makalah blkl jadi

25
SUMBER DAN ALOKASI DANA BANK, KEBERADAAN BANK, BANK GELAP Tugas mata kuliah Bank & Lembaga Keuangan lain Dosen Pengampu: Teguh Sihono, Ph.D. Disusun oleh : 1. Lisa Nurpalesa (10404241002) 2. Dwi Herprasetyo (10404241022) 3. Prasetya Wibisono (10404241024) 4. Triana Sulastika (10404241027) 5. Bambang Wijanarko (10404241028) 6. Fandy Giyono (10404241029) PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Upload: independent

Post on 24-Jan-2023

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SUMBER DAN ALOKASI DANA BANK, KEBERADAAN BANK,

BANK GELAP

Tugas mata kuliah Bank & Lembaga Keuangan lain

Dosen Pengampu: Teguh Sihono, Ph.D.

Disusun oleh :

1. Lisa Nurpalesa (10404241002)

2. Dwi Herprasetyo (10404241022)

3. Prasetya Wibisono (10404241024)

4. Triana Sulastika (10404241027)

5. Bambang Wijanarko (10404241028)

6. Fandy Giyono (10404241029)

PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUANA. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan

operasi sebagai intermediasi antara masyarakat yang kelebihan

dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam menjalankan

operasinya itu bank melakukan kegiatan penghimpunan dan

penyaluran dana. Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat

digunakan bank untuk disalurkan kepada masyarakat lain yang

kekurangan dana. Dana masyarakat yang dihimpun disimpan dalam

rekening kredit bank karena pada dasarnya dana simpanan dari

masyarakat adalah hutang yang harus dibayar.

Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang

nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat bagi yang

membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena

bagi bank dana merupakan persoalan yang paling utama tanpa adanya

dana bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh

dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang

kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank

harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari

selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Dana bisa

berasal dari bank itu sendiri (modal sendiri, yaitu setoran modal

dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru

kepada pemilik baru atau cadangan-cadangan laba yang belum

digunakan), dari masyarakat luas (simpanan tabungan, rekening

giro, deposito) dan dana yang bersumber dari lembaga lain (Kredit

likuiditas dari Bank Indonesia, Pinjaman antar bank, Pinjaman

dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang).

Alokasi dana bank merupakan salah satu cara untuk menjamin

keberadaan dan keberlangsungan dari bank itu sendiri. Dimana

dalam alokasi dana tersebut, bank akan menggunakan sumber dana

yang diperoleh tersebut untuk digunakan dalam berbagai macam

kegiatan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi dari

bank tersebut. Dimana pengalokasian dan penggunaan dana tersebut

harus didasarkan kepada resiko dan keuntungan penggunaan serta

jangka waktu untuk mendapatkan hasil dari alokasi dana tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SUMBER-SUMBER DANA BANK

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun

dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana bank adalah usaha

bank dalam menghimpun dana dari masyarakat perolehan ini

tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan

masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana

akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung.oleh

karena itu pemiliha sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Secara garis besar sumber dana bank dapat di peroleh dari:

a) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal

sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank

salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri

adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri

adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau

pemilik saham.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri

terdiri dari:

1. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal

dari para pemegang saham lama atau pemgang saham yang

baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang

saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran

pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana

perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk

menarik minat masyarakat.

2. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun

di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum

digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank

yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan

lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya

resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar

apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau

bank mampu meningkatkan labanya.

3. Laba bank yang belum di bagi, merupakan laba tahun

berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank,

berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank

tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam

maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat.

b) Dana yang bersumber dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank

jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari

masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang

diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen

produk simpanan yang dimiliki oleh bank.B

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat

menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-

masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga

bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana.

Sumber dana yang dimaksud adalah:

1. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindah

bukuan.

2. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

nasabah penyimpan dengan bank.

c) Dana yang bersumber dari lembaga lain

Dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan

jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana

sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini

digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi

tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat

diperoleh dari:

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan

kredit yang diberikan bank Indonesia kepda bnk-bank yang

mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini

juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha

tertentu.

2. Pinjaman antar bank (Call Money). Biasanya pinjaman ini

di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring

di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar

kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan

bunga yang relative tinggi jika dibandingkan dengan

pinjaman lainnya.

