laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi

i

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANALIS JABATAN DALAM

OPTIMALISASI ANALISIS JABATAN MELALUI PENYUSUNAN PETA

JABATAN DI SUBBAGIAN ANALISIS JABATAN BIRO ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi

No. Presensi : 08 / LATSAR / Golongan III / Angkatan V / 2021

NIP : 19891212 202012 1 016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN III ANGKATAN V

YOGYAKARTA

2021

ii

BERITA ACARA

EVALUASI LAPORAN AKTUALISASI

Pada hari ini Senin, tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua

Puluh Satu telah dilaksanakan EVALUASI AKTUALISASI bagi peserta Pelatihan Dasar

CPNS Golongan Tiga Angkatan V Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Badan Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama:


NIP : 19891212 202012 1 016

No. presensi : 08

Jabatan : Analis Jabatan

Instansi : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Mentor : Vandhy Suharisman, SIP., MPA

Coach : Thantowi Jauhari, SAP., MPA

Judul Rancangan : LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI

Aktualisasi PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANALIS JABATAN

DALAM OPTIMALISASI ANALISIS JABATAN MELALUI

PENYUSUNAN PETA JABATAN DI SUBBAGIAN ANALISIS

JABATAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 November 2021

Mentor, Peserta,

Vandhy Suharisman, SIP., MPA Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi

Penguji,

Drihardono, S.Sos

Pengampu, Coach,

Fatikha Rahmawati, S.Pd Thantowi Jauhari, SAP., MPA

Petugas Nama Tanda Tangan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183, Telp. (0274) 417704, Fax (0274) 411801

Website : http//diklat.jogjaprov.go.id, Email : [email protected]

mailto:[email protected]

iii

PERNYATAAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi dengan judul “Nilai-Nilai Dasar

Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Jabatan dalam Optimalisasi Analisis

Jabatan melalui Penyusunan Peta Jabatan di Subbagian Analisis Jabatan Biro

Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diimplementasikan

sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Coach.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021

Coach, Penulis,

Thantowi Jauhari, S.AP., MPA Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi

iv

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANALIS JABATAN DALAM

OPTIMALISASI ANALISIS JABATAN MELALUI PENYUSUNAN PETA

JABATAN DI SUBBAGIAN ANALISIS JABATAN BIRO ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi

NIP.19891212 202012 1 016

ABSTRAK

Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis

Jabatan dalam Optimalisasi Analisis Jabatan melalui Penyusunan Peta Jabatan di Subbagian

Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

mengangkat isu kontemporer yaitu “Belum optimalnya analisis jabatan terkait penyusunan

peta jabatan”. Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan kurang lebih 30 hari, dari

tanggal 21 September hingga 22 Oktober 2021.

Kegiatan yang telah dilaksanakan penulis sebagai Analis Jabatan melalui

Optimalisasi Analisis Jabatan melalui Penyusunan Peta Jabatan di Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah : 1) Pendalaman materi

penyusunan peta jabatan, 2) Pembuatan format penyusunan peta jabatan, 3) Pengumpulan

data analisis jabatan dan kondisi existing jabatan, 4) Pendampingan Penyusunan Peta

Jabatan, 5) Penyusunan peta jabatan. Seluruh kegiatan telah terlaksana dengan maksimal.

Inovasi yang penulis lakukan adalah membuat format penyusunan peta jabatan

sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021, kemudian melakukan

pendampingan yang melibatkan sepuluh Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit

Pelaksana Teknis. Hasil kegiatan ini dilaporkan dalam laporan akhir aktualisasi dan

diseminarkan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Gunung Sempu DIY, sebagai syarat

kelulusan LATSAR CPNS Golongan III Tahun 2021.

Kata Kunci : Analis Jabatan, Optimalisasi Analisis Jabatan, Pendampingan Penyusunan,

Peta Jabatan

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur peserta panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan judul “LAPORAN

AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEBAGAI ANALIS JABATAN DALAM OPTIMALISASI ANALISIS JABATAN

MELALUI PENYUSUNAN PETA JABATAN DI SUBBAGIAN ANALISIS

JABATAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA” tepat waktu. Laporan aktualisasi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan pelatihan dasar CPNS Pemda DIY Angakatan V.

Peserta menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dan memberikan dukungan kepada peserta dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini,

terutama kepada Orangtua, yang selalu memberikan doa dan restu kepada peserta, serta

kepada istri dan anak yang selalu menjadi penyemangat peserta untuk terus berkarya.

Rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan karena penulis menerima banyak

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Drs. YB. Jarot Budi Harjo selaku Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Ibu Ana Windyawati, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Ibu Tisna Sari Atmikawati, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata

Laksana;

4. Bapak Vandhy Suharisman, SIP., MPA selaku Mentor yang senantiasa dengan sabar

membimbing penulis dalam proses penyusunan laporan aktualisasi ini;

5. Bapak Thantowi Jauhari, SAP., MPA selaku Coach yang senantiasa memberikan

bimbingan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

aktualisasi dengan baik dan tepat waktu;

6. Bapak Drihardono, S.Sos selaku Penguji Evaluasi Aktualisasi yang telah

memberikan arahan dan saran;

7. Sdri. Fatikha Rahmawati, S.Pd selaku pengampu yang membantu kelancaran acara;

8. Seluruh tim Widyaiswara dan seluruh tim pendukung pada Pelatihan Dasar CPNS

Pemda DIY Angkatan V;

vi

9. Rekan - rekan Pelatihan Dasar CPNS 2021 Angkatan V Kelompok 3 yang saling

mengingatkan dan mendukung untuk bersama-sama menyelesaikan Pelatihan Dasar

CPNS Pemda DIY dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan aktualisasi ini masih

jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang semata-mata disebabkan

keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu

segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan

dan penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan aktualisasi ini dapat

bermanfaat bagi banyak pihak.


Peserta

Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

BERITA ACARA SEMINAR AKTUALISASI .............................................. ii

PERNYATAAN PENGESAHAN .................................................................. iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Posisi Organisasi dalam Lingkup NKRI / SANKRI ............................ 1

B. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Organisasi / Budaya Kerja ..................... 2

C. Struktur Organisasi .............................................................................. 4

D. Tugas dan Fungsi ................................................................................. 4

E. Kondisi Organisasi ............................................................................... 6

BAB II AGENDA AKTUALISASI ................................................................ 12

A. Latar Belakang Pemilihan Isu dan Kegiatan ....................................... 12

B. Proses Aktualisasi ................................................................................ 19

1. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS Kegiatan 1 .............................. 19





BAB III ANALISIS DAMPAK ...................................................................... 73

A. Dampak dari kegiatan apabila dilaksanakan ........................................ 73

B. Dampak dari kegiatan apabila tidak dilaksanakan ................................ 75

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 76

A. Kesimpulan .......................................................................................... 76

B. Saran ..................................................................................................... 77

viii

C. Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS ........ 78

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 79

LAMPIRAN .................................................................................................... 80

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Setda DIY .................... 7

Tabel 2. Daftar Pegawai Biro Organisasi Setda DIY ...................................... 8

Tabel 3. Teknik USG ....................................................................................... 16

Tabel 4. Aktualisasi Kegiatan 1 ....................................................................... 19





x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi ............................................... 4

Gambar 2. Lokasi Kantor Biro Organisasi Setda DIY ..................................... 6

Gambar 3. Persentase Pegawai Biro Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin .. 10

Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Organisasi Berdasarkan Latar Belakang

Pendidikan ....................................................................................... 11

Gambar 5. Peta Jabatan menurut Perka BKN Nomor 21 Tahun 2011 ............. 14

Gambar 6. Format Informasi Jabatan sesuai Permenpan No. 1 Tahun 2020 ... 14

Gambar 7. Format Penyusunan Standar Kompetensi Teknis ........................... 15

Gambar 8. Pohon Masalah Penyebab Isu ......................................................... 17

Gambar 9. Foto Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 .................................. 27

Gambar 10. Foto kegiatan mempelajari Peraturan BKN No. 10 Tahun 2021.. 27

Gambar 11. Foto pelaksanaan konsultasi ......................................................... 28

Gambar 12. Catatan dan masukan hasil konsultasi .......................................... 28

Gambar 13. Foto kegiatan menyusun format peta jabatan ............................... 37

Gambar 14. Foto format peta jabatan yang telah disusun ................................ 38

Gambar 15. Foto kegiatan koordinasi format penyusunan peta jabatan........... 38

Gambar 16. Foto proses rekap data kebutuhan ASN........................................ 48

Gambar 17. Foto daftar instansi yang telah selesai dilakukan pemetaan

data kebutuhan ASN ...................................................................... 48

Gambar 18. Foto scan surat permohonan data kepegawaian ........................... 49

Gambar 19. Foto tangkapan layar komunikasi via Whatsapp dengan

staf Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai ......................... 50

Gambar 20. Foto kegiatan menyusun materi pendampingan penyusunan peta

jabatan ........................................................................................... 59

Gambar 21. Foto daftar format peta jabatan yang akan digunakan sebagai

bahan pendampingan ..................................................................... 59

Gambar 22. Foto materi pendampingan penyusunan peta jabatan ................... 60

Gambar 23. Foto proses pendampingan penyusunan peta jabatan ................... 62

Gambar 24. Tangkapan layar proses input data ke dalam format peta jabatan 72

Gambar 25. Penyampaian evaluasi pembuatan peta jabatan kepada Mentor ... 72

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Rancangan Aktualisasi Coach ...................... 81

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Rancangan Aktualisasi Mentor..................... 84

Lampiran 3. Lembar Konsultasi Aktualisasi Coach ......................................... 86

Lampiran 4. Lembar Konsultasi Aktualisasi Mentor ....................................... 89

Lampiran 5. Surat Undangan Mentor dan Lampiran ........................................ 91

Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Mentor ....................................... 96

Lampiran 7. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Penguji ............. 97

Lampiran 8. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Coach ............... 98

Lampiran 9. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Mentor ............. 99

Lampiran 10. Lembar Form Masukan Aktualisasi Penguji .............................. 100

Lampiran 11. Lembar Komitmen Revisi Laporan Aktualisasi......................... 101

Lampiran 12. Lembar Presentasi Rancangan Aktualisasi ................................ 102

Lampiran 13. Lembar Presentasi Laporan Aktualisasi ..................................... 106

Lampiran 14. Jadwal Aktualisasi...................................................................... 115

Lampiran 15. Presensi Kehadiran ..................................................................... 116

xii

DAFTAR ISTILAH

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah

nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan

Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD merupakan organisasi atau

lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis

penunjang tertentu dari organisasi induknya.

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Posisi Organisasi Dalam Lingkup NKRI / SANKRI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Organisasi dengan perangkat

paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung

perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri:

1. Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan

pengevaluasian penyelenggaraan kelembagaan dan analisis jabatan untuk

meningkatkan persentase kelembagaan yang tepat struktur dan tepat fungsi.

2. Bagian Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian

penyelenggaraan reformasi birokrasi dan melaksanakan ketatausahaan Biro untuk

meningkatkan persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan

reformasi birokrasi dengan baik.

3. Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik yang mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan

dan pengevaluasian penyelenggaraan standardisasi serta pelayanan publik untuk

meningkatkan jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional.

Dinamika pemerintahan saat ini menuntut setiap aparatur pemerintahan agar

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, salah satu strategi yang

ditempuh adalah dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintah agar lebih tanggap

terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Disamping itu penyelenggara pemerintahan didorong untuk meningkatkan

budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melayani kepentingan

masyarakat. Berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik tersebut,

Biro Organisasi memegang peranan dalam menyiapkan bahan kebijakan, telaahan

2

serta pertimbangan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan aparatur.

B. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

1. Visi Organisasi

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja (Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017-2022).

2. Misi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, misi organisasi yaitu:

a. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

berkeadilan dan berkeadaban;

b. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

3. Tujuan Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang

organisasi yang memiliki tujuan untuk “Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata

dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi

birokrasi sehingga terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai

kebutuhan dan kemampuan daerah dan meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan

pelayanan publik untuk mendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis”.

4. Nilai Organisasi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta mengusung filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dan ajaran

moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh serta semangat golong gilig. "Hamemayu

Hayuning Bawana" mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara

3

serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat

daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri

kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan

hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak

mementingkan diri sendiri.

Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menerapkan

budaya pemerintahan SATRIYA, yakni:

a. Selaras

Dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia

dengan Tuhan, alam dan sesama manusia.

b. Akal Budi Luhur – Jatidiri

Keluhuran jati diri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiannya.

c. Teladan - Keteladanan

Dapat dijadikan panutan/teladan/contoh oleh lingkungannya.

d. Rela Melayani

Memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat.

e. Inovatif

Selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif sesuai dengan arah kemajuan

individu dan kelompok.

f. Yakin dan Percaya Diri

Dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri

bahwa apa yang dilaksanakan membawa kemajuan dan manfaat balik ke intern

maupun ke ekstern.

g. Ahli – Profesional

Mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya.

4

C. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi

D. Tugas dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53

Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi

pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Biro Organisasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Biro Organisasi;

b. Penyiapan bahan kebijakan bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Standardisasi

dan Pelayanan Publik serta Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

c. Penyiapan bahan koordinasi bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Standardisasi

dan Pelayanan Publik serta Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

d. Perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendaliaan urusan

keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;

e. Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana, Standardisasi dan Pelayanan Publik serta

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

f. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;

5

g. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap urusan

kelembagaan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang Kelembagaan dan

Tatalaksana, Standardisasi dan Pelayanan Publik serta Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah;

i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Biro.

