kajian fiskal regional tahun 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TAHUN 2020

Provinsi Sulawesi Tengah

SCAN BARCODE DIBAWAH INI UNTUK

MENGUNDUH KFR TAHUN 2020

PROVINSI SULAWESI TENGAH SECARA

DIGITAL

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

KETUA TIM Kepala Bidang PPA II

Eko Kusdaryanto

PENULIS Deddy Wahyu Winoto Bayu Kusuma Putra

Suranto Aditya Dimas S

PENYAJI DATA

Deddy Wahyu Winoto Bayu Kusuma Putra

Suranto Maria Lolongan Aditya Dimas S

Andi Dheayana Octavera

DESAIN GRAFIS Andi Dheayana Octavera

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 Palu 94111 Telepon : (0451) 454040

Email : [email protected] Website : www.kanwildjpbsulteng.net

http://www.kanwildjpbsulteng.net/

KATA PENGANTAR i

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, dengan rahmat dan karunia-Nya Kajian Fiskal

Regional Tahun 2020 dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Kajian Fiskal Regional Tahun ini merupakan output dari

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Direktorat Jenderal

Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal sebagai bagian

dari monev pelaksanaan anggaran pusat dan daerah yang

menghubungkan antara implementasi kebijakan fiskal dengan

perkembangan makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam proses penyusunan kajian

ini, kami menggunakan data yang diperoleh dari berbagai

pihak, antara lain pemerintah provinsi/kabupaten/kota di

Sulawesi Tengah, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BI

perwakilan Sulawesi Tengah, satuan kerja vertikal maupun

daerah, Ekonom Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah

dan sumber-sumber lainnya yang tidak dapat kami sebutkan

satu persatu. Oleh karena itu, kepada semua pihak tersebut

kami mengucapkan terima kasih dan semoga kerjasama serta

hubungan baik ini dapat ditingkatkan di masa yang akan

datang.

Dengan selesainya penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun

2020 ini, kami berharap kajian tersebut dapat menjadi salah

satu media informasi terkini yang bernilai strategis bagi mitra

kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sulawesi Tengah, baik satuan kerja

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota di

Sulawesi Tengah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa Kajian Fiskal Regional Tahun 2020

masih belum sempurna dan masih membutuhkan banyak

masukan membangun guna penyempurnaan hasil kajian

dimasa yang akan datang.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 28 Februari 2021

Kepala Kanwil DJPb Provinsi

Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

KATA PENGANTAR

“

ii DAFTAR ISI

1

1

1

3

3

3

6

13

15

17

17

22

23

24

26

26

28

30

30

32

33

34

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR SINGKATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

DASHBOARD MAKRO-

FISKAL REGIONAL

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN

TANTANGAN DAERAH

1.1 PENDAHULUAN

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1.2.1 Berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

1.2.2 Berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

1.3 TANTANGAN DAERAH

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan

1.3.3 Tantangan Geografis Wilayah

1.3.4 Tantangan Daerah Sebagai Dampak

Covid-19

BAB II PERKEMBANGAN DAN

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1 INDIKATOR EKONOMI MAKRO

FUNDAMENTAL

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.2 Suku Bunga

2.1.3 Inflasi

2.1.4 Nilai Tukar

2.2 INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat

Pengangguran

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

2.3 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

REGIONAL

i

ii

iv

vii

xi

xii

xv

1

17

DAFTAR ISI iii

81

82

85

88

90

93

96

105

117

118

64

66

67

67

67

69

70

73

74

79

79

80

80

37

38

38

39

41

46

47

48

49

49

50

50

50

50

51

54

54

55

57

57

57

60

60

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN

APBN TINGKAT REGIONAL

3.1 APBN TINGKAT PROVINSI

3.2 PENDAPATAN PEMERINTAH

PUSAT TINGKAT REGIONAL

3.2.1 Penerimaan Perpajakan

3.2.2 Penerimaan Negara Bukan

Pajak

3.2.3 Penerimaan Hibah

3.3 BELANJA PEMERINTAH PUSAT

TINGKAT REGIONAL

3.4 TRANSFER KE DAERAH DAN

DANA DESA

3.4.1 Dana Transfer Umum

3.4.2 Dana Transfer Khusus

3.4.3 Dana Desa

3.4.4 Dana Insentif Daerah,

Otonomi Khusus, dan

Keistimewaan

3.5 ANALISIS CASH FLOW APBN

TINGKAT REGIONAL

3.5.1 Arus Kas Masuk

(Penerimaan Negara)

3.5.2 Arus Kas Keluar (Belanja

dan TKDD)

3.5.3 Surplus/Defisit

3.6 PENGELOLAAN BLU PUSAT

3.7 PENGELOLAAN MANAJEMEN

INVESTASI PUSAT

3.7.1 Penerusan Pinjaman

3.7.2 Kredit Program

3.8 PERKEMBANGAN DAN

ANALISIS BELANJA WAJIB

(MANDATORY SPENDING) DAN

BELANJA INFRASTRUKTUR

PUSAT DI DAERAH

3.8.1 Mandatory Spending di

Daerah

3.8.2 Belanja Sektor Pendidikan

3.8.3 Belanja Sektor Kesehatan

3.8.4 Belanja Infrastruktur

BAB IV PERKEMBANGAN DAN

ANALISIS PELAKSANAAN APBD

4.2 APBD TINGKAT PROVINSI

(KONSOLIDASI PEMDA)

5.1 LAPORAN REALISASI

ANGGARAN KONSOLIDASIAN

5.2 PENDAPATAN

KONSOLIDASIAN

5.3 BELANJA KONSOLIDASIAN

5.4 SURPLUS/DEFISIT

KONSOLIDASIAN

5.5 ANALISIS DAMPAK

KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

BAB V PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

BAB VI KEUNGGULAN DAN POTENSI

EKONOMI SERTA TANTANGAN

FISKAL REGIONAL

6.1 SEKTOR UNGGULAN DAERAH

6.2 SEKTOR POTENSIAL

DAEARAH

6.3 TANTANGAN FISKAL

REGIONAL DALAM

MENDORONG POTENSI

EKONOMI DAERAH

8.1 KESIMPULAN

8.2 REKOMENDASI

BAB VII ANALISIS TEMATIK

BAB VIII

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

37

81

93

108

117 63

LAMPIRAN

63

4.3 PENDAPATAN DAERAH

4.3.1 Dana Transfer/Perimbangan

4.3.2 Pendapatan Asli Daerah

4.3.3 Pendapatan Lain-Lain

4.4 BELANJA DAERAH

4.5 PERKEMBANGAN BLU DAERAH

4.5 SURPLUS/DEFISIT APBD

4.6 PEMBIAYAAN

4.7 ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

4.7.1 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

4.8 PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH

4.8.1 Belanja Daerah Sektor Pendidikan

4.8.2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan

4.8.3 Belanja Infrastruktur Daerah

iv DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perubahan Indikator dan Target RPKD Tahun 2020 3

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020

6

Tabel 1.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

12

Tabel 1.4. Kondisi Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulwesi Tengah 18

Tabel 1.5. Data penderita Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

16

Tabel 2.1. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Permintaan ADHB Tahun 2019 – 2020 (dalam Miliar Rupiah)

19

Tabel 2.2. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha ADHB Triwulan I – IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)

20

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Sulampua Tahun 2015 – 2020

27

Tabel 2.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2018 – 2019

30

Tabel 2.5. Kategori Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 31

Tabel 2.6. Target RPJMD 2020, RKPD Tahun 2020, Realisasi Provinsi Sulteng Tahun 2019 dan 2020

35

Tabel 3.1. APBN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2020 (dalam Miliar Rupiah)

37

Tabel 3.2 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah

38

Tabel 3.3 Pendapatan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi Sulteng (per Jenis PNBP dalam Miliar Rupiah)

39

Tabel 3.4. Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tk. Provinsi di Provinsi Sulteng (menurut Fungsional K/L) (dalam Juta Rupiah)

40

Tabel 3.5. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran di Prov. Sulteng

41

Tabel 3.6. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Sulawesi Tengah

43

Tabel 3.7. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja 43

Tabel 3.8. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Tengah (dalam Juta Rupiah)

46

Tabel 3.9. Tabel Alokasi dan Realisasi Belanja DAK Non Fisik Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2018, 2019 dan 2020 (dalam miliar)

48

Tabel 3.10. Tabel Alokasi dan Realisasi Dana Desa di Wilayah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2018, 2019 dan 2020 (dalam miliar)

49

Tabel 3.11. Tabel Alokasi dan Realisasi Dana Insentif Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar)

49

Tabel 3.12. Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Juta Rp)

51

Tabel 3.13. Perkembangan Pengelolaan Aset Satker BLU Sulawesi Tengah 51

Tabel 3.14. Perkembangan RM Satker BLU Sulawesi Tengah 51

Tabel 3.15. Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah (Miliar Rupiah)

52

Tabel 3.16. Profil dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBP di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019- 2020 (sepuluh terbesar pagu PNBP dalam Juta Rupiah)

52

Tabel 3.17. Analisis Legal BLU Tahun 2020 54

DAFTAR TABEL v

Tabel 3.18. Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2020

54

Tabel 3.19. Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020 (dalam Miliar Rupiah)

54

Tabel 3.20. Perkembangan Pembayaran Denda SLA di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020 ( dalam Juta Rupiah)

56

Tabel 3.21. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Prioritas Tahun 2020 57

Tabel 3.22. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Sarana Prasarana Tahun 2020

58

Tabel 3.23. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Tunjangan Kependidikan non-PNS Tahun 2020

59

Tabel 3.24. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Bantuan Operasional Pondok Pesantren Tahun 2020

59

Tabel 3.25. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020

59

Tabel 3.26. Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2020 60

Tabel 3.27. Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja Infrastruktur di Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Rupiah)

61


61


62


62

Tabel 4.1. APBD Lingkup Sulteng Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2018-2020 (Rp miliar)

63

Tabel 4.2. Proporsi Dana Transfer/Perimbangan Lingkup Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar)

64

Tabel 4.3. Proporsi PAD Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar) 64

Tabel 4.4. Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah, 2018-2020 (dalam Miliar Rupiah) 65

Tabel 4.5. Realisasi Pendapatan Lain-lain lingkup Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar) 66

Tabel 4.6. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan, 2020 (Rp miliar) 67

Tabel 4.7. Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja, 2020 (Rp miliar) 67

Tabel 4.8. Profil BLUD di Provinsi Sulteng Tahun 2020 (Rp juta) 69

Tabel 4.9. Perkembangan Nilai Aset Satker BLUD di Provinsi Sulteng (Rp juta) 70

Tabel 4.10. Analisis Legal BLUD di Sulteng Tahun 2020 70

Tabel 4.11. Keseimbangan Primer Kabupaten/Kota se-Sulteng TA 2020 (Rp juta) 74

Tabel 4.12. Analisis Regresi Belanja Daerah terhadap Kemiskinan 75

Tabel 5.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam Juta Rupiah)

81

Tabel 5.2. Rasio Pajak Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah 83

Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

85

Tabel 5.4. Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah 86

Tabel 5.5. Perhitungan Belanja Per Kapita 2018 – 2020 86

Tabel 5.6. Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Pada Provinsi Sulawesi Tengah

87

Tabel 5.7. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

92

Tabel 6.1. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis LQ/DLQ PDRB Per-Sektor PDRB 94

vi DAFTAR TABEL

Tabel 6.2. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share PDRB Per-Sektor PDRB

95

Tabel 6.3. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis Typology Klassen Per-Sektor PDRB

95

Tabel 6.4. Tabel Rekapitulasi Kuadran Analisis DLQ, Shiftshare, dan Klassen per-sektor PDRB

96

Tabel 6.5. Realisasi PerTahun Belanja Rutin dan Pembangunan Provinsi Sulteng 2018-2020

103

Tabel 7.1. Tahapan Perubahan Pergeseran Alokasi Anggaran karena Refocusing dan Realokasi

113

Tabel 7.2. Tabel Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 (dalam juta rupiah)

115

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2019

5

Grafik 1.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 1961 - 2020

6

Grafik 1.3. Piramida Penduduk Provinsi Sulteng Tahun 2020 7

Grafik 1.4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2011 – 2020

9

Grafik 1.5. Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

11

Grafik 1.6. Data Bencana Non-Gempa Tahun 2019 15

Grafik 1.7. Tren Penderita Terkonfirmasi, Sembuh, dan Meninggal Covid-19 Sulteng

15

Grafik 2.1. Porsi PDRB Sulteng Terhadap PDB Nasional (dalam triliun rupiah) 17

Grafik 2.2. Realisasi Triwulan Komponen Belanja dan Investasi Pemerintah dalam PDRB 2020

20

Grafik 2.3. Perkembangan PDB dan PDRB Per Kapita ADHB Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah)

22

Grafik 2.4. Pergerakan 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) Tahun 2019-2020 22

Grafik 2.5. Pergerakan Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2020 (dalam Persentas

23

Grafik 2.6. Perkembangan Nilai Kurs Rupiah Dengan Mata Uang USD, JPY, CNY, dan EUR Selama Tahun 2020

25

Grafik 2.7. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor-Impor Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

26

Grafik 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional, dan Target IPM RPJMD Tahun 2015 – 2020

26

Grafik 2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tahun 2020 27

Grafik 2.10. Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 dan Tahun 2020

27

Grafik 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2020

28

Grafik 2.12. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi dan Nasional Tahun 2020

29

Grafik 2.13. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2020

29

Grafik 2.14. Perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah Periode Maret 2014 – September 2020

30

Grafik 2.15. Perkembangan NTP, Indeks yang Dibayar Petani (lb), Indeks yang Diterima Petani (lt) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020

32

Grafik 2.16. Perkembangan NTN, Indeks yang Dibayar Nelayan (lb), Indeks yang Diterima Nelayan (lt) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020

33

Grafik 3.1 Rasio Perpajakan Terhadap PDRB 39

Grafik 3.2. Kontribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Regional Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam Persentase)

40

Grafik 3.3. Kontribusi Populasi Terhadap Pendapatan Pemerintah Tahun 2020 (dalam Ribu Rupiah)

40

Grafik 3.4. Penyerapan Anggaran Belanja K/L di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

44

viii DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.5. Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

44

Grafik 3.6. Penyerapan Anggaran Belanja Barang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

45

Grafik 3.7. Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

45

Grafik 3.8. Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 (miliar Rp)

46

Grafik 3.9. Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam miliar)

46

Grafik 3.10. Realisasi DAU tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam miliar)

47

Grafik 3.11. Realisasi DBH tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

47

Grafik 3.12. Realisasi DAK Fisik tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulteng Tahun 2020 (miliar Rp)

48

Grafik 3.13. Arus Kas Masuk th 2018 - 2020 (miliar Rp) 50

Grafik 3.14. Arus Kas Keluar th 2018 – 2020 (miliar Rp) 50

Grafik 3.15. Cash Flow Pemerintah Pusat Tahun 2020 50

Grafik 3.16. Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker PNBP Berpotensi 53

Grafik 3.17. Perkembangan Aset BLU Pusat di Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2020

53

Grafik 3.18. Realisasi Penyaluran KUR Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

55

Grafik 3.19. Penyaluran KUR Per Sektor Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020

56

Grafik 3.20. Penyaluran KUR Per Kategori Kredit Sulawesi Tengah 56

Grafik 3.21. Realisasi Mandatory Spending Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 57

Grafik 4.1. Rasio Pendapatan Lain-lain Terhadap Pendapatan Daerah 66

Grafik 4.2. Rasio Alokasi Belanja Daerah Sektor Konsumtif dan Produktif Tahun 2020

68

Grafik 4.3. Rasio Alokasi Anggaran Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 (APBN+APBD)

69

Grafik 4.4. Perbandingan Rasio Surplus/Defisit Antara Pagu dan Realisasi APBD TA 2020

71

Grafik 4.5. Rasio Surplus/Defisit terhadap Aggregat Pendapatan Tahun 2020 72

Grafik 4.6. Rasio Surplus/Defisit terhadap Belanja & Transfer Tahun 2020 73

Grafik 4.7. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 73

Grafik 4.8. Rasio SILPA terhadap Belanja Kabupaten/Kota se-Sulteng TA 2020 74

Grafik 4.9. Perbandingan Horizontal PAD dan Pertumbuhan Tahun 2019 – 2020 76

Grafik 4.10. Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan TA 2020 76

Grafik 4.11. Rasio Kontribusi Belanja Modal terhadap Total Belanja TA 2020 77

Grafik 4.12. Kapasitas Fiskal Per Kabupaten/Kota di Sulteng TA 2020 (Rp juta) 78

Grafik 4.13. Perbandingan Realisasi Belanja Pendidikan Dengan Total Belanja Daerah TA 2020

81

Grafik 4.14. Rasio Realisasi Belanja Kesehatan Tahun 2020 81

Grafik 4.15. Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah di Sulteng Tahun 2020 82

Grafik 5.1. Proporsi Pendapatan Konsolidasi Tahun 2020 82

Grafik 5.2. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

83

DAFTAR GRAFIK ix

Grafik 5.3. Perbandingan Perpajakan Pusat dan Daerah terhadap Perpajakan Konsolidasian Tahun 2020

83

Grafik 5.4. Pajak Perkapita Konsolidasian per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

84

Grafik 5.5. Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2020

84

Grafik 5.6. Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2019 dan 2020 85

Grafik 5.7. Perkembangan Belanja Pemerintah Konsolidasian Per Jiwa Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

86

Grafik 5.8. Rasio Belanja Pendidikan Konsolidasian Per Jiwa Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta Rupiah/Kapita)

87

Grafik 5.9. Rasio Surplus/Defisit Konsolidasi per Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2020

88

Grafik 6.1. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB Sulteng 2015-2020

97

Grafik 6.2. Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Komoditas Besi Baja dan Bahan Bakar Mineral 2015-2020

98

Grafik 6.3 Nilai Volume dan FoB Komoditas Bahan Bakar dan Mineral Tahun 2015-2019

98

Grafik 6.4. Daerah Produksi Nikel Per-Kabupaten di Sulteng 2015-2019 90

Grafik 6.5. Struktur Ekonomi dan Laju pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan.

101

Grafik 6.6. PDRB Harga Berlaku dan Konstan Sektor Administrasi Pemerintahan. 101

Grafik 6.7. Jumlah Pegawai Pemerintahan Provinsi Sulteng 101

Grafik 6.8. Tren Jumlah Pegawai Tahun-ke Tahun daerah pada Provinsi Sulteng 102

Grafik 6.9. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Berbintang Sulteng 102

Grafik 6.10. Angka kedatangan melalui Transportasi Udara dan Laut Sulteng 104

Grafik 7.1. Grafik Penderita Covid-19 Sulteng 104

Grafik 7.2. Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan 5 Sektor Lapangan Usaha PDRB Sulteng Tahun 2020

108

Grafik 7.3. Tren Penderita Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), dan Peraturan Terkait Perjalanan

110

Grafik 7.4. Persentase Alokasi Belanja Penanganan Covid-19 114

Grafik 7.5. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten Dalam Rangka Penanganan Covid-19

116

x DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Target dan Indikator RPJMD 2016-2021 2

Gambar 1.2. Peta Provinsi Sulawesi Tengah 14

Gambar 1.3. Peta Patahan Sulawesi 19

Gambar 1.4. Indeks Mobilitas, Peningkatan Ekonomi, dan Kesehatan Provinsi di Indonesia

21

Gambar 4.1 Klasifikasi Realisasi Capaian Target PAD 65

Gambar 6.1. Peta Potensi Tambang di Provinsi Sulteng 113

DAFTAR SINGKATAN xi

DAFTAR SINGKATAN ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

AHH : Angka Harapan Hidup

AMH : Angka Melek Huruf

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APK : Angka Partisipasi Kasar

ASN : Aparatur Sipil Negara

Banglut : Banggai Laut

Bangkep : Banggai Kepulauan

BI : Bank Indonesia

BLU : Badan Layanan Umum

BLUD : Badan Layanan Umum Daerah

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BPS : Badan Pusat Statistik COVID19 : Corona Virus Disease

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggraran

DJPB : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kuasa BUN

: Kuasa Bendahara Umum Negara

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

FGD : Focus Group Discussion

HDI : Human Development Index

HDR : Human Development Report

HPH : Hak Pengusahaan Hutan

IB : Industri Besar

IHK : Indeks Harga Konsumen

IKM : Industri Kecil dan Menengah

IMH : Indeks Melek Huruf

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IRLS : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

Kab. : Kabupaten

KD : Kantor Daerah

KP : Kantor Pusat

KPP : Kantor Pelayanan Perpajakan

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KUR : Kredit Usaha Rakyat

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk

Monev : Monitoring dan Evaluasi

m-to-m : month to month

Morut : Morowali Utara

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

NTP : Nilai Tukar Petani

PAD : Pendapatan Asli daerah

Parimo : Parigi Moutong

P2D2 : Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PKRT : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

PMA : Penanaman Modal Asing

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah

PPh : Pajak Penghasilan

PPI : Pelabuhan dan Pendaratan Ikan

PPK : Pembinaan Pengelolaan Keuangan

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PPP

Peabuhan Perikanan Pantai

Prov. : Provinsi

q-to-q : quarter to quater

RDI : Rekening Dana Investasi

RDP : Rekening Dana Pemerintah

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

RM : Rupiah Murni

Rp : Rupiah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RSU : Rumah Sakit Umum

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

SDM : Sumber Daya Manusia

SILPA : Sisa Lebih Penerimaan Anggaran

SIM : Surat Ijin Mengemudi

SIKP

Sistem Informasi Kredit Program

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SLA : Subsidiary Loan Agreement

SPM : Standar Pelayanan Minimum

SRG : Subsidi Resi Gudang

STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan

Sulteng : Sulawesi Tengah

TA : Tahun Anggaran

The Fed

The Federal Reserve

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Touna : Tojo Una-Una

TP : Tugas Pembantuan

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

UB : Urusan Bersama

UU : Undang-undang

y-o-y : year on year

xii RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi ekonomi, sosial, wilayah Sulawesi Tengah

Guna menentukan arah ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari

penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan

masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen

masyarakat, maka pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) kemudian menetapkan Visi

Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulteng

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Periode 2016-2021 Sulteng mengusung

tagline “SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”.

Dalam mewujudkan perekonomian Sulteng yang maju, beberapa tantangan yang harus

diselesaikan antara lain tantangan ekonomi, tantangan sosial kependudukan dan tantangan

kemanan. Tantangan ekonomi yang dihadapi antara lain pertumbuhan ekonomi yang semu

(quasy growth), hal ini ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada konsumsi bahan

makanan yang memang menjadi kebutuhan pokok, penyerapan anggaran yang terlambat serta

birokrasi yang belum mendukung investasi menjadi tantangan ekonomi selanjutnya. Sumber

daya manusia yang belum baik yang ditandai dengan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Sulteng sebesar 69.55 peringkat 11 terbawah nasional, namun demikian selama 10

tahun terakhir naik secara gradual. Tantangan berikutnya adalah bidang keamanan dimana

wilayah Provinsi Sulteng, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu

konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi

sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulteng sebagai daerah yang belum aman

sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada tahun 2000 masih melekat setiap orang

yang berasal dari luar Sulteng ketika akan datang ke wilayah ini.

Perkembangan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan

Walaupun memiliki berbagai tantangan ekonomi dan keamanan, kinerja perekonomian Sulteng

memiliki kinerja cukup baik. Dalam kurun waktu tahun 2014-2019 pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Tengah memang mengalami fluktuasi namun masih lebih tinggi jika dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi secara nasiona. Pada tahun 2020 ini, kinerja perekonomian di

Sulteng cukup terpengaruh dengan adanya wabah Covid-19. Perekonomian Sulteng tahun 2020

melambat 3,97 basis poin dari tahun sebelumnya (c-to-c) namun tetap lebih tinggi 2,79 poin dari

RINGKASAN EKSEKUTIF xiii

pertumbuhan nasional yang mencapai -2,07 persen. Meskipun mengalami perlambatan

dibanding tahun sebelumnya namun pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan mengingat

pada 6 bulan pertama ekonomi sempat terpukul karena pandemi. Dengan capaian pertumbuhan

ekonomi sebesar 4,86 persen maka target pertumbuhan ekonomi dalam RKPD Sulteng tahun

2020 sebesar 4,25-4,50 persen tercapai bahkan terlampaui. Industri Pengolahan menjadi industri

dengan pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 23,68 persen. Bila ditinjau dari sisi

pengeluaran, sumbangsih tertinggi terhadap PDRB Sulteng diberikan oleh komponen ekspor

barang dan jasa sebesar Rp 158,15 triliun atau mencapai 48,30 persen dari total PDRB Sulteng,

sedangkan bila ditijnau dari sisi penawaran Industri Pengolahan dengan porsi sebesar 27,61

persen mengungguli sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi andalan tahun-

tahun sebelumnya dan menyumbangkan porsi sebesar 21,76 persen tahun 2020. Berdasarkan

analisis Dynamic Location Quotien (DLQ), Analisis Shift Share, dan Typologi Klassen sektor

pertambangan dan penggalian, dan sektor administrasi pemerintahan merupakan sektor

unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulteng, sedangkan sektor pariwisata

merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dapat berkontribusi lebih terhadap petumbuhan

ekonomi di Sulteng.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Sulteng yang diukur berdasarkan IPM naik sebesar 0,07

persen menjadi 69,55 dari tahun sebelumnya sebesar 69,5. Naiknya tingkat kesejahteraan juga

dilihat dari tingkat kemiskinan di Sulteng sebesar 13,06 persen, turun 0,12 dibandingkan periode

yang sama tahun 2019. Ketimpangan di Sulteng mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dari

periode yang sama tahun lalu yang menunjukan telah terjadi pemerataan di Sulteng. Namun

demikian, pandemik Covid-19 cukup berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) mencapai 3,77 persen, naik 0,66 poin dari periode yang sama tahun lalu.

Laju inflasi di Sulteng tahun 2020 Provinsi Sulteng terjaga pada besaran 1,62 persen masih

dibawah tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 1,68 persen. Capaian tersebut masih dibawah

target inflasi RKPD sebesar 4-5 persen pada tahun 2020. Kelompok pengeluaran yang memiliki

andil paling besar terhadap inflasi di Sulteng masih berada pada kelompok Makanan, Minuman

(0,32 persen) dan Transportasi (0,12 persen). Penurunan ini menandakan ekonomi Sulteng tetap

membaik walaupun dilanda wabah pandemic covid-19.

Perkembangan dan pengaruh fiskal di daerah (APBN dan APBD) dan Sektor Unggulan

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2020 adalah sebesar Rp4,56 triliun mengalami penurunan

sebesar Rp278 miliar atau 5,7 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan realisasi belanja

xiv RINGKASAN EKSEKUTIF

tahun 2020 adalah sebesar Rp23,66 triliun atau mencapai 94,03 persen turun 2,9 persen

dibandingkan realisasi belanja tahun 2019. Dalam rangka penanggulan pandemic Covid-19, pada

awal tahun 2020 dikeluarkan kebijakan refocusing belanja pemerintah pusat dan alokasi transfer

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini berpengaruh terhadap

penurunan pagu belanja serta realisasi belanja di Sulteng.

Pemerintah Pusat dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memberikan subsidi

bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perkembangan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) di Sulteng selama Tahun 2020 (y-on-y) mengalami peningkatan walaupun terjadi pandemi

ini. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2020 ini sebesar Rp1,60 triliun mengalami kenaikan

sebesar 156 persen jika dibandingkan penyaluran pada tahun 2019 sebesar Rp625,9 miliar.

Demikian juga dari sisi penerima kredit KUR tahun 2020 (y-on-y) sebanyak 55.159 debitur

mengalami kenaikan sebesar 34 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

sebanyak 41.046 debitur.

Rekomendasi kebijakan

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulteng antara

lain Mendorong pengembangan perekonomian wilayah barat Sulteng utamanya disekitar Kota

Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Buol agar investor tertarik untuk berinvestasi di wilayah

tersebut. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah timur Sulteng yaitu sekitar

Kabupaten Bangga dan Morowali, akan meningkatkan potensi sektor pertambangan dan

penggalian semakin dapat dioptimalkan dan mendorong daerah sekitarnya juga turut

berkembang. Mengoptimalkan beberapa sector yang memiliki meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di Sulteng sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Program vaksinasi merupakan momentum sekaligus peluang pembukaan kembali dan

pengembangan sektor pariwisata. Percepatan belanja pemerintah pada awal tahun anggaran

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga laju inflasi sebagai antisipasi

perekonomian yang masih dipenuhi ketidakpastian. Meningkatkan kualitas data penerima

bantuan sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas bantuan program PEN bagi masyarakat

Sulteng yang terdampak Pandemic covid-19

2020APBDBELANJA BANSOS

Rp2,3 T (117,19%)

BELANJA TAK TERDUGA

Rp257 M (154,97%)

APBN DAN APBN SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

2020

BELANJA

PEMERINTAH PUSATRp7,44 T (84,4%)

TKDD

Rp16,22 T (216,7%)

APBNPENDAPATAN

BELANJA

Rp4,56 T (109,3%)

Rp23,66 T (94%)

PERPAJAKAN

Rp4 T (102,3%)

PNBP

Rp555 M (102,3%)

PENDAPATAN

BELANJA

Rp18,52 T (101,4%)

Rp19,27 T (87,27%)

PAD

Rp2,54 T (180,8%)

TRANSFER

Rp15,39 T (109,19%)

LLPAD YANG SAHRp584 M (21,16%)

BELANJA PEGAWAI

Rp7,29 T (90,61%)

BELANJA BARANG

Rp16,22 T (216,7%)

BELANJA MODAL

Rp3,25 T (93,41%)

-1,14

-6,1

-23,55

+3.5

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMII

SERTA UPAYA PENANGANAN COVID-19SULTENG 2020

2019 2020

15

10

5

0

Persentase Kontribusi Nilai EksporKomoditas Besi Baja dan BahanBakar Mineral Tahun 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100

75

50

25

0

Bahan Bakar MineralBesi dan Baja

Persentase Kontribusi SektorPertambangan dan PenggalianTahun 2019-2020

KEUNGGULAN DAN POTENSI

EKONOMI SULTENG 2020

UPAYA PENANGANAN COVID-19 SULTENG 2020

StrukturEkonomi

LajuPertumbuhan

13,3913,40 13,78

13,36

19,04

11,03

74,0785,66

40,96

3,12 85,31

Persentase Alokasi BelanjaPenanganan Covid-19 Tahun 2020

PenangananDampakEkonomi

PenyediaanJPS

PenangananKesehatan

Penerima Bantuan KeuanganDalam Penanganan Covid-19

Tahun 2020

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Bangkep

Banggai

Morowali

Poso

Donggala

Tolitoli

Buol

Parimo

Touna

Sigi

Banglut

Morut

Kota Palu

6.50121.512

3.30813.581

16.90512.710

9.98222.761

8.07714.082

2.3434.111

11.389

0 25 50 75 100 125

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

Peramalan (forecasting) digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan ekonomi NTT (PDRB) di tahun2020, sehingga kebijakan pemerintah yang tepat dapat diformulasikan. Dalam peramalan ini digunakandua metode. Metode pertama yaitu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang merupakanpenggabungan dari metode moving average dan autoregressive, di mana menggunakan data runtunwaktu secara historis dan data terkini untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat.Sedangkan metode kedua adalah Vector Auto Regression (VAR) yang merupakan estimasi menggunakanOrdinary Least Square (OLS).

Triwulan I tahun 2020 ekonomi Sulteng diprediksi tumbuh sebesar 7,11 persen (ARIMA) dan 7,18 persen(VAR). Hasil tersebut tanpa memperhitungkan pandemi sebagai variable yang dapat menjadi restriksi.Jika pandemi dimasukkan sebagai restriksi, dengan menggunakan asumsi perubahan target RKPD(pengurangan sebesar 1,5-2 persen) maka diprediksi perekonomian Sulteng berada di kisaran 5-5,61persen. Sedangkan PDRB tahunan diprediksi tumbuh sebesar 7,16 persen. Hasil peramalan tersebutcukup feasible dan achievable. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu pertama rata-ratapertumbuhan ekonomi Triwulan I Sulteng selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar 6,80 persen. Kedua,Indikator makro ekonomi sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, juga secara tahunantetap tumbuh meski didera pandemi.

TW i 2021 TAHUN 2021

5 - 5,61 % sekitar 7,1

CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS NASIONAL

DAN PROGNOSIS PERTUMBUHAN

EKONOMI DAN INFLASI


-0,81% 2,87

Fbprophet adalah metode runtun waktu open source yang dikembangkan olehdata science facebook. Dari hasil perhitungan menggunakan metode inididapatkan hasil peramalan inflasi sulteng triwulan I tahun 2021 sebesar -0,81%dan tahunan sebesar 2,87. Deflasi pada TW 1 diperkirakan karena permintaanturun akibat aktivitas ekonomi awal tahun yang masih lesu, ditambah dengantransisi kepeminpinan baru di Sulawesi yang membuat sektor-sektor yangterkait dengan administrasi pemerintahan membutuhkan waktu sebelumdapat mencapai titik optimal.

Capaian Output StrategisAlokasi Pendidikan diberikan kepada 5 bidangAlokasi Output Strategis Kesehatan sebesar Rp7,6M, total realisasi sebesar Rp7,5 M (97% dari pagu)Masih ada beberapa isu infrastruktur yang harusdihadapi

Prognosis Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Metode AutoregressiveIntegrated Moving Average (ARIMA) dan Vector Auto Regressive (VAR)

PrognosisInflasiSulawesi Tengah

Metode PROPHET

9 5 %9 9 %

1 1 5 %

B A B ISASARAN DANTANTANGAN DAERAH

B A B ISASARAN DANTANTANGAN DAERAH

L A P O R A N K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L ( K F R ) T A H U N 2 0 2 0

Gambar : Kemen PUPR Pembangunan Huntap Sulteng


Rp

Rp

P E R T U M B U H A N

E K O N O M I

T I N G K A T

P E N G A N G G U R A N

T E R B U K A ( T P T )

T I N G K A T

K E M I S K I N A N

P D R B

P E R K A P I T A

( J t R p )

I N D E K S

G I N II N F L A S I

TARGET AWAL

TARGET REV I S I

6,25-6,50

4,25-4,50

3,3

4,0-3,50

84,5-85

85,2-85,5

53-54

52,5-53,5

0,3000-0,325

0,3000-0,325

4,5-5

4-5

SOSIAL KEPENDUDUKAN

Kualitas dan Daya Saing SDM

Kondisi Keamanan Daerah

Kelangkaan Energi

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

IPM 11 besar terendah di Indonesia

Teror dan Gerakan Pengacau Keamanan

(GPK)

Krisis Listrik

Refocussing dan Realokasi Anggaran

Divergensi Pertumbuhan Ekonomi

Wilayah Timur dan Barat

Ketimpangan Pembangunan Daerah

Wilayah Timur dan Barat

Rp Rp

EKONOMI

GEOGRAFI WILAYAH

Kondisi Geografis

Bencana Alam 2019

Angin Puting Beliung (12x)

Banjir (109x)

Tanah Longsor (15x)

Kekeringan (4x)

Abrasi Pantai (8x)

Gelombang Tinggi (8x)

Provinsi terluas di Sulawesi

dengan kontur geografis yang

unik

TargetRKPDTahun2020

Tantangan DaerahSulteng 2020

TANTANGAN

DAERAH

TERDAMPAK

COV ID - 19

Tingkat Kritikalitas Fatal (TKF) Provinsi

Sulawesi Tengah adalah 2,98%

3 kabupaten dengan TKF paling tinggi

merupakan penopang pertumbuhan

ekonomi sulteng

Ringka sg ra f i s Bab IRingka sg ra f i s Bab I


1 BAB I: TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1 PENDAHULUAN

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah adalah

untuk mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh sebab itu, untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka harus disertai dengan unsur pendanaan

yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun dari pengalokasian anggaran belanja

baik pada APBN maupun APBD.

Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, pemegang kekuasan

tertinggi pengelolaan keuangan negara adalah Presiden, sedangkan di daerah diserahkan

kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Oleh karena itu, dalam tataran implementasi kebijakan

fiskal di daerah diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan serta pengelolaan keuangan

pusat dan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan

efisien.

Selanjutnya, kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pusat dan daerah

dalam memastikan efektifitasnya. Melalui tiga fungsi utamanya sebagai alat alokasi,

distribusi, dan stabilisasi, maka kebijakan fiskal yang efektif diharapkan mampu

meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-indikator ekonomi makro dan kesejahteraan

di daerah.

Hal utama yang harus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien

adalah pemetaan tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-

kependudukan, serta tantangan wilayahnya, sehingga intervensi kebijakan fiskal melalui

program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi.

Kebijakan fiskal yang efektif dapat terlihat dari perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi

dan indikator-indikator kesejahteraan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

Tengah (Sulteng) 2016-2021 merupakan rencana tahap ketiga dari Rencana

BAB I : TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) 2005-2025. RPJPD bertujuan

untuk lebih memantapkan penataan

kembali Sulteng di segala bidang

dengan penekanan pada upaya

peningkatan kualitas sumber daya

manusia termasuk pengembangan

kemampuan ilmu dan teknologi serta

penguatan daya saing perekonomian

yang didukung oleh suasana aman

dan damai dalam kehidupan

masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulteng kemudian

menetapkan Visi Pembangunan

Periode 2016-2021 yaitu “Sulteng

Maju, Mandiri, dan Berdaya saing”.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi antara lain melanjutkan

reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM,

meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan pendukung kemandirian

energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi

kerakyatan, mewujudkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim yang

optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur

Indonesia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

dan berbudaya.

