” KODE ETIK, PELANGGARAN, SERTA SANKSINYA ”

Kiki Nur Afiati

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guru sebagai pendidik seyogyanya mempunyai citra

yang baik dimata masyarakat dengan menunjukkan kepada

masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau

teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat pasti

akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu

sehari-hari, bagaimana guru meningkatkan

pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi

arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan

bagaimana cara guru berpakaian, berbicara serta cara

bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta

anggota masyarakat.

Namun faktanya tidak semua guru memiliki citra

yang baik dimata masyarakat. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006)

menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia

sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa

dilakukan oleh guru. Selain itu, Kuriake mengatakan

bahwa di Indonesia cukup banyak guru yang menilai

cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan

siswa (Phillip, 2007). Padahal cara ini bisa

1

menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan

menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan

cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap

siswa lain yang dianggap lemah.

Sekarang ini sudah banyak kasus yang menimpa para

guru yang tentunya secara langsung maupun tidak

langsung menurunkan citra baik guru di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini

membahas mengenai pengertian profesi, pengertian

profesi guru, guru sekolah dasar, pengertian kode

etik, fungsi dan tujuan kode etik, kode etik guru

sekolah dasar, serta contoh pelanggaran kode etik

guru. Harapannya fakta-fakta yang terjadi tentang

pelanggaran kode etik guru dapat dijadikan pelajaran

agar ke depan calon guru/guru bisa lebih berhati-hati

dalam bertindak terhadap para siswanya kelak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh

rumusan masalah dari makalah ini yaitu sebagai

berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan profesi?

2. Apakah yang dimaksud dengan profesi guru?

3. Apakah yang dimaksud dengan guru sekolah dasar?

4. Apakah yang dimaksud dengan kode etik guru?

5. Apa sajakah fungsi dan tujuan kode etik guru?

2

6. Bagaimanakah isi dari kode etik guru sekolah

dasar?

7. Apa sajakah contoh pelanggaran kode etik guru

beserta sanksinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah

sebagai berikut:

1. Pembaca mengetahui pengertian profesi.

2. Pembaca mengetahui pengertian profesi guru.

3. Pembaca mengetahui pengertian guru sekolah dasar.

4. Pembaca mengetahui pengertian kode etik guru.

5. Pembaca mengetahui fungsi dan tujuan kode etik

guru.

6. Pembaca mengatahui isi kode etik guru sekolah

dasar.

7. Pembaca mengatahui contoh-contoh pelanggaran kode

etik guru beserta sanksinya.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata

dalam bahasa Inggris "Profess", yang dalam bahasa

Yunani adalah "Επαγγελια", yang bermakna: "Janji untuk

memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus

3

secara tetap/permanen". Profesi adalah pekerjaan yang

membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu

pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki

asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi

dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi

tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum,

kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer,

tenaga pendidik.

2.2 Pengertian Profesi Guru

Jabatan guru adalah suatu profesi. Jabatan guru

dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang

guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar,

mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari

pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi

kehidupan selanjutnya. Menurut artikel “The Limit of

Teaching Proffesion,” profesi guru termasuk ke dalam

profesi khusus selain dokter, penasihat hukum,

pastur. Kekhususannya adalah bahwa hakekatnya terjadi

dalam suatu bentuk pelayanan manusia atau masyarakat.

Orang yang menjalankan profesi ini hendaknya

menyadari bahwa ia hidup dari padanya, itu haknya, ia

dan keluarganya harus hidup akan tetapi hakikat

profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah

yang menjadi motivasi utamanya, melainkan

kesediaannya untuk melayani sesama. Di lain pihak

4

profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur

karena dalam melaksanakan profesinya guru dituntut

memiliki budi luhur dan akhlak yang mulia.

2.3 Guru Sekolah Dasar

Bab I pasal I ayat (13) dijelaskan “Pendidikan Dasar

adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang

melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada

satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah

Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan

kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk

Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk

lain yang sederajat.” Selain itu, pada Bab I pasal I ayat

(14) dijelaskan “Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan

Dasar”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa guru sekolah dasar adalah seorang profesional

yang mengemban tugas memberikan pengajaran dan

pendidikan pada satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

2.4 Pengertian Kode Etik

5

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian Pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai

Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku

perbuatan di dalam dan di luar kedinasan“. Dalam Penjelasan

Undang-undang tersebut, dinyatakan dengan adanya Kode

Etik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara,

Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman

sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan

tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan

norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh

setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan

pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-

norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana

mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-

larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau

dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas

profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di

dalam masyarakat.