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Kelembagaan dan

Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian

penyelenggaraan kelembagaan dan analisis jabatan untuk meningkatkan persentase

kelembagaan yang tepat struktur dan tepat fungsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja,

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan

bidang kelembagaan,

c. Pengelolaan sarana dan prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan,

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan,

e. Analisis dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah,

f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan standarisasi jabatan, analisis jabatan,

analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan untuk

manajemen aparatur sipil negara,

g. Pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota,

h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bagian kelembagaan dan

tatalaksana: dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

biro.

6

3. Tugas dan Fungsi Pegawai

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Subbagian Analisis Jabatan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian,

pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan analisis

jabatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Subbagian Analisis Jabatan

b. Penyusunan standarisasi jabatan

c. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

d. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

e. Penyusunan standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan

f. Fasilitasi pemanfaatan hasil standarisasi jabatan, analisis jabatan, analisis beban

kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan untuk manajemen aparatur

sipil negara

g. Pengembangan sistem informasi jabatan

h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbagian Analisis Jabatan, dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Biro

E. Kondisi Organisasi

1. Lokasi Organisasi

Biro Organisasi Setda DIY berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta

beralamat di Unit 5 Lantai 2-3 Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

Gambar 2. Lokasi Kantor Biro Organisasi Setda DIY

7

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap

hasil dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara umum keadaan

sarana dan prasarana di Biro Organisasi cukup memadai. Sarana dan prasarana yang

digunakan tersebut diikuti dengan pemeliharaan yang baik, meliputi ruang kerja,

peralatan komputer, telekomunikasi dan sarana transportasi.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki

sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi yang

meliputi:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Setda DIY

No. Nama Jumlah Keterangan

1 Alat angkutan darat bermotor 8 Unit

2 Kendaraan bermotor beroda dua 3 Unit

3 Sepeda 2 Unit

4 Alat kantor 40 Unit

5 Mesin ketik 5 Unit

6 Alat penyimpanan perlengkapan kantor 32 Unit

7 Alat rumah tangga 223 Unit

8 Alat pendingin 22 Unit

9 Personal komputer 64 Unit

10 Telepon 2 Unit

8

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi didukung oleh

sumber daya manusia sebanyak 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pegawai Biro Organisasi Setda DIY

No Nama Jabatan Jenis

Kelamin Pendidikan

1 Ana Windyawati, S.H., M.H.

NIP. 196806171990032008 Kepala Biro Organisasi Wanita S-2

2 Tisna Sari Atmikawati, S.H., M.Si.

NIP. 197405061999032009

Kepala Bagian Kelembagaan

dan Tatalaksana Wanita S-2

3 Nina Rachmawati, S.E., M.Ec.Dev.

NIP. 198508262009022009

Kepala Subbagian Fasilitasi

Perencanaan dan Pengendalian

Urusan Keistimewaan Bidang

Kelembagaan

Wanita S-2

4 Supoyo, S.I.P.

NIP. 196806101989031009

Analis Perencanaan, Evaluasi

Dan Pelaporan Pria S-1/Sarjana

5 Lu`Lu` Husnul Muthia, S.E

NIP. 198508212009022011


dan Pelaporan Wanita S-1/Sarjana

6 Sunardi, S.E.

NIP. 197907072010011023


dan Pelaporan Pria S-1/Sarjana

7 Lilik Susanti, S.I.P., M.E.

NIP. 197908162011012006

Kepala Subbagian Analisis dan

Pengembangan Kelembagaan Wanita S-2

8 Dinda Alifna Wimantika, S.IP

NIP. 199507072017082001 Analis Kelembagaan Wanita S-1/Sarjana

9 Saluki, S.I.P.

NIP. 198607142015021001 Analis Kelembagaan Pria S-1/Sarjana

10 Alim Dhohi Rotul Hikmah, S.STP.

NIP. 199306062017082002 Analis Kelembagaan Wanita Diploma IV

11 Vandhy Suharisman, S.I.P.,MPA

NIP. 198509082011011005

Kepala Subbagian Analisis

Jabatan Pria S-2

12 Zahra Intani, S.Sos

NIP. 199308042019032012 Analis Jabatan Wanita S-1/Sarjana

13 Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi.

NIP. 198912122020121016 Analis Jabatan Pria S-1/Sarjana

9

14 Akistya Inggamara, S.Psi.

NIP. 199704022020122014 Analis Jabatan Wanita S-1/Sarjana

15 Dita Lashita Sari, S.Psi. Analis Jabatan Wanita S-1/Sarjana

16 Abu Yazid, S.IP, MM

NIP. 196608111989031006

Kepala Bagian Standardisasi

dan Pelayanan Publik Pria S-2

17 Suci Triasih, S.H.

NIP. 198601082009032009 Analis Data Standarisasi Wanita S-1/Sarjana

18 Hafidz Huzaifah, S.Pi., M.Ec.Dev.

NIP. 198608152014022005 Analis Data Standarisasi Wanita S-2

19 Indah Puspa Wardani, S.E.

NIP. 198806302020122013 Analis Data Standarisasi Wanita S-1/Sarjana

20 Rr .Lulut Sesotyo Dewi

NIP. 196412101993032003 Pengadministrasi Umum Wanita Diploma III

21 Nur Samsi Mualifah, SIP

NIP. 197201081993022001

Kepala Subbagian Pelayanan

Publik Wanita S-1/Sarjana

22 Romi Sukma, S.H., M.P.A.

NIP. 198610052010011013 Analis Pelayanan Publik Pria S-2

23 Gregorius Agung Hartanto, S.STP.

NIP. 199405252016091001 Analis Pelayanan Publik Pria Diploma IV

24 Mustika Diah Utami, SE Analis Pelayanan Publik Wanita S-1/Sarjana

25 Tuty Amalia, S.H., M.Si.

NIP. 196909101998032006

Kepala Bagian Reformasi

Birokrasi Wanita S-2

26 Maria Fithri Agustina, S.E., M.Acc.

NIP. 197908262009122001

Kepala Subbagian Percepatan

Reformasi Birokrasi Wanita S-2

27 Nita Arfiyani, S.I.P.

NIP. 198905162015022003

Analis Akuntabilitas Kinerja

Aparatur Wanita S-1/Sarjana

28 Safirah Hanifah, S.Psi

NIP. 199401272020122022


Aparatur Wanita S-1/Sarjana

29 Marga Adityas Rachman W, S.Psi.

NIP. 199503312020121023


Aparatur Pria S-1/Sarjana

30 Ika Rini Pangestuti, S.E.

NIP. 197602082005012003 Kepala Subbagian Tata Usaha Wanita S-1/Sarjana

31 Tuhardi

NIP. 197309152012121002

Kustodian Barang Milik

Negara Pria SLTA

32 Ervin Nurwinda Kusuma, A.Md

NIP. 199309192019032016 Pranata Kearsipan Wanita Diploma III

10

33 Erna Dyah Ratnawati, A.Md

NIP. 197803311999032002 Bendahara Wanita Diploma III

34 Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.

NIP. 198104062011012007

Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan Wanita S-2

35 Widi Astuti, S.E.

NIP. 197407061998032005

Kustodian Barang Milik

Negara Wanita S-1/Sarjana

36 Umardani

NIP. 197110081998031009 Pengemudi Pria SLTA

37 Jumari

NIP. 196312021989081001

Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur Pria SLTA

38 Mulyani

NIP. 196808201992032010 Pengelola Akuntansi Wanita SLTA

39 R. Wahyu Bambang Sriyono, S.E.

NIP. 197305132014061001

Penyusun Program Anggaran

dan Pelaporan Pria S-1/Sarjana

40 Ma'rifatun Isna Murti, A.Md

NIP. 199508012020122029 Pengadministrasi Keuangan Wanita Diploma III

41 Retnaning Hayu Tri D, A.Md.

NIP. 199703182020122021 Pengadministrasi Keuangan Wanita Diploma III

42 Safira Sasongko Putri Pengadministrasi Umum Wanita SLTA

a. Berdasarkan jenis kelamin.

1) Pria : 13

2) Wanita : 29

Gambar 3. Persentase Pegawai Biro Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin

31%

69%

Pria

Wanita

11

b. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

1) S2 : 11

2) S1 / DIV : 21

3) Diploma III : 5

4) SLTA / SLTA Kejuruan : 5

Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Organisasi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

26%

50%

12%

12%

S-2

S-1 / Diploma IV

Diploma III

SLTA

12

BAB II

AGENDA AKTUALISASI

A. Latar Belakang Pemilihan Isu dan Kegiatan

1. Identifikasi Isu Kontemporer

Analis Jabatan adalah sebuah jabatan yang memiliki tugas melakukan

kegiatan analisis dan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang

kebutuhan jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara Nomor 41 Tahun 2018. Tugas dari analis jabatan berkaitan dengan empat hal

yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi

jabatan.

Dalam keadaan pandemi Covid-19 maka tidak lantas menghambat proses

kegiatan tugas dan fungsi Subbagian Analisis Jabatan. Berbagai kegiatan melibatkan

instansi terkait yang mulanya dapat diselenggarakan secara langsung kini harus

diselenggarakan secara daring dan serba terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk

keamanan dan keselamatan semua pihak dikarenakan bahaya Covid-19.

Walaupun begitu, seorang ASN harus tetap professional sesuai dengan

Undang Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 5. ASN beserta instansinya tetap harus

menerapkan Manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government dengan

sebaik-baiknya. Manajemen ASN yang baik fungsi-fungsi ASN akan tetap berjalan

baik walau ditengah pandemi. Pelayanan publik yang optimal adalah kunci beradaptasi

di masa pandemi ini. Saling bekerjasama dengan pihak lain dan menghilangkan

egosentris dapat memecahkan berbagai masalah dalam Whole of Government. Seorang

ASN lebih tepatnya yang berstatus sebagai CPNS wajib melaksanakan diklat dasar,

dalam diklat dasar (yang selanjutnya disingkat latsar) tersebut seorang CPNS harus

melaksanakan kegiatan aktualisasi, dimana aktualisasi muncul dari analisis isu-isu

yang berada di lingkungan kerja. Aktualisasi dalam hal ini harus mengandung prinsip

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

Selama menjalankan tugas sebagai CPNS di Subbagian Analisis Jabatan,

peserta menemukan beberapa hal yang masih perlu untuk ditingkatkan dalam

pelaksanaan tugas jabatan, maka disusunlah beberapa isu sebagai berikut:

13

a. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan perlu adanya

panduan dalam menentukan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil. Maka

perlu adanya penyusunan peta jabatan baik struktural ataupun fungsional. Peta

jabatan yang tersusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap

jabatan dalam unit kerja. Penetapan hasil dari analisis jabatan adalah peta jabatan,

uraian jabatan dan rekomendasi hasil temuan lapangan.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit

organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 huruf B

Penetapan Hasil Analisis Jabatan bahwa hasil analisis jabatan yang sudah

disempurnakan selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja yang

meliputi peta jabatan, uraian jabatan, dan rekomendasi hasil temuan lapangan

sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara menyebutkan

bahwa penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilaksanakan

berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hasil penyusunan

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun terdiri dari:

a. Informasi jabatan;

b. Jumlah kebutuhan pegawai ASN; dan

c. Peta jabatan pada masing-masing unit organisasi.

Kondisi saat ini adalah peta jabatan berisi nama nama jabatan beserta kekurangan

jumlah pemegang jabatan berdasarkan analisis beban kerja sehingga akan lebih

baik lagi jika peta jabatan tersebut lebih didetailkan sehingga bersifat lebih

informatif. Pedoman yang digunakan dalam penyusunan peta jabatan ialah

pedoman tahun 2011 yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga

perlu untuk dilakukan pembaruan.

Dari kondisi tersebut muncul isu belum optimalnya analisis jabatan terkait

penyusunan peta jabatan. Kondisi ideal dari permasalahan tersebut adalah adanya

14

peta jabatan yang secara detail menggambarkan nama jabatan, nama pemangku

jabatan, kelas jabatan, kondisi kebutuhan jabatan, existing jabatan serta selisihnya.

Gambar 5. Peta Jabatan menurut Perka BKN Nomor 21 Tahun 2011

b. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan fasilitasi pembuatan analisis jabatan dan

analisis beban kerja. Pada awal tahun 2020 terjadi perubahan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Maka dengan

adanya perubahan peraturan tersebut, perlu segera diimplementasikan terkait

dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Gambar 6. Format Informasi Jabatan sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020

15

c. Selain analisis jabatan dan analisis beban kerja, bagian organisasi juga memiliki

tugas dalam pembuatan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Setiap Pegawai

Negeri Sipil atau biasa disebut dengan PNS harus memiliki kompetensi

diantaranya tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan dalam memberikan pelayanan publik, pelaksanaan kepemerintahan

yang baik, dan dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang

cepat berubah. Mempertimbangkan kondisi dan tuntutan tersebut maka dalam

rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu

jabatan perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan. Sehingga

diperlukan pembuatan dokumen SKJ dalam pelaksanaan tugas.