Agar lebih mudah diimplementasikan, visi-misi tersebut kemudian diturunkan ke

dalam 7 (tujuh) tujuan dan kemudian dirinci ke dalam 60 sasaran dengan indikator

diantaranya adalah indeks reformasi birokasi, persentase daerah tertinggal,

pertumbuhan ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, persentase penduduk miskin,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Nilai Tukar Petani dan Perikanan

(NTPP). Tabel matriks misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD secara lengkap

dapat ditilik pada bagian lampiran 1 kajian ini.

Pada akhir masa RPJMD pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulteng

menargetkan IPM pada angka 70,25 dan keluar dari kategori “sedang”. Tata

kelola pemerintahan juga disasar lebih baik dengan peningkatan Indeks

IPM 68,88

PDRB Perkapita 50,18jt Indeks Ref. Birokrasi B

Penduduk Miskin 86,31

NTP 102,29 NTN 107,15

2018

IPM 69



NTP 102,5 NTN 108,22

2020

IPM 70,25

PDRB Perkapita 58,09jt Indeks Ref. Birokrasi BB


NTP 102,6 NTN 108,76

2021

IPM 68,75



NTP 102,39 NTN 107,68

2019

IPM 68,11



NTP 98,5 NTN 106,62

2017

Gambar 1.1. Target dan Indikator RPJMD 2016-2021 *Sumber : RPJMD Sulteng 2016-2021


Reformasi Birokrasi dari “B” menjadi “BB”. Sementara dari sisi ekonomi

penerimaan PDRB perkapita ditargetkan naik sampai dengan Rp58,09 juta,

sedangkan nilai tukar petani dan nelayan masing-masing ditargetkan naik sampai

dengan 102,6 dan 108,76 poin (Gambar 1.1.).

1.2.2 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Memperhatikan sasaran pembangunan RPJMD di tahun 2020 dan Tema

Pembangunan Nasional Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Provinsi Sulawes Tengah tahun 2020 mengambil tema ”Membangun

Kembali Sulteng Melalui Penguatan Mutu, Modal, Manusia, dan

Infrastruktur”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) agenda

prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yakni Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Peningkatan Jaringan

Infrastruktur.

Masing-masing agenda tersebut

kemudian diturunkan kedalam

indikator-indikator. Namun, pada

akhir Semester 1 Tahun 2020,

indikator-indikator yang telah

ditetapkan sebelumnya tersebut

kemudian direvisi sebagai

konsekuensi dari penurunan

drastis perekonomian baik secara

global maupun nasional yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sasaran

dan indikator RKPD 2020 baik versi awal maupun revisi ditampilkan pada Tabel

1.1.

1.3 Tantangan Daerah

Secara keseluruhan berbagai tantangan utama yang berpotensi menghambat

pembangunan Provinsi Sulteng pada tahun 2020 dapat dikelompokkan dalam beberapa

aspek yaitu ekonomi, sosial kependudukan, geografis, serta dampak pandemi Corona

Virus Desease (Covid-19).

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan

Indikator Target 2020

(Awal) Target 2020

(Revisi)

Pertumbuhan ekonomi

6,25-6,50 4,25-4,50

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,3 4,0-3,50

Tingkat kemiskinan

84,5-85 85,2-85,5

PDRB per Kapita (Jt Rp)

53-54 52,5-53,5

Indeks Gini 0,300-0,325 0,300-0,325

Inflasi 4,5-5 4-5

Tabel 1.1. Perubahan Indikator dan Target RPKD Tahun 2020

*Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Tengah


pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkeadilan menemui

beberapa kendala/tantangan, yaitu:

1. Pengaruh Realokasi Anggaran Terhadap Perubahan dan Pencapaian Target-

Target Perekonomian

Perkembangan ekonomi Provinsi Sulteng menunjukkan kinerja yang positif yakni

pada tahun 2019 tumbuh 7,15% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya 6,28%

dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%.

Namun, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulteng yang cukup tinggi tersebut

tidak dapat dipertahankan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap target-target perekonomian

adalah kebijakan realokasi program/kegiatan dan refocusing APBD Provinsi

Sulteng Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini mengalihkan sebagian alokasi

anggaran untuk membantu tambahan dana yang diperlukan sektor kesehatan

dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, jaringan pengaman sosial,

serta stimulus ekonomi terutama sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebagai konsekuensinya dilakukan penyesuaian program/kegiatan dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun

2020, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah maupun

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Seperti dapat dilihat pada Tabel 1.1.di halaman 3, pemerintah daerah telah

melakukan koreksi target perekonomian dalam RKPD. Koreksi paling besar terjadi

pada indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT (tingkat pengangguran terbuka)

yang turun sekitar 30%. Penurunan target tersebut masih dibayangi dengan risiko

ketidakcapaian target karena berbagai keterbatasan yang terjadi sebagai

konsekuensi dari Covid-19.

2. Divergensi Pertumbuhan Ekonomi

Selama ini sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulteng sangat mengandalkan

wilayah timur dengan sektor tambang dan industrinya. Data Badan Pusat Statistik

(BPS) menunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2019, 3

(tiga) daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada wilayah timur yaitu

Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali Utara (Grafik

1.1.). Sedangkan wilayah barat seperti kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala,

Kabupaten Toli-Toli, dan lainnya cenderung tidak berkembang. Diperlukan


terobosan kebijakan atau program

oleh pemerintah daerah agar iklim

investasi pada daerah-daerah tersebut

dapat menarik investor agar

berinvestasi pada daerah-daerah

tersebut.

3. Tidak Meratanya

Pembangunan Daerah

Meskipun dari sisiinvestasi wilayah

timur terus berkembang dengan sektor

industrinya. Namun, jika dilihat dari sisi

pembangunan, sektoral-sektor

ekonomi di wilayah barat mendapat

porsi yang lebih baik di mana

pembangunan banyak terpusat pada wilayah sekitar Kota Palu dan Kabupaten

Poso, sedangkan bagian timur seperti Kabupaten Banggai dan Kabupaten

Banggai kepulauan dari berbagai hal seperti infrastruktur jalan dan jembatan, rasio

elektrifikasi, sarana dan prasarana kesehatan jauh tertinggal. Kondisiini

berdampak pada terhambatnya kegiatan dan arus perekonomian di wilayah

tersebut.

4. Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan

Dari sisi tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif,

efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan, dan diperlukan

penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Kondisi kelembagaan

pemerintah daerah dari aspek struktur maupun fungsi belum efektif dan efisien,

sehingga kualitas pelayanan publik (public services) belum optimal. Di samping

itu, citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip good

governance masih rendah.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa birokrasi belum

sepenuhnya mendukung pemerintahan yang baik, yaitu faktor teknologi dan non-

teknologi. Faktor teknologi berkenaan dengan kurang optimalnya pemanfaatan

sistem informasi daerah yang disebabkan antara lain oleh belum diperbaharuinya

Banggai

Morowali

Morowali Utara

2

7

12

2017 2018 2019Banggai Kepulauan Banggai

Morowali Poso

Donggala Tolitoli

Buol Parigi Moutong

Tojo Una-Una Sigi

Banggai Laut Morowali Utara

Kota Palu

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2019

*Sumber : Data Kesejahteraan BPS 2020 (diolah)


data-data secara berkala sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mengalami

kendala baik dalam perencanaan maupun dalam melakukan monitoring dan

evaluasi. Sedangkan factor non-teknologi antara lain sebagai berikut:

a. Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya

serapan anggaran;

b. Adanya sebagian kecil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang sungguh-

sungguh dalam pelaksanaan kegiatan;

c. Perubahan regulasi yang terlalu cepat;

d. Kurangnya sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;

e. Hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya menjadi

acuan dalam proses perencanaan.

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan

1. Kondisi Demografi

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan

penduduk Sulteng mencapai 1,22 persen per-tahun, lebih rendah dari rata-rata laju

pertumbuhan nasional sebesar 1,25 persen. Laju pertumbuhan di Sulteng tersebut

terus mengalami perlambatan sebesar 2,65 persen dibandingkan dengan periode

1971-1980 yang sebesar 3,87 persen. Selain dikarenakan fasilitas kesehatan dan

kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat, salah satu faktor penekan laju

pertumbuhan tersebut adalah program pengendalian penduduk dan KB. Sejak

Tahun 2015, baik rasio pengguna KB aktif maupun pasca salin di Sulteng terus

meningkat. Rasio pengguna KB aktif meningkat dari 63,2 persen pada tahun 2015

menjadi 68,2 persen pada tahun 2019.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Per

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020

No. Kabupaten/Kota Jumlah

Penduduk Laju Pertumbuhan

Rasio Jenis Kelamin

1 Banggai Kepulauan 120.142 4,54% 103

2 Banggai 362.275 1,10% 104

3 Morowali 161.727 4,54% 122

4 Poso 244.875 1,53% 107

5 Donggala 300.436 0,77% 106

6 Tolitoli 255.154 0,62% 104

7 Buol 145.254 0,91% 105

8 Parigi Moutong 440.015 0,60% 105

9 Tojo Una-Una 163.829 1,69% 105

10 Sigi 257.585 1,76% 105

11 Banggai Laut 70.435 1,20% 102

12 Morowali Utara 120.789 1,45% 108

13 Palu 373.218 1,01% 100

*Sumber : BPS (diolah)


Tabel 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk paling tinggi ada pada

dua kabupaten yaitu Banggai Kepulauan dan Morowali. Pertumbuhan penduduk

Sulteng terutama di Kabupaten tersebut memberikan tantangan bagi pemerintah

daerah utamanya dalam penyelenggaraan kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan dan sarana prasarana pendukung dalam mencapai

kesejahteraan setiap warganya.

2. Struktur dan Jumlah Penduduk

Bila dikelompokkan menurut generasi, mayoritas penduduk Provinsi Sulteng

didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Millenial. Generasi Z memiliki proporsi

sebesar 31,25 persen dari total populasi dan Generasi Millenial sebesar 25,89

persen. Dari perspektif demografis, jika dikelola dengan baik, angka-angka ini

menunjukkan bahwa Prov. Sulteng memiliki potensi besar dalam hal produktifitas

dan kreatifitas jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Dengan bentuk piramida

penduduk expansive, Provinsi

Sulteng mempunyai angka

kelahiran lebih banyak daripada

angka kematian. Jika dilihat dari

kelompok umur, penduduk

Provinsi Sulteng tahun 2020

terbesar berada pada kelompok

umur 15-19 tahun sebesar

303.705 jiwa (10,17%),

sedangkan kelompok umur

dengan jumlah penduduk

terendah adalah kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 39.321 jiwa (1,32%).

Ditinjau dari angka beban ketergantungan (dependency ratio), proporsi penduduk

usia tidak produktif dalam kelompok umur 0-14 dan >65 tahun menunjukkan angka

beban ketergantungan yang semakin menurun. Persentase dependency ratio

Sulteng Tahun 2020 menunjukan angka 40,47 persen, menurun sebesar

minus17,81 persen dibandingkan Tahun 2010 yang sebesar 58,28 persen. Hal ini

terjadi karena peningkatan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun), dan

menurunnya angka penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas).

Peningkatan jumlah usia produktif ini tentunya harus dibarengi dengan penyiapan

Grafik 1.3. Piramida Penduduk Provinsi

Sulteng Tahun 2020

200 150 100 50 0 50 100 150 200

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-74

75+

Laki-laki Perempuan*Sumber : BPS (diolah)


kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

akan masuk ke angkatan kerja antara lain; menjaga penurunan fertilitas,

menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan kebijakan ekonomi

dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan

perdagangan (trade openness) serta dukungan sarana dan prasarana yang

memadai.

3. Karateristik Masyarakat

Proporsi masyarakat penduduk Sulteng yang tinggal di pedesaan berjumlah lebih

dari 71,12 persen total penduduk, sedangkan 28,88 persen tinggal di perkotaan.

Hal ini tentu berpengaruh pada karakteristik kehidupan sosial masyarakat. Di

daerah pedesaan misalnya, biasanya masyarakat masih menjunjung tinggi sikap

kekeluargaan dan gotong royong yang kental karena satu sama lain sering

bergantung dalam berbagai hal dan kegiatan. Sedangkan di perkotaan,

masyarakat yang sudah berbaur dari berbagai suku dan etnis dan terpapar dengan

kemajuan teknologi membuat pola pikir masyarakat lebih mandiri dan terbuka

terhadap perubahan yang cepat.

4. Kondisi Keamanan Daerah

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan

suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah. Indikator ini

dapat terpenuhimelalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk

menanamankan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman

bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik, dan

kepastian hukum yang berlaku.

Kondisi keamanan di Provinsi Sulteng, saat ini masih tergolong kurang

menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya di

Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional

bahkan internasional. Stigma Provinsi Sulteng sebagai daerah yang belum aman

sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Kabupaten Poso masih melekat

pada setiap orang yang berasal dari luar Provinsi Sulteng ketika akan datang ke

wilayah ini sampai dengan hari ini. Berita penculikan dan operasi terhadap

terorisme yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan

sekitarnya yang sampai menimbulkan korban jiwa berkontribusi meningkatkan

risiko investasibagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi

Sulteng.


5. Tingkat Pendidikan

Capaian pendidikan penduduk dapat diukur dengan banyak indikator, salah

satunya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) atau expected years of schooling dan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau mean years of schooling). Kedua indikator

ini pula yang digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam perhitungan

Indeks Pembangunan Manusia.

Pada Tahun 2020 HLS Provinsi Sulteng berada di angka 13,17 tahun yang berarti

bahwa anak-anak usia 7 tahun di Sulteng memiliki peluang untuk menamatkan

pendidikan mereka hingga lulus D1 atau telah masuk di D2. Sementara itu angka

RLS Tahun 2020 berada di angka 8,83 yang berarti secara rata-rata penduduk

Sulteng yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,83

tahun atau hampir menamatkan kelas IX atau 3 SMP. Dilihat pada Grafik 1.4,

selama 10 tahun, angka HLS dan RLS Provinsi Sulteng terus mengalami

peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional. Hal ini selaras dengan

perbaikan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah yang terus

meningkat.

Grafik 1.4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi

Tengah dan Nasional, 2011 – 2020

*Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS (2020)

Meskipun mengalami kenaikan tiap tahun, Pemerintah Sulteng masih menghadapi

beragai erapa tantangan dalam bidang pendidikan. Tantangan yang utama

diantaranya adalah rendahnya perluasan akses pendidikan pada daerah terpencil

dan tertinggal, rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada semua tingkat

pendidikan dan distribusi penyebaran tenaga pendidik (guru) yang tidak merata.

6. Adat Istiadat

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (1977), bahwa

penduduk Provinsi Sulteng mempunyai pengaruh timbal balik yang kuat sangat

menonjol, saling mengisi dan terintegrasi antar masyarakat dengan suku Bugis,

13.17

8.83

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Nasional


Makassar, dan Mandar. Hal ini dikarenakan ketiga suku tersebut sudah datang

sejak jaman kerajaan di Sulteng terbentuk. Kemiripan tersebut meliputi bahasa,

bentuk tempat tinggal, cara berpakaian, mata pencaharian begitu juga dengan

sistem nilai-nilai sosial, sistem pengetahuan, kekerabatan dan perlengkapan

hidup. Sedangkan penduduk pendatang lainnya seperti dari Gorontalo, Minahasa,

pegawai-pegawai negeri yang pada umumnya dari berbagai suku bangsa dari

tanah air, orang Tionghoa (WNl/WNA), dan lain sebagainya masuk secara

bertahap.

Dalam proses akulturasi budaya tersebut, tercatat Provinsi Sulteng mempunyai 27

(dua puluh tujuh) suku. Dua belas suku yang berbaur tersebut diketahui adalah

Kaili, Pamona, Saluan, Banggai, Pipikoro, Napu-Bada, Mori, Bungku, Tomimi, Toli-

Toli, Buoi, dan Balantak. Setiap suku bangsa tersebut menyebar dan mendiami

wilayah geografis yang berbeda seperti pesisir pantai, lembah dan dataran tinggi.

Sementara itu, 15 suku terasing memilih bertempat tinggal di daerah

pedalaman/pegunungan.

Bahasa yang dikenal dan dipakai sebagai bahasa komunikasi

di daerah Sulteng berjumlah 12 bahasa yaitu bahasa Kaili, Tomini, Pamona, Bada,

Napu, Pipikoro, Mori, Toli-Toli, Buol, Saluan, Balantak, dan bahasa daerah

Banggai. Tetapi di antara pemakai bahasa-bahasa daerah tersebut sebagian

besar dapat saling mengerti satu sama lain.

Oleh karena sejarah panjang dan proses akulturasi antar suku dari berbagai

wilayah tersebut menjadikan Prov. Sulteng kaya akan potensi adat dan budaya.

Namun disisi lain menjadi suatu tantangan bagaimana pemerintah daerah dapat

melakukan pembangunan fisik (infrastruktur) sesuai rencana namun tetap

mengedepankan pembangunan yang adil dan merata serta menjaga harmoni

diantara 27 suku yang mendiami daerah Sulteng.

7. Mata Pencaharian

Dengan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran

rendah hingga pantai menyebabkan masyarakat yang tinggal di Provinsi Sulteng

mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam baik di sektor pertanian,

perikanan, industri dan jasa. Pada November 2020, penduduk usia kerja di

Provinsi Sulteng berjumlah 2,27 juta ribu, angkatan kerja 1,58 juta, dan penduduk

yang bekerja berjumlah 1,52 juta penduduk.


Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sulteng, pertanian menjadi

sumber utama mata pencaharian penduduk terutama di daerah perdesaan dengan

padi sebagai tanaman utama.

Kopi, kokoa dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah dan

hasil hutan berupa rotan beberapa macam kayu seperti agates, ebony dan meranti

juga merupakan andalan Sulteng. Sedangkan sektor pertambangan di Kabupaten

Morowali, Morowali Utara dan Banggai umumnya menyerap lapangan kerja di

sekitar daerah industri tersebut. Adanya pesisir pantai yang memanjang dan

daerah kepulauan juga menjadikan pendudukan Sulteng tidak asing dengan mata

pencahariaan perikanan/nelayan terutama di daerah Banggai dan Touna.

Beragamnya mata pencahariaan yang disebabkan kondisi demografis yang unik

memberikan tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana memajukan setiap

lapangan usaha dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

8. Pola Sosial

Pola interaksi utama masyarakat multietnik di Sulteng sudah berjalan dengan baik.

Hal ini dikarenakan masyarakat multietnik yang berdomisili di wilayah tersebut

sudah hidup berdampingan sejak lama. Jika terdapat suatu permasalahahan dapat

diselesaikan secara musyawarah atau olehtetua adat/tokoh di daerah tersebut.

Kebersamaan tersebut diwujudkan dalam suatu semboyan,yaitu “Nosarara

Nosabatutu” yang berarti "Bersama Kita Satu".

Pola sosial lain yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu

kelompok di wilayah tertentu adalah kondisi agama. Data Kementerian Agama

menunjukkan sebagian besar penduduk

Provinsi Sulteng (2.303.257 jiwa atau 75,87

% memeluk Agama Islam, kemudian yang

memeluk Agama Kristen Katholik sebanyak

49.567 orang (1,63 %), Agama Kristen

Protestan sebesar 511.097 orang (16,84 %),

Agama Budha sebanyak 23.974 orang

(0,79%) dan pemeluk Agama Hindu

berjumlah 147.897 orang (4,87%).

Keberagaman ini diakomodir dengan

penyediaan fasilitas tempat ibadah dimana

jumlah masjid di Provinsi Sulteng sampai

Islam Kristen Hindu Buddha Katolik

Grafik 1.5. Persentase Penduduk

Berdasarkan Agama di Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2019

*Sumber : Kementerian Agama,2019


dengan tahun 2019 ada sebanyak 3.552 unit. Sedangkan untuk jumlah Gereja

Kristen Protestan sebanyak 2.186 unit, Gereja Katolik sebanyak 166 unit, serta

rumah ibadah lainnya (vihara/klenteng/pura) ada sebanyak 253 unit.

Kondisi pluralisme ini menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mewujudkan

masyarakat yang harmonis melalui pemenuhan kebutuhan beragama dan sosial

masyarakat.

9. Pola Kesehatan Masyarakat

Salah satu wujud keberhasilan pembangunan kesehatan ditandai dengan

penduduk yang hidup dan berperilaku pada lingkungan yang sehat dan

mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Lebih lanjut,

Pemerintah Pusat dalam upaya menyelenggarakan program jaminan kesehatan

telah membentuk BPJS Kesehatan dalam rangka Universal Health Coverage

(UHC) atau cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,

akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-

obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi

semua orang. Menurut data dinas kesehatan, persentase penduduk di Sulteng

yang memiliki jaminan kesehatan mencapai 90,92%, yang jika dibandingkan

dengan jumlah penduduk Sulteng maka masih ada sekitar 9,08 persen yang belum

memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 1.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tiap Kabupaten/Kota

di Provinsi Sulawesi Tengah

No Kabupaten/Kota Puskesmas Puskesmas

Terakreditasi Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Rumah Sakit

Rumah Sakit Terakreditasi

1 Banggai Kepulauan

13 8 45 18 2 1

2 Banggai 26 22 104 40 3 2

3 Morowali 9 8 35 29 2 1

4 Poso 24 19 65 24 3 3

5 Donggala 18 11 74 18 2 1

6 Tolitoli 14 11 74 24 2 1

7 Buol 11 11 56 12 1 1

8 Parigi Moutong 23 15 80 23 4 4

9 Tojo Una-Una 13 11 48 18 3 2

10 Sigi 19 12 48 29 1 1

11 Banggai Laut 10 4 25 14 1 1

12 Morowali Utara 13 5 47 13 1 1

13 Palu 14 2 28 13 14 12

Jumlah 207 139 729 275 39 31

Sumber : Profil Kesehatan Masyarakat Tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan merupakan

tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan

pada daerah terpencil dan tertinggal masih terbatas walaupun insentif yang


diberikan lebih tinggi. Penyebabnya adalah masih banyak daerah terpencil yang

tidak didukung dengan infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi

yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara berkelanjutan memenuhi

kebutuhan kesehatan (program, infrastruktur, dan sumber daya tenaga kesehatan)

dan meningkatkan kualitas konektifitas (infrastruktur jalan, perhubungan, dan

jaringan komunikasi).

10. Kelangkaan Energi

Provinsi Sulteng telah memasuki usia ke-52 tahun. Meski memasuki usia yang

terbilang cukup matang, Masih banyak wilayah di Sulteng dilanda oleh krisis listrik.

Sejumlah wilayah, termasuk Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, hingga kini

masih mengalami krisis listrik. Selain adanya krisis listrik, masih banyak desa dan

kecamatan yang sampai sekarang ini belum terjangkau listrik PLN sama sekali.

Terkait kendala listrik tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Sulteng bisa

bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengatasi krisis

listrik yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini. Begitu pula desa dan

kecamatan yang belum terjangkau penerangan listrik dari PLN, , perlumendapat

perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Setidaknya ada dua

kecamatan di Kabupaten Sigi yang belum terjangkau listrik dan prasana jalan

memadai, yaitu Lindu dan Pipikoro. Padahal kedua kecamatan di Kabupaten Sigi

itu hanya sekitar 100 km dari Kota Palu. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah

Provinsi Sulteng berupaya mengatasinya dengan membangun PLTA dan PLTU di

daerah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Morowali mulai tahun 2020.

1.3.3 Tantangan Geografi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Provinsi Sulteng merupakan Provinsi terbesar di pulau Sulawesi dengan luas 35

persen dari luas Pulau Sulawesi. Dilihat pada Gambar 1.1, terdapat garis

khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulteng membuat iklim

daerah ini tropis. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3,000 milimeter

per tahun yang termasuh curah hujan terendah di Indonesia. Sementara itu,

kondisi topografi Kepulauan Sulteng terdiri dari dataran rendah (hijau muda),

bentangan pegunungan (kuning) dan dataran tinggi (merah). Pada wilayah

Kabupaten Buol dan Tolitoli terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke

jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulteng, yaitu

Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong, terdapat tanah genting yang diapit oleh


Selat Makassar dan Teluk Tomini. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah

Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan

Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui.

Gunung Nokilalaki yang berada di Kabupaten Sigi merupakan gunung tertinggi di

Sulteng dengan ketinggian 3.311 Meter.

Kondisi masyarakat dan kontur daerah yang beraneka ragam tersebut

menimbulkan tantangan tersendiri di dalam merencanakan dan mengelola

pembangunan di Provinsi Sulteng. Ketersediaan tanah dengan kontur

pegunungan di beberapa daerah sangat terbatas mengakibatkan daerah tersebut

sulit berkembang karena pembangunan infrastruktur belum menjangkau atau tidak

dapat dilakukan secara masif seperti di daerah lain.

2. Bencana Alam

Kejadian gempa bumi dengan magnitude

7,7 SR, tsunami, dan likuifaksi pada tanggal

28 September 2018 menyebabkan

sebagian besar wilayah Kota Palu,

Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan

Kabupaten Parigi Moutong mengalami

kerusakan parah. Tragedi ini semakin

membangun kesadaran bahwa Provinsi

Sulteng termasuk salah satu daerah yang

rawan terhadap bencana. Menurut

informasi yang dirilis oleh Pusgen pada

tahun 2017, Provinsi Sulteng mempunyai

banyak potensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Secara tektonik,

Sulteng berada pada beberapa patahan (sesar) yang merupakan sumber

terjadinya gempa bumi. Sesar tersebut adalah Makassar strait, Palukoro, Tomini,

Balantak, dan lain-lain (Gambar 1.2.). Kondisi tersebut membuat beberapa

kawasan di Provinsi Sulteng menjadi kawasan rawan gempa bumi. Data BPDB

Sulteng tahun 2020 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan

2020, setidaknya terjadi 15 kali gempa bumi yang melanda kawasan Provinsi

Sulteng.

Gambar 1.2. Peta Patahan Sulawesi *Sumber : Pusgen (2017)


Selain gempa bumi dan tsunami, menurut data yang dilansir oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, Provinsi Sulteng memiliki 40

desa tersebar pada berbagai

kecamatan yang rentan terkena

akibat dari perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2019 total

sebanyak 156 bencana non gempa

bumi telah melanda Sulteng, di

mana sebagian besar dari bencana

tersebut adalah banjir (109 kali).

Rentetan bencana alam tersebut

sangat berpengaruh terhadap

perkembangan ekonomi Provinsi

Sulteng karena selain menimbulkan korban jiwa juga menimbulkan kerugian

secara ekonomi. Investasi terhadap infrastruktur yang rusak/hancur harus

dibangun kembali, dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan

pendampingan berupa modal kerja dan penyediaan lapangan kerja.

1.3.4 Tantangan Daerah yang Terdampak Covid-19

Menurut data yang dilansir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, sebagaimana

ditampilkan pada Grafik 1.7, sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2020, total

kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 3.552 orang dengan jumlah kesembuhan

mencapai 1.865 orang, dan angka kematian sebanyak 106 orang. Ini berarti, setiap

harinya rata-rata 9,73 orang terkonfirmasi positif, dan rata-rata peningkatan penderita

Covid-19 yang terkonfirmasi per triwulannya sebesar 443% (minus data TW 1).

Grafik 1.7. Tren Penderita Terkonfirmasi, Sembuh, dan Meninggal Covid-19 Sulteng *Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng

2

186

4103552

1156

267

1865

15

16

1060

1000

2000

3000

4000

TW I TW II TW III TW IV

Konfirmasi Sembuh Meninggal

12

109

154 8 8

0

20

40

60

80

100

120

Angin Putting Beliung Banjir

Tanah Longsor Kekeringan

Abrasi Pantai Gelombang Tinggi

Grafik 1.6. Data Bencana Non-Gempa Tahun 2019

Sumber : BPDB Sulteng, 2020 (diolah)


Pemerintah Sulteng telah berupaya meredam laju penyebaran pandemi melalui

berbagai kebijakan, tercatat setidaknya diterbitkan 1 Peraturan Gubernur dan 9 Surat

Edaran dalam kurun waktu 9 bulan sejak 16 Maret 2020 terkait pembatasan

perjalanan dan pembatasan sosial. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil

yang maksimal mengingat sampai tanggal 31 Desember 2020, menurut data yang

diambil dari https://covid19.csis.or.id/, Sulteng merupakan daerah yang termasuk

kedalam kuadran II. Hal ini berarti walaupun tingkat ekonomi meningkat namun

tingkat kesehatan terus menurun (Gambar 1.4).

Tabel 1.5. Data penderita Corona Virus Disease-19 (Covid-19)

Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Status Konfirmasi Sembuh Meninggal Critical Fatality Rate

Banggai 436 271 23 5.28%

Banggai Kepulauan 160 133 3 1.88%

Banggai Laut 17 15 - 0.00%

Buol 67 66 1 1.49%

Donggala 146 113 5 3.42%

Morowali 739 304 12 1.62%

Morowali Utara 189 85 3 1.59%

Parigi Moutong 88 33 - 0.00%

Poso 321 154 7 2.18%

Sigi 137 112 6 4.38%

Tojo una-una 40 19 1 2.50%

Toli-Toli 84 42 3 3.57%

Palu 1,128 518 42 3.72%

Total 3,552 1,865 106 2.98%

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Data yang ada (Tabel 1.5) juga menunjukkan bahwa tingkat kritikalitas fatal (critical

fatality rate) Provinsi Sulteng sebesar 2,98 persen di mana Kabupaten Banggai,

Kabupaten Sigi, dan Kota Palu menempati tiga besar daerah yang menyumbangkan

angka tingkat kritikalitas tertinggi. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian karena tiga

daerah tersebut merupakan penopang pertumbuhan ekonomi, selain Kabupaten

Morowali. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu merumuskan dan

mengeksekusi langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengatasi pandemi dengan

tetap prudent dan efektif untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat

dan keberlangsungan perekonomian.

https://covid19.csis.or.id/

B A B I IP E R K E M B A N G A N D A N A N A L I S I S E K O N O M I R E G I O N A L

B A B I IP E R K E M B A N G A N D A NA N A L I S I S E K O N O M IR E G I O N A L


Gambar : Metro Sulawesi Kakao Sulteng


0,335

Kota + Desa

Perdesaan

Perkotaan

Rp

INFLASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (ipm)

20202019

1,81%1,70%

5,65% 0,83%

PALU

LUWUK 2019 2020

0 25 50 75 100

Kota Palu

Poso

Morut

Buol

Donggala

Banglut

Touna

Morowali

Banggai

Sigi

Tolitoli

Parimo

Bangkep

8 1 ,4 7

7 2 , 2 1

7 1 , 2 8

7 0 ,5 2

6 8 , 3 6

6 8 , 1 2

6 7 , 8 2

6 5 ,6 9

6 5 ,4 4

6 5 ,5 6

6 5 ,4 2

6 4 ,5 9

6 5 ,4 3

Target RPJMD/RKPD 2020 69

Nilai tukar petani nilai tukar nelayan

Target RPJMD/RKPD 202085,2 - 85,5

95,3%95,3%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

94 95 96 97 98 99 100

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

91 92 93 94 95 96 97 98

98,2%98,2%

Sulteng 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jumlah Pendudukmiskin

398,73 Ribu (Mar)403,74 Ribu (Sep)

% Penduduk Miskin12.92% (Mar)13,06% (Sep)

Indeks KedalamanKemiskinan (P1)

2,58 (Mar)2,78 (Sep)

Indeks KeparahanKemiskinan (P2)

0,77 (Mar)0,87 (Sep)

Garis Kemiskinan474.627 (Mar)483.662 (Sep)

TW i2021

TAHUN 2021

-0,81 2,87

c-to-c y-on-y q-to-q

10

7,5

5

2,5

0

3,72

2019

2020

2019 2020

200

150

100

50

0


TAHUN 2021

Target RPJMD/RKPD 2020 0,300 - 0,325

0,287

0,292 0,295 0,295

0,330 0,3260,321

0,334 0,334

TINGKAT KEMISKINANTingkat Kemiskinan

Perkab MAret 2020

7,15

4,86 4,45 4,12

9,59 ADHB ADHK

5,2 5,4Metode VAR

Metode Arima7,1

2019 2020

S U L T E N G

TargetRPJMD/RKPD

2020

4 - 5

Ringka sg ra f i s Bab IIRingka sg ra f i s Bab II

GINI RATIO

Sumber : BPS Sulteng

IPMSULAWESITENGAH

IPMPERKAB

2020


SULAWESI TENGAH



RATA-RATA NTPSULTENG 2020RATA-RATA NTPSULTENG 2020

Target RPJMD/RKPD 2020

1 02 ,50


RATA-RATA NTNSULTENG2020

RATA-RATA NTNSULTENG2020

Target RPJMD/RKPD 2020Target RPJMD/RKPD 2020

1 08 , 22


Prognosis

Inflasi

Metode Prophet

Target RPJMD/RKPD 20204,25 - 4,50

Laju PertumbuhanEkonomi (PDRB)

Sulteng 2019-2020

PEREKONOMIAN SULTENG

111,0166,40 134,15

197,44*)dalam triliun rupiah

Prognosis PDRB


0,327

0,339

Mar-19 Mar-20 Sep-19 Sep-20

% Penduduk MiskinMorowali Banggai S ig i

Tolitoli Parimo Bangkep

Kota Palu Poso Morut Buo l

Donggala Banglut Touna

13,43% 7,39% 12,85%

12,85%

6,08% 15,45% 17,39% 13,93%

17,39% 14,60% 16,39%15,85% 14,04%P1 & P2

Bangkep Banggai Morowali Poso Donggala Tolitoli Buol Parimo Touna Sigi Banglut Morut Kota Palu

4

3

2

1

0

P1 P2

1,99

1,05

2,48

2,53

3,01

2,33

1,97

3,49

3,27

1,96

1,59

2,95

0,970,47

0,21

0.67

0,68

0,79 0,630,47

1,22

1,030,49

0,36

1,02

0,22

17 BAB II : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1 INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam satu kurun waktu tertentu.

Perekonomian Sulawesi Tengah (Sulteng) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 tercatat sebesar Rp197,44 triliun,

dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 telah mencapai Rp 134,15 triliun.

Dengan capaian PDRB tersebut, perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 4,86%

dari tahun 2019. Secara spasial, kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tengah terbesar

masih disumbang oleh Kabupaten Morowali sebesar 28,93 persen. Selain menjadi

contributor terbesar, Morowali juga menjadi satu-satunya Kabupaten di Sulteng yang laju

pertumbuhannya positif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran

sektor pertambangan yang sebagian besar memang berada pada Kabupaten Morowali.

Grafik 2.1. Porsi PDRB Sulteng Terhadap PDB Nasional (dalam triliun rupiah)

Sumber: BPS Sulteng 2020 (diolah)

Lebih lanjut, apabila dilihat kontribusi PDRB atas dasar harga konstan terhadap PDB

nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nampak bahwa perekonomian Sulteng

setiap tahunnya memberikan porsi kontribusi yang terus meningkat dengan rata-rata

kontribusi sebesar 1,08 persen (Tabel 2.1.).

8.982,5

9.434,6

9.912,7

10.425

10.494

10.722,4

82,78 94,34 99,12 10,42 10,49 10,72

0.

200000.

400000.

600000.

800000.

1000000.

1200000.

1400000.

1600000.

1800000.

2000000.

8000000.

8500000.

9000000.

9500000.

10000000.

10500000.

11000000.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nasional Sulteng

0,92% 0,97% 0,98% 1,13%1,22%

1,25%

% Kontribusi

BAB II : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 18

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Perekonomian Sulteng tahun 2020 melambat 3,97 basis poin dari tahun sebelumnya

(c-to-c) namun lebih tinggi 6,93 poin dari pertumbuhan nasional yang mencapai -2,07

persen. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya namun

pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan mengingat pada 6 bulan pertama

ekonomi sempat terpukul karena pandemi. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,86 persen maka target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) ulteng tahun 2020 sebesar 4,25-4,50 persen tercapai

bahkan terlampaui.

Kinerja ekonomi tahun 2020 ditopang oleh pertumbuhan 9 lapangan usaha dari

keseluruhan 17 lapangan usaha. Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha dengan

pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 23,68 persen diikuti oleh

Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,36 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar 9,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen; serta Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen.

Capaian tersebut mendukung pernyataan Gubernur Provinsi Sulteng, Longki

Djanggola, yang disampaikan pada akhir Triwulan III lalu dimana industri pengolahan

akan menjadi sektor andalan Sulteng dalam menghadapi pandemi (CNBC, 2020).