2.5 Fungsi dan Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam

suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan

kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara

umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai

berikut:

6

1.  Menjunjung tinggi martabat profesi.

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak

luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang

rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh

karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan

melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan

anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

2.  Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para

anggotanya.

Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun

batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik

umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para

anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif

minimum bagi honorarium anggota profesi dalam

melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang

mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap

tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal

kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi

petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk

melaksanakan profesinya.

7

3. Pedoman berperilaku.

Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah

laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para

anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama

rekan anggota profesi.

4. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan

pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota

profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan

tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan

tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan

ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota

profesi dalam menjalankan tugasnya.

5. Untuk meningkatkan mutu profesi.

Kode etik memuat norma norma dan anjuran agar para

anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan

mutu pengabdian para anggotanya.

6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif

berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan

kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

2.6 Kode Etik Guru Sekolah Dasar

8

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia

menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi

yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan

berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

meningkatkan kualitas manusia indonesia yang bermain,

bertakwa dan berakhlak mulia serta mengusai ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan

masyarakat yang maju, adil,makmur, dan beradap.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan. Melatih menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi

sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru indonesia adalah insan yang layak ditiru

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam

9

melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing

ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri

handayani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip

tersebut guru indonesia ketika menjalankan tugas-

tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan

teknologi.

Guru indonesia bertanggung jawab mengatarkan

siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon

pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk

itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak

mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa

dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di

negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang

akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan

bahwa guru dan profesinya merupakan komponen

kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini

sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas

guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan

eksitensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat

dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di

dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global.

Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap

siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang

berkualitas, kompetetif dan produktif sebagai aset

10

nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat

dan berat sekarang dan dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru

indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan

Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan

berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-

nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai

pendidik putera-puteri bangsa.

Bagian Satu

Pengertian, tujuan, dan Fungsi

Pasal 1

(1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas

yang disepakati dan diterima oleh guru-guru

Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam

melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota

maasyarakat dan warga negara.

(2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai

moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan

buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama

11

menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik,

mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan

sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

Pasal 2

(1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap

dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai

profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang

dilindungi undang-undang.

(2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai

seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi

pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam

hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali

siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi

profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai

agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Bagian Dua

Sumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 3

12

(1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru

Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan,

penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-

nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru

Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku,

baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

(2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan

pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang

berwenang di wilayah kerja masing-masing.

(3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia

dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

(1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik

Guru Indonesia.

(2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat

dilaksanakan secara perorangan atau kelompok

sebelumnya melaksanakan tugas.

Bagian Tiga

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

13

(1) Nilai-nilai agama dan Pancasila

(2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional.

(3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat

manusia yang meliputi perkembangan kesehatan

jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan

spiritual,

Pasal 6

(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

a. Guru berperilaku secara profesional dalam

melaksanakan tuga didik, mengajar, membimbing,

mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi

proses dan hasil pembelajaran.

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami,

menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban

sebagai individu, warga sekolah, dan anggota

masyarakat

c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik

memiliki karakteristik secara individual dan

masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.

14

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik

dan menggunakannya untuk kepentingan proses

kependidikan.

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama

secara terus-menerus berusaha menciptakan,

memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang

menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang

efektif dan efisien bagi peserta didik.

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik

yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan

diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar

batas kaidah pendidikan.

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah

setiap gangguan yang dapat mempengaruhi

perkembangan negatif bagi peserta didik.

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha

profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam

mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk

kemampuannya untuk berkarya.

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas,

dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta

didiknya.

15

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan

peserta didiknya secara adil.

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan

menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta

didiknya.

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk

secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan

dan perkembangan peserta didiknya.

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk

melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi

yang menghambat proses belajar, menimbulkan

gangguan kesehatan, dan keamanan.

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta

didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada

kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum,

kesehatan, dan kemanusiaan.

o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan

tindakan profesionallnya kepada peserta didik

dengan cara-cara yang melanggar norma sosial,

kebudayaan, moral, dan agama.

p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan

tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk

memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

16

(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa :

1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang

efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa

dalam melaksannakan proses pedidikan.

2. Guru mrmberikan informasi kepada

Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai

perkembangan peserta didik.

3. Guru merahasiakan informasi setiap peserta

didik kepada orang lain yang bukan

orangtua/walinya.

4. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk

beradaptasi dan berpatisipasi dalam memajukan

dan meningkatkan kualitas pendidikan.

5. Guru berkomunikasi secara baik dengan

orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan

kemajuan peserta didik dan proses kependidikan

pada umumnya.

6. Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali

siswa untuk berkonsultasin dengannya berkaitan

dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita

anak atau anak-anak akan pendidikan.

7. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan

tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa

untuk memperoleh keuntungna-keuntungan pribadi.

17

(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :

1. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang

harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat

untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.

2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat

dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas

pendidikan dan pembelajaran.

3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang

terjadi dalam masyarakat

4. Guru berkerjasama secara arif dengan

masyarakat untuk meningkatkan prestise dan

martabat profesinya.

5. Guru melakukan semua usaha untuk secara

bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif

dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan

peserta didiknya

6. Guru memberikan pandangan profesional,

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum,

moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan

masyarakat.

7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat

dan peserta didiknya kepada masyarakat.

8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara

ekslusif dalam kehidupam masyarakat.

(4) Hubungan Guru dengan seklolah

18

1. Guru memelihara dan eningkatkan kinerja,

prestasi, dan reputasi sekolah.

2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara

aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses

pendidikan.

3. Guru menciptakan melaksanakan proses yang

kondusif.

4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di

dalam dan luar sekolah.

5. Guru menghormati rekan sejawat.

6. Guru saling membimbing antarsesama rekan

sejawat

7. Guru menjunung tinggi martabat

profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan

standar dan kearifan profesional.

8. Guru dengan berbagai cara harus membantu

rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara

profsional dan memilih jenis pelatihan yang

relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.

9. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk

mengekspresikan pendapat-pendapat

profesionalberkaitan dengan tugas-tugas

pendidikan dan pembelajaran

10. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama,

moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan

profesional dengan sejawat.

19

11. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama

dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi

sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas

profesional pendidikan dan pembelajaran.

12. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat

yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama,

moral, kemanusiaan, dan martabat

profesionalnya.

13. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-

pernyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi

dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

14. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan

mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan

martabat pribadi dan profesional sejawatnya

15. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan

profesional sejawatnya atas dasar pendapat

siswa atau masyarakat yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarnya.

16. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi

sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan

yang dapat dilegalkan secara hukum.

17. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau

bertindak yang langsung atau tidak langsung

akan memunculkan konflik dengan sejawat.

(5) Hubungan Guru dengan Profesi :

20

1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai

sebuah profesi

2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan

disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang

diajarkan

3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya

4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan

pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-

tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas

konsekuensiinya.

5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk

tanggungjawab, inisiatif individual, dan

integritas dalam tindkan-tindakan profesional

lainnya.

6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan

mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan

martabat profesionalnya.

7. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan

pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan-tindakan proesionalnya

8. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan

maksud menghindari tugas-tugas dan

tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru

di bidang pendidikan dan pembelajaran.

(6) Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :

21

a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru

dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan

program-program organisasi bagi kepentingan

kependidikan.

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi

profesi guru yang memberikan manfaat bagi

kepentingan kependidikan

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi

guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi

pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan

pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas

organisasi profesi dan bertanggungjawab atas

konsekuensinya.

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi

sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif

individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan

profesional lainnya.

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan

mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan

martabat dan eksistensis organisasi profesinya.

22

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan

bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi

dari organisasi profesinya.

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari

keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah :

a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan

program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana

ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru

dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.

b) Guru membantu Program pemerintah untuk

mencerdaskan kehidupan berbudaya.

c) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

pancasila dan UUD1945.

d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang

dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan

untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.

23

e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi

atau kedinasan yang berakibat pada kerugian

negara.

Bagian Empat

Pelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi

Pasal 7

(1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab

atas pelaksanaan Kude Etik Guru Indonesia.

(2) Guru dan organisasi guru berkewajiban

mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada

rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat

dan pemerintah.

Pasal 8

(1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau

tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan

ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan

dengan protes guru.

(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan

sedang dan berat.

24

Pasal 9

(1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru

Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru

Indonesia.

(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

objektif

(3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan

oleh organisasi profesi guru.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan

pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat

profesi guru.

(5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor

kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi

profesi guru, atau pejabat yang berwenang.

(6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri

dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru

dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis

25

pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan

Guru Indonesia.

Bagian Lima

Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru

pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi

Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

(1) Setiap guru secara sungguh-sungguh

menghayati,mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode

Etik Guru Indonesia.

(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi

profesi guru harus memilih organisasi profesi guru

yang pembentukannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi

kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode

Etik Guru Indonesia.

26

SUPLEMEN

Semua pelanggaran guru yang  berhubungan dengan

profesi guru (di/dalam kelas, lingkungan sekolah,

yang masih ada hubungan dengan/berkaitan dengan

hubungan guru-murid-murid-guru, proses berlajar-

mengajar, serta hal-hal yang bisa dikategorikan

sebagai hubungan guru-murid-murid-guru), maka harus

dilaporkan ke ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia

(DKGI).