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman

yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

4. Surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini pihak

perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjual belikan

kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan

maupun nonkeuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan

dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik

untuk membelinya.

5. Fasilitas diskonto dalam rupiah

Penyediaan dana jangka pendek oleh BI, dengan cara

pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum yang

tergolong sehat & cukup sehat atas dasar diskonto.

Fasilitas diskonto disediakan dalam 2 jalur:

Fasilitas Diskonto I

Disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan dana

sehari-hari

Jangka waktu max 15 hari

Fasilitas Diskonto II

Untuk menanggulangi kesulitan likuiditas sementara,

sebagai akibat timbulnya ketidaksesuaian pendanaan

(mismatch) dalam rangka pemberian kredit jangka panjang

atau menengah.

Jangka waktu max 60 hari

B. ALOKASI DANA BANK

I. Pengertian Pengalokasian Dana

Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana

yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh

keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana

pihak perbankkan membaginya ke dalam prosentase-prosentase

tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam

perekonomian pada saat sekarang ini, misalnya untuk bidang

pertanian diberikan 20% sedangkan untuk bidang industri

diberikan 40%.

Dalam hal pengalokasian dananya ke masyarakat pihak

perbankkan membebankan bunga dengan prosentasi tertentu

sesuai dengan penetapan harga bunga oleh BI. Untuk saat

tahun 2007 BI menetapkan suku bunga untuk pengalokasian dana

kemasyarakat berkisar 1% per bulan.

II. Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank

1. Primary Reserve (cadangan primer)

Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan

dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank

Indonesia (sebagai pembina dan pengawas bank). Dana-dana

akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas

wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena

penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. 

Primary reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas

bank, terutama untuk menghadapi kemungkingan terjadinya

penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana

masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun

penarikan (pencairan) kredit atau credit disbursement

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank

dan debitor kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di

hadapan notaris publik.

Dengan demikian, pembentukan cadangan primer atau

primary reserve dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan

likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua

penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari

nasabah. Di samping itu, cadangan primer juga digunakan

untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-

kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar. Dalam

prakteknya, primary reserve adalah dana kas dan saldo

rekening koran bank pada Bank Indonesia dan bank-bank

lainnya, serta warkat-warkat dalam proses penagihan.

Komponen-komponen ini sering pula disebut sebagai alat-

alat likuid.

2. Secondary Reserve (cadangan sekunder)

Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah

penempatan dana-dana ke dalam noncash liquid asset (aset

likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan

kepada setiap saat dapat dijadikan urang tunai tanpa

mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga

tersebut antara lain :

a. surat berharga pasar uang atau SBPU,

b. sertifikat Bank Indonesia atau SBI,

c. surat berharga jangka pendek lainnya.

Tujuan utama dari secondary reserve adalah untuk

dijadikan sebagai supllement (pelengkap) atau cadangan

pengganti bagi primary reserve. Karena sifatnya yang dapat

menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai

cadangan, secondary reserve dapat memberikan dua manfaat

bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkat

profitabilitas bank.

Cadangan sekunder atau secondary reserve digunakan

untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka

pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan

dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah

diperkirakan

b. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi

dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak

diperkirakan.

c. Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

d. Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak

diperkirakan dari deposan dan penarikan (disbursement)

dari debitor.

Karena kebutuhan-kebutuhan likuiditas ini tidak

semuanya dapat diperkirakan, maka cadangan sekunder ini

ditanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek

yang mudah diperjualbelikan. Di indonesia, instrumen

cadangan sekunder dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia

(SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan Sertifikat

Deposito.

3. Loan Portfolio (Kredit)

Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah

penyaluran kredit (loan). Dasar pemikirannya adalah

setelah banh mencukupi primary reserve serta kebutuhan

secondary reserve-nya (yang merupakan supllement bagi

primary reserve), bank baru dapat menentukan besarnya

volume kredit yang akan diberikan.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bank

sentral (Bank Indonesia) sebagai pembina dan pengawas bank

umum, penentuan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Reserve requirement (RR)

Reserve requirement adalah ketentuan bagi setiap

bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak

ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib

minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada

Bank Indonesia. Besarnya RR telah mengalami perubahan

sebagai berikut.

a. Sebelum Pakto’88 : sebesar 10%

b. Setelah Pakto’88 : sebesar 2%

c. Pada tahun 1996 : sebesar 3%

d. Sejak tahun 1997 : sebesar 5%

2. Loan to deposit ratio (LDR)

Loan to deposit ratio adalah antara besarnya seluruh

volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah

penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan

ketentuan Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, dana yang

dihimpun bank dalam penerapan rasio tersebut adalah dana

masyarakat/dana pihak ketiga, kredit likuiditas Bank

Indonesia atau KLBI (jika ada), dan modal inti bank.

