transparansi bagi negeri - kemenkeu.go.id · 4 humas kemenkeu dalam angka 6 visi dan misi kemenkeu...

Laporan Tahunan 2013 Kehumasan Kementerian Keuangan 1

Keterbukaan dan transparansi informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance. Komitmen Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi publik yang transparan dan terbuka telah diakui oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada tahun 2013, KIP memberikan penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Publik Pemerintahan kepada Kementerian Keuangan. Kami menyadari bahwa keterbukaan dan tranparansi informasi dapat mendorong demokrasi, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan. Inilah makna di balik tema “Transparansi Bagi Negeri” yang diangkat dalam laporan tahunan kali ini, yaitu bagaimana transparansi berujung pada meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Transparansi Bagi Negeri

2 Laporan Tahunan 2013 Kehumasan Kementerian Keuangan

Daftar Isi

1

PRE

2

1 Transparansi Bagi Negeri

2 Daftar Isi

4 Humas Kemenkeu dalam Angka

6 Visi dan Misi Kemenkeu

8 Nilai-Nilai Kemenkeu

9 Tata Nilai Kemenkeu

10 Sambutan Sekretaris Jenderal Kemenkeu

12 Sekilas Humas Kemenkeu

15 Struktur Organisasi Kemenkeu

16 Penghargaan Kehumasan Kemenkeu

PROGRAM KERJA23 Penerbitan Siaran Pers dan Penyelenggaraan Konferensi Pers

26 Pengelolaan Opini Publik

30 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan

30 Publikasi

40 Media Promosi

42 Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

58 Pelayanan Informasi

63 Call Center dan SMS Center

66 Layanan Perpustakaan

CAPAIAN ISTIMEWA70 Yang Terbaik Memberikan Informasi Publik

73 Unjuk Gigi Pada Ajang Bergengsi

76 Dipercayai Publik dengan Citra Baik

78 Prestasi dan Peran Aktif Humas Kemenkeu dalam Bakohumas

80 Kolaborasi Hasilkan Prestasi Tertinggi

82 Unit Langganan Peraih Penghargaan

84 Peringkat Lima di Dunia Maya


3

4

USAHA KHUSUS88 Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia 2013

90 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Selenggarakan Press Tour Bersama Forum Wartawan Keuangan dan Moneter

92 Mengenal Pajak Sedari Dini Melalui Kompetisi Pajak

94 Mengenal Pajak dari Alunan Lagu

96 DKJN Goes To Campus

ANGGARAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA100 Sekretariat Jenderal

101 Direktorat Jenderal Anggaran

102 Direktorat Jenderal Pajak

102 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

103 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

104 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

105 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

106 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

107 Badan Kebijakan Fiskal

108 Inspektorat Jenderal

109 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


Humas Kemenkeu dalam Angka

5000 FOLLOWERS

40 SUBSCRIBERS

6696 VIEWERS

GIANT LED SCREEN

76 MATERI/KONTEN

42 MENITDURASI

LIKES15.000 36

VIDEO

1293 KURSPAJAK

VIDEOSTREAMING

ALBUMGALERI

PENGUMUMAN

BERITA52 50

89 234 197 SIARAN PERS

7600:42:00

Sepanjang tahun 2013, Humas Kemenkeu banyak melaksanakan tugas, memberikan layanan informasi, dan menghasilkan produk-SURGXN�NHKXPDVDQ��ΖQIRJUDȴV�EHULNXW�LQL�PHQ\DMLNDQ�ULQJNDVDQQ\D��


KEGIATAN KEHUMASAN96

- Pameran- Seminar- Diskusi Publik- Kunjungan ke Kementerian

Keuangan- Sosialisasi- Kuliah Umum- Workshop- Press Tour

KEGIATAN TV TALK SHOW18

Sosialisasi Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Ekonomi Makro, LKPP, dan Bea dan Cukai

PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN314

Dilaksanakan oleh tim liputan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal

KEGIATAN RADIO TALK SHOW20

Sosialisasi Kebijakan Fiskal danPerkembangan Ekonomi Terkini , Ekonomi Makro, dan LKPP

KEGIATAN MEDIA TV33

- 28 tayangan dilakukan di TV lokal (dalam bentuk TV Commercial )

- 5 tayangan pada TV nasional (dalam bentuk running text)

347SMS CENTER

1363DESK INFORMASI

LAYANAN INFORMASI

832Email

4006HUBUNGI KAMI


Visi dan Misi Kemenkeu


VisiMenjadi pengelola keuangan negara yang dipercaya, akuntabel dan terbaik di regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Misi8QWXN�PHZXMXGNDQ�YLVL�WHUVHEXW��.HPHQWHULDQ�.HXDQJDQ�PHPSXQ\DL�HPSDW�PLVL��\DLWX�1. Misi Fiskal� 0HQJHPEDQJNDQ�NHELMDNDQ�ȴVNDO�\DQJ�VHKDW��EHUNHODQMXWDQ��KDWL�KDWL��SUXGHQW��GDQ�

bertanggung jawab.

2. Misi Kekayaan Negara Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas

IXQJVLRQDO��NHSDVWLDQ�KXNXP��WUDQVSDUDQ��HȴVLHQ�GDQ�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�

3. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai

penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

4. Misi Penguatan Kelembagaan

- Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat;

- Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang amanah, profesional, berintegrasi tinggi, dan bertanggung jawab;

- Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.


Nilai-Nilai Kemenkeu

INTEGRITASBerpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik, dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISMEBekerja tuntas, dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan komitmen yang tinggi.

SINERGIMembangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat, dan berkualitas.

PELAYANANMemberikan layanan yang dapat memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

KESEMPURNAANSenantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi, dan memberikan yang terbaik.

1

2

3

4

5


Tata Nilai Kemenkeu

INTEGRITAS- Bersikap jujur,tulus dan dapat dipercaya- Bertindak transparan dan konsisten- Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela- Bertanggung jawab atas hasil kerja- Bersikap obyektif

PROFESIONALISME- Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas- Memiliki kepercayaan diri yang tinggi�� %HNHUMD�HȴVLHQ�GDQ�HIHNWLI- Bekerja cerdas,cepat, cermat dan tuntas- Bekerja dengan hati

SINERGI- Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati- Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan- Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik- Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah

PELAYANAN- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan- Menghindari arogansi kekuasaan- Bersikap ramah dan santun- Bersikap proaktif dan cepat tanggap

KESEMPURNAAN- Berwawasan kedepan dan adaptif- Melakukan perbaikan terus menerus�� 0HQJHPEDQJNDQ�LQRYDVL�GDQ�NUHDWLȴWDV- Peduli lingkungan

1

2

3

4

5


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Pada kesempatan ini, atas nama Menteri Keuangan, kami merasa berbesar hati dapat menyampaikan Laporan Tahunan Kehumasan Kementerian Keuangan Tahun 2013. Tema laporan tahun ini adalah “Transparansi Bagi Negeri”, sepenuhnya menggambarkan telah dilaksanakannya kewajiban pemberian akses informasi publik oleh Kementerian Keuangan.

Transparansi dan kemudahan akses informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance. Adanya jaminan kebebasan untuk memperoleh informasi dapat mendorong tercapainya demokrasi karena menggiring rakyat untuk bersikap kritis dalam proses pengambilan kebijakan publik. Terkait hal tersebut, unit-unit kehumasan di Kementerian Keuangan telah berupaya untuk menciptakan kelancaran arus informasi antarlembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan dengan masyarakat umum. Untuk mengatasi dan menghindari ketimpangan atau tumpang tindih aktivitas kehumasan pada unit-unit eselon I, kerja sama dan sinergi juga dilakukan di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Usaha keras mampu membuahkan hasil adalah sebuah keniscayaan. Sepanjang tahun 2013, Kementerian Keuangan telah berhasil menjalankan dengan baik keterbukaan dan tranparansi informasi publik. Hal ini dibuktikan antara lain dari keberhasilan Kementerian Keuangan meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Publik Pemerintahan dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sambutan Sekretaris Jenderal Kemenkeu


Dalam konteks yang lebih luas, pada tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan sebagai lead chair Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan gerakan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan yang bertujuan untuk membuat pemerintah lebih terbuka, akuntabel, dan responsif kepada publik. Keikutsertaan Indonesia dalam OGP adalah upaya untuk mewujudkan tiga pilar dalam pelaksanaan sistem pemerintah negara demokrasi, yakni transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari pemerintahan, sudah seyogianya Kementerian Keuangan ikut serta menyukseskan OGP dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik. Kedua, melakukan outreach melalui perwujudan akses yang lebih luas bagi masyarakat atas informasi dan layanan publik. Ketiga, memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan guna memastikan bahwa prasarana dan kapasitas pelakunya mampu menjalankannya. Keempat, membangun budaya tempat partisipasi dan keterlibatan seluruh pihak. Segala manfaat dari keterbukaan dan tranparansi informasi telah kita rasakan, mulai dari mencegah diskriminasi pelayanan, menghindari ketidakpastian, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, yang utama adalah keterbukaan dan tranparansi informasi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan. Inilah makna di balik tema “Transparansi Bagi Negeri” yang diangkat dalam laporan tahunan kali ini, yaitu bagaimana transparansi berujung pada meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan Kementerian Keuangan adalah berkat kerja keras dan kontribusi luar biasa dari seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, serta dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dan dedikasi tersebut. Akan tetapi, tak ada gading yang tak retak. Tentu masih terdapat berbagai kekurangan dalam pencapaian kinerja kehumasan dan penyampaian laporan ini. Perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan di masa mendatang. Semoga kinerja Kementerian Keuangan pada tahun-tahun berikutnya terutama di bidang kehumasan akan lebih baik lagi.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2014a.n. Menteri KeuanganSekretaris Jenderal,

Kiagus Ahmad Badaruddin


Sekilas HumasKementerian Keuangan

Di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bidang tugas kehumasan dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I dengan koordinator Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), Sekretariat Jenderal. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu. Sebagai koordinator, Biro KLI mengawal aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para pemangku kepentingan. Di samping itu, Biro KLI juga menjadi fasilitator penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan rancangan undang-undang, penyusunan strategi komunikasi

kehumasan, penyusunan program komunikasi publik dan monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengelolaan pusat referensi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana dijelaskan lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di atas, Biro KLI menyelenggarakan 14 fungsi kehumasan, meliputi koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan kementerian di bidang lainnya; koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;


edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik; evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan kementerian di bidang lainnya, serta peningkatan partisipasi publik.

Fungsi penting lainnya adalah menjadi koordinator dalam pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan; pengelolaan data informasi kehumasan Kemenkeu; pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan kementerian di bidang lainnya, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, media cetak dan media elektronik, serta media asing dan media institusi internasional.

Peran sebagai koordinator juga dilaksanakan dalam penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan Call Center; perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan; serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Secara struktur, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI ) dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan pejabat eselon II. Sesuai pasal Pasal 2208 PMK Nomor 184/PMK.01/2010, Kepala Biro KLI bertindak sebagai juru bicara Kementerian Keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Biro KLI dibantu oleh lima kepala bagian yang merupakan pejabat eselon III. Mereka mengepalai Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan, Bagian Hubungan Kelembagaan Negara, Bagian Hubungan Non-Kelembagaan Negara, Bagian Manajemen Opini Publik, dan Bagian Perencanaan, Pengendalian Program dan Perpustakaan.

Sesuai dengan tema Laporan Tahunan Kehumasan Kemenkeu Tahun 2013, Biro KLI beserta unit-unit yang menangani bidang tugas kehumasan di setiap unit eselon I senantiasa berupaya mewujudkan transparansi bagi negeri. Humas Kemenkeu menyadari bahwa transparansi adalah faktor penting dalam menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Di lingkungan Kementerian Keuangan, isu transparansi dan berbagai tantangan di bidang kehumasan berusaha dijawab oleh seluruh unit yang menjalankan fungsi tersebut, baik secara struktural maupun non-struktural. Unit-unit eselon I di Kemenkeu yang secara struktural menangani bidang kehumasan adalah Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


Sementara itu, terdapat 5 unit eselon I lain yang tetap berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehumasan, meskipun tidak diatur secara struktural. Kelima unit eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penanganan bidang kehumasan di lingkungan Kemenkeu memang memiliki keunikan tersendiri. Manajemen organisasi kehumasan dan dukungan anggaran disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tersebut yang dibutuhkan oleh masing-masing unit eselon I.

Pada tahun 2013, setidaknya terdapat dua milestone yang dilalui oleh Humas Kemenkeu. Pertama adalah keikutsertaan dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut, Kementerian Keuangan berhasil meraih Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2013.

Sedangkan yang merupakan milestone kedua adalah, tahun 2013 juga merupakan tahun peralihan perubahan mekanisme layanan informasi publik bagi unit eselon I yang memiliki kantor vertikal, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 22 Mei 2013.

Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 (Perdirjen 17/PJ/2013) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 (Kepdirjen 306/PJ/2013) tersebut, sebagian tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan informasi publik didelegasikan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku PPID Pusat kepada unit eselon III di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, yaitu Kepala Bidang P2Humas selaku PPID Kanwil.

Meskipun bidang tugas kehumasan di lingkungan Kemenkeu dijalankan dalam kerangka struktur organisasi yang berbeda pada unit-unit eselon I, hal ini tidak mengurangi semangat berkarya para pegawai didalamnya. Pada tahun 2013, selain penghargaan dari Komisi Informasi Pusat, Humas Kemenkeu berhasil mendapatkan sejumlah apresiasi lain. Buku Laporan .HKXPDVDQ�LQL�PHQJXQJNDSNDQ�NLVDK�GL�EDOLN�OD\DU�GDQ�SURȴO�penghargaan yang diterima oleh Humas Kemenkeu sepanjang tahun 2013.

Sebagai ujung tombak penyampai kebijakan dan informasi, Humas Kemenkeu seringkali juga harus melakukan pekerjaan dengan usaha-usaha khusus. Usaha tersebut kadang memakan waktu di luar jam kerja, membutuhkan ide dan kreativitas yang orisinal, serta membutuhkan kekompakan tim. Kami menampilkan beberapa usaha khusus Humas Kemenkeu tersebut dalam bab tersendiri di buku ini.

Humas Kemenkeu berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh menjadi penyemangat kami dalam melaksanakan seluruh kewajiban. Namun, dengan atau tanpa penghargaan tersebut, kami akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Tidak terkecuali dalam mewujudkan transparansi bagi negeri.


Struktur Organisasi Kemenkeu

Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Staf Ahli Staf Khusus Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal

Wakil Menteri Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

��8QLW�\DQJ�PHQDQJDQL�ELGDQJ�WXJDV�NHKXPDVDQ�

Direktorat Jenderal Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan

Masyarakat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Penerimaan dan Peraturan

Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Jenderal PerbendaharaanSekretariat Direktorat

Jenderal PerbendaharaanDirektorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDirektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat


Kesungguhan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan diapresiasi berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2013. Penghargaan yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas berbagai layanan dan produk kehumasan, mulai dari contact center, majalah internal, stan pameran kementerian, pemberian informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), laporan kerja humas, merchandise, hingga portal. Berbagai penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Humas Kemenkeu untuk terus bekerja dan berkarya lebih baik.

Penghargaan Kehumasan


Salah satu layanan unggulan kehumasan Kemenkeu, yaitu Kring Pajak Direktorat Jenderal Pajak, berhasil meraih prestasi yang membanggakan pada kompetisi yang diselenggarakan, baik oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) maupun Contact Center World (CCW). Pada tahun 2013, prestasi yang ditorehkan Kring Pajak pada acara yang diselenggarakan oleh ICCA mengalami peningkatan dari tahun 2012 dan 2011. Kring Pajak kembali berhasil memborong sejumlah penghargaan pada ajang yang bernama The Best Contact Center Indonesia itu.

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih di tingkat nasional \DNQL�1. (Platinum) - %HVW�%DFN�2ɝFH�2SHUDWLRQ�6WD�2. (Platinum) - %HVW�7HDP�/HDGHU�ΖQERXQG�3. (Gold) - %HVW�&RQWDFW�&HQWHU�0DQDJHU�4. (Gold) - %HVW�&RQWDFW�&HQWHU�6XSHUYLVRU�5. (Gold) - %HVW�7UDLQHU�6. (Gold) - %HVW�7HDP�/HDGHU�ΖQERXQG�7. (Gold) - %HVW�ΖQERXQG�$JHQW�8. (Silver) - %HVW�7HOHPDUNHWHU�$JHQW�9. (Silver) - %HVW�&XVWRPHU�6HUYLFH�:DON�LQ�10. (Silver) - %HVW�4XDOLW\�$VVXUDQFH�6WD�11. (Bronze) - %HVW�:RUNIRUFH�3ODQQHU�12. (Bronze) - %HVW�4XDOLW\�$VVXUDQFH�6WD�

'L�WLQJNDW�$VLD�3DVLȴN��.ULQJ�3DMDN��MXJD�PHQRUHKNDQ�sejumlah prestasi. Berikut penghargaan yang berhasil diraih dalam ajang Contact Center World 2013 di Singapura.

Kategori Korporat1. (Gold) - %HVW�&XVWRPHU�6HUYLFH�3UDFWLFHV��LQKRXVH��2. (Bronze) - %HVW�2XWERXQG�&DPSDLJQ�3. Runner Up - Best Contact Center (small).

Kategori Individu1. (Gold) - %HVW�&RQWDFW�&HQWHU�7UDLQHU�2. (Gold) - %HVW�&XVWRPHU�6HUYLFH�3URIHVVLRQDO�3. 5XQQHU�8S��%HVW�&XVWRPHU�6HUYLFH�3URIHVVLRQDO�4. Runner Up - Best Customer Service Professional.


Kementerian Keuangan menerima penghargaan dalam Pekan Anti Korupsi KPK dengan kategori Stan Terbaik Ke-1. Dalam acara yang diselenggarakan pada 9 Desember 2013 ini, beberapa perwakilan unit Eselon I Kementerian Keuangan juga turut memeriahkan acara. Pekan Anti Korupsi 2013 diselenggarakan oleh KPK dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinobatkan sebagai “The Most Trusted Public Institution” pada malam perhargaan Indonesia Brand Champion Award 2013 untuk kategori Layanan Publik pada 24 September 2013. Indonesia Brand Champion Award merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh lembaga survey marketing, MarkPlus Insight, bersama dengan majalah Marketeers.

Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan Terbaik II Kategori Merchandise Utama dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2013. AMH adalah event penghargaan kepada instansi kehumasan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). Kegiatan tahunan ini diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 20 November 2013.

Laporan Kehumasan Kementerian Keuangan 2012 mendapat apresiasi pada acara Anugerah Media Humas 2013 sebagai juara Harapan I pada kategori Laporan Kerja Humas. Apresiasi ini mengalami peningkatan dari tahun 2012.


Majalah Media Keuangan volume VII/No. 56/April 2012 meraih penghargaan dalam ajang The 2nd SPS Indonesia In-house Magazine Award (InMA) 2013 untuk kategori The Best of Government In-house Magazine. InMA adalah sebuah ajang penghargaan nasional bagi sampul muka (cover) terbaik media cetak internal (inhouse magazine) yang diterbitkan oleh lembaga negara/pemerintah, perusahaan korporasi swasta nasional, multinasional, dan BUMN yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Komisi Informasi Pusat menganugerahkan penghargaan kepada Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik Peringkat I dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintahan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013. Dengan peringkat pertama ini, Kementerian Keuangan dinilai mampu menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Keuangan mendapatkan apresiasi atas transparansi penyampaian informasi melalui portal. Pada ajang e-Transparency Award yang diselenggarakan melalui kerja sama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), portal www.kemenkeu.go.id menduduki peringkat 5 dari 47 situs kementerian dan lembaga yang dinilai.


DIVIDER 1


Program KerjaBAB 1


Program Kerja Transparansi Bagi Negeri

Selama tahun 2013, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan berbagai konferensi pers dan menerbitkan siaran pers dalam rangka menyebarluaskan berbagai aktivitas serta kebijakan pemerintah. Dua kegiatan ini dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi untuk tingkat kementerian. Namun demikian, masing-masing direktorat dan badan memiliki kewenangan untuk menerbitkan siaran pers serta memberikan keterangan pers terkait info kebijakan atau bentuk respons atas isu tertentu. Semua hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada publik.

PENERBITAN SIARAN PERS DANPENYELENGGARAAN KONFERENSI PERS


No Tema Frekuensi

1 APEC Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) II/2013 1 kali

2 Bantuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepada Korban Banjir 1 kali

3 Kampanye Dalam Rangka Rekrutmen Tenaga Perkapalan DJBC Tahun 2013 6 kali pada berbagai lokasi

4 Customs Goes To Campus dan Recruitment Campaign Kementerian Keuangan 2 kali

5 Dropbox Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 1 kali

6 Patroli Koordinasi Customs Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-19 Tahun 2013 1 kali

7 Tegahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) pada berbagai Kantor Pelayanan Pratama Bea Cukai (KPPBC)

5 kali

8 3HQ\HUDKDQ�6HUWLȴNDW�Ζ62�� 1 kali

9 Sikap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Terhadap PenangkapanPejabat DJBC

1 kali

10 Tegahan Daging di Pelabuhan Tanjung Priok 1 kali

11 Tegahan Rotan pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok 1 kali

Sekretariat Jenderal (Setjen)Sepanjang tahun 2013, Setjen (melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi) menerbitkan 155 siaran pers. 73 persen di antaranya, atau 113 siaran pers, dikategorikan sebagai obligasi negara yang didominasi oleh materi lelang Surat Utang Negara (SUN). Di samping itu, Setjen telah melakukan konferensi pers sebanyak 35 kali, dengan beberapa tema utama antara lain Bea dan Cukai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta ekonomi makro lainnya.