Gambar 7. Format Penyusunan Standar Kompetensi Teknis

16

2. Penetapan Isu

Dari beberapa isu diatas, maka akan digunakan beberapa teknik analisis isu

untuk menentukan isu mana yang akan dibahas dan akan dicarikan solusinya. Teknik

yang akan digunakan adalah teknik USG (Urgent, Seriously, Growth).

Tabel 3. Teknik USG

No. Isu Urgent Seriousness Growth Jumlah Prioritas Isu

1.

Belum optimalnya analisis

jabatan terkait penyusunan peta

jabatan.

5 5 5 15 I

2.

Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja di Lingkungan

Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta belum

sesuai dengan PermenpanRB.

4 4 4 12 II

3.

Standar Kompetensi Jabatan di

Lingkungan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta belum ditetapkan.

4 4 3 11 III

3. Isu yang Diangkat

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, isu yang menjadi

prioritas utama untuk diselesaikan adalah belum optimalnya analisis jabatan terkait

penyusunan peta jabatan. Untuk memperjelas isu yang akan kita selesaikan maka perlu

diketahui berbagai faktor yang mempengaruhi isu tersebut muncul melalui pohon

masalah. Dengan menggunakan masalah ini maka kita bisa melihat hubungan sebab-

akibat isu yang kita pilih bisa muncul.

17

Gambar 8. Pohon Masalah Penyebab Isu

Dari hasil analisa mengunakan diagram Mind Map, akar permasalahan dari

isu belum optimalnya analisis jabatan terkait penyusunan peta jabatan, terdapat 3

kategori permasalahan yang menyebabkan terjadinya isu yaitu terbatasnya sumberdaya

manusia dalam penyusunan analisis jabatan, belum disesuaikannya format penyusunan

peta jabatan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021, dan metode

penyusunan masih menggunakan versi lama yaitu Perka BKN nomor 21 Tahun 2011.

4. Penetapan Judul dan Analisa Dampak

Berdasarkan analisis di atas, maka judul Rancangan Aktulisasi ini adalah

Optimalisasi Analisis Jabatan melalui Penyusunan Peta Jabatan di Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila isu ini tidak segera

dipecahkan, maka menyebabkan:

a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan calon ASN akan terganggu,

dikarenakan peta jabatan merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses

verifikasi dan validasi penyusunan kebutuhan ASN.

b. Berkurangnya pedoman bagi Biro Organisasi alam rangka pembinaan dan

pengembangan karir PNS, dikarenakan peta jabatan merupakan salah satu dokumen

pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian sistem merit.

c. Kurang maksimalnya evaluasi jabatan dikarenakan peta jabatan merupakan salah

satu alat untuk mengetahui gap pengisian ketersediaan dan kebutuhan jabatan.

18

5. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan uraian diatas, maka judul pemecahan isu prioritas adalah

Optimalisasi Analisis Jabatan Melalui Penyusunan Peta Jabatan di Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis akan menyusun peta jabatan

untuk 10 instansi yang berada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya dari judul pemecahan isu prioritas akan diadakan 5 kegiatan, diantaranya:

1. Pendalaman materi penyusunan peta jabatan.

a. Mempelajari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021

terkait penyusunan peta jabatan.

b. Konsultasi dengan Mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

2. Pembuatan format penyusunan peta jabatan.

a. Membuat format penyusunan peta jabatan menggunakan Microsoft Excel.

b. Mengkoordinasikan dengan Mentor terkait format Penyusunan Peta Jabatan.

3. Pengumpulan data kebutuhan pegawai dan kondisi existing jabatan.

a. Melakukan rekap data kebutuhan pegawai berdasarkan Pergub 105 Tahun 2018

dan Pergub 15 Tahun 2021.

b. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait data existing

jabatan.

4. Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan.

a. Melakukan persiapan pendampingan OPD terkait penyusunan peta jabatan.

b. Melaksanakan pendampingan dengan OPD terkait penyusunan peta jabatan.

5. Penyusunan peta jabatan.

a. Melakukan input data ke dalam format peta jabatan.

b. Menyampaikan hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor.

Kegiatan diatas diharapkan dapat mencapai tujuan pemecahan permasalahan

yang akan diaktualisasikan, yaitu Optimalisasi Analisis Jabatan Melalui Penyusunan

Peta Jabatan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

19

B. Proses Aktualisasi

1. Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS dalam Kegiatan 1

Tabel 4. Aktualisasi Kegiatan 1

Kegiatan/Sub

Kegiatan

Melakukan pendalaman materi penyusunan peta jabatan.

Sub Kegiatan:

a. Mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 terkait

penyusunan peta jabatan.


Output Kegiatan:

a. Memahami penyusunan peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10

Tahun 2021.

b. Mendapat masukan dan saran dari Mentor.

Tanggal 21 September 2021 Mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021

terkait penyusunan peta jabatan

22 September 2021 Konsultasi dengan Mentor terkait pelaksanaan

kegiatan aktualisasi

Tingkat

Capaian

100%

• Seluruh sub kegiatan terlaksana dengan baik.

• Tersedianya dokumen Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 untuk

mempelajari penyusunan peta jabatan.

• Terlaksananya konsultasi dengan Mentor terkait pelaksanaan kegiatan

aktualisasi.

Deskripsi

Proses

Kegiatan ini diawali dengan penulis mencari dasar rujukan Peraturan

BKN Nomor 10 Tahun 2021 yang berisi tentang penyusunan peta jabatan.

Penulis mencari dasar ini melalui rekan yang bekerja di Badan

Kepegawaian Negara. Setelah mendapatkan bahan rujukan, penulis

mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021, dan membandingkan

dengan format peta jabatan sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun

2011.

Tahapan kegiatan terakhir adalah melakukan konsultasi dengan

meminta saran dan masukan kepada Mentor terkait pelaksanaan kegiatan

20

aktualisasi, sehingga diharapkan proses kegiatan aktualisasi akan berjalan

dengan lancar. Penulis mencatat hal-hal penting dari hasil konsultasi ini.

Hambatan Belum ada

Solusi Belum ada

Daftar

Lampiran

• Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

• Foto pelaksanaan kegiatan mempelajari Peraturan BKN Nomor 10

Tahun 2021.

• Catatan dan masukan hasil konsultasi.

• Foto pelaksanaan konsultasi.

Penjelasan Keterkaitan Kegiatan / Sub Kegiatan dengan Nilai – Nilai Dasar Mata

Pelatihan:

Manajemen ASN

Membuat peta jabatan merupakan salah satu tugas dan fungsi seorang CPNS Analis Jabatan

dan merupakan penerapan salah satu fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan

pelayanan publik. Sebagai CPNS, dalam melakukan pendalaman materi harus dilakukan

dengan sikap yang profesional dan penuh tanggung jawab.

World of Government

Sebagai seorang CPNS dalam melaksanakan kegiatan membutuhkan konsultasi/koordinasi

dengan atasan/mentor untuk meminta saran dan kritik, agar pada saat pelaksanaan kegiatan

aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan.

Pelayanan Publik

Sebagai seorang CPNS dalam melakukan kegiatan pendalaman materi merupakan pelayanan

publik. Pendalaman materi diperlukan agar penulis mampu membuat format peta jabatan

sesuai pedoman dan dapat diaplikasikan oleh instansi terkait untuk menyusun peta jabatan.

21

Sub Kegiatan:

a. Mempelajari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 terkait


Akuntabilitas

• Tanggung jawab

Sebagai seorang CPNS dalam menyusun peta jabatan harus mempelajari peraturan

terkait penyusunan peta jabatan secara cermat dan tuntas.

• Konsistensi

Sebagai seorang CPNS, dalam mempelajari peraturan harus konsisten agar materi

penyusunan peta jabatan tidak menyimpang dari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun

2021.

Nasionalisme

• Mengutamakan kepentingan umum

Sebagai seorang CPNS, dalam mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021

harus mengutamakan kepentingan umum, sehingga materi yang ditulis dalam

format peta jabatan akan lebih bermanfaat bagi banyak pihak.

• Religius


didahului dengan berdoa dan dilakukan dengan ikhlas agar pekerjaan yang

dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada keterpaksaan.

Etika Publik

• Akurat

Sebagai seorang CPNS, dalam mempelajari materi penyusunan peta jabatan saya

akan melakukannya secara terstruktur, sistematis, tidak menunda-nunda waktu

agar materi yang dipelajari bisa menjadi dasar yang akurat untuk menyusun format

peta jabatan.

• Teliti dan Cermat

Sebagai seorang CPNS dalam mencari rujukan peraturan perundang-undangan

dengan teliti dan cermat agar mendapatkan hasil yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

22

Komitmen Mutu

• Berorientasi mutu

Sebagai seorang CPNS, dalam mempelajari penyusunan peta jabatan saya akan

mencatat semua hal penting di dalam materi tersebut sehingga format peta jabatan

yang akan disusun nantinya betul-betul didasarkan pada pedoman.

• Efektif dan Efisien

Sebagai seorang CPNS, saya memanfaatkan waktu dan tenaga dengan efektif dan

efisien agar mendapatkan hasil sumber rujukan peraturan perundang-undangan

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pedoman.

Anti Korupsi

• Disiplin

Saya akan mempelajari materi dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan info

penting yang dibutuhkan dalam penyusunan peta jabatan secara maksimal agar

tidak harus menggunakan waktu di luar jam kerja. Upaya kerja keras ini perlu

diwujudkan agar saya tidak menghamburkan waktu di luar jam kerja.

• Mandiri


harus mampu bekerja secara mandiri dan cermat.


Akuntabilitas

• Kejelasan

Persiapan yang baik perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab demi

lancarnya pelaksanaan kegiatan serta memperoleh target yang hendak dicapai.

• Integritas

Sebagai seorang CPNS dalam mencerminkan sikap integritas adalah dengan

menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menerapkannya dalam pekerjaan

Nasionalisme

• Musyawarah mufakat

Persiapan dan pemantapan pelaksanaan aktualisasi melibatkan peran atasan dan

rekan sejawat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Hal ini sesuai dengan

23

prinsip gotong - royong dalam Nilai Persatuan.

• Menghargai pendapat

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan diskusi dengan Mentor harus bersedia

menerima saran/masukan yang diberikan oleh Mentor

Etika Publik

• Sopan

Pemantapan dan persiapan kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan

berkonsultasi pada mentor/atasan adalah bentuk sikap hormat dan sopan kepada

atasan.

• Saling menghormati

Sebagai seorang CPNS dalam melakukan konsultasi harus didasari dengan rasa

saling menghargai dan menerima pendapat atasan dengan baik.

Komitmen Mutu


Kegiatan aktualisasi perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada atasan sehingga

kegiatan yang dilakukan memiliki orientasi yang jelas pada ketepatan, efektivitas,

dan efisiensi dalam pendataan.

• Komitmen bersungguh-sungguh

Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan aktualisasi harus memiliki komitmen

untuk bersungguh-sungguh agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi diri

sendiri, organisasi dan stakelohder.

Anti Korupsi

• Jujur

Dalam berkonsultasi saya akan menjelasakan secara jujur apa yang akan saya

kerjakan, dengan berkonsultasi dengan jujur maka saya menghindari perbuatan

curang yang dapat merugikan keuangan negara.

• Berani

Sebagai seoranga CPNS, dalam melakukan konsultasi, saya mengutarakan

pendapat saya dengan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

24

Kontribusi Kegiatan/Tahapan Kegiatan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

• Visi Organisasi

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

• Misi Organisasi

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang

Berkeadilan dan Berkeadaban;

b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.

Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan konsultasi serta mempelajari Peraturan BKN Nomor 10

Tahun 2021. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai visi organisasi melalui misi organisasi

yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.

Penguatan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, sesuai dengan nilai organisasi yaitu:.

a. Selaras artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan

hubungan, dengan adanya kegiatan konsultasi dan diskusi menunjukan adanya hubungan

yang selaras antara penulis dengan mentor.

b. Akal Budi Luhur - Jati diri artinya keluhuran jatidiri seseorang merupakan

pengejawantahan perikemanusiaannya. Dengan bertukar pikiran melalui konsultasi dapat

meningkatkan kerjasama yang baik.

c. Teladan – Keteladanan artinya dapat dijadikan panutan / sebagai teladan. Kemampuan

Mentor dalam memberikan solusi patut dijadikan panutan oleh penulis.

d. Rela Melayani artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan.

Dengan adanya pendalaman materi dan konsultasi, harapannya dapat membuat format

peta jabatan yang dapat memudahkan instansi terkait dalam menyusun peta jabatan.

e. Inovatif artinya selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan

individu dan kelompok. Dengan pendalaman materi diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman mengenai penyusunan peta jabatan dalam format yang baru.

f. Yakin dan percaya diri artinya dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas

keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa

kemajuan dan manfaat bagi semua pihak. Dengan adanya pembaruan peta jabatan

diharapkan dapat membantu Badan Kepegawaian Daerah dalam tata cara pelaksanaan

penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara.

25

g. Ahli – Profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada

pekerjaan. Dengan melakukan konsultasi, akan meningkatkan kompetensi dalam

memahami materi.

Analisis Dampak

Apabila saya tidak mempelajari tentang Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 maka saya

tidak mengetahui cara penyusunan peta jabatan sehingga nantinya saya tidak dapat membuat

peta jabatan yang sesuai dengan pedoman.