Sejak Triwulan I secara konstan sektor ini menjadi sektor yang mengalami

pertumbuhan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan per-triwulannya mencapai 20,45

persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan pada tahun 2020, lapangan usaha

Industri Pengolahan juga masih menjadi sektor dengan sumber pertumbuhan tertinggi

dengan angka sebesar 5,46 persen diikuti oleh sektorPertambangan dan Penggalian

sebesar 1,62 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen, serta

serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17 persen.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

jugamengalami pertumbuhan positif namun tidak signifikan, hanya 0,01 persen

dibanding tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah

dalam hal ini belanja pemerintah baik APBN maupun APBD, masih berkontribusi bagi

perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah walaupun belum berpengaruh secara

signifikan. Selain pertumbuhan yang relatif stagnan, nilai indikator kinerja pelaksanaan

anggaran Kementerian/Lembaga (IKPA) juga mengalami penurunan dari 93,86 poin

menjadi 90,16.


b. Nominal PDRB

1) PDRB Sisi Pengeluaran

Ditinjau dari sisi pengeluaran, sumbangsih tertinggi terhadap PDRB Sulteng pada

tahun 2020 diberikan oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar Rp 158,15

triliun atau mencapai 80,11 persen dari total PDRB Sulteng. Kontribusi terbesar

kedua diberikan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar

Rp 77,62 triliun atau sebesar 39,23 persen. Selain konsumsi Rumah Tangga,

komponen PMTB juga memberikan kontribusi yang signifikan mencapai Rp 67,25

triliun. Namun demikian, jika dilihat dari kemampuan daerah dalam memenuhi

kebutuhannya terlihat bahwa Sulteng masih sangat mengandalkan impor barang

dari luar daerah mencapai Rp 130,04 triliun dimana nilai ini tentunya menjadi

pengurang dari PDRB Sulteng secara keseluruhan.

Tabel 2.1. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Permintaan ADHB

Tahun 2019 – 2020 (dalam Miliar Rupiah)

No Komponen Triwulanan Tahun 2020

Tahun 2019 Tahun 2020 Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Konsumsi Rumah Tangga 19,666 18,862 19,463 19,633 79,798 77,625

2 Konsumsi LNPRT 780 785 816 928 3,356 3,310

3 Pengeluaran Pemerintah 2,606 5,219 6,178 6,083 19,793 20,086

4 PMTB 13,442 15,667 17,233 20,910 72,146 67,253

5 Perubahan Inventori 136 583 161 164 (449) 1,044

6 Ekspor 36,984 36,677 39,353 45,150 132,170 158,164

7 Impor 25,897 30,098 33,740 40,305 120,698 130,040

PDRB 47,717 47,717 47,695 49,464 186,116 197,442

Sumber: BPS Sulteng 2020 (data diolah)

Kinerja investasi pemerintah pada tahun 2020 cukup dominan dalam perannya

sebagai salah satu sumber pertumbuhan sehingga mampu menjadi sumber

pertumbuhan sebesar 20,54 persen. Walaupun jika ditilik dari pertumbuhan

tahunan terjadi penurunan sebesar -6,74 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan

belanja pemerintah memberikan kontribusi sebesar 6,13 persen dan mengalami

peningkatan sebesar 1,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan total

kontribusi sebesar 26,67 persen, kedua komponen tersebut merupakan komponen

yang cukup penting dalam menggerakkan perekonomian Provinsi Sulawesi

Tengah.

Sementara itu, secara triwulanan nampak bahwa Pengeluaran Pemerintah melalui

belanja negara sudah terealisasi cukup proporsional dan tidak terlalu menumpuk

pada akhir tahun sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.2.


Demikian juga dengan realisasi PMTB

yang di dalamnya juga

merepresentasikan belanja modal, juga

telah terealisasi secara proporsional

meskipun realisasi belanja menumpuk di

akhir tahun sebagai dampak dari

penyelesaian pekerjaan fisik. Kondisi ini

tentunya berdampak positif bagi

pertumbuhan ekonomi yang lebih

merata dirasakan masyarakat dalam

tahun berjalan.

2) PDRB Sisi Penawaran

Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang diterima

oleh faktor-faktor produksi yang dipakai/terlibat dalam proses produksi di suatu

daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Informasi mengenai

perkembangan PDRB dari sisi penawaran bermanfaat untuk mengetahui peran

atau kontribusi sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan sebagai pendorong

pertumbuhan ekonomi regional. PDRB menurut lapangan usaha ADHB pada

Provinsi Sulteng sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha ADHB

Triwulan I – IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha Tahun 2020

I II III IV Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian 10,661 10,995 10,595 10,711

Pertambangan dan Penggalian 6,002 6,410 6,918 7,126 Industri Pengolahan 12,716 12,439 13,921 15,441

Pengadaan Listrik dan Gas 13 13 14 14

Pengadaan Air 51 47 51 51 Konstruksi 4,803 4,900 4,673 5,653

Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

3,616 3,510 3,416 3,430

Transportasi dan Pergudangan 1,516 773 1,055 1,118

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 220 132 193 209

Informasi dan Komunikasi 1,464 1,536 1,530 1,530

Jasa Keuangan 897 864 941 986

Real Estate 708 706 724 725

Jasa Perusahaan 98 95 97 102

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,489 2,844 2,766 2,862

Jasa Pendidikan 1,497 1,471 1,571 1,587

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 626 627 660 676

Jasa lainnya 342 336 339 341

PDRB 47,719 47,698 49,464 52,562

*Sumber: BPS Sulteng 2020 (diolah)

2,606 13,442

5,219

15,667

6,178 17,233

6,083

20,910

PengeluaranKonsumsi

Pemerintah

PMTB

TW1 TW2 TW3 TW4


Grafik 2.2. Realisasi Triwulan Komponen Belanja dan Investasi Pemerintah dalam PDRB 2020

(miliar rupiah)


Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi PDRB Sulteng tahun

2020 baik dalam hal porsi maupun pertumbuhan. Dengan porsi sebesar 27,61

persen, Industri Pengolahan mengungguli sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan yang menjadi andalan tahun-tahun sebelumnya dan menyumbangkan

porsi sebesar 21,76 persen tahun 2020. Sektor industri dan pengolahan pada tahun

ini juga mencatatkan pertumbuhan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya

dengan pertumbuhan sebesar 30,92 persen pada tahun 2020, melaju sebesar

11,66 persen dibanding pertumbuhan tahun 2019.

Jika dilihat kinerja secara triwulanan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.2.,

sejak Triwulan I produktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan secara

konsisten mengungguli sektor yang lain dan secara stabil terus meningkat sampai

dengan triwulan IV. Dari Tabel tersebut juga terlihat fenomena turunnya kinerja

sebagian besar sektor lapangan usaha pada triwulan II (64,71 persen). Hal tersebut

disebabkan oleh imbas dari turunnya kinerja ekonomi secara keseluruhan pada

Triwulan I dan aktivitas ekonomi yang melambat akibat dari pembatasan sosial dan

penutupan wilayah/transportasi. Hal ini juga bisa terlihat dari kinerja sektor

lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi terbesar

pada Triwulan II sebesar 16,65 persen.

Pada Triwulan III kinerja perekonomian sektor-sektor yang mengalami penurunan

pada Triwulan II kembali naik, meskipun ada beberapa sektor lain yang masih

mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Peningkatan kembali sektor-

sektor tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua faktor, yaitu dibukanya kembali

transportasi daerah dan insentif PEN yang digulirkan Pemerintah pada Triwulan II

yang kontribusinya mulai dirasakan secara lebih optimal pada Triwulan III.

3) PDRB Perkapita

Pada tahun 2020, PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp63,75

juta, meningkat 4,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan

dengan adanya kenaikan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar

4,86 persen (Grafik 2.3). Dalam dua tahun terakhir PDRB perkapita selalu lebih

tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp 56,9

juta. Jika dilihat tren perkembangannya selama 5 tahun terakhir, PDRB perkapita

Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya,

bahkan mengalami peningkatan drastis sebesar 34,92 persen pada tahun 2018.

Tren positif tersebut harus menjadi momentum dan pengingat bahwa ekonomi

Sulteng secara historis resiliency-nya cukup baik sehingga keyakinan adanya

pertumbuhan ekonomi dapat dipelihara ditengah kondisi ekonomi yang sangat

volatile dikarenakan adanya pandemi Covid-19.


Grafik 2.3. Perkembangan PDB dan PDRB Per Kapita ADHB Sulawesi Tengah dan Nasional

Tahun 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: BPS Indonesia, BPS Sulteng 2020 (diolah)

Meningkatnya PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2015 hingga

tahun 2020 diiringi dengan naiknya tingkat capaian pembangunan manusia dari

66,76 pada tahun 2015 menjadi 69,55 di tahun 2020. Tingkat kemiskinan juga turun

dari sebelumnya 14,66 persen menjadi 12,92 persen pada tahun 2020. Selain itu

Gini Ratio juga mengalami penurunan dari 0,374 pada tahun 2015 menjadi 0,326

pada tahun 2020.

2.1.2 Suku Bunga

Kebijakan terkait suku bunga memiliki hubungan yang erat dengan laju inflasi, dan kondisi

perekonomian secara keseluruhan. Suku bunga mempengaruhi jumlah uang yang

beredar yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Suku bunga acuan dari Bank

Indonesia (BI) digunakan sebagai patokan (benchmark) dalam menentukan tingkt suku

bunga riel di pasar uang, modal,danpembiayaan.

Grafik 2.4. Pergerakan 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) Tahun 2019-2020

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.4., sejak awal Semester IITahun 2019, Bank

Sentral memutuskan untuk terus menurunkan suku bunga acuan dari yang sebelumnya

sebesar 6 persen pada awal Tahun 2019 menjadi 3,75 persen pada akhir Tahun 2020.

Turunnya suku bunga pada Semester II Tahun 2019 dilakukan untuk menyikapi realisasi

investasi yang pada Kuartal I Tahun 2019 yang hanya mencapai Rp195,1 triliun.

Pada awal Tahun 2020, Bank Sentral masih wait and see dan mempertahankan BI 7-day

Reverse Repo Rate tetap berada pada besaran 5% meskipun sejak awal Tahun 2020

31.8737.40

41.15

55.52

60.8263.75

45.1247.96

51.89

56.00

59.1056.90

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2015 2016 2016 2018 2019 2020

Sulteng Nasional

6

5

4.75 4.5 4.25

4

3.75

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

2 0 1 9 2 0 2 0


sudah dibayangi isu merebaknya virus Covid-19 yang semakin mengglobal. Menjelang

berakhirnya Kuartal I Tahun 2020, secara berturut-turut BI Rate turun sebanyak dua kali

ke angka 4,75 persen dan 4,5 persen. Langkah tersebut terpaksa diambil sebagai

langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di

tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan

menjalarnyaCovid-19 pada Kuartal I ke Indonesia.

Memasuki Kuartal II, Bank Sentral sempat mempertahankan acuan suku bunga Kuartal

I, namun kemudian kembali menurunkan suku bunga secara berturut-turut ke angka 4,25

persen dan 4 persen. Langkah tersebut kembali diambil setelah melihat kondisi

perekonomian global dan kontraksi ekonomi yang berlanjut karena pembatasan aktivitas

ekonomi, dan mengantisipasi agar penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dalam

pada akhir Kuartal II.

Pada Kuartal III, Bank Sentral kembali melakukan penurunan BI rate ke angka 3,75

persen, dan bertahan sampai akhir tahun 2020. BI rate yang terakhir tersebut sekaligus

menjadi yang terendahsejak penggunaan BI rate. Kebijakantersebut dilakukan untuk

tetap menjaga iklim investasi, dan mendorong para pelaku ekonomi untuk meningkatkan

aktivitas ekonomi ditengah usaha kebangkitan ekonomi di awal tahun 2021.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga

sehingga berdampak pada potensini menurunnya daya beli, dan sering pula diikuti

menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi

masyarakatdibandingkan tingkat produksi atau sisi penawaran. Inflasi Provinsi Sulteng

terjaga pada besaran 1,62 persen pada Tahun 2020, dan masih dibawah tingkat inflasi

nasional yang sebesar 1,68 persen. Capaian tersebut masih dibawah target inflasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar 4-5 persen pada tahun 2020.

Kelompok pengeluaran yang memiliki andil paling besar terhadap inflasi di Sulteng masih

berada pada kelompok Makanan, Minuman (0,32 persen) dan Transportasi (0,12 persen)

Grafik 2.5. Pergerakan Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional

Tahun 2019 – 2020 (dalam Persentase)

Sumber: BPS Prov. Sulteng dan BPS Indonesia Tahun 2020 (data diolah)

0.21

-0.17 -0.400.46

0.39

-0.05

0.45

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

Jan

Fe

b

Ma

ret

Ap

ril

Me

i

Jun

i

Juli

Ag

ust

Se

pt

Okt

Nov

Des

Jan

Fe

b

Ma

ret

Ap

ril

Me

i

Jun

i

Juli

Ag

s

Se

p

Okt

Nov

Des

Tahun 2019 Tahun 2020

Sulteng Nasional


Pada tahun 2020, tingkat inflasi Provinsi Sulteng relatif stabil jika dibandingkan tahun

sebelumnya dan memiliki pattern naik turun yang tidak berbeda jauh dengan inflasi

nasional kecuali pada bulan awal kuartal pertama. Sebagaimana terlihat dalam Grafik

2.5., sepanjang tahun 2020 Sulteng mengalami deflasi sebanyak 3 kali pada bulan

Januari, Maret, dan September. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi deflasi sebanyak 5

kali. Trendline yang cenderung stabil pada tahun 2020 tentu tidak lepas dari dampak

pandemi dimana aktivitas ekonomi berjalan lambat dan daya beli masyarakat rendah,

namun tingkat inflasi tetap terjaga dan stabil (tidak menurun) karena intervensi

Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti pemberian bantuan sosial, insentif, dan

pemberlakukan countercyclical budgeting sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

2.1.4 Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan

dengan unit mata uang negara lain. Tujuan analisis nilai tukar adalah untuk mengetahui

nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing khususnya USD (Amerika Serikat), EUR

(Eropa), JPY (Jepang), dan CNY (Tiongkok) yang mempengaruhi indikator-indikator

ekonomi lainnya khususnya terkait dengan neraca perdagangan/pembayaran, ekspor

impor, dan cadangan devisa. Perkembangan nilai kurs Rupiah (Rp) dengan mata uang

tersebut selama tahun 2020 disajikan padaGrafik 2.6. Nilai tukar terendah untuk rupiah

(IDR) selama 2020 berada pada nilai Rp16.300 per USD, Rp151,54 per JPY, Rp2.300,89

per CNY, dan Rp17.977,3 per EUR.

Box 1: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah TW I dan Tahunan 2021

Menggunakan Metode Peramalan Prophet.

Prophet adalah metode untuk meramalkan data deret waktu berdasarkan model aditif di mana

tren non-linier sangat sesuai dengan data tren historis yang memiliki efek seasonal yang kuat.

Data yang digunakan untuk peramalan ini adalah data sekunder inflasi Triwulanan tahun 2011-

2020. Hasilnya, diramalkan pada Triwulan I terjadi deflasi sebesar -0,18 dan inflasi tahunan

2021 sebesar 1,32.


Sepanjang tahun 2020, pergerakan kurs empat mata uang USD, EUR, JPY, dan CNY

terhadap rupiah menunjukkan pola yang relatif sama walaupun ada sedikit perbedaan

yaitu Rp pada USD dimana secara tren cenderung terapresiasi. Setelah sempat melemah

tajam (depresiasi) pada akhir Triwulan I dengan rata-rata 18-19 persen, pergerakan

rupiah kembali menguat sepanjang Triwulan II untuk keempat mata uang dengan rata-

rata apresiasi sebesar 12 persen.

Namun, pada Triwulan III terjadi perlemahan rupiah terhadap empat mata uang dan

depresiasi paling parah dialami rupiah terhadap CNY dan EUR. Sepanjang Triwulan III

CNY dan EUR masing-masing terdepresiasi sebesar 8,63 persen dan 9,07 persen,

sedangkan USD dan JPY terdepresiasi sebesar 4,6 persen dan 7,02 persen. Pada

Triwulan IV mata uang IDR terapresiasi terhadap keempat mata uang lainnya. Namun,

pada bulan terakhir di tahun 2020 Rupiah kembali melemah. Secara keseluruhan tahun

kalender 2020, Rupiah terdepresiasi terhadap keempat mata uang asing dengan rata-

rata sebesar 0,87 persen.

Fluktuasi nilai kurs Rptentunya berdampak pada komoditas ekspor dan juga impor.

Terdepresiasinya nilai tukar rupiah tentunya dapat mendorong ekspor karena harga

semakin murah di luar negeri. Bagi Provinsi Sulteng, terdepresiasinya nilai tukar Rupiah

memang meningkatkan nilai ekspor Tahun 2020 sebesar 29,97 persen, Namun, di sisi

lain nilai impor juga naik seiring dengan peningkatan drastis kebutuhan barang impor

13.650

16.300

14.040 13,000.00

14,000.00

15,000.00

16,000.00

17,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USD

125.91

151.54 135.95

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JPY

1,967.74

2,300.89

2,150.60

1,900.00

2,000.00

2,100.00

2,200.00

2,300.00

2,400.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CNY

15,142.00

17,977.30

17,147

14,500.00

15,500.00

16,500.00

17,500.00

18,500.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EUR

Grafik 2.6. Perkembangan Nilai Kurs Rupiah Dengan Mata Uang USD, JPY, CNY, dan EUR Selama Tahun 2020 *Sumber: Bank Indonesia (BI), investing.com


sebesar 268,06 persen. Satu hal yang positif adalah rasio nilai ekspor Sulteng jauh lebih

besar dari impor sehingga mengalamiperdagangan surplus sebesar Rp. 71,54 triliun

(dengan nilai kurs bulan Desember 2020 sebesar Rp 14.040 per USD).

Grafik 2.7. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor-Impor

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sumber: BI Perwakilan Sulawesi Tengah dan BPS Sulteng Tahun 2020 (diolah)

2.2 INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikelompokkan

dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80

(tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi). Pada tahun 2020 IPM Sulteng naik sebesar 0,05 persen

menjadi 69,55 dari sebelumnya pada Tahun 2019 sebesar 69,5. Hal tersebut juga

memastikan bahwa target IPM pada dokumen RPJMD sebesar 69 terpenuhi sebagaimana

ditampilkan pada Grafik 2.8.

Grafik 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional, dan Target IPM

RPJMD Tahun 2015 – 2020

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Prov. Sulteng (data diolah)

Selama sepuluh tahun terakhir, IPM Provinsi Sulteng meningkat secara gradual sejalan

dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Trend kenaikan IPM menunjukkan

adanya perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Jika dibandingkan

dengan kawasan lain di Sulampua Sulawesi, Maluku, dan Papua), IPM Provinsi Sulawesi

Tengah berada pada urutan keempat dibelakang Sulawesi Utara (72,93), Sulawesi

707.48 816.82

354.71 343.00

12000.00

14000.00

16000.00

18000.00

0.00

500.00

1000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USD Ekspor Impor

66.7667.47

68.1168.88 69.5 69.55

68.11 68.88 68.75 69

71.94

64

66

68

70

72

74

2015 2016 2017 2018 2019 2020

IPM Sulteng Target RPJMD 2017-2021 IPM Nasional


Selatan (71,93), dan Sulawesi Tenggara (71,45). Jika ditilik secara nasional, IPM Provinsi

Sulawesi Tengah masih berada pada peringkat 11 terbawah.

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Sulampua Tahun 2015 – 2020 Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sulawesi Utara 70,39 71,05 71,66 72,2 72,99 72,93

Sulawesi Selatan 69,15 69,76 70,34 70,9 71,66 71,93

Sulawesi Tenggara 68,75 69,31 69,86 70,61 71,2 71,45

Sulawesi Tengah 66,76 67,47 68,11 68,88 69,5 69,55

Maluku 67,05 67,6 68,19 68,87 69,45 69,49

Maluku Utara 65,91 66,63 67,2 67,76 68,7 68,49

Gorontalo 65,86 66,29 67,01 67,71 68,49 68,68

Sulawesi Barat 62,96 63,6 64,3 65,1 65,73 66,11

Papua Barat 61,73 62,21 62,99 63,74 64,7 65,09

Papua 57,25 58,05 59,09 60,06 60,84 60,44


Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi

pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a

long and healthy life) yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), pengetahuan

(knowledge) yang diukur dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama

Sekolah penduduk berusia kerja (RLS), dan standar hidup layak (decent standard of

living) yang diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya

beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan.

Pada tahun 2020 UHH penduduk Sulteng meningkat sebesar 0,46 tahun (0,67 persen),

yaitu dari 68,23 di tahun 2019 menjadi 68,69 di tahun 2020, angka Harapan Lama

Sekolah (HLS) di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat meningkat sebesar 0,33 tahun (0,23

persen) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 0,38 tahun (4,22 persen).

Namun, PPP atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan mengalami penurunan

sebesar -0,26 tahun (-2,71%) sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi terkait

Covid-19.

81.47

72.21

71.28

70.52

68.36

68.12

67.82

65.69

65.56

65.44

65.43

65.42

64.59

0 50 100

Kota Palu

Morowali

Poso

Banggai

Morowali Utara

Sigi

Buol

Toli-Toli

Donggala

Parigi Moutong

Banggai Laut

Banggai…

Tojo Una-Una

68.23

13.14 8.75 9.6

68.69

13.17 8.83 9.34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Umur HarapanHidup saat lahir

(UHH)

Harapan LamaSekolah (HLS)

Rata-rata LamaSekolah (RLS)

Pengeluaran perkapita

disesuaikan

2019 2020

Grafik 2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tahun 2020

Grafik 2.10. Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 dan Tahun 2020

*Sumber: BPS Sulteng 2020 (diolah)


Secara spasial, secara umum terjadi peningkatan nilai IPM pada semua kabupaten/kota.

Kategori IPM tidak berubah dari tahun lalu di mana hanya 4 daerah yang berada di atas

kategori sedang. Kota Palu berada di kategori sangat tinggi (81,5), sedangkan pada

kategori tinggi juga masih ditempati oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Morowali

(72,02), Kabupaten Poso (71,28), dan Kabupaten Banggai (70,52). Sisanya, sebanyak 9

kabupaten/kota masih berada pada kategori sedang.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya

tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat terbaikan kualitas

hidup penduduk miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

tahun 2010 s.d. 2020 sebagaimana Grafik 2.11.

Grafik 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2020


Sejak tahun 2017, secara gradual angka kemiskinan di Provinsi Sulteng berhasil

diturunkan setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,15 persen per tahun. Pada posisi

September 2020, jumlah penduduk miskin di Sulteng mencapai 403,75 ribu orang

penduduk atau turun sebanyak 290 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Secara

persentase, jumlah penduduk miskin di Sulteng tercatat sebesar 13,06 persen, turun 0,12

dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat

nasional yang hanya10,19 persen (Grafik 2.12.), maka kondisi kemiskinan di Sulteng

perlu menjadi prioritas pemerintah.

Meskipun terjadi penurunan, angka disparitas persentase penduduk miskin masih sangat

tinggi, yaitu 15,46 persen di desa dibandingkan dengan 8,76 persen di kota. Jika dilihat

dari jenis komoditas yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan, baik di desa

maupun di kota masih berada pada kelompok bahan makanan dengan angka di atas

76,56 persen.

406.34

420.52413.15

417.87

423.27

420.21

413.49410.36

404.03398.73

403.74

14.07

14.45

14.09

14.14

14.22

14.01

13.69

13.48

13.18

12.92

13.06

10

15

20

0

100

200

300

400

500

Sep '15 Mar '16 Sep '16 Mar '17 Sep '17 Mar '18 Sep '18 Mar'19 Sep'19 Mar'20 Sep'20

Jumlah Penduduk Miskin % penduduk Miskin


Pengukuran kemiskinan tidak hanya berhenti pada jumlah dan persentase penduduk

miskin, namun perlu juga memperhatikan dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari

kemiskinan (BPS, 2020). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) akan menggambarkan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,

sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) akan menunjukkan sejauh mana sebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 2.12. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

di Sulawesi dan Nasional Tahun 2020


Sebagaimana tercermin pada Grafik 2.13., P1 dan P2 mengalami penurunan pada

September 2020. Indeks P1 turun mencapai 0,41 sedangkan indeks P2 juga mengalami

penurunan sebesar 0,28 poin dibanding September 2019. Baik P1 maupun P2

mengalami penurunan baik di perkotaan maupun pedesaan yang berarti tingkat

pemerataan kesejahteraan mengalami perbaikan secara merata. Perbaikan P1 dan P2

tidak lepas dari meningkatnya Nilai Tukar Petani sebesar 2,13 persen dan turunnya laju

inflasi sebesar 0,06 persen. Walaupun tingkat kedalaman dan kemiskinan mengalami

penurunan namun di kawasan Sulawesi Sulteng masih menjadi daerah dengan rata-rata

kedalaman dan keparahan terburuk. Dalam hal kedalaman Sulteng sedikit lebih baik

daripada Gorontalo sedangkan dalam hal keparahan kemiskinan Sulteng merupakan

provinsi dengan angka terburuk diatas Gorontalo.

Grafik 2.13. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2020

Sumber: BPS Prov. Sulteng Tahun 2019 (diolah)

195.85 403.74 800.24 317.32 185.31 159.05

27,549.69

7.78%

13.86%

8.99%

11.69%

15.59%

11.50%

10.19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin

3.19

2.582.78

1.150.77 0.87

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Sep-15 Maret-16 Sep-16 Maret-17 Sep-17 Maret-18 Sep-18 Maret-19 Sep-19 Maret-20 Sep-20

Kedalaman Keparahan


2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Koefisien Gini digunakan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran

ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0

(sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan

Gini Ratio meliputi ketimpangan rendah (Gini Ratio< 0,3), sedang (0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5)

dan tinggi (Gini Ratio> 0,5). Nilai koefisien Gini Provinsi Sulteng sejak tahun 2014 s.d.

2020 dijelaskan pada Grafik 2.14.

Grafik 2.14. Perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah Periode Maret 2014 – September 2020


Ketimpangan di Sulteng masuk dalam kategori sedang dengan nilai koefisien Gini

mencapai 0,321 pada September 2020, turun tipis 0,005 poin dari periode yang sama

tahun 2019. Berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, kecenderungan tingkat ketimpangan

distribusi pendapatan lebih tinggi terjadi pada masyarakat di perkotaan dibandingkan

dengan perdesaan. Secara nasional, ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi

Tengah masih dibawah rata rata yang mencapai 0,385 (sedang). Lebih lanjut, tingkat

ketimpangan Sulteng jika ditilik dari kawasan Sulampua merupakan kawasan dengan

tingkat ketimpangan terbaik kedua setelah Sulawesi Utara.

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Tabel 2.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2018 – 2019

Status Keadaan Ketenagakerjaan

Tahun Perubahan Tahunan

2019 2020 Orang (ribu)

Persentase

Penduduk Usia Kerja 2231,72 2269,14 37,43 1,68

Angkatan Kerja 1513,04 1575,73 62,69 4,14

Bekerja 1466,04 1516,35 50,31 3,43

Pengangguran 46,99 59,38 12,39 26,36

Bukan Angkatan Kerja 718,68 693,42 -25,27 -3,52

Persentase Persentase Persentase

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,11 3,77 0,66

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

67,8 69,44 1,64

*Sumber: BPS Sulteng (diolah)

0.335 0.339 0.334 0.334

0.287

0.292

0.295 0.295

0.327 0.330 0.326 0.321

0.260

0.280

0.300

0.320

0.340

0.360

0.380

0.400

0.420

0.440

Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Perkotaan Perdesaan Kota + Desa


Sebagaimana dalam ditampilkan pada Tabel 2.4., Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) di Sulteng periode Agustus 2020 mencapai 3,77 persen, naik 0,66 poin dari periode

yang sama tahun lalu. Kenaikan pengangguran ini tercatat mencapai 8.300 orang

sehingga total pengangguran di Sulteng mencapai 83 ribu orang dimana jumlah

penganggur wanita 0,52 persen lebih banyak daripada laki-laki. Pada tataran nasional,

tingkat pengangguran Sulteng tersebut masih dibawah tingkat pengangguran nasional

yang mencapai 5,28 persen di tahun 2019. Secara spasial, terdapat tiga kabupaten/kota

yang memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi, yakni Kota Palu (9,78 persen),

Kabupaten Morowali (7,19 persen) dan Kabupaten Poso (4,48 persen).

Pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi tingkat pengangguran Sulteng. Tidak hanya

pengangguran namun juga penduduk usia kerja juga turut terpengaruh karena adanya

adanya kebijakan pembatasan ekonomi, perjalanan dan sosial. Namun, seiring

membaiknya perekonomian, tingkat ketenagakerjaan diprediksi akan membaik. Menurut

BPS (2020), penduduk usia kerja terdampak covid-19 dapat dikelompokkan kedalam 4

(empat) komponen yaitu penganggur, bukan angkatan kerja yang pernah berhenti

bekerja, penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja, dan penduduk

bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Tabel 2.5. Kategori Tenaga Kerja Terdampak Covid-19

Komponen

Jenis Kelamin Daerah Tempat Tinggal

Total (ribu

orang) Laki-Laki

(ribu orang) Perempuan (ribu orang)

Perkotaan (ribu orang)

Pedesaaan (ribu orang)

Pengangguran Karena Covid-19

4,63 4,50 4,79 4,34 9,12

Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19

1,63 3,82 2,33 3,12 5,45

Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19

4,41 7,01 7,33 4,09 11,42

Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19

115,03 87,89 97,33 105,59 202,92

Total 125,70 103,21 111,78 117,13 228,91

Penduduk Usia Kerja (PUK) 709,61 1.559,53 1.153,75 1.115,39 2.269,14

Persentase terhadap PUK 17,71 6,62 9,7 10,5 10,09

Sumber: BPS Sulteng (diolah)

Salah satu hal yang menarik dari informasi yang disajikan oleh Tabel 2.5. di atas adalah

bahwa untuk kategori penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 lebih

banyak didominasi oleh perempuan dengan perbandingan persentase 61 persen

dibanding 39 persen laki-laki. Namun, jika dilihat secara keseluruhan maka tenaga kerja

laki-laki masih lebih dominan terdampak oleh pandemi. Tenaga kerja di pedesaan juga

lebih rentan terdampak oleh pandemi dengan persentase sebesar 51 persen dibanding

daerah perkotaan sebesar 49 persen.


2.2.4 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan data BPS, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan berkontribusi lebih dari 21,8 persen (ADHB) dan 22,1 persen

(ADHK) terhadap seluruh PDRB Sulteng menurut lapangan usaha. Hal ini menjadikan

sektor tersebut masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di wilayah

Sulteng. Kondisi tersebut baik langsung maupun tidak langsung menciptakan kondisi

yang kondusif bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan dan sinergi yang kuat dengan

sektor-sektor lainnya.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pelaku usaha di sektor tersebut, maka

digunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menunjukkan daya tukar (term of

trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk

biaya produksi. Mulai Januari 2020, BPS menggunakan Tahun Dasar 2018 (2018=100)

dalam menghitung NTP dari sebelumnya Tahun Dasar 2012.

Sebagaimana dijelaskan pada Grafik 2.15., selama periode Januari 2019 – Desember 2020,

NTP Sulteng berfluktuasi di rentang angka 95-97. Angka NTP tersebut berada di bawah NTP

nasional dengan rentang angka 99-103. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya

tukar petani di Sulteng relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di

pasaran. Nilai NTP selama periode tersebut masih berada di bawah 100, artinya

perkembangan harga barang yang dihasilkan petani lebih rendah dari perkembangan harga

barang yang digunakan petani untuk memenuhi kebutuhannya.

Grafik 2.15. Perkembangan NTP, Indeks yang Dibayar Petani (lb), Indeks yang Diterima Petani (lt)

di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020


Pada periode Desember 2020, NTP di Sulteng mencapai 95,91 persen, angka tersebut

mengalami kenaikan sebesar 1,53 persen dibandingkan dengan November 2020.

Peningkatan terbesar disumbang oleh kenaikan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

sebesar 3 persen, Perikanan sebesar 1,87 persen, Peternakan 0,46 persen, Tanaman

Pangan 0,26 persen, dan subsektor Holtikultura sebesar negatif 1,7 persen.

95.91

103.25

103.33

107.74

88

92

96

100

104

108

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Ju

ni

Ju

li

Ag

t

Se

pt

Ok

t

No

v

Des

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Ju

ni

Ju

li

Ag

t

Se

pt

Ok

t

No

v

Des

2019 2020

Sulteng NTP Nasional Lt Lb


Sementara itu, Indeks yang Dibayar Petani (Lb) mengalami peningkatan sebesar 0,12

persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh komponen pengeluaran

baik untuk konsumsi rumah tangga maupun fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan

untuk memproduksi hasil pertanian. Kemudian Indeks yang Diterima Petani (Lt) pada

Desember 2020 tercatat 103,33 atau naik sebesar 1,74 persen dibandingkan bulan

sebelumnya yang hanya sebesar 101,56.

Masih kurang optimalnya NTP di Sulteng diakibatkan oleh jalur distribusi dan tata niaga

hasil-hasil pertanian yang belum sepenuhnya terintegrasi, degradasi lahan irigasi akibat alih

fungsi lahan, belum terjangkaunya harga pupuk, dan manajemen penguasaan teknologi dan

inovasi pertanian.

Untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, Pemerintah melakukan

intervensimelalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Petani Maju atas pupuk

dan obat-obatan bersubsidi. Selain itu Pemerintah juga menyusun roadmap kebijakan yang

mengarah pada aspek competitiveness produk unggulan melalui peningkatan skala usaha

pertaninan, produktivitas, penambahan atau perluasan areal tanam, perbaikan dukungan

infrastruktur pertanian, dan melakukan kontrol harga yang berdampak pada peningkatan

daya saing produk di pasaran.

2.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (Lt)

dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Lb), dan dinyatakan dalam persentase.

Secara konsepsional, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang

dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan

dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

Grafik 2.16. Perkembangan NTN, Indeks yang Dibayar Nelayan (lb), Indeks yang Diterima Nelayan (lt)

di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020


Sebagaimana dijelaskan oleh Grafik 2.16., NTN di Sulteng mengalami fluktuasi pada

periode Januari 2019 – Desember 2020. Pada periode tersebut NTN tertinggi terjadi pada

99.47

102

107.21

107.79

90

94

98

102

106

110

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Ju

ni

Ju

li

Ag

t

Se

pt

Ok

t

No

v

Des

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Ju

ni

Ju

li

Ag

t

Se

pt

Ok

t

No

v

Des

2019 2020

Sulteng Nasional Lt Lb


bulan Maret 2020 dengan nilai NTN sebesar 99,49 sedangkan terendah terjadi di bulan

Mei 2019 dengan nilai NTN sebesar 94,41. Secara umum, NTN Sulteng masih berada di

bawah nilai rata-rata nasional. Selama Desember 2020, subsektor perikanan mengalami

peningkatan indeks nilai tukar sebesar 1,87 persen atau berubah dari 97,40 pada

November 2020 menjadi 99,47 pada Desember 2020. Kondisi ini disebabkan oleh

peningkatan Lt sebesar 2,45 persen lebih besar dari Lb sebesar 0,23 persen.

Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, salah satunya

denganpencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 h.a. melalui Keputusan Gubernur

Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Keputusan ini dibuat untuk

melindungi kawasan tersebut dari maraknya kegiatan Illegal, Unreported, dan

Unregulated (IUU) Fishing di perairan Sulteng.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan Perikanan

(SDKP) dengan melakukan penambahan jumlah pos pengawasan dan penambahan

jumlah UPT pelabuhan dari 4 buah menjadi 11 buah yang mewakili setiap perairan di

kabupaten dan kota di Sulteng. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas dan

teknologi perikanan untuk meningkatkan produktivitas dengan pemberian pelatihan serta

peralatan tangkap perikanan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta menjamin

stabilitas harga komoditas perikanan di pasar. Diharapkan dengan berbagai upaya

tersebut kesejahteraan nelayan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya Nilai

Tukar Nelayan.

2.3 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan

dokumen yang memuat arah pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang

disepakati dan dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

serta rancangan APBD. Penentuan arah pembangunan tersebut dituangkan dalam

berbagai kebijakan dan target-target pembangunan yang hendak dicapai.Target dan

realisasi indikator makro ekonomi dan pembangunan Sulteng Tahun 2020 dijelaskan

dalam Tabel 2.6.

Dalam menetapkan sasaran indikator makro ekonomi dan pembangunan, Pemerintah

Sulteng menggunakan skenario optimis tetapi dengan prinsip kehati-hatian. Dengan

mempertimbangkan tantangan dan peluang perekonomian tahun 2020, evaluasi dan

capaian tahun sebelumnya, asumsi-asumsi makro yang ditetapkan meningkat dalam

jumlah yang terbatas dibandingkan target tahun sebelumnya. Terkait dengan dinamika

perekonomian global dan nasional yang terdampak oleh pandemi, Pemerintah Sulteng

melakukan perubahan target RKPD. Perubahan tersebut memperhatikan fenomena yang


terjadi pada perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Perubahan diperlukan

agar target-target yang dicanangkan tetap bernuansa optimis danmasih dalam jangkauan

ketercapaian.

Seluruh target indikator perekomian pada dokumen perubahan RKPD dapat tercapai,

namun jika dibandingkan dengan target pada RPJMD yang kisarannya tidak terlalu jauh

dengan target RKPD sebelum perubahan maka terdapat dua indikator yang tidak

tercapai, yaitu tingkat laju pertumbuhan, IPM, dan pengangguran terbuka. Secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi pada tahun 2020 jika ditilik dari

pencapaian target indikator yang dicanangkan sebelumnya relatifbaik walaupun masih

terdapat ruang peningkatan.