Tampilan siaran pers.

5LQFLDQ�VLDUDQ�SHUV�GDQ�NRQIHUHQVL�SHUV�VHSHUWL�\DQJ�WHUWHUD�SDGD�WDEHO�GL�EDZDK�LQL��

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Sepanjang tahun 2013, DJP mengeluarkan siaran pers sebanyak 40 kali dan mengadakan 1 kali konferensi pers.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)Sepanjang tahun 2013, DJBC mengadakan 21 kali konferensi pers yang dilengkapi dengan siaran pers.



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Sepanjang tahun 2013, BKF menerbitkan empat siaran pers, GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�1. Press Release G-20 %ULHȴQJ�/XQFKHRQ�2. Press Release Pertemuan G-20 Moscow;3. Press Release Pemenang The 8th Annual Islamic Development

%DQN��Ζ'%��3UL]H�IRU�:RPHQȇV�&RQWULEXWLRQ�WR�'HYHORSPHQW�4. Press Release Hasil G-20 Finance Ministers and Central Bank

Governors’ Meeting.

Tema Tanggal Frekuensi

Rencana dan Hasil Lelang Reguler Setiap Pelaksaan Lelang 46 kali

Hasil Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Valas 9 April dan 11 Juli 2 kali

Hasil penerbitan Obligasi Ritel Indonesia/ORI 009 7 Oktober 1 kali

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)Sepanjang tahun 2013, DJPU menerbitkan siaran pers dengan SHULQFLDQ�WDEHO�GL�EDZDK�LQL�

6. 3HODNVDQDDQ�/HODQJ�*UDWLȴNDVL�.RPLVL�3HPEHUDQWDVDQ�Korupsi (KPK);

7. Keberhasilan Penjualan Aset Properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Senilai Rp589,6 miliar;

8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) .HPEDOL�0HQHULPD��%DUDQJ�*UDWLȴNDVL�GDUL�.RPLVL�Pemberantasan Korupsi (KPK);

9. Musyawarah Nasional Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah;10. 5HȵHNVL�GDQ�$SUHVLDVL�3HQJHORODDQ�%DUDQJ�0LOLN�1HJDUD�

(BMN) $ZDUGV�11. Penetapan Status Gitar Bas Gubernur DKI Jakarta Menjadi

Barang Milik Negara (BMN);12. 3HODNVDQDDQ�/HODQJ�%DUDQJ�*UDWLȴNDVL�.HGXD�GL�ΖVWRUD�

Senayan.

Sepanjang tahun 2013, DKJN menerbitkan 12 siaran pers, GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�1. 5HȵHNVL�.LQHUMD�7DKXQ��2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

(BMN) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp12,247 triliun;

3. Persetujuan Penghapusan 2 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dari Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL);

4. Realisasi Lelang Aset eks PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebesar Rp391 miliar;

5. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Negara Sebesar Rp2,350 triliun.


PENGELOLAAN OPINI PUBLIK

Sekretariat Jenderal (Setjen)Analisa opini publik diawali dengan kegiatan pemantauan/monitoring dan pembuatan resume/rangkuman. Resume dari berbagai pemberitaan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan dikumpulkan dari 40 media cetak, 16 media online, dan 4 stasiun TV. Seluruh berita yang terbit selalu dipantau, dirangkum, dan dianalisis setiap hari. Resume berita dikategorikan menjadi tiga tone, yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung. Rangkuman berita tersebut kemudian dipublikasikan melalui KWWS��RSLQLSXEOLN�GHSNHX�JR�LG�(Dashboard Monitoring Media). Untuk mengetahui karakter suatu berita, baik positif maupun negatif, diperlukan beberapa indikator, seperti dukungan dan kritikan terhadap pernyataan atau kebijakan, tanggapan dari pihak ketiga (eksternal), serta ulasan dan analisis pada kesempatan berikutnya.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan selama tahun 2013 mencapai 94,17 persen dari target 75 persen.

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

11.673

12.842

1.021 7891.417

2.202

934127 344

ONLINE CETAK TV

mendukung

tidak mendukung

netral

Pengelolaan dashboard opini publik.



5LQFLDQQ\D�VHSHUWL�SDGD�JUDȴN�GL�EDZDK�LQL�Kegiatan monitoring, pembuatan resume, dan analisis opini publik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan analisis. Laporan yang disampaikan bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tematik (on-demand report).

.KXVXV�XQWXN�ODSRUDQ�KDULDQ�EHULVL��(a) Laporan headline dari berbagai media cetak utama;(b) Laporan isi berita dari berbagai media cetak utama;(c) Laporan khusus pernyataan publik dari Menteri Keuangan;(d) Laporan review pasar �ZRUOGZLGH��(e) Laporan isi berita dari berbagai media online dan stasiun

televisi. Selama tahun 2013, didapat total 246 laporan dari keseluruhan/semua bentuk laporan harian yang disebutkan di atas. Sedangkan untuk laporan berkala terdiri dari analisis mingguan sebanyak 49 laporan, analisis bulanan sebanyak 12 laporan, 1 laporan tahunan berupa buku dengan judul “Terjerat Ayat BBM” dan laporan tematik (on-demand report) sebanyak 16 laporan. Selanjutnya analisis opini publik atas isu maupun tren berita yang beredar di masyarakat ditindaklanjuti dengan strategi komunikasi. Strategi ini bertujuan untuk membangun, meningkatkan, memperbaiki, atau mempertahankan posisi dan citra Kementerian Keuangan di mata khalayak umum, opinion leader, serta pemangku kepentingan (stakeholder). Selama tahun 2013, Setjen telah menyusun berbagai rekomendasi strategi komunikasi secara reguler yaitu sebanyak 49 analisis mingguan yang dilengkapi dengan forecasting pemberitaan.

Analisis Berita Harian.

Analisis Berita Media Massa (ABMM).


2. Analisis Berita Pajak MingguanKeterbatasan waktu para pimpinan DJP sebagai pengambil keputusan pembuat kebijakan tidak memungkinkan mereka untuk menganalisa berbagai isi berita yang terdapat di seluruh media massa. Analisis Berita Pajak Mingguan memudahkan para pimpinan untuk memantau, dan mengetahui tren pemberitaan pajak, serta menanggapi pemberitaan di berbagai media massa selama suatu periode tertentu.

$XGLHQV��PDV\DUDNDW�

Jumlah surat pembaca selama 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 29 surat.

��.ODULȴNDVL�GDQ�7DQJJDSDQ�3HPEHULWDDQ�GL�Media MassaRubrik surat pembaca disediakan oleh media massa sebagai sebuah bentuk pelayanan atau pengabdian masyarakat pers untuk masyarakat umum. Isi dari surat pembaca dapat berupa pertanyaan, keluhan atau kritikan. Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat maka sudah menjadi tugas DJP untuk menjawab keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan melalui surat pembaca. Selain itu, seiring dengan bergulirnya era reformasi, maka pers bebas memberitakan apapun, termasuk tentang perpajakan. Apabila ada pemberitaan yang keliru yang berkaitan dengan perpajakan, maka tugas DJP adalah mengoreksi atau meluruskan informasi yang ada dalam berita tersebut agar sesuai dengan data dan fakta yang ada, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang benar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

$XGLHQV��'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�3DMDN��VHOXUXK�HVHORQ�ΖΖ�di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP seluruh wilayah Jakarta, dan beberapa eselon III di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), serta seluruh pegawai DJP dalam bentuk e-Pamorku yang diunggah di situs Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas).

Jumlah kegiatan ini selama 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 244 kali.

$XGLHQV��'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�3DMDN�GDQ�HVHORQ�ΖΖ�WHUNDLW�di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).

Jumlah kegiatan ini selama 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 adalah 46 kali.

1. Resume, analisis berita dan kliping PaMorKu (Pajak Moneter dan Keuangan)Keterbatasan waktu tidak memungkinkan para pimpinan DJP untuk membaca seluruh media massa setiap hari guna mengetahui berbagai berita pajak, moneter dan keuangan terkini. Resume, analisis berita pajak dan kliping PaMorKu dapat memudahkan para pimpinan dalam memantau, mengetahui dan menanggapi pemberitaan-pemberitaan, termasuk opini tokoh, yang terbit di berbagai media massa.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)Kegiatan pemantauan atau monitoring opini publik sangat penting dilakukan dalam kaitannya untuk mengetahui berbagai isu dan pemberitaan yang berkembang mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bentuk dari monitoring tersebut adalah berupa Analisa Berita Media Massa (ABMM). Kegiatan monitoring pemberitaan ini rutin dilakukan setiap hari pada sepuluh media cetak yang mempunyai lingkup penyebaran EHUVNDOD�QDVLRQDO��\DLWX��%LVQLV�ΖQGRQHVLD��.RPSDV��0HGLD�Indonesia, Koran Tempo, koran Sindo, Republika, Kontan, The Jakarta Post, Rakyat Merdeka, dan Warta Kota.

Jumlah persen pemberitaan negatif oleh berbagai media cetak nasional yang masih dapat ditolerir adalah 18 persen dari total seluruh pemberitaan mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sampai dengan akhir tahun 2013, total persentase pemberitaan negatif adalah sebesar 17,39 persen. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2013 masuk dalam kategori baik dikarenakan pemberitaan negatifnya kurang dari 18 persen.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Pemberitaan mengenai tugas dan fungsi DJKN secara nasional pada berbagai media cetak serta elektronik dirangkum setiap hari. Rangkuman tersebut kemudian dilaporkan kepada para pimpinan DJKN, baik di kantor pusat maupun di daerah melalui surat elektronik.

Beberapa isu terkait DJKN yang kerap menjadi sorotan media, ternyata dapat memberikan nilai tambah bagi pencitraan DJKN di mata para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Isu-isu tersebut antara lain adalah mengenai OHODQJ�EDUDQJ�JUDWLȴNDVL�.RPLVL�3HPEHUDQWDVDQ�.RUXSVL�(KPK), pengambilalihan PT Inalum dan PT Newmont, dan permasalahan mengenai kekayaan negara.

Setiap bulan, pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan DJKN dianalisis, kemudian dilaporkan kepada pimpinan DJKN sebagai bentuk laporan mengenai positioning DJKN di mata media dan masyarakat. Pada isu-isu yang berpotensi untuk menjadi pemberitaan negatif akan dilakukan penanganan berupa penerbitan siaran pers, serta bentuk hubungan media dan masyarakat lainnya.

Inspektorat Jenderal (ITJEN)1. Pada tahun 2013, Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi

dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelanggan Kementerian Keuangan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Layanan yang diajukan oleh Inspektorat Jenderal untuk disurvei adalah layanan Help Desk Belanja Modal;

2. Dari hasil survei tingkat kepuasan pengguna layanan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat V terkait kinerja dari unit penyedia layanan Help Desk Belanja Modal.

Hasil survei tersebut kemudian menjadi acuan bagi Inspektorat Jenderal, khususnya Inspektorat V, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik/optimal terkait pengadaan Barang Milik Negara (BMN), dan Belanja Modal.


PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN

Untuk keperluan publikasi, berbagai kegiatan pimpinan diliput dan didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi secara rutin melakukan pendokumentasian berbagai kegiatan pimpinan, baik di tingkat Kementerian maupun tingkat unit eselon I. Peliputan kegiatan ini meliputi rapat antara Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sosialisasi kebijakan terbaru, konferensi pers, kunjungan delegasi negara sahabat, penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU), seminar atau workshop yang dihadiri oleh Menteri Keuangan atau Sekretariat Jenderal, dan sebagainya.

Selama tahun 2013, tercatat 314 peliputan dari kegiatan pimpinan. Dokumentasi/peliputan tersebut disimpan di database dan beberapa di antaranya diunggah pada media sosial yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Selain itu, masing-masing unit kehumasan di unit eselon I lainnya juga melakukan peliputan dan dokumentasi untuk diunggah ke website internal.

Sebagai catatan, selama tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan 47 kegiatan peliputan, sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengalami SHQLQJNDWDQ�MXPODK�SHOLSXWDQ�\DQJ�VDQJDW�VLJQLȴNDQ��\DLWX�sebesar 324 persen dibandingkan dari tahun lalu, menjadi 133 kali kegiatan peliputan. Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan kegiatan peliputan (yang dikoordinasi oleh Subbagian Kehumasan) sebanyak 94 kali.

PUBLIKASI

WebsiteKecepatan informasi dan berita kini menjadi kebutuhan masyarakat. Maka tak mengherankan, saat ini masyarakat pemburu berita lebih memilih untuk mengakses internet/website, daripada membaca surat kabar. Kementerian Keuangan terus mengembangkan media publikasi yang memegang peranan penting ini.

www.depkeu.go.id adalah situs induk Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Selain situs induk, setiap unit eselon I juga memiliki website yang dikelola oleh unit kehumasan masing-masing.

Peliputan kegiatan Menteri Keuangan.



Informasi seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan di bidang penganggaran dapat diakses melalui situs/website Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yaitu www.anggaran.depkeu.go.id.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi perpajakan, cara membayar pajak, regulasi perpajakan, dan sebagainya, dapat mengakses situs resmi DJP pada alamat www.pajak.go.id. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyediakan www.beacukai.go.id yang memberikan informasi terkait kepabeanan dan cukai, informasi kurs, link registrasi kepabeanan, kantor vertikal bea dan cukai, dan sebagainya.

Ada pula www.perbendaharaan.go.id yang menyajikan informasi seputar perbendaharaan negara. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyediakan www.djpk.depkeu.go.id yang memberikan informasi seputar organisasi DJPK, peraturan terbaru terkait keuangan daerah, dan sebagainya. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi lelang dapat mengakses www.djkn.kemenkeu.go.id Laman situs ini juga menyediakan berbagai berita seputar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), informasi beasiswa, siaran pers, dan sebagainya.

Masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pengelolaan utang pemerintah melalui www.djpu.depkeu.go.id yang juga menyediakan informasi penerbitan Obligasi Ritel Indonesia (ORI), penerbitan Surat Utang Negara (SUN), perjanjian hibah atau utang luar negeri, dan lain-lain. Sedangkan ZZZ�ȴVNDO�GHSNHX�JR�LG adalah laman situs milik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berisi berbagai informasi maupun berita mengenai perkembangan kebijakan, kajian ȴVNDO��SHUNHPEDQJDQ�NHUMDVDPD�LQWHUQDVLRQDO��GDWD�HNRQRPL�seperti kurs pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan nota keuangan, serta asumsi ekonomi makro, peraturan-peraturan, berbagai kegiatan BKF seperti seminar, workshop dan Focus Group Discussion (FGD), serta informasi lain terkait perkembangan perekonomian terkini.

Bagi masyarakat yang ingin mengenal Inspektorat Jenderal lebih dekat melalui berbagai kegiatannya, mereka bisa mengakses www.itjen.depkeu.go.id.

Kemudian ada pula situs milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), yaitu www.bppk.depkeu.go.id sebagai pusat referensi utama para pegawai Kementerian Keuangan dalam memperoleh informasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Para pegawai dapat mendaftarkan diri sebagai peserta diklat melalui e-registration di laman situs tersebut.

Tampilan website utama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak.


Seperti halnya website, majalah internal juga dimiliki oleh masing-masing unit eselon I seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Majalah Media Keuangan sepanjang tahun 2013.

Majalah InternalSelain website sebagai bentuk media publikasi utama, Kementerian Keuangan juga memiliki majalah internal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Majalah internal ini terdiri dari dua versi, yaitu versi cetak dan e-magazine. Media Keuangan adalah majalah utama Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2013, sejumlah pencapaian telah diraih oleh Media Keuangan. Beberapa hal di antara pencapain tersebut adalah, untuk pertama kalinya Media Keuangan terbit dalam bentuk e-magazine pada website www.setjen.depkeu.go.id serta www.depkeu.go.id, dan tanggal penerbitan pun berubah, semula terbit pada tanggal 24 menjadi tanggal 23 setiap bulan. Pada tahun ini pula, distribusi dari cetakan majalah Media Keuangan bertambah sebanyak 684 alamat, menjadi total 2.184 alamat. Selain itu, Media Keuangan berhasil meraih penghargaan Silver Winner untuk kategori “The Best of Government Inhouse Magazine” tahun 2013 untuk edisi Vol. VII/No.56/April 2012

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 72 / Agustus 2013

T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

MEDIAKEUANGAN

AnggaranMasa

TransisiISSN 1907-6320

VOLuMe VIII | nO. 72 / aguSTuS 2013

VOLUME VIII | NO. 68 / APRIL 2013

ISSN 1907-6320

Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

1MediaKEUANgAN

Vol. VIII | No. 68 / April 2013

VOLUME VIII | NO. 68/APRIL 2013

Sosok yang Berkarakter dan Konsisten


MEDIA

1MEDIAKEUANGAN

Vol. VIII | No. 76 / Desember 2013

VOLUME VIII | NO. 76 / DESEMBER 2013

ISSN 1907-6320

Kaleidoskop 2013 dan Proyeksi Ekonomi 2014

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 66 / Februari 2013

VOLuMe VIII | nO. 65 / JanuaRI 2013

ISSN 1907-6320


Pengalihan Pengesahan DIPAuntuk Efisiensi dan Efektivitas

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 65 / Januari 2013


ISSN 1907-6320


Pengalihan Pengesahan DIPAuntuk Efisiensi dan Efektivitas


ISSN 1907-6320

Mewujudkan Target Ekonomi Tahun 2013

SaatnyaMeningkatkanPerforma


1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 71 / Juli 2013


MEDIAKEUANGAN

WTP Sudah Dekat

ISSN 1907-6320

VOLuMe VIII | nO. 71 / JuLI 2013


1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 70 / Juni 2013

ISSN 1907-6320

VOLuMe VIII | nO. 70 / JunI 2013

VOLUME VIII | NO. 67 / MARET 2013

ISSN 1907-6320


1MediaKEUANgAN

Vol. VIII | No. 67 / Maret 2013

Pertemuan G20 dan Peran Indonesia

T R a N S P a R a N S i i N F O R M a S i K e B i J a K a N F i S K a L

Media

VOLUME VIII | NO. 67 / MARET 2013

VOLUME VIII | NO. 68 / APRIL 2013

ISSN 1907-6320


1MediaKEUANgAN

Vol. VIII | No. 69 / Mei 2013

VOLUME VIII | NO. 69/MEI 2013

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 75 / November 2013

VOLUME VIII | NO. 75 / NOVEMBER 2013

ISSN 1907-6320

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 74 / Oktober 2013


MEDIAKEUANGAN

ISSN 1907-6320

VOLUME VIII | NO. 74 / OKTOBER 2013

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 73 / September 2013

ISSN 1907-6320

VOLuMe VIII | nO. 73 / SePTeMBeR 2013



E-magazine yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Majalah Media Kekayaan Negara yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara.

Cover majalah Warta Anggaran diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Cover majalah Auditoria diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal.

April 2013

Pajak dan Pendidikan

Edisi 1 - Januari 2013

OptimismeAwal Tahun

Chatib BasriMenteri Keuangan Baru

Edisi Mei - 2013

Edisi Nomor 12 | Media Kekayaan Negara | 1

Pengelolaan BMN yang Berasal dari

Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap

Pada Entitas Pemerintah Pusat

Kepatuhan Internal dan Pengendalian

Internal

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PAScA PUTUSAN MK

Kontribusi Pengelolaan BMN terhadap

APBN

Catatan Ringan dariBursa

Beasiswa

Profil Kantor Kanwil DJKN Papua dan Maluku

KPKNL Banda Aceh

Media

Kekayaan NegaraMenuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang

Edisi No. 13 Tahun IV / 2013

www.djkn.kemenkeu.go.id

ISSN 2089-5836

Pengelolaan BMN

Rusak Berat

Liputan Khusus:Sosialiasi PMK Baru di bidang Lelang, Rakertas Penilaian

Mempertajam Pengelolaan BMN dengan Pengawasan dan Pengendalian

Profil Kantor: Kanwil DJKN BantenKPKNL Denpasar

Media

Kekayaan NegaraMenuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang

Edisi No. 14 Tahun IV / 2013


ISSN 2089-5836

ContinuousImprovement

Pelayanan Lelang

Media Menuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan LelangEdisi No. 15 Tahun IV / 2013


ISSN 2089-5836

Kekayaan Negara


Iklan Layanan Masyarakat (ILM)Berbagai iklan pemerintah beredar luas di media nasional, baik di televisi, surat kabar, maupun website. Seperti halnya majalah, iklan juga memegang peran utama dalam menyampaikan pesan-pesan kementerian kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Jenderal (Setjen) telah membuat dua ILM bertajuk “APBN untuk Pembangunan”. ILM tersebut tidak hanya dipublikasikan melalui media internal Kementerian Keuangan, tetapi juga ditayangkan pada beberapa titik strategis layanan publik. Beberapa di antaranya seperti dalam bentuk penayangan ILM di TV Bandara dan TV Kereta selama 14 hari penayangan (7 hari sebelum dan 7 hari sesudah Idul Fitri), serta penayangan ILM pada jaringan Cinema 21 (selama bulan November 2013).

Iklan Layanan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak perlu ditanyakan lagi jumlahnya. Unit eselon I ini memiliki banyak produk iklan. Selama tahun 2013, total terdapat 312 iklan berbentuk advertorial, iklan display, pengumuman, serta sisipan di media cetak. Sedangkan pada media televisi, tercatat 736 iklan. Selain itu juga terdapat ad-libs sebanyak 1.200 spot.