Makna yang dapat diperoleh secara pribadi oleh penulis dalam kegiatan ini:

Sebagai seorang CPNS harus cermat, bertanggungjawab, jujur dan sopan dalam

melaksanakan proses pendalaman materi penyusunan peta jabatan. Cermat diperlukan dalam

mempelajari materi sehingga mampu menyusun format peta jabatan dengan baik. Sopan dan

jujur diperlukan dalam melakukan konsultasi dengan Mentor terkait rencana pelaksanaan

kegiatan aktualisasi sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

Mengetahui,

Mentor

Vandhy Suharisman, SIP.,MPA

NIP.19850908 201101 1 005

Yogyakarta, 22 September 2021

Peserta Latsar

Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi.

NIP.19891212 202012 1 016

26

CATATAN HASIL KEGIATAN 1

Kegiatan pendalaman materi penyusunan peta jabatan dengan mempelajari Peraturan BKN

Nomor 10 Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 September 2021 dan

dilaporkan kepada Mentor, dengan laporan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan beberapa sub kegiatan, antara lain:

a. Mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 terkait penyusunan peta

jabatan.


2. Pada kegiatan ini diperoleh output berupa:

a. Memahami penyusunan peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun

2021.

b. Terlaksananya konsultasi dan mendapat masukan saran dari Mentor terkait

pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

3. Bukti fisik dari kegiatan ini adalah:

a. Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

b. Foto pelaksanaan kegiatan mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

c. Catatan dan masukan hasil konsultasi.

d. Foto pelaksanaan konsultasi.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

27

Lampiran Bukti Kegiatan 1

Pendalaman materi penyusunan peta jabatan

Hari/Tanggal : Selasa, 21 September 2021 – Rabu, 23 September 2021

Tempat : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahapan

Kegiatan

: a. Mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 terkait



a. Mempelajari Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 terkait penyusunan peta

jabatan.

Gambar 9. Foto Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 10. Foto kegiatan mempelajari Peraturan BKN No. 10 Tahun 2021

28


Gambar 11. Foto pelaksanaan konsultasi

Gambar 12. Catatan dan masukan hasil konsultasi

29



Kegiatan/Sub

Kegiatan

Pembuatan format penyusunan peta jabatan.

Sub Kegiatan:

a. Membuat format penyusunan peta jabatan menggunakan Microsoft

Excel.

b. Mengoordinasikan dengan Mentor terkait format penyusunan peta

jabatan.

Output Kegiatan:

a. Tersusunnya format peta jabatan.

b. Mendapatkan masukan atas format peta jabatan yang telah disusun

sebelumnya.

Tanggal 23 September 2021 Membuat format penyusunan peta jabatan

menggunakan Microsoft Excel.

24 September 2021 Mengoordinasikan dengan Mentor terkait format


Tingkat

Capaian

100%

• Seluruh sub kegiatan terlaksana dengan baik.

• Tersedianya format penyusunan peta jabatan menggunakan Microsoft

Excel.

• Terlaksananya koordinasi dengan Mentor terkait format penyusunan

peta jabatan.

Deskripsi

Proses

Kegiatan ini diawali dengan penulis mempelajari peta jabatan yang

terdapat pada Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021, kemudian penulis

mencoba menyusun format peta jabatan menggunakan Microsoft Excel agar

lebih mudah dipahami.

Tahapan kegiatan terakhir adalah melakukan koordinasi kepada

Atasan/Mentor terkait penyusunan format peta jabatan, sehingga diharapkan

peta jabatan selaras dengan harapan Mentor dan sesuai dengan pedoman

yang berlaku.

Hambatan Belum ada

30

Solusi Belum ada

Daftar

Lampiran

• Foto pelaksanaan kegiatan penyusunan format peta jabatan sesuai

Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

• Foto format penyusunan peta jabatan.

• Catatan dan masukan hasil konsultasi.

• Foto pelaksanaan konsultasi.


Pelatihan:

Manajemen ASN

Sebagai seorang CPNS dalam mengimplementasikan manajemen ASN ditunjukkan dengan

melakukan kegiatan menyusun format peta jabatan secara akurat, sesuai Peraturan BKN

Nomor 10 Tahun 2021 dilaksanakan dengan profesional dan penuh tanggung jawab.

World of Government

Sebagai seorang CPNS dengan membuat peta jabatan, diharapkan dapat membantu Subbag

Analisis Jabatan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan pemetaan dan

penyusunan kebutuhan pegawai ASN Instansi Daerah.

Pelayanan Publik

Sebagai seorang CPNS wujud nyata dalam pelayanan publik yaitu melakukan penyusunan

format peta jabatan digunakan sebagai acuan oleh OPD / UPT dalam menyusun peta jabatan

guna menghasilkan peta jabatan yang benar.

Sub Kegiatan:


Akuntabilitas

• Konsistensi

Sebagai seorang CPNS, dalam membuat format penyusunan peta jabatan yang

baik dan benar.

• Tanggung jawab

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun format peta jabatan harus mewujudkan

nilai tanggung jawab, saya akan membuat format peta jabatan terlebih dahulu

31

untuk selanjutnya mendapat bimbingan mentor, agar format peta jabatan sesuai

dengan pedoman yang berlaku.

Nasionalisme

• Persatuan Indonesia

Sebagai seorang CPNS, dalam membuat format penyusunan peta jabatan dengan

menggunakan bahasa yang baik, sehingga mudah untuk dipahami.

• Rela berkorban

Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan tugas untuk menyusun format peta

jabatan, saya rela berkorban waktu dan tenaga agar terwujud format peta jabatan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Etika Publik

• Akurat

Sebagai seorang CPNS, dalam mempelajari materi penyusunan peta jabatan saya

akan melakukannya secara terstruktur dan sistematis, agar format yang disusun

dapat menjadi dasar yang akurat untuk menyusun peta jabatan.

• Melaksanakan kebijakan dalam program pemerintah

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun peta jabatan harus dengan komitmen

untuk melaksanakan kebijakan dalam program pemerintah agar peta jabatan

berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah

Komitmen Mutu

• Taat Peraturan

Sebagai seorang CPNS, dalam membuat format peta jabatan diharapkan sesuai

dengan acuan dalam Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

• Efektif dan efisien

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun format peta jabatan harus mengusahakan

kegiatan terlaksana dengan efektif dan efisien, menggunakan waktu yang ada

dengan semaksimal mungkin

Anti Korupsi

• Disiplin

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun format peta jabatan secara maksimal

agar tidak harus menggunakan waktu di luar jam kerja, yang dapat menimbulkan

kerugian keuangan negara untuk kegiatan yang tidak perlu.

32

• Mandiri

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun format peta jabatan harus mampu

bekerja secara mandiri dan cermat.

b. Mengoordinasikan dengan mentor terkait format penyusunan peta jabatan.

Akuntabilitas

• Kejelasan

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun peta jabatan, saya akan berkoordinasi

dengan atasan sebagai wujud tanggung jawab agar memperoleh hasil maksimal.

• Transparansi

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan konsultasi dengan mentor harus

mengedepankan proses yang transparan dan tidak menutup-nutupi informasi

mengenai isi peta jabatan.

Nasionalisme


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan koordinasi penyusunan peta jabatan,

saya menghormati masukan dari atasan.

• Kerjasama

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan konsultasi saya meminta pendapat

kepada Mentor agar menghasilkan keputusan format peta jabatan yang sesuai

dengan pedoman yang berlaku.

Etika Publik

• Sopan

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan konsultasi saya akan menggunakan

bahasa yang sopan sehingga mentor juga akan merasa nyaman untuk memberikan

konsultasi kepada saya.


Sebagai seorang CPNS dalam melakukan konsultasi harus didasari dengan sikap

menghargai dan menerima masukan / arahan dari Mentor dengan baik.

33

Komitmen Mutu


Dalam berkonsultasi saya agar mengusahakan kegiatan ini terlaksana dengan

efektif dan efisien dengan mendengarkan dan mencatat poin-poin konsultasi,

sehingga saya tidak menyita banyak waktu mentor dengan bertanya hal yang sama

dan segera mendapatkan kesepakatan tentang format yang diajukan.

• Produktif

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan konsultasi dengan mentor harus

dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya dapat meningkatkan mutu dari peta

jabatan.

Anti Korupsi

• Jujur

Dalam berkonsultasi saya akan menjelasakan secara jujur apa yang akan saya

kerjakan, dengan berkonsultasi secara jujur maka saya menghindari perbuatan

curang yang dapat merugikan keuangan negara.

• Disiplin

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan konsultasi dengan mentor harus selalu

disiplin, agar waktu kerja mentor dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.


• Visi Organisasi


• Misi Organisasi




Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan konsultasi serta membuat form penyusunan peta jabatan

sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai visi

organisasi melalui misi organisasi yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.

34


Dalam kegiatan ini, sesuai dengan nilai organisasi yaitu:.


hubungan, dengan adanya kegiatan koordinasi dengan mentor menunjukan adanya

hubungan yang selaras.

b. Akal Budi Luhur - Jatidiri artinya keluhuran jatidiri seseorang merupakan

pengejawantahan perikemanusiaannya. Dengan membuat format peta jabatan, dapat

meningkatkan pemahaman tentang tata cara penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara.

c. Teladan - Keteladanan artinya dapat dijadikan panutan/ sebagai teladan. Dengan

adanya masukan dan arahan dari mentor, maka kemampuan Mentor dalam memberikan

masukan dan arahan merupakan contoh keteladanan.

d. Rela Melayani artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan rekan

kerja maupun stakeholder, yang pada akhirnya berujung pada pelayanan publik yang

optimal. Dengan adanya format peta jabatan yang telah disetujui mentor, harapannya

dapat memudahkan instansi terkait dalam menyusun peta jabatan.


individu dan kelompok. Dengan format peta jabatan yang telah disetujui mentor

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan peta jabatan dalam

format yang baru.



kemajuan dan manfaat bagi semua pihak. Dengan adanya format peta jabatan yang telah

disetujui mentor diharapkan dapat membantu Badan Kepegawaian Negara dalam tata

cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN.

g. Ahli - Profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada

pekerjaan. Dengan menyusun format peta jabatan sesuai pedoman artinya memiliki

komitmen dan prestasi karena memberikan dampak dan manfaat yang baik.

Analisis Dampak

Apabila saya tidak menyusun tentang format peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10

Tahun 2021 yang disetujui oleh atasan, maka saya akan membuat instansi terkait kesulitan

dalam menyusun peta jabatan.

35

Makna yang dapat diperoleh secara pribadi oleh penulis dalam pelaksanaan kegiatan

ini:

Sebagai seorang CPNS, penulis memahami bahwa dalam menyusun format peta jabatan

harus dilakukan dengan teliti dan cermat demi menunjukkan sikap tanggung jawab ASN

yang profesional. Format peta jabatan yang telah disusun juga harus disampaikan dengan

atasan/mentor untuk melihat kesesuaian dengan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 dan

dapat mempermudah proses penyusunan peta jabatan oleh OPD/UPT, sehingga peta jabatan

yang disusun merupakan produk yang memiliki orientasi mutu.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

36


Kegiatan penyusunan format peta jabatan dengan hasil mempelajari Peraturan BKN Nomor

10 Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 September 2021 dan

dilaporkan kepada Mentor, dengan laporan sebagai berikut:



b. Mengoordinasikan dengan mentor terkait format penyusunan peta jabatan.


a. Tersusunnya format peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

b. Mendapatkan masukan atas format peta jabatan yang telah disusun sebelumnya.


a. Foto kegiatan menyusun format peta jabatan.

b. Foto format peta jabatan yang telah disusun.

c. Foto pelaksanaan kegiatan koordinasi format penyusunan peta jabatan.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

37


Pembuatan format penyusunan peta jabatan

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021 - Jumat, 24 September 2021


Tahapan

Kegiatan

: a. Membuat format penyusunan peta jabatan menggunakan Microsoft

Excel.

b. Mengoordinasikan dengan Mentor terkait format penyusunan peta

jabatan.


Gambar 13. Foto kegiatan menyusun format peta jabatan

38

Gambar 14. Foto format peta jabatan yang telah disusun

b. Mengoordinasikan dengan Mentor terkait format penyusunan peta jabatan.

Gambar 15. Foto kegiatan koordinasi format penyusunan peta jabatan

39



Kegiatan/Sub

Kegiatan

Pengumpulan Data Kebutuhan Jabatan dan Kondisi Existing Jabatan.

Sub Kegiatan:

a. Melakukan rekap data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018


b. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait data

existing jabatan.

Output Kegiatan:

a. Terkumpulnya data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018


b. Terkumpulnya data existing jabatan sesuai dengan kondisi saat ini.

Tanggal 27 September 2021 Melakukan rekap data kebutuhan ASN sesuai Pergub

105 Tahun 2018 dan Pergub 15 Tahun 2021.

01 Oktober 2021 Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian

Daerah terkait data existing jabatan.

Tingkat

Capaian

100%

• Terkumpulnya data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018 dan

Pergub 15 Tahun 2021.

• Terlaksananya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait

data existing jabatan.

