IIIMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan PajakMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.7. Direktorat Sistem Penganggaran.Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.8. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.Risiko Tugas dan Fungsi DJA

Risiko yang mungkin dapat terjadi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran: 1. Keterlambatan Penerbitan Peraturan Penganggaran

Direktorat Jenderal Anggaran memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyusunan APBN, RKAKL dan DIPA. DJA menerbitkan peraturan-peraturan terkait. Implementasi program kerja yang tidak tepat waktu dapat berakibat pada keterlambatan suatu peraturan, misalnya DJA pernah terlambat dalam menerbitkan PMK tentang Standar Biaya sehingga Kementerian/Lembaga terhambat dalam penyusunan DIPA dan RKAKL.

2. Kesalahan Prosedur yang Berakibat Pada Kerugian Negara Korupsi uang secara relatif jarang terjadi di DJA, namun kesalahan prosedur dan penafsiran ganda atas suatu peraturan dapat mengakibatkan kerugian negara. Selaku penerbit peraturan terkait penganggaran, DJA senantiasa bertindak sebagai oleh berbagai instansi dalam melakukan kegiatannya. DJA harus benar-benar mampu memberikan penjelasan yang tidak ditafsirkan berbeda dan jelas sesuai aturan. Kesalahpahaman dalam hal prosedur dan peraturan pernah terjadi di kasus Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meskipun orang di DJA tidak melakukan korupsi uang tetapi ikut dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan izin kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) dimana DJA adalah instansi yang menerbitkan peraturan mengenai hal tersebut.3. Penyalahgunaan Wewenang Sebagaimana telah disebutkan di bagian tugas dan fungsi, DJA memiliki peranan aktif di dalam penyusunan APBN hingga penyusunan RKAKL dan DIPA. Kementerian/Lembaga didalam penyusuna Rencana Kerja dan Anggaran (DJA) berkoordinasi dan melakukan penelaahan bersama DJA. Terdapat Kementerian/Lembaga yang bersedia memberikan imbalan agar penelaahan yang dilakukan tidak terlalu detil sehingga sejumlah anggaran yang diajukan tidak dicoret.Hambatan Tugas dan Fungsi DJA Hambatan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJA: 1. Motivasi Pegawai Rendah Tidak adanya tantangan kerja atau kebosanan karena telah berada di suatu posisi yang sama untuk waktu yang lama dapat menyebabkan rendahnya motivasi pegawai dalam bekerja. Tidak adanya penghargaan kepada pegawai yang rajin dan berprestasi pun dapat menyebabkan paradigma untuk bekerja biasa-biasa saja.2. Keterbatasan Jangka Waktu Penelaahan Anggaran Jangka waktu penelaahan anggaran hanya 2 minggu. Proses penelaahan anggaran dilakukan secara mendetil sehingga waktu 2 minggu tersebut dirasa tidak cukup. Bahkan seringkali harus dikerjakan pada waktu hari libur. Sehingga dikhawatirkan hasil penelaahan yang dilakukan tidak maksimal.B. Direktorat Jenderal PajakTugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan

e. pelaksanaan administrasi DJP.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.4. Direktorat Pemeriksaan & Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

5. Direktorat Intelijen & Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.

6. Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan & Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

11. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kanwil DJP sebanyak 31 unit.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;

b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan

c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 28 unit, KPP Pratama 299 unit.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP.

Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

Hambatan Tugas dan Fungsi DJP

Dalam mencapai suatu tujuan, setiap organisasi pasti menemui beberapa kendala dan pemasalahan yang menjadi hambatan. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya:a. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya pegawai DJP sering terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor. Contohnya pada wilayah Indonesia Timur ketersediaan komputer yang dapat berfungsi dengan baik tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di sana sehingga beberapa pegawai harus membawa komputer atau laptop sendiri.

b. Terbatasnya Anggaran dan Jumlah Pegawai

Dengan target penerimaan yang selalu naik tiap tahunnya tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah anggaran dan pegawai. Pada periode 2006-2012, realisasi penerimaan pajak naik dua kali lipat. Begitu juga dengan penambahan wajib pajak, dari 15 juta pada tahun 2009 menjadi 24,8 juta pada 2012. Sedangkan pegawai DJP pada 2006 berjumlah 30.196 dan menjadi 31.408 pada 2012. Atau turun jika dibandingkan pada 2011 sebanyak 31.733 pegawai. Anggaran yang disediakan bagi DJP periode 2009-2012 menurun. Pada 2009, anggaran DJP Rp 5,3 triliun turun menjadi Rp 4,9 triliun.