Gebrakan baru dalam hal publikasi DJP di media online adalah berupa game interaktif dengan durasi penayangan selama 2 bulan per game, dengan jumlah total sebanyak 3 game. Game bernama “Kuiz Perpajakan” ini terbukti efektif untuk mengajak masyarakat agar mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) secara online. Selain itu, unit kehumasan DJP yang dikelola oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat juga memasang ȵDVK�EDQQHU tentang perpajakan di www.tokobagus.com sebanyak 26 banner. Media online juga digunakan sebagai sarana untuk memuat berbagai artikel yang berisi wawancara dengan narasumber, serta newsblock dengan tema manfaat pajak, kebijakan perpajakan, layanan perpajakan, penegakan hukum, kaleidoskop, serta kehumasan, dengan jumlah total sebanyak 33 artikel, 2 artikel khusus, dan 14 kaleidoskop.



Tampilan advertorial Kementerian Keuangan yaitu “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kesejahteraan Rakyat” serta advertorial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Iklan lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.

Iklan lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Stasiun Gambir, Jakarta.

Unit kehumasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga mengambil bagian dalam publikasi eksternal. Serangkaian iklan layanan masyarakat yang telah dilakukan sepanjang tahun 2013 adalah iklan di Bandara Soekarno Hatta, iklan pada giant LED screen di stasiun-stasiun kereta api pemberangkatan yang ada di pulau Jawa, inforial pada majalah Gatra, dan berbagai publikasi lain yang berskala nasional, serta beberapa acara talk show yang salah satunya ditayangkan di Stasiun Metro TV pada acara Economic Challenge dengan menampilkan narasumber dari beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) DJKN.

Lain DJP, lain pula iklan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selama tahun 2013, Subdit Humas dan Penyuluhan DJBC telah membuat dan memasang berbagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional, dengan tema barang kiriman, barang penumpang, Customs Against Drugs, serta testimoni mengenai Bea dan Cukai oleh Ketua MPR RI. Selain itu, DJBC juga menjalin GHQJDQ�.RPSDV�79�GDODP�SHPXDWDQ�ȴOP�GRNXPHQWHU�WHQWDQJ�pengawasan dan patroli laut di Tanjung Balai Karimun.

Di samping itu Subdit Humas dan Penyuluhan DJBC membuat ȴOP�GRNXPHQWHU�GHQJDQ�MXGXO�Ȋ%HD�&XNDL�GL�7DSDO�%DWDVȋ�dengan lokasi pembuatan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Atapupu, Nusa Tenggara Timur.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) juga melakukan talk show di televisi sebanyak dua kali dalam rangka memasarkan Sukuk Negara Ritel Seri 005 (SR-005) di Kompas TV, MNC Business dan Metro TV.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga melakukan pemasangan iklan pada website ZZZ�ȴVNDO�GHSNHX�JR�LG terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai upaya untuk menyalurkan anggaran secara tepat sasaran, dan berkeadilan melalui peningkatan anggaran proyek infrastruktur, kemiskinan, dan pendidikan.



Multimedia dan CD InteraktifSelain melalui media publikasi online, penyampaian informasi kebijakan juga dilakukan melalui media elektronik giant LED screen yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Giant LED screen merupakan media elektronik yang dapat menampilkan sejumlah informasi, baik dalam satu layar (dengan adanya running text), maupun melalui video secara bergantian. Sepanjang tahun 2013, giant LED screen menampilkan setidaknya 76 materi/konten dengan durasi selama 42 menit setiap putaran konten (loop). Media ini terpasang di kantor pusat Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setiabudi I dan II, Jl HR. Rasuna Said Blok B Kav 8 Jakarta.

Selain itu, selama tahun 2013 telah diproduksi 5 CD interaktif, yaitu “Pedoman-Pedoman Dasar Penyusunan APBN”, “Layanan Unggulan Kementerian Keuangan”, “Laporan Tahunan Kementerian Keuangan”, “Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal”, dan “Laporan Tahunan Humas”.

Media SosialSeiring tingginya tuntutan masyarakat untuk lebih dekat dengan pemerintah, maka Kementerian Keuangan membuka jalur untuk berinteraksi secara langsung melalui situs jejaring sosial. Saat ini, Kementerian Keuangan telah memiliki tiga akun jejaring sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan Youtube. Kementerian Keuangan bergabung di Facebook pada Februari 2012, dan hingga akhir Desember 2013, sudah mendapat 5.000 like.

Sedangkan di Twitter, Kementerian Keuangan telah bergabung sejak 6 Juni 2012, dan sudah memiliki 15.000 follower pada Desember 2013. Sepanjang tahun 2013, Setjen telah mempublikasikan sebanyak 36 video streaming di Youtube dengan statistik 6.696 viewer dan 40 subscriber.

Giant LED screen di kantor pusat Kementerian Keuangan.

'DIWDU�DNXQ�UHVPL�'-3�GL�PHGLD�VRVLDO�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�� )DFHERRN��'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�3DMDN��

(facebook.com/DitjenPajakRI)�� 7ZLWWHU��#'LWMHQ3DMDN5Ζ�� <RXWXEH��'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�3DMDN��

(youtube.com/DitjenPajakRI) Pengelolaan masing-masing akun DJP di media sosial dipegang oleh seorang pegawai seksi pengelolaan situs yang bertugas sebagai admin, dan dibantu oleh pegawai seksi pengelolaan situs lainnya. Isi konten yang terdapat pada Facebook serta Twitter milik DJP adalah berupa pemberitahuan berbagai informasi terkait pelayanan perpajakan, berita dan juga artikel mengenai perpajakan, baik yang berasal dari situs DJP (www.pajak.go.id), maupun dari situs eksternal.


Isi konten yang terdapat pada situs Youtube milik DJP adalah berupa video iklan layanan masyarakat, video advertorial, video sosialisasi perpajakan, serta video tutorial perpajakan yang telah dibuat oleh DJP. Selain itu, akun Twitter DJP juga mengadakan acara kuis yang berhubungan dengan perpajakan, seperti lomba 6HOȴH�H�)LOLQJ. Untuk lebih mengoptimalkan publikasi dari organisasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga memiliki akun Facebook, yaitu facebook.com/DitjenKekayaanNegara, dan 7ZLWWHU�GHQJDQ�QDPD�DNXQ�#'LWMHQ.1��VHUWD�<RXWXEH�

Pada April 2010, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mulai PHPDQIDDWNDQ�7ZLWWHU�GHQJDQ�QDPD�DNXQ�#%.).HPHQNHX��'L�tahun 2013, BKF mulai aktif untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan BKF, dengan cara men-tweet dan me-retweet berbagai informasi tersebut. Pada tahun 2013, BKF men-tweet dan me-retweet berbagai informasi sebanyak 148 kali. Akun Twitter ini dikelola oleh Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga memanfaatkan media sosial sebagai media informasi. 0HODOXL�DNXQ�)DFHERRN�%33.�\DLWX��www.facebook.com/bppk.kemenkeu��GDQ�7ZLWWHU�GHQJDQ�QDPD�DNXQ�#%33.NHPHQNHX��BPPK memberitakan berbagai informasi mengenai pengumuman penting, serta kegiatan-kegiatan BPPK. Halaman resmi BPPK pada Facebook dan Twitter diharapkan mampu memberikan informasi terkini mengenai berbagai hal yang terkait dengan BPPK.

Tampilan media sosial Kementerian Keuangan.



AdvertorialKegiatan lain yang dilaksanakan terkait dengan publikasi cetak ialah publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di media massa. Tujuan dari publikasi ini tidak lain DGDODK�XQWXN�PHZXMXGNDQ�WUDQVSDUDQVL�NHELMDNDQ�ȴVNDO�\DQJ�ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2013 ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) telah menyusun advertorial Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2014 untuk majalah Tempo dan koran Kompas, serta advertorial dengan judul “Middle Top Income” untuk majalah Tempo.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga turut menggunakan publikasi dalam bentuk advertorial untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak. Media yang dimanfaatkan adalah surat kabar, dan video di Youtube. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga memanfaatkan media cetak untuk pemasangan advertorial. Total terdapat lima advertorial pada majalah dan surat kabar. Majalah Gatra memuat dua advertorial ,yaitu “Inovasi dalam Pelayanan dan Pengawasan”, serta “Garda Terdepan Sebagai Community Protector”. Koran Tempo memuat tiga advertorial, yaitu “Customs Goes to Campus”, “Barang Kiriman Pos”, dan “Aspirasi Indonesia di APEC SCCP 2013”.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga melakukan publikasi melalui advertorial sebanyak dua kali pada majalah Gatra dan majalah Integritas, yaitu “Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Pengelolaan Aset”, serta “Menjawab Tantangan Pengelolaan Kekayaan Negara”.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan publikasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun Anggaran 2012. Publikasi dilakukan di koran Kompas dan publikasi LKKP Audited Tahun Anggaran 2012 versi bahasa Inggris di koran The Jakarta Post.

Foto-foto advertorial Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).


MEDIA PROMOSI

Kementerian Keuangan kerap kali mengeluarkan media promosi sebagai identitas visual yang mencerminkan citra institusi. Media promosi yang telah dikeluarkan berupa kalender, brosur, video bumper, spanduk, umbul-umbul, merchandise, annual report, roll banner��SURȴO�NDQWRU��GDQ�sebagainya.

Kalender 2013Kalender Kementerian Keuangan 2013 mengambil tema wayang kulit. Wayang kulit merupakan seni rupa tatah sungging yang menggambarkan integritas budaya Indonesia. Tokoh wayang dimainkan oleh Ki Dalang secara profesional dengan diiringi gending gamelan dan diwarnai dialog yang berkolaborasi secara sinergis menghasilkan sebuah mahakarya seni. Lakon wayang pada hakekatnya mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan sebagai pedoman sikap dan perbuatan dalam memberikan pelayanan yang sempurna pada sebuah kehidupan berorganisasi.

Kalender Kementerian Keuangan 2013 bertema “Wayang Kulit”.



Berikut ini adalah beberapa contoh dari publikasi cetak Kementerian Keuangan, baik yang dikeluarkan oleh pusat, maupun oleh masing-masing unit eselon I.

Laporan TahunanLaporan Tahunan Kementerian Keuangan dikelola oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Pada tahun 2013, Setjen menyusun tiga buku laporan tahunan, yaitu “Laporan Tahunan Kementerian Keuangan” (LTKK), “Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal” (LTSJ), serta “Laporan Tahunan Kehumasan” (LT Humas) periode 2012. Masing-masing unit eselon I juga mengeluarkan laporan tahunan mereka.

Spanduk, Umbul-Umbul, dan Roll Banner

Tampilan laporan tahunan 2012.

Spanduk, umbul-umbul, dan roll banner.

Maintenance Fiscal Sustainability

Menjaga

FiskalKeberlanjutan

Annual Report of Ministry of FinanceLaporan Tahunan Kementerian Keuangan

��

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAMinistry of Finance of Republic Indonesia


Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga rutin melakukan sosialisasi GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�1. Sosialisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2013,

Jakarta, 26 Februari 2013;2. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/

PMK.011/2013, Surabaya, 4 Mei 2013;3. Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal di Yogyakarta, 17

Oktober 2013;

No Tema Frekuensi

1 Sosialisasi Authorized Economic Operator (AEO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 kali

2 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta Rekonsiliasi Data Pokok Pegawai

11 kali

3 6RVLDOLVDVL�ΖGHQWLȴNDVL�.HDVOLDQ�3LWD�&XNDL�7DKXQ��GDQ�3HUDWXUDQ�&XNDL�/DLQQ\D 9 kali

4 Sosialisasi Kematangan Manajemen Risiko 1 kali

5 Sosialisasi Ketentuan-Ketentuan Terkait Penerimaan dan Penagihan 3 kali

6 Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Bea Keluar 2 kali

7 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat 2 kali

8 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Pengelolaan Kearsipan, dan Penertiban Rumah Dinas

5 kali

9 Sosialisasi Ujicoba Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara 4 kali

10 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 3 kali

11 Sosialisasi di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Pencapaian Penerimaan Negara

1 kali

12 Sosialisasi tentang Free Trade Area 1 kali

PEMBINAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGANSosialisasi dan Seminar Sosialisasi untuk menyampaikan pesan-pesan dari Kementerian Keuangan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhitung melakukan sosialisasi sebanyak 16 kali sepanjang tahun 2013. Jumlah tersebut di luar sosialisasi yang dilakukan di media online.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan sosialisasi VHEDQ\DN��NDOL�GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW��

4. Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal di Bandar Lampung, 7 November 2013;

5. Sosialisasi Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini di Solo, 14 November 2013;

6. Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal Dalam Rangka Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan, Mataram, 21 November 2013.



Sosialisasi dan Implementasi TIK (Si-Itik) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dilakukan oleh Bagian Teknologi dan Informasi Kehumasan (TIK). Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada dalam rangka mendukung pelaksaan proses pendidikan dan pelatihan (diklat).

Selama dua bulan, tim sosialisasi mengunjungi pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) di lingkungan BPPK untuk memperkenalkan dan menyegarkan kembali pengetahuan terkait aplikasi kediklatan yang telah dibangun, sekaligus mengumpulkan berbagai informasi/masukan terkait kendala yang sering dialami oleh pengguna (user) ketika menjalankan aplikasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini membahas beberapa aplikasi yang menunjang diklat di BPPK, yaitu e-Registrasi, Monitoring Informasi Diklat (MIDI), Live Streaming BPPK, Video Conference, Video on Demand (VoD), SMS Gateway, Learning Management System (LMS), dan Intranet BPPK.

Kegiatan sosialisasi diisi dengan presentasi dan demo, serta diselingi dengan diskusi terkait berbagai aplikasi yang telah disebutkan tersebut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) sepanjang tahun 2013 melakukan sosialisasi sebanyak 33 kali. Sosialisasi terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu sosialisasi mengenai Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebanyak 12 kali, serta sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara sebanyak 11 kali.

Beberapa sosialisasi juga diselenggarakan oleh unit kehumasan Inspektorat Jenderal (Itjen) bekerja sama dengan unit eselon II di lingkungan Itjen. Sosialisasi tersebut bertemakan tentang hasil pengawasan unggulan Inspektorat Jenderal. Tidak hanya di Jakarta, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan pada beberapa wilayah lain di Indonesia.

Sosialisasi Indonesian AEO.


WorkshopSelama tahun 2013, Kementerian Keuangan kerap mengadakan berbagai workshop kehumasan, seperti workshop jurnalistik, workshop�IRWRJUDȴ��GDQ�VHEDJDLQ\D��

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhitung telah mengadakan workshop sebanyak 18 kali.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah menyelenggarakan workshop sebanyak dua kali untuk meningkatkan kemampuan pegawai di daerah yang berada di unit Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) dalam bidang kehumasan. Workshop tersebut adalah Workshop Communication Skill & Media Handling dan Workshop Public Speaking untuk jajaran pimpinan unit Eselon II DJBC Tahun 2013.

Workshop Soft Skills Kehumasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Jakarta. Workshop jurnalistik dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DJKN di Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga tak mau kalah dalam hal menyelenggarakan workshop demi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DJKN. Direktorat Hukum dan Humas menyelenggarakan workshop Kehumasan dan Jurnalistik sebanyak lima kali yang diadakan di Jakarta, Bogor dan Solo.



Workshop Jurnalistik oleh DJKN di Solo. Workshop Penyegaran Kehumasan DJKN di Jakarta.


3rd Annual Corporate Treasury & CFO Summit – Indonesia.

Bali Night G-20 Study Group on Financing for Investment.

Workshop Social Service Delivery and Social Security in the Decentralized Indonesian Context (Jakarta, 11 September 2013).

Workshop Establishing a Successful PPP Unit in Indonesia (Jakarta, 5 Februari 2013).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga menyelenggarakan beberapa workshop sebagai sarana untuk tukar menukar informasi, berinteraksi, dan membahas berbagai hal, terutama yang bersifat teknis dengan para pemangku kepentingan. Beberapa GL�DQWDUDQ\D�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�1. International Workshop on Optimizing Credit Guarantee

and Investment Facility (CGIF) and products in Indonesia, 15 Januari 2013;

2. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Workshop Indonesia Country Programme Evaluation, Jakarta, 21 Maret 2013;

3. Workshop Regional Economist 2013, Jakarta, 11 April 2013;4. $VLD�3DFLȴF�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ��$3(&��:RUNVKRS�RQ�

Infrastructure, Makassar, 22 April 2013;5. $VLD�3DFLȴF�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ��$3(&��:RUNVKRS�RQ�

Treasury and Budget Reform, Lombok, 2-3 Juli 2013;6. $VLD�3DFLȴF�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ��$3(&��:RUNVKRS�RQ�7UDGH�

Finance, Lombok, 1 Juli 2013;7. Workshop Establishing a Successful PPP Unit in Indonesia,

Jakarta, 4 Juli 2013;8. Workshop Regional Economist 2013, Jakarta, 23 Juli 2014;9. Workshop Meningkatkan Daya Saing Indonesia

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (ASEAN), Bogor, 21 Agustus 2013;

10. 7KH�6HFRQG�$VLD�3DFLȴF�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ��$3(&��Workshop on Infrastructure, Palembang 28 Agustus 2013;

11. Workshop Pelayanan Sosial dan Jaminan Sosial dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia, Jakarta, 11 September 2013.

Berbagai workshop telah diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), antara lain adalah workshop singkat penulisan online (untuk website) pada tanggal 5 Desember 2013, dan pelatihan singkat untuk para agen Call Center BPPK.



Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Fiskal bagi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Focus Group Discussion (FGD)FGD diselenggarakan dengan tujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Setiap kegiatan penyelenggaraan FGD dibuat berdasarkan tema tertentu, yang dibahas secara mendalam pada saat acara berlangsung. Unit-unit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan kerap kali mengadakan event ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhitung melakukan FGD sebanyak 9 kali.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menyelenggarakan FGD pada 25 Oktober 2013 mengenai Forum Diskusi Pinjaman Luar Negeri yang dihadiri oleh para manajer Proyek Pinjaman Luar Negeri di Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan perwakilan dari Kementerian/lembaga lainnya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga turut menyelenggarakan FGD yang menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang ahli dan kompeten di bidangnya, pada tanggal 30 Agustus 2013 di Jakarta. FGD ini mengusung tema “Dukungan Fiskal Bagi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”.


TV Talk Show dan Radio Talk ShowSekretariat Jenderal melakukan kegiatan TV talk show sebanyak 18 kali, dan radio talk show sejumlah 20 kali. Isi dari berbagai acara TV talk show pada tahun 2013 didominasi oleh berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yaitu acara Sosialisasi Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini (sebanyak 9 kali), Ekonomi Makro (sebanyak 4 kali), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Bea dan Cukai.

Isi dari berbagai acara radio talk show pada tahun 2013 juga didominasi oleh berbagai kegiatan dari Badan Kebijakan Fiskal, yaitu acara Sosialisasi Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini (sebanyak 14 kali), Ekonomi Makro (sebanyak 4 kali), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

No Talkshow Narasumber dan Tema

1 Talk show Primetime Live, Studio 1 Metro TV, Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya, Jakarta Barat

1DUDVXPEHU��0XKDPPDG�6LJLW��'LUHNWXU�3HQLQGDNDQ�GDQ�Penyidikan)

7HPD��6WRS�6HUEXDQ�1DUNRED

2 Talk show Wide Shot Metro TV, Studio 1 Metro TV, Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya, Jakarta Barat

1DUDVXPEHU��$JXQJ�.XVZDQGRQR��'LUHNWXU�-HQGHUDO�

7HPD��+DUL�3DEHDQ�ΖQWHUQDVLRQDO�NH��

3 Talk show di Bloomberg TV, Gedung UOB, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Barat

1DUDVXPEHU��$JXQJ�.XVZDQGRQR��'LUHNWXU�-HQGHUDO�

7HPD��7DUJHW�3HQHULPDDQ�%HD�GDQ�&XNDL

4 Talk show ILC di TV One, Jl. Rawa Terate II No.2. Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta

1DUDVXPEHU��0XKDPPDG�6LJLW��'LUHNWXU�3HQLQGDNDQ�GDQ�Penyidikan), Haryo Limanseto (Kepala Sub Direktorat Humas dan Penyuluhan) dan Nugroho Wahyu W (Kepala Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Puski)

7HPD��7HUERQJNDUQ\D�.RUXSVL�GL�%HD�&XNDL

5 Talk show Sentilan Sentilun di Metro TV, Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya, Jakarta Barat

1DUDVXPEHU��2HQWDUWR�:LERZR��.HSDOD�3XVDW�.HSDWXKDQ�Internal/KAPUSKI)

7HPD��6LDSD�$ZDVL�%HD�&XNDL"

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan lima kali TV talk show��GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�

Talk show di Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2013 tercatat telah melakukan 58 TV talk show dan 95 radio talk show.