Deskripsi

Proses

Kegiatan ini diawali dengan penulis melakukan rekap data kebutuhan

ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018 dan Pergub 15 Tahun 2021, hal ini

bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan ASN yang berada di

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian penulis mendapat masukan dari Mentor untuk

menambahkan data hasil penyusunan hasil analisis beban kerja yang sudah

disusun oleh OPD dan UPT. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada

perbedaan jumlah kebutuhan ASN yang signifikan antara Pergub 105 Tahun

2018, Pergub 15 Tahun 2021 dan hasil analisis beban kerja yang telah

disusun oleh OPD dan UPT. Oleh karena itu penulis mengakomodir

40

masukan dari Mentor terkait hal tersebut.

Selanjutnya penulis berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah

untuk meminta data existing jabatan, melalui surat permohonan data

kepegawaian. Pihak Badan Kepegawaian Daerah melalui Subbidang Sistem

Informasi Pegawai mengkonfirmasi bersedia memberikan data kepegawaian

sesuai yang penulis butuhkan dalam penyusunan peta jabatan.

Hambatan Adanya masukan dari Mentor terkait penambahan data yang berasal dari

hasil penyusunan analisis beban kerja yang telah disusun OPD dan UPT.

Hal ini membuat penulis harus melakukan serangkaian proses, diantaranya

melakukan pemetaan hasil analisis beban kerja yang sudah dikerjakan oleh

seluruh OPD dan UPT.

Solusi Penulis membuat kolom tambahan pada tabel rekap data kebutuhan ASN,

dengan membuat rekap data dalam satu tabel maka akan mempermudah

untuk mengetahui perbandingan jumlah kebutuhan ASN sesuai Pergub 105

Tahun 2018, Pergub 15 Tahun 2021 dan hasil analisis beban kerja yang

telah disusun oleh OPD dan UPT.

Daftar

Lampiran

• Foto proses rekap data kebutuhan ASN dan daftar instansi yang telah

selesai dilakukan pemetaan data kebutuhan ASN.

• Foto pelaksanaan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah,

ditunjukkan dengan dokumen berupa scan Surat Permohonan Data

Kepegawaian dan hasil tangkapan layar komunikasi via Whatsapp

dengan staf Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai.


Pelatihan:

Manajemen ASN

Sebagai seorang CPNS dalam melakukan pemetaan terkait kebutuhan ASN harus

berpedoman dengan Peraturan yang berlaku, agar penulis mendapatkan data yang sesuai

antara gap jumlah pegawai saat ini dengan jumlah kebutuhan pegawai. Oleh karena itu

proses pengumpulan data harus dilakukan dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

41

World of Government

Sebagai seorang CPNS dalam melaksanakan pemetaan jumlah pegawai saat ini memerlukan

koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan

data kepegawaian akurat yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan peta jabatan.

Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan publik, nilai yang dapat diambil sebagai seorang CPNS adalah

transparansi dan kesopanan dalam penyampaian informasi terkait tujuan permintaan data

kepegawaian, sehingga Badan Kepegawaian Daerah memahami maksud penulis dan bersedia

memberikan data kepegawaian sesuai instansi yang dibutuhkan.

Sub Kegiatan:

a. Melakukan rekap data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018 dan Pergub

15 Tahun 2021.

Akuntabilitas

• Tanggung jawab

Sebagai seorang CPNS dalam inventarisir data harus dilakukan dengan penuh

tanggung jawab.

• Konsistensi

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan data kebutuhan ASN harus konsisten

agar data yang terinput tidak menyimpang dari Pergub.

Nasionalisme

• Keadilan

Sebagai seorang CPNS, dalam menginventarisir data harus dilakukan dengan teliti

dan berdasarkan data yang ada.


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan inventarisir data harus mengutamakan

kepentingan umum, sehingga data yang di input dalam dapat bermanfaat bagi

banyak pihak.

42

Etika Publik

• Sopan

Sebagai seorang CPNS, dalam menginventarisir data harus menggunakan kalimat

yang baik dan sopan.

• Akurat

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan inventarisir data harus akurat agar data

yang terinput tidak menyimpang dari Pergub.

Komitmen Mutu


Sebagai seorang CPNS dalam menginventarisir data harus dilakukan secara

sistematis, tidak membuang-buang waktu dan mencatat semua hal penting di

dalam data tersebut sehingga dapat digunakan untuk menyusun peta jabatan secara

akurat.


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan inventarisir data harus dilakukan dengan

cermat sehingga hasilnya dapat meningkatkan mutu dari peta jabatan.

Anti Korupsi

• Jujur

Sebagai seorang CPNS, dalam membuat rekap data, saya menggunakan data sesuai

Pergub tanpa menambah atau mengurangi data yang ada.

• Mandiri

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan inventarisir data harus mampu bekerja

secara mandiri dan cermat.


jabatan.

Akuntabilitas

• Kejelasan

Dalam melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, saya akan

memberikan informasi terkait tujuan permintaan data existing jabatan.

43

• Transparansi

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan koordinasi harus memberikan informasi

yang benar dan transparan kepada mitra kerja.

Nasionalisme

• Kerjasama

Dalam berkoordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah, saya akan

menjelaskan dengan jujur dan terbuka mengenai rencana aktualisasi yang dibuat

sehingga tidak terjadi salah paham. Selain itu apabila ada arahan maupun masukan,

maka saya akan menerima dengan lapang dada dan mencoba menggunakan saran

tersebut agar mendapat hasil sesuai yang diinginkan.


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan diskusi dengan mitra kerja harus

menerima saran dan masukan yang diberikan.

Etika Publik

• Sopan

Dalam melakukan koordinasi, saya akan menggunakan bahasa yang sopan

sehingga pihak Badan Kepegawaian Daerah juga akan merasa nyaman untuk

berkoordinasi kepada saya.


Sebagai seorang CPNS dalam melakukan koordinasi harus didasari dengan sikap

menghargai dan menerima masukan dan arahan dari mitra kerja dengan baik.

Komitmen Mutu

• Membangun kerjasama yang dilandasi kepercayaan

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan koordinasi harus dapat membangun

kerja sama yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran.


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian

Daerah harus dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya dapat meningkatkan

mutu dari penyusunan peta jabatan.

44

Anti Korupsi

• Jujur

Sebagai seorang CPNS, dalam membuat rekap data existing, saya menggunakan

data yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah tanpa menambah atau

mengurangi data yang ada.

• Berani

Salah satu penerapan nilai anti korupsi adalah dengan sikap berani. Sebagai

seorang CPNS, dalam melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah

terkait data existing jabatan harus menerapkan sikap berani dengan cara

menyampaikan maksud dan tujuan dengan percaya diri.


• Visi Organisasi


• Misi Organisasi




Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan melakukan rekap data kebutuhan ASN sesuai Pergub

105 Tahun 2018 dan Pergub 15 Tahun 2021 serta melakukan koordinasi dengan Badan

Kepegawaian Daerah terkait data existing jabatan. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai visi

organisasi melalui misi organisasi yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.


Dalam kegiatan ini, sesuai dengan nilai organisasi yaitu:


hubungan, dengan adanya kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber

menunjukkan keseimbangan dalam proses inventarisir.


pengejawantahan perikemanusiaannya. Dengan menginventarisir data dari berbagai

sumber yang bertujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipercaya, hal

tersebut termasuk dalam nilai menjunjung tinggi integritas.

45

c. Teladan - Keteladanan artinya dapat dijadikan panutan/sebagai teladan. Dengan proses

pengumpulan data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sebagai seorang CPNS

harus menjalankan perannya secara adil dan bijaksana.


Dengan adanya koordinasi dengan instansi lain dalam proses pengumpulan data,

menunjukkan bahwa sebagai seorang CPNS harus mampu membangun kerjasama yang

produktif.


individu dan kelompok.



kemajuan dan manfaat bagi semua pihak. Dengan proses pengumpulan data dari

berbagai sumber, menunjukkan bahwa sebagai seorang CPNS harus selalu mengasah

ketajaman untuk memilih dan memilah jenis pekerjaan yang diyakini akan membawa

manfaat dan kemajuan yang positif.


pekerjaan. Seorang CPNS harus menggunakan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki

untuk mencapai yang terbaik.

Analisis Dampak

Apabila saya tidak mengumpulkan data jabatan Pergub 105 Tahun 2018, Pergub 15 Tahun

2021 dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, maka saya tidak memiliki data

pembanding dalam penyusunan peta jabatan.


ini:

Pengumpulan Data Kebutuhan Jabatan dan Kondisi Existing Jabatan memberikan banyak

manfaat bagi penulis antara lain nilai mandiri, profesional, tanggungjawab dan kerja sama.

Sebagai seorang CPNS harus mampu bekerja secara mandiri dalam melakukan pemetaan

kebutuhan data kebutuhan ASN, melalui mencari dokumen Pergub yang dipakai sebagai

pedoman. Proses pemetaan didasari prinsip profesional dan tanggung jawab, ditunjukkan

bahwa informasi dan data yang tertuang dalam tabel hasil pemetaan harus akurat dan dapat

46

dipertanggungjawabkan. Perlunya kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah bertujuan

untuk mengetahui jumlah pegawai saat ini, sehingga penulis dapat membandingkan jumlah

kebutuhan dan jumlah pegawai saat ini.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

47


Kegiatan Pengumpulan Data Kebutuhan Jabatan dan Kondisi Existing Jabatan telah selesai

dilaksanakan pada tanggal 27 September – 01 Oktober 2021 dan dilaporkan kepada Mentor,

dengan laporan sebagai berikut:



15 Tahun 2021.


jabatan.


a. Terkumpulnya data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018 dan Pergub 15

Tahun 2021.

b. Terkumpulnya data existing jabatan sesuai dengan kondisi saat ini.


a. Foto proses rekap data kebutuhan ASN dan daftar instansi yang telah selesai

dilakukan pemetaan data kebutuhan ASN.

b. Foto koordinasi dengan BKD, ditunjukkan dengan scan surat permohonan data

kepegawaian dan hasil tangkapan layar komunikasi via Whatsapp dengan staf

Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

48


Pengumpulan Data Kebutuhan Jabatan Dan Kondisi Existing Jabatan

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021 - Jumat, 01 Oktober 2021


Tahapan

Kegiatan

: a. Melakukan rekap data kebutuhan ASN sesuai Pergub 105 Tahun 2018


b. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait data

existing jabatan.


15 Tahun 2021.

Gambar 16. Foto proses rekap data kebutuhan ASN

Gambar 17. Foto daftar instansi yang telah selesai dilakukan pemetaan data kebutuhan ASN

49


jabatan.

Gambar 18. Foto scan surat permohonan data kepegawaian

50

Gambar 19. Foto tangkapan layar komunikasi via Whatsapp dengan staf Subbidang

Perencanaan Pengadaan Pegawai

51



Kegiatan/Sub

Kegiatan

Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan.

Sub Kegiatan:

a. Melakukan persiapan pendampingan OPD / UPT terkait penyusunan

peta jabatan.

b. Melaksanakan pendampingan dengan OPD / UPT terkait penyusunan

peta jabatan.

Output Kegiatan:

a. Materi pendampingan siap untuk dipresentasikan.

b. Terlaksananya pendampingan dengan OPD / UPT terkait penyusunan

peta jabatan.

Tanggal 4-8 Oktober 2021 Melakukan persiapan pendampingan OPD / UPT terkait


12 Oktober 2021 Melaksanakan pendampingan dengan OPD / UPT

terkait penyusunan peta jabatan.

Tingkat

Capaian

100%

• Terkumpulnya materi persiapan pendampingan OPD / UPT terkait


• Terlaksananya pendampingan dengan OPD / UPT terkait penyusunan

peta jabatan.

Deskripsi

Proses

Kegiatan ini diawali dengan membuat materi pendampingan

penyusunan peta jabatan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis membuat materi berdasarkan sumber

dari Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

Kemudian penulis melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan

peta jabatan dengan mengundang 11 OPD / UPT yang terdapat di

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendampingan dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Biro Organisasi, pada

tanggal 12 Oktober 2021, pukul 08.30 – 16.00 WIB.

52

Hambatan Adanya kegiatan Subbagian Analisis Jabatan terkait Desk Usulan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sedianya dilaksanakan pada tanggal

11 Oktober, maka penulis membantu persiapan materi kegiatan tersebut.

Penulis melakukan pemetaan data kebutuhan ASN berdasarkan Pergub 104

Tahun 2018, Pergub 105 Tahun 2018, Hasil Pendampingan Verifikasi dan

Validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional, Pergub 15 Tahun 2021, dan hasil

analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dilakukan oleh OPD dan

UPT. Hal tersebut membutuhkan banyak waktu, dikarenakan masih terdapat

beberapa OPD maupun UPT yang belum membuat analisis jabatan dan

mengumpulkan hasil analisis jabatan dalam satu file, sehingga

membutuhkan banyak waktu untuk melakukan pemetaan.

Solusi Bekerja sama dengan rekan kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan

cepat dan cermat, sehingga penulis dapat segera melaksanakan

Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan. Selain itu penulis menunda jadwal

pelaksanaan pendampingan penyusunan peta jabatan yang melibatkan OPD

/ UPT.

Daftar

Lampiran

• Foto kegiatan menyusun materi pendampingan penyusunan peta

jabatan.

• Foto materi pendampingan penyusunan peta jabatan.

• Foro kegiatan pendampingan penyusunan peta jabatan.