Perselisihan antara masyarakat dengan guru

terkait profesi guru, maka harus dilaporkan ke

ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

Jika kesalahan/pelanggaran yang dilakukan guru

tak berhubungan dengan  profesi guru, misalnya

narkoba, pembunuhan, hingga teroris, atau pelanggaran

hukum lainnya, maka polisi langsung memproses tanpa

melewati DKGI; DKGI kabupaten – kota.

Selanjutnya, DKGI menjalankan proses penegakan

kode etik hingga tahap persidangan; hasil dari

persidangan, bisa berujung pemberian sanksi, sanksi

administrasi, kepegawaian, hukum pidana; masing-

masing sanksi (kategori ringan, sedang, berat),

ditetapkan berdasar keputusan DKGI.  Jika putusan

sidang di Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI )

27

menjatuhkan vonis atau pun sanksi, yang nyata-nyata

melanggar hukum (yang berlaku di NKRI), maka

diserahkan ke pihak kepolisian; guru juga memiliki

hak banding atas putusan tersebut.

2.5 Contoh Pelanggaran Kode Etik Guru

Menurut Sekjen KPA, Arist Merdeka Sirait, pada

tahun 2009 telah terjadi aksi bullying atau kekerasan

di sekolah sebanyak 472 kasus. Angka ini meningkat

dari tahun 2008, yang jumlahnya sebanyak 362 kasus

(http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-

smunjakarta-970-82-34-dll)/).

Begitu banyak kekerasan yang terjadi di sekolah

merupakan hal yang menyedihkan bagi dunia pendidikan.

Kekerasan seharusnya tidak terjadi di negara kita

yang berfalsafah Pancasila, apalagi ini terjadi dalam

dunia pendidikan. Bangsa kita adalah bangsa yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai

dengan sila kedua Pancasila. Segala bentuk kekerasan

tentunya melanggar nilai-nilai kemanusiaan khususnya

hak asasi manusia. Dan pelanggaran hak asasi manusia

akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan

perundang-undangan yang belaku di negara kita.

Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan

berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah

satu siswanya akibatnya siswa tersebut harus dirawat

di rumah sakit. Namun ternyata di beberapa sekolah

28

terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru.

Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada

siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris,

dijemur di lapangan, dan dipukul. Di samping itu

siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk

bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok,

kurus, ceking dan sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa contoh fakta

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang

guru:

1. Dalam sebuah artikel wordpress.com, diberitakan

sebuah kasus sebagai berikut:

Di SDN 002 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan,

Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa guru yang

tidak memperhatikan isi Kode Etik Guru dan mereka

bertindak tanpa memperhatikan bahwa apa yang mereka

perbuat atau ucapkan tersebut diperhatikan oleh anak

didiknya dan secara otomatis memberikan contoh yang

tidak baik bagi anak didiknya. Hal itu disebabkan

beberapa guru tidak mengetahui adanya norma-norma

yang mengatur tingkah laku, tindak tutur dan

kepribadian guru yakni dalam Kode Etik Guru

Indonesia.

Hal itu terlihat dari yang guru lakukan ketika

memberikan tugas kepada siswa sedangkan anak didiknya

tidak bisa mengerjakan. Guru tersebut mengucapkan

29

kalimat-kalimat yang tidak pantas, Misalnya “kamu ini

makan apa to, udah berkali-kali dijelaskan kok tidak

faham-faham, dodol banget”, sehingga anak didik yang

lainnya menertawakan temannya yang tidak bisa

mengerjakan tugas dan memanggilnya dengan nama dodol.

Hal lain yang terlihat di SDN 002 Desa Purwajaya

adalah guru yang memanggil anak didik dengan sebutan

lain (tidak dengan nama aslinya). Misalnya anak yang

yang selalu terlambat datang dan terlambat

mengerjakan tugas. Guru tersebut memanggilnya dengan

sebutan “Lemot” (bahasa jawa yang artinya lambat).

Lama kelamaan teman-teman anak tersebut juga ikut

memanggilnya dengan sebutan yang diucapkan guru.

Suatu ketika guru tersebut datang terlamnat ke

sekolah, tanpa sadar seorang siswa mengatakan kepada

temannya “Hai jangan berisik, Pak Lemot datang”. Dari

apa yang dilakukan guru tersebut, berpengaruh negatif

kepada anak didik di SDN 002 Desa Purwajaya. Banyak

anak yang bertindak kasar dan mengucapkan kata-kata

yang tidak baik kepada sesama temannya.