Terkait radio talk show, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengadakan 9 kali dialog interaktif GHQJDQ�SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�

No Lokasi Studio Narasumber dan Tema

1 Studio KBR68 H, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta

1DUDVXPEHU��'HQ\�6XGUDMDW��.HSDOD�6HNVL�3HQ\XOXKDQ�GDQ�/D\DQDQ�ΖQIRUPDVL��.DQWRU�3HOD\DQDQ�Pratama Bea Cukai (KPPBC) TMP Soekarno Hatta dan Arini Dwi Monawati, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, KPPBC TMP Soekarno-Hatta

7HPD��%DUDQJ�%DZDDQ�3HQXPSDQJ�GDQ�%DUDQJ�.LULPDQ�0HODOXL�3HUXVDKDQ�-DVD�7LWLSDQ��3-7�


1DUDVXPEHU��<HWW\�<XOLDQW\��.HSDOD�.DQWRU�3HOD\DQDQ�3UDWDPD�%HD�&XNDL�.33%&��.DQWRU�3RV�3DVDU�Baru) dan Himawan Setiyo (Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, KPPBC Kantor Pos Pasar Baru)

7HPD��%DUDQJ�.LULPDQ�3RV


1DUDVXPEHU��/XSL�+DUWRQR��.HSDOD�6XEGLW�5HJLVWUDVL�.HSDEHDQDQ�

7HPD��5HJLVWUDVL�.HSDEHDQDQ


1DUDVXPEHU��'HQQ\�%HQKDUG�3DUXOLDQ��.HSDOD�6HNVL�3HQDQJJXKDQ�%HD�0DVXN�

7HPD��ΖPSRU�6HPHQWDUD


1DUDVXPEHU��+HQJN\�7RPXDQ�3DUOLQGXQJDQ��.HSDOD�6HNVL�'XNXQJDQ�2SHUDVL�1DUNRWLND�

7HPD��3HUDQ�%HD�GDQ�&XNDL�GDODP�3HQJDZDVDQ�1DUNRED


1DUDVXPEHU��6RI\DQ�+HOPL��.HSDOD�6HNVL�3HQ\XOXKDQ�GDQ�3HOD\DQDQ�ΖQIRUPDVL�3/Ζ��.DQWRU�3HOD\DQDQ�Pratama Bea Cukai/KPPBC Soekarno- Hatta)

7HPD��/D\DQDQ�+DML�GDQ�8PURK


1DUDVXPEHU��2HQWDUWR�:LERZR��.HSDOD�3XVDW�.HSDWXKDQ�ΖQWHUQDO�.HSDEHDQDQ�GDQ�&XNDL�386.Ζ�.&�

7HPD��3HQJDGXDQ�0DV\DUDNDW


1DUDVXPEHU��6RI\DQ�+HOPL��.HSDOD�6HNVL�3HQ\XOXKDQ�GDQ�3HOD\DQDQ�ΖQIRUPDVL�3/Ζ��.DQWRU�3HOD\DQDQ�Pratama Bea Cukai/KPPBC Soekarno- Hatta) dan Bowo Pramoedito (Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai)

7HPD��/D\DQDQ�7HQDJD�.HUMD�ΖQGRQHVLD��7.Ζ��

9 Studio Radio Kanal KPK, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan

1DUDVXPEHU��2HQWDUWR�:LERZR��.HSDOD�3XVDW�.HSDWXKDQ�ΖQWHUQDO�.HSDEHDQDQ�GDQ�&XNDL�386.Ζ�.&�

7HPD��3HQJDZDVDQ�ΖQWHUQDO�GL�'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�%HD�GDQ�&XNDL��'-%&�

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) juga melakukan TV talk show dalam rangka untuk memasarkan SR-005 di Kompas TV, MNC Business serta Metro TV sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Februari 2013.


Kunjungan AkademikDirektorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang tahun 2013 menerima kunjungan mahasiswa sebanyak satu kali.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga memiliki program kunjungan akademik yang, yaitu Visit DJKN. Kegiatan Visit DJKN ini, yang akan menjadi awal pengenalan DJKN bagi para siswa, dikemas dalam bentuk kunjungan siswa-siswa SMU ke kantor pusat DJKN, disertai dengan acara tanya jawab dengan Direktur Jenderal, simulasi lelang, dan kunjungan ke ruangan kantor operasional DJKN. Pada tahun 2013, DJKN menerima para pelajar dari SMU Negeri 21 dan 68 Jakarta dalam rangka Visit DJKN.

Visit DJKN oleh murid-murid SMA.

Kunjungan Mahasiswa

No Uraian

1Kunjungan Mahasiswa Universitas Ageng Tirtayasa, Banten

2Kunjungan Mahasiswa Universitas Bengkulu Fakultas Hukum

Customs Goes To Campus (CGTC)

No Uraian

1 CGTC ke Universitas Sam Ratulangi, Manado

2 CGTC ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

DJKN juga memiliki program lainnya, yaitu DJKN Goes to Campus. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan berbagai informasi mengenai tugas dan fungsi DJKN, mengenalkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara kepada para mahasiswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dalam perekonomian Indonesia, serta memberikan pemahaman yang utuh, dan komprehensif terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang, dan penilaian. Pada tahun 2013, DJKN mengadakan kunjungan ke Universitas Padjajaran serta Universitas Indonesia. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memimpin rombongan secara langsung untuk memberikan kuliah umum di kedua universitas tersebut. Animo para mahasiswa terbilang besar, rangkaian diskusi dan tanya jawabpun menghiasi pelaksanaan DJKN Goes to Campus.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga tak mau kalah dalam hal ini.Selain menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC juga mengadakan kunjungan ke universitas-universitas di Indonesia, dengan tujuan untuk mengedukasi para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kunjungan mahasiswa dan Customs Goes to Campus WHUVHEXW�GDSDW�GLXUDLNDQ�GL�VDPSLQJ�



Sekretariat Jenderal (Setjen) juga telah beberapa kali menerima kunjungan akademik. Selama tahun 2013 Setjen telah melakukan 96 kegiatan yang dikemas dalam beragam bentuk, antara lain pameran, seminar, diskusi publik, kunjungan ke Kementerian Keuangan, sosialisasi, kuliah umum, , dan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan menyasar pada publik eksternal Kementerian Keuangan yang saat ini difokuskan pada kalangan akademisi.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menerima delapan kali kunjungan dari universitas, sekolah tinggi, dan forum studi mahasiswa. Penyelenggaraan sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan para narasumber dari unit-unit eselon II di Badan Kebijakan Fiskal yang memiliki kompetensi di bidangnya, sesuai dengan materi yang akan dibahas berdasarkan permintaan dari masing-masing universitas, sekolah tinggi, atau forum studi mahasiswa.

Kegiatan ini lebih banyak mengedepankan bentuk diskusi, hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari dunia akademisi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, dan hasil dari diskusi-diskusi tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan berikutnya.

Pada tahun 2013, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai universitas, sekolah tinggi GDQ�IRUXP�VWXGL��GL�DQWDUDQ\D�1. Kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof.

Dr. Hamka, 28 Januari 2013;2. Kunjungan mahasiswa Universitas Galuh Ciamis, 19

Februari 2013;3. Kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia (STEI) Shariah Economics and Banking Institute (SEBI), 30 April 2013;

4. Kunjungan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 28 Mei 2013;

5. Kunjungan mahasiswa Universitas Lampung, 17 Juni 2013;6. Kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia (STEI) Tazkia dan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, 5 Juli 2013;

7. Kunjungan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 November 2013;

8. Kunjungan mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 21 November 2013.

Kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Kunjungan mahasiswa Universitas Syekh Yusuf Tangerang ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF).


Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menerima kunjungan mahasiswa dan dosen dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebanyak 45 mahasiswa pada tanggal 28 Januari 2013.

Kegiatan Tanggal Frekuensi

Penerimaan kunjungan studi banding mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

22 April 2013 1 kali

Penerimaan kunjungan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang

2 April 2013 dan 26 November 2013 2 kali

Penerimaan kunjungan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

18 Oktober 2013 1 kali

Penerimaan kunjungan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI)

5 Juli 2013 1 kali

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) juga beberapa kali menerima kunjungan akademik dengan perincian sebagai EHULNXW�

Kunjungan Delegasi Negara SahabatKementerian Keuangan beberapa kali menerima kunjungan dari berbagai delegasi negara sahabat. Setjen kerap kali memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait hubungan bilateral, termasuk memfasilitasi pertemuan antara tamu negara dengan pimpinan Kementerian Keuangan sebanyak 10 kali pertemuan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sering menerima kunjungan dari negara asing, yaitu sebanyak 23 kali. Sedangkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menerima kunjungan dari negara asing sebanyak 2 kali.

Menteri Keuangan menerima kunjungan Menteri Keuangan Rusia.



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran, misalnya dalam Auction on Clinic�GDQ�3DPHUDQ�*UDWLȴNDVL�\DQJ�diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013, serta dukungan pameran oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Serang dalam HUT ke-487 di Kabupaten Serang.

PameranDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) turut berpartisipasi dalam acara Career Expo STAN 2013 pada tanggal 13 April 2013. Acara ini diikuti oleh seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan , dan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor keuangan. Pada acara tersebut, stan DJA terpilih sebagai Stan Terfavorit.

Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah berpartisipasi dalam berbagai pameran sebanyak empat kali.3DPHUDQ�SDPHUDQ�WHUVHEXW�DGDODK�1. Pameran Career Expo STAN 2013, Gedung Student Center

STAN, Jakarta;2. Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2013,

Jakarta Convention Center, Jakarta;3. Pameran Marine and Ecotourism 2013, Gedung Ksirarnawa,

Ksirarnawa, Art Center, Bali;4. Pemeran Integrity Expo 2013, Gedung Istora Senayan.

BKF dalam Career Expo STAN 2013 BKF dalam Career Expo STAN 2013

Suasana pameran Career Expo STAN 2013.

Stan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada acara Career Expo STAN 2013.


Pameran lelang di Stan Kemenkeu pada kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pameran lelang di Kabupaten Serang.

Menteri Keuangan menerima kunjungan delegasi Jepang.



Pada tahun 2013, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kedua pameran tersebut, BKF menampilkan sebagian dari berbagai aplikasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan.

$SOLNDVL�\DQJ�GLWDPSLONDQ�\DLWX��Economic Excecutive Dashboard (EED) dan What-If Application. EED merupakan aplikasi yang digunakan oleh pimpinan di BKF untuk memantau perkembangan perekonomian secara real time. Sedangkan What-If Application digunakan dalam rangka memproyeksikan perubahan-perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) jika terjadi perubahan asumsi ekonomi makro.

Selain dua aplikasi tersebut, BKF juga menampilkan, dan membagikan berbagai literatur yang berkaitan dengan BKF, seperti buku-buku kajian, berbagai buku kebijakan, jurnal-jurnal keuangan, media internal, serta berbagai OHDȵHW.

6HFDUD�OHELK�ULQFL�SDPHUDQ�SDPHUDQ�WHUVHEXW�DGDODK�1. Pameran Career Expo STAN 2013, Tangerang Selatan, pada

tanggal 13 April 2013;2. BKF bersama dengan unit eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) turut berpartisipasi dalam pameran Pekan Anti Korupsi 2013 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2013.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) juga beberapa kali terlibat dalam berbagai pameran, dengan perincian sebagai EHULNXW�1. Partisipasi pada STAN Career Expo, tanggal 13 April 2013;2. Partisipasi pada Pameran Keuangan Syariah di Hotel

Borobudur, Jakarta, tanggal 25 Juli 2013;3. Partisipasi pada Investor Summit di Surabaya, tanggal 30-31

Oktober 2013.

BPPK juga turut meramaikan acara Career Expo STAN 2013 pada tanggal 15 April 2013, dengan jumlah pengunjung kurang lebih sebanyak 400 orang.

Pada tanggal 30 Oktober 2013, BPPK turut serta dalam acara Transformation Day yang menampilkan berbagai stand pameran dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. BPPK menghadirkan pula fasilitas yang dimilikinya, yaitu BPPK TV, dan robot otomatis yang berfungsi untuk menunjang penyiaran (live streaming/recording) BPPK TV.


PenyuluhanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit yang paling rutin melakukan penyuluhan. Penyuluhan pajak dilaksanakan oleh unit kantor di seluruh Indonesia, yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil), serta Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Selama tahun 2013, DJP telah melakukan berbagai penyuluhan sebanyak 18.638 kali.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melakukan penyuluhan sebanyak 10 kali yang dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Penyuluhan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Press Tour dan Editors’ MeetingKementerian Keuangan selalu berupaya untuk menjalin kedekatan dengan media. Selain melalui konferensi pers, TV talk show, dan radio talk show, Kementerian Keuangan juga mempererat hubungan dengan media melalui kegiatan press tour dan editors’ meeting.

Editors’ meeting antara Menteri Keuangan dengan para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada bulan Agustus 2013. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan beserta jajarannya membahas perkembangan ekonomi terkini di Indonesia serta isu-isu lain yang kiranya perlu disampaikan kepada media, khususnya pada tingkat pemimpin redaksi. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pihak redaksi, sehingga akan mempermudah proses NODULȴNDVL�NHODN��DSDELOD�WHUMDGL�SHPEHULWDDQ�QHJDWLI�PHQJHQDL�Kementerian Keuangan di media.

Penyuluhan pajak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.



.ODULȴNDVL�DWDV�SHPEHULWDDQ�GL�PHGLD�WHUVHEXW�GLODNXNDQ�dengan menggunakan hak jawab. Tahun 2013, Sekretaris Jenderal menggunakan hak jawab terhadap majalah Tempo yang terbit pada edisi 4-10 Februari 2013. Tema yang diangkat di majalah Tempo adalah mengenai pajak keluarga presiden. Pada tahun 2013 DJP melaksanakan media gathering satu kali dan Editors’ Meeting dua kali dalam satu tahun.

Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal juga mengadakan kegiatan press tour. Para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Ekonomi dan Moneter (FORKEM) diundang untuk mengikuti berbagai press tour. Sepanjang tahun 2013, Kementerian Keuangan mengadakan enam kali press tour, yaitu empat kali memfasilitasi press tour ke unit eselon I, serta mengundang pers/media untuk menghadiri dua acara nasional saat Menteri Keuangan turut hadir.

Foto suasana Press Tour di di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Nunukan, Kalimantan Utara.

Selama tahun 2013, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan press tour sebanyak satu kali, yang dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan.

Tujuan dari diadakannya press tour�WHUVHEXW�DGDODK�1. Membangun pemahaman kepada media tentang tugas

pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC;2. Membangun hubungan relasi yang baik dengan media;3. Membangun citra DJBC melalui pemberitaan positif oleh

media.


PELAYANAN INFORMASI

No Nama Layanan Sumber Jumlah Layanan

Tahun 2012 Tahun 2013

1 SMS Center (081511188881) Internal 369 347

2 Desk Informasi (021-3861489) Internal 833 1.363

3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Setjen Kementerian Keuangan

Internal 1 pemberian informasi setelah melalui sidang ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi Pusat

15 layanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen, 5 layanan keberatan

4 Email (SRUWDONHPHQNHX#GHSNHX�JR�LG) Internal 79 pertanyaan/komentar 832 pertanyaan/komentar

5 Hubungi Kami(KWWS��ZZZ�NHPHQNHX�JR�LG�FRQWDFW�)

Internal 950 pertanyaan/komentar 4.006 pertanyaan/komentar

6 Info Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (LQIRDSEQ#GHSNHX�JR�LG)

Internal 4 pertanyaan/komentar 9 pertanyaan/komentar

7 Aplikasi LAPOR! untuk akun Kementerian Keuangan

Internal 13 laporan 45 laporan/pengaduan melalui aplikasi LAPOR!

8 Satu Layanan (KWWS��VDWXOD\DQDQ�QHW�) Internal dan Eksternal

- 11 modul

6XPEHU��%LUR�.RPXQLNDVL�GDQ�/D\DQDQ�ΖQIRUPDVL

Sekretariat Jenderal (Setjen)Pada tahun 2013, Setjen menargetkan untuk memberikan layanan informasi yang semakin baik dan memuaskan bagi para pemohon informasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setjen berupaya mengoptimalkan pelayanan, baik dalam hal kecepatan, kualitas, hingga sumber daya manusia.

Berikut ini adalah sejumlah langkah utama yang telah ditempuh XQWXN�PHQFDSDL�WDUJHW�WHUVHEXW�1. Menyediakan saluran paralel telepon Desk Informasi.

Saluran ini menyambungkan line telepon yang berada di ruang Layanan Informasi Publik (PPID) dan Desk Informasi yang berada di gedung Juanda I lantai G, dengan ruang monitoring di lantai 12;

2. Pemutakhiran basis data layanan informasi;3. Melakukan survei tingkat kepuasan layanan informasi

publik melalui kuisioner yang disebarkan baik secara langsung, melalui email, maupun melalui saluran telepon;

4. Menyediakan informasi publik pada situs Kementerian Keuangan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008.

Optimalisasi seluruh saluran informasi tersebut telah PHPEDZD�GDPSDN�\DQJ�VLJQLȴNDQ�WHUKDGDS�SHQLQJNDWDQ�pelayanan informasi dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat SDGD�WDEHO�GL�EDZDK�



Tercatat, sepanjang tahun 2013, pelayanan informasi telah berhasil meraih beberapa penghargaan/pencapaian, dengan SHULQFLDQ�VHEDJDL�EHULNXW�1. Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori

Badan Publik Pemerintahan dari Komisi Infomasi Pusat (KIP) yang diserahkan oleh Wakil Presiden;

2. Modul Layanan Terbanyak Dalam Portal Satu Layanan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diserahkan oleh deputi IV UKP4;

3. Apresiasi sebagai role model dalam keterbukaan informasi atas publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dari Open Government Partnership (OGP). Apresiasi tersebut berupa kesempatan untuk melakukan presentasi di New York dan London yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)Pada tahun 2013 tercatat beberapa kemajuan telah dicapai dalam hal pengelolaan informasi publik di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Seiring dengan mulai beroperasinya Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran pada awal Januari 2013, maka layanan informasi penganggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) juga dapat dipenuhi.

Konsep satu pintu untuk seluruh layanan DJA dengan mengedepankan Pusat Layanan ternyata cukup mendapat sambutan dari Kementerian Negara/Lembaga. Demikian pula, pengajuan informasi secara lisan dapat langsung disampaikan oleh pemohon informasi kepada petugas Pusat Layanan DJA. Adapun permintaan informasi yang memerlukan jawaban secara tertulis (termasuk untuk kebutuhan penelitian, dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi) akan diteruskan pengajuannya ke bagian Organisasi dan Tata Laksana c.q. Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi. Subbagian tersebut kemudian akan memproses permohonan informasi publik yang masuk, sesuai dengan acuan/rujukan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Layanan informasi via Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sedangkan untuk jenis informasi yang termasuk dalam kategori Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dapat diakses langsung oleh publik di website Ditjen Anggaran dengan alamat KWWS��ZZZ�DQJJDUDQ�GHSNHX�go.id. Pada website tersebut disajikan berbagai peraturan di bidang penganggaran yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (mulai dari undang-undang hingga petunjuk teknis lainnya). Berdasarkan fasilitas Google Analytics, diketahui bahwa selama tahun 2013, tercatat 713.093 orang mengunjungi website Direktorat Jenderal Anggaran.


Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Selama periode bulan Januari – Mei tahun 2013, seluruh permohonan informasi yang ditujukan kepada Kantor Pusat DJP dan semua unit vertikal dibawahnya, ditindaklanjuti oleh Direktur P2Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak (PPID DJP). Sedangkan selama periode bulan Juni – Desember 2013, setelah berlakunya Perdirjen 17/PJ/2013 dan Kepdirjen 306/PJ/2013, permohonan informasi yang penguasaannya ada pada Kantor Pusat DJP, tetap ditindaklanjuti oleh Direktur P2Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat.

Sedangkan permohonan informasi yang penguasaannya ada pada Kanwil DJP dan unit vertikal dibawahnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang P2Humas selaku PPID Kanwil. Selama tahun 2013, terdapat 11 permohonan informasi publik. Dari 11 permohonan tersebut, 2 permohonan dikabulkan, sedangkan 9 permohonan ditolak karena termasukdalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC), pelaksanaannya didelegasikan kepada Kasubdit Humas dan Penyuluhan. Secara umum selama kurun waktu 2013, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjalankan amanah keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi publik yang wajib tersedia setiap saat telah dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Subdit Humas dan Penyuluhan. Beberapa bentuk layanan informasi bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder�\DQJ�WHODK�GLODNXNDQ�DQWDUD�ODLQ�1. Melalui website www.beacukai.go.id telah tersedia beberapa

informasi yang bisa diakses secara bebas, di antaranya DGDODK��

(a) Informasi umum mengenai organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);

(b) Informasi umum tentang kinerja, dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor vertikal DJBC;

(c) Informasi lainnya yang terdiri dari direktori peraturan terbaru, informasi mengenai kurs, update dari modul program kepabeanan, link dari registrasi kepabeanan, dan lain-lain;

2. Tersedianya Help Desk di lantai dasar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan informasi secara langsung;

3. Layanan informasi pengaduan yang disediakan melalui alamat email KXPDVNSGMEF#FXVWRPV�JR�LG;

4. Sehubungan dengan layanan pemberian informasi, beberapa line telepon telah tersambung ke berbagai bagian yang dapat dipakai oleh para pemangku kepentingan untuk bertanya.



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJKN telah menyelesaikan tugas untuk menyusun konsep Standard Operating Procedure (SOP) dari Pelayanan Informasi dan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.

Namun, masih terdapat beberapa pending matter (proyek atau pekerjaan yang masih tertunda pelaksanaannya) dalam hal pengelolaan informasi publik, yaitu belum adanya penunjukan petugas informasi (khususnya petugas informasi di daerah), belum tersedianya informasi publik berbasis web, serta belum adanya sarana dan prasaran informasi yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik.

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Hukum dan Humas melakukan lima kali sosialisasi internal menganai tugas dan fungsi PPID.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF)Sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis di bidang kebijakan ȴVNDO��PDND�%.)�ZDMLE�PHQ\HGLDNDQ�OD\DQDQ�LQIRUPDVL�SXEOLN�yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan untuk para pemangku kepentingan.