Pelatihan:

Manajemen ASN

Dalam manajemen ASN, diketahui bahwa ASN memiliki kewajiban untuk melaksanakan

tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai seorang CPNS

penulis harus memiliki sikap integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Pembuatan materi

pendampingan penyusunan peta jabatan ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban

penulis terhadap pelaksanaan tugas sebagai ASN. Selain itu melakukan pendampingan

kepada Organisasi Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis tentang pentingnya penyusunan

peta jabatan merupakan salah satu perwujudan profesionalisme ASN untuk memberikan

informasi yang benar tentang data kepegawaian pada masing-masing OPD / UPT.

53

World of Government

Dalam penyusunan peta jabatan diperlukan kerjasama dan koordinasi antar pegawai maupun

unit kerja, terutama dalam hal data. Dengan adanya data yang akurat maka diharapkan

penyusunan peta jabatan menjadi lebih akuntabel.

Pelayanan Publik

Sebagai pelayan publik, penulis berusaha untuk memberikan pelayanan dengan prima. Salah

satunya dengan pembuatan materi yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman peserta

pendampingan dalam menyusun peta jabatan, agar peta jabatan yang tersusun sesuai dengan

pedoman Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021. Selanjutnya penulis menyampaikan materi

menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan berusaha memberikan informasi yang

bermanfaat bagi perwakilan OPD / UPT dengan harapan perwakilan OPD / UPT dapat

memahami penyusunan peta jabatan.

Sub Kegiatan:


Akuntabilitas

• Konsistensi

Sebagai seorang CPNS, dalam mempersiapkan materi, saya berusaha untuk

menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya.

• Kejelasan

Sebagai seorang CPNS dalam mempersiapkan materi pendampingan penyusunan

peta jabatan, penulis menggunakan bahasa yang tepat, sederhana dan lugas

sehingga perwakilan OPD / UPT yang hadir dapat dengan tepat mengetahui

maksud dan tujuan penulis.

Nasionalisme

• Tanggung jawab

Sebagai seorang CPNS dalam mempersiapkan materi saya akan melihat

kesesuaian isi sumber dengan materi yang akan dibuat.

• Cinta Tanah Air

Sikap nilai cinta tanah air dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, salah satunya

dengan menggunakan bahasa pemersatu bangsa yaitu Bahasa Indonesia. Pada

54

kegiatan ini, penulis membuat materi pendampingan menggunakan Bahasa

Indonesia.

Etika Publik

• Sopan

Dalam mempersiapkan materi pendampingan, saya menggunakan bahasa

Indonesia yang baik, agar mudah di mengerti.

• Komunikatif

Sebagai seorang CPNS, dalam menyampaikan maksud dan tujuan, penulis

menggunakan bahasa yang baik, singkat dan tidak berbelit-belit.

Komitmen Mutu

• Efisien

Sebagai seorang CPNS dalam menyiapkan materi pendampingan, penulis

menerapkan prinsip efisien dengan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang

terbatas.

• Cermat

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun materi pendampingan harus dilakukan

dengan cermat sehingga hasilnya dapat meningkatkan mutu penyusunan peta

jabatan.

Anti Korupsi

• Jujur dan transparan

Sebagai seorang CPNS dalam menyusun materi pendampingan harus dilakukan

dengan jujur dan transparan.

• Mandiri

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun materi pendampingan harus mampu

bekerja secara mandiri tanpa mengandalkan oranglain.

b. Melaksanakan pendampingan dengan OPD / UPT terkait penyusunan peta jabatan

Akuntabilitas

• Keadilan

Sebagai seorang CPNS dalam melaksanakan pendampingan saya akan berusaha

memberikan perhatian dan kesempatan yang sama bagi setiap peserta untuk

menyampaikan pendapatnya.

55

• Kejelasan

Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan pendampingan penyusunan peta jabatan

harus memberikan penjelasan yang benar mengenai penyusunan peta jabatan.

Nasionalisme

• Toleransi

Sebagai seorang CPNS dalam pelaksanaan pendampingan saya bersikap toleran

apabila terdapat pendapat peserta yang berseberangan dengan pendapat saya.



harus mengutamakan kepentingan umum.

Etika Publik

• Sopan

Sebagai seorang CPNS dalam melaksanakan proses pendampingan penyusunan

peta jabatan selalu berusaha menggunakan bahasa yang baik, sopan dan ramah.

• Memberikan informasi yang benar


harus memberikan informasi yang benar, maka sebelumnya penulis telah

memastikan bahwa format peta jabatan telah disusun sesuai pedoman.

Komitmen Mutu


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan pendampingan harus mengedepankan

orientasi mutu sehingga hasilnya dapat meningkatkan pemahaman dalam

menyusun peta jabatan.



harus dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga waktu dapat digunakan

semaksimal mungkin.

Anti Korupsi

• Disiplin

Penulis tidak menunda waktu dalam menyampaikan materi pendampingan, agar

sesuai dengan jadwal sehingga tidak menimbulkan pemborosan waktu.

56

• Jujur


harus menjelasakan secara jujur mengenai tujuan penyusunan peta jabatan.


• Visi Organisasi


• Misi Organisasi




Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan menyusun materi pendampingan penyusunan peta

jabatan, dengan menyusun materi dengan sederhana dan mudah dipahami maka diharapkan

perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis dapat mengetahui cara

penyusunan peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021. Hal ini sebagai

upaya untuk mencapai visi organisasi melalui misi organisasi yaitu Mewujudkan Tata

Pemerintahan yang Demokratis.




hubungan, dengan adanya kegiatan pendampingan menunjukkan adanya hubungan yang

selaras.


pengejawantahan perikemanusiaannya. Dengan melakukan pendampingan, diharapkan

dapat meningkatkan pemahaman banyak pihak mengenai penyusunan peta jabatan sesuai

Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

c. Teladan - Keteladanan artinya dapat dijadikan panutan / teladan. Sebagai seorang

CPNS harus menjalankan perannya secara adil dan bijaksana dalam memberikan

pendampingan kepada OPD / UPT.


Dengan adanya koordinasi dengan instansi lain dalam proses pengumpulan data,

menunjukkan bahwa sebagai seorang CPNS harus mampu menempatkan kepentingan

umum diatas kepentingan pribadi.

57


individu dan kelompok. Dengan adanya pendampingan diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman mengenai penyusunan peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun

2021.


keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa manfaat

bagi semua pihak.


pekerjaan. Sebagai seorang CPNS harus menggunakan kompetensi yang dimiliki dan

memiliki komitmen dalam memberikan pendampingan penyusunan peta jabatan agar

mendapat hasil yang terbaik.


ini:

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembuatan materi pendampingan peta jabatan, penulis

dapat mengambil makna bahwa menjadi CPNS diperlukan sikap tanggungjawab. Dalam

melaksanakan tugas, penulis sebagai CPNS berusaha memberikan yang terbaik dan

menyelesaikan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Penulis juga dituntut untuk dapat

melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Dengan waktu yang terbatas, penulis sebagai

CPNS dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Hasil penyusunan materi

pendampingan penyusunan peta jabatan yang baik adalah saat panduan tersebut mudah

dipahami. Agar mudah dipahami maka materi dibuat dalam bentuk sederhana, tulisan yang

singkat dan disertai contoh. Dalam hal ini, penulis menggunakan peta jabatan Biro

Organisasi yang telah penulis susun sebelumnya, sebagai bahan yang akan digunakan dalam

pendampingan penyusunan peta jabatan bersama OPD/UPT terkait.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

58


Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan belum sepenuhnya selesai dilaksanakan,


1. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan satu sub kegiatan, antara lain:


b. Melakukan pendampingan OPD terkait penyusunan peta jabatan


a. Materi pendampingan siap untuk dipresentasikan.

b. Terlaksananya pendampingan dengan OPD terkait penyusunan peta jabatan.


a. Foto kegiatan menyusun materi pendampingan penyusunan peta jabatan.

b. Foto materi pendampingan penyusunan peta jabatan.

c. Foto pelaksanaan pendampingan penyusunan peta jabatan.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

59


Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan

Hari/Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021 – Jumat, 08 Oktober 2021


Tahapan

Kegiatan

: a. Melakukan persiapan pendampingan OPD terkait penyusunan peta

jabatan.

b. Melakukan pendampingan OPD terkait penyusunan peta jabatan.


Gambar 20. Foto kegiatan menyusun materi pendampingan penyusunan peta jabatan

Gambar 21. Foto daftar format peta jabatan yang akan digunakan sebagai bahan

pendampingan

60

Gambar 22. Foto materi pendampingan penyusunan peta jabatan

61

b. Foto Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan

62

Gambar 23. Foto Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan

63



Kegiatan/Sub

Kegiatan

Penyusunan Peta Jabatan

Sub Kegiatan:


b. Menyampaikan evaluasi hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor.

Output Kegiatan:

a. Tersusunnya peta jabatan sesuai dengan data yang telah terkumpul.

b. Tersusunnya evaluasi hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor.

Tanggal 13-17 Oktober 2021 Melakukan input data ke dalam format peta jabatan.

18-22 Oktober 2021 Menyampaikan evaluasi hasil pembuatan peta jabatan

kepada Mentor.

Tingkat

Capaian

100%

• Tersusunnya peta jabatan.

• Terlaksananya evaluasi hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor

Deskripsi

Proses

Pada kegiatan berikutnya, penulis melakukan penyusunan peta jabatan

berdasarkan data yang dikirimkan oleh perwakilan dari Organisasi

Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang telah mengikuti

pendampingan penyusunan peta jabatan, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi dilakukan langsung setelah menyusun

peta jabatan, kemudian menyusun laporan evaluasi.

Hambatan Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan hasil

pendampingan dan penyusunan peta jabatan, namun dalam mengevaluasi

kembali dan menyempurnakan dokumen peta jabatan dari OPD / UPT

terkait membutuhkan ketelitian.

Solusi Untuk menyelesaikan hambatan yang penulis hadapi adalah mencermati

dengan seksama dokumen peta jabatan yang sudah OPD / UPT kumpulkan

kembali.

Daftar

Lampiran

• Foto kegiatan penyusunan peta jabatan.

• Foto kegiatan penyampaian evaluasi pembuatan peta jabatan kepada

Mentor.

64


Pelatihan:

Manajemen ASN

Seorang CPNS dalam melaporkan hasil penyusunan peta jabatan kepada atasan adalah salah

satu tugas pokok dan fungsi dari seorang analis jabatan yang merupakan perwujudan dari

manajemen ASN.

World of Government

Seorang CPNS dalam melaksanakan kegiatan pelaporan hasil penyusunan peta jabatan

ditunjukkan dengan ada koordinasi dengan Mentor selaku sebagai pemberi evaluasi. Dengan

demikian dapat diperoleh laporan evaluasi yang benar dan dapat dimanfaatkan untuk

perbaikan layanan kedepanya.

Pelayanan Publik

Seorang CPNS dalam menyusun dan menyampaikan evaluasi hasil penyusunan peta jabatan

merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan pelayanan publik,

apabila penyampaian dilakukan lebih cepat maka akan segera ditindak lanjuti untuk

menunjang kegiatan selanjutnya.

Sub Kegiatan:


Akuntabilitas

• Tanggungjawab

Sebagai seorang CPNS dalam menyusun peta jabatan harus dilakukan dengan

penuh tanggung jawab.

• Konsistensi

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun peta jabatan saya berusaha agar

konsisten sesuai dengan hasil pendampingan yang telah dilakukan. Sehingga

kegiatan sebelumnya tidak sia-sia dan dapat menjadi dasar dalam menyusun peta

jabatan.

65

Nasionalisme


Sebagai seorang CPNS dalam menyusun peta jabatan harus dilakukan dengan teliti

dan seksama, agar peta jabatan tersebut dapat selesai tepat waktu dan

menghasilkan Peta Jabatan yang sesuai.

• Rela berkorban

Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan tugas untuk menyusun peta jabatan,

saya rela berkorban waktu dan tenaga agar terwujud peta jabatan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Etika Publik

• Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat

Sebagai seorang CPNS dalam melakukan input datapeta jabatan saya akan

melakukannya secara terstruktur, sistematis, tidak menunda-nunda waktu agar

materi yang dipelajari bisa menjadi dasar yang akurat untuk menyusun peta jabatan

sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.


Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun peta jabatan harus memberikan

informasi yang benar.

Komitmen Mutu


Sebagai seorang CPNS dalam melakukan input data kedalam peta jabatan, harus

berdasarkan data analisis jabatan dan data existing jabatan sehingga dapat

memotret kondisi yang sesuai di lapangan.


Sebagai seorang CPNS, dalam melakukan penyusunan peta jabatan harus dengan

cara yang efektif dan efisien, sehingga waktu dapat digunakan semaksimal

mungkin.

Anti Korupsi

• Mandiri

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun peta jabatan harus mampu bekerja secara

mandiri dan cermat.

66

• Jujur

Sebagai seorang CPNS dalam menyusun peta jabatan harus dilakukan dengan jujur

dan transparan.


Akuntabilitas

• Transparansi

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun laporan evaluasi berusaha untuk

menyajikan data apa adanya tanpa rekayasa disertai bukti dan penarikan

kesimpulan berdasar hasil evaluasi tersebut.

• Tanggungjawab

Menyampaikan materi evaluasi merupakan bentuk tanggungjawab saya terhadap

kegiatan yang telah dilakukan sehingga menjadi masukan yang berguna bagi saya

untuk menyempurnakannya.