c. Database yang belum dikelola dengan baik

Data yang dimiliki olej Direktorat Jenderal Pajak masih belum dikelola dengan baik. Masih banyak data yang tidak akurat. Contohnya dalam profiling data Wajib Pajak alamat yang tersimpan tidak dapat ditelusuri di lapangan. Ini menyebabkan dalam melakukan penggalian potensi menjadi terhambat.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama

Perlu diketahui bahwa masyarakat terkadang masih enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan salah satunya membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan kekurangpercayaan mereka pada pengelolaan kas negara. Sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya sudah mempunyai kewajiban mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak namun di lapangan mereka belum memiliki NPWP.Risiko Tugas dan Fungsi DJP

Melaksanakan tugas dan fungsi pada Direkorat Jenderal Pajak merupakan hal yang berat, banyak risiko yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Apalagi sebagai salah satu institusi yang melakukan pemungutan penerimaan negara. Berkut ini risiko yang mungkin dihadapi oleh pegawai DJP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. Pola penempatan dan mutasi Pegawai

Hal yang mendasar yang selalu dikhawatirkan oleh pegawai DJP adalah masalah penempatan mutasi pegawai. Banyak pegawai mengeluhkan bahwa penempatan dan mutasi pegawai dirasa kurang adil khususnya untuk beberapa pegawai yang lama berada di wilayah yang terpencil, sedangkan terdapat beberapa oknum yang penempatan atau mutasinya berada di lingkungan yang nyaman.

b. Godaan melakukan tindak pidana korupsi

Yang dimaksud korupsi disini adalah melakukan tindakan peanggaran dengan bekerjasama atau pun melakukan pemerasan terhadap Wajib Pajak. Perlu diketahui untuk penerimaan negara yang telah masuk ke dalam rekening kas negara sudah tidak bisa dilakukan tindakan penyelewengan. Namun, yang terjadi di lapangan adalah oknum pegawai melakukan negosiasi dengan Wajib Pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan menerima imbalan tertentu. Atau sebaliknya Wajib Pajak yang menawarkan hal tersebut.C. Direktorat Jenderal PerbendaharaanSebagai bagian organisasi Eselon I Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

VisiMenjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia

Misia. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal

b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

d. Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;

e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

g. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan

h. Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;

b. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan;

c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;

d. pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal;

e. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;

f. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; dan

h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan

anggaran;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kas negara;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemen investasi; dan


e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum (BLU);

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan


g. Direktorat Sistem Perbendaharaan

Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem perbendaharaan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem perbendaharaan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.h. Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi perbendaharaan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi perbendaharaan; dan


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa:

Kantor Wilayah

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;

b. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;

c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;

d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;

e. pembinaan teknis sistem akuntansi;

f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;

h. pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);

i. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;

j. pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;

k. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;

l. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;

m. verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

n. pelaksanaan kehumasan; dan

o. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

KPPN Tipe A1

KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

i. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;

j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;

k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;

l. pelaksanaan kehumasan; dan

m. pelaksanaan administrasi KPPN.

KPPN Tipe A2

KPPN Tipe A2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A2 menyelenggarakan fungsi:

a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kasnegara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

i. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;

j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;



m. pelaksanaan administrasi KPPN.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran yang dananya berasal dari pinjaman dan hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pinjaman dan hibah atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

c. penelitian dan penerbitan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan Pinjaman Hibah;

d. penyaluran pembiayaan atas beban anggaranyang dananya berasal dari pinjaman dan hibah;

e. penilaian dan pengesahan terhadap uang yang telah disalurkan serta pendampingan supervisi teknis penarikan pinjaman dan hibah;

f. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

g. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

h. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

i. penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

j. penyelenggaraan verifikasi transaksi dan akuntansi keuangan dana pinjaman dan hibah;



m. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

KPPN Khusus Penerimaan

KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

a. penatausahaan, verifikasi, dan validasi data transaksi penerimaan negara;

b. perbaikan elemen dan konversi data transaksi menjadi akun;

c. rekonsiliasi data transaksi penerimaan;

d. penatausahaa nrekening koran dan nota debet/ kredit;

e. pengenaan denda atas kurang/ terlambat pelimpahan dan pemberian teguran/ sanksi;

f. perhitungan dan proses pembayaran transaction fee;

g. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan penerimaan negara serta pengembalian penerimaan;