Dalam pelayanannya, Badan Kebijakan Fiskal selalu berusaha memberikan pelayanan informasi dengan cepat, mudah, dan sederhana. BKF juga menanggapi permohonan informasi publik, mengoordinasikan pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan empati, dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik, serta menyiapkan petugas layanan informasi publik yang berdedikasi dan siap melayani.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit yang terdepan dalam KDO�SHQ\XVXQDQ�NHELMDNDQ�ȴVNDO�EDQ\DN�EHULQWHUDNVL�GHQJDQ�berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder). Para pemangku kepentingan ini antara lain adalah masyarakat/publik, akademisi (mahasiswa dan dosen), asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, universitas, kementerian/lembaga lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain-lain.

Ruang Desk Informasi dan Call Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.


Sengketa InformasiSelama Tahun 2013 tidak ada sengketa informasi yang terjadi.

Berbagai pending matter (proyek atau pekerjaan yang masih tertunda pelaksanaannya) tahun 2013:1. Pembuatan loket penerimaan permohonan informasi

harus segera direalisasikan agar permintaan yang masuk ke Badan Kebijakan Fiskal dapat diterima melalui satu pintu;

2. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terkait penyiapan materi/bahan yang diminta oleh para pemohon informasi publik, maka koordinasi dengan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal harus ditingkatkan;

3. Sosialisasi kembali untuk penyegaran kepada unit-unit eselon II mengenai layanan informasi terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Inspektorat Jenderal (Itjen)Ruang Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada di Gedung Djuanda II lantai IV, Jl. Dr. Wahidin No.1 (Telp.021-3865430). Pada tahun 2013, telah disusun Prosedur Standar / Standard Operating Procedure (SOP) untuk PPID. Selain itu, juga ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal mengenai Daftar Informasi Publik dan Data Informasi Publik yang Dikecualikan.

1. Prosedur Standar Operasi/Standard Operating Procedure (SOP)Dalam memberikan layanan informasi kepada stakeholder, Badan Kebijakan Fiskal berusaha menerapkan SOP yang baku demi memberikan layanan yang akurat, cepat, dan benar. SOP tersebut (yang terlampir dalam laporan ini), kini sedang dalam proses pengesahan oleh pimpinan. Selama tahun 2013, tidak ada layanan informasi yang resmi melalui permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (melalui formulir PPID).

2. Sarana dan Prasarana:Sampai dengan saat ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kebijakan Fiskal belum memiliki ruangan tersendiri untuk melayani permohonan informasi publik. Selama ini pemohon informasi publik pada Badan Kebijakan Fiskal diterima melalui Bagian Umum, Sekretariat Badan.

Capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu:

Kegiatan Internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 antara lain adalah menerima/melayani permohonan informasi baik secara resmi (melalui PPID), secara datang langsung, ataupun tidak langsung (melalui telepon, surat atau email), serta berkoordinasi dengan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sehubungan dengan permintaan informasi/data yang dibutuhkan oleh stakeholder (selama informasi/data tersebut tidak termasuk dalam informasi/data yang dikecualikan).



CALL CENTER DAN SMS CENTER

Sekretariat Jenderal (Setjen)Sepanjang tahun 2013, layanan SMS Center Setjen (081511188881) menerima 347 SMS. Sedangkan layanan Desk Informasi Setjen (021-3861489) menerima 1.363 telepon.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)%HUGDVDUNDQ�3DVDO��3HUDWXUDQ�0HQWHUL�.HXDQJDQ�1RPRU��174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP), maka KLIP DJP mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tampilan SMS Center yang dikelola Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal.

Tim Kring Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang selalu siap melayani masyarakat.


No Jenis Layanan Akses Masuk

Keterangan

1 Layanan Informasi Umum Perpajakan Telepon (kode area) 500200 dari PSTN / mobile phone

2 Layanan Pengaduan Telepon (kode area) 500200 dari PSTN / mobile phone

Fax (021) 5251245

Email SHQJDGXDQ#SDMDN�JR�LG

Website www.pajak.go.id

3 Layanan Informasi Aplikasi Elektronik Telepon (kode area) 500200 dari PSTN dan mobile phone

0DV\DUDNDW�GDQ�DWDX�:DMLE�3DMDN��:3��GDSDW�PHQJKXEXQJL�.ULQJ�3DMDN�PHODOXL��

Tim Kring Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang selalu siap melayani masyarakat.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)Pada tahun 2013 DJBC mulai menganggarkan pembangunan contact Center yang merupakan integrasi dari Call Center, SMS getaway dan sosial media monitoring. Pembangunan Contact Center akan direalisasikan pada tahun 2014.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Information Desk and Call Center (IDCC) merupakan one stop services yang memberikan layanan informasi mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian Piutang Negara dan Lelang kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder (internal & eksternal DJKN). IDCC, yang menyediakan layanan informasi bagi masyarakat umum/para pemangku kepentingan, adalah merupakan bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap proses reformasi birokrasi.

Selain itu, manfaat dari adanya Call Center adalah memberikan kepastian tersedianya pelayanan informasi dan akuntabilitas informasi kepada stakeholder, menjadi media komunikasi intensif antara DJKN dengan stakeholder, menghindari kesalahan interpretasi dan ambiguitas dengan adanya satu sumber data dan informasi, serta menciptakan transparansi pada setiap data, informasi dan kegiatan yang ada, sehingga dapat dipantau oleh semua pihak.

Terhitung awal Januari 2013, nomor Call Center DJKN menjadi 500991.

Inspektorat Jenderal (Itjen)Itjen memiliki daftar layanan publik melalui telepon dan SMS (semuanya bebas dari biaya pelayanan).3HULQFLDQQ\D�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�

Layanan Pengaduan Inspektorat Bidang InvestigasiLayanan Pengaduan ini disediakan oleh Kementerian Keuangan, baik bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun bagi masyarakat umum yang memiliki informasi, dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.ΖQIRUPDVL�7HOHSRQ��)D[��606��Website��www.wise.depkeu.go.idEmail��SHQJDGXDQ�LWMHQ#GHSNHX�JR�LG

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)BPPK memiliki Call Center yaitu Halo BPPK (021-29054300), dengan jumlah penelepon sebanyak 296 orang selama tahun 2013.


Perpustakaan Kementerian Keuangan dikelola oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Jumlah pengunjung perpustakaan Kementerian Keuangan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 30 persen dari tahun 2012. Hal itu berbanding lurus dengan peningkatan layanan, baik layanan terhadap para pengguna �ȴVLN�GDQ�online), maupun layanan dari segi teknis (pengembangan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi). Promosi perpustakaan juga dilakukan secara terus menerus melalui media elektronik, serta media cetak. Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan berbagai perpustakaan, baik di lingkungan internal maupun eksternal Kemenkeu. Bentuk kerjasama dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi, kunjungan studi, dan seminar/kongres perpustakaan.

-XPODK�SHQJJXQD�OD\DQDQ�ȴVLN�DGDODK�VHEDQ\DN��RUDQJ��-LND�GLEDQGLQJNDQ�GHQJDQ�WDKXQ��\DQJ�PHQFDSDL��RUDQJ��PDND�MXPODK�SHQJJXQD�OD\DQDQ�ȴVLN�mengalami penurunan sebanyak 12,2 persen.

3HQJJXQD�OD\DQDQ�ȴVLN�VDQJDW�WHUJDQWXQJ�SDGD�NHWHUVHGLDDQ�GDQ�NHWHUEDUXDQ�NROHNVL�serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan pengguna online tahun 2012 sebanyak 159.933, maka mengalami kenaikan 152,58 persen. Berikut rincian SHQJJXQD�OD\DQDQ�3HUSXVWDNDDQ�VHODPD�WDKXQ��

Jenis Layanan 2013

A. Layanan Fisik 1. Kunjungan ke Ruang Perpustakaan 4.797

2. Referensi 220

3. Book Delivery Service 44

Jumlah Pengguna Fisik 4.596

B. Layanan Online 1. Website Perpustakaan Kemenkeu 60.942

2. )DFHERRN�#3HUSXVWDNDDQ�.HPHQWHULDQ�.HXDQJDQ 124.469

3. Twitter 4.240

4. Google+ 1.434

5. Kaskus *) 129.310

6. Blogspot *) 15.514

7. kemenkeulib.wordpress.com 8.743

10. Kompasiana *) 53.161

11. Respon via telepon, chat, dan email 455

12. E-journal “ProQuest” 5.694

Jumlah Pengguna Online 403.962

Petugas perpustakaan Kementerian Keuangan.

LAYANAN PERPUSTAKAAN



Pada tahun 2013, perpustakaan Kemenkeu menambah NROHNVL�VHEDQ\DN��EXNX��ȴOP�HGXNDWLI��GDQ��e-book. Penyediaan koleksi tersebut berdasarkan hasil survei yang telah disampaikan kepada sekretaris/direktur dari unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (yang meliputi area kantor pusat, Lapangan Banteng). Jumlah total dari koleksi perpustakaan ini hingga tahun 2013 adalah sebanyak 11.006 buah. Di antara koleksi terdapat CD (283), buku (7.207), dokumen (506), jurnal (1.936), e-book (593), dan publikasi (121).

Foto acara bedah buku Change Management untuk Birokrasi.

Perpustakaan Kementerian Keuangan.

Foto diskusi buku Menulis Fiksi dan Cara Menerbitkan Buku.

Kegiatan lain dari perpustakaan Kementerian Keuangan adalah menyelengarakan rapat koordinasi Forum Perpustakaan Lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak dua kali, melakukan kunjungan studi sebanyak dua kali, mengikuti kegiatan rutin tahunan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia, dan menyelengarakan acara/kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan sebanyak dua kali.


DIVIDER 1


Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpartisipasi dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut, Kemenkeu berhasil meraih predikat Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Publik Pemerintahan 2013. Rata-rata nilai keterbukaan informasi untuk kategori Badan Publik Pemerintahan adalah 49,3. Dengan nilai 84,516 maka Kemenkeu berhasil mengungguli 51 Badan Publik Pemerintahan lainnya, disusul dengan Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai 80,29 serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan nilai 77,72. Kemenkeu dinilai mampu menjalankan kewajiban dan sekaligus memberikan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Layanan informasi publik telah disediakan oleh Kemenkeu sejak tahun 2010. Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pembentukan PPID dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

YANG TERBAIK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK

Capaian Istimewa

Untuk memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, maka seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memanfaatkan berbagai sarana komunikasi, baik melalui telepon, surat elektronik, faksimile, menu Hubungi Kami di masing-masing portal unit eselon I, media cetak, maupun pelayanan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pemohon.

Beberapa unit eselon I juga telah mengembangkan sarana layanan informasi dengan menyediakan Call Center. Beberapa di antaranya adalah Sekretariat Jenderal (Call Center statis), Direktorat Jenderal Pajak (Kring Pajak), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (information desk & Call Center), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Halo BPPK). Selain itu, layanan informasi juga diberikan dalam bentuk/melalui SMS oleh unit Sekretariat Jenderal.

Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya juga dapat mendatangi ruang layanan atau loket informasi dan help desk yang terdapat di kantor-kantor pusat Kemenkeu. Sementara itu, untuk unit vertikal, loket layanan informasi PPID hanya tersedia di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pemohon untuk menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui kantor vertikal Kementerian Keuangan. Permohonan informasi akan tetap diterima oleh unit kerja bersangkutan untuk langsung diteruskan kepada PPID yang dapat memberikan informasi/jawaban kepada pemohon tersebut.

BAB 2


Capaian Istimewa Transparansi Bagi Negeri

Menteri Keuangan menerima penghargaan terbaik I untuk Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Wakil Presiden Boediono.


Jam operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut, tanpa harus mendatangi kantor Kementerian Keuangan, pemohon informasi tetap dapat menggunakan haknya melalui penggunaan berbagai sarana komunikasi yang ada.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, Kemenkeu juga secara proaktif memberikan layanan informasi (dalam bentuk pengumuman informasi secara berkala). Situs resmi Kemenkeu (KWWS��ZZZ�NHPHQNHX�JR�LG�) menjadi sarana utama dalam hal penyampaian informasi publik Kemenkeu yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, PPID dan Koordinator PPID merupakan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan pada masing-masing unit eselon I. Berkaitan dengan keberagaman unit pelaksana tugas layanan informasi, maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas tersebut.

Pada tahun 2013, telah diselenggarakan capacity building PPID di lingkungan Kemenkeu dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat. Selain itu, PPID juga beraudiensi dengan Komisi Informasi Pusat guna membahas implementasi UU KIP di Kemenkeu.

Selama Tahun 2013, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menerima 52 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 5.3 hari kerja. Dari 52 permohonan yang diterima, 30 permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 1 permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 21 permohonan ditolak. 14 penolakan terjadi karena informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, 5 penolakan karena informasi tidak dikuasai atau belum didokumentasikan, dan 2 penolakan karena alasan lainnya. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), wartawan/media, kementerian/lembaga, instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum.

Tujuan dari penggunaan informasi sebagian besar adalah untuk pengawasan kinerja badan publik, penelitian, dan sinkronisasi pembangunan di daerah. Sebaran topik informasi yang diminta sebagian besar terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan kepegawaian.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit eselon I Tahun Anggaran 2013.

Tahun 2013 juga merupakan tahun peralihan perubahan mekanisme layanan informasi publik bagi unit eselon I yang memiliki kantor vertikal, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 22 Mei 2013.

Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 (Perdirjen 17/PJ/2013) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 306/PJ/2013 (Kepdirjen 306/PJ/2013) tersebut, maka sebagian tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan informasi publik didelegasikan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku PPID Pusat kepada unit eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), yaitu Kepala Bidang P2Humas selaku PPID Kanwil.



UNJUK GIGI PADA AJANG BERGENGSI

Pada tahun 2013, majalah resmi Kementerian Keuangan yaitu Media Keuangan meraih prestasi yang cukup membanggakan. Dalam ajang penghargaan Inhouse Magazine Awards (InMA) dan Indonesia Print Media Awards (IPMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), Media Keuangan yang baru pertama kali diikutsertakan langsung meraih penghargaan Silver Winner kategori The Best of Government Inhouse Magazine untuk edisi Vol. VII/No.56/April 2012. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua Umum SPS yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.

Ajang InMA dan IPMA digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Pada tahun 2013, acara tersebut diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah kategori yang dilombakan adalah majalah lembaga pemerintah terbaik, majalah perusahaan swasta terbaik, majalah perusahaan multinasional terbaik, majalah lembaga Badan Usaha Milik Negara terbaik, dan majalah universitas terbaik.

Pada setiap kategori, penghargaan yang diberikan adalah Gold Winner, Silver Winner, dan Bronze Winner. InMA dan IPMA adalah penghargaan yang dipandang cukup bergengsi. Maka tidak mengherankan, kompetisi ini diikuti oleh banyak peserta. Pada tahun 2013, 162 peserta dari berbagai lembaga, baik korporasi maupun organisasi di Indonesia turut serta dalam kompetisi ini. Setelah proses registrasi peserta, tim juri kemudian memberikan penilaian dan menyaring jumlah peserta menjadi 46 nominator pemenang.

Para peserta yang berhasil lolos seleksi dewan juri adalah mereka yang berhasil menampilkan sampul muka (cover) majalahnya secara menarik, dan berhasil menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan kepada para pembaca. Seluruh nominator memperebutkan penghargaan tertinggi atas kreativitas sampul muka media internal masing-masing.

Dewan juri memberikan penilaian tertinggi pada sampul muka majalah internal yang didesain dengan begitu cerdasnya (sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu), sekaligus enak untuk dipandang mata, dan memiliki keunikan dalam FDUD�SHQ\DMLDQ�EHULWD�DWDX�ȴWXU��VHODUDV�GHQJDQ�headline yang menarik, ditambah dengan gaya desain yang kreatif, disertai dengan pemilihan foto yang tepat. Faktor-faktor lain yang juga dinilai dalam penjurian adalah isi dari berita utama, dan dampak isi berita tersebut bagi pembaca, keselarasan dalam hal pemilihan warna-warna, nilai seni, penempatan dan kejelasan teks, tulisan, serta pemilihan huruf yang tepat.

Media Keuangan membuktikan diri mampu berdiri sejajar dengan media-media pemenang lainnya. Sebagai media resmi, Media Keuangan membawa visi dan misi Kemenkeu sekaligus mengusung semangat transparansi, namun dengan tetap menjaga kaidah jurnalistik dan etika birokrasi. Penulisan artikel-artikel di dalam majalah tersebut dilakukan dengan gaya ilmiah populer, tetapi dengan transparansi yang tidak telanjang.

Tim Redaksi Media Keuangan selalu menjaga kualitas, baik dalam hal tampilan desain, maupun konten. Kelengkapan informasi benar-benar dijaga, terutama dalam konteks penyampaian kebijakan kepada masyarakat. Media ini memiliki peran penting, karena dapat dijadikan sumber informasi yang akurat, bersumber dari Kementerian Keuangan sendiri.

Di samping itu, sifat media cetak yang menguasai ruang dan waktu memungkinkan Media Keuangan menjadi bahan dokumentasi dan tersebar ke seluruh Indonesia, baik ke unit vertikal Kementerian Keuangan, maupun kepada para pemangku kepentingan. Media Keuangan selama ini juga menjadi sarana counter issue masalah-masalah yang mendiskreditkan Kemenkeu. Semua pemberitaan/informasi disajikan secara utuh, dan akurasi berita di dalam majalah tersebut terjamin kebenarannya (bukan berdasarkan gossip), mengingat bahwa sumber berita berasal dari narasumber internal Kemenkeu yang diwawancarai.


Sepanjang tahun 2013, majalah Media Keuangan dicetak sebanyak 10 ribu eksemplar tiap edisinya. Selain versi cetak, majalah ini juga dapat diunduh secara gratis di halaman depan situs Kemenkeu. Dalam berbagai kesempatan, misalnya seminar, konferensi, kegiatan kunjungan mahasiswa, majalah Media Keuangan dibagikan secara gratis. Tujuannya adalah supaya majalah tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi para pembaca.

Di lingkungan internal Kemenkeu, kehadiran majalah Media Keuangan sangat dinantikan setiap bulan. Untuk kalangan internal, Media Keuangan dikirimkan ke seluruh kantor vertikal di daerah, Gedung Keuangan Negara (GKN), dan tentu saja kantor pusat Kemenkeu. Sedangkan untuk eksternal, Media Keuangan secara regular dikirimkan ke seluruh kementerian dan lembaga negara, kantor kepala daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), asosiasi/himpunan/organisasi, kedutaan besar, perpustakaan universitas, dan kantor redaksi media ekonomi. Media Keuangan seutuhnya dikelola secara mandiri. Kerja redaksi setiap bulan melibatkan partisipasi aktif seluruh perwakilan dari unit eselon I. Mereka terlibat sebagai redaktur konten dan redaktur foto. Redaktur konten memilik tiga peran. Pertama, memberi masukan terhadap konten Media Keuangan setiap bulan. Kedua, menjadi konektor dan/atau mewawancarai narasumber bersama dengan tim redaksi Media Keuangan. Ketiga, menjadi editor tema liputan utama yang terkait dengan unit eselon I masing-masing. Pengelolaan Media Keuangan tak akan lengkap tanpa peran redaktur foto. Setiap bulan mereka bertugas untuk memberikan masukan terhadap foto-foto pada Media Keuangan dan melakukan seleksi foto pada rubrik foto.

Tim redaksi secara rutin mengadakan rapat sebanyak empat kali setiap bulan. Rapat perencanaan menjadi rapat pertama dan dilakukan pada akhir bulan n-1 atau awal bulan n dengan mengundang seluruh anggota tim redaksi serta perwakilan unit eselon I. Yang dimaksud dengan istilah n adalah bulan penerbitan majalah tersebut. Misalnya, untuk edisi Media Keuangan yang akan terbit pada bulan November, maka rapat NRQȴJXUDVL�LQWHUQDO�GDQ�HYDOXDVL�NRQWHQ�VHUWD�GHVDLQ�GLODNXNDQ�akhir bulan Oktober (n-1) atau awal bulan November (n).

Setelah rapat perencanaan, maka tim mengadakan rapat redaksi internal. Rapat ini dilakukan pada akhir bulan n-1 atau pada awal bulan n bersama dengan redaktur konten eksternal untuk menggali lebih jauh isi laporan utama. Untuk memastikan segala berita dan foto yang akan dimuat pada PDMDODK�WHUVHEXW��PDND�UDSDW�NRQȴJXUDVL�LQWHUQDO�GLODNXNDQ�pada akhir bulan n-1, atau pada awal bulan n untuk menyusun perencanaan layout bulan berjalan. Setelah Media Keuangan terbit, tim redaksi menggelar rapat evaluasi konten dan desain yang dilakukan pada pada akhir bulan n-1 atau awal bulan n.



Malam penghargaan Inhouse Magazine Awards (InMA) dan Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2013 oleh Serikat Perusahaan Pers.


DIPERCAYAI PUBLIK DENGAN CITRA BAIK

Bagi sebuah institusi, termasuk yang bergerak di bidang pemerintahan, kepercayaan adalah faktor utama pendorong citra. Institusi yang menyadari hal ini akan bekerja sangat keras untuk menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu contohnya. Bahkan, kerja keras DJP dalam menjaga kepercayaan publik telah mendapatkan pengakuan.

Sebuah lembaga survey yaitu MarkPlus Insight dari MarkPlus memberikan penghargaan Bronze Brand Champion of Most Trusted Institution kepada DJP pada akhir September 2013. DJP dipandang sebagai salah satu lembaga yang masih dipercayai publik. Metode penilaian yang digunakan MarkPlus yaitu melakukan survei terhadap sepuluh instansi kementerian pada medio September 2013 dengan melibatkan 700 responden masyarakat umum secara acak di enam kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar.