Tabel 2.6. Target RPJMD 2020, RKPD Tahun 2020, Realisasi Provinsi Sulteng Tahun 2019 dan 2020

No. Indikator Target P-

RPJMD 2020 Target

RKPD 2020

Realisasi Capaian

2020

Realisasi Capaian

2019

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,0 – 6,5%* 4,25-4,5 %* 4,86% 7,15%

2 PDRB Nominal Per Kapita (Jt Rp)

55,32 jt* 52,5-53,5* 63,75 Jt 54,49 Jt

3 Inflasi(%) 4,5-5%* 5-6 %* 1,62% 2,68%

4 IPM (Poin) 68,5-69* 67,76 69,55 68,88

5 Persentase Penduduk Miskin (%)

12.09-12,49* 14,5-15,5 13,06 13,18

6 Indeks Gini (poin) 0,31 - 0,35* 0,3-0,325 0.330* 0.330*

7 Pengangguran Terbuka (%)

3,5 - 3,25* 4-3,5* 3,77 3,15

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Sulawesi Tengah (data diolah) *) Setelah Perubahan

Peluang peningkatan berbagai indicator di atas masih dimungkinkan jika melihat trend

membaiknyaperekonomian, mitigasi dampak pandemi Covid-19 dengan program

vaksinasi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, serta

beberapa program strategis yang direncanakan Pemerintah di Sulteng seperti

Masyarakat Ekonomi Sulteng, Penciptaan Pariwisata Estate, Program Pemberdayaan

Kelor, dan beberapa program strategis lain yangakan secara masif dilaksanakan pada

tahun 2020. Untuk melihat lebih dalam kinerja fiskal pemerintah daerah serta dampak

yang ditimbulkan bagi efektifitas pembangunan dan perekonomian di Sulteng, akan

dijelaskan lebih lanjut dalam bab–bab selanjutnya.


Box 2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Menggunakan Peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Vector Auto Regressive (VAR)

Peramalan (forecasting) digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan ekonomi NTT (PDRB) di

tahun 2020, sehingga kebijakan pemerintah yang tepat dapat diformulasikan. Dalam peramalan ini

digunakan dua metode. Metode pertama yaitu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

yang merupakan penggabungan dari metode moving average dan autoregressive dimana

menggunakan data runtun waktu secara historis dan data terkini untuk menghasilkan peramalan

jangka pendek yang akurat. Sedangkan metode kedua adalah Vector Auto Regression (VAR) yang

merupakan estimasi menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Kedua metode tersebut

digunakan untuk mendapatkan perbandingan proyeksi dengan harapan mendapatkan hasil

peramalan yang lebih baik.

Data yang digunakan untuk metode pertama adalah data historis PDRB Sulteng per triwulan tahun

2011 sampai 2020. Sedangkan metode kedua menggunakan data historis per triwulan 4 variabel,

yaitu inflasi (2011-2020), kurs (2011-2020), suku bunga (2011-2020) sebagai variable independen,

dan data PDRB Sulteng (2011-2020) sebagai variable dependen. Seperti ditampilkan pada kedua

gambar di atas, pada Triwulan I tahun 2020 ekonomi Sulteng diprediksi tumbuh sebesar 7,11

persen (ARIMA) dan 7,18 persen (VAR). Hasil tersebut tanpa memperhitungkan pandemi sebagai

variable yang dapat menjadi restriksi. Jika pandemi dimasukkan sebagai restriksi, dengan

menggunakan asumsi perubahan target RKPD (pengurangan sebesar 1,5-2 persen) maka

diprediksi perekonomian Sulteng berada di kisaran 5-5,61 persen.

Hasil peramalan yang terkesan optimis tersebut namun cukup feasible dan achievable. Beberapa

hal yang menjadi pertimbangan, yaitu pertama rata-rata pertumbuhan ekonomi Triwulan I Sulteng

selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar 6,80 persen. Kedua, Indikator makro ekonomi

sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, juga secara tahunan tetap tumbuh meski

didera pandemi.

BAB III PERKEMBANGAN DANANALISIS PELAKSANAANAPBN TINGKAT REGIONAL

BAB III PERKEMBANGAN DANANALISIS PELAKSANAANAPBN TINGKAT REGIONAL


Gambar : bisnis.com Pemusnahan Barang Sitaan (Gambar 1) Petani di Kab. Sigi (Gambar 2)


94.0%B. PEMERINTAH

PUSATRp7,439 M*)

84.4%

belanjaRp25.166 M (Pagu)

Rp23.663 M (Realisasi)

2020

TKDD

Rp16,224 M*)216,7%

*)REALISASI

Rp266,35 m

pnbp lainnya

badan layanan umum

DBH DAU DID DAK Fisik DAK Non Fisik DANA DESA

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Ringka sg ra f i s Bab IIIRingka sg ra f i s Bab III

109,3%

pendapatanRp4.173 M (Pagu)Rp4.560 M (Realisasi)

2020

PERPAJAKAN PNBP

Rp4,005 M*)102,3%

Rp555 M*)216,7%

*)REALISASI

2,03%

rasio perpajakan thd pdrb adhb

2020

2,99%

rasio perpajakan thd pdrb adhk

2020

2020

rp288,83 m2020

analisis tax ratio

penerimaan negara bukan pajak

1.135 761

9.996

9.919

199 182

2.462

2.3782.056

1.9711.568

1.564

pAGU

REALISASI

DANA TRANSFER DAN DANA DESA 2020

*)dalam miliaran rupiah

37 BAB III : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Sulawesi Tengah merupakan potret

kondisi keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan cermin kebijakan fiskal

di daerah yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah

Pusat Tingkat Provinsi, Pengelolaan BLU Pusat di Provinsi, serta Pengelolaan Manajemen

Investasi Pusat.

3.1 APBN TINGKAT PROVINSI

Tabel 3.1. APBN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: OMSPAN 2018-2020, GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, SIMTRAD4 DJPK

(data diolah)

URAIAN Tahun 2018

% Tahun 2019

% Tahun 2020

% Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

3.909 3.727 95,4% 4.284 4.838 112,9% 4,173 4,560 109.3%

Penerimaan Perpajakan 3.577 3.228 90,3% 4.021 4.285 106,6% 3,917 4,005 102.3%

Penerimaan Negara Bukan Pajak

332 499 150,2% 264 553 209,8% 256 555 216.7%

Hibah - - - - - - - - -

BELANJA NEGARA 23.951 22.927 95,7% 25.594 24.374 95,2% 25.166 23,663 94.0%

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

7.968 7.363 92,4% 8.178 7.600 92,9% 8,819 7,439 84.4%

Belanja Pegawai 2.294 2.220 96,8% 2.349 2.368 100,8% 2,457 2,372 96.5%

Belanja Barang 3.410 3.122 91,5% 3.309 3.040 91,9% 4,045 3,080 76.1%

Belanja Modal 2.251 2.008 89,2% 2.507 2.179 86,9% 2,309 1,979 85.7%

Belanja Bantuan Sosial 14 13 98,6% 13 13 96,9% 8 8 99.7%

TRANSFER KE DAERAH DAN DD (TKDD)

15.983 15.564 97,4% 17.416 16.775 96,3% 16.348 16,224 99.2%

Dana Transfer Umum (DTU)

10.734 10.455 97.4% 11.131 10.679 95.9% 10.306 10.277 76.6%

Dana Alokasi Umum 9.540 9.540 100.0% 9.996 9.919 99.2% 9.067 9.040 99.7%

Dana Bagi Hasil 1.194 915 76.6% 1.135 761 67.0% 1.239 1.237 100.0%

Dana Transfer Khusus (DTK)

3,748 3,608 100.0% 4,518 4,349 96.2% 4.108 4,015 97.7%

Dana Alokasi Khusus Fisik

3.748 3.608 96.3% 4.518 4.349 96.2% 2.063 1.979 95.9%

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

0 0 0.0% 0 0 0.0% 2.045 2.036 99.6%

Dana Otsus, DIY, DID 137 137 100.0% 199 182 91.5% 343 343 100.0%

Dana Otsus, DIY, DID 137 137 100.0% 199 182 91.5% 343 343 100.0%

Dana Desa 1.364 1.364 100.0% 1.568 1.564 99.8% 1.590 1.589 99.9%

Dana Desa 1.364 1.364 100.0% 1.568 1.564 99.8% 1.590 1.589 99.9%

SURPLUS/DEFISIT -4.059 -3.636 89.6% -21.310 -19.536 91.7% -20.994 -19.103 91.0%

Pembiayaan - - - - - - - - -

Penerimaan Pembiayaan

- - - - - - - - -

Pengeluaran Pembiayaan

- - - - - - - - -

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

-4.059 -3.636 89.6% -21.310 -19.536 91.7% -20.994 -19.103 91.0%

BAB III : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL 38

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2020 sebesar Rp4.560 miliar turun sebesar Rp278

miliar atau 5,7 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,83 triliun. Dari sisi belanja

negara, realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp23,66 triliun dengan realisasi belanja

mencapai 99,3 persen dari pagu belanja negara sebesar Rp23,81 triliun. Realisasi

belanja tahun 2020 turun 2,9 persen dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 yaitu

sebesar Rp24,37 triliun. Belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara

mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp19,10 triliun hal ini

mengindikasikan dalam pemenuhan belanja negara di Provinsi Sulawesi Tengah masih

menerima subsidi silang dari provinsi lain.

Penurunan alokasi belanja negara pada tahun 2020 karena adanya refocusing alokasi

belanja pemerintah pusat dan alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang

digunakan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta

Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

3.2 PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

Pendapatan pemerintah pusat tingkat provinsi terdiri dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana Hibah. namun untuk provinsi

Sulawesi Tengah pada tahun 2020 tidak memiliki dana hibah.

3.2.1 Pendapatan Perpajakan

Penerimaan perpajakan tahun 2020 (y-on-y) sebesar Rp4,005 triliun turun sebesar 6,5

persen atau Rp280 miliar jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp4,285 triliun.

Penerimaan perpajakan diperoleh

dari semua jenis pajak yang ada di

Sulawesi Tengah termasuk adanya

penerimaan cukai. yang pada

tahun 2020 tidak ada realisasi

penerimaan. hal ini

mengindikasikan bahwa daerah di

Sulawesi Tengah masih berpotensi

sebagai daerah penerima cukai.

Pendapatan perpajakan terbesar

dari penerimaan PPh 51,67 persen

disusul PPN sebesar 40,56 persen sedangkan penerimaan perpajakan lainnya

menyumbangkan 1 persen.

Penerimaan Perpajakan

2018 2019 2020

Pajak Penghasilan 1.432 1.632 2.070

Pajak Pertambahan Nilai 1.407 2.106 1.624

Pajak Bumi dan Bangunan

20 23 41

Cukai 0 0 0

Pajak lainnya 42 48 40

Bea masuk 297 309 202

Bea Keluar/Pungutan Ekspor

29 167 28

Jumlah 3.228 4.285 4.005

Tabel 3.2 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat

Tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam Miliar Rupiah)

Sumber : GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (data diolah)

Tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam Miliar Rupiah)1


Analisis Tax Ratio

Penerimaan perpajakan Tahun

2020 mengalami penurunan

sebesar 6,54 persen dibandingkan

tahun lalu. Sedangkan tax ratio

berdasarkan ADHK adalah

sebesar 2,99 persen. Kontribusi

perpajakan jika diukur

menggunakan PDRB ADHK

mengalami penurunan sebesar

0,88 persen jika dibandingkan

tahun 2019. Tax ratio di Sulteng

cukup rendah mengingat target secara nasional yang diproyeksikan oleh pemerintah

berada di angka 13,6 persen pada tahun 2022. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sulteng tahun 2020 yang tumbuh sebesar 4,86% idealnya, akan

diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Artinya, pertumbuhan ekonomi

daerah/PDRB seharusnya berkolerasi positif dengan tax ratio. Namun demikian, konsep

ini tidak berlaku di Sulteng, di mana kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh

kenaikan tax ratio

3.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Perkembangan PNBP Menurut Jenis

Tabel 3.3 Pendapatan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

di Provinsi Sulteng (per Jenis PNBP dalam Miliar Rupiah)

Penerimaan PNBP Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Sumber Daya Alam - - - - - -

Bag. Pemerintah atas - - - - - -

Laba BUMN - - - - - -

PNBP Lainnya 90,95 198,25 2,31 226,74 0,38 266,35

Badan Layanan Umum

241,31 300,62 261,30 326,23 255,82 288,83

Jumlah 332,26 498,87 263,61 552,97 256,20 555,18

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (data diolah)

Realisasi capaian penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar Rp555,18 miliar naik sebesar

Rp2,21 miliar atau 0,40 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp552,97 miliar.

Kenaikan penerimaan PNBP tahun 2020 diperoleh dari naiknya PNBP Lainnya sebesar

Rp39,61 miliar atau 17,47 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 226,74.

Sumber : GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS Provinsi Sulawesi Tengah (data diolah)

Grafik 3.1 Rasio Perpajakan Terhadap PDRB

2.14%2.58%

2.03%

3.12%

3.86%

2.99%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2018 2019 2020

Rasio Perpajakan Thp PDRBADHB


b. Perkembangan PNBP Fungsional

Penerimaan PNBP fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan

kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok

dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan

PNBP tahun 2020 sebesar Rp141,55 miliar

atau 180,66 persen dari target penerimaan

sebesar Rp78,354 miliar. Secara terinci

penerimaan PNBP fungsional Tahun 2020

tersaji pada tabel 3.4. Realisasi penerimaan

PNBP Fungsional mencapai 110,83 persen

hal ini tidak serta merta mencerminkan

tingginya deviasi antara target dan realisasi

namun terdapat penerimaan yang target

penerimaan dilakukan secara terpusat. Namun, pencatatan penerimaan PNBP tetap

dilakukan di daerah.

c. Analisis Penerimaan Perpajakan dan PNBP

1. Analisis Kontribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Regional (APBN dan APBD)

PDRB Sulawesi Tengah tahun 2020 yang

diukur berdasarkan menurut ADHK tahun

2010 sebesar Rp134,15 triliun. kontribusi

penerimaan perpajakan sebesar Rp4

triliun atau 2,99 persen. penerimaan

PNBP sebesar Rp1,60 triliun atau 0,96

persen dan PAD sebesar Rp1,41 triliun

atau 1,39 persen terhadap PDRB

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.

2. Analisis Kontribusi Populasi terhadap Pendapatan Pemerintah

Kontribusi rata-rata setiap penduduk

dari sektor perpajakan pusat/daerah

terhadap total pendapatan di

Sulawesi Tengah pada Tahun 2020

sebesar Rp1.525.624/jiwa dan

kontribusi pada sektor pendapatan

PNBP dan PAD masing-masing

sebesar Rp461.289/jiwa dan

Rp402.682/jiwa.

Penerimaan PNBP Target Realisasi

Jasa Kepelabuhanan 24.351 27.319

Biaya Pendidikan 23.266 27.639

Pengamanan Obyek Vital

11.353 10.969

Jasa Navigasi Pelayaran

8.723 9.100

Jumlah 69.962 77.044

0.54

0.12

0.65

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Perpajakan/PDRB ADHB PNBP/PDRB ADHB PAD/PDRB ADHB

554

1,226

1,780

-

900

1,800

2,700

3,600

4,500

Th

ou

san

ds

Perpajakan/Populasi PNBP/Populasi

PAD/Populasi

Tabel 3.4. Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat

Tk. Provinsi di Provinsi Sulteng (menurut

Fungsional K/L) (dalam Juta Rupiah)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb

Provinsi Sulteng (data diolah)

Grafik 3.2. Kontribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Regional Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam Persentase)


Grafik 3.3. Kontribusi Populasi Terhadap Pendapatan Pemerintah Tahun 2020 (dalam Ribu Rupiah)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS Sulteng (data diolah)


Secara spasial di Provinsi Sulawesi Tengah, kontribusi penduduk terhadap pendapatan

asli daerah terbesar adalah Kabupaten Morowali dan terkecil Kabupaten Touna sebesar

Rp1.780.025/jiwa dan Rp160.546/jiwa. Besarnya kontribusi populasi terhadap

perpajakan di Sulawesi Tengah sebesar Rp1.525.634/jiwa tertinggi di Kabupaten

Morowali dan Kota Palu disebabkan tercatatnya perpajakan pusat yang tercatat di daerah

setempat dan khusus untuk Kota Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulteng di mana

perekonomian dan pusat perkantoran berada di Kota Palu sehingga pendapatan

perpajakan tercatat sebagai penerimaan pajak Kota Palu.

3.3 BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

Belanja pemerintah merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan

stimulus fiskal. Salah satunya yang populer pada saat krisis ekonomi adalah instrumen

ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar. komposisi dari stimulus fiskal adalah

berupa pengurangan beban pajak dan tambahan belanja pemerintah (increased

spending). Belanja K/L Tahun 2020 digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional. antara lain pembangunan SDM. infrastruktur. pengurangan kemiskinan dan

pengangguran dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas

dengan tetap menjaga efisiensi.

3.3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian

Anggaran / Kementerian/ Lembaga)

Alokasi belanja berdasarkan organisasi di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar pada 44

kementerian/lembaga. Terdapat 5 kementerian/lembaga yang mengelola pagu terbesar

mencapai Rp5,27 triliun atau 64,50 persen dan sisanya sebesar Rp3,54 triliun tersebar

pengalokasiannya kepada 39 kementerian/lembagaSecara terinci perkembangan pagu

dan realisasi berdasarkan organisasi disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran di Prov. Sulteng

(lima terbesar dalam Juta Rupiah)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng. MEBE (data diolah)

Kementerian /Lembaga

2018 2019 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Kementerian PUPR 2.205 2.003 2.613 2.135 2.183 1.846

Kepolisian Negara RI 987 1.005 1.088 1.137 1.097 1.065

Kementerian Agama 853 789 916 888 914 892

Kementerian DikBud 77 66 76 70 550 482

Komisi Pemilihan Umum

355 331 309 290 531 405

Kementerian/Lembaga Lainnya

3.491 3.171 3.177 3.078 3.544 2.777

Jumlah 7.968 7.363 8.178 7.600 8.819 7.467


Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di Kemendikbud (BA 023) yang meningkat 624,23

persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan pertumbuhan ini akibat adanya perubahan

nomenklatur beberapa satker yakni dari BA 042 (Kemenristek Dikti) menjadi 023

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

a. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran Belanja Negara di Sulawesi Tengah ke dalam 11

fungsi pemerintahan, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan,

Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasum, Kesehatan, Pariwisata dan

Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Untuk tahun 2020, Pemerintah

Pusat menetapkan empat fungsi prioritas di Sulawesi Tengah menurut proporsi anggaran

yaitu Pelayanan Umum (F-01) dengan besaran alokasi Rp1,013 miliar atau 44,53 persen

dari alokasi keseluruhan, nilai ini naik 11,48 persen dibandingkan periode yang sama

tahun 2019. Ekonomi (F-04) dengan besaran alokasi Rp2,357 miliar atau 13,97 persen

dari alokasi keseluruhan, nilai ini turun 38,21 persen dibandingkan periode yang sama

tahun 2019. Ketertiban dan Keamanan (F-03) dengan besaran alokasi Rp1,528 miliar

atau 12,61 persen dari alokasi keseluruhan, naik 6,10 persen dibandingkan periode yang

sama tahun 2019. Pendidikan (F-10) dengan besaran alokasi Rp1,343 miliar atau 11,08

persen dari alokasi keseluruhan, turun 11,94 persen dibandingkan periode yang sama

tahun 2019. Penetapan tersebut selaras dengan rencana prioritas Pemerintah Pusat

untuk Sulawesi Tengah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di awal, yakni

Pendidikan dan Infrastruktur.

Ditinjau dari dimensi pertumbuhan anggaran, pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di

fungsi Perumahan dan Fasum (F.06) yang meningkat 86,09 persen dibandingkan tahun

2019. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di fungsi Pariwisata dan Budaya (F.08)

yang mencapai minus 91,01 persen dibandingkan tahun 2019.

Serapan anggaran tertinggi tahun 2020 dicapai oleh fungsi Pariwisata dan Budaya (F.08)

yaitu 100 persen dari pagu fungsi. Serapan yang tinggi ini terkait oleh rendahnya alokasi

anggaran pada fungsi Pariwisata dan Budaya berbanding lurus dengan rendahnya

realisasi pada fungsi Pariwisata dan Budaya dikarenakan akibat dari pandemi Covid-19.

Sedangkan fungsi Perumahan dan Fasum (F.06) menyerap anggaran terendah yakni

76,58 persen dari pagu fungsi.

Rendahnya penyerapan pada fungsi Perumahan dan Fasum (F.06) dipengaruhi oleh

kelompok Belanja Barang dan Belanja Modal yang masih rendah realisasinya akibat

adanya pembatasan sosial berskala besar di provinsi Sulawesi Tengah sehingga hampir

seluruh kegiatan tertunda pada tahun 2020.


Tabel 3.6. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam Miliar Rupiah)


b. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Menurut jenisnya belanja Pemerintah Pusat terdiri dari 8 jenis belanja yaitu belanja

pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain, Namun, di Provinsi Sulawesi Tengah

hanya ada 4 jenis belanja sebagaimana terinci pada tabel 3.9.

Tabel 3.7. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

di Provinsi Sulawesi Tengah (dalam juta Rupiah)

Jenis Belanja

2018 2019 2020 Pert. Pagu 2018 - 2020

Pert. Realisasi 2019 - 2020 Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Belanja Pegawai

2.266 2.220 2.349 2.368 2.457 2.372 8.43% 6.82%

Belanja Barang

3.391 3.122 3.309 3.040 4.045 3.080 19.28% -1.35%

Belanja Modal

2.239 2.008 2.507 2.179 2.309 1.979 3.15% -1.42%

Bantuan Sosial

13.54 13.36 13.05 12.64 7.97 7.95 -41.12% -40.46%

Jumlah 7.909 7.363 8.178 7.600 8.819 7.439 11.50% 1.02%


Dalam tiga tahun terakhir, total pagu belanja APBN tahun 2020 di Sulawesi Tengah

mengalami kenaikan sebesar 11,50 persen menjadi sebesar Rp8,81 triliun. Realisasi

belanja juga mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun 2018 dan

2019 yang sebesar masing-masing Rp7,363 miliar dan Rp7,439 miliar. Penyerapan

anggaran tahun 2020 sebesar 84,35 persen lebih rendah dibandingkan penyerapan

tahun lalu sebesar 92,92 persen.

Ditinjau dari dimensi pertumbuhan anggaran, dalam 3 Tahun terakhir pertumbuhan

anggaran tertinggi terjadi pada Belanja Barang yang meningkat 19,28 persen pada

sementara pertumbuhan terendah terjadi pada Belanja Bantuan Sosial yang mencapai

minus 41,12 persen dibandingkan tahun 2018 periode yang sama. Pada tahun 2020,

realisasi Belanja K/L mencapai Rp7,439 miliar atau 84,35 persen dari alokasi

keseluruhan, turun 8,57 persen dibandingkan tahun 2019. Persentase penyerapan

anggaran tertinggi terjadi pada belanja Bantuan Sosial yang mencapai 99,72 persen dan

Fungsi 2018 2019 2020


PELAYANAN UMUM 4.050 3.931 4.838 4.673 1.013 846

PERTAHANAN 288 287 350 348 354 348

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.363 1.363 1.440 1.467 1.528 1.443

EKONOMI 3.072 2.772 2.740 2.402 2.357 2.091

LINGKUNGAN HIDUP 216 194 363 329 260 234

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 475 452 616 467 1.147 878

KESEHATAN 242 201 221 207 159 147

PARIWISATA DAN BUDAYA 2.57 2.54 1.78 1.78 0.16 0.16

AGAMA 214 185 204 194 190 183

PENDIDIKAN 1.230 1.111 1.525 1.421 1.343 1.252

PERLINDUNGAN SOSIAL 31 30 30 29 17 16

JUMLAH 7.968 7.363 8.178 7.600 8.819 7.439


terendah pada Belanja Barang yang hanya mencapai 85,91 persen. Data perbandingan

anggaran dan realisasi Belanja K/L di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.7 di

atas.

c. Trend Belanja Pemerintah 3 Tahun Sebelumnya

1. Tren Belanja Secara Umum

Kinerja penyerapan anggaran belanja

K/L di Sulawesi Tengah pada selama

kurun waktu tiga tahun terakhir

cenderung naik turun. Tingkat

penyerapan tertinggi mencapai 92,92

persen pada tahun 2019 sementara

tingkat penyerapan anggaran

terendah terjadi ditahun 2020 yaitu

sebesar 84,35 persen. Pola kinerja

penyerapan anggaran yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir disebabkan oleh

banyak hal. Penurunan penyerapan pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh

lambatnya proses pengadaan barang/jasa di awal tahun, kebijakan penghematan

anggaran, kebijakan refocusing dan realokasi belanja operasional, dan relaksasi belanja

dalam rangka penanganan Covid-19.

2. Tren Belanja Pegawai

Trend penyerapan Belanja Pegawai

jika dilihat dari penyerapan tiga tahun

terakhir cenderung naik turun dimana

tingkat penyerapan tahun 2020

mengalami penurunan sebesar 4,23

persen dari periode tahun. Tingkat

penyerapan tertinggi terjadi pada

tahun 2019 yang nilainya mencapai

100,77 persen. Penurunan serapan

belanja pegawai ini diakibatkan adanya peningkatan pagu anggaran Tahun Anggaran

2020 sebesar 5 persen dari pagu anggaran tahun sebelumnya dan perubahan kebijakan

terkait pemberian THR PNS pada bulan Mei 2020 dimana penerima THR terbatas pada

PNS, Anggota TNI/POLRI, Pensiunan, dan Penerima tunjangan lainnya, Sedangkan

untuk Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II lingkup Kementerian/Lembaga tidak

diberikan THR. Kebijakan THR ini diutamakan untuk mempertahankan daya beli terutama

pada PNS dan menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.

Grafik 3.4. Penyerapan Anggaran Belanja K/L di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Prov. Sulteng dan MEBE (data diolah)

7,968

8,178

8,819

7,3637,600 7,439

92.41% 92.92%

84.35%

2018 2019 2020

82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

2018 2019 2020

DA

LA

M M

ILY

AR

RU

PIA

H

Pagu Realisasi

%Realisasi Poly. (%Realisasi)

2,294

2,349

2,457

2,2202,368

2,372

96.80%

100.77%

96.54%

2018 2019 2020

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2018 2019 2020Dala

m M

ilyar

Ru

pia

h

Pagu Realisasi %Realisasi

Grafik 3.5. Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Prov. Sulteng (data diolah)


3. Tren Belanja Barang

Realisasi penyerapan Belanja

Barang dalam sampai dengan

tahun 2020 cenderung mengalami

penurunan. Tingkat persentase

penyerapan tertinggi terjadi pada

tahun 2018 yang nilainya mencapai

91,38 persen sementara untuk

penyerapan terendah terjadi pada

tahun 2020 yaitu 85,91 persen.

Penurunan signifikan dari tahun

2019 ke tahun 2020 sebesar minus

5,12 persen. Antara lain disebabkan adanya penundaan belanja barang atas terbitnya

kebijakan refocusing, relaksasi dan realokasi belanja satker sehingga proses revisi DIPA

pusat masih berjalan. Selain itu, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) di wilayah Sulawesi Tengah berpengaruh pada penundaan pelaksanaan kegiatan

terutama perjalanan dinas dan kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa.

4. Tren Belanja Modal

Tren belanja modal dalam kurun

waktu tiga tahun mengalami

penurunan, jika dilihat pada

grafik diatas tingkat persentase

penyerapan tertinggi terjadi

pada tahun 2018 yang nilainya

mencapai 89,21 persen

sementara untuk penyerapan

terendah terjadi pada tahun

2020 yaitu 85,71 persen.

Penurunan tersebut diantaranya

karena adanya penundaan

sejumlah proyek akibat revisi

anggaran K/L sebagai dampak atas kebijakan refocusing dan relaksasi belanja modal

yang dapat ditunda.

3,410

3,309

4,045

3,1223,040

3,080

91.38%91.03%

85.91%

2018 2019 2020

85.00%

86.00%

87.00%

88.00%

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2018 2019 2020

DA

LA

M M

ILY

AR

RU

PIA

H


Grafik 3.6. Penyerapan Anggaran Belanja Barang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020


2,2512,507

2,309

2,0082,179

1,97989.21%

86.92%85.71%

2018 2019 2020

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.50%

89.00%

89.50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2018 2019 2020

DA

LA

MM

ILY

AR

RU

PIA

H


Grafik 3.7. Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020



5. Tren Belanja Bantuan Sosial

Realisasi penyerapan Belanja Bantuan Sosial

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung

fluktuatif. Tingkat penyerapan tertinggi terjadi

pada tahun 2020 yang nilainya mencapai 99,72

persen dan terendah mencapai 96,89 persen

pada tahun 2019. Penurunan pagu belanja

Bantuan Sosial tahun 2020 dibandingkan 2019

disebabkan berkurangnya penerima bantuan

terutama beasiswa karena banyak tidak

memenuhi ketentuan.

3.4 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Dana Transfer ke Daerah

adalah bagian dari belanja

negara dalam rangka

mendanai pelaksanaan

desentralisasi fiskal berupa

dana perimbangan, dana

otonomi khusus. dan dana

penyesuaian. Secara umum

gambaran realisasi Transfer

ke Daerah dan Dana Desa

tahun 2020 dapat dilihat

pada grafik 3.9.

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa

Tabel 3.8. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa

di Provinsi Sulawesi Tengah (dalam Juta Rupiah)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng. SIMTRADA (data diolah)

Pagu transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp16.34 triliun dengan

realisasi sebesar Rp16.22 triliun atau 99.2 persen. Pagu tahun 2020 turun sebesar

Uraian 2018 2019 2020


Transfer Dana Bagi Hasil 1,194 915 1,135 761 1,239 1,237

Transfer Dana Alokasi Umum 9,540 9,540 9,996 9,919 9,067 9,040

Dana Insentif Daerah 137 137 199 182 343 343

Dana Alokasi Khusus Fisik 1,859 1,801 4.518 4.349 2,063 1,979

Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1,893 1,807 2,056 1,971 2,045 2,036

Dana Desa 1,364 1,364 1,568 1,564 1,590 1,589

Jumlah 15,987 15,564 17,416 16,775 16,348 16,224

-

89 19

28 14

48-

0 60

442

88 37

(500)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mil

iar

DBH DAU DAK Fisik

DAK Non Fisik Dana Desa

Grafik 3.9. Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam miliar)


2,251

2,507 2,309

2,008

2,179 1,979

89.21%

86.92%85.71%

2018 2019 2020

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.50%

89.00%

89.50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2018 2019 2020


Grafik 3.8. Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2018-2020 (miliar Rp)

*Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Prov. Sulteng (data diolah)


Rp1.06 triliun atau 6.14 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp17.41 triliun.

Dari sisi serapan anggaran, penyerapan anggaran tahun 2020 mencapai 99. 2 persen

naik jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 96.3 persen.

2. Dana Transfer Umum

a. Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2020

sebesar Rp9,040 triliun turun

sebesar 9,29 persen dari tahun

2019 sebesar Rp9,91 triliun.

Secara nasional Provinsi

Sulawesi Tengah

merealisasikan sebesar 2,37

persen dari realisasi DAU

nasional sebesar Rp381,61

triliun. Grafik perbandingan

realisasi DAU di provinsi

Sulawesi Tengah dan tingkat nasonal dapat dilihat pada grafik 3.10.

b. Dana Bagi Hasil

Penyaluran DBH di provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp1.237

miliar atau 1,32 persen dari DBH nasional sebesar Rp93,90 triliun. Transfer DBH di

Sulawesi Tengah terdiri atas DBH Pajak sebesar Rp303,90 miliar dan DBH Bukan Pajak

/ Sumber Daya Alam sebesar Rp933.53 miliar. Grafik perbandingan realisasi DBH di

provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat nasional dapat dilihat pada grafik 3.11.

Grafik 3.11. Realisasi DBH tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam miliar)


69.1

34.6

34.7

35.0

35.5

34.6

34.0

35.8

34.6

34.6

38.2

0.21,645.3

822.7 825.4

838.7

835.8

822.7

792.8

849.3

806.2

839.3

899.0

1.54 0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Thousands

Nasional Sulawesi Tengah

4.215.67

10.12

4.78

8.40 9.20 9.0711.62

7.22

0.00

5.00

28.68

33.52

91.82

50.87 48.16

97.53

51.91

95.82 90.3381.04

0.05

9.18

110.44

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des

Thousands


Grafik 3.10. Realisasi DAU tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam miliar)



c. Dana Transfer Khusus

1. Dana Transfer Khusus Fisik

Tahun 2020 Pemerintah Pusat

mengalokasikan penyalurkan

DAK-F ke provinsi Sulawesi

Tengah sebesar Rp2,06 triliun.

atau 3.94 persen dari alokasi

nasional sebesar Rp50,17

triliun. Mengalami penurunan

sebesar 54,5 persen dari

alokasi tahun 2019 sebesar

Rp4,51 triliun. Sedangkan

realisasi untuk tahun 2020 mencapai Rp1.97 triliun atau sebesar 95.90 persen. Grafik

realisasi selama tahun 2020 dan perbandingan realisasi DAK-F di provinsi Sulawesi

Tengah dan tingkat nasional dapat dilihat pada grafik 3.12.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

APBN 2020 mengalokasikan pagu dana DAK NON Fisik untuk provinsi Sulawesi

Tengah sebesar Rp2.04 triliun dengan realisasi sebesar Rp2.03 triliun naik sebesar

Rp65 miliar atau sebesar 3.32 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.92 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi secara nasional. realisasi Sulawesi Tengah adalah

sebesar 1.64 persen. Rincian uraian pagu dan realisasi selama tahun 2019 dan 2020

pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dapat dilihat dapat dilihat pada tabel

dibawah.

Tabel 3.9. Tabel Alokasi dan Realisasi Belanja DAK Non Fisik Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2018, 2019 dan 2020 (dalam miliar)

Kabupaten/Kota Th.2019 Th.2020 Th.2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Provinsi Sulawesi Tengah 770.966 755.889 887.124 868.703 915.611 894.538

Kab. Banggai 142.383 136.657 144.779 136.058 144.268 144.268

Kab.Banggai kepulauan 58.945 56.108 61.351 58.18 58.757 59.404

Kab.Buol 64.06 54.475 63.805 54.554 54.577 54.774

Kab.Toli-Toli 74.69 66.086 72.494 68.221 75.031 75.031

Kab.Donggala 111.44 108.72 116.563 110.715 107.206 107.459

Kab.Morowali 50.851 49.606 55.858 53.646 54.926 57.24

Kab.Poso 110.91 105.599 122.909 114.208 118.638 118.673

Kab.Palu 117.242 111.432 115.31 108.988 113.909 113.909

Kab.Parimo 137.584 126.354 144.985 139.618 142.988 144.928

Kab.Tojo Una-Una 62.148 58.581 70.219 67.347 64.934 68.149

Kab.Sigi 100.364 96.836 103.317 99.351 101.391 103.395

Kab.Banggai Laut 29.514 23.145 32.02 28.634 31.361 32.114

Kab.Morowali Utara 58.311 57.488 65.439 62.527 61.338 62.366

Jumlah Total 2.056.181 1.970.755 1.923.576 1.918.388 2.044.98

8 2.036.244

*Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng. SIMTRADA.MEBE

(data diolah)

-20002004006008001,000

0

7,000

14,000

21,000

28,000

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

ril

Me

i

Ju

ni

Ju

li

Ag

us

tus

Se

pt

Ok

t

No

p

De

s


Grafik 3.12. Realisasi DBH tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota di Sulteng Tahun 2020 (miliar Rp)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, SIMTRADA (data diolah)


3. Dana Desa

Tabel 3.10. Tabel Alokasi dan Realisasi Dana Desa di Wilayah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2018, 2019 dan 2020 (dalam miliar)



KAB. POSO 110.953 110.953 129.386 129.386 132.876 132.876

KAB. DONGGALA 123.46 123.46 142.05 141.388 142.081 141.919

KAB. TOLI-TOLI 76.404 76.404 88.924 85.995 90.152 90.152

KAB. BANGGAI 203.47 203.474 231.272 231.272 234.192 234.192

KAB. BUOL 79.718 79.718 92.247 92.247 93.538 93.538

KAB. MOROWALI 90.213 90.213 103.094 103.094 104.495 104.495

KAB. BANGGAI KEPULAUAN 99.213 99.213 113.132 113.132 114.115 113.797

KAB. PARIGI MOUTONG 207.264 207.264 235.01 235.01 237.517 237.327

KAB. TOJO UNA-UNA 103.574 103.574 120.483 120.483 122.693 122.693

KAB. SIGI 127.246 127.246 145.444 145.444 148.046 148.046

KAB. BANGGAI LAUT 47.192 47.192 55.056 55.056 56.416 56.416

KAB. MOROWALI UTARA 95.403 95.403 111.846 111.846 114.176 114.004

Total 1.364.121 1.364.121 1.567.950 1.564.359 1.590.297 1.589.455

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng. SIMTRADA.MEBE (data diolah)

Alokasi pagu Dana Desa di Sulawesi Tengah tahun 2020 adalah sebesar Rp1.59 triliun

untuk 12 Kabupaten 1.842 desa. Alokasi ini naik sebesar 25 miliar atau 1.6 persen

dibandingkan alokasi pada tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi tahun 2020 adalah

sebesar Rp1.58 triliun atau sebesar 99.9 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi

secara nasional Sulawesi Tengah adalah sebesar 2.24 persen. Rincian uraian pagu

dan realisasi selama tahun 2018,2019 dan 2020 pada Kabupaten se Sulawesi Tengah

dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 3.10.