Dalam penulisan ini, diuraikan bahwa rasio LDR dianggap

sebagai tolok ukur untuk menilai kesehatan suatu bank

dilihat dari segi likuiditasnya.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah ketentuan

tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk

memberikan kredit (baik kepada nasabah tunggal maupun

kepada nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari

besarnya modal bank yang bersangkutan. Ketiga ketentuan

perbankan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberanian

para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume

kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang

tinggi. Atas dasar itulah, ketiga (ketentuan) di atas

dapat dianggap sebagai patokan likuiditas bagi bank dalam

melakukan prinsip prudential banking (prinsip kehati-

hatian bank) dan sangat berpengaruh pada tingkat

kesehatan bank.

Suatu hal yang patutu diingat adalah bahwa pemberian

kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam

menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar

dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit.

4. Portfolio Investment

Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah

dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada

investasi portfolio (portfolio investment). Alokasi dana

bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa (residual

fund) setelah penanaman dalam bentuk pinjaman (kredit)

telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Investasi

ini berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga

jangka panjang atau surat-surat berharga ini bertujuan

untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas

bank. Karena pengalokasian dana untuk jenis ini dalah

mengharapkan pendapatan yang memadai bagi bank, maka

sifat aktiva ini biasanya lebih permanen atau berjangka

panjang. Instrumen untuk portfolio investment yang agak

aman adalah dalam bentuk obligasi dengan berbagai

jenisnya.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan

penanaman dana dalam bentuk portfolio investment

adalah :

a. tingkat bunga (untuk jenis obligasi),

b. capital gain yang mungkin bisa diraih (untuk jenis

saham),

c. kualitas atau keamanan (terutama untuk jenis saham),

d. mudah diperjualbelikan,

e. jangka waktu jatuh temponya (untuk obligasi,

sertifikat deposito),

f. pajak yang harus dibayar,

g. diversifikasi (jangan ditanam pada satu jenis

portofolio).

h. ekspektasi (harapan akan keuntungan di masa datang).

Penanaman dana pada kategori ini tercantum dengan

nama other securities (efek-efek) yang berbentuk saham,

obligasi, dan surat-surat berharga derivatif (right,

warrant, option).

5. Fixed Assets (Aktiva Tetap)

Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir

(meskipun tidak dikaitkan dengan strategi menjaga

likuiditas bank) adalah penanaman modal dalam bentuk

aktiva tetap (fixed assets), seperti pembelian tanah,

pembangunan gedung kantor bank (baik untuk kantor pusat,

kantor cabang, cabang pembantu maupun kantor kas),

peralatan operasional bank, seperti komputer,

facsimilie, sistem komunikasi antarcabang (on line

system), kendaraan bermotor, dan aktiva tetap lainnya.

Investasi tersebut di atas termasuk aktiva tetap

berbentuk hardware, software, konsultan, bantuan teknis,

dan lain-lainnya yang ditujukan untuk memperlancar

kegiatan operasional bank.

Alokasi dana menurut sifat aktiva

adalah pengalokasian dana bank ke dalam bentuk-bentuk

aktiva, baik aktiva yang dapat memberikan hasil (income)

maupun aktiva-aktiva yang tidak memberikan hasil.

Aktiva Produktif (earning assets) adalah semua

aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank

dengan maksud untuk memperoleh Penghasilan sesuai dengan

fungsinya . Komponen Aktiva Produktif terdiri atas :

1. Kredit yang diberikan

2. Penempatan dana pada bank lain (deposito berjangka,

call money)

3. Surat-surat berharga (SBI, SBPU)

4. Prnyertaan modal

Penanamana Dana Dalam Aktiva Tidak Produktif adalah

penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak

memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk

aktiva tidak produktif ini terdiri atas:

1. Alat-alat likuid (kas, giro pada BankIndonesia, Giro

pada bank-bank lain, warkat dalam proses penagihan.