Nasionalisme

• Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Sebagai seorang CPNS, dalam menyampaikan evaluasi harus menggunakan

Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

• Menghargai pendapat oranglain

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi

harus bersedia menerima saran / masukan yang diberikan oleh Mentor dan Coach.

Etika Publik

• Netralitas

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun laporan evaluasi harus menyajikan data

dengan benar, walaupun kurang sesuai dengan harapan pribadi.


Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan evaluasi harus memberikan

informasi yang benar perihal maksud dan hasil evaluasi.

Komitmen Mutu

• Inovatif dan Kreatif

Sebagai seorang CPNS, dalam menyusun laporan evaluasi harus mampu berpikir

inovatif dan kreatif agar laporan evaluasi dapat memberikan nilai dan manfaat bagi

67

semua pihak.


Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan evaluasi harus mengusahakan

kegiatan konsultasi terlaksana dengan efektif dan efisien, menggunakan waktu

yang ada dengan semaksimal mungkin.

Anti Korupsi

• Jujur

Dalam menganalisa dan melaporkan hasil evaluasi saya berusaha untuk

menyajikan data sesuai dengan apa adanya tanpa rekayasa disertai bukti dan

penarikan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

• Disiplin

Sebagai seorang CPNS, dalam melaksanakan evaluasi harus dengan disiplin, agar

dapat memanfaatkan dengan maksimal waktu dan kesempatan evaluasi.


• Visi Organisasi


• Misi Organisasi




Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan melaksanakan pendampingan terkait penyusunan peta

jabatan, melakukan input data ke dalam format peta jabatan, menyampaikan evaluasi hasil

pembuatan peta jabatan kepada Mentor. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai visi organisasi

melalui misi organisasi yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.




hubungan. Dengan adanya kegiatan evaluasi, menunjukan adanya hubungan yang selaras

dan adanya timbal balik oleh penulis dan Mentor / Coach.

68


pengejawantahan perikemanusiaannya. Dengan menyusun peta jabatan sesuai pedoman

dan melaksanakan evaluasi, menunjukkan bahwa sebagai CPNS harus menjunjung tinggi

integritas.

c. Teladan - Keteladanan artinya dapat dijadikan panutan/sebagai teladan. Dengan adanya

masukan dan arahan dari mentor, maka kemampuan Mentor dalam memberikan

masukan dan arahan merupakan contoh keteladanan.



individu dan kelompok. Dengan adanya evaluasi diharapkan dapat melakukan perbaikan

mengenai penyusunan peta jabatan sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.


keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa manfaat

bagi semua pihak.


pekerjaan. Dengan melakukan evaluasi akan memperoleh timbal balik, sehingga

diharapkan akan ada komitmen dalam memperbaiki kegiatan selanjutnya.

Analisis Dampak

Apabila saya tidak mengadakan evaluasi terhadap penyusunan peta jabatan yang telah dibuat

maka saya tidak akan mengetahui apakah peta jabatan yang telah dibuat dapat bermanfaat

atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 atau

belum. Tentunya hal ini menyebabkan pembuatan peta jabatan menjadi sia-sia dan tidak

bermanfaat.


ini:

Sebagai seorang CPNS, penulis memahami pentingnya cara berkomunikasi yang baik,

sehingga suasana diskusi menjadi nyaman dan materi yang disampaikan dapat diserap

dengan baik. Selain itu seorang CPNS haruslah memiliki sifat open minded yang secara

sederhana terbuka. Terbuka terhadap kritik dan saran salah satunya. Evaluasi mengajarkan

penulis untuk bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak,

69

terutama Mentor. Adanya evaluasi menunjukkan satu tujuan bersama yaitu penyempurnaan

kegiatan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

70


Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan belum sepenuhnya selesai dilaksanakan,


1. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan, antara lain:




a. Tersusunnya peta jabatan sesuai dengan data yang telah terkumpul.

b. Tersusunnya evaluasi hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor.


a. Foto kegiatan penyusunan peta jabatan.

b. Foto kegiatan penyampaian evaluasi pembuatan peta jabatan kepada Mentor.

Mengetahui,

Mentor


NIP.19850908 201101 1 005


Peserta Latsar


NIP.19891212 202012 1 016

71


Penyusunan Peta Jabatan

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021 - Jumat, 22 Oktober 2021


Tahapan

Kegiatan

: a. Melakukan input data ke dalam format peta jabatan.



72

Gambar 24. Tangkapan layar proses input data ke dalam format peta jabatan

b. Menyampaikan evaluasi hasil pembuatan peta jabatan kepada Mentor

Gambar 25. Penyampaian evaluasi pembuatan peta jabatan kepada Mentor

73

BAB III

ANALISIS DAMPAK

Kegiatan aktualisasi Optimalisasi Analisis Jabatan melalui Penyusunan Peta

Jabatan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

pelaksanaannya memiliki berbagai dampak yang baik bagi individu, Organisasi, dan

Stakeholder. Nilai-nilai PNS yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan kedudukan peran PNS (Manajemen ASN, Whole

of Government, dan Pelayanan Publik) dibubuhkan dalam setiap pelaksanaan aktualisasi.

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam setiap kegiatan serta kontribusi hasil kegiatan

terhadap visi-misi Organisasi dan terhadap penguatan nilai-nilai Organisasi diantaranya:

A. Analisis Dampak dari Kegiatan Aktualisasi apabila Dilaksanakan

Penulis membagi tiga dampak positif yaitu dampak terhadap individu, organisasi, dan

stakeholder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Bagi Individu

a. Kegiatan pendalaman materi Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 adalah

sebagai persiapan dalam pembuatan format penyusunan peta jabatan. Hal ini

memberikan dampak positif bagi penulis dalam nilai akuntabilitas, penulis

diharapkan mampu mencari dan mempelajari pedoman secara mandiri agar

dapat menyusun format penyusunan peta jabatan sesuai pedoman yang berlaku,

kemudian mempertanggungjawabkan hasil pendalaman materi dengan

melakukan konsultasi/diskusi dengan Mentor.

b. Kegiatan pembuatan format penyusunan peta jabatan, mengharuskan penulis

memahami bahwa dalam menyusun format peta jabatan harus dilakukan dengan

teliti dan cermat demi menunjukkan sikap tanggung jawab ASN yang

profesional. Format peta jabatan yang telah disusun juga harus disampaikan

dengan atasan/mentor untuk melihat kesesuaian dengan Peraturan BKN Nomor

10 Tahun 2021 sehingga dapat mempermudah proses penyusunan materi dan

pendampingan peta jabatan bersama OPD/UPT, agar peta jabatan yang disusun

menjadi produk yang memiliki orientasi mutu.

c. Kegiatan pengumpulan data kebutuhan jabatan dan kondisi existing jabatan

memberikan banyak manfaat bagi penulis antara lain nilai mandiri, profesional,

tanggungjawab dan kerja sama. Sebagai seorang CPNS harus mampu bekerja

74

secara mandiri dalam melakukan pemetaan kebutuhan data kebutuhan ASN,

melalui mencari dokumen Pergub yang dipakai sebagai pedoman. Proses

pemetaan didasari prinsip profesional dan tanggung jawab, ditunjukkan bahwa

informasi dan data yang tertuang dalam tabel hasil pemetaan harus akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan. Perlunya kerja sama dengan Badan Kepegawaian

Daerah bertujuan untuk mengetahui jumlah pegawai saat ini, sehingga penulis

dapat membandingkan jumlah kebutuhan dan jumlah pegawai saat ini.

d. Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan materi pendampingan peta jabatan,

penulis sebagai CPNS berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan

tugas dengan tuntas dan tepat. Hasil penyusunan materi pendampingan

penyusunan peta jabatan yang baik adalah saat panduan tersebut mudah

dipahami. Agar mudah dipahami maka materi dibuat dalam bentuk sederhana,

tulisan yang singkat dan disertai contoh.

Kegiatan pendampingan penyusunan peta jabatan memberikan dampak positif

bagi penulis dalam nilai etika publik. Kegiatan pendampingan penyusunan peta

jabatan memerlukan keberanian dan rasa percaya diri, hal ini memacu penulis

untuk lebih banyak belajar mengenai cara berkomunikasi yang baik agar lebih

percaya diri.

e. Sebagai seorang CPNS, penulis memahami pentingnya cara berkomunikasi

yang baik, sehingga suasana diskusi menjadi nyaman dan materi yang

disampaikan dapat diserap dengan baik. Selain itu seorang CPNS haruslah

memiliki sifat open minded yang secara sederhana terbuka. Terbuka terhadap

kritik dan saran salah satunya. Evaluasi mengajarkan penulis untuk bersedia

menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, terutama

Mentor. Adanya evaluasi menunjukkan satu tujuan bersama yaitu

penyempurnaan kegiatan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

2. Bagi Organisasi

a. Kegiatan pendalaman materi penyusunan peta jabatan (Peraturan BKN Nomor

10 Tahun 2021) memberikan informasi terkait poin-poin yang dibutuhkan pada

bidang kepegawaian. Hal ini dapat digunakan sebagai materi kegiatan seperti

Bimbingan Teknis atau Reviu Peraturan Gubernur yang berhubungan dengan

hasil penyusunan peta jabatan.

75

b. Penyusunan format peta jabatan diharapkan menjadi jembatan penyampaian

informasi kepada OPD dan UPT perihal pembaruan data kepegawaian,

khususnya mengenai gap keterisian jumlah pegawai.

c. Kegiatan pengumpulan data kebutuhan jabatan dan kondisi existing jabatan

memberikan dampak positif bagi Organisasi, diantaranya mampu

menyinkronkan hasil analisis beban kerja dengan bezetting.

d. Penyusunan peta jabatan yang sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun

2021 diharapkan dapat menjadi pelengkap dan pendukung bagi Biro Organisasi

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan analisis jabatan.

3. Bagi Stakeholder

a. Memberikan informasi baru dan pemahaman bagi Organisasi Perangkat Daerah

dan Unit Pelayanan Teknis terkait fungsi dan cara penyusunan peta jabatan

sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

b. Peta jabatan yang telah disusun sesuai Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021

diharapkan dapat membantu Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam menyusun

jumlah kebutuhan dan jenis jabatan calon ASN, dikarenakan peta jabatan

merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses verifikasi dan validasi

penyusunan kebutuhan calon ASN.

B. Analisis Dampak dari Kegiatan Aktualisasi apabila Tidak Dilaksanakan

Adapun dampak apabila kegiatan tidak dilaksanakan yaitu penulis tidak mengetahui

cara penyusunan peta jabatan yang benar apabila tidak mempelajari Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021. Dampak yang timbul bagi Organisasi yaitu

berkurangnya pedoman bagi Biro Organisasi dalam rangka evaluasi jabatan dikarenakan

peta jabatan merupakan salah satu alat untuk mengetahui gap pengisian ketersediaan dan

kebutuhan jabatan. Tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan untuk jabatan struktural,

fungsional dan pelaksana terdiri atas penilaian jabatan, penyusunan peta jabatan, dan

penyusunan informasi faktor. Sedangkan dampak bagi Stakeholder yaitu penyusunan

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan calon ASN akan terganggu, dikarenakan peta jabatan

merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses verifikasi dan validasi penyusunan

kebutuhan ASN.

76

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Aktualisasi Nilai - Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai

Analis Jabatan dalam Optimalisasi Analisis Jabatan melalui Penyusunan Peta Jabatan

di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disusun

ini merupakan tindak lanjut dari penulisan rancangan aktualisasi yang telah dievaluasi

pada Senin, 20 September 2021. Semua kegiatan yang telah disusun dalam rancangan

aktualisasi telah dilaksanakan selama masa aktualisasi dan habituasi di instansi.

Adapun kesimpulan yang didapatkan selama melakukan aktualisasi adalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan telah terlaksana dengan baik dan selesai 100%. Dalam pelaksanaannya,

laporan aktualisasi ini telah menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) yang merupakan

nilai wajib bagi seorang PNS. Selain itu nilai “SATRIYA” juga telah dimasukkan

dalam pemaknaan setiap kegiatan.

2. Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi. Sebelum adanya aktualisasi,

OPD dan UPT belum memiliki informasi dan pemahaman yang optimal perihal

penyusunan peta jabatan. Dengan adanya pendampingan perihal penyusunan peta

jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman OPD/UPT dalam menyusun

peta jabatan, sehingga diharapkan hasil penyusunan peta jabatan dari masing-masing

OPD / UPT menghasilkan data yang akurat, transaparan dan relevan.

3. Penulis belum memiliki pengalaman dalam membuat peta jabatan. Oleh karena itu,

harus banyak membaca pedoman yang berlaku dan berkonsultasi dengan mentor

maupun rekan kerja yang lebih berpengalaman. Secara garis besar, proses aktualisasi

telah dilakukan dengan baik. OPD maupun UPT dapat menerima informasi yang

disampaikan dengan baik.

4. Pelajaran yang dapat dipetik selama aktualisasi, penulis mendapatkan pembelajaran

berharga bahwa dalam melaksanakan pekerjaan perlu dilakukan perencanaan yang

matang dan perlu disusun langkah tahapan pelaksanaan kegiatan serta output-nya.

Apabila pelaksanaan pekerjaan/kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar, kita

77

harus dapat menyiapkan langkah antisipasi ataupun penyesuaian terhadap

hambatan-hambatan yang akan dihadapi.