2. Dalam sebuah artikel berjudul “Stop Kriminalisasi

Guru” yang ditulis oleh Priyandono pada tanggal 24

Mei 2013, ada juga sebuah contoh pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai

berikut:

30

Dua orang guru SD di Mojokerto, Jawa Timur

(Sutiyo) dan Majalengka, Jawa Barat terpaksa harus

digelandang ke pengadilan karena divonis bersalah

oleh majelis hakim setempat.

Bapak Sutiyo divonis bersalah oleh majelis hakim

pengadilan negeri (PN) Mojokerto karena menjatuhkan

punishment kepada siswanya. Kasus itu berawal ketika

beliau menjewer Teguh Muji Wicaksono yang telah

menyembunyikan sepatu temannya, Fahri. Meskipun

berdalih mendidik dan mendisiplinkan siswa, namun

wali murid tetap tidak terima. Akibatnya, Sutiyo

dipolisikan. Selama proses hukum berlangsung guru

Matematika kelas VI di SD N Sumberjati itu sempat

mencicipi tahanan kejaksaan setempat 20 hari sebelum

PN Mojokerto memberi status tahanan kota selama 52

hari.

Hal serupa dialami Aop Saopudin. Guru honorer di

SDN V Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten

Majalengka diseret ke pengadilan hanya gara-gara

menyukur rambut salah satu siswanya. Di persidangan,

dia terbukti melanggar pasal tentang perbuatan tidak

menyenangkan. Akibatnya, vonis tiga bulan penjara

dengan masa percobaan enam bulan  dijatuhkan hakim.

31

3. Selain itu, ada pula kasus seorang guru yang

diberitakan di TV dan Koran, yaitu:

Seorang guru agama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1

Pamekasan, Madura, menggampar seorang siswa kelas 2.

Akibatnya, telinga kiri siswa tersebut terus

berdengung dan nyaris tidak bisa mendengar. Siswa

tersebut tidak mengetahui penyebab hingga dirinya

menjadi sasaran pemukulan guru wanita itu. Aksi

pemukulan itu sendiri terjadi Selasa (15/12/2009)

siang di ruang kelas. Siswa yang saat itu sedang di

ruang kelas tiba-tiba dihampiri sang guru. Setelah

mendekat, tiba-tiba tangan kanan guru meninju wajah

siswa.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan

pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan

khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi

profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan

lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena

menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu

(mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran).

Profesi guru memiliki kode etik yang merupakan norma-

32

norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap

anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan

hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut

berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka

melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan,

tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau

dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas

profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di

dalam masyarakat. Secara umum tujuan mengadakan kode

etik adalah sebagai berikut: menjunjung tinggi

martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara

kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku,

untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi,

untuk meningkatkan mutu profesi, dan untuk

meningkatkan mutu organisasi profesi. Menurut Sekjen

KPA, Arist Merdeka Sirait, pada tahun 2009 telah

terjadi aksi bullying atau kekerasan di sekolah

sebanyak 472 kasus. Angka ini meningkat dari tahun

2008, yang jumlahnya sebanyak 362 kasus. Begitu

banyak kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan

hal yang menyedihkan bagi dunia pendidikan.

Merosotnya nilai moral guru yang akhir-akhir ini

terjadi menghiasi pemberitaan, baik di media cetak

dan maupun media elektronik.

3.2 Saran

33

Fakta-fakta yang terjadi tentang pelanggaran kode

etik guru dapat dijadikan pelajaran agar ke depan

calon guru/guru bisa lebih berhati-hati dalam

bertindak seperti ketika memberikan reward dan

punishment kepada siswanya.

Sumber Pustaka

Adelia. 2013. http://www.adelia.web.id/kode-etik-guru-

di-indonesia/ diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

http://alimkpbr.wordpress.com/2011/12/02/artikel-

pelanggaran-kode-etik-guru-butir-pertama/ diakses

pada tanggal 30 Mei 2014.

http://eduethics.wordpress.com/2011/01/17/pengertian-

profesi-guru/ diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi diakses pada

tanggal 30 Mei 2014.

Julidvo. 2012.

http://julidvo.wordpress.com/2012/12/19/kode-etik-

profesi-guru/ diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

Lolie, miss. 2011.

http://misscounseling.blogspot.com/2011/03/peran-

guru-di-sekolah-dasar.html diakses pada tanggal 30

Mei 2014.

34

Nurrhuda, Fajrin. 2012.

http://gbtbkfamily.blogspot.com/2012/10/studi-

kasus-pelanggaran-kode-etik.html

Priyandono. 2013. http://guru.or.id/stop-kriminalisasi-

guru.html diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

Sulistiyono, Joko. 2014. Sertifikasi Moral Bagi Pendidik. Suara

Merdeka edisi Sabtu, 31 Mei 2014.

35