4. Dana Insentif Daerah. Otonomi Khusus. dan Keistimewaan

Penyaluran Dana Insentif Daerah pada provinsi Sulawesi Tengah sangat dinamis.

tidak semua Kabupaten/kota mendapatkan alokasi dana ini. Pada tahun 2020 hanya

9 dari 14 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan alokasinya

dengan total pagu alokasi sebesar Rp342.68 miliar, naik 88.2 persen cukup tinggi

dibanding tahun 2019 sebesar Rp198.87 miliar. Rincian uraian pagu dan realisasi

selama tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Tabel Alokasi dan Realisasi Dana Insentif Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

di Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar)

Sumber: GFS Preleminary 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng. SIMTRADA.MEBE (data diolah)



Provinsi Sulawesi Tengah - - 20.694 20.694 24.929 24.929

Kab. Banggai 17.25 17.25 46.875 46.875 - -

Kab.Banggai kepulauan - - - - - -

Kab.Buol 33.75 33.75 24.464 24.464 47.736 47.736

Kab.Toli-Toli - - - - - -

Kab.Donggala - - - - - -

Kab.Morowali 33.25 33.25 - - 82.37 82.37

Kab.Poso - - - - 62.56 62.56

Kab.Palu 18.75 18.75 51.78 51.78 31.23 31.23

Kab.Parimo - - - - 18.35 18.35

Kab.Tojo Una-Una 33.75 33.75 9.89 9.89 28.57 28.57

Kab.Sigi - - 11.536 11.536 21.54 21.54

Kab.Banggai Laut - - 33.629 16.814 25.37 25.37

Kab.Morowali Utara - - - - - -

Jumlah Total 136.75 136.75 198.873 182.058 342.68 342.68


3.5 Analisis Cash Flow Pemerintah Pusat

3.5.1 Arus Kas Masuk (Penerimaan Negara)

Arus kas masuk yang diterima dari

pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami penurunan sebesar Rp278 miliar

atau 5.7 persen dari tahun 2019. Total

sebesar Rp4.56 triliun terdiri dari

penerimaan pajak sebesar Rp4,00 triliun

dan penerimaan PNBP sebesar Rp555

miliar. sedangkan untuk hibah pada tahun

2020 tidak ada penerimaan.

3.5.2 Arus Kas Keluar (Belanja TKDD)

Di sisi lain. pengeluaran oleh pemerintah

pusat ke pemerintah daerah provinsi

Sulawesi Tengah pada tahun 2020 juga

mengalami penurunan sebesar Rp711 miliar

atau 2.9 persen dibandingkan tahun 2019.

Total Belanja Negara adalah sebesar

Rp23.66 triliun terdiri dari Belanja

Pemerintah Pusat sebesar Rp7.43 triliun dan

Transfer ke Daerah dan Dana desa sebesar

Rp16.22 triliun dan Dana Desa 1.58 triliun.

3.5.3 Surplus/Defisit

Cash flow atas pendapatan dan belanja

Pemerintah Pusat di provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2020 menunjukkan arus kas

masuk (cash in flow) sebesar Rp4.56 triliun

lebih kecil dibandingkan arus kas keluar

(cash out flow) sebesar Rp23.66 triliun

sehingga terjadi defisit sebesar Rp19.10

triliun. Kondisi defisit berarti dalam

membiayai belanjanya pemerintah pusat di

Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu dibiayai dari pendapatnya. Dari kondisi tersebut.

mengindikasikan bahwa dalam membiayai belanjanya Pemerintah Pusat di provinsi Sulawesi

Tengah menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia.



4.56

-23.66

-19.10

-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

Cash In Flow Cash Out Flow Defisit

Grafik 3.13. Arus Kas Masuk th 2018 - 2020 (miliar Rp)



Grafik 3.14. Arus Kas Keluar th 2018 – 2020 (miliar Rp)



Grafik 3.15. Cash Flow Pemerintah Pusat Tahun 2020

3,228

4990

4,285

5530

4,005

5550

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

PenerimaanPajak

PenerimaanPNBP

PenerimaanHibah

2018 2019 2020

22,927

15,564

1,364

24,37416,775

1,564

23,663

16,224

1,589

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

BELANJAPEMERINTAH

PUSAT

TRANSFER KEDAERAH DANDANA DESA

DANA DESA

2018 2019 2020


3.6 PENGELOLAAN BLU PUSAT

a. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat

Di Provinsi Sulawesi Tengah pada

Tahun 2020 terdapat 3 BLU Pusat

dengan jenis rumpun kegiatan

penyediaan barang/ jasa yang terdiri

dari 1 BLU layanan pendidikan. 1 BLU

layanan kesehatan dan 1 BLU di

layanan penyediaan barang/jasa

lainnya.

b. Perkembangan Pengelolaan Aset

PNBP dan RM BLU Pusat

Kurun waktu tahun 2020, total aset BLU di

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami penurunan aset jika

dibandingkan tahun 2019. Kenaikan

jumlah aset tahun 2020 tercatat oleh

Rumkit Bhayangkara sebesar 33.77

persen. Namun, Bandar Udara Mutiara

justru mengalami penurunan aset sebesar

-5.09 persen selanjutnya Universitas Tadulako tidak mengalami perubahan aset yang material

pada tahun 2020 sehingga secara total keseluruhan aset BLU turun sebesar Rp180.83 miliar

atau -2.71 persen dari tahun 2019 sebesar Rp6.68 triliun.

Pagu PNBP satker BLU tahun 2020

sebesar Rp360.50 miliar naik Rp85.86

miliar atau 31.26 persen dibandingkan

tahun 2019 sebesar Rp274.64 miliar.

Sedangkan pagu Rupiah Murni

mengalami penurunan sebesar –

Rp148.80 miliar atau -33.95 persen

dibandingkan tahun 2019 sebesar

Rp438.31 miliar.

c. Kemandirian BLU

Tingkat kemandirian BLU diukur dengan porsi pagu PNBP diatas 65 persen dari total

pagunya. Nilai pagu PNBP atas total pagu BLU di Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 44.54

persen artinya masih belum sepenuhnya mandiri. Jika dilihat per satker BLU terdapat BLU

Nama BLU Jenis

Layanan

Aset Pagu 2020

2020 RM BLU

Universitas Tadulako

Pendidikan

2.876.324 239.184 310.366

Rumkit Bhayangkara

Kesehatan

44.149 8.358 19.905

Bandara Mutiara Palu

Barang dan Jasa Lainnya

3.575.943 41.967 30.226

Jumlah 6.496.416 289.508 360.497

Satker BLU Aset

2019 2020

Universitas Tadulako 2.876.387 2.876.324

Rumkit Bhayangkara 33.004 44.149

Bandar Udara Mutiara 3.767.857 3.575.943

Jumlah 6.677.248 6.496.416

Nama Satker BLU Pagu 2019 Pagu 2020

PNBP RM PNBP RM


227.948 252.700 310.366 239.184

Rumkit Bhayangkara

20.189 8.542 19.905 8.358

Bandar Udara Mutiara

26.500 177.069 30.226 41.967

Jumlah 274.637 438.310 360.497 289.508

Tabel 3.12. Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Juta Rp) Sumber : BLU Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 3.13. Perkembangan Pengelolaan Aset

Satker BLU Sulawesi Tengah

Sumber : BLU Provinsi Sulawesi Tengah (data diolah)

Tabel 3.14. Perkembangan RM Satker BLU Sulawesi Tengah



yamg telah memiliki porsi diatas 65 persen yaitu Rumkit Bhayangkara sebesar 70.43 persen.

naik sebesar 0.16 persen dari tahun 2019. BLU Universitas Tadulako memliki porsi pagu

PNBP sebesar 56.48 persen naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 52.57 persen dan Bandar

Udara Mutiara porsi pagu PNBP sebesar 41.87 persen naik dibandingkan tahun 2019 sebesar

13.02 persen.

Tabel 3.15. Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah (Miliar Rupiah)

Jenis Layanan

Nama Satker BLU

Tahun 2019 Tahun 2020

Aset PNBP RM Aset PNBP RM

Pagu Pagu Aset Pagu Pagu

Pendidikan Universitas Tadulako

2.876.4 227.9 47.43 253 52.57 2.876 310

56.48 239.2 43.52

Kesehatan Rumkit Bhayangkara

33.0 20.2 70.27 9 29.73 44 20 70.43 8.4 29.57

Jasa lainnya

Bandar Udara Mutiara

3.767.9 26.5 13.02 177 86.98 3.576 30 41.87 42.0 58.13

Jumlah 6.677.2 274.6 38.52 438 61.48 6.496 360 55.46 289.5 44.54


d. Profil dan jenis layanan satker PNBP

Satker pengelola PNBP di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebanyak 92 satker

yang belum menjadi satker BLU. Satker pengelola PNBP tersebut antara lain berada dalam

lingkup Kementerian Kumham, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementeriaan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN, Kepolisian, dan LPP RRI. Jenis layanan satker PNBP di wilayah Sulawesi

Tengah terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan jasa lainnya.

Tabel 3.16. Profil dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBP di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019- 2020 (sepuluh terbesar pagu PNBP dalam Juta Rupiah)

No Jenis

Layanan

Nama Satker

Pagu 2019 Pagu 2020

PNBP RM Jumlah Pagu PNBP

PNBP RM jumlah Pagu PNBP

1 Jasa Lainnya Ditlantas Polda Sulteng

7.492 13.119 20.611 36.35 30.046 12.414 42.459 70.76

2 Jasa Lainnya Kanwil BPN Prop. Sulteng

8.171 38.752 46.923 17.41 24.014 169.527 193.541 12.41

3 Pendidikan Politeknik Kesehatan Palu

15.657 50.923 66.580 23.52 19.095 50.862 69.956 27.29

4 Pendidikan IAIN Palu 8.825 44.065 52.890 16.69 12.709 94.151 106.860 11.89

5 Jasa Lainnya Kantor Pertanahan Kota Palu

2.496 6.658 9.154 27.27 9.339 5.198 14.538 64.24

6 Jasa Lainnya Rolog Polda Sulteng

6.945 25.512 32.457 21.40 6.945 154.689 161.634 4.30

7 Jasa Lainnya

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

5.930 3.787 9.717 61.02 6.904 3.782 10.686 64.60

8 Jasa Lainnya BP DDA dan HL Palu Poso

4.391 10.446 14.837 29.59 5.865 21.580 27.445 21.37

9 Jasa Lainnya BP Hutan Produksi Wil XII Palu

14.739 18.649 33.388 44.14 4.978 8.643 13.621 36.55

10 Jasa Lainnya Bandar Udara Luwuk

4.250 46.639 50.889 8.35 4.637 13.711 18.348 25.27

Sumber : MEBE 2020 (data diolah)


1

8961,109 1,016

2,855 2,786 2,876

0 0 20 14

29 30 44643

620 742 873

3,668 3,737 3,576

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mii

liar

Universitas Tadulako Rumkit Bhayangkara Bandar Udara Mutiara

e. Potensi satker PNBP menjadi satker BLU

Dari 92 satker pengelolan

PNBP tidak semuanya dapat

menjadi satker BLU hal ini

karena terdapat persyaratan

yang harus dipenuhi untuk

dapat menjadi satker BLU

antara lain pendapatan PNBP

bukan merupakan pendapatan

dari penugasan. Dari hasil

analisis potensi satker PNBP

menjadi satker BLU, di Sulawesi Tengah terdapat satker yang berpotensi untuk dapat

menjadi satker BLU. Pertama, Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk yang memiliki

porsi pagu PNBP sebesar 25.27 persen dari total pagu sebesar Rp18.38 miliar dan pagu

PNBP tumbuh 16.92 persen dari dibanding tahun 2019. Selanjutnya Politeknik Kesehatan

Palu yang mempunyai layanan pendidikan dengan pertumbuhan porsi pagu PNBP sebesar

3.78 persen dibandingkan porsi pagu PNBP 2019.

f. Analisis Pengelolaan BLU Pusat

1. Analisis Perkembangan Aset BLU Pusat

Dalam memberikan pelayanan secara optimal perlu adanya fasilitas layanan baik dari sisi

mutu maupun volume layanan. Satker BLU di wilayah Sulawesi Tengah selalu meningkatkan

layanan hal ini terlihat pengelolaan aset dari tahun 2013-2020 selalu meningkatkan fasilitas

layanan dengan tren aset yang cenderung naik dari waktu ke waktu.

Grafik 3.17. Perkembangan Aset BLU Pusat di Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2020

Sumber: BLU di Sulawesi Tengah 2020 (data diolah)

2. Analisis Legal BLU

Secara keseluruhan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan pada BLU Pusat di

Sulawesi Tengah dapat dikategorikan baik. Universitas Tadulako dan Bandara Mutiara

telah memenuhi semua aspek legalitas sebagai PK BLU. pada BLU Rumkit Bhayangkara

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DitlantasPolda

Sulteng

Kanwil BPNProp.

Sulteng

PoliteknikKesehatan

Palu

IAIN Palu KantorPertanahanKota Palu

Rolog PoldaSulteng

BalaiMonitor

SpektrumFrekuensi

Radio KelasII Palu

BP DDA danHL Palu

Poso

BP HutanProduksi Wil

XII Palu

BandarUdara Luwuk

% Pagu PNBP 2018 % Pagu PNBP 2019

Grafik 3.16. Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker PNBP

Berpotensi

Menjadi BLU di Provinsi Sulawesi Tengah (dalan Juta Rupiah)

Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020 (dalan Juta Rupiah)di Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020 (dalan Juta Rupiah)



sampai tahun 2020 belum mempunyai tarif layanan sesuai tarif layanan yang seharusnya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 3.17. Analisis Legal BLU Tahun 2020

Sumber: BLU di Sulawesi Tengah 2020 (data diolah)

3.7 PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

3.7.1 Penerusan Pinjaman

Salah satu investasi yang ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Tengah adalah penerusan pinjaman Pemerintah Pusat (Subsidiary Loan

Agreement) kepada Pemerintah Daerah/BUMD. Sampai dengan tahun 2020. terdapat 2

Loan yang teralokasikan kepada 2 debitur dengan jumlah penarikan Rp16,20 miliar.

Tabel 3.18. Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2020

Sumber : Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb. Kemenkeu (data diolah)

Pembayaran angsuran pokok SLA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah hanya dilakukan

oleh dua Pemkab yaitu Pemkab. Morowali dan Pemkab. Parigi Moutong.

Tabel 3.19. Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 - 2020 (dalam Miliar Rupiah)

Nomor SLA

Tahun 2020 Jumlah

Jan Feb Mrt Aprl Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2020 2019

2198001 - - - 1.35 - - - - - - 1.31 - 2.66 2.81

2180201 - - - 1.15 - - - - - 1.12 - - 2.27 2.60


Pembayaran angsuran pokok SLA telah dibayarkan sesuai nilai tagihan yang tetapkan

oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah meskipun terjadi

keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Morowali dimana seharusnya

dibayarkan pada bulan Mei 2020 baru dibayarkan pada bulan Agustus 2020 sehingga

menimbulkan biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran.

Uraian


Rumkit Bhayangkara

Bandara Mutiara

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;

√ √ √

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

√ √ √

Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

√ √ √

Persetujuan Tarif Layanan oleh Menteri Keuangan

√ √ √

Penetapan Sistem Akuntansi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

√ √ √

Persetujuan Pembukaan Rekening; √ √ √

Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Keuangan BLU

√ √ √

Nomor SLA

Nama SLA Penerima SLA Currency Penarikan /

Plafond Tingkat Bunga ()

2198001 SLA-1241/DSMI/2011

Pemkab. Morowali IDR 12.709.667.330,30 10.49

2180201 SLA-1203/DP3/2006 Pemkab Parigi Moutong

IDR 3.494.229.001,00 8.97

16.203.896.331,30


Tabel 3.20. Perkembangan Pembayaran Denda SLA di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020 ( dalam Juta Rupiah)

Nomor SLA

Tahun 2020 Jumlah

Jan Feb Mrt Apl Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2020 2019

2198001 - - - - - - - - - - 4.8 - 4.8 41.56

2180201 - - - - - - - - - - - - - -


Pembayaran denda dikenakan jika debitur tidak membayarkan angsuran tepat waktu

sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat satu debitur yang

tidak membayarkan angsuran tepat waktu yaitu Pemkab. Morowali sehingga dikenakan

denda sebesar Rp4.80 juta.

3.7.2 Kredit Program

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020

(y-on-y) sebesar Rp1.60 triliun meningkat sebesar 156 persen jika dibandingkan

penyaluran pada tahun 2019 sebesar Rp625,9 miliar. Dari penerima kredit KUR tahun

2020 (y-on-y) sebanyak 55.159 debitur juga mengalami peningkatan sebesar 34,38

persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 41.046 debitur.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebaran Kabupaten/Kota

Penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami pertumbuhan positif baik

dari jumlah penyaluran kredit maupun jumlah penerima pada tahun 2020. jika dilihat lebih

jauh terdapat sembilan daerah yang mengalami pertumbuhan positif dari sisi kredit

penyaluran dan tiga daerah yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Kabupaten

Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu. Dari sisi penerima KUR,

hanya KAb Tojo Una-Una yang mengalami pertumbuhan negatif. Daerah yang menurun

baik dari sisi penyaluran dan penerima KUR merupakan daerah yang terdampak bencana

alam berupa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada akhir September 2019, selain itu

juga terdampak pandemic Covid 19. Penyaluran KUR di Sulteng jika dilihat dari sebaran

per kabupaten/kota tersajii pada Grafik 3.18.

Grafik 3.18. Realisasi Penyaluran KUR Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sumber : SIKP Kemenkeu 2020 (data diolah)

2

5,298 5,248

5,633

4,685 2,509

5,064

4,136

11,653

1,470 2,335

96 101

6,929

-3000

0

3000

6000

9000

12000

15000

-

100

200

300

400

500

Mili

ar

Rp

Akad 2018 Akad 2019 Akad 2020 Debitur 2020


2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Sektor Usaha

Dari sisi penyaluran KUR,

sektor usaha perdagangan

besar dan eceran masih

mendominasi penyaluran KUR

tahun 2020 yaitu sebesar

Rp695.7 miliar atau 43,41

persen dari total penyaluran

KUR tahun 2020 naik sebesar

186,22 persen (y-on-y). Dari

sisi sektor produksi sebesar

Rp847,49 miliar atau 52,87 persen tumbuh sebesar 188,76 persen jika dibandingkan

tahun 2019. Dari sisi penerima KUR, sektor produksi lebih banyak menerima kredit KUR

sebesar 57.05 persen, sektor perdagangan 36.78 persen, dan sektor lainnya sebesar

10.3 persen.

Penetapan penyaluran KUR tahun 2020 sebesar 50 persen untuk sektor produksi sudah

terwujud dengan realisasi sebesar 52.87 persen sedangkan dari sisi banyaknya debitur

juga tercapai sebanyak 57.05 persen. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang terjadi di

sepanjang tahun 2020 dan masih adanya efek Bencana Alam yang terjadi tahun 2018,

berakibat menurunnya penyaluran KUR pada tahun 2019, namun mulai meningkat pada

periode penyaluran tahun 2020 terutama pada sektor-sektor produksi hal ini sangat

berkaitan dengan karakteristik daerah yang terdampak bencana alam yaitu Kab.

Donggala dan Kab. Sigi merupakan daerah sentra pertanian, perkebunan dan perikanan

yang mulai menunjukkan geliat pemulihan roda perekonomian.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Kategori Kredit

Penyaluran KUR di Sulawesi

Tengah terbagi dalam 4 kategori

jenis kredit yang tersalurkan yaitu

KUR Mikro, KUR Ritel, KUR TKI,

dan UMi. Penyaluran KUR terbesar

disalurkan dalam kategori KUR

Mikro sebesar Rp676.14 miliar atau

52.48 persen. KUR Ritel sebesar

Rp605.79 miliar atau 47.02 persen.

KUR TKI sebesar 728.35 juta atau

0.06 persen dan UMi sebesar

Rp14.41 miliar atau 1.11 persen dari total penyaluran kategori kredit KUR dan UMi tahun

35,280

3,419 50

3,627

(4,000)

1,000

6,000

11,000

16,000

21,000

26,000

31,000

36,000

-

100

200

300

400

500

600

700

Mikro Kecil TKI UMI

Mili

ar

Rp

Series1 Series2 Series3

Grafik 3.19. Penyaluran KUR Per Sektor Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020


Grafik 3.20. Penyaluran KUR Per Kategori Kredit Sulawesi Tengah


25,811

2,039

… 27

18,737

1,427 235

328 4

65 3,225

-

8,000

16,000

24,000

32,000

- 100 200 300 400 500 600 700 800

Mili

ar

Rp

Penyaluran 2019 Penyaluran 2020 Debitur 2020


2020 sebesar Rp1.29 triliun. Secara terinci penyaluran KUR dari sisi kategori KUR tersaji

pada Grafik.3.17.

3.8 PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING)

DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH

Secara keseluruhan alokasi APBN Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Pemerintah

Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.8.81 triliun. Alokasi tersebut digunakan

untuk membiayai kegiatan 44 K/L dengan total realisasi sebesar Rp7.43 triliun. Realisasi

untuk belanja Pendidikan mencapai Rp23.04 miliar atau 0.30 persen, realisasi belanja

Kesehatan sebesar Rp8.64 miliar atau 0.11 persen, dan belanja infrastruktur sebesar

Rp173.16 miliar atau 2.28 persen dari total belanja pemerintah pusat di Sulawesi Tengah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) untuk tahun 2020 (c-to-c)

cukup besar. yaitu sebesar 20.35

persen. Belanja infrastruktur

pemerintah pusat tahun 2020

sebesar Rp1,97 triliun turun 9,2

persen dibandingkan tahun 2019

sebesar Rp2.17 triliun.

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 yang cukup besar adalah untuk SNVT

Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah kegiatan Pemberdayaan Perumahan

Swadaya dengan pagu sebesar Rp111.3 miliar. selanjutnya untuk belanja modal paling

besar adalah Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulteng kegiatan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan pagu

sebesar Rp183.5 miliar.

1. Mandatory Spending di Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 sektor pendidikan memperoleh perhatian

yang sangat besar. Hal ini tercermin dalam alokasi Pendidikan sebesar 20 persen dari

APBN sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No.20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Beberapa output strategis bidang

pendidikan pada tahun 2020 antara lain Program Indonesia Pintar, Tunjangan tenaga

kependidikan, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, Sarana

dan Prasarana Madrasah.

a. Program Indonesia Pintar

Alokasi anggaran Program Indonesia Pintar di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun

anggaran 2020 sebesar Rp2.03 miliar yang dialokasikan pada empat satuan kerja. Pagu

anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan pelajar tingkat SD sebanyak

-

50

100

150

BelanjaPendidikan

BelanjaKesehatan

BelanjaInfrastruktur

23 9

141

Mili

ar

rup

iah

Grafik 3.21. Realisasi Mandatory Spending Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sumber : MEBE 2020 (diolah)


39 siswa, pelajar tingkat SMP sebanyak 35 siswa, pelajar tingkat SMA sebanyak 151

siswa, santri tingkat ula sebanyak 190 santri, santri tingkat wustha sebanyak 50 santri,

dan mahasiswa sebanyak 430 mahasiswa.

Tabel 3.21. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Prioritas Tahun 2020 (pagu dan realisasi

dalam juta rupiah)

NAMA OUTPUT STRATEGIS ANGGARAN OUTPUT

Pagu Realisasi Target Capaian %

PIP Kuliah 1.320 1.320 100% 200 200 100%

PIP SDTK 17,55 17,55 100% 39 39 100%

PIP SMPTK 26,25 26,25 100% 35 35 100%

PIP SMTK/SMAK 151 137,5 91% 151 137 91%

PIP Tk Adi. Madya dan Utama Widya

Pasraman 65,85 58,8 89% 117 117 100%

Santri Pendidikan diniyah

formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima

bantuan PIP

85,5 85,5 100% 190 190 100%


formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima

bantuan PIP

50 50 100% 50 50 100%


formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima

bantuan PIP

322,5 322,5 100% 430 430 100%

JUMLAH 2.039 2.018 98% 1212 1198 99%

Sumber : OMSPAN. diolah melalui aplikasi MEBE

b. Pembangunan Sekolah (Sarana dan Prasarana)

Salah satu implementasi program tersebut pemerintah memfokuskan pada ketersediaan

sarana dan prasarana sekolah yang baik. Peningkatan sarana dan prasarana madrasah

dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada beberapa madrasah melalui

pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tabel 3.22. Realisasi Capaian Output Strategis Bidang Sarana Prasarana Tahun 2020


Pagu Realisasi Target Capaian

Sarana dan Prasarana madrasah

Madrasah yang Diadakan (SBSN) 36.429.640.000 36.013.998.946 99% 3 3 100%

JUMLAH 36.429.640.000 36.013.998.946 99%


c. Tunjangan Tenaga Kependidikan Non-PNS

Selain melalui jalur guru PNS, pemerintah juga mengangkat guru non-PNS untuk

memenuhi kekurangan tenaga kependidikan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

guru non-PNS pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tunjangan

tenaga kependidikan antara lain tunjangan insentif, tunjangan profesi, dan tunjangan

khusus. Alokasi anggaran tunjangan tenaga kependidikan non-PNS di Provinsi Sulawesi

Tengah pada TA 2020 sebesar Rp23.1 miliar untuk membayar tunjangan tenaga

kependidikan non-PNS sebanyak 3.333 guru. Anggaran tenaga kependidikan non-PNS

dialokasikan pada DIPA 21 satker kementerian agama kabupaten/kota dan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.


Tabel 3.23. Realisasi Capaian Output Strategis

Bidang Tunjangan Kependidikan non-PNS Tahun 2020 (pagu dan realisasi dalam juta rupiah)



Guru Non-PNS penerima Tunjangan Insentif 7.875 7.775,5 99% 2.607 2.300 91%

Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus 1.566 913,95 58% 100 69 67%

Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi 11.541,75 11.423,12 98% 502 486 99%

Guru PAI Non-PNS penerima Tunjangan

Profesi 2.153,97 2.011,77 93% 124 119 97%

JUMLAH 23.136,72 22.124,35 87%


d. Bantuan Operasional Pondok Pesantren

Pesantren merupakan bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya

melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi yang besar dalam

pembentukan karakter bangsa. Atas kontribusi tersebut, pemerintah melalui program

bantuan operasional pondok pesantren hadir dan memberikan apresiasi kapada

pesantren berupa bantuan untuk meningkatkan mutu akademik, kapasitas, dan kualitas

guru/ustad/murid serta operasional pondok pesantren. Tahun 2020 BO bidang pesentren

mendapatkan pagu sebesar Rp800 jt dan berhasil direalisasikan sebesar 100%.

e. Bantuan Operasional Sekolah

Tabel 3.25. Realisasi Capaian Output Strategis

Bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 (pagu dan realisasi dalam juta rupiah)




formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima

BOS

493,6 418,6 84% 617 393 67%


formal/muadalah/PPS Tk. Wustha

penerima BOS

1.444 1.440,45 99% 1.444 1.358 99%

Siswa MA penerima BOS 27.315 26.392,77 96% 19.511 17.224 96%

Siswa MI penerima BOS 18.981 18.670,63 98% 23.726 22.454 97%

Siswa MTs penerima BOS 40.103 39.459,6 98% 40.103 37.397 96%

Siswa SDTK Penerima BOS 64,8 64,8 100% 81 81 100%

Siswa SMPTK Penerima BOS 35.000.000 35 100% 35 35 100%

Siswa SMTK Penerima BOS 211.400.000 207 98% 151 147 98%

JUMLAH 2.039 2.018 98%

*Sumber : OMSPAN. diolah melalui aplikasi MEBE

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah dan sekolah keagamaan

pemerintah telah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai

tingkat ibtidaiyah dan sekolah dasar sampai dengan tingkat aliyah dan sekolah menegah

atas. Alokasi anggaran BOS di Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2020 sebesar Rp88.6

miliar yang dipergunakan untuk membiayai operasional sebanyak 85.668 siswa. Alokasi

anggaran tersebut terdiri alokasi tingkat SD/MI/Ula sebesar Rp19.5 miliar, tingkat


SMP/MTs/ Wustha sebesar Rp41.5 miliar, dan tingkat SMA/MA/Ulya sebesar Rp27.5

miliar. Alokasi anggaran BOS dialokasikan pada DIPA 62 satker yaitu Madrasah,

Kementerian Agama Kab/kota, dan Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tengah.

f. Belanja Sektor Kesehatan

Output strategis bidang kesehatan pada TA 2020 antara lain Penguatan Intervensi

Suplementasi Gizi, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Layanan Intensifikasi

Eliminasi Malaria, Layanan Pengendalian Penyakit TBC, Tenaga Kesehatan Yang Belum

Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan, Desa Pangan Aman, Sampel Makanan yang Diperiksa,

Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa,

Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK, serta Pemenuhan Ketersediaan

Alokon (Alat / Obat Kontrasepsi) di Faskes.

Dalam rangka mencapai target Output strategis bidang kesehatan di provinsi Sulawesi

Tengah pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.6 miliar dengan total

realisasi anggaran sebesar Rp7.5 miliar atau 97 persen dari total pagu anggaran. Pagu

anggaran tersebut dialokasikan pada 5 satuan kerja yaitu Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah (189000), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (189002),

Politeknik Kesehatan Sulawesi Tengah, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu, dan

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Tabel output dan realisasi bidang

kesehatan kami lampirkan pada bagian lampiran kajian ini.

g. Belanja Infrastruktur

Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu kinerja infrastruktur yang dihadapi antara

lain masih besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap

pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum, dan sanitasi), belum optimalnya

konektivitas transportasi pada jalur utama logistik serta dukungan pada kawasan prioritas

serta belum memadainya sistem angkutan umum masal perkotaan, program infrastruktur

di Provinsi Sulawesi Tengah juga dipergunakan untuk mendukung peningkat akses

masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau,

peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan

aman, peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta

peningkatan ketersediaan air baku/air minum terlindungi.

h. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk keperluan jalan dan jembatan di Provinsi

Sulawesi Tengah TA. 2020 sangat besar yaitu sebesar Rp574.8 miliar. Alokasi tersebut

terdiri dari Output Pelebaran Jalan Menuju Standar sebesar Rp7.7 miliar, Output

pembangunan jembatan sebesar Rp19.4 miliar, Output penggantian jembatan sebesar

Rp76.3 miliar, Output preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan sebesar Rp394.1 miliar,


Output preservasi pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp68.5 miliar, dan Output preservasi

jembatan sebesar Rp8.5 miliar. Pagu anggaran keperluan jalan dan jembatan

dialokasikan pada DIPA empat satker yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional I Prov. Sulawesi

Tengah sebesar Rp74.6 miliar, Pelaksanaan Jalan Nasional II Prov. Sulawesi Tengah

sebesar Rp274 miliar, Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Sulawesi Tengah sebesar

Rp80.2, dan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Tengah sebesar Rp7.2 miliar

Tabel 3.27. Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja Infrastruktur

di Sulawesi Tengah Tahun 2020 (juta rupiah)


Pagu Realisasi % Target Capaian

Pelebaran Jalan Menuju Standar 7.774 7.774 100% 2 2 99.99%

Pembangunan Jembatan 19.415 6.691 34% 142 49 33.9%

Penggantian Jembatan 76.351 72.544 95%% 233 233 100%

Preservasi Jembatan 8.573 8.573 99% 845 844 99%

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 68.573 61.234 89% 2161 2160 99%

Preservasi Rekonstruksi. Rehabilitasi Jalan 394.179 340.451 86% 210 127 60.71%

JUMLAH 574.865 497.267 84%


i. Bendungan dan Jaringan Irigasi

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk keperluan Bendungan dan Jaringan Irigasi di

Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020 sangat besar yaitu sebesar Rp185.9 miliar. Alokasi

tersebut terdiri dari Output Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun

sebesar Rp51.6 miliar, Output Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang

dioperasikan dan dipelihara sebesar Rp84.3 miliar, Jaringan irigasi permukaan

kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan sebesar Rp37 miliar, dan Jaringan

irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan sebesar Rp33.1 miliar.





Jaringan irigasi permukaan kewenangan

Pusat yang dibangun 51.641 39.241 75% 4 3 100%


Pusat yang dioperasikan dan dipelihara 84.354 83.236 98% 439 368 100%


Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan 37.090 23.734 63% 14 0 100%

Jaringan irigasi tambak yang

direhabilitasi/ditingkatkan 12.879 12.876 99% 7 7 100%

JUMLAH 185.963 159.086 84%


j. Pembangunan Perumahan

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk keperluan penyediaan perumahan di Provinsi

Sulawesi Tengah TA. 2020 sangat besar yaitu sebesar Rp115.5 miliar. Alokasi tersebut

terdiri dari Output Fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya sebesar Rp100.1 miliar


dan Output pembangunan rumah khusus sebesar Rp15.3 miliar. Pagu anggaran

keperluan penyediaan perumahan dialokasikan pada DIPA satker SNVT Penyediaan

Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.



NAMA OUTPUT

STRATEGIS

ANGGARAN OUTPUT

Pagu Realisasi Target Capaia

n

Fasilitasi Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya 100.181 97.550 75% 4961 4000 100%

Pembangunan Rumah

Khusus 15.334 5.262 98% 26 0

34.79

%

JUMLAH 115.516.041.000 102.812.847.164 84%


k. Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan



NAMA OUTPUT STRATEGIS

ANGGARAN OUTPUT

Pagu

Realisasi Target Capaian

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman 206.415 193.767 93 30 60 185

Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Berbasis Masyarakat 80.176 79.483 99 17 34 198

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana

Pendidikan Dasar dan Menengah 31.560 30.818 97 22 22 99

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana

Madrasah dan Sekolah Keagamaan 1.043 1.037 99 1 1 99

Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan

Gedung 294.970 219.773 74 1 3 261

Sistem Pengelolaan Persampahan 72.030 35.808 49 25000 25000 49.73

SPAM Berbasis Masyarakat. 36.092 33.529 92 13885 13885 35.44

JUMLAH 722.286 594.215 86


Pagu anggaran yang dialokasikan untuk keperluan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

di Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020 sangat besar yaitu sebesar Rp722.2 miliar. Alokasi

tersebut terdiri dari Output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

sebesar Rp206.4 miliar, Output Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis

Masyarakat sebesar Rp80.1 miliar, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana

Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp31.5 miliar, Rehabilitasi dan Renovasi

Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan sebesar Rp1.04 miliar,

Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebesar Rp294.9 miliar, Sistem

Pengelolaan Persampahan sebesar Rp72 miliar, dan Output SPAM Berbasis Masyarakat

sebesar Rp36.09 miliar. Pagu anggaran keperluan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

telah dialokasikan pada DIPA dua satker yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Sulawesi Tengah sebesar Rp12.3 miliar dan satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp709.9 miliar.