B. Saran

Selama melaksanakan kegiatan Aktualisasi Nilai - Nilai Dasar Profesi Pegawai

Negeri Sipil sebagai Analis Jabatan dalam Optimalisasi Analisis Jabatan melalui

Penyusunan Peta Jabatan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Subbagian Analisis Jabatan

Mohon bimbingan dan dukungan bagi penulis dalam proses menjadi PNS yang

professional dan berintegritas, agar kinerja penulis lebih meningkat dan

menghasilkan output yang maksimal bagi kemajuan Biro Organisasi khususnya, dan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

2. Kepada Staf Biro Organisasi

Sebagai CPNS Analis Jabatan, penulis memberikan saran kepada seluruh staf Biro

Organisasi agar tetap kompak dan saling share ilmu dalam menjalankan tugas di

instansi agar optimal.

3. Kepada Badan Kepegawaian Daerah

Perlunya koordinasi antara Biro Organisasi dengan Badan Kepegawaian Daerah

terkait pemenuhan pegawai di Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, dalam hal ini khususnya tenaga bantu. Penulis mengamati terdapat

ketidaksesuaian antara bezetting dengan jumlah kebutuhan pegawai yang terdapat

pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021, terdapat suatu Instansi yang gap-

nya terlalu besar antara hasil perhitungan analisis beban kerja dengan bezetting.

Selain itu masih terdapat nama jabatan yang belum sesuai dengan nama jabatan baru,

misalnya jabatan Analis Data Standarisasi masih menggunakan nama jabatan yang

lama yaitu Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.

C. Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 21 September – 22 Oktober

2021 ini telah terlaksana sepenuhnya, namun karena keterbatasan waktu sehingga ada

hal-hal yang kurang. Maka dari itu perlu ada rencana aksi penyempurnaan aktualisasi

nilai-nilai dasar sebagai berikut:

78

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penulis akan melanjutkan

penyusunan peta jabatan dengan melibatkan instansi lain.

2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan pimpinan, rekan kerja, maupun dengan

instansi terkait perihal penyusunan peta jabatan, sebagaimana bagian bentuk

nasionalisme yang menjunjung musyawarah dan anti diskriminatif.

3. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kedisiplinan, ramah, sopan dan santun dalam

menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dengan bersikap

sopan santun dan ramah pada saat melakukan pendampingan penyusunan peta

jabatan, sebagai bentuk pencerminan etika publik dan pelayanan publik.

4. Penulis senantiasa memberikan inovasi meskipun hanya inovasi yang bersifat

sederhana dalam pelaksanaan kegiatan di Instansi. Mengembangkan media

sosialisasi yang lebih menarik guna meningkatkan wawasan dan pengalaman penulis

dalam menyusun peta jabatan untuk menjadikan pedoman pelaksanaan kegiatan yang

lebih efektif, efisien dan memiliki komitmen mutu.

5. Melaporkan segala bentuk pelaksanaan penyusunan peta jabatan kepada pimpinan,

tanpa ada yang di tutup-tutupi. Bersikap disiplin menjadikan aktualisasi ini bagian

dari ketugasan yang akan dibersamai kedepannya. Jujur dan disiplin merupakan

bagian dari rencana/ keinginan yang ingin terus diaktualisasikan sebagai bentuk nilai

anti korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Penulis mendapatkan pengalaman yang berharga selama menjalankan kegiatan

aktualisasi ini, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA. Didalam

setiap pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pasti tertanam nilai-nilai ANEKA. Mulai dari

melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab, bekerjasama dengan

Badan Kepegawaian Daerah guna mendapatkan data pendukung yang akurat,

menganalisa dokumen dengan teliti dan cermat, melaksanakan pendampingan bersama

perwakilan OPD / UPT dengan sopan santun, komunikatif dan non-diskriminatif,

kemudian melakukan pelaporan evaluasi kegiatan kepada atasan dengan jujur dan

transparan sehingga dapat menghasilkan output yang obyektif dan akurat.

79

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara..

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun

2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan

Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun

2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar

CPNS). Jakarta: LAN

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/18/M.Pan/11/2008

tentang Pedoman Organiasai Unit Pelaksana Teknis

80

LAMPIRAN

81

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Rancangan Aktualisasi Coach

LEMBAR KONSULTASI COACH


NIP : 19891212 202012 1 016

Unit Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta


Isu : Belum optimalnya analisis jabatan terkait penyusunan peta jabatan

Judul : RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

NEGERI SIPIL DALAM OPTIMALISASI PENYUSUNAN ANALISIS

JABATAN MELALUI PENYUSUNAN PETA JABATAN DI BIRO

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Kegiatan 1 : Konsultasi Rancangan Aktualisasi

Tanggal

Konsultasi

Tahapan Kegiatan

Komentar

Tanda

tangan

Coach

04/09/2021 Konsultasi identifikasi

isu dan isu yang

diangkat kepada Coach

Perlu dicermati dalam pemilihan

isu, teknik analisis yang akan

digunakan dan pemaknaan dalam

tabel rancangan aktualiasi.

Kegiatan 2 : Konsultasi Rancangan Aktualisasi

Tanggal

Konsultasi

Tahapan Kegiatan

Komentar

Tanda

tangan

Coach

08/09/2021 Konsultasi biodata

rancangan aktualisasi

kepada Coach

Gagasan pemecahan isu diambil dari

penyebab isu yang ditemukan.

Mohon dilengkapi dengan bukti foto

terkait identifikasi isu.

82

Kegiatan 3 : Konsultasi Implementasi Nilai ANEKA dan presentasi paparan

Tanggal

Konsultasi

Tahapan Kegiatan

Komentar

Tanda

tangan

Coach

16/09/2021 Konsultasi tentang

implementasi nilai-nilai

ANEKA dalam

kegiatan aktualisasi

a. Penerapan nilai SATRIYA perlu

di elaborasi lagi.

b. Kontribusi visi misi perlu di

elaborasi lagi.

c. Pada teknik USG belum terdapat

kolom ranking prioritas isu.

83

Foto bukti konsultasi dengan Coach

Alamat zoom tanggal 4/9/2021 Alamat googlemeet tanggal 8/9/2021

Jadwal Coaching tanggal 16/9/2021

84

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Rancangan Aktualisasi Mentor

85

Foto bukti konsultasi dangan Mentor

Konsultasi tanggal 9 September 2021

Konsultasi tanggal 15 September 2021

86

Lampiran 3. Lembar Konsultasi Aktualisasi Coach

LAMBAR KONSULTASI COACH


NIP : 19891212 202012 1 016




Judul : AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAM OPTIMALISASI PENYUSUNAN ANALISIS

JABATAN MELALUI PENYUSUNAN PETA JABATAN DI

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kegiatan 1 : Konsultasi Pembuatan Laporan Aktualisasi

Tanggal

Konsultasi Tahapan Kegiatan Komentar

Tanda

tangan

Coach

22/10/2021 Konsultasi Laporan

Aktualisasi (via zoom)

- Laporan Aktualisasi agar dibuat

sesuai dengan pedoman yang ada

Contoh Laporan Aktualisasi akan

diberikan via grup WA


Tanggal


Tanda

tangan

Coach



- Harap disamakan format abstrak

dalam satu kelompok

- Untuk sub-kegiatan yang

pelaksanaannya ditunda, kemudian

terlaksana pada agenda

selanjutnya. Sub-kegiatan tersebut

tetap dimasukkan dalam agenda

kegiatan sebelumnya, sehingga

tidak merubah struktur kegiatan.

87


Tanggal


Tanda

tangan

Coach



- Harap disamakan format halaman

judul powerpoint dalam satu

kelompok

- Pada powerpoint, dapat

ditambahkan Lesson Learned

tentang pelaksanaan kegiatan

aktualisasi

88

Foto bukti konsultasi

Konsultasi tanggal 27 Oktober 2021

Konsultasi tanggal 29 Oktober 2021

89

Lampiran 4. Lembar Konsultasi Aktualisasi Mentor

LEMBAR KONSULTASI MENTOR


NIP : 19891212 202012 1 016




Judul : AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAM OPTIMALISASI PENYUSUNAN ANALISIS

JABATAN MELALUI PENYUSUNAN PETA JABATAN DI

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kegiatan 1 : Pendalaman Materi

Tanggal


Tanda

tangan

Mentor

22/09/2021 Konsultasi terkait

pendalaman materi

peta jabatan

- Pelajari peraturan terkait tentang

penempatan JF pada peta jabatan. JF

berkedudukan dan bertanggung jawab

secara langsung kepada JPT,

Administrator dan Pengawas yang

memiliki keterkaitan pelaksanaan

tugas JF.

- Pelajari Peraturan Pemerintah No.11

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Kegiatan 2 : Penyusunan Peta Jabatan

Tanggal


Tanda

tangan

Mentor

18/10/2021 Konsultasi tentang

penyusunan peta

jabatan

Coba pastikan lagi ke BKN Pusat,

apakah tenaga bantu dapat dimasukkan

dalam peta jabatan

90

Foto bukti konsultasi

91

Lampiran 5. Surat Undangan Mentor dan Lampiran

96

Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Mentor

97

Lampiran 7. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Penguji

98

Lampiran 8. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Coach

99

Lampiran 9. Lembar Form Masukan Rancangan Aktualisasi Mentor

100

Lampiran 10. Lembar Form Masukan Aktualisasi Penguji

LEMBAR CATATAN MASUKAN/ PERBAIKAN PESERTA

DALAM PELAKSANAAN AKTUALISASI (LATSAR CPNS DIY)

Nama Peserta : Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi.

Instansi : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Latsar CPNS Angkatan : V (Lima) Tahun : 2021

No Presensi : 08


Penguji

Drihardono, S.Sos

Catatan Penguji:

- Gali lebih dalam lagi nilai-nilai dalam Agenda 1, 2 dan 3 untuk diterapkan dalam pelaksaan kegiatan sehari-hari.

- Cek kembali tata penulisan, baik ejaan maupun kesalahan ketik sebelum LA dikumpulkan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

- SELAMAT DAN SUKSES SEBAGAI ASN PROFESIONAL

101

Lampiran 11. Lembar Komitmen Revisi Laporan Aktualisasi

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini, peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III Angkatan V Tahun 2021.

Nama : Deni Angga Wahyu Kusuma, S.Psi.

NIP : 19891212 202012 1 016

Jabatan : CPNS Analis Jabatan

Menyatakan :

1. Bersedia untuk mengubah dan melaksanakan revisi dari Penguji, Mentor

dan Coach terhadap Pengujian dalam Evaluasi Aktualisasi saya hari ini.

2. Apabila saya tidak melakukan hal tersebut sampai batas waktu yang

ditentukan (Rabu, 10 November 2021), saya bersedia untuk memperoleh

sanksi dalam hal pengurangan nilai dari Aktualisasi saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang Menyatakan,


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183, Telp. (0274) 417704, Fax (0274) 411801

Website : http//diklat.jogjaprov.go.id, Email : [email protected]

mailto:[email protected]

102

Lampiran 12. Lembar Presentasi Rancanagan Aktualisasi

106

Lampiran 13. Lembar Presentasi Laporan Aktualisasi

115

Lampiran 14. Jadwal Aktualisasi

116

Lampiran 15. Presensi Kehadiran

No. Tanggal Berangkat Pulang Status Presensi

1 21-Sep-21 07:08:03 16:13:49

2 22-Sep-21 06:30:19 16:46:35

3 23-Sep-21 07:15:40 16:19:59

4 24-Sep-21 07:08:49 15:16:32

5 25-Sep-21 D

6 26-Sep-21 D

7 27-Sep-21 07:02:37 16:06:53

8 28-Sep-21 07:01:07 22:28:27

9 29-Sep-21 07:24:25 16:04:37

10 30-Sep-21 06:35:53 17:58:39

11 01 Oktober 2021 07:20:09 16:07:07

12 02 Oktober 2021 D


14 04 Oktober 2021 07:01:00 20:12:21

15 05 Oktober 2021 07:17:06 16:34:54

16 06 Oktober 2021 07:19:18 16:58:05

17 07 Oktober 2021 06:58:57 16:39:35

18 08 Oktober 2021 07:18:54 15:38:39



21 11 Oktober 2021 07:15:56 16:57:11

22 12 Oktober 2021 07:21:18 16:05:57

23 13 Oktober 2021 07:11:44 16:08:26

24 14 Oktober 2021 07:17:37 16:21:36

25 15 Oktober 2021 07:07:01 15:41:48



28 18 Oktober 2021 07:12:23 16:17:49

29 19 Oktober 2021 06:56:06 16:32:48


31 21 Oktober 2021 07:06:34 16:33:37

32 22 Oktober 2021 07:04:21 15:16:12 Keterangan Status Presensi

• TPD (Tidak presensi datang)

• TPP (Tidak presensi pulang)

• TK (Tidak masuk kerja tanpa keterangan)

• D (Libur)

• TB (Tugas Belajar)

• TD (Tugas Dinas)

• CDTN (Cuti diluar Tanggungan Negara)

• CAP (Cuti Alasan Penting)

• CB (Cuti Besar)

117

• CS (Cuti Sakit)

• CT (Cuti Tahunan)

• BT (Bebas Tugas)

• LP (Libur Piket)

• CBS (Cuti Bersalin)

• SE (Surat Edaran)

• SK (Status Khusus/Mutasi Keluar/Meninggal Dunia)

laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi

Documents