Responden yang disurvei adalah masyarakat umum pengguna atau penerima layanan institusi publik dalam satu tahun terakhir, baik yang pernah melakukan pengurusan, menerima, maupun melakukan transaksi, pada layanan publik yang disediakan oleh institusi publik tersebut. Survei dilakukan dengan metode quantitative research melalui telepon. Menurut penyelenggara survei, tujuan survei tersebut adalah untuk

mengukur penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan layanan yang diterima dalam setahun terakhir ini.

Untuk tingkat kementerian, yang terpilih adalah sepuluh kementerian yang dinilai paling terlihat nyata dalam melakukan pembenahan, baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pembuatan kebijakan. Kesepuluh kementerian tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kesepuluh kementerian tersebut dinilai kualitas produk pelayanan dan kebijakannya. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dinilai sangat berkualitas dalam memberikan pelayanan perpajakan yang diperlukan oleh masyarakat.

Agak berbeda dari kementerian dan lembaga negara lain, manfaat pajak yang dikumpulkan oleh DJP tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Meskipun demikian, masyarakat (khususnya responden survey tersebut) meyakini bahwa DJP terpercaya dalam mengumpulkan dan mengadministrasikan uang pajak yang didapatkan dari masyarakat, yang kemudian alokasi manfaat pajaknya menjadi tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan instansi terkait yang bertugas untuk melayani masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Penghargaan dari MarkPlus ini menambah prestasi kerja yang telah dicapai oleh DJP selama tujuh tahun terakhir ini. Berdasarkan survei AC Nielsen, untuk tahun 2006, KPP Wajib Pajak Besar meraih eQ Index 81 (dari skala 0 - 100). Untuk tahun 2007, KPP Madya se-Indonesia meraih rata-rata eQ Index 78. Dan untuk tahun 2008, KPP Pratama se-Indonesia meraih rata-rata eQ Index 71. Kemudian di tahun 2010, menurut Penilaian Inisiatif Anti-Korupsi (PIAK) yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJP meraih skor pelaksanaan Kode Etik sebesar 9,73 (dari skala tertinggi 10) dan skor Promosi Anti Korupsi sebesar 9,82 (dari skala 10). Lalu tahun 2011, berdasarkan Survei Integritas KPK, dipublikasikan

Direktorat jenderal pajak menerima penghargaan Bronze Brand Champion of Most Trusted Institution.



Indeks Integritas DJP sebesar 7,65 (dari skor minimal 6,0, dalam skala 10). Masih di tahun 2011, berdasarkan survei yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dilaporkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak terhadap DJP meraih skor 3,79 (dari skala tertinggi 4).

Sebenarnya kalau diperhatikan dengan teliti, kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP (khususnya yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia) VXGDK�PHQJDODPL�SHQLQJNDWDQ�\DQJ�VDQJDW�VLJQLȴNDQ�DSDELOD�dibandingkan dengan beberapa tahun yang lampau.

Beberapa jenis pelayanan yang merupakan kelebihan dari Kantor Pelayanan Pajak antara lain semua jenis pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya sedikitpun alias gratis. Semua formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak secara gratis kepada semua wajib pajak. Semua wajib pajak dapat meminta bimbingan/konsultasi pajak secara gratis baik terkait cara penghitungan pajak maupun mekanisme pengisian dan pelaporan formulir perpajakan.

Untuk memberi kemudahan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka, maka pembayaran pajak dapat dilakukan baik melalui bank, maupun melalui kantor pos. Selain itu, para wajib pajak juga diberi kemudahan dalam hal cara penyampaian laporan pajak mereka. Wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan beberapa cara, yaitu datang secara langsung, melalui perusahaan jasa pengiriman, atau H�ȴOLQJ.

Dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, maka diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Dari situ, timbul harapan bahwa DJP akan dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pada akhirnya pendapatan dari hasil pajak akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penghargaan dari MarkPlus menambah prestasi kerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).


PRESTASI DAN PERAN AKTIF HUMAS KEMENKEU DALAM BAKOHUMASSebagai anggota Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan peran aktif dan prestasi yang cukup baik. Peningkatan prestasi berhasil dicapai oleh Humas Kemenkeu pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) yang diselenggarakan oleh Bakohumas. Pada penyelenggaraan tahun 2012, materi kompetisi Kemenkeu masuk dalam dua nominasi, yaitu untuk kategori Penerbitan Internal dan kategori Pelayanan Informasi melalui Internet. Namun, saat itu Kemenkeu belum berhasil keluar sebagai pemenang. Pada tahun 2013, dua penghargaan sekaligus berhasil diraih, dengan kata lain, Humas Kemenkeu “naik kelas” di Anugerah Media Humas.

AMH merupakan apresiasi bagi karya kehumasan atas perannya dalam komunikasi pemerintah. Pemberian penghargaan AMH ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006 oleh Bakohumas di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. AMH selama ini telah menjadi instrumen bagi Bakohumas untuk mempublikasikan peran strategisnya dalam upaya membangun kualitas sumber daya humas pemerintah.

Pada tahun 2013, terdapat lima materi yang dilombakan pada AMH, yaitu penerbitan media internal, laporan kerja humas tahun 2012, pelayanan informasi melalui internet (website), advertorial, dan merchandise utama. Materi kompetisi Kemenkeu bersaing dengan berbagai materi dari 142 instansi yang terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perguruan tinggi. Sementara kategori kedua adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kemenkeu menjadi nominator untuk dua kategori, yaitu Merchandise Utama dan Laporan Kerja Humas. Prestasi ini dapat dikatakan agak di luar perkiraan. Pasalnya, Laporan Kerja Humas yang diikutsertakan adalah laporan tingkat kementerian yang baru pertama kali dibuat dan berhasil

langsung menembus ajang perlombaan tingkat nasional. Pada AMH yang diselenggarakan di Solo itu, Merchandise Utama Kemenkeu berhasil meraih Juara II dan Laporan Kerja Humas mendapatkan penghargaan Juara Harapan I.

Peran serta Humas Kemenkeu dalam Forum Bakohumas bukan hanya ditunjukkan melalui ajang AMH. Bahkan, Humas Kemenkeu terdaftar sebagai anggota Forum Bakohumas bukan hanya di tingkat kementerian, melainkan juga pada level unit eselon I melalui keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keaktifan unit kehumasan Kemenkeu dalam Forum Bakohumas terwujud, baik dalam kapasitas sebagai peserta kegiatan-kegiatan Bakohumas maupun sebagai penyelenggara. Sepanjang tahun 2013, unit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan telah berpartisipasi aktif dan selektif dalam berbagai kegiatan Forum Bakohumas. Humas Kemenkeu tercatat aktif setidaknya dalam 13 kegiatan yang diselenggarakan oleh humas lembaga pemerintah, lembaga negara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Forum Bakohumas. Tak hanya itu, Humas Kemenkeu juga menjadi tuan rumah kegiatan Forum Bakohumas sebanyak dua kali sepanjang tahun 2013.

Kementerian Keuangan sangat berharap bahwa informasi yang disampaikan melalui Forum Bakohumas dapat diteruskan oleh humas lembaga pemerintah, lembaga negara, dan BUMN di lingkungan internal institusi masing-masing dan juga kepada masyarakat. Humas Kemenkeu menganggap Forum Bakohumas memiliki peran yang penting dan strategis. Oleh karena itu, saat menjadi tuan rumah, narasumber yang dipilih adalah mereka yang memang kompeten di bidangnya. Jika sudah begitu, keakuratan dan kesahihan materi yang disampaikan tak perlu diragukan lagi.

Pada tahun 2013, Humas Kemenkeu dua kali menjadi tuan rumah pertemuan Bakohumas. Pertama adalah pada ajang pertemuan Forum Bakohumas Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 di Swiss-Belhotel,



Nominasi Anugerah Media Humas tahun 2013.

Kementerian Keuangan menerima penghargaan dalam Anugerah Media Humas tahun 2013.

Salah satu kegiatan forum Bakohumas yang diikuti oleh humas Kementerian Keuangan.

Jakarta. Pertemuan tersebut mengambil tema “Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Forum Bakohumas ini diikuti oleh 115 pejabat dan pelaksana dari berbagai kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, komisi negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan berbagai perguruan tinggi negeri.

Pada pertemuan tersebut, pemateri memaparkan perkembangan perekonomian domestik terkini yang dipengaruhi oleh beberapa indikator. Di samping itu juga GLSDSDUNDQ�DUDK�NHELMDNDQ�ȴVNDO�WDKXQ��\DLWX�PHQGRURQJ�pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya SHQ\HKDWDQ�ȴVNDO��3DUD�SHVHUWD�MXJD�PHQGDSDWNDQ�PDWHUL�sosialisasi mengenai substansi perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (RAPBN) 2013 dan GDVDU�NHUDQJND�SLNLU�VWUDWHJL�NHELMDNDQ�ȴVNDO�WDKXQ��\DLWX�PHQ\HGLDNDQ�VWLPXOXV�ȴVNDO�VHFDUD�WHUXNXU�GHQJDQ�WHWDS�menjaga ȴVFDO�VXVWDLQDELOLW\.

Sedangkan pertemuan kedua yang juga diselenggarakan oleh Humas Kemenkeu adalah sosialisai dan diskusi pada tanggal 8 November 2013 di Swiss-Belhotel, Jakarta. Tema yang diangkat adalah “Tugas dan Fungsi, serta Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)”. Kegiatan ini diikuti oleh 121 pejabat dan pelaksana dari berbagai kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, komisi negara, TNI/Polri, dan perwakilan pejabat unit eselon I Kementerian Keuangan.

Pada acara tersebut, para peserta memperoleh penjelasan mendalam tentang tugas dan fungsi LPDP. Mulai dari terbentuknya LPDP, pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, empat program layanan LPDP, empat program penguatan LPDP, arah kebijakan riset pendidikan Indonesia, arah kebijakan program rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, dan arah kebijakan beasiswa pendidikan Indonesia


Hari itu, tanggal 11 Desember 2013, merupakan hari terakhir diselenggarakannya rangkaian kegiatan pameran di Istora Senayan, Jakarta. Tampak beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sejumlah pegawai dari berbagai kementerian dan lembaga lain tengah merapikan sejumlah properti dan barang pameran yang sudah dipamerkan selama tiga hari terakhir. Pada stan Kementerian Keuangan, rasa puas terlihat di wajah-wajah para penjaga stan yang merupakan pegawai Kemenkeu.

Tiga hari sudah tim Humas Kemenkeu bekerja dengan penuh dedikasi menunggui stan pameran dari pagi hingga malam hari. Seandainya rasa lelah pernah mereka rasakan saat melayani pengunjung yang singgah di stand mereka, ataupun saat sibuk mengadakan berbagai kegiatan acara di booth mereka, segala rasa lelah mereka terhapus sudah dengan keberhasilan mereka/Kemenkeu meraih penghargaan dari penyelenggara acara sebagai stan terbaik dengan jumlah pengunjung terbanyak. Tentu saja, hal tersebut merupakan suatu kebanggan tersendiri, mengingat bukanlah suatu yang mudah untuk menjadi stan terbaik dengan jumlah pengunjug terbanyak.

Dua hari sebelumnya, yaitu 9 Desember 2013, adalah merupakan hari pertama acara tersebut dilangsungkan. Sejak pagi hari, Istora Senayan telah dipadati beragam stan pameran. Para penjaga stan terlihat hilir mudik sibuk mempersiapkan pameran. Acara ini bukan merupakan pergelaran seni, ataupun bazar; stan-stan pameran kali ini diisi oleh berbagai kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMN), sektor swasta, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat.

Meski diisi oleh sejumlah instansi negara, pameran ini juga bukan disediakan bagi para pencari kerja. Semua stan yang berpartisipasi dalam acara tersebut mempunyai satu tujuan dan semangat yang sama, sejalan dengan visi dari sang penyelenggara acara, yaitu “Mewujudkan Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyelenggara acara tersebut, sejalan dengan

KOLABORASI HASILKAN PRESTASI TERTINGGI

peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mengusung tema “Mewujudkan Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi”, KPK mengundang berbagai kementerian, lembaga, dan instansi lain untuk turut serta bergabung meramaikan acara.

Momentum ini sangat tepat dimanfaatkan untuk mempertemukan masyarakat dengan sejumlah instansi dan penyelenggara negara yang berkeinginan untuk menyampaikan program-program nyata yang telah dan terus diupayakan untuk memberantas praktik korupsi.

Acara ini lebih tepat disebut sebagai kolaborasi bersama untuk mengampanyekan gerakan anti korupsi di Indonesia. KPK mengemas rangkaian acara ini dengan sangat menarik, sehingga tidak membosankan sama sekali; mulai dari panggung musik yang bertemakan anti korupsi, hingga berbagai stan pameran yang menarik, semuanya dapat dinikmati oleh para pengunjung di acara tersebut.

Humas Kemenkeu tentu saja sangat antusias menanggapi undangan dari KPK untuk turut berpartisipasi. Motivasinya jelas, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemenkeu kepada publik terkait langkah-langkah yang diambil selama ini guna mendukung gerakan anti korupsi.

Demi menyambut baik undangan dari KPK ini, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak Kemenkeu sejak dua bulan sebelum acara dilangsungkan. Sejumlah rapat digelar, dengan diketuai oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal. Konsep stan, acara yang akan ditampilkan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, hingga berbagai persiapan teknis, semuanya direncanakan dengan penuh ketelitian. Persiapan tersebut melibatkan kolaborasi seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Selaras dengan KPK, maka tema yang diangkat oleh Kemenkeu adalah “Transparansi dan Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Indonesia Bersih”.

Keikutsertaan Kemenkeu ini meliputi pengisian 3 titik pameran, talk show, atraksi, hingga pelaksanaan lelang barang sebagai puncak acara di hari ketiga. Untuk stan pameran, Kemenkeu



peserta lelang yang saling “berperang” menawarkan harga WHUWLQJJL��+LQJJD�DNKLUQ\D�VHMXPODK��EDUDQJ�JUDWLȴNDVL�\DQJ�dilelang oleh KPK bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil menembus angka Rp72.280.000 dan masuk dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kesuksesan acara lelang di hari terakhir, yang merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi ini tak lepas dari kerja keras para pegawai DJKN sebagai panitia acara lelang. Selain itu, untuk kesekian kalinya, Kemenkeu menerima SHQJKDUJDDQ�VHEDJDL�ΖQVWDQVL�3HODSRU�*UDWLȴNDVL�7HUEDQ\DN�Tahun 2013.

Keikutsertaan tim Humas Kemenkeu dalam kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan oleh KPK ini tak hanya sebagai salah satu sarana untuk mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat dan mensosialisasikan berbagai hal yang telah dilakukan oleh Kemenkeu dalam rangka mendukung Indonesia yang bebas korupsi, tetapi juga merupakan ajang kita bersama untuk menegaskan tekad bahwa para punggawa keuangan merupakan pegawai yang jujur, amanah dan tak akan menghinakan diri dengan tindak korupsi.

menempati tiga area gratis yang disediakan oleh KPK. Terdiri atas ruang pamer seluas 45 m2 yang terletak di bagian indoor Istora dan dua area lain yang terletak di bagian outdoor Istora, dengan luas masing-masing 9 m2.

Ditjen Perbendaharaan Negara yang menempati area outdoor pertama, membawa mobil layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dipamerkan. Mobil tersebut diparkir tepat di sebelah PLQL�RɝFH set KPPN yang sengaja dirancang untuk memperkenalkan konsep layanan DJPB secara riil kepada masyarakat. Pada area outdoor lain, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menawarkan konsep mobile DJBC. Kedua area outdoor ini menyambut pengunjung tepat di depan pintu masuk Istora. Masuk sedikit ke dalam Gedung Istora Senayan, Kemenkeu menempati empat kaveling yang disediakan oleh KPK. Empat kaveling ini kemudian digabungkan menjadi satu stan besar oleh Kemenkeu, dan diisi oleh gabungan seluruh unit eselon I Kemenkeu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu, dalam tiga hari pelaksanaan acara, jumlah pengunjung yang hadir di stan Kemenkeu berjumlah kurang lebih 500 orang setiap harinya. Bahkan di sela-sela acara, Ketua KPK yaitu Abraham Samad bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Marzuki Alie, dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yaitu Kiagus Badarudin, turut berkenan mampir ke stan Kemenkeu. Kepada seluruh pengunjung yang mampir, tim Humas Kemenkeu membagikan katalog khusus yang dibuat semenarik mungkin agar banyak dicari, dan diminati oleh para pengunjung pameran.

Yang juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung adalah SDMDQJDQ�DQHND�EDUDQJ�JUDWLȴNDVL�\DQJ�DNDQ�GLOHODQJ��Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu menyediakan layanan pendaftaran bagi para pengunjung yang berminat untuk mengikuti acara lelang tersebut. Pengunjung juga dapat bertanya tentang berbagai hal terkait prosedur mengikuti lelang yang diselenggarakan pada hari ketiga acara.

Selain mengunjungi berbagai booth yang menarik, para pengunjung juga dengan antusias mengikuti kegiatan lelang yang diadakan pada hari terakhir acara tersebut. Kegiatan lelang dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh banyak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengunjungi tempat stan

pameran Kementerian Keuangan.

Stan pameran Kementerian Keuangan.


Call Center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang lebih dikenal sebagai Kring Pajak 500200 mempunyai prestasi di tingkat nasional dan internasional yang sangat membanggakan. Prestasi ini bahkan dapat terus dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Melayani dengan ketulusan menjadi motto mereka dalam menghadapi seluruh pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat.

Pada bulan Mei 2013, Indonesia Contact Center Association (ICCA) menyelenggarakan kompetisi antar-contact center bagi perusahan-perusahaan Indonesia. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan satu-satu nya peserta contact center dari instansi pemerintah yang turut serta dalam lomba tersebut. KLIP mengikuti 12 kategori dari beberapa kategori yang dilombakan. Lomba tersebut diikuti oleh 259 peserta dari 25 perusahaan. KLIP mengikutsertakan 27 pegawainya dan berhasil meraih dua platinum, lima emas, tiga perak, dan dua perunggu. Perolehan berbagai medali tersebut menempatkan KLIP pada posisi ketujuh dari 25 perusahaan yang mengikuti kompetisi tersebut.

Selain berjaya di tingkat nasional, tim Call DJP juga memperoleh tujuh trophy dari kejuaraan Top Ranking Performers in the Contact Center World Awards�WLQJNDW�$VLD�3DVLȴN��Contact Center World (CCW) adalah asosiasi global industri contact center yang secara rutin menyelenggarakan kompetisi tersebut untuk memfasilitasi benchmark antar-contact center di seluruh dunia. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 regional yaitu APAC ($VLD�3DFLȴF), EMEA (Europe, Middle East and Africa), serta AMERICAS (North dan South America) dan diikuti oleh lebih dari 1.500 kontestan perwakilan 52 negara dari seluruh dunia.

Kompetisi yang dimulai dengan seleksi tertulis itu diikuti oleh tim Kring Pajak dengan persiapan yang baik. Sebagai contoh, salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mempelajari lebih banyak pengetahuan seputar Call Center. Selain belajar secara mandiri, mereka juga mendapatkan pembekalan khusus. Para pegawai DJP yang menjadi perwakilan peserta kompetisi tersebut mengikuti pendidikan

UNIT LANGGANAN PERAIH PENGHARGAAN

dan pelatihan (diklat) Public Speaking dan Presentation Skills yang diadakan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP. Selain itu juga dilaksanakan tryout bagi para peserta sebagai persiapan menghadapi seleksi tertulis.

Ada pula tim yang ditunjuk untuk mengoordinasikan latihan tes presentasi. Pada masa persiapan, setiap hari sekitar lima orang peserta dijadwalkan untuk mengikuti latihan secara bergantian. Jadwal latihan diatur supaya tidak bersamaan waktunya dengan waktu bekerja para agen contact center tersebut. Tim koordinator juga bertugas untuk memberikan masukan terkait layout slide, materi, dan teknik presentasi.

Berkat persiapan yang baik, tujuh orang pegawai DJP lolos seleksi tertulis. Mulai tanggal 3 Juni hingga 7 Juni 2013 mereka berangkat ke Singapura untuk mengikuti tes presentasi dan ZDZDQFDUD��XQWXN�PHPSHUHEXWNDQ�JHODU�WHUEDLN�GL�$VLD�3DVLȴN��Perjuangan mereka berbuah manis; mereka berhasil meraih tiga penghargaan gold medal, satu bronze medal, dan tiga peserta lainnya menjadi runner-up.

Penghargaan yang diraih pada tahun 2013 merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada ajang yang sama di tahun 2012, tim Kring Pajak meraih prestasi dengan satu gold, dua bronze, dan dua runner-up. Dengan banyaknya berbagai prestasi yang telah diraih, kualitas Kring Pajak 500200 tidak kalah dengan Call Center perusahaan swasta. Hal tersebut juga diperkuat dengan banyaknya pihak yang melakukan studi banding ke KLIP, baik itu perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga kementerian lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kring Pajak 500200 terbentuk dari adanya keinginan untuk dapat memberikan layanan informasi perpajakan yang cepat, tepat, terpercaya dan memiliki standar pelayanan. Penstandaran pelayanan adalah merupakan hal yang sangat penting, misalnya dalam kasus menjawab sebuah pertanyaan yang sama. Hal ini diperlukan karena peraturan perpajakan merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia,



sehingga dengan standardisasi jawaban atas suatu pertanyaan akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Layanan ini juga harus dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

Seperti tujuan dibentuknya, maka Kring Pajak 500200 mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu memberikan segala informasi yang berkaitan dengan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain berfungsi sebagai penyedia layanan informasi, tugas yang tak kalah mulianya adalah menangani pengaduan masyarakat terutama terkait masalah perpajakan, baik masalah peraturan maupun masalah tingkah laku aparat perpajakan.