Gambar : Kumparan, beritasatu.com Sekolah Darurat Boyaoge, Palu (Gambar 1) RS. ANUTAPURA (Gambar 2)

BAB IV PERKEMBANGAN DANANALISIS PELAKSANAAN APBD

BAB IV PERKEMBANGAN DANANALISIS PELAKSANAAN APBD


Rp15.392 M*)109,19%

B. SUBSIDI

B. BAGI HASIL

87,27%

belanjaRp22.076 M (Pagu)

Rp19.266 M (Realisasi)

2020

101,4%

pendapatanRp18.262 M (Pagu)Rp18.519 M (Realisasi)

2020

PAD Transfer

Rp2.543 M*)180,86%

*)REALISASI

Ringka sg ra f i s Bab IVRingka sg ra f i s Bab IV

LLPAD Yang Sah

Rp584 M*)21,16%

B. PEGAWAIRp7.292 M*)

90,61%

*)REALISASI

belanja daerah 2020

B. HIBAHRp871 M*)

60.03%

B. BARANGRp4.226 M*)

102,58%

B. BANSOSRp2.266 M*)

117,19%

B. BUNGARp2 M*)67,95%

RP471 M*)106,09%

Rp1 M*)38,74%

B. BANKEURp636 M*)

26,09%

B. MODALRp3,245 M*)

93,41%

B. TAKTERDUGARp257 M*)

154,97%

KAPASITAS FISKAL PERKAB

2020Poso

(7,27)

doggala

(5,57)

Tolitoli

(14,320)

Banggai

(21,08)

buol

(11,37)

morowali

(27,37)

bangkep

(10,83)

parimo

(5,00)

touna

(18,63)

sigi (8,26)

banglut

(22,29)

morut

(15,17)

kota palu

(13,10)

*)Rp Juta

APBD SULTENG

63 BAB IV : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

4.1 APBD TINGKAT PROVINSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu

pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD juga sebagai salah satu penentu

tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi

berbagai kendala dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Data profil berupa realisasi APBD secara agregat seluruh Pemda

(provinsi/kabupaten/kota) Provinsi Sulteng Tahun 2018 sampai dengan 2020

sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1. APBD Lingkup Sulteng Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2018-2020 (Rp miliar)

I-Account (dalam Miliar Rp)

TA 2018 TA 2019 TA 2020

PAGU REAL % PAGU REAL % PAGU REAL %

PENDAPATAN 18.585 18.300 98,47% 19.394 21.689 111,83% 18.262 18.519 101,41%

Pendapatan Asli Daerah 2.599 2.285 87,89% 1.406 2.319 164,91% 1.406 2.543 180,86%

Pendapatan Transfer 14.963 15.677 104,77% 15.448 17.132 110,90% 14.096 15.392 109,19%

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

1.022 339 33,16% 2.540 2.238 88,11% 2.760 584 21,16%

BELANJA DAERAH 19.753 17.846 90,35% 20.856 19.278 92,43% 22.076 19.266 87,27%

Belanja Pegawai 7.567 6.582 86,99% 8.103 7.399 91,31% 8.047 7.292 90,61%

Belanja Barang 4.648 4.931 106,08% 4.562 4.500 98,66% 4.119 4.226 102,58%

Belanja Bunga 3 3 91,00% 3 2 80,01% 3 2 67,95%

Belanja Subsidi 1 1 85,01% 1 1 99,74% 2 1 38,74%

Belanja Hibah 867 707 81,50% 742 593 79,84% 1.451 871 60,03%

Belanja Bantuan Sosial 53 48 90,20% 41 58 141,38% 1.934 2.266 117,19%

Belanja Bagi Hasil 959 15 1,58% 462 41 8,82% 444 471 106,09%

Belanja Bantuan Keuangan 1.770 2.183 123,34% 2.453 2.434 99,22% 2.436 636 26,09%

Belanja Modal 3.852 3.358 87,16% 4.459 4.245 95,20% 3.474 3.245 93,41%

Belanja Tak Terduga 32 20 61,39% 32 7 21,29% 166 257 154,97%

SURPLUS/DEFISIT (1.168) 454 -38,85% (1.462) 2.411 -164,92% (3.814) (747) 19,59%

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan (1) 541 721 133,42% 647 979 151,33% 2.847 2.877 101,05%

Pengeluaran Pembiayaan (2)

140 114 81,28% 192 88 45,75% 20 17 84,98%

Pembiayaan Netto (1-2) 401 608 151,63% 455 891 195,77% 2.827 2.860 101,16%

SILPA (768) 1.062 -138,30% (1.007) 3.302 -327,97% (986) 2.113 -214,20%

Sumber: DPPKAD Prov. Sulteng dan Pemda Lingkup Provinsi Sulteng, diolah

Realisasi komponen pendapatan APBD di Sulteng tahun 2020 mengalami penurunan

dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 14,62 persen. Penurunan tersebut

diikuti oleh komponen dibawahnya antara lain Pendapatan Transfer dan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan

sebanyak 9,66 persen.

Sementara itu, realisasi belanja jika dibandingkan dengan tahun 2019 secara agregat

mengalami penurunan sebanyak minus 0,06 persen yang disumbangkan dari penurunan

belanja pegawai sebesar minus 1,44 persen, belanja barang sebesar minus 6,1 persen,

BAB IV : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 64

dan belanja modal sebesar minus 23,55 persen. Sementara itu kenaikan yang signifikan

terjadi pada belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang mencapai lebih dari

3.500 persen sebagai dampak dari penanganan wabah Covid-19.

4.2 PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah diartikan sebagai hak

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2.1 Dana Transfer / Perimbangan

Pada 3 tahun terakhir, dana perimbangan/transfer menjadi penopang utama sumber

pendapatan dalam kerangka APBD di Sulteng. Dana perimbangan/transfer terdiri dari

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Proporsi terbesar dana perimbangan adalah DAU pada tahun 2020 sebesar

Rp9,59 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 69 persen terhadap realisasi dana

perimbangan.

Tabel 4.2. Proporsi Dana Transfer/Perimbangan Lingkup Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar)

Dana Transfer/ Perimbangan

TA 2018 TA 2019 TA 2020

Pagu Real % Pagu Real % Pagu Real %

Dana Bagi Hasil 1.184 915 77,25% 1.006 761 75,60% 469 1.131 241,03%

Dana Alokasi Umum 9.514 9.540 100,28% 9.936 9.919 99,83% 9.588 8.312 86,69%

Dana Alokasi Khusus 3.738 3.608 96,53% 4.506 4.268 94,72% 4.039 .097 76,69%

Jumlah Dana Transfer 14.436 14.063 97,42% 15.448 14.947 96,76% 14.096 12.541 88,97%


Berdasarkan tabel 4.2. diatas, persentase realisasi dana transfer terhadap target yang

ditetapkan sejak tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar minus 16,1

persen.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulteng pada tahun 2020 terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD

yang sah.

Tabel 4.3. Proporsi PAD Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar)

PAD TA 2018 TA 2019 TA 2020

PAGU REAL % PAGU REAL % PAGU REAL %

Pajak Daerah 1.209 1.169 96,65% 1.254 1.270 101,30% 1.245 1.294 103,95%

Retribusi Daerah 210 172 81,77% 249 223 89,55% 272 298 109,31%

HPKD yang Dipisahkan 40 39 96,75% 41 41 100,32% 43 47 108,55%

Lain-lain PAD yang Sah 1.051 905 86,16% 870 784 90,20% 832 904 108,67%

Jumlah PAD 2.510 2.285 91,01% 2.413 2.319 96,07% 2.392 2.543 106,28%


Tren persentase pertumbuhan PAD terhadap target di Sulteng selama tahun 2018

sampai dengan 2020 mengalami kenaikan 9,66 persen. Kontribusi tertinggi PAD pada


tahun 2020 adalah pajak daerah dengan capaian Rp1,29 triliun atau berkontribusi 50,88

persen terhadap PAD dan realisasi seluruh komponen PAD di tahun 2020 melebihi target

yang ditetapkan.

Gambar 4.1 Klasifikasi Realisasi Capaian Target PAD,2020

Dari total 13 pemerintah

kabupaten/kota, terklasifikasi ke

dalam 3 kelompok yaitu daerah

dengan warna kuning, hijau, dan

biru. Masing-masing warna

memiliki interval persentase

capaian PAD pada tahun 2020,

yaitu 65,31 – 85,78 persen

(kuning), 86,34 -103,21 persen

(hijau) dan 108,03 - 146,89 persen

(biru).


Nilai PAD menunjukkan tingkat

kemandirian Pemda dalam membiayai

belanjanya. Semakin besar rasio

PAD menunjukkan semakin

rendahnya ketergantungan Pemda

terhadap dana transfer dari

pemerintah pusat. Berdasarkan

analisis rasio PAD yang tersaji pada

tabel 4.4, terlihat adanya peningkatan sekitar 1 persen pada tahun 2020 bila dibandingkan

dua tahun sebelumnya yang nilainya berkisar 12 persen. Meskipun mengalami kenaikan

yang lebih baik, namun tetap mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di bumi

Tadulako memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup rendah. Pemerintah daerah di

Sulteng hanya mampu mambiayai 13 persen belanja daerahnya dengan mengandalkan

sumber dari PAD.

URAIAN 2018 2019 2020

PAD Rp2.285 Rp 2.319 Rp2.543

Belanja Daerah Rp17.846 Rp19.278 Rp19.266

Rasio PAD/Belanja

12,80% 12,03% 13,20%

Tabel 4.4. Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah,

2018-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: DPPKAD Prov. Sulteng dan Pemda Lingkup Provinsi Sulteng, data diolah


4.2.3 Pendapatan Lain-Lain

Komponen pendapatan lain-lain pada

tahun 2020 di Sulteng terdiri dari

Hibah, dan pendapatan lain-lain.

Realisasi untuk tahun 2020 sebesar

Rp584 miliar mengalami penurunan

sebanyak minus 73,9 persen dibanding

realisasi tahun 2019 yang sebesar

Rp2,23 triliun.

Jika dilihat dari komposisi pendapatan lain-lain terhadap total pendapatan daerah, maka

didapat rata-rata rasio sebesar 3,48 persen. Hanya ada 4 daerah yang memiliki nilai

perbandingan di atas rata-rata, yaitu Kabupaten Tojo Unauna (14,82 persen), Kabupaten

Toli-toli (11,38 persen), Kabupaten Buol (5,53 persen), dan Kabupaten Parigi Moutong

(5,27 persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 4.1. Rasio Pendapatan Lain-lain Terhadap Pendapatan Daerah


4.3 BELANJA DAERAH

Analisis kinerja Belanja Daerah digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi fiskal

yang dimiliki pemerintah daerah dalam periode tertentu. Menurut Undang- Undang No.

33 Tahun 2004, yang dimaksud belanja daerah adalah semua kewajiban daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

4.3.1 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 salah satu klasifikasi urusan pemerintahan adalah

urusan pemerintahan konkuren. Konkuren mengandung makna bahwa urusan

Pemerintahan ini kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan.

3.48%

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%12.00%14.00%16.00%

Rasio Pendapatan Lain-lain thd PAD Rata-rata Rasio

URAIAN 2018 2019 2020

Pendapatan Hibah 335 2.226 354

Pendapatan Lainnya 4 12 230

Jumlah Pendapatan Lain-lain

339 2.238 584


Tabel 4.5. Realisasi Pendapatan Lain-lain lingkup

Sulteng, 2018-2020 (Rp miliar)


Secara agregat, terjadi penurunan

realisasi belanja sebesar minus

1,82 persen pada tahun 2020

dibandingkan tahun 2019. Jika

diamati lebih rinci, hampir semua

fungsi mengalami pertumbuhan

negatif. Hanya 3 fungsi saja yang

mengalami pertumbuhan positif

yaitu: Kesehatan (5,25 persen),

Ketertiban & Keamanan (20,71

persen), dan Pelayanan Umum

(10,13 persen).

Belanja berdasarkan mandatory bahwa belanja pendidikan minimal sebesar 20 persen

dan belanja kesehatan sebesar 5 persen telah terpenuhi dengan realisasi belanja urusan

pendidikan dengan capaian 22,64 persen dan belanja urusan kesehatan sebesar 17,09

persen.

4.3.2 Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja (Sifat Ekonomi)

Realisasi belanja menurut jenis belanja tahun 2020 didominasi belanja pegawai (37,84

persen), belanja barang dan jasa (21,93 persen), belanja modal (16,84 persen) dan

belanja bansos (11,76 persen).

Tabel 4.7. Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja, 2020 (Rp miliar)


4.3.3 Analisis Alokasi Belanja Daerah Sektor Konsumtif dan Produktif

Belanja sektor produktif masih belum bisa menjadi alokasi yang utama dalam komposisi

belanja secara agregat dalam struktur APBD Sulteng yakni dalam porsinya masih cukup

rendah yaitu 21,54 persen jauh dibawah belanja konsumtif yang masih mendominasi

URAIAN 2019 2020 GROWTH

BELANJA MENURUT FUNGSI

19.663,39 19.305,16 -1,82%

Pendidikan 4.488,70 4.371,93 -2,60%

Kesehatan 3.136,12 3.300,86 5,25%

Ekonomi 1.775,81 1.336,43 -24,74%

Ketertiban & Ketentraman

212,99 257,1 20,71%

Lingkungan Hidup 164,23 139,18 -15,26%

Pariwisata & Budaya 157,92 96,5 -38,89%

Pelayanan Umum 6.863,44 7.558,57 10,13%

Perlindungan Sosial 323,77 296,49 -8,43%

Perumahan & Fasum 2.540,40 1.948,12 -23,31%

URAIAN REALISASI

2018 2019 2020

BELANJA DAERAH 17.846 19.278 19.266

Belanja Pegawai 6.582 7.399 7.292

Belanja Barang 4.931 4.500 4.226

Belanja Bunga 3 2 2

Belanja Subsidi 1 1 1

Belanja Hibah 707 593 871

Belanja Bantuan Sosial 48 58 2.266

Belanja Bagi Hasil 15 41 471

Belanja Bantuan Keuangan 2.183 2.434 636

Belanja Modal 3.358 4.245 3.245

Belanja Tak Terduga 20 7 257


Tabel 4.6. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi

Urusan, 2020 (Rp miliar)


dengan alokasi anggaran sebesar 78,46 persen. Secara terinci alokasi belanja daerah

sektor produktif dan konsumtif per kabupaten/kota di Sulteng tersaji pada grafik berikut.

Grafik 4.2. Rasio Alokasi Belanja Daerah Sektor Konsumtif dan Produktif Tahun 2020


Masih rendahnya rasio rata-rata belanja sektor produktif di Sulteng hendaknya

Pemerintah Daerah lebih meningkatkan sektor belanja yang bersifat produktif karena

belanja bersifat produktif mempunyai efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat

dan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dapat ditingkatkan. Namun terdapat

Pemerintah Daerah yang mengalokasikan belanjanya pada sektor produktif yang cukup

tinggi (diatas 30 persen) yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai

Kepulauan dengan rasio mencapai 38,55 persen dan 33,42 persen.

4.3.4 Analisis Kebijakan Alokasi Anggaran

Grafik 4.3. Rasio Alokasi Anggaran Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 (APBN+APBD)


Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar rasio peruntukan belanja pegawai

dan belanja modal terhadap total belanja. Alokasi belanja pegawai baik pemerintah pusat

dan pemerintah daerah tahun 2020 rerata sebesar 35,71 persen sedangkan alokasi


belanja modal rerata sebesar 21,54 persen dari total belanja. Pemda Provinsi Sulteng

merupakan pemda yang terbesar dalam mengalokasikan belanja pegawai hal ini terkait

dengan adanya pengalihan pembayaran gaji guru setingkat SMA/SMK yang

pembayarannya dilakukan melalui provinsi.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat bahwa pemda-pemda di Provinsi Sulteng

secara rata-rata merealisasikan sekitar 40 persen dari total Belanja Daerahnya untuk

Belanja Pegawai. Hanya Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang rasio realisasi

Belanja Modalnya (38,55 persen) melebihi Belanja Pegawai (29,47 persen).

4.4 PERKEMBANGAN BLU DAERAH

4.4.1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah (BULD)

Provinsi Sulteng memiliki 12 BLUD yang terdiri dari 2 BLUD di tingkat provinsi dan 10

BLUD di tingkat kab/kota namun hanya 11 BLUD yang teridentifikasi. 11 BLUD pada

Tahun 2020 mengelola aset sebesar Rp1,42 triliun dengan pagu PNBP dan pagu RM

sebesar Rp437,07 miliar dan Rp735,80 miliar.

Tabel 4.8. Profil BLUD di Provinsi Sulteng Tahun 2020 (Rp juta)

No Jenis Layanan Satker BLUD Nilai Aset Pagu PNBP Pagu RM Jumlah Pagu

1 Kesehatan RSUD Undata 378.046 110.000 187.342 297.342

2 Kesehatan RSUD Madani 790 30.000 - 30.000

3 Kesehatan RSUD Anutapura 212.332 83.200 71.438 154.638

4 Kesehatan RSUD Torabelo Sigi 6.589 1.037 5.551 6.588

5 Kesehatan RSUD Kabelota Donggala - - - -

6 Kesehatan RSUD Anuntaloko Parigi 221.111 65.969 76.933 142.902

7 Kesehatan RSUD Poso 1.048 - 47.847 47.847

8 Kesehatan RSUD Touna 114.536 13.351 99.597 112.948

9 Kesehatan RSUD Morowali 254.176 35.285 133.631 168.916

10 Kesehatan RSUD Mokopido Tolis 178.245 56.565 - 56.565

11 Kesehatan RSUD Mokoyurli Buol 1.734 35.627 36.052 71.679

12 Kesehatan RSUD Luwuk 54.104 6.043 113.464 173.895

Jumlah 1.422.711 437.077 771.855 1.208.932

Sumber : BLUD di Sulteng (data diolah)

4.4.2 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Daerah

Dari segi kriteria tingkat kemandirian BLUD dapat ditinjau dari beberapa indikator,

diantaranya adalah perkembangan aset yang dikelolanya. Aset mempunyai arti penting

karena mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Apabila terjadi

peningkatan dapat diartikan bahwa terjadi pertumbuhan yang positif, dan sebaliknya

apabila terjadi penurunan dapat diartikan BLUD tersebut kurang sehat secara finansial.

Total aset BLUD di Sulteng tumbuh sebesar 144,97 persen dibandingkan Tahun 2019

sebesar Rp580,77 miliar, pertumbuhan ini belum bersifat final karena aset tahun 2020

masih dalam proses rekonsiliasi.


Tabel 4.9. Perkembangan Nilai Aset Satker BLUD di Provinsi Sulteng (Rp juta)

No Nama Satker BLU ASET

Pertumbuhan 2020 2019

1 RSUD Undata 378.046 75.271 402,25%

2 RSUD Madani 790 1.431 -44,79%

3 RSUD Anutapura 212.332 157.135 35,13%

4 RSUD Torabelo Sigi 6.589 14.738 -55,29%

5 Kabelota Donggala - - -

6 RSUD Anuntaloko Parigi 221.111 161.699 36,74%

7 RSUD Poso 1.048 1.048 0,00%

8 RSUD Touna 114.536 114.536 0,00%

9 RSUD Morowali 254.176 - 100,00%

10 Mokopido Tolis 178.245 - 100,00%

11 Mokoyurli Buol 1.734 809 114,34%

12 Luwuk 54.104 54.104 0,00%

Jumlah 1.422.711 580.771 144,97%

Sumber : BLUD di Sulteng

4.4.3 Analisis Legal

Tabel 4.10. Analisis Legal BLUD di Sulteng Tahun 2020

ASPEK KETERANGAN KESESUAIAN

Kelembagaan BLUD Ditetapkan oleh SK Gubernur/Bupati/Walikota Sesuai

Tata Kelola

Telah diterbitkan SK penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Sesuai

Telah disusun Rencana Bisnis Strategis (RBS) Sesuai

Telah disusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Sesuai

BLUD membentuk Satuan Pengendalian Intern (SPI) Belum Sesuai *)

Telah ditetapkan Standar Operating Prosedur (SOP) Sesuai

Telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Sesuai

Tarif layanan ditetapkan melalui Perda Belum Sesuai *)

Pembentukan Dewan Pengawas Belum Sesuai *)

SDM PNS Sesuai

Non PNS Sesuai

Pengendalian Audit eksternal Sesuai

Pemda membentuk tim evaluasi kinerja BLUD Belum Sesuai *)

Sumber: BLUD di Sulteng

*) diartikan belum seluruh BLUD melaksanakan

Tata kelola keuangan BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Dalam pelaksanaannya

pengelolaan BLUD juga mempedomani PP Nomor 23/2006 jo PP Nomor 74/2012 tentang

Pengelolaan BLU. Sebagai instansi lingkup pemerintah daerah dalam pelaksanaannya

BLUD juga berpedoman pada peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Dari

hasil analisis legal maka masih terdapat BLUD yang belum menerapkan sepenuhnya

aspek yang seharusnya dipenuhi antara lain terdapat BLUD yang belum membentuk SPI,

tarif masih menggunakan dasar retribusi, belum adanya dewan pengawas, dan dari sisi

pemda terdapat pemda yang belum membentuk tim kerja evaluasi BLUD.

4.5 SURPLUS / DEFISIT APBD

Penetapan APBD di Sulteng mengambil kebijakan defisit dengan rata-rata sebesar minus

11,33 persen namun dalam realisasinya mengalami defisit sebesar rata-rata minus 2,69

persen.

Deviasi surplus/defisit APBD terbesar antara pagu dengan realisasi terjadi di 3 pemda,

yaitu Kabupaten Parigi Moutong (target minus 5,34 persen, realisasi 23,16 persen), Kota


Palu (target minus 46,18 persen, realisasi minus 27,2 persen), dan Kabupaten Poso

(target minus 1,06 persen, realisasi 12,07 persen).

Grafik 4.4. Perbandingan Rasio Surplus/Defisit Antara Pagu dan Realisasi APBD TA 2020


5.5.1 Rasio Surplus/Defisit APBD terhadap Aggregat Pendapatan

Dalam menetapkan APBD, pemerintah daerah pada cenderung menggunakan kebijakan

anggaran deficit. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar pengelolaan keuangan daerah

di wilayah Provinsi Sulteng dimana Pemerintah Daerah melalui APBD-nya menunjukkan

adanya kecenderungan menggunakan anggaran defisit dalam kebijakan APBD-nya.

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pendapatan dari masing-masin pemda

digunakan rasio Surpusl/deficit terhadap pendapatan.

Rasio Surplus terhadap Pendapatan = Surplus / Total Pendapatan APBD

Rasio kebijakan penetapan surplus/defisit APBD pemda di Sulteng sebagaimana pada

Grafik berikut.

Grafik 4.5. Rasio Surplus/Defisit terhadap Aggregat Pendapatan Tahun 2020


Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap pendapatan sebesar minus 6,01 persen pada

tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah di Sulteng dalam

merealisasikan penerimaan kurang baik sehingga belum cukup untuk menanggung

belanja daerah. Dari grafik di atas terdapat 3 pemda yang mengalami rasio surplus

terhadap agregat pendapatannya sampai diatas 10 persen yaitu Kabupaten Parigi

-2.69%

-11.33%

-60.00%-40.00%-20.00%

0.00%20.00%40.00%

Rasio Surplus/Defisit Realisasi APBD Rasio Surplus/Defisit Pagu APBD

Rata-rata Rasio Realisasi Rata-rata Rasio Pagu

-6.01%

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Rasio Surplus/Defisit thd Pendapatan Rata-rata Rasio


Moutong (18,81 persen), serta Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai yang

mencatatkan nilai yang sama (10,77 persen). Sedangkan tiga daerah mengalami deficit

yaitu donggala, Sigi dan Palu.

5.5.2 Rasio Surplus terhadap Realisasi Belanja dan Transfer

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap salah satu

sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan belanja dan dana transfer. Hal ini

dapat menunjukkan ekses likuiditas Pemda akibat frontloading pencairan belanja dan

dana transfer. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk

mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah yang sangat

bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuditas.

Rasio Surplus terhadap Dana Transfer = Surplus / Total Realisasi Belanja dan Dana

Transfer

Grafik 4.6. Rasio Surplus/Defisit terhadap Belanja & Transfer Tahun 2020


5.5.3 Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB

Rasio Surplus terhadap PDRB = Surplus APBD / PDRB

Grafik 4.7. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 6

7

Sumber: DPPKAD Prov. Sulteng dan Pemda Lingkup Provinsi Sulteng dan BPS 2020,

data diolah

Kurun waktu 2014-2020 rasio surplus terhadap PDRB di Sulteng fluktuatif tiap tahunnya.

Meskipun terjadi fluktuatif rasio surplus terhadap PDRB namun persentase rasio relatif

rendah hal ini mencerminkan Pemerintah Daerah di wilayah Sulteng telah melakukan

penyerapan anggaran yang optimal dan mampu memproduksi barang dan jasa dengan

cukup baik terlihat dari rendahnya angka rasio surplus terdadap PDRB. Kenaikan yang

tinggi di tahun 2019 disebabkan banyak hibah yang diterima terkait bencana alam gempa

tsunami yang terjadi di Kota Palu.

-2.69%

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%

0.00%10.00%20.00%30.00%

Rasio Surplus/Defisit thd Belanja & Transfer Rata-rata Rasio

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik berupa

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah

hampir di seluruh Indonesia pada umumnya sebagian besar berasal dari SiLPA tahun

anggaran sebelumnya, demikian juga untuk seluruh Pemda yang ada di Sulteng. Hanya

sebagian kecil saja yang berasal dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman

daerah, obligasi daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

7.5.1 Rasio SiLPA terhadap Belanja

Grafik 4.8. Rasio SILPA terhadap Belanja Kabupaten/Kota se-Sulteng TA 2020


Besarnya SILPA Tahun 2020 mencerminkan proporsi belanja dan kegiatan yang tidak

efektif digunakan oleh pemda. Rata-rata rasio SILPA terhadap belanja Tahun 2020

sebesar 9,23 persen atau rata-rata SILPA sebesar Rp150,93 miliar dengan realisasi

belanja rata-rata sebesar Rp1,38 triliun.

7.5.2 Analisis Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah untuk lingkup Sulteng tahun 2020 berjumlah Rp2,86 triliun

yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp2,87 triliun dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp17,13 miliar. Realisasi Penerimaan

Pembiayaan Daerah terbesar berasal dari Pengunaan SiLPA tahun lalu. Sedangkan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah terbesar digunakan untuk Penyertaan

Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

7.5.3 Rasio Keseimbangan Primer

Rasio keseimbangan primer digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas keuangan

Pemerintah Daerah dalam membiayai defisit anggaran. Pemerintah Daerah di Sulteng

pada Tahun 2020 secara umum menggunakan kebijakan anggaran APBD bersifat

ekspansif artinya pendapatan lebih kecil dari belanja.

Rumus Rasio Keseimbangan Primer : Total Pendapatan APBD – (Belanja APBD –

Belanja Bunga)

9.23%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

Rasio SILPA Thd Belanja Rata-rata Rasio


Tabel 4.11. Keseimbangan Primer Kabupaten/Kota se-Sulteng TA 2020 (Rp juta)

Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Surplus/ Defisit Belanja Bunga Keseimbangan

Primer

Pemprov Sulteng 3.592.055 3.681.394 (89.339) - (89.339)

Kab. Poso 1.357.103 1.210.908 146.195 - 146.195

Kab. Donggala 1.238.274 1.734.884 (496.610) - (496.610)

Kab. Tolitoli 1.070.336 1.090.814 (20.478) - (20.478)

Kab. Banggai 1.679.863 1.498.910 180.953 - 180.953

Kab. Buol 974.977 918.815 56.162 - 56.162

Kab. Morowali 1.256.984 1.204.135 52.849 1.265 51.584

Kab. Banggai Kepulauan 680.238 668.361 11.877 - 11.877

Kab. Parigi Moutong 1.639.896 1.331.481 308.414 458 307.956

Kab. Tojo Una-Una 1.093.045 1.089.392 3.654 - 3.654

Kab. Sigi 1.123.449 1.470.516 (347.068) - (347.068)

Kab. Banggai Laut 580.185 672.857 (92.672) - (92.672)

Kab. Morowali Utara 1.001.408 1.002.496 (1.088) - (1.088)

Kota Palu 1.231.116 1.691.059 (459.943) - (459.943)


Pada Tabel di atas, dapat dijelaskan secara umum bahwa terdapat 7 pemda di Provinsi

Sulteng mempunyai likuidasi yang baik hal ini terlihat keseimbangan primer positif.

Pemda yang mempunyai kesimbangan primer negatif untuk membiayai defisit belanja

maka harus menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

4.6 ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4.7.1 Analisis Horizontal dan Vertikal

Analisis horizontal merupakan analisis untuk membandingkan angka-angka dalam satu

laporan realisasi pemda (kabupaten/kota) satu dengan pemda lain dalam satu wilayah

(provinsi). Selain itu, juga digunakan membandingkan perubahan keuangan dalam satu

pos APBD yang sama dalam satu lingkup pemda.

a. Analisis Horizontal

Secara agregat, PAD di Provinsi Sulteng Tahun 2020 mengalami kontraksi 14,62 persen

lebih rendah dibandingkan realisasi PAD tahun 2019. Pertumbuhan PAD kab/kota di

Sulteng secara umum mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di

Kabupaten Tojo Unauna (205,73 persen). Namun terdapat 2 pemda yang mengalami

pertumbuhan PAD yang negatif yaitu Kabupaten Parigi Moutong (-29,53 persen), dan

Kabupaten Banggai Laut (-6,69 persen).

Penurunan PAD pada Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Laut

disebabkan karena menurunnya penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah yang mencapai

Rp12 miliar lebih di Kabupaten Parigi Moutong dan Rp7 miliar lebih di Kabupaten Banggai

Laut dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.


Grafik 4.9. Perbandingan Horizontal PAD dan Pertumbuhan Tahun 2019 – 2020


b. Analisis Vertikal

Analisis vertikal merupakan analisis yang membandingkan antara pos yang satu dengan

pos lainnya terhadap satu komponen APBD yang sama.

Rasio Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan

Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan tahun 2019 rata-rata sebesar 10,78 persen

dari realiasisasi PAD sebesar Rp2,54 triliun dengan total pendapatan sebesar Rp18,51

triliun. Kontribusi masing-masing pemerintah daerah tersaji pada grafik berikut.

Grafik 4.10. Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan TA 2020


Rasio Kontribusi Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rata-rata kontribusi belanja modal terhadap total belanja sebesar 17,95 persen dari

realiasisasi belanja modal sebesar Rp3,24 triliun dengan total realisasi belanja sebesar

Rp19,26 triliun. Kontribusi belanja modal terhadap total belanja pada masing-masing

kabupaten/kota tersaji pada grafik berikut.

-2.23%

0.01%

59.09%

7.17%

74.30%

6.15%

40.71%

11.18%

-29.53%

205.73%

6.63%

-6.69%

30.96%

10.19%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

-

200

400

600

800

1,000

1,200R

p m

ilia

r

PAD 2020 PAD 2019 Pertumbuhan

29.64%

7.48%8.67% 9.16%

10.16%

6.45%

24.17%

4.60%

8.01%

6.91%

5.23%

4.08%

5.32%

21.10%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Rp

mil

iar

PAD 2020 Total Pendapatan Rasio PAD Thd Pendapatan


Grafik 4.11. Rasio Kontribusi Belanja Modal terhadap Total Belanja TA 2020


4.7.2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang

dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus,

Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi

untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas

pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah

penduduk miskin. Kapasitas fiskal diformulasikan sebagai berikut:

Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai

penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana

pendamping, jika dipersyaratkan atau hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengujian kapasitas

fiskal, terdapat tiga kabupaten yang

memiliki kapasitas fiskal lebih dari Rp20

juta, yaitu Kabupaten Morowali (Rp27,37

juta), Kabupaten Banggai Laut (Rp22,29

juta), dan Kabupaten Banggai (Rp21,08

juta), sementara itu Kabupaten dengan

kapasitas fiskal kurang dari Rp 10 juta,

dimiliki oleh Kabupaten Sigi, Poso,

Donggala, dan Parigi Moutong. Secara

keseluruhan, Provinsi Sulteng memiliki

kapasitas fiskal sebesar Rp3,82 juta pada tahun 2020 relatif tidak ada perubahan

dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,83 juta.

18.13%

18.24%

12.20%16.28%

10.98%

20.37%22.97% 23.16%

18.64% 17.66%

9.07%

31.40%

21.15%

11.08%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0500

1000150020002500300035004000

Rp

mil

iar

Belanja Modal Total Belanja Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja Daerah

7,2

7

5,7

5

14

,32

21

,08

11

,37

27

,37

10

,83

5,0

0

18

,63

8,2

6

22

,29

15

,17

13

,10

Po

so

Do

ng

gala

To

lito

li

Ban

gg

ai

Bu

ol

Mo

row

ali

Ban

gke

p

Pa

rim

o

To

un

a

Sig

i

Ban

glu

t

Mo

rut

Ko

ta P

alu

Grafik 4.12. Kapasitas Fiskal Per Kabupaten/Kota di Sulteng TA 2020 (Rp juta)



4.7.3 Analisis Regresi Belanja Daerah terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Pemerintah daerah terus berkomitmen

untuk menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan fiskal yang diformulasikan dalam

RPJMD sampai dengan teralokasi dalam belanja APBD. Pengalokasian APBD kepada

beberapa fungsi seperti fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga

merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan mengingat

pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan dan pendidikan secara teori

dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, adanya pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan kualitas manusia juga secara teori mampu menurunkan kemiskinan melalui

peningkatan penghasilan dan pengurangan pengangguran.

Oleh karena itu, dikembangkan model ekonomi untuk mengetahui interaksi interaksi

beberapa instrumen dan pengaruh kebijakan fiskal dalam APBD dengan menggunakan

analisis regresi data panel. Beberapa indikator yang digunakan dalam analisis tersebut

adalah pembangunan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto) terhadap pengurangan kemiskinan di Sulteng. Dengan

menggunakan variable kemiskinan (LnPOOR) sebagai variable terikat/dependen

sedangkan variable bebas/independent terdiri dari belanja APBD Fungsi Pendidikan

(LnEDUC), Fungsi Kesehatan (LnHEALTH), Fungsi Perlindungan Sosial (LnSOS), PDRB

(LnPDRB), dan IPM(LnIPM).

Dengan menggunakan model ekonomi ini, Kanwil DJPB Sulteng mencoba

mengidentifikasi factor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulteng. Data

yang digunakan berupa data panel dengan series data selama tahun 2017-2020 pada 13

kabupaten yang menjadi objek penggunaan dana desa di Sulteng (n=52).

Ln(POORit) = β0 + β1 Ln(EDUCit) + β2 Ln(HEALTHit) + β3 Ln(SOSit) + β4

Ln(PDRBit) +β5 Ln(IPMit) + β5 Ln(ECOit) eit

Model persamaan di atas akan diuji dengan menggunakan model Panel Data, dengan

terlebih dahulu melakukan pemilihan Model Panel yang digunakan (PLS, Common Effext,

Fixed Effect, atau Random Effect). Berdasarkan hasil pemilihan model panel yang

dilakukan, hasil Uji Chow (Likelihood Ratio) menunjukkan nilai koefisien Prob<chi2 =

0,0000 (prop F < α), hasil pengujian hausman test menunjukkan bahwa koefisien

Prob>chi2 = 0,2658 (Prob F > α), dan hasil pengujian Langrange Multiplier (LM)

menunjukkan nilai koefisien Breusch Pagan Mulitplier Prob<chibar = 0,000 (Prob F < α),

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang paling sesuai adalah

Common Effect Model (CEM). Adapun hasil lengkap pemilihan model panel data dan

hasil pengujian regresi common effect terdapat dalam lampiran.


Hasil uji regresi terhadap semua variable di atas dengan Common Effect pada aplikasi

Eviews 11.0, diperoleh hasil sebagaimana tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12. Analisis Regresi Belanja Daerah terhadap Kemiskinan

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/21 Time: 11:24

Sample: 2017 2020

Periods included: 4

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 52

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 47.12706 5.443371 8.657697 0.0000

EKONOMI 4.65E-11 7.47E-11 0.622542 0.5367

IPM -0.451812 0.084251 -5.362668 0.0000

KESEHATAN -4.27E-11 2.10E-11 -2.028886 0.0484

PDRB -0.112537 0.155019 -0.725953 0.4716

PENDIDIKAN 4.66E-13 4.82E-12 0.096753 0.9234

PERLINDUNGAN_SOSIAL -1.38E-11 4.01E-11 -0.343489 0.7328

Root MSE 2.233937 R-squared 0.536081

Mean dependent var 14.22308 Adjusted R-squared 0.474225

S.D. dependent var 3.311818 S.E. of regression 2.401411

Akaike info criterion 4.714639 Sum squared resid 259.5048

Schwarz criterion 4.977307 Log likelihood -115.5806

Hannan-Quinn criter. 4.815340 F-statistic 8.666612

Durbin-Watson stat 0.314640 Prob(F-statistic) 0.000003

Sumber: Output pengujian Eviews11, diolah

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, dihasilkan uji autokorelasi sebagai berikut:

Tidak tahu Tidak tahu Autokorelasi + Tidak ada korelasi autokorelasi -

0 1,3090 1,8183 2,1817 2,691 4

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sesuai kritaria yang dikemukakan oleh

Ghozali (2013:138). Dari kriteria tersebut disimpulkan hasil pengujian model regresi.

Hasil pengujian membuktikan secara empiris bahwa variabel kebijakan fiskal pemerintah

daerah yang diproksikan dalam belanja APBD fungsi pendidikan, fungsi kesehatan,

fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial, IPM dan PDRB sebagai variabel bebas

memiliki korelasi positif terhadap kemiskinan yang ada di Sulteng. Semua variable,

kecuali variable IPM, dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai

konstanta terbesar dimiliki oleh fungsi pendidikan sebesar 0,9234 yang berarti jika semua

variabel dianggap konstan,maka setiap peningkatan rata-rata 1 persen 1 persen fungsi

pendidikan akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin secara rata-rata

sebesar 0.9234 persen.

Dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa semua variable berpengaruh (IPM tidak

signifikan) terhadap tingkat kemiskinan, dan dapat disimpulkan bahwa untuk

mengentaskan kemiskinan pemda di provinsi Sulteng dalam melakukan spending tidak


memfokuskan pada satu dua belanja saja namun perlu melihat aspek yang lain secara

merata. Beberapa variable yang digunakan seperti IPM dan belanja fungsi pendidikan

memiliki keterkaitan satu sama lain, namun dari hasil pengujian diperoleh bahwa variable

belanja fungsi pendidikan memiliki korelasi yang lebih kuat dibanding IPM dan hal ini logis

mengingat IPM merupakan salah satu outcome dari belanja pendidikan sama seperti

halnya kemiskinan.

4.7 PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH

4.8.1 Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Mandatory spending untuk sektor pendidikan tahun 2020 ditetapkan minimal sebesar 20

persen dari APBD dan telah dilakukan oleh sebagian besar pemerintah daerah se-

Sulteng. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sektor pendidikan tahun 2020 yang

mencapai Rp 4,37 triliun atau 22,14 persen dari total belanja daerah. Berdasarkan grafik

4.13. terdapat 6 pemda yang realisasi belanja pendidikannya dibawah 20 persen yaitu

Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Banggai Laut, Sigi, , Morowali dan Donggala.