h. penyusunan statistik dan proyeksi penerimaan negara;

i. pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan, dan aplikasi sistem penerimaan negara;

j. supervisi teknis dan standardisasi sistem penerimaan negara;

k. pelaksanaan fungsi customer service dan helpdesk sistem penerimaan negara;

l. penatausahaan user SPAN;

m. pelaksanaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik;

n. pelaksanaan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, keuangan, tata usaha dan rumah tangga KPPN Khusus Penerimaan;

o. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Khusus Penerimaan;

p. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan di lingkungan KPPN Khusus Penerimaan;

q. penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN Khusus Penerimaan; dan

r. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Penerimaan.

KPPN Khusus Investasi

KPPN Khusus Investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dan investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman kredit program, dan investasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penatausahaan naskah perjanjian dan DIPA investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

b. penyusunan proyeksi penyaluran investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

c. pengujian dan verifikasi permintaan penyaluran dana dari debitur/ bank pelaksana;

d. penyusunan dan pengujian permintaan pembayaran investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

e. penerbitan SPM investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

f. penerbitan Daftar Penyaluran Investasi;

g. penerbitan surat permintaan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan LC dan WA;

h. penatausahaan realisasi penarikan investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

i. perhitungan kewajiban, penatausahaan, dan rekonsiliasi pembayaran debitur kepada pemerintah;

j. penagihan atas kewajiban pembayaran debitur kepada pemerintah;

k. penyusunan proyeksi penerimaan investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

l. analisis laporan keuangan dan penyelesaian tunggakan pembayaran kewajiban debitur;

m. penyusunan laporan keuangan investasi;

n. penyusunan laporan realisasi dan statistik kinerja investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;

o. penatausahaan pengembalian pendapatan/ penerimaan negara/ penerimaan investasi;

p. pengelolaan database Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS);

q. penatausahaan user SPAN;

r. pelaksanaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik;

s. pelaksanaan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, keuangan, tata usaha dan rumah tangga KPPN Khusus Investasi;

t. penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN Khusus Investasi;

u. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Khusus Investasi;

v. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan di lingkungan KPPN Khusus Investasi; dan

w. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Investasi.

Risiko yang Dihadapi

Menjadi PNS Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu dihadapkan risiko dalam hal pengelolaan keuangan negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Risiko menerima gratifikasi

Pegawai Ditjen Perbendaharaan terutama dalam bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan pengeluaran negara seperti di KPPN berisiko mendapat gratifikasi berupa suap, pemberian berupa uang, barang, dsb baik dari satuan kerja maupun dari rekanan satuan kerja untuk dapat mempermudah proses pencairan dana mereka. Sehingga diharapkan pegawai Ditjen Perbendaharaan mempunyai integritas tinggi dan dapat menggunakan jabatan dengan lebih bertanggungjawab. Hal ini dapat dikurangi dengan cara membangun sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat mencegah maupun mengurangi praktik tidak sehat dalam pelayanan.

b. Risiko penyalahgunaan jabatan

Jabatan yang dimiliki seorang PNS di kantor dapat memungkinkan adanya praktik tindak pidana korupsi, misalnya jabatan sebagai penyedia/ pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara mark up pengadaan barang/ jasa, menerima gratifikasi dari rekanan, dsb.

c. Risiko kesalahan

Pegawai Ditjen Perbendaharaan dapat berisiko ikut membantu tindak korupsi orang lain akibat kelalaian dalam melakukan pekerjaan. Misalnya lalai dalam melakukan penelitian dokumen dan melakukan pengujian dokumen SPM sehingga dokumen SPM yang diterima KPPN dapat diproses padahal tidak memenuhi persyaratan dalam pengujian SPM. Dalam hal ini, pegawai KPPN tersebut dapat dipidana karena ikut memperkaya orang lain akibat kelalaian dalam bekerja. Selain itu kelalaian dalam bekerja misalnya lalai dalam mencatat pengeluaran dan mendokumentasikan bukti-bukti transaksi oleh bendahara pengeluaran sehingga dapat merugikan keuangan negara.