Untuk memastikan bahwa para agen selalu memberikan jawaban yang paling benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Kring Pajak 500200 memulainya dengan melakukan perekrutan agen yang tepat, yaitu dengan memilih pegawai DJP yang mempunyai pengetahuan teknis perpajakan yang mumpuni serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Para agen tersebut secara rutin mengikuti in-house training serta workshop, baik dengan narasumber yang berasal dari internal Kring Pajak sendiri, maupun dengan narasumber undangan, yaitu para pakar dan praktisi perpajakan dari unit kerja lain di lingkungan DJP. Kring Pajak 500200 juga didukung oleh tim Quality Assurance (QA) yang selain bertugas untuk memastikan kualitas jawaban dari para agen dan mengevaluasinya, juga bertugas untuk merancang program peningkatan capacity building para agen sehingga kemampuan para agen akan selalu meningkat, dan senantiasa dapat menyesuaikan pengetahuan mereka terhadap peraturan perpajakan terbaru.

Call Center Direktorat Jenderal Pajak memperoleh penghargaan dari Indonesia Contact Center Association (ICCA).


Di pengujung tahun 2013, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan apresiasi atas transparansi penyampaian informasi melalui portal. Pada ajang e-Transparency Award yang diselenggarakan melalui kerja sama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), portal Kemenkeu menduduki peringkat 5 dari 47 situs kementerian dan lembaga yang dinilai.

Ajang e-Transparency Award memberikan penghargaan kepada sepuluh kementerian dan lembaga yang dinilai mampu mengelola portal dengan transparan. Selain transaparan dalam kinerja dan anggaran, sepuluh kementerian dan lembaga tersebut juga dinilai memiliki situs yang paling informatif, berguna, berdesain baik, dan paling sesuai dengan Undang-Undang. Penghargaan e-Transparency Award melibatkan penilaian dari 15 juri ahli. Dalam penghargaan tersebut, terdapat lima kategori penilaian yaitu ketersediaan informasi anggaran, informasi kinerja, arsitektur website, tata kelola informasi, dan antar muka pengguna. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metodologi expert evaluation dan user evaluation.

PERINGKAT LIMA DI DUNIA MAYA

Program e-Transparency Award merupakan program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency) yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah serta masyarakat agar memanfaatkan teknologi dan perangkat elektronik untuk menuju era transparansi dalam bernegara. Budaya transparansi saat ini dipandang sangat perlu untuk dijalankan. Kementerian dan Lembaga yang menempati peringkat pertama hingga kelima adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (sekaligus terpilih sebagai situs favorit pilihan masyarakat), dan Kementerian Keuangan. Sementara urutan keenam hingga kesepuluh diraih secara berturut-turut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Portal Kemenkeu mulai aktif sejak tahun 2002. Pada tanggal 25 September 2013, situs Kemenkeu yang beralamat di www.kemenkeu.go.id telah berganti rupa dengan desain baru.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin (kedua dari kanan) menerima penghargaan e-Transparency Award 2013.



Pada tampilan yang baru, layanan informasi kepada publik disajikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyajian konten informasi yang sering diakses (dibutuhkan) oleh publik dan penyajian layanan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu disediakan untuk dapat diakses secara mudah.

Informasi yang disajikan dalam portal Kemenkeu terbagi atas tiga kelompok, yaitu “Data dan Publikasi”, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”, dan “Layanan”. Kelompok “Data dan Publikasi” terbagi ke dalam grup Data, Publikasi, Laporan Keuangan Kemenkeu, Transparansi Kinerja Kemenkeu, Rencana Umum Pengadaan, dan Daftar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada bagian Data, informasi yang tersedia terkait APBN tahun berjalan, pengelolaan utang pemerintah, realisasi anggaran, rincian anggaran pemerintah pusat, statistik penerimaan negara, dan dana transfer ke daerah. Sementara pada bagian Publikasi, disajikan berbagai informasi terkait Laporan Tahunan Kemenkeu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Laporan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ada juga Laporan Keuangan Kemenkeu yang terdiri atas realisasi Belanja Kemenkeu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkeu, dan rencana umum Pengadaan. Pada bagian Transparansi Kinerja Kemenkeu, terdapat informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), rencana kerja Kemenkeu, dan peta strategis Kemenkeu. Masih pada bagian “Data dan Publikasi”, terdapat informasi tentang rencana umum pengadaan, dan daftar Undang-Undang APBN.

Bagian kedua, terkait “Pejabat Pengelola Informasi dan 'RNXPHQWDVL��33Ζ'�ȋ��WHUGDSDW�LQIRUPDVL�VRDO�UHJXODVL��SURȴO�PPID, daftar informasi publik (berkala), laporan layanan informasi publik, dan statistik akses informasi publik. Pada kelompok ketiga, yaitu “Layanan”, portal Kemenkeu memberikan informasi tentang layanan tarif bea masuk indonesia, layanan perpajakan, layanan perimbangan keuangan, layanan perbendaharaan, layanan pendidikan dan pelatihan keuangan, layanan kekayaan negara dan lelang, layanan inspektorat jenderal, serta layanan anggaran.


DIVIDER 1


Usaha KhususKONFERENSI ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA 2013Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan bersama dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) kembali menyelenggarakan konferensi yang melibatkan segenap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan kementerian negara/lembaga/pemda.

Acara yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Acara ini diikuti oleh sekitar kurang lebih 350 peserta yang terdiri dari beberapa menteri/pimpiman lembaga, seluruh inspektur jenderal/inspektur utama, beberapa pimpinan APIP pemerintah daerah, serta para sekretaris inspektorat jenderal kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri berkesempatan membuka acara dan memberikan sambutan tentang pentingnya menjaga tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) dalam situasi perekonomian global saat ini. Para investor dunia selalu memperhatikan tata laksana pemerintahan dari suatu negara, sehingga good governance tentunya akan menarik minat investor asing untuk berinvestasi/menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, peran auditor intern pemerintah menjadi penting, khususnya untuk memastikan bahwa anggaran mampu memberikan stimulus pada perekonomian.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho juga menegaskan pentingnya reformasi dalam bidang tata kelola penganggaran. Dalam proses reformasi pengelolaan anggaran tersebut, sudah seharusnya APIP dari tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengawasan, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Sonny

Loho juga menekankan bahwa APIP harus dapat memberi keyakinan bahwa tata kelola penganggaran dapat berjalan dengan efektif dan bebas dari praktik penyimpangan. APIP juga perlu mengembangkan peran utama lainnya, yaitu membantu manajemen pemerintah untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, APIP tidak hanya bertugas untuk melakukan audit atau review saja, tetapi APIP juga harus dapat berfungsi sebagai katalisator dan konsultan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pengawasan dari pihak APIP tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga ketika masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran (preventive action sebelum terjadi ketidaksesuaian).

Konferensi tahunan ini adalah salah satu agenda besar bagi humas Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mengingat acara ini diikuti oleh menteri-menteri, para inspektorat jenderal, dan pimpinan APIP pemerintah daerah, maka tidak mengherankan jika banyak wartawan dari berbagai media massa turut hadir untuk meliput acara ini. Selain turut serta dalam kegiatan persiapan acara, humas Itjen juga bertugas untuk menyelenggarakan konferensi pers serta mendampingi para wartawan selama acara tersebut berlangsung.

Dalam konferensi AAIPI ini, selain menjalankan tugas sebagai event organizer, humas Itjen juga bersinergi dengan unit kehumasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui BPPK TV. BPPK TV hadir untuk meliput jalannya acara sehingga konferensi ini dapat ditonton melalui live streaming dari komputer atau telepon genggam. Perwakilan dari humas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yakni Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, juga turut hadir untuk meliput, serta menyiarkan acara ini kepada masyarakat melalui berita di portal www.kemenkeu.go.id.

BAB 3


Usaha Khusus Transparansi Bagi Negeri

Suasana Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 2013.


DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SELENGGARAKAN PRESS TOUR BERSAMA FORUM WARTAWAN KEUANGAN DAN MONETER

Tinjauan lapangan dengan menggunakan kapal patrol DJBC juga dilakukan dalam perjalanan ke Pulau Sebatik. Selain itu, para peserta juga melakukan kunjungan ke Kantor Bantu Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sungai Nyamuk, serta melakukan tinjauan ke perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan. Kemudian seluruh peserta dan narasumber mengunjungi KPPBC Tarakan untuk melakukan tinjauan lapangan. Manfaat dari penyelenggaraan press tour ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada media tentang fungsi dan tugas DJBC.

Sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus selalu menjaga citra positif di mata publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja, serta membina hubungan baik dengan media (media relations), baik media cetak, maupun elektronik. Tujuan dari dilakukannya kegiatan media relations adalah agar terbina pemahaman, serta rasa saling menghargai antara organisasi dan media, sehingga media dapat menyampaikan berita secara jujur dan berimbang.

Salah satu bentuk dari media relations yang dilakukan oleh DJBC adalah kegiatan press tour, dimana DJBC mengajak wartawan-wartawan dari berbagai media untuk melihat secara langsung para pegawai DJBC dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, serta pengetahuan bagi para wartawan sebagai ujung tombak pemberitaan.

Press tour ini diikuti oleh 17 wartawan dari berbagai media nasional, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Narasumber yang dihadirkan antara lain adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Tarakan, dan Kepala KPPBC Tipe Madya Nunukan. Press tour yang diselenggarakanpada tanggal 7-9 Oktober 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada media tentang fungsi pengawasan dan pelayanan DJBC. Kegiatan para peserta dan narasumber dimulai dari KPPBC Tipe Madya Nunukan. Setelah Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan pengarahan kepada para pegawai, acara dilanjutkan dengan kunjungan ke pos pengawasan di Pelabuhan Tunon Taka, dan Lemijung Nunukan.

Buku laporan Press Tour Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut ini adalah beberapa fungsi DJBC yang dijabarkan dalam DFDUD�WHUVHEXW��1. Sebagai Revenue Collector, dengan tugas yaitu untuk

mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan cukai;

2. Sebagai Community Protector, dengan tugas yaitu untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kepentingan nasional seperti kesehatan dan keamanan serta moralitas (Border Protection);



3. Sebagai Trade Facilitator dengan tugas yaitu untuk memberikan fasilitas perdagangan (dengan tujuan, antara lain, meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan), sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif;

4. Sebagai Industrial Assistance, dengan tugas yaitu untuk memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga mampu bersaing dalam pasar internasional.

Selain bertujuan untuk mempererat hubungan antara DJBC dengan awak media, diharapkan acara ini juga dapat meningkatkan citra DJBC melalui pemberitaan yang positif oleh media.

Suasana Press Tour Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Nunukan, Kalimantan Utara.


MENGENAL PAJAK SEDARI DINI MELALUI KOMPETISI PAJAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tengah gencar melakukan sosialisasi pajak ke semua kalangan. Tak hanya menjangkau para pengusaha, karyawan, dan mahasiswa, namun juga menjangkau kalangan pelajar. Sebuah acara menarik bertajuk Grand Final Kompetisi Pajak dikemas oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan Kanwil DJP Yogyakarta. Kompetisi Pajak SMA/SMK se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah sukses diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Hotel Patra Jasa Semarang.

Acara yang dikemas dalam bentuk cerdas cermat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan sejak dini di kalangan para siswa SMA/SMK/MA yang merupakan calon-calon wajib pajak (WP) di masa depan. Grand Final ini merupakan puncak dari rangkaian acara Olimpiade Perpajakan di Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan Kanwil DJP Yogyakarta.

Para peserta lomba adalah juara seleksi di tingkat Kanwil yaitu SMKN 2 Salatiga (perwakilan dari DJP Jawa Tengah I), SMKN 1 Purwokerto (perwakilan dari DJP Jawa Tengah II), dan SMKN 7 Yogyakarta (perwakilan dari DJP Yogyakarta). Bertindak sebagai dewan juri adalah Rusdiyanto T. A. Umar selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat, Bagio Ardananto selaku Kepala KPP Pratama Semarang Timur, dan Eka Damayanti Unggiyaningsih selaku Kepala KPP Pratama Batang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I menegaskan dalam sambutannya bahwa, manfaat dari pembayaran pajak oleh para wajib pajak harus ditanamkan dalam benak para generasi muda sejak dini, karena mereka kelak akan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Melalui acara tersebut, diharapkan para siswa yang menjadi peserta kompetisi perpajakan ini akan menjadi duta pajak di sekolah masing-masing dan di lingkungan keluarga mereka.

Sosialisasi pajak melalui cerdas cermat pelajar ini memang patut untuk dihargai. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan DJP, antara lain Reza Fahlevi (mewakili Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah), Agung Budi Wijaya (mewakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarkat Kantor Pusat DJP), Edi Selamet Iriyanto (Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I), dan Rudi Bastari (Kepala Kanwil DJP Yogyakarta). Kompetisi pajak ini diliput oleh Terang Abdi TV (TA TV), yang merupakan televisi lokal pertama di Kota Solo yang menyajikan hiburan dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya lokal.

Kompetisi ini terbagi menjadi tiga babak. Babak pertama adalah soal wajib, babak kedua merupakan soal lemparan dan babak terakhir adalah soal rebutan. Pada bagian soal wajib, masing-masing regu mendapat 11 soal yang harus dijawab semua dan apabila jawaban benar, maka regu tersebut mendapat nilai 100 (seratus) dan apabila jawaban salah, maka regu tersebut mendapat nilai 0 (nol). Hampir sama dengan peraturan pada

Kemeriahan para peserta yang mengikuti kompetisi pajak.



Kemeriahan para peserta yang mengikuti kompetisi pajak.

soal wajib, pada soal lemparan masing masing regu mendapat 10 soal, apabila regu yang saat itu mendapat giliran untuk menjawab ternyata tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan, maka kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut lalu diberikan pada regu berikutnya. Sedangkan pada bagian soal rebutan, kesempatan untuk menjawab pertanyaan akan diberikan pada regu tercepat yang berhasil menekan tombol, dan apabila jawaban benar, maka regu tersebut mendapat nilai 100, tetapi bila jawaban yang diberikan ternyata salah, maka nilai regu tersebut dikurangi 50.

Di tengah maraknya pemberitaan para pelajar yang terjerat kasus narkoba dan tawuran, kegiatan sosialisasi pajak ini tentu saja membawa dampak positif bagi para pelajar. Selain itu, peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembangunan nasional memang perlu disosialisasikan kepada para generasi muda. Kelak generasi muda inilah yang akan mengemban tugas untuk membangun negara. Alangkah baiknya bila sedari dini mereka telah memahami arti penting pajak bagi pembangunan nasional.


MENGENAL PAJAK DARI ALUNAN LAGU

Membayar pajak, Itu kewajiban kita...Jujur tepat waktu, itu yang utama...Membayar pajak, bukti kepedulian kitakepada sesama....

pengunjung mall dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi maupun mengajukan berbagai pertanyaan seputar pajak kepada petugas yang berjaga di Pojok Pajak. Selain itu, pengunjung juga dapat mencetak ulang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah usang atau hilang.

Lomba Jingle Pajak ini diikuti oleh delapan band kampus dari enam perguruan tinggi di seluruh Sulawesi Selatan. Tiap peserta mempertontonkan aksi mereka dalam mengaransemen ulang jingle pajak serta menyanyikan satu lagu karya sendiri bertema Bangga Bayar Pajak. Juri yang dihadirkan berjumlah tiga orang, yaitu satu orang pegawai DJP, satu orang musisi lokal Makassar, dan satu orang lagi adalah seorang guru musik ternama di Makassar.

Acara ini tidak hanya merupakan ajang adu kreativitas bermusik bagi para mahasiswa, namun juga merupakan wadah untuk mengajak masyarakat agar membayar pajak dalam rangka pembangunan negara.

Sosialisasi pajak ini dinilai sangat efektif dalam memperkenalkan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Melalui lomba ini, diharapkan pesan dalam lagu-lagu bertema pajak tersebut tersampaikan ke dalam benak masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin meningkat.

Bait demi bait lagu bertema pajak ini mengalun merdu di sebuah pusat perbelanjaan di Makassar. Liriknya yang unik dan menarik mampu memikat para pengunjung. Lagu yang telah diaransemen ulang tersebut bukan dinyanyikan oleh pegawai pajak, melainkan oleh sebuah grup band anak muda. Ya, saat itu tengah berlangsung Lomba Jingle Pajak yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2013 di Mall Ratu Indah Makassar. Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. DJP memang tengah gencar membidik kalangan muda agar melek pajak.

Sosialisasi pajak kali ini bertajuk Olimpiade Pajak “Funtaxtic” 2013. Acara yang menarik tersebut terdiri dari enam jenis lomba, yaitu Lomba Mewarnai dan Melukis, Lomba Cerdas Cermat antar SMA/SMK/MA, Lomba Debat Pajak Antarmahasiswa, Lomba Jingle Pajak Antarband Kampus.

Selain itu juga terdapat yang diperuntukkan bagi wajib pajak, yaitu Lomba Bendahara Mahir Pajak. Sedangkan Lomba )RWRJUDȴ�NKXVXV�GLSHUXQWXNNDQ�EDJL�SHJDZDL�'-3��0HQJXVXQJ�tema fun atau menyenangkan, acara ini dirancang sedemikian rupa agar suasana lomba terasa santai dan menyenangkan namun tetap berpegang pada tujuan utama dari kegiatan lomba tersebut, yaitu sosialisasi pajak.

Pengunjung tampak memadati area sekitar panggung yang didesain dengan indah dan meriah. Di depan panggung utama terdapat sebuah tenda besar yang dipakai sebagai tempat diadakannya Lomba Mewarnai dan Melukis untuk tingkat pelajar SD-SMP, yang diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Lomba Jingle Pajak. Di samping tenda besar tersebut terdapat sebuah tenda kecil tempat dilangsungkannya Pojok Pajak yang menyediakan segala informasi tentang pajak. Para



Unjuk kebolehan para peserta dalam Olimpiade Pajak 2013.


DJKN GOES TO CAMPUS: MENGENAL PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA LEBIH DEKATDirektorat Jenderal Kekayaan Negara kini telah memasuki tahun ke-7 sejak didirikan pada tahun 2006. Berbagai peningkatan capaian telah diraih oleh direktorat yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta Pusat ini. Pada tahun 2013 Humas DJKN melakukan inovasi kehumasan dengan mengadakan acara DJKN Goes to Campus. Kegiatan ini bertujuan untuk menmperkenalkan tugas dan fungsi DJKN kepada kalangan akademisi/mahasiswa dan masyarakat umum. Acara perdana DJKN Goes to Campus diselenggarakan di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 26 Oktober 2013.

Tema dari DJKN Goes to Campus di kampus Universitas Padjadjaran tersebut adalah “Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Perekonomian Nasional.” Acara ini berisi ceramah umum yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto.

Hadiyanto mendeskripsikan arti dari kekayaan negara secara jelas dan terperinci. Kekayaan negara disinggung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUD 1945 mengamanahkan kekayaan

sumber daya alam (SDA) Indonesia agar dikelola dengan baik. Pada saat awal sesi penyampaian materi, Hadiyanto menjelaskan bahwa turunan peraturan mengenai pengelolaan kekayaan negara secara eksplisit belum ada hingga saat ini; peraturan yang ada hanya terkait pengaturan perbendaharaan negara, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Berikutnya Hadiyanto juga membahas tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). BMN terdiri dari barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbagai perolehan lainnya yang sah.

Selain mengelola BMN, DJKN juga mengelola kekayaan negara yang lain, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontribusi BUMN secara langsung terhadap APBN adalah sebesar Rp132,9 trilyun; jumlah tersebut didapat dari hasil pembagian dividen, pajak, dan hasil privatisasi. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional mencapai angka Rp2.135,93 trilyun pada tahun 2011. Dari sini terlihat pentingnya kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

DJKN Goes to Campus di Universitas Indonesia. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan kuliah umum di Universitas Padjajaran.



Pada 14 November 2013, DJKN kembali mengadakan acara DJKN Goes to Campus, kali ini diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Segenap civitas academica FE UI menyambut acara ini dengan antusias. Selain dihadiri oleh para mahasiswa FE UI, acara ini juga turut dihadiri oleh kalangan mahasiswa dari luar UI, serta jajaran pejabat dan pegawai dari DJKN.

Dalam sambutannya, Dekan FE UI Jossy Prananta Moeis mengungkapkan terima kasihnya atas kunjungan serta knowledge sharing dari DJKN. Dalam acara DJKN Goes to Campus tersebut dibahas pengelolaan aset negara sebagai faktor penting dalam menunjang perekonomian negara. Melalui DJKN Goes to Campus, diharapkan agar para peserta dapat mendalami asset management dalam tatanan pemerintahan. Para peserta acara ini dapat mengenal lebih jauh tentang tugas dan fungsi pengelola kekayaan negara.

Uraian demi uraian mengenai pengelolaan kekayaan negara dijelaskan secara menarik oleh Hadiyanto, sehingga para peserta sangat antusias mengikuti jalannya acara (hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait tugas dan peranan DJKN).

Ebi Junaidi, Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni FE UI, bertindak sebagai moderator yang mengatur jalannya acara. Dalam kesempatan ini juga diadadakan lomba menulis dengan tema “Peranan DJKN dalam Perekonomian Indonesia”.