Grafik 4.13. Perbandingan Realisasi Belanja Pendidikan Dengan Total Belanja Daerah TA 2020


4.8.2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Mandatory spending untuk sektor kesehatan tahun 2020 ditetapkan minimal sebesar 10

persen dari APBD diluar Belanja Pegawai dan telah dilakukan oleh seluruh pemerintah

daerah se-Sulteng. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sektor kesehatan tahun 2020

yang mencapai Rp 3,3 triliun atau 30,69 persen dari total belanja daerah diluar Belanja

Pegawai. Gambaran secara rinci per daerah dapat dilihat dalam grafik 4.14.

26.69%27.70%

19.73%

22.42%

23.95%

23.19%

17.09%

23.30%

30.12%

23.87%

18.66%

17.62%

17.87%

17.75%

22.14%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Rasio Belanja Pendidikan Thd Total Belanja Rata-rata Rasio


Grafik 4.14. Rasio Realisasi Belanja Kesehatan Tahun 2020


4.8.3 Belanja Infrastruktur Daerah

Mandatory spending untuk sektor infrastruktur daerah tahun 2020 ditetapkan minimal

sebesar 25 persen dari DAU. Alokasi ini digunakan untuk belanja infrastruktur daerah

yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan

mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Realisasi belanja

sektor infrastruktur daerah tahun 2020 mencapai Rp 2,26 triliun. Gambaran secara rinci

per daerah dapat dilihat dalam grafik berikut

Grafik 4.15. Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah di Sulteng Tahun 2020


Belanja infrastruktur daerah Kabupaten Parigi Moutong menempati porsi terbesar dengan

nilai mencapai Rp349,47 miliar. Kabupaten Donggala menempati peringkat terendah

dengan porsi belanja infrastruktur daerah sebesar Rp54,76 miliar. Semakin besar dana

yang direalisasikan untuk belanja infrastruktur daerah menunjukkan tingkat keseriusan

pemda untuk membenahi infrastruktur di daerahnya masing-masing.

17.48%

34.31%

14.66%

37.59%

49.46%

31.27%25.86%

39.57%

47.54%

28.99%

19.79% 20.82%

37.58%

24.80%

30.69%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Rasio B. Kesehatan Thd Total Belanja Dikurangi B. Pegawai Rata-rata Rasio

Rp305,99 M

Rp136,23 M

Rp54,76 M

Rp59,08 M

Rp186,86 M

Rp109,46 M

Rp142,79 M

Rp87,95 M

Rp349,47 M

Rp190,94 M

Rp182,99 M

Rp104,83 M

Rp151,82 M

Rp196,69 M

- 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000

PEMPROV

POSO

DONGGALA

TOLI-TOLI

BANGGAI

B U O L

MOROWALI

BANGKEP

PARIMO

TOUNA

SIGI

BANGLUT

MORUT

PALU


BAB VPERKEMBANGAN DAN

ANALISIS PELAKSANAANANGGARAN KONSOLIDASIAN

(APBN DAN APBD)

BAB VPERKEMBANGAN DAN

ANALISIS PELAKSANAANANGGARAN KONSOLIDASIAN

(APBN DAN APBD)

Gambar : Antara Foto/Didik Suhartono Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulteng

Rp


Ringka sg ra f i s Bab VRingka sg ra f i s Bab Vlaporan realisasi anggaran konsolidasian sulteng 2020

-75,77%

pendapatan

kONSOLIDASIAN

Rp6.428 M

belanja KONSOLIDASIAN

Rp6.428 M-75,77%

PERPAJAKANRp5,3 T*)-4,62%

*)KONSOLIDASI

TRANSFERRp0 *)-100%

HIBAHRp229,4 M*)

-89,70%

BUKAN PAJAKRp899,8 M*)

-44,24% B. PEMERINTAHRp25,6 T*)

4,90%

TRANSFERRp1,01 T*)-59,17%

*)KONSOLIDASI

81 BAB V : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

BAB V PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

(APBN DAN APBD)

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang harmonis, maka pemerintah pusat dan

pemerintah daerah perlu bersinergi menghasilkan sistem data yang yang terintegrasi

yang dapat menggambarkan semua sumber daya keuangan baik yang bersumber dari

APBN maupun APBD guna mendukung sinergi kebijakan fiskal yang inklusif. Dengan

tujuan tersebut maka penyusunan data konsolidasian sangat bermanfaat dalam rangka

menyediakan informasi bagi publik/stakeholders yang dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Di tingkat provinsi, laporan

tersebut disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan data statistik keuangan

pemerintah Government Financial Statistics (GFS). Laporan Konsolidasian Tingkat

Wilayah merupakan konsolidasian seluruh pendapatan/belanja Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah

dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

Tabel 5.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (dalam Juta Rupiah)

URAIAN 2019 2020

Pusat Daerah Konsolidasi Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan

(%)

Pendapatan Negara 4.838.304 21.689.106 26.527.410 4.560.205 18.092.227 6.428.333 -75,77%

Pendapatan Perpajakan

4.285.335 1.270.302 5.555.637 4.005.025 1.294.136 5.299.161 -4,62%

Pendapatan Bukan Pajak

552.969 1.060.633 1.613.602 555.179 344.632 899.811 -44,24%

Transfer* 0 17.132.343 17.132.343 0 16.224.099 0 -100,00%

Hibah 0 2.225.828 2.225.828 0 229.360 229.360 -89,70%

Belanja Negara 24.374.163 19.277.908 26.877.413 23.662.819 19.170.056 26.608.775 -1,00%

Belanja Pemerintah 7.599.505 16.803.265 24.402.770 7.438.720 18.159.685 25.598.405 4,90%

Transfer* 16.774.658 2.474.643 2.474.643 16.224.099 1.010.371 1.010.371 -59,17%

Surplus/Defisit -19.535.859 2.411.198 -350.003 -19.102.614 -1.077.828 -20.180.443 5665,79%

Pembiayaan 0 891.055 891.055 2.860.102 2.860.102 220,98%

Penerimaan Pembiayaan

0 978.727 978.727 0 2.877.233 2.877.233 193,98%

Pengeluaran Pembiayaan

0 87.672 87.672 0 17.131 17.131 -80,46%

SiLPA -19.535.859 3.302.253 541.052 -19.102.614 1.782.274 -17.320.340 -3301,23%

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (data diolah) *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Berdasarkan Laporan Konsolidasi di atas, terjadi penurunan hampir di setiap komponen

pendapatan dan belanja sebagai dampak dari refocusing dan realokasi anggaran dalam

penanganan COVID19. Pendapatan konsolidasi Tahun 2020 mengalami penurunan

signifikan sebesar Rp6,42 triliun atau -75,77 persen dibandingkan periode sebelumnya

sebesar Rp26,52 triliun. Sama halnya, dari komponen belanja konsolidasian juga

BAB V : PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 82

mengalami penurunan realisasi. Pada tahun 2020 belanja pemerintah tercatat terealisasi

sebesar Rp26,08 triliun, turun satu persen dibanding tahun sebelumnya yang terealisasi

sebesar Rp26,87 triliun.

5.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, hibah

dan transfer dana bantuan ke desa. Dari total pendapatan konsolidasian Tahun 2020

sebesar Rp6,42 triliun tersebut, sebesar 82,43 persen merupakan pendapatan

perpajakan, 14 persen dari pendapatan bukan pajak (PNBP) dan sisanya sebesar 3,57

persen merupakan pendapatan hibah.

Pendapatan Pemerintah Pusat tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada

Pemerintah Daerah berupa dana transfer maupun belanja Pemerintah Pusat di daerah

berupa belanja Dekon/TP/UB.

Pada Tahun 2020, dari empat jenis

pendapatan negara konsolidasian tingkat

Provinsi Sulawesi Tengah tersebut (Grafik

5.1), realisasi pendapatan perpajakan

memiliki proporsi paling besar dibandingkan

dengan jenis pendapatan yang lain yaitu

sebesar 82,43 persen atau Rp5,29 triliun dari

total pendapatan konsolidasi 2020. Angka itu

cukup jauh jika dibandingkan proporsi

pendapatan konsolidasi Tahun 2019 dimana

pendapatan transfer mendominasi terbesar

sebesar 78,99 persen. Perbedaan ini

dikarenakan pada Tahun 2020 Pengeluaran Transfer pemerintah pusat telah dieliminasi

dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah.

Secara mendetail, perbandingan penerimaan pemerintah pusat dan daerah terhadap

penerimaan konsolidasi (Grafik 5.2.) pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan

perpajakan konsolidasian sebesar 79,59 persen atau Rp5,29 triliun. Pendapatan

perpajakan konsolidasian sebesar Rp 5,29 triliun tersebut terdiri dari 74,47 persen

penerimaan perpajakan Pemerintah Pusat 25,53 persen merupakan penerimaan

perpajakan Pemerintah Daerah. Sedangkan perbandingan PNBP konsolidasian terhadap

total pendapatan konsolidasian sebesar 13,51 persen atau sebesar Rp 899 miliar.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2019 2020

Bill

ions

Pendapatan Perpajakan Pendapatan Bukan Pajak

Hibah Transfer

Sumber : GFS Preleminary Tahun 2020

Grafik 5.1. Proporsi Pendapatan Konsolidasi

Tahun 2020


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

PendapatanNegara

PendapatanPerpajakan

PendapatanBukan Pajak

Transfer Hibah

4,5604,005

555

0 0

18,092

1,294345

16,224

229

22,652

5,299900

16,224

229

Bil

lio

ns

Pusat Daerah Total

Grafik 5.2. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (data diolah)

2. Analisis Perubahan

Pada Tahun 2020, pendapatan

perpajakan konsolidasian mencapai

Rp5,29 triliun, mengalami penurunan

sebesar Rp 0,25 triliun atau -4,61 persen

dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,55

triliun . Penerimaan perpajakan ini terdiri

dari penerimaan perpajakan dalam

negeri sebesar Rp 5,06 triliun dan

penerimaan perpajakan internasional Rp

230,56 miliar. Sebesar 74,47 persen dari

penerimaan perpajakan dalam negeri

tersebut merupakan penerimaan

Pemerintah Pusat dan sisanya sebesar 25,53 persen merupakan penerimaan

Pemerintah Daerah. Sedangkan Penerimaan perpajakan internasional seluruhnya

merupakan penerimaan Pemerintah Pusat.

3. Rasio Pajak (Tax Ratio)

a. Rasio Pajak Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah

Perkembangan rasio pajak

terhadap PDRB di wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2020 adalah sebesar

2,68 persen, lebih rendah

dibanding rasio perpajakan

nasional sebesar 9,1 persen.

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020

Penerimaan Perpajakan Konsolidasi

5.555.637.505.299 5.299.160.993.838

PDRB Provinsi Sulawesi Tengah

166.403.000.000.000 197.440.000.000.000

Rasio Pajak 3,33% 2,68%

Grafik 5.3. Perbandingan Perpajakan Pusat dan Daerah

terhadap Perpajakan Konsolidasian Tahun 2020

Sumber: GFS Preleminary 2019 Kanwil DJPb Provinsi

Sulteng (data diolah)

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

PajakDalam Negeri

PajakPerdaganganInternasional

Juta

Rupia

h

Daerah

Pusat

Tabel 5.2. Rasio Pajak Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng,

BPS (data diolah)


560,253

91,214 75,252

214,781

215,514

144,109

1,034,370

276,754

430,304

93,712

163,043 157,598

98,203

585,257

295,740

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Palu Sigi Parimo Donggala Poso Touna Morowali MorowaliUtara

Banggai BanggaiKepulauan

BanggaiLaut

Tolitoli Buol Provinsi

Pajak Perkapita Rata-rata

Rasio pajak di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut turun sebesar 0,65 persen

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,33 persen. Penurunan rasio

pajak ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak secara nominal mengalami penurunan

dan penurunan tersebut lebih tinggi dari kenaikan potensi perpajakan yang dapat diterima

oleh pemerintah. Dengan kondisi terkoreksinya penerimaan pajak karena besarnya nilai

pengembalian pajak kepada wajib pajak, pemerintah hendaknya tetap menjaga dan

mengoptimalkan basis pajak melalui usaha intensifikasi penerimaan perpajakan yang

mempunyai elastisitas tinggi dan peningkatan penyerapan insentif usaha oleh pelaku

usaha terdampak COVID19.

b. Rasio Pajak per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Pajak perkapita adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan

suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak perkapita menunjukkan kontribusi

setiap penduduk pada pendapatan perpajakan suatu daerah. Secara spasial

kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali merupakan daerah dengan

pajak perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp1,03 juta per kapita. Hal ini berarti setiap

penduduk di Kabupaten Poso berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan sebesar Rp

1,03 juta.

Grafik 5.5. Pajak Perkapita Konsolidasian per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020


4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasian

Pada Tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp 197,44

triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45 persen (y-on-y). Sedangkan pada

periode yang sama, pendapatan yang diterima Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

terealisasi sebesar Rp 6,42 triliun, mengalami penurunan sebesar 4,83 persen. Dengan

adanya selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut,

menunjukkan masih adanya potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi


yang belum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah. Namun secara umum, pertumbuhan

ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh positif terhadap kenaikan

pendapatan konsolidasian.

Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020


5.3 BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada Tahun 2020, total belanja pemerintah pusat lebih besar dari total belanja

Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng. Namun realisasi belanja dan transfer setelah

dilakukan konsolidasi menjadi sebesar Rp 26,60 triliun dengan proporsi 72,04 persen

bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah dan sisanya sebesar 27,96 persen dari

anggaran Pemerintah Pusat.

Grafik 5.6 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2020 Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (data diolah)

Pada grafik di atas, belanja pemerintah pusat melalui transfer menjadi belanja terbesar

dengan realisasi 63 persen atau Rp16,22 triliun dari total belanja konsolidasian disusul

belanja barang sebesar 12,03 persen dan belanja pegawai sebesar 9,26 persen.

Sementara itu, pada pemerintah daerah, belanja pegawai menjadi belanja dengan

realisasi terbesar yaitu 28,48 persen dari total belanja konsolidasi. Belanja barang dan

belanja modal menempati urutan kedua pada belanja pemerintah daerah dengan

realisasi masing-masing sebesar 16,50 persen dan 12,67 persen.

Uraian 2019 2020

Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan

Pendapatan Perpajakan 5.555.637.505.299 26,39% 5.299.160.993.838 -4,45%

Pendapatan Bukan Pajak 1.613.601.147.963 9,55% 899.811.247.739 -55,7%

Total 7.169.238.653.262 22,16% 6.428.332.675.751 10,33%

PDRB/Pertumbuhan Ekonomi 166,40 T 10,46% 197,44 T 4,45%

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaPembay

aranBungaUtang

BelanjaSubsidi

BelanjaHibah

BelanjaBantuanSosial

BelanjaTak

Terduga

BelanjaLain-lain

Transfer

Pusat 2,371,8 3,079,7 1,979,2 - - - 7,951,3 - - 16,224,

Daerah 7,292,0 4,225,7 3,244,9 1,723,0 853,840 870,946 2,266,3 257,092 - 1,010,3

-

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

mili

ar

rupia

h

Pusat Daerah


2. Analisis Perubahan

Realisasi belanja konsolidasian Tahun 2020 sebesar Rp 26,60 triliun, mengalami

kenaikan sebesar Rp 0,26 triliun atau satu persen lebih tinggi jika dibandingkan Tahun

2018 sebesar Rp26,87 triliun.

Komposisi realisasi belanja konsolidasian

Tahun 2020 mengalami peningkatan pada

hampir semua komponen belanja. Secara

persentase, kenaikan terbesar terjadi pada

komponen belanja transfer dan belanja

pegawai dengan peningkatan masing-masing

sebesar 1,75 persen dan 1,41 persen.

Sedangkan belanja modal pada Tahun 2020

mengalami menurunan sebesar 3,96 persen.

Salah satu faktor penurunan komposisi

belanja modal tersebut adalah permintaan

pemerintah untuk mengubah skema proyek

dari single year menjadi multiyears dalam

rangka fokus penanganan COVID19.

3. Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total Belanja

Konsolidasian.

Pada Tahun 2020 rasio belanja

operasi terhadap total belanja

konsolidasian di Provinsi

Sulawesi Tengah sebesar 66,29

persen, mengalami kenaikan

dibandingkan Tahun 2019

sebesar 46,70 persen. Kenaikan

ini terjadi baik dari nilai nominal dan persentase. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi

anggaran pemerintah untuk kegiatan operasi semakin meningkat untuk mendukung

operasional pemerintahan di tingkat daerah.

4. Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian perkapita)

menunjukkan seberapa besar belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

digunakan untuk menyejahterakan per-penduduk di suatu daerah.

Uraian 2019 2020

Konsolidasi Rasio Konsolidasi Rasio

Belanja Operasional

12.551.839.977.627

46,70%

16.969.336.127.083

66,29% Total Belanja dan Transfer

26.877.414.215.592 25.598.404.667.339

Grafik 5.2 Komposisi Belanja

Konsolidasian Tahun 2019 dan 2020

Sumber : GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil

DJPb Provinsi Sulteng (data diolah)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaPembayara

n BungaUtang

BelanjaSubsidi

BelanjaHibah

BelanjaBantuanSosial

Belanja TakTerduga

BelanjaLain-lain

Transfer

2019

2020

Tabel 5.4. Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Provinsi

Sulawesi Tengah

Sumber : GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi

Sulteng (data diolah)


2,607,057

10,763,192 11,219,126

9,275,743

9,058,424

12,228,364

20,474,307

13,657,944

6,369,703

14,899,298

12,985,364

20,651,305

16,649,576

10,358,172

12,228,398

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

PROVINSI POSO DONGGALA TOLI-TOLI BANGGAI B U O L MOROWALI BANGKEP PARIMO TOUNA SIGI BANGLUT MORUT PALU

Belanja/Kapita Rata-rata

Grafik 5.7. Perhitungan Belanja Per Kapita 2018 – 2020

Uraian 2018 2019 2020 2020

Belanja Pusat 22.927.173 24.374.163 23.662.818 23.662.818

Belanja Daerah 19.093.563 19.277.908 19.170.055 19.170.055

Konsolidasi 26.456.912 26.877.413 26.608.775 26.608.775

Jumlah Penduduk 3.001.922 3.042.157 3.015.734* 2.958.573**

Belanja Konsolidasi 8.813.324 8.834.985 8.823.316 8.993.786

Sumber : GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS (data diolah)

*Menggunakan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045 Hasil SUPAS 2015

** Menggunakan Hasil SP2020

Belanja perkapita yang semakin besar nilainya menunjukan semakin besar belanja yang

dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut. Sebaliknya,

semakin kecil angka rasionya semakin kecil dana yang tersedia bagi pemda untuk

peningkatan kesejahteraan penduduknya. Rasio total belanja konsolidasian terhadap

jumlah penduduk berdasarkan hasil SP2020 Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rp 8,93

juta per kapita. Hal ini berarti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya,

selama Tahun 2020 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp 8,93 juta untuk setiap

jiwa penduduknya, meningkat tipis dibanding dengan Tahun 2019 yang terealisasi

sebesar Rp 8,83 juta per jiwa.

Grafik 5.8. Perkembangan Belanja Pemerintah Konsolidasian Per Jiwa Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS (diolah)

Apabila dibandingkan antar regional, terdapat kesenjangan/perbedaan rasio yang cukup

tinggi. Hal ini antara lain karena adanya kesenjangan jumlah belanja pemerintah dan

kesenjangan jumlah penduduk antara kabupaten/kota. Kabupaten Morowali mempunyai

rasio belanja perkapita tertinggi sebesar Rp20,4 juta/kapita dikarenakan kabupaten

tersebut mempunyai alokasi belanja Rp2.44 triliun dengan penduduk rendah (119.290

jiwa). Sedangkan yang terjadi pada Kabupaten Parigi Moutong jumlah penduduknya lebih

banyak (482.790 jiwa) namun alokasi belanja konsolidasi pemerintahnya relatif kecil (Rp

3,0 triliun) sehingga rasio belanja per jiwa menjadi rendah.


PosoDonggal

aTolitoli Banggai Buol

Morowali

Bangkep

Parimo Touna Sigi Banglut Morut Palu

2019 1,367,9 1,033,8 1,080,7 1,076,1 406,014 1,768,4 1,537,7 889,227 1,710,8 1,182,5 1,338,3 1,514,8 902,456

2020 1,385,2 1,168,4 966,031 1,017,2 1,520,3 1,332,0 1,354,3 930,069 1,603,5 1,090,8 1,732,7 1,501,9 829,649

Chg (%) 1.3% 13.0% -10.6% -5.5% 274.5% -24.7% -11.9% 4.6% -6.3% -7.8% 29.5% -0.9% -8.1%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

-

10

20

30

Ratu

san

Rib

u

2019 2020 Chg (%)

5. Rasio Belanja Pendidikan Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk

Dengan semakin besarnya belanja pendidikan yang dikeluarkan di Provinsi Sulawesi

Tengah, maka komitmen pemda untuk meningkatkan pendidikan satu penduduk di

wilayah tersebut semakin besar kemungkinan tercapainya. Rasio belanja pendidikan

konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja pendidikan konsolidasian perkapita)

Tahun 2020 di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka Rp1,15 juta/kapita, naik

dibandingkan rasio Tahun 2019 sebesar Rp 1,15 juta/kapita. Secara persentase,

Kabupaten Buol memiliki peningkatan belanja konsolidasian yang signifikan yaitu sebesar

274,5 persen, dibandingkan belanja konsolidasian Tahun 2019. Besarnya anggaran

pendidikan mengalami kenaikan Rp154,98 miliar dengan rasio belanja pendidikan

konsolidasian Rp1,52 juta/kapita.

Grafik 5.9. Rasio Belanja Pendidikan Konsolidasian Per Jiwa Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta Rupiah/Kapita)

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS (diolah)

Berdasarkan grafik 5.9 di atas, selain Kabupaten Buol, terdapat 4 kabupaten dengan

kenaikan rasio belanja pendidikan konsolidasi yaitu Kabupaten Poso, Donggala, Parigi

Moutong dan Banggai Laut. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan

rasio. Penurunan tertinggi berada pada Kabupaten Morowali dengan penurunan sebesar

-24,7 perseb. Rasio belanja pendidikan konsolidasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten

Banggai Laut sebesar Rp1,73 juta, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp1,60 juta dan

Kabupaten Buol sebesar Rp1,52juta.

5.4 SURPLUS/DEFISIT

Keseimbangan umum atau surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Surplus/defisit dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan gabungan

surplus/defisit APBD ditambah surplus/defisit LKPP Tingkat Wilayah.


1. Komposisi Surplus/Defisit Konsolidasian dan Rasio

Pada Tahun 2020 Defisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami defisit Rp20,18 triliun. Sebagian besar defisit tersebut berasal dari Pemerintah

Pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan defisit dari Gabungan Pemerintah Daerah

Sulawesi Tengah. Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tengah menyumbang defisit

Rp19,10 triliun dan gabungan Pemda Sulawesi Tengah menyumbang defisit sebesar

Rp1,07 triliun. Sedangkan rasio surplus/defisit konsolidasian Provinsi Sulawesi Tengah

terhadap PDRB (2020=Rp197,44), mencapai 10,22 persen terdiri dari gabungan pemda

Sulawesi Tengah sebesar 0,54 persen dan Pemerintah Pusat sebesar 9,68 persen.

Besarnya defisit pemerintah pusat tersebut terkait dengan fungsi APBN sebagai fungsi

distribusi.

Tabel 5.5. Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Pada Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Prov. Sulteng, BPS Prov. Sulteng (data diolah)

Sumber : Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng (diolah)

2. Perbandingan Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian dengan PDRB Antar

Kabupaten/Kota

Pada laporan konsolidasi surplus/defisit anggaran Tahun 2020, 4 pemda kabupaten di

Sulteng mengalami kondisi surplus dan 10 pemda lainnya mengalami defisit, sehingga

secara keseluruhan keseimbangan umum atau surplus/defisit Tahun 2020 berada pada

posisi minus (defisit). Defisit konsolidasian tertinggi terjadi di Kota Palu dan Pemerintah

Provinsi Sulteng dengan nilai defisit masing-masing sebesar minus Rp2,87 triliun dan

Rp1,33 triliun. Sedangkan surplus konsolidasian tertinggi terjadi di Kabupaten Poso dan

Kabupaten Banggai dengan nilai surplus masing-masing sebesar Rp 1,54 triliun dan

Rp321,7 miliar. Untuk mengetahui besarnya angka surplus/defisit tersebut terhadap

kontribusi pembentuk PDRB, maka angka surplus/defisit tersebut dapat dibandingkan

dengan kontribusi PDRB per Kabupaten/Kota di Sulteng.

Pada grafik 5.11, dapat dicermati bahwa rasio surplus/defisit terhadap PDRB terbesar

berada di Kabupaten Poso dengan rasio 16,70 persen. Dua kabupaten yang mencatatkan

rasio positif yaitu Kabupaten Tolitoli sebesar 0,54 persen dan Kabupaten Banggai

sebesar 1,17 persen. Sedangkan Kota Palu mencatatkan rasio paling rendah dengan

angka negatif 11,89 persen

Uraian Surplus/Defisit Rasio

terhadap PDRB Realisasi Komposisi

Gabungan Pemda di Sulawesi Tengah -1.077.828.419.174 5,34% 0,54%

Pemerintah Pusat di Wilayah Sulteng -19.102.614.302.835 -94,33% 9,68%

Konsolidasian -20.180.442.722.009 100,00% 10,22%


-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Pe

mp

rov

Po

so

Don

gga

la

Tolito

li

Ba

ng

gai

Bu

ol

Moro

wali

Ba

ng

ke

p

Pa

rimo

Tou

na

Sig

i

Ba

ng

lut

Moru

t

Pa

lu

-0.68%

16.70%

-5.95%

0.54%

1.17%

-1.50%

0.23%

-2.09%

-0.89%

-3.50%

-5.61%

-5.93%

-0.49%

-11.89%

Grafik 5.11. Rasio Surplus/Defisit Konsolidasi per Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2020

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Prov. Sulteng, BPS (data diolah)

5.5 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

1. Arah dan Sensitivitas dari Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah

Pada dasarnya yang ingin diketahui adalah arah dan sensitivitas dari kebijakan fiskal

Pemerintah Daerah yang tercermin dari belanja APBD. Untuk itu, analisis dilakukan

dengan memperbandingkan belanja APBN dan APBD dengan beberapa indikator

sebagai berikut:

a. Perbandingan Dengan Belanja APBN

1) Non belanja pegawai, untuk mengetahui proporsi sumber dana (non belanja

pegawai) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka dapat diperbandingkan

dana APBN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan belanja non

pegawai pada APBD dengan formula:

Rasio dana kelolaan belanja non pegawai = Belanja APBN (DK+TP+UB) Belanja non pegawai APBD

2,25% = 244.318.912.000 10.867.627.091.239

2) Belanja modal, indikator ini dimaksudkan untuk membandingkan belanja modal

yang bersumber dari APBN dan APBD yang merupakan motor pertumbuhan

regional, dengan formula:

Rasio Belanja Modal APBN-APBD = Belanja Modal APBN (KP/KD/DK/TP/UB) Belanja Modal APBD

60,99% = 1.979.217.750.366 3.244.962.201.415

b. Perbandingan Dengan Populasi

Indikator ini cenderung berfungsi sebagai perbandingan spasial antar wilayah, untuk

mendapatkan proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari anggaran dengan

indikator demografis (populasi). Sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih fair

besaran anggaran pada suatu wilayah. Formulanya adalah sebagai berikut:


Rasio belanja terhadap populasi = Total Belanja APBN + APBD

Jumlah populasi

Rp8.911.983/jiwa = Rp 26.608.775.397.760

2.985.730 jiwa

c. Perbandingan Total Belanja Dengan Belanja Tertentu

Belanja modal infrastruktur, rasio ini untuk mengetahui tingkat fokus Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal infrastruktur,

yang tercermin dari proporsi alokasi belanja modal dari belanja pada APBD, maka

digunakan formula.

Rasio Belanja Modal APBN-APBD = Belanja Modal APBD Belanja APBD

17,87% = 3.244.962.201.415 18.159.684.874.811

2. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk melakukan analisis kontribusi pemerintah pada PDRB digunakan Laporan

Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. Kontribusi Pemerintah terhadap

PDRB dimaksud terutama berasal dari belanja Pemerintah (G) dan Investasi (I). Data

yang digunakan untuk analisis tersebut dapat diambil dari Laporan Operasional

(Statement of Government Operations). Laporan Operasional adalah ringkasan

transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada

suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Berikut

adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan

Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

Pelaporan 2020.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara

membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan

kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai

PMTB dibagi dengan PDRB.

Berikut Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020 dan besarnya kontribusi belanja pemerintah

Terhadap PDRB dan juga Kontribusi Investasi Pemerintah Terhadap PDRB. (Tabel

5.6).

Berdasarkan tabel 5.6 dibawah, kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB Tahun

2020 sebesar 9,48 persen, turun sebesar 0,63 persen dibandingkan periode

sebelumnya, sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB adalah 2,55

persen atau turun sebesar 1,19 persen dibandingkan Tahun 2019. Dari perhitungan di

atas juga dapat diketahui bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi 3,71 kali

lebih besar dibandingkan investasi pemerintah.


Tabel 5.6. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

Akun Statistik Keuangan Pemerintah 2019 2020

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto

I. Pendapatan: 34.188.301.949.237 30.091.151.512.459

a. Pajak 5.550.131.955.424 5.298.349.158.246

b. Kontribusi sosial 0 0

c. Hibah 2.647.148.870.691 224.487.719.014

d. Pendapatan lain 25.991.021.123.122 24.568.314.635.199

II. Beban: 20.934.117.783.981 21.384.595.445.979

a. Kompensasi pegawai 9.844.304.495.647 9.744.147.201.467

b. Penggunaan barang dan jasa 6.914.964.637.734 6.699.170.279.276

c. Konsumsi aset tetap 0 -

d. Bunga 2.028.719.197 1.723.036.001

e. Subsidi 602.401.500 853.840.000

f. Hibah 3.501.261.787.301 1.878.071.362.598

g. Manfaat sosial 70.307.557.360 2.274.272.448.585

h. Beban Lainnya 600.648.185.240 786.357.278.052

III. Keseimbangan operasi bruto/neto 13.254.184.165.256 8.706.556.066.480

IV. Transaksi Aset Non Keuangan Neto 6.423.752.484.725 5.224.179.951.781

a. Aset tetap 6.223.554.510.591 5.030.276.821.244

b. Persediaan 0 -

c. Barang berharga 0 -

d. Aset nonproduksi 200.197.974.134 193.903.130.537

Net Lending/Borrowing 6.830.431.680.530 3.482.376.114.699

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban

a. Akuisisi Neto Aset Keuangan 6.827.527.380.464 3.479.760.147.966

- Domestik 6.827.527.380.464 3.479.760.147.966

- Luar Negeri 0 -

b. Keterjadian Kewajiban -2.904.300.066 (2.615.966.733)

- Domestik -2.904.300.066 (2.615.966.733)

- Luar Negeri 0 0

PDRB ADHB 166.402.000.000.000 197.440.000.000.000

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) 16.829.576.690.741 18.717.589.929.328

Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB 10,11% 9,48%

PMTB = III.a 6.223.554.510.591 5.030.276.821.244

Kontribusi Investasi Pemerintah Terhadap PDRB 3,74% 2,55%

Sumber: GFS Preleminary Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, BPS (data diolah)

Dapat disimpulkan, belanja pemerintah mempunyai kontribusi yang relatif besar dan

berdampak jangka yang lebih pendek dalam perekonomian dibandingkan dengan

investasi terutama terkait dengan pengadaan aset tetap. Dalam kondisi perekonomian

yang melambat akibat pandemi COVID19 dan perlambatan ekonomi baik global

regional, kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat

segera memperbaiki kondisi perekonomian.


Gambar : Bataritours.com Pulai Kadidiri, Sulawesi Tengah

BAB VKEUNGGULAN DAN POTENSIEKONOMI SERTA TANTANGANFISKAL REGIONAL

BAB VIKEUNGGULAN DAN POTENSIEKONOMI SERTA TANTANGANFISKAL REGIONAL


Pertambangan dan Penggalian

Konstruksi

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Wajib

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan


Konstruksi

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Wajib

0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500

2015

2016

2017

2018

2019

MOROWALIMORUTBANGGAI

1.121,87

Tantangan fiskalmasih tingginya tingkat kemiskinan yaitu sebesar 13,44 persen dan ketimpangan pendapatan masyarakat (giniratio) yang masih berada di angka 0,321;Tingkat ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi yang berpotensimemperlambat proses penanganan pandemi dan membuat pemulihan ekonomi terhambat;Evaluasi secara berkala terhadap beberapa hal terkait penanganan pandemi di Sulawesi Tengah sepertikualitas data penerima bantuan, asimetris informasi terhadap penanganan pandemi di masyarakat, sampaidengan tingkat efektivitas kebijakan yang diambil;Sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam hal lanjutan penanganan Covid-19 dan upaya pemulihanekonomi

1.

2.

3.

4.

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan


Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas, dll

K U A D R A N I

LQDLQK U A D R A N I

SHIFT-SHAREK U A D R A N I

KLASSEN

DLQ > 1 (PROSPEKTIF)LQ > 1 (BASIS)

PPWIJ > 0 (DAYA SAING +)

PPIJ > 0 (PERTUMBUHAN +)

RATA-RATA CONTRIBUTION PROVINSI >RATA-RATA NASIONAL

RATA-RATA GROWTH PROVINSI > RATA-RATA NASIONAL

Sektor Unggulan: Pertambangan dan PenggalianStruktur Ekonomi

2015 - 202012,24Laju Pertumbuhan

2015 - 202020,5Kontribusi Nilai Ekspor

BB MINERAL (2015 - 2020)

62,38%33,11%

BESI BAJA (2015 - 2020)

*) DATA HISTORIS PDRB SULTENG ADHK DAN PDB NASIONAL TAHUN 2011-2020

Daerah Produksi Nikel Sulteng2015-2019

Sektor Unggulan:Administrasi PemerintahanStruktur Ekonomi

2016 - 20205,92Laju Pertumbuhan

2016 - 20205,79

Sektor Unggulan: Pariwisata

Nilai Volume dan FoBKomoditas 2019

R I N G K A S G R A F I S B A B V I R I N G K A S G R A F I S B A B V IR I N G K A S G R A F I S B A B V I

2.676,09Volume

MINERAL

4.365,54FoB

2.185,55Volume

BAHAN BAKAR

FoB

*) DALAM RIBUANMETRIK TON

10.479,361.983,53

19,83

Wisman Asing

202059,52%Wisman Domestik

2015 - 20203,2Transportasi Udara

202060,83%Transportasi Laut

202063,34%

Jumlah Tamu Menginap

Penumpang Datang

ADHB

202010.961ADHK

20206.467

93 BAB VI : KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

BAB VI KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

6.1 KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

Pada bab-bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai alokasi dan perkembangan

pelaksanaan anggaran bagi Provinsi Sultengserta analisis dampaknya terhadap

beberapa indikator ekonomi di Sulteng. Perekonomian Sulteng masih tetap tumbuh 4,86

persen pada Tahun 2020, walaupun sepanjang tahun dilanda pandemi Covid-19. Pada

tahun 2021,diperkirakan kondisi perekonomian di Sulteng terus membaik seiring dengan

pelaksanaan vaksin Covid-19 serta peningkatan potensi dan sektor unggulan yang dapat

dioptimalkan untuk meningkatkanperekonomian Sulteng.

Secara geografis, Sulteng memiliki potensi untuk menjadi provinsi dengan perekonomian

yang signifikan di Indonesia. Terlebih dengan dijadikannya Sulteng sebagai salah satu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 2014. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulteng juga mencatatkan

pertumbuhan ekonomi paling tinggi kedua di tingkat nasional dan kawasan Kawasan

Sulampua dengan angka sebesar 4,86%. Walaupun dalam kurun waktu 3 tahun

mengalami 2 kali pukulan berturut-turut, yaitu bencana gempa bumi dan tsunami tahun

2018 dan pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, namun perekonomian Sulteng selalu

tumbuh.

Resiliensi dan kemampuan bangkit yang baik tersebut seharusnya dapat mendorong

minat pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi berbagai kekayaan yang ada di wilayah

Sulteng untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Sulteng memiliki beberapa

sektor potensial yang belum dioptimalkan misalnya pariwisata, pertambangan, perikanan,

danperkebunan. Pengembangan sektor-sektor unggulan selaras dengan agenda Nawa

Cita yang keenam dan ketujuh, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam menentukan sektor-sektor unggulan digunakan tiga alat analisis, yaitu Dynamic

Location Quotient (DLQ), analisis Shift Share, dan Typology Klassen.

a) Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan pengembangan dari analisis

LQ (Location Quotient) dalam bantuk trend series. Alat analisis tersebut digunakan

untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu sektor di daerah terhadap

nasional. Analisis LQ digunakan untuk melihat sektor yang menjadi basis suatu

daerah. DLQ digunakan untuk melihat tingkat prospek suatu sektor yang perlu

https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Nomor_31_Tahun_2014

https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Nomor_31_Tahun_2014

BAB VI : KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL 94

diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi

daerah dengan melihat apakah LQ dan DLQ lebih besar dari satu (LQ>1).

Analisis dilakukan dengan menggunakan data PDRB Provinsi Sulteng dan PDB

Indonesia yang terbagi dalam 17 sektor dengan periode observasi tahun 2011-2020.