2. Aktiva tetap dan inventaris (tanah, gedung, computer,

ATM, facsimile)

C. KEBERADAAN BANK

Sistem keuangan merupakan suatu sarana yang penting

dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana

tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk

ditanamkan pada sector produksi atau investasi, di samping

digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa

sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta

meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, system

keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam

perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Sistem keuangan dapat menentukan tingkat bunga kredit dan

berapa besar jumlah kredit yang akan tersedia untuk

membiayai berbagai jenis produksi barang dan jasa dalam

aktivitas perekonomian. Sistem ini akan member dampak

terhadap kelancaran perekonomian.

Keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia

merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya

pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Keinginan

tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Keputusan

Presiden No. 23 Tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang

Kebijakan Moneter Kepada Bank Indonesia serta Instruksi

Presiden No. 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kepanitiaan

untuk Menyusun Rancangan Undang-undang tentang Kemandirian

Bank Sentral.

I. Status Bank Indonesia

a. Lembaga Negara yang Independen

Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki

otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu,

untuk lebih menjamin independensi tersebut maka

kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.

Pencantuman status independen dalam undang-undang ini

diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat,

menjamin kepastian hukum dan konsistensi status

kelembagaan Bank Indonesia. Berkaitan dengan status

sebagai lembaga independen ini, pihak lain dilarang

melakukan segala bentuk campur tangan terhadap

pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia

wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur

tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan

tugasnya.

b. Bank Indonesia Sebagai Badan Hukum

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(UU-BI)Pasal 4 ayat (3) merupakan dasar hukum Bank

Indonesia sebagai Badan Hukum dimana disebutkan bahwa

Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-

undang ini. Pengertian badan hukum disini meliputi badan

hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya

sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang

menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat

luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan

sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat

bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di

luar pengadilan.Penegasan Bank Indonesia sebagai badan

hukum ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang

Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang

terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Kedudukan Bank Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan

RI

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia

mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur

ketatanegaraan RI. Sebagai lembaga negara, kedudukan

Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, DPR, MA, BPK,

atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara.

Disamping itu kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama

dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada

di luar Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank

Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK,

serta Pemerintah.

d. Esensi dan Implikasi dari Status dan Kedudukan Bank

Indonesia

Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia ini

adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih

efektif . Implikasinya Bank Indonesia harus lebih

transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan

nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai

tukar.

D. BANK GELAP

Bank gelap yaitu  badan yang melakukan kegiatan

penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak

yang berwenang. Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank

gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan

kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) . Pasal 16 ayat

(1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998).

Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan sebagai

berikut, “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”.

Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas,

jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari

masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang

menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir)

tidak dilarang dalam UU Perbankan, sehingga demikian

rentenir tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindak

pidana perbankan, dengan kata lain tidak menjalankan usaha

bank gelap.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun

dana untuk membiayai operasinya. Secara garis besar sumber dana

bank dapat di peroleh dari: Dana yang bersumber dari bank itu

sendiri (Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan laba, Laba

bank yang belum di bagi), dana yang bersumber dari masyarakat

luas (simpanan giro, simpanan tabungan. simpanan deposito), dana

yang bersumber dari lembaga lain(BLBI, Call Money, Pinjaman dari

bank-bank luar negeri, SBPU, Fasilitas diskonto dalam rupiah)

Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh

dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari

pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal

mungkin. Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank : Primary Reserve

(cadangan primer), Secondary Reserve (cadangan sekunder), Loan

Portfolio (Kredit). Sistem keuangan merupakan suatu sarana yang

penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut

kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sector

produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas

membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat

tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan.

Keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia

merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian

moneter yang efektif dan efisien. Keinginan tersebut dapat

dilihat dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1998

tentang Pemberian Wewenang Kebijakan Moneter Kepada Bank

Indonesia serta Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Kepanitiaan untuk Menyusun Rancangan Undang-undang

tentang Kemandirian Bank Sentral.

Bank gelap yaitu  badan yang melakukan kegiatan

penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak

yang berwenang. Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap

adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang

seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1) . Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU

10/1998). Pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan

bunga (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan, sehingga

tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana perbankan,

dengan kata lain tidak menjalankan usaha bank gelap.