Hambatan yang Dihadapi

a. Dalam membangun hubungan dengan satuan kerja tidak dapat dihindari untuk bersikap ramah terhadap semua mitra kerja KPPN terutama KPPN di daerah yang relatif sedikit beban kerjanya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk mempermudah proses pencairan dengan meminta belas kasihan dari pegawai Front Office KPPN dengan berbagai alasan misalnya kedekatan sebagai teman, satker lokasi jauh dari KPPN, dsb sehingga pegawai Front Office memaafkan kesalahan kecil satker. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengurangi interaksi dengan satuan kerja di luar hal yang berhubungan dengan layanan kantor pada saat jam kantor. Selain itu, dengan sistem layanan yang didukung teknologi informasi dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak dapat ditolerir oleh sistem tersebut.

b. Hambatan dari internal kantor seperti penunjukkan bendahara oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Kantor) menjadikan sikap permisif oleh bendahara apabila terdapat pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh KPA tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi integritas bendahara sebagai bawahan Kepala Kantor sekaligus sebagai bendahara yang harus menolak pengeluaran yang tidak sesuai aturan yang ada. Selain itu, hambatan yang dihadapi dari internal kantor adalah apabila tim pengelola keuangan bekerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapat memanipulasi bukti-bukti yang ada.

c. Hambatan dari perlindungan hukum bagi pegawai Front Office KPPN dan seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan pada umumnya adalah kurangnya payung hukum terkait kasus kelalaian pemeriksaan/ pengujian dokumen. Pegawai yang tidak ikut menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh satuan kerja dianggap ikut berperan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dikurangi dengan pemberian payung hukum terkait tindakan tersebut dan juga dapat berupa pengurangan kewenangan KPPN untuk menguji dokumen secara formal (spesimen tanda tangan) dan dengan didukung oleh teknologi informasi, misalnya dengan pemberian PIN pada ADK SPM yang merupakan tanggung jawab penuh dari satuan kerja yang melakukan pengajuan dokumen SPM.

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tugas DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.Fungsi DJKN

a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Susunan Organisasi Kantor Pusat dan Tugasnya

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

b. Direktorat Barang Milik Negara; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara.

c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.

d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain.

e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.

f. Direktorat Penilaian; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.

g. Direktorat Lelang; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.

h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat; merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan, Tugas, risiko, dan hambatan

a. Sub bagian umum;

Tugas: Secara umum mengurusi keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian. Risiko: Penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi.

Hambatan: Beberapa pegawai kurang taat administrasi. Penyerapan anggaran di akhir tahun.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

Tugas: Membuat persetujuan/penolakan pengelolaan BMN, Rekonsiliasi data BMN, menyelesaikan asset asing, dll.

Risiko: khususnya ada pada saat membuat persetujuan nilai penjualan BMN ataupun persetujuan nilai pemafaatan BMN. Risiko berhadapan dengan penghuni asset asing.

Hambatan: terbanyak pada rekonsiliasi BMN yaitu, satuan kerja kurang patuh dan SDM yang kurang, Aplikasi yang kurang terintegrasi.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Tugas: Melakukan penilaian atas BMN dalam rangka pelaporan dan pemindahtanganan, dan melakukan penilaian atas barang jaminan. Risiko: ada saat penilaian barang dalam rangka pemindahtanganan, karena ada banyak kepentingan sehingga memungkinkan mengurangi objektifitas. Risiko kecelakaan saat menilai barang tambang.

Hambatan: lokasi objek yang dinilai tidak selalu berada di tempat yang terjangkau, tidak ada barang sejenis yang menjadi patokan penilaian.

d. Seksi Piutang Negara

Tugas: Melakukan pengurusan piutang mulai dari penyerahan piutang dari creditor sampai penyelesaian piutang. Risiko: risiko berhadapan dengan para debitur.

Hambatan: lokasi domisili debitur berpindah-pindah.

e. Seksi Lelang

Tugas: Melaksanakan lelang atas penjualan BMN, barang sitaan, ataupun lelang sukarela. Risiko dan hambatan: tidak ada peserta lelang, permainan pemenang lelang, pemenang lelang tidak mampu membayar.

f. Seksi Hukum dan Informasi

Tugas: sebagai bendahara penerimaan, penerima gugatan.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Tugas: Memeriksa dan mengawasi kepatuhan seksi-seksi lain terhadap peraturan, SOP, maupun standar yang berkaitan dengan kinerja.Risiko dan hambatan: faktor kekerabatan dan senioritas dengan seksi lain.

E. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)Tugas dan Fungsi BPPKBerdasarkan PMK 184/PMK.01/2010, BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. BPPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;

2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara

4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Secara umum struktur organisasi di BPPK terbagi menjadi Sekretariat, Pusdiklat, Balai Diklat dan STAN. Sekretariat BPPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan;

2. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan;

3. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;

4. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan Badan;

5. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

6. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang keuangan negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan

7. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset Badan.