Beberapa poin penting yang dibahas oleh Hadiyanto antara lain adalah mengenai konteks hukum, subjek kekayaan negara, asas pengelolan kekayaan negara, kekayaan negara dalam siklus NHXDQJDQ�QHJDUD��VHUWD�NRQWULEXVL�GDQ�SURȴO�NHND\DDQ�QHJDUD��Pria lulusan Harvard University ini juga memperkenalkan DJKN sebagai pengelola kekayaan negara yang berusaha untuk PHZXMXGNDQ�WHUWLE�DGPLQLVWUDVL��WHUWLE�ȴVLN��GDQ�WHUWLE�KXNXP�dalam membenahi aset negara.

Kekayaan negara yang dikelola oleh DJKN terdiri dari kekayaan negara yang dikuasai (dalam hal ini berupa kekayaan negara potensial), kekayaan negara yang dimiliki dalam bentuk barang milik negara/daerah, dan kekayaan negara yang dipisahkan (berupa Perusahaan Milik Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas), serta berbagai investasi pemerintah pada badan hukum dan lembaga internasional.

8QWXN�PHQJHȴVLHQNDQ�GDQ�PHQJHIHNWLINDQ�$QJJDUDQ�Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan dengan baik, karena hal itu akan berpengaruh terhadap optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penghematan dalam hal belanja modal, belanja pemeliharaan, dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi aset negara serta peningkatan pembiayaan dalam negeri melalui instrument sukuk (surat berharga syariah) dengan aset negara sebagai underlying asset.

Humas DJKN terus berupaya untuk melakukan sosialisasi demi memperkenalkan DJKN sebagai institusi pengelola kekayaan negara kepada masyarakat. Melihat sambutan yang sangat baik terhadap acara ini, maka DJKN Goes to Campus direncanakan akan diselenggarakan pada lebih banyak kampus di Indonesia.

DJKN Goes to Campus di Universitas Padjajaran.


BAB 4

Pagu Anggaran Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Anggaran dan Manajemen Sdm1. Sekretariat Jenderal (Setjen)Biro Komunikasi dan Layanan Informasi merupakan koordinator bidang kehumasan di Kementerian Keuangan yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 131 orang, yang terdiri dari 1 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, 14 pejabat eselon IV, dan 111 pelaksana.

Uraian2013

Pagu Realisasi Per

31 Desember 2013 %

Peningkatan Kepercayaan dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kemenkeu Rp 34.066.477.000,00 Rp 31.717.930.556,00 93,11%

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Komunikasi Rp 4.080.855.000,00 Rp 3.778.945.098,00 92,60%Laporan Hasil Pemantauan Media Massa Rp 1.096.282.000,00 Rp 1.021.450.064,00 93,17%Pemantauan Media Massa Rp 1.096.282.000,00 Rp 1.021.450.064,00 93,17%

Laporan Hasil Pengendalian Program Komunikasi Rp 1.219.743.000,00 Rp 1.121.631.194,00 91,96%Penelitian Komunikasi Publik Rp 1.219.743.000,00 Rp 1.121.631.194,00 91,96%

Laporan Perencanaan dan Strategi Komunikasi Rp 1.764.830.000,00 Rp 1.635.863.840,00 92,69%Penyusunan Perencanaan dan Strategi Komunikasi Publik Kemenkeu Rp 331.510.000,00 Rp 261.970.000,00 79,02%Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Program Kehumasan Rp 181.310.000,00 Rp 146.543.540,00 80,82%Capacity Building Kehumasan Rp 1.252.010.000,00 Rp 1.227.350.000,00 98,03%

Layanan Komunikasi dan Informasi Rp 29.985.622.000,00 Rp 27.938.985.458,00 93,17%Layanan Komunikasi melalui Media Massa dan Nirmassa Rp 13.106.033.000,00 Rp 12.606.056.499,00 96,19%Talk show di Media Massa Elektronik Lokal dan Nasional Rp 2.182.242.000,00 Rp 2.106.407.486,00 96,52%Publikasi di Media Massa Cetak dan Online Rp 5.588.784.000,00 Rp 5.569.251.075,00 99,65%Media Tercetak Rp 4.031.447.000,00 Rp 3.710.232.688,00 92,03%Media Luar Ruang Rp 280.039.000,00 Rp 197.623.500,00 70,57%Publikasi Elektronik Rp 1.023.521.000,00 Rp 1.022.541.750,00 99,90%

Layanan Komunikasi melalui Sosialisasi dan Edukasi Rp 4.504.640.000,00 Rp 4.443.288.281,00 98,64%Edukasi Publik Rp 4.434.530.000,00 Rp 4.379.786.281,00 98,77%Penyelenggaraan Event Perpustakaan Rp 70.110.000,00 Rp 63.502.000,00 90,57%

Layanan Komunikasi melalui Pembinaan Hubungan dengan Stakeholders Rp 6.561.345.000,00 Rp 5.422.218.075,00 82,64%Layanan Fasilitasi Pembahasan RUU Rp 3.813.740.000,00 Rp 3.076.507.106,00 80,67%Rapat dan Koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara Rp 389.834.000,00 Rp 284.559.900,00 73,00%Kegiatan Kerjasama Kehumasan dengan Humas Pemerintah dan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Dalam Negeri (Bakohumas) Rp 406.906.000,00 Rp 373.613.000,00 91,82%

Kegiatan Pembinaan Hubungan Non-Kelembagaan / Pemerintah Rp 1.683.965.000,00 Rp 1.436.040.829,00 85,28%Fasilitasi Pertemuan Pimpinan dan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rp 27.720.000,00 Rp 19.530.299,00 70,46%

Maintaining Stakeholder Relations Rp 239.180.000,00 Rp 231.966.941,00 96,98%

Layanan Komunikasi melalui Media Internal Rp 3.996.084.000,00 Rp 3.692.886.028,00 92,41%Pelayanan Informasi Publik Rp 190.727.000,00 Rp 159.632.918,00 83,70%Pengelolaan Portal Kemenkeu Rp 941.350.000,00 Rp 853.899.700,00 90,71%Pengelolaan Website Setjen Rp 27.200.000,00 Rp 4.000.000,00 14,71%Majalah Media Keuangan Rp 2.836.807.000,00 Rp 2.675.353.410,00 94,31%

Layanan Penyimpanan dan Distribusi Materi Rp 1.817.520.000,00 Rp 1.774.536.575,00 97,64%Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Rp 333.000.000,00 Rp 327.772.700,00 98,43%Pembangunan Sistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Rp 735.840.000,00 Rp 698.346.500,00 94,90%Penyelenggaraan Dokumentasi dengan Audio Visual Kegiatan Kemenkeu Rp 748.680.000,00 Rp 748.417.375,00 99,96%


Anggaran dan Manajemen SDM Transparansi Bagi Negeri

SDM

128ORANG

PEJABATESELON II

PEJABATESELON III

PEJABATESELON IV

PELAKSANA

SETJEN

1 5 12 110

BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI KEHUMASAN

BAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA

BAGIAN HUBUNGAN NON-KELEMBAGAAN NEGARA/PEMERINTAH

2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

PEJABATESELON III

PEJABATESELON IV

PELAKSANA

DJA

1 1 4SDM

6ORANG

BAGIAN MANAJEMEN OPINI PUBLIK

BAGIAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN PROGRAM DAN PERPUSTAKAAN

DJA secara struktural belum memiliki unit yang menjalani tugas dan fungsi di bidang kehumasan. Pengelolaan kehumasan di DJA dilakukan secara ad hoc oleh unit-unit yang bersinggungan/berkepentingan. Selama ini, bidang kehumasan dikelola oleh

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi. Pegawai yang menangani bidang kehumasan terdiri dari 1 pejabat eselon III, 1 pejabat eselon IV, dan 4 orang pelaksana.

Rincian Anggaran Belanja Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2013.

BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

Kegiatan Pagu BiayaPenyusunan Media Komunikasi dan Publikasi DJA Rp 476.528.000,00Belanja Bahan Rp 65.518.000,00Honor Terkait Output Kegiatan Rp 56.270.000,00Barang Belanja Non Operasional Lainnya Rp 56.800.000,00Belanja Sewa Rp 1.500.000,00Belanja Jasa Lainnya Rp 221.300.000,00Belanja Perjalanan Biasa Rp 9.364.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 15.776.000,00


4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

ORANG

3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Selama tahun 2013, Kehumasan DJP dikelola oleh 93 pegawai profesional dengan anggaran sejumlah Rp 129.380.110.000,00.

SDM

93PEJABAT

ESELON IIPEJABAT

ESELON IIIPELAKSANA

1 4 73

DJP

PEJABATESELON IV

15

SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Anggaran untuk kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.589.580.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 6.255.636.225,00.

Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan &XNDL�EHUDQJJRWDNDQ��SHJDZDL�\DQJ�WHUGLUL�GDUL��.DVXEGLW��Kepala Seksi, dan 15 pelaksana. Terdapat 3 seksi dalam Subdit +XPDV�GDQ�3HQ\XOXKDQ��\DLWX��6HNVL�+XEXQJDQ�0DV\DUDNDW��Seksi Publikasi dan Dokumentasi, serta Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 pasal 789 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas masing-masing seksi dapat GLXUDLNDQ�VHEDJDL�EHULNXW�ȏ�� 6HNVL�+XEXQJDQ�0DV\DUDNDW�PHPSXQ\DL�WXJDV�XQWXN�

menyediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi berbagai

NHSHUOXDQ��\DLWX�XQWXN��SHQ\XVXQDQ�UXPXVDQ�NHELMDNDQ��standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat,hubungan media, analisis berita, dan opini publik ;

ȏ� 6HNVL�3HQ\XOXKDQ�GDQ�/D\DQDQ�ΖQIRUPDVL�PHPSXQ\DL�WXJDV�untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi EHUEDJDL�NHSHUOXDQ��\DLWX�XQWXN��SHQ\XVXQDQ�UXPXVDQ�kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta untuk pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, serta komunikasi publik. Selain itu, seksi ini juga bertugas untuk menyediakan layanan informasi bagi para pemangku kepentingan melalui Desk Informasi, dan Call Center;

ȏ� 6HNVL�3XEOLNDVL�GDQ�'RNXPHQWDVL�PHPSXQ\DL�WXJDV�XQWXN�menyediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi berbagai NHSHUOXDQ��\DLWX�XQWXN��SHQ\XVXQDQ�UXPXVDQ�NHELMDNDQ��standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, museum, perpustakaan, dan pengelolaan berita.

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



KASUBDIT KEPALA SEKSI

PELAKSANA

DJBC

1 3 15SDM

19ORANG

5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

DJPK

BAGIAN PERENCANAAN & ORGANISASI

BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT INFORMASI

DUKUNGAN TEKNIS

.XDOLȴNDVL�SHQGLGLNDQ�SHJDZDL�6XEGLW�+XPDV�GDQ�3HQ\XOXKDQ�meliputi 4 pegawai lulusan S2, 10 pegawai lulusan S1, 1 pegawai lulusan D3, 2 pegawai lulusan D1, dan 2 pegawai lulusan SMA.

DJPK secara struktural belum memiliki unit yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kehumasan. Pengelolaan kehumasan di DJPK dilaksanakan secara ad hoc oleh unit-unit yang bersinggungan/berkepentingan.

Selama ini, bidang kehumasan dikelola oleh Bagian Perencanaan dan Organisasi, Bagian Umum,serta Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis.

SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN


6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Pagu Anggaran Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat (DJKN) 2013.

No Kegiatan POK

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Rp 5.331.407.000,00

LAYANAN KEHUMASAN DAN INFORMASI Rp 2.929.745.000,00

A PEMBUATAN MEDIA KN Rp 267.380.000,00

Belanja Bahan Rp 215.900.000,00

Honor Output Kegiatan Rp 51.480.000,00

B PENGELOLAAN SITUS Rp 185.330.000,00



Belanja Barang Non-Operasional Rp 25.750.000,00

C LIPUTAN BERITA Rp 96.120.000,00

Belanja Barang Non-Operasional Lainnya Rp 6.820.000,00

Belanja Perjalanan Lainnya Rp 89.300.000,00

D LAYANAN INFORMATION DESK Rp 340.440.000,00




E LAYANAN CALL CENTER Rp 360.000.000,00

Belanja Langganan Telepon Rp 360.000.000,00

F LAYANAN PERPUSTAKAAN Rp 194.195.000,00

1. Pengelolaan Perpustakaan Rp 155.035.000,00


Belanja Barang Non-Operasional Lainnya Rp 23.460.000,00


Belanja Modal Lainnya Rp 100.000.000,00

2. Bedah Buku / Seminar Rp 39.160.000,00


Belanja Jasa Profesi Rp 8.800.000,00

G PENYULUHAN Rp 1.486.280.000,00

1. Penyuluhan Rp 101.280.000,00




2. Strategi Komunikasi Rp 1.385.000.000,00


Belanja Barang Non-Operasional Lainnya Rp 1.170.000.000,00

- Biaya Advetorial / Inforial DJKN Rp 170.000.000,00

- Iklan LED Stasiun KeretaApi Rp 400.000.000,00

- Iklan Neon Box Bandara Rp 600.000.000,00



Fungsi kehumasan di DJKN ditangani/dijalankan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui subdirektorat Hubungan Masyarakat. Unit eseleon III tersebut terdiri dari 3 seksi, yaitu Seksi Komunikasi Publik, Seksi Penyuluhan dan

PEJABAT ESELON II

PEJABAT ESELON III

PEJABAT ESELON IV

PEJABAT ESELON IV

PELAKSANA

PELAKSANA

DJKN

1

1

1

2

3

1

10

2

SDM

15ORANG

DIREKTORAT AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DITJEN PERBENDAHARAAN

7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

PEJABAT ESELON IV

PELAKSANA

DJPBSDM

6ORANG

Unit yang menangani tugas-tugas/menjalankan fungsi kehumasan di DJPB tersebar pada beberapa unit eselon II. Penanganan tugas-tugas di bidang kehumasan tidak dilakukan secara struktural. Selama ini, tugas-tugas tersebut ditangani oleh unit yang berada pada Sekretariat DItjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Subbagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari satu pejabat eselon IV dan dua orang pelaksana. Sedangkan pada Direktorat Akuntasi dan Pelaporan Keuangan, bidang tugas kehumasan dikelola oleh Seksi Publikas dan Informasi yang terdiri dari satu orang pejabat eselon IV, dan dua orang pelaksana.

SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

Layanan Informasi, serta Seksi Publikasi dan Dokumentasi. Jumlah pegawainya terdiri dari 1 pejabat eselon II, 1 pejabat eselon III, 3 pejabat eselon IV, dan 10 orang pelaksana.


Direktorat Pembiayaan Syariah Rp 2.131.250.000,00 Layanan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Ekonomi Terhadap Pengelolaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

Direktorat Surat Utang Negara Rp 2.659.658.000,00 Layanan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Ekonomi Terhadap Pengelolaan SUN (Surat Utang Negara)

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen

Rp 675.308.000,00 Pembinaan Kepada Kementerian/Lembaga

Sekretariat Direktorat Jenderal Rp 120.640.000,00 Laporan Pelaksanaan Tugas Terkait Bidang Kehumasan (PPID)

Total Rp 5.586.856.000,00

8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)

%HEHUDSD�XQLW�GL�OLQJNXQJDQ�'-38�\DQJ�PHODNVDQDNDQ�IXQJVL�NHKXPDVDQ�GDQ�LQIRUPDVL�SXEOLN�\DLWX�

a. Subbagian Tatalaksana, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Seksi Hubungan Kelembagaan dan Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor, Subdirektorat Pengembangan Pasar SUN,

Direktorat Surat Utang Negara;c. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor, Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN, Direktorat Pembiayaan Syariah; d. Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Pagu Anggaran Bidang Kehumasan (DJPU) 2013.

DJPU

SUBBAGIAN TATA LAKSANA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SEKSI PELAYANAN PUBLIK DAN

HUBUNGAN INVESTOR

SEKSI PELAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN

INVESTOR

SEKSI PENYAJIAN LAPORAN DAN PUBLIKASI



9. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Pagu Anggaran Subbagian Kehumasan (BKF) 2013.

Di BKF, kehumasan ditangani oleh Subbagian Kehumasan, Bagian Umum yang berada di bawah Sekretariat Badan. Bagian ini terdiri dari satu orang kepala subbagian dan lima orang pelaksana. Selain di bidang kehumasan, Subbagian Kehumasan BKF juga menangani/mengurus masalah keprotokolan. Di antara lima pelaksana yang ada di Subbagian Kehumasan, dua di antaranya adalah Ajudan Kepala Badan.

KEPALA SUBBAGIAN

PELAKSANA

BKF

1 5SDM

6ORANG

NO URAIAN KEGIATANPAGU REALISASI SISA ANGGARAN

Rp. Rp. % Rp. %

I Belanja Bahan 176.570.000,00 173.475.000,00 99,10 1.590.800,00 0,90- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)

- Penggandaan dan Penjilidan

- Konsumsi Press Release

- Konsumsi Rapat Kehumasan

II Belanja Barang Non-Operasional Lainnya 220.920.000,00 173.475.000,00 78,52 47.445.000,00 21,48- Transport Dalam Kota

- Konsinyering

- Pokja kehumasan

III Belanja Jasa Konsultan 0 0 0 0 0IV Belanja Jasa Profesi 14.400.000,00 14.300.000,00 99,31 100.000,00 0,69V Belanja Barang Non-Operasional Lainnya 350.000.000,00 349.888.000,00 99,97 112.000,00 0,03

- Pameran

- Publikasi, Promosi, dan Keprotokolan

VI Kunjungan Universitas 176.400.000,00 136.584.500,00 77,43 39.815.500,00 22,57TOTAL 938.290.000,00 849.226.700,00 90,51 89.063.300,00 9,49


No Kegiatan Pagu1 Pengelolaan Situs Itjen Rp 40.850.000,00

2 Pengelolaan Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik Itjen Rp 306.840.000,00

3 Penyiapan Konsep Penerbitan dan Evaluasi Majalah Auditoria Rp 31.380.000,00

4 Pencetakan Majalah Auditoria Rp 120.000.000,00

5 Sosialisasi Peran dan Fungsi Itjen Rp 19.080.000,00

6 3HQ\XVXQDQ�9LGHR�3URȴO�ΖWMHQ� Rp 80.000.000,00

7 Penyusunan Video Public Service Announcement Itjen Rp 30.000.000,00

8 Penyusunan Sarana Kehumasan Lainnya Rp 15.000.000,00

Total Rp 643.150.000

10. Inspektorat Jenderal (Itjen)

Kegiatan kehumasan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tanggungjawab Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 184 tahun 2010, Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan mempunyai tugas untuk menangani berbagai urusan terkait persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi,

Pagu Anggaran Bidang Kehumasan (Itjen) 2013.

KEPALASUBBAGIAN

ITJEN

PELAKSANA

71SDM

8ORANG

kehumasan, komunikasi publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, dan pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Jumlah pegawai pada Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan adalah 20 orang pelaksana dan 1 Kepala Subbagian. Terkait tugas kehumasan dilaksanakan oleh tujuh orang pelaksana.



11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

BPPK

KASUBBAG KOMUNI-KASI PUBLIK

KASUBBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS PUSDIKLAT PAJAK

KASUBBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS PUSDIKLAT BEA

DAN CUKAI

KASUBBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS PUSDIKLAT KNPK

KASUBBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS PUSDIKLAT ANGGARAN

DAN PERBENDAHARAAN

KASUBBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS PUSDIKLAT

KEUANGAN UMUM

KASUBBAG PERPUSTAKAAN STAN

$QJJDUDQ�NHJLDWDQ�NHKXPDVDQ��5S��3HQHUELWDQ�0DMDODK��5S��3HODNVDQDDQ�3DPHUDQ�WHQWDQJ�%33.��5S��3HPEXDWDDQ�0DWHULDO�3XEOLNDVL�%33.��5S��Pembuatan Video on Demand dan peliputan live streaming��5S��.DMLDQ�VWUDWHJL�.HKXPDVDQ�%33.��5S��7RWDO��5S��5HDOLVDVL�$QJJDUDQ��5S��

%33.�PHPEDZDKL�WXMXK�XQLW�HVHORQ�Ζ9�\DQJ�PHQDQJDQL�ELGDQJ�NHKXPDVDQ��EHULNXW�GL�DQWDUDQ\D�ȏ� .DVXEEDJ�.RPXQLNDVL�3XEOLN��%DJLDQ�7Ζ.�6HNUHWDULDW�%DGDQ��GDQ��RUDQJ�SHODNVDQDȏ� .DVXEEDJ�78��.HSHJDZDLDQ�GDQ�+XPDV�3XVGLNODW�3DMDNȏ� .DVXEEDJ�78��.HSHJDZDLDQ�GDQ�+XPDV�3XVGLNODW�%HD�GDQ�&XNDLȏ� .DVXEEDJ�78��.HSHJDZDLDQ�GDQ�+XPDV�3XVGLNODW�.HND\DDQ�1HJDUD�GDQ�3HULPEDQJDQ�.HXDQJDQ��.13.�ȏ� .DVXEEDJ�78��.HSHJDZDLDQ�GDQ�+XPDV�3XVGLNODW�$QJJDUDQ�GDQ�3HUEHQGDKDUDDQȏ� .DVXEEDJ�78��.HSHJDZDLDQ�GDQ�+XPDV�3XVGLNODW�.HXDQJDQ�8PXPȏ� .DVXEEDJ�3HUSXVWDNDDQ�6HNRODK�7LQJJL�$NXQWDQVL�1HJDUD��67$1�


Halaman ini sengaja dikosongkan

transparansi bagi negeri - kemenkeu.go.id · 4 humas kemenkeu dalam angka 6 visi dan misi kemenkeu...

Documents