Di BPPK terdapat beberapa Pusdiklat yaitu

1. Pusdiklat PPSDM

2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

3. Pusdiklat Pajak

4. Pusdiklat Bea dan Cukai

5. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

6. Pusdiklat Keuangan Umum

Tugas Pusdiklat adalah membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang masing-masing berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Fungsi Pusdiklat secara umum adalah

1. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

2. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

3. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara

4. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara.

5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

6. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

7. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Sedangkan untuk Balai Diklat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Balai Diklat secara umum adalah1. Penyusunan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara;

2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara;

3. Pengembangan SDM;

4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara;

5. Pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Pelaksanaan administrasi balai.

Risiko Tugas dan Fungsi

Risiko merupakan apa yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuan. Beberapa risiko yang dapat diidentifikasi terkait tugas dan fungsi PNS di BPPK jika dihubungkan dengan gerakan anti korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Risiko dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta diklat.

Untuk diklat-diklat yang sifatnya berhubungan dengan karir PNS atau terkait jabatan tertentu misalnya diklat prajabatan, diklat UPKP, DTSD, Diklat PIM dll, semua peserta diklat pasti berjuang untuk dapat lulus dengan baik. Risiko yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan kelulusan ini adalah bisa saja terjadi kecurangan dalam pengambilan keputusannya karena adanya unsur keluarga, teman atau alasan yang lain.

Risiko lain yang mungkin terjadi antara lain adanya pihak yang tidak berintegritas untuk membocorkan soal ujian diklat karena adanya imbalan atau karena faktor kedekatan sehingga peserta diklat dapat lulus dengan curang.

2. USM STAN

Risiko yang mungkin terjadi terkait USM STAN adalah terkait soal dan kelulusan. Hampir sama dengan risiko sebelumnya, dalam USM STAN mungkin saja ada yang dengan sengaja membocorkan soal karena ada imbalan atau kedekatan tertentu jika ada salah satu pihak yang tidak punya integritas. Begitu juga dengan pengambilan keputusan kelulusan hal ini juga mungkin saja terjadi.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Risiko yang sangat besar ada dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berbagai macam kecurangan dapat dilakukan dalam kegiatan ini misalnya mark up harga, kerja sama dengan para penyedia, pertanggungjawaban palsu dan lain lain.

4. Keuangan

Risiko kecurangan juga ada pada Bendahara Pengeluaran satker. Bendahara pengeluaran bertugas mengelola uang persediaan satker. Hal ini memungkinkan bendahara yang apabila mereka tidak punya integritas yang tinggi akan mungkin terjadi kecurangan berupa pencurian, pertanggungjawaban palsu, memakai uang persediaan untuk kepentingan pribadi dll.

5. Rekrutmen CPNS

Terkait rekrutmen CPNS, terdapat dua hal yang menjadi risiko yaitu kebocoran soal dan verifikasi berkas dan dikaitkan dengan pemberian gratifikasi oleh calon peserta ujian CPNS agar mendapat bocoran soal dan agar saat verifikasi berkas dapat diloloskan walaupun berkasnya kurang atau palsu.

Hambatan Tugas dan Fungsi

Hambatan merupakan sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Hambatan yang sering ditemui di BPPK di antaranya :

1. Masih ada pegawai senior yang masih menggunakan budaya lama dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dapat mempengaruhi pegawai-pegawai baru yang masih idealis untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan.

2. Penerapan aturan yang belum maksimal di setiap satker. Hal ini lebih terkait dengan kedisiplinan pegawai. Di beberapa satker aturan sangat ketat ditegakkan sehingga pegawai pada saat jam kerja akan selalu berada di kantor kecuali ada penugasan lain di luar kantor. Namun di satker lain mungkin akan kurang tegas dalam menerapkannya.

3. Beberapa pegawai kurang paham aturan sehingga mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak sesuai aturan.

4. Faktor eksternal sebagai contoh jika terkait pengadaan misalnya dari para penyedia, mereka yang mendorong PNS untuk berbuat curang untuk menguntungkan mereka.

Tugas dan Fungsi PNS di Kementerian Keuangan

(Bagian I)

DJA, DJP, DJPB, DJKN, BPPK -

20

tusi pns kemenkeu

Documents