Hasil akhir analisis DLQ PDRB Provinsi Sulteng dalam bentuk kuadran ditampilkan

pada Tabel 6.1 sedangkan tabel perhitungan lengkapnya dilampirkan pada bagian

lampiran kajian ini.

Tabel 6.1. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis LQ/DLQ PDRB Per-Sektor PDRB

LQDLQ (Kuadran)

DLQ > 1 (Prospektif)

DLQ < 1 (Tidak Prospektif)

LQ > 1 (Basis)

Kuadran I:

• Pertambangan dan Penggalian

• Konstruksi

• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kuadran II:

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

• Jasa Pendidikan

LQ <1 (Non Basis)

• Kuadran IV:

• Transportasi dan Pergudangan

• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

• Informasi dan Komunikasi

• Jasa Keuangan dan Asuransi

• Real Estate

• Jasa Perusahaan

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

• Jasa lainnya

Sumber: Diolah dari Tabel PDRB Sulteng dan PDB Nasional

Berdasarkan Tabel diatas dihasilkan sektor yang masuk dalam kuadran I yang

memenuhi dua aspek basis dan prospektif, yaitu sektor pertambangan dan

penggalian, sektor kontruksi, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan

jaminan sosial wajib.

b) Analisis Shift- Share

Alat analisis kedua yang digunakan Untuk melengkapi hasil analisis DLQ adalah

analisis Shift-share yang dikembangkan untuk menganalisis perubahan ekonomi dan

memperkuat analisis penentuan potensi dan prioritas pengembangan ekonomi

sektoral secara terinci. Metode ini menggambarkan kinerja sektor perekonomian di

Sulteng terhadap perekonomian nasional dengan melihat aspek daya saing dan

pertumbuhan suatu sektor.

Hasil dari perhitungan analisis Shiftshare dalam bentuk kuadran kami tampilkan pada

Tabel 6.2 sedangkan tabel perhitungan lengkapnya kami lampirkan pada bagian

lampiran kajian ini.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa sektor yang masuk dalam kuadran I harus

memenuhi dua aspek dimana nilai Ppij dan Pwij lebih besar dari 0 (Ppij>0). Terdapat

7 sektor yang masuk pada kuadran I, yaitu sector: (1) Pertanian, kehutanan, dan

perikanan, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Pengadaan


listrik dan gas, (5) Penyediaan akomodasi dan makan minum, (6) Administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (7) perdagangan besar dan

eceran.

Tabel 6.2. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share PDRB Per-Sektor PDRB

SS Ppwij > 0

(Daya Saing +) Ppwij < 0

(Daya Saing -)

Ppij > 0 (Pertumbuhan +)

Kuadran I:



• Industri Pengolahan

• Pengadaan Listrik dan Gas




Kuadran II: -

Ppij < 0 (Pertumbuhan -)

Kuadran III:

• Konstruksi


• Real Estate

Kuadran IV:



• Jasa Perusahaan


• Jasa lainnya


• Jasa Pendidikan

*Sumber: Diolah dari Tabel PDRB Sulteng dan PDB Nasional

Dengan memenuhi kedua unsur tersebut maka berarti sektor-sektor tersebut adalah

sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat dan mampu bersaing dengan wilayah

lain di Indonesia.

c) Tipology Klassen

Untuk melengkapi kedua alat analisis tersebut maka digunakan alat analisis ketiga

yaitu Typology Klassen. Analisis Typologi Klassen digunakan untuk memperoleh

tambahan pandangan atas klasifikasi posisi/kondisi pertumbuhan sektor ekonomi

(lapangan usaha) dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan

pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor dibanding nasional.

Tabel 6.3. Tabel Kuadran Hasil Perhitungan Analisis Typology Klassen Per-Sektor PDRB

Klassen Rata-rata Contribution Provinsi >

Rata-rata Nasional Rata-rata Contribution Provinsi > Rata-

rata Nasional

Rata-rata Growth Provinsi > Rata-rata Nasional

Kuadran I (Sektor Maju dan Tumbuh Pesat):



• Konstruksi


Kuadran II (Sektor Maju dan tertekan):




• Real Estate


• Pengadaan Listrik dan Gas

• Jasa Pendidikan

Rata-rata Growth Provinsi < Rata-rata Nasional

Kuadran III (Sektor Potensial / Masih dapat berkembang):


Kuadran IV (Sektor Relatif Tertinggal):




• Jasa Perusahaan

• Jasa lainnya

Sumber: Diolah dari Tabel PDRB Sulteng dan PDB Nasional


Hasil dari Typologi Klassen dalam bentuk kuadran disajikan pada Tabel 6.3

(perhitungan lengkap terlampir). Beberapa sektor yang masuk kedalam kategori

kuadran 1, sektor yang maju dan tumbuh pesat, adalah (1) Pertanian dan kehutanan;

(2) Pertambangan dan penggalian; (3) Konstruksi; dan (4) Administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lebih lanjut, pada kuadran II terdapat beberapa

sektor ekonomi yang masih potensial untuk berkembang, yaitu sektor: (1)

Perdagangan besar dan eceran; (2) Pengadaan listrik dan gas; (3) Penyediaan

akomodasi dan makan minum; (4) Jasa keuangan dan asuransi; dan (5) real

estate.

6.2 SEKTOR UNGGULAN DAERAH PILIHAN

Untuk memfokuskan pembahasan dalam kajian fiskal regional ini, maka dipilih beberapa

sektor yang dibahas secara khusus. Dasar pemilihan sektor berasal dari tabel klasifikasi

ketiga alat analisis yang telah dijelaskan sebelumnya yang terletak pada kuadran I seperti

yang tampak pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Tabel Rekapitulasi Kuadran Analisis DLQ, Shiftshare, dan Klassen per-sektor PDRB

Kode Sektor/ Kuadran LQ/DLQ ShiftShare Klassen

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 1 1

Pertambangan dan Penggalian* 1 1 1

Industri Pengolahan 3 1 2

Pengadaan Listrik dan Gas 3 1 2

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2 4 3

Konstruksi 1 3 1

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4 1 2

Transportasi dan Pergudangan 4 4 4

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4 1 2

Informasi dan Komunikasi 4 3 2

Jasa Keuangan dan Asuransi 4 4 2

Real Estate 4 3 2

Jasa Perusahaan 4 4 4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*

1 1 1

Jasa Pendidikan 2 4 3

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4 4 3

Jasa lainnya 4 4 4

*Sumber: Diolah dari Tabel PDRB Sulteng dan PDB Nasional

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor yang masuk kedalam kuadran I pada

ketiga alat analisis adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan sektor pariwisata diulas

sebagai sektor yang potensial karena Sulteng memiliki banyak aset alami yang belum

dioptimalkan. Dengan semakin teratasinya pandemi diharapkan sektor Pariwisata mulai

berbenah sehingga ketika masa pandemi selesai masyarakat Sulteng siap menyambut

wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karenanya pada kajian ini ketiga

sektor yang akan diulas secara khusus adalah:


a) Sektor Pertambangan dan Penggalian,

b) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan

c) Sektor Pariwisata sebagai sektor potensial.

Diharapkan dengan pembahasan sektor unggulan dapat dihasilkan informasi yang

bermanfaat bagi Pemerintah Daerah di Sulteng untuk mengembangkan potensi beberapa

sektor yang dapat memberi nilai tambah dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi. Demikian pula terhadap sektor-sektor unggulan yang mengalami penurunan,

melalui analisis penurunan kinerja, diharapkan diketahui penyebabnya dan dapat dicari

solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan potensi/kinerjanya.

1. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor pertama yang masuk

kategori kuadran I pada ketiga alat analisis. Hal ini berarti sektor ini dapat disimpulkan

sebagai sektor yang pertumbuhannya paling kuat, memiliki kemampuan daya saing,

dan nilai potensi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor

pertambangan dan penggalian merupakan sektor gabungan dari subsektor

pertambangan dan subsektor penggalian. Jika dilihat dari kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi dari sisi komoditas maka subsektor pertambangan

mendominasi sektor ini.

Grafik 6.1. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB Sulteng 2015-2020

*Sumber: BPS Sulteng (diolah)

Dalam 5 tahun terakhir sektor pertambangan dan penggalian selalu mencatatkan

kontribusi yang progresif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kontribusi

sebesar 15,19 pertahunnya (Grafik 6.1). Khusus tahun 2020, kontribusi sektor

pertambangan sebesar 13,40 persen, mengalami penurunan dibanding tahun lalu

dengan kontribusi sebesar 15,13 persen. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, walaupun

sempat mengalami kenaikan tajam sebesar 34,48 persen pada tahun 2016, sektor

pertambangan mengalami fluktuasi mulai tahun 2017. Khusus tahun 2020, sektor

pertambangan meskipun mengalami pertumbuhan sebesar 10,36 persen namun lebih

rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 16,27

10.25

11.81

12.8312.84

13.39

13.40

27.41

34.74

15.18

22.72

13.78

10.36

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Struktur Ekonomi Laju Pertumbuhan


persen. Penurunan tersebut sudah diprediksi mengingat sepanjang tahun 2020,

pandemi juga turut mempengaruhi sektor Pertambangan.

Sektor pertambangan dan penggalian mengandalkan 3 komoditas utama dalam

menyokong pertumbuhan ekonomi. Komoditas dimaksud adalah besi dan baja, bahan

bakar mineral, serta bijih, kerak, dan abu logam. Turunnya kontribusi sektor

pertambangan pada pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari turunnya kontribusi dua

komoditas yaitu bahan bakar mineral dan bijih, kerak, dan abu logam terhadap ekspor

hasil pertambangan. Bahan bakar mineral mengalami penurunan kontribusi sebesar

24,51 persen, sedangkan bijih, kerak, dan abu logam mengalami penurunan kontribusi

sebesar 100 persen. Di sisi lain, komoditas besi dan baja yang menjadi andalan sektor

pertambangan memberikan kontribusi ekspor sebesar 85,66 persen naik signifikan

sebesar 46,78 persen dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 6.2. menunjukkan kontribusi komoditas Besi dan Baja setiap tahun selalu

meningkat sementara kontribusi komoditas bahan bakar mineral terus menurun.

Menurunnya kontribusi bahan bakar mineral terhadap nilai ekspor Sulteng tidak linear

dengan nilai intrinsik kedua komoditas tersebut. Sebagaimana ditampilkan pada Grafik

6.3, nilai komoditas bahan bakar dan mineral pada tahun 2019 mengalami kenaikan

nilai Free on Board (FoB), walaupun komoditas bahan bakar secara volume

mengalami penurunan.

Kontribusi sektor Pertambangan di Sulteng dari tahun ke tahun semakin meningkat,

dan menjadi penyokong ekonomi tidak hanya bagi Provinsi Sulteng tapi juga nasional.

Merujuk pada informasi yang diberitakan oleh portal berita daring kontan.co.id pada

tanggal 20 Oktober 2020, Indonesia Morowali Industrial Park telah menjadi produsen

nikel terbesar di Indonesia mengalahkan kompetitornya PT Vale TBK Indonesia

(INCO). BPS Sulteng mencatat produksi nikel Sulteng pada tahun 2019 sebesar 12,48

36.92

49.15

61.73

66.77

74.07

85.66

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Besi dan Baja Bahan Bakar Mineral

0

1000

2000

3000

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

Bahan Bakar FoB Mineral FoB

Bahan Bakar Volume Mineral Volume

Grafik 6.2. Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Komoditas Besi Baja dan Bahan Bakar Mineral

2015-2020

Grafik 6.3 Nilai Volume dan FoB Komoditas Bahan Bakar dan Mineral Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Sulteng (diolah) Sumber: BPS Sulteng (diolah)


juta metrik ton, meningkat sebesar 72 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar

7,26 juta metrik ton.

Grafik 6.4. Daerah Produksi Nikel Per-Kabupaten di Sulteng 2015-2019


Kabupaten Morowali masih menjadi daerah andalan penyumbang nikel diikuti oleh

Kabupaten Morowali Utara. Sejak tahun 2016 produksi nikel di dua kabupaten tersebut

terus meningkat, bahkan tahun 2019 produksi nikel naik lebih dari 100 persen.

Potensi pertambangan Sulteng diyakini dapat lebih dioptimalkan lagi mengingat

keberadaan berbagai kawasan industri diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kota Palu, kawasan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali

(KI-Morowali), serta kawasan Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai. Sebagaimana

dilihat pada Gambar 6.1., Sulteng juga masih memiliki potensi pertambangan dan

galian lainnya termasuk mineral, gas dan minyak bumi.

Gambar 6.1. Peta Potensi Tambang di Provinsi Sulteng

*Sumber: Diolah dari data Pemda Provinsi Sulteng April 2019

Potensi minyak bumi terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali

berupa lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai.

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

Morowali Morowali Utara Banggai


Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 110 juta barrel oil (MMBO). Sedangkan

potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

memiliki kapasitas total kapasitas produksi 6.500 barrel oil equivalent per day (BOPD)

yang diperoleh dari enam sumur. Potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-

Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (TCF), jumlah

kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan

kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai

14 TCF.

Selain Kabupaten Morowali sebagai produsen bijih besi dengan luas areal tambang

149.700 ha dan cadangan terduga 8.000.000 wet metric ton (WMT), beberapa daerah

lain juga berpotensi menjadi produsen bijih besi karena memiliki potensi bijih besi yang

belum digarap. Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya di kecamatan Ulubongka, dan

Blok Balingara kecamatan Ampana Tete, memiliki potensi bijih besi dengan kadar Fe

yang diperkirakan sebesar 203 53%. Kabupaten Banggai tepatnya di Blok Siuna

memilki potensi penambangan bijih besi dengan luas 45.000 ha, cadangan infered

14.048 juta ton. Blok Pagimana-Bunta dengan luas areal tambang 50.000 ha dan

kadar Fe203 42,46% cadangan infered 3,6 juta ton, dan pada blok Balingara luas

15.000 Ha. Blok Tampira mempunyai cadangan infered limonit 6 juta ton, pada blok

Ungkaya potensi infered limonit sebanyak 3,1 juta ton dan Saprolit 0,2 juta ton. Pada

blok Bulu Taloa potensi infered limonit terdapat 1 juta ton dengan kadar rata-rata

Fe203 47%.

Selain beberapa potensi tambang diatas, Sulteng juga memiliki potensi pertambangan

lainnya. Potensi emas di Sulteng terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan

Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong

(Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten

Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400

Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180

Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang

228.700 Ha. Total realisasi investasi yang telah ditanamkan sebesar Rp26,94 triliun

atau 85,50 persen dari realisasi investasi di Sulteng yang sebesar Rp31,51 triliun.

2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (administrasi

pemerintahan), menurut BPS (2020) mencakup kegiatan yang terkait dengan

administrasi pemerintahan. Terdapat beberapa kategori yang dapat diklasifikasikan

kedalam kategori sektor ini walaupun didalamnya terdapat pula batasan yang tidak

dapat dimasukkan kedalam kategori ini. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah


dimana peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum termasuk pada kategori ini namun

pengajarannya masuk kategori pendidikan.

Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 6.4 sektor Administrasi pemerintahan pada

tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai

Rp.10,96 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.6,47triliun. Sedangkan

pada Grafik 6.5 ditunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, sektor ini mencatatkan

kontribusi yang stabil terhadap PDRB Sulteng dengan angka kisaran 5-6 persen.

Namun, terjadi kontraksi laju pertumbuhan di tahun 2020 dibanding tahun-tahun

sebelumnya (rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,19 persen) dengan tumbuh tipis

pada angka 0,21 persen. Kebijakan pembatasan sosial dan new normal berpengaruh

besar terhadap penurunan tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut maka

kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dapat dilaksanakan dengan fisik dan tatap muka

dalam lingkungan pendidikan dan perkantoran saat ini digantikan dalam bentuk virtual.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor

Administrasi pemerintahan adalah komposisi pegawai pemerintahan pada daerah

tersebut baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Sebagaimana tersaji pada Grafik 2, sampai dengan akhir tahun 2020, pegawai

pemerintahan pada lingkup Provinsi Sulteng adalah sebanyak 62.388 orang,

mengalami penurunan sebesar 2,77 persen atau sebanyak 1.780 orang pegawai dari

5.55

0.210

5

10

15

2016 2017 2018 2019 2020

Struktur Ekonomi Laju Pertumbuhan

10,961

6,467

-

5,000

10,000

15,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Harga Berlaku Harga Konstan

Grafik 6.5: Struktur Ekonomi dan Laju pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan. *Sumber: BPS, 2020

Grafik 6.4: PDRB Harga Berlaku dan Konstan Sektor Administrasi Pemerintahan. *Sumber: BPS, 2020

62,388

-

50,000

100,000

150,000

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

-

5,000

10,000

2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 2: Jumlah Pegawai Pemerintahan Provinsi Sulteng *Sumber BPS, 2020

Grafik 2: Tren Jumlah Pegawai Tahun-ke Tahun daerah pada Provinsi Sulteng *Sumber BPS, 2020


tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai

pemerintah pada semua kabupaten/kota sebanyak 1-5 persen pada tahun 2020.

Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol merupakan daerah yang mencatat pengurangan

pegawai paling besar (Grafik 3). Pengurangan pegawai disebabkan oleh beberapa

faktor seperti pensiun dan perpindahan pegawai.

Dari sisi kualitas, tingkat pendidikan pegawai pemerintah di Sulteng cukup baik dengan

komposisi sebagian besar pegawai pemerintahan pada provinsi Sulteng memiliki

pendidikan sarjana atau lebih tinggi (72,99 persen) meskipun masih terdapat 1,07

persen pegawai dengan pendidikan dibawah SLTP atau yang sederajat. Kualitas

tersebut berbanding lurus dengan perbandingan strata antar golongan dimana

golongan III dan IV menjadi golongan mayoritas dalam komposisi kepegawaian

dengan persentase sebesar 33,49 persen dan 57 persen sedangkan sisanya diisi oleh

pegawai dengan golongan II sebanyak 9.04 persen dan golongan I sebanyak 0,47

persen.

Sementara jika ditilik secara spasial, terlihat bahwa dari semua kabupaten/kota di

Sulteng, keberadaan pegawai pemerintah daerah (pemda) paling banyak justru bukan

dari Kota Palu yang merupakan ibukota provinsi namun dari Kabupaten Banggai.

Pegawai pemerintah di Kota Palu tercatat sebanyak 6.060 orang dan Kabupaten

Banggai memiliki pegawai pemerintahan sebanyak 7.425 orang.

Indikator lain yang dapat digunakan adalah belanja rutin dan belanja pembangunan.

Menurut BPS (2020), belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi

kepada daerah otonom, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan

hutang, serta pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan belanja pembangunan

merupakan bermacam-macam pengeluaran untuk pembangunan. Dalam kajian ini

data yang akan digunakan adalah data belanja pegawai, belanja barang, dan belanja

bunga (rutin) sedangkan yang digunakan untuk belanja pembangunan adalah data

belanja modal.

Tabel 6.5 menunjukkan informasi besaran alokasi pagu dan realisasi keempat belanja

rutin dimaksud. Jika dilihat dari besar alokasi, maka belanja pegawai pemda pada

APBD menempati alokasi terbesar dengan jumlah Rp8.047 miliar, sedangkan pagu

belanja pegawai instansi vertikal (APBN) sebesar Rp2.372 miliar. Besarnya belanja

pegawai suatu daerah bisa berarti dua hal. Jika besar belanja pegawai besar

persentasenya (timpang) dibanding belanja yang lain, maka akan terjadi kelambatan

pembangunan karenakecilnya alokasi belanja non-pegawai. Informasi yang tersaji

pada Tabel 6.5 menunjukkan bahwa total realisasi belanja pegawai secara kumulatif

(APBN dan APBD) Provinsi Sulteng pada tahun 2020 adalah sebesar Rp9.664 atau

sebesar 93,57 persen dari alokasi.


Tabel 6.5: Realisasi PerTahun Belanja Rutin dan Pembangunan Provinsi Sulteng 2018-2020 *Sumber: OMSPAN dan GFS Preliminary (2020)

Uraian / Keterangan

2018 2019 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

APBD

Belanja Pegawai 7,567 6,582 86.99% 8,103 7,399 91.31% 8,047 7,292 90.61%

Belanja Barang 4,648 4,931 106.08% 4,562 4,500 98.66% 4,119 4,226 102.58%

Belanja Bunga 3 3 91.00% 3 2 80.01% 3 2 67.95%

Belanja Modal 3,852 3,358 87.16% 4,459 4,245 95.20% 3,474 3,245 93.41%

…………………………….. APBN

Belanja Pegawai 2,294 2,220 96.80% 2,349 2,368 100.77% 2,457 2,372 96.54%

Belanja Barang 3,410 3,122 91.55% 3,309 3,040 91.88% 4,045 3,080 76.14%

Belanja Modal 2,251 2,008 89.21% 2,507 2,179 86.92% 2,309 1,979 85.71%

Pagu belanja barang tahun 2020 sebesar Rp8.164 miliar naik 3,73 persen dari tahun

sebelumnya sebesar Rp7.871 miliar. Realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp

7.306 miliar. Pagu belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp 5.783 miliar mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya dengan alokasi pagu sebesar Rp 6.966 miliar. Pagu

belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp 5.224 miliar.

6.3 SEKTOR POTENSIAL DAERAH LAINNYA

Sektor Pariwisata

Provinsi Sulteng memiliki potensi wisata yang berlimpah untuk dikembangkan menjadi

obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Badan Perencanaan

Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, pada paparan tanggal 20 Februari tahun 2020,

menyatakan bahwa sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang akan

dikembangkan dalam jangka menengah selain 3 sektor lainnya yaitu Agro, Maritim, dan

Kreatif-digitalisasi.

Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam

masyarakat, nilai adat istiadat dan agama, dan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi

masyarakat. Pariwisata Sulteng merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

yang masih dapat dikembangkan untuk membantu perekonomian yang secara spasial

selama ini ditopang oleh Kabupaten Morowali dan Banggai.

Sulteng memiliki 2 taman nasional yang terkenal hingga ke manca Negara, yaitu Taman

Nasional Lore Lindu dan Taman Nasional Laut (Kepulauan Togean). Kedua Taman

Nasional di Sulteng ini memiliki ciri dan keindahanyang khas. Selain dua taman nasional

tersebut, masih terdapat potensi wisata air yang tidak kalah dengan dengan wisata air di

provinsi lain di Indonesia.

Selain wisata alam, Sulteng juga memiliki potensi wisata berbasis kebudayaan, bahkan

3 (tiga) dari wisata budayanya masuk dalam Calender of Event (CoE) Wonderfull of

Indonesia (WoI). CoE WoI merupakan program dari Kementerian Pariwisata yang

memilih kalender 100 pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang kemudian dijadikan

event tahunan. 3 (tiga) event dimaksud adalah:


1. Festival Pesona Teluk Tomini (FPTT), di Pantai Kayubura di Kabupaten Parigi

Moutong

2. Festival Pulo Dua, di Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai

3. Festival Danau Tektonik Poso, berlangsung di Danau Poso, Tentena

Grafik 6.7. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Berbintang Sulteng Sumber: BPS Sulteng (2020)

Sebagai kelanjutan dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020, sektor

Pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan

penutupan/pembatasan akses tempat-tempat wisata untuk mencegah penyebaran virus

Covid-19. Sejak memasuki era new normal pada bulan Juni 2020, seluruh pemda di

Sulteng menyusun strategi untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata. Beberapa

tempat wisata dibuka kembali dengan penerapan kebijakan pemenuhan protokol

kesehatan bagi setiap pengunujung serta pembatasan jumlah wisatawan. Pemda

berharap dengan kebijakan tersebut dapat membangkitkan kembali ekonomi masyarakat

yang sempat merosot. Salah satu contoh dari kebijakan pembukaan tempat wisata baru

adalah Taman Likuifaksi yang berada di Kabupaten Sigi. Pemanfaatan lahan bekas

likuifaksi yang terjadi pada tahun 2018 silam memberikan dampak positif bagi masyarakat

sekitar untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Grafik 6.8. Angka kedatangan melalui Transportasi Udara dan Laut Sulteng Sumber: BPS Sulteng (2020)

Meskipun sektor Pariwisata mulai beroperasi kembali, risiko pandemi Covid-19

menyebabkan penurunan jumlah wisatawan asing dan domestik. Dari data yang tertera

145,030

172,046 178,902

111,601

97,085

2,428 2,570

2,126

1,670

532

-

1,000

2,000

3,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2016 2017 2018 2019 2020Domestik Asing

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

868,336 896,681 903,616 811,808

317,947

25,379 19,752 37,826 48,932 17,939

Udara Laut


pada Grafik 6.7., angka kunjungan wisatawan dilihat dari jumlah tamu menginap di hotel

berbintang sejak tahun 2018 mengalami penurunan..

Pada tahun 2020, jumlah tamu wisman asing dan domestik mengalami penurunan

masing-masing sebesar 59,52 persen dan 3,12 persen. Penurunan wisatawan asing

paling tinggi terjadi pada Bulan April 2020 yakni sejak diberlakukan penutupan obyek

pariwisata untuk mitigasi pandemi Covid-19.

Jika ditilik dari angka kedatangan dari luar daerah menuju ke Sulteng baik melalui

transportasi udara maupun laut (Grafik 6.8.), pada tahun 2020 terjadi penurunan yang

sangat signifkan dibandingkan tahun 2019. Penurunan frekuensi penerbangan pada

Januari-Desember 2020 mencapai 57,55 persen yang berdampak pada jumlah

penurunan penumpang sebesar 60,83 persen. Pada transportasi laut, jumlah penumpang

datang mengalami penurunan sebesar 63,34 persen dari tahun 2019. Penurunan

penumpang pesawat udara merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi yang

menutup sementara bandara yang ada di Sulteng, dan baru dioperasionalkan kembali

setelah memasuki era new normal pada Triwulan II.

6.4 TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI

DAERAH

Berbagai tantangan yang dihadapi pemda di Sulteng dalam mendorong potensi ekonomi

daerah terbagi kedalam dua bagian, yaitu tantangan fiskal pemda dan tantangan fiskal

Pemerintah Pusat.

1. Tantangan Fiskal Pemda

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat dalam mendorong perekonomian

regional melalui sektor unggulan dan potensial memiliki beberapa hambatan pada

lingkup regional, diantaranya yang utama adalah:

a) Ruang fiskal yang terbatas untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam menopang

belanja produktif dan prioritas;

b) Realisasi belanja yang kurang berkualitas untuk menstimulasi perekonomian

sekaligus mewujudkan kesejahteraan;

c) Efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk

mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;

d) Kemudahan regulasi dalam perijinan sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal dan

menjadi fondasi kebijakan ekonomi

Selain tantangan-tantangan tersebut, terkait dengan pandemi, pemda juga dihadapi

oleh tantangan tambahan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Hal

tersebut tercermin pada serapan realisasi belanja penanganan Covid Sulteng hanya

sebesar 61,74 persen. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain:


a. Rendahnya realisasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan penanganan

kesehatan yang berujung pada melambatnya pemulihan ekonomi masyarakat dan

bertambahnya masyarakat miskin;

b. Tingkat ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program

vaksinasi dan protocol kesehatan yang berpotensi memperlambat proses

penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi;

c. Hasil evaluasi terkait penanganan pandemi di Sulteng menunjukan adanya

berbagai permasalahan seperti kualitas data penerima bantuan, asimetris

informasi terhadap penanganan pandemi di masyarakat, sampai dengan tingkat

efektivitas kebijakan yang diambil serta program-program penanganan pandemi

dan pemulihan ekonomi Sulteng

d. Rendahnya realisasi APBD antara lain pendapatan yang terealisasi hanya

sebesar 21,16 persen dari target, belanja subsidi yang hanya terealisasi sebesar

38,74 persen, dan belanja bantuan keuangan sebesar 26,09 persen.

2. Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat

Salah satu tantangan terbesar perekonomian Sulteng adalah masih tingginya tingkat

kemiskinan, yaitu sebesar 13,44 persen dan ketimpangan pendapatan masyarakat

(gini ratio) yang masih berada di angka 0,321. Garis kemiskinan masih tinggi terutama

jumlah penduduk miskin di desa dan peningkatan pengangguran terbuka terutama di

daerah pedesaan. Kondisi ini cukup kontras karena Provinsi Sulteng menjadi satu dari

tiga provinsi yang mencatatkan pertumbuhan positifpada periode yang sama.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meringankan beban

masyarakat miskin adalah melalui pemberian subsidi. Banyak pihak berpendapat

bahwa belanja tersebut tidak dapat mengentaskan kemiskinan, namun subsidi masih

relevan dalam kondisi kurang atau rendahnya akses ekonomi. Seperti istilah akan

selalu lebih baik menyalakan lentera walaupun remang daripada mengutuki

kegelapan. Subsidi memang tidak diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan

akan tetapi meringankan dampak dari kemiskinan itu sendiri. Sayangnya realisasi

belanja subsidi yang bersumber dari belanja APBN pada tahun 2020 hanya sebesar

76,1 persen, turun cukup dalam dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 91,9 persen.

Padahal pada masa yang serba sulit seperti sekarang ini, dua belanja yaitu belanja

subsidi dan belanja sosial sangat diharapkan oleh masyarakat miskin. Kondisi ini perlu

dicarikan solusi kebijakan di masa mendatang dalam meningkatkan realisasi belanja

subsidi.


3. Sinkronisasi Fiskal Pusat dan Daerah

Sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah di Sulteng tahun 2020 dan berikutnya

diperkirakan masih akan didominasi oleh prioritas penanganan Covid-19 dan upaya

pemulihan ekonomi. Hal ini sangat penting mengingat pandemi masih belum berakhir,

dan beberapa sektor ekonomi masih memerlukan bantuan dalam rangka pemulihan

ekonomi. Disisi lain adanya pergantian beberapa kepala daerah di Sulteng dapat

memberi harapan terhadap perbaikan ekonomi di Sulteng walaupun tak dapat

dipungkiri akan dibutuhkan masa transisi dan penyesuaian. Ditambah dampak dari

perekonomian global yang masih belum pulih dari pandemi, diperkirakan faktor

ketidakpastian perekonomian masih cukup tinggi.

Sikronisasi fiskal pusat dan daerah utamanya akan terkait dengan divergensi

pemulihan post-Covid dan pemulihan perekonomian baik daerah maupun nasional.

Program PEN diharapkan dapat memitigasi dampak pandemi dan mendorong

perekonomian. Namun pelaksanaannya pada tahun 2020 masih terjadi kendala,

beberapa permasalahan yang timbul seperti belum dipahami dengan

baikperaturan/kebijakan dan ketidakjelasan data PEN masih mewarnai implementasi

program PEN ditanah air termasuk Sulteng.

Provinsi Sulteng menempati urutan ke 15 dari seluruh provinsi terkait dengan kualitas

efisiensi realisasi belanja PEN berdasarkan penelitian oleh Kanwil DJPb Nusa

Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2020 dengan menggunakan model Constant Return

to Scale (CRS). Variable yang digunakan antara lain adalah realisasi- belanja seluruh

program pemulihan ekonomi nasional seperti BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro),

Subsidi Upah, Kartu pra kerja, Bantuan pangan non tunai, Program Keluarga Harapan,

Tingkat Kesempatan Kerja, dan Persentase Penduduk Tidak Miskin. Propinsi Sulteng

memperoleh tingkat efisiensi sebesar 1.00 yang menunjukan bahwa Sulteng cukup

berhasil dalam pencapaian tujuan penyaluran bantuan yang terkait dengan

penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Melengkapi penelitian tersebut, Kanwil DJPB Sulteng (2020) juga telah melakukan

penelitian terkait dengan pelaksanaan PEN di Sulteng dengan hasil bahwa dalam

penyaluran bantuan PEN khususnya implementasi BPUM dan subsidi bunga KUR,

ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya

program-program tersebut. Masalah dimaksud antara lain adalah masih kurang

baiknya sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan kedua program dan perlunya

peningkatan kualitas database penerima bantuan/manfaat program. Berbagai

tantangan tersebut diharapkan dapat teratasi pada implementasi program PEN pada

tahun berikutnya. Beberapa kebijakan terkait perlu diperbaiki atau ditambah agar

berbagai program PEN tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal.


Gambar : Fikri Alihana Pengusaha UMKM Parimo

BAB VIIANALISIS TEMATIK

BAB VIIANALISIS TEMATIK

Ringka sg ra f i s Bab VIIRingka sg ra f i s Bab VII


Dana Perimbangan(271,96 M)

BelanjaTidak Langsung

18,12 M

Rp

Rp

LLPAD Yang Sah

1,31 M

Belanja Langsung

(288,76 M)

Bidang Kesehatan

Bidang Sosial

Bidang PenangananDampak Ekonomi

Bidang PenangananDampak Ekonomi

P a g u R E A L I S A S I %

-33,07

2

1

-

0,198

-

9,90

-P a g u R E A L I S A S I %

35,70

34,03

7,02

29,49

32,95

7,01

96,83

99,99

82,61

85,31%

11,56%

3,13%

RASIO ALOKASI ANGGARANPENANGANAN COVID

Penanganan Kesehatan(Rp302,42 M)Penyediaan Jaring PengamanSosia l (Rp40,97 M)Penanganan Dampak Ekonomi(Rp11,09 M)

0 2 4 6

Bangkep

Morowali

Donggala

Buol

Touna

Banglut

Kota Palu

1,43 M

4,73 M

2,99 M

0,73 M

3,72 M

2,68 M

2,20 M

5,01 M

1,78 M

3,10 M

0,52 M

0,90 M

3,51 M

Bangkep

Morowali

Donggala

Buol

Banggai

Poso

Tolitoli

Touna

Banglut

Parimo

Sigi

MorutKota Palu

6.501

3.308

16.905

9.982

21.512

13.581

12.170

22.761

14.082

4.111

8.077

2.343

11.389

REALOKASI DAN REFOCUSING ANGGARAN PEMDA

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

ALOKASI DAN REALISASI DANA

REFOCUSING PER-KLASTER

Belanja Tidak Terduga (BTT) Belanja Kegiatan Pada OPD

(8,54%)

3,13%

0,67%

(15,27%)

Bidang Kesehatan

Bidang Sosial

*dalam miliar rupiah *dalam miliar rupiah

Banggai

Poso

Tolitoli

Parimo

Sigi

Morut

BELANJA BANTUAN KEUANGANKE KABUPATEN/KOTA

JUMLAH BANTUAN

JUMLAH PENERIMABANTUAN SEMBAKO

146.722 KK

Rp33,28 M

Kesehatan

JPS

Ekonomi

108 BAB VII : ANALISIS TEMATIK

BAB VII UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI TENGAH

7.1 PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir sepanjang tahun 2020mengubah drastis pola

dan perilaku ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat. Sifat virus yang sangat mudah

menyebar mendorong Pemerintah di seluruh negara harus mengambil langkah cepat dan

tepat untuk mengendalikan penyebarannya.

Pemerintah Indonesia tanpa terkecuali memberlakukan berbagai kebijakan seperti

pembatasan sosial, pembatasan arus masuk dan keluar, sampai dengan pembatasan jam

operasi usaha. Berbagai kebijakan tersebutmemberikan efek domino terhadap berbagai

aspek kehidupan tidak hanya kesehatan namun juga keuangan, sosial, dan ekonomi.

Provinsi Sulteng mencatat kasus konfirmasi positif pertama Covid-19 pada tanggal 26 Maret

2020. Untuk mencegah penyebaran pandemi, Pemerintah Provinsi memberlakukan

kebijakan pembatasan arus keluar masuk dari dan keluar wilayah Sulteng, protokol

kesehatan, serta pengetatan kebijakan pembatasan sosial. Dampak dari kebijakan

tersebutcukup berhasil dalam mitigasi penyebaran karena menurut data akhir Semester I

yang dilansir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Sulteng masuk ke dalam zona hijau

penyebaran Covid-19..

Namun, upaya pencegahan yang telah

dilakukan pada Semester I tidak bertahan.

Pada semester II sampai dengan tanggal

31 Desember 2020, tercatat kasus

konfirmasi positif melonjak menjadi

sebanyak 3.552 kasus atau meningkat

hampir 23 kali lipat dibanding semester I.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 7.1.,

sebanyak 1.865 orang atau 52,51 persen

dinyatakan sembuh, dan 106 orang atau

sebanyak 2,98 persen meninggal dunia.

Peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 tersebut disebabkan antara lain oleh kebijakan

pelonggaran pembatasan akses pada awal Semester II. Pelonggaran menjadi langkah yang

harus dilakukan oleh pemda untuk mengatasi penurunan drastis ekonomi dan peningkatan

PHK di kalangan pekerja. Pukulan pandemi terhadap ekonomi mulai terlihat sejak akhir

2 1 1

186

156 5

410

267

16

3,552

1,865

106

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Kon

firm

asi

Sem

bu

h

Men

ingg

al

Kon

firm

asi

Sem

bu

h

Men

ingg

al

Kon

firm

asi

Sem

bu

h

Men

ingg

al

Kon

firm

asi

Sem

bu

h

Men

ingg

al

s.d. 30 Maret .sd. 30 Juni s.d. 30September

s.d. 30Desember

Grafik 7.1. Grafik Penderita Covid-19 Sulteng Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulteng

BAB VII : ANALISIS TEMATIK 109

Semester I dimana ekonomi Sulteng hanya tumbuh 2,36 persen (c-to-c) turun drastis jika

dibanding pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 6,80 persen. Meskipun

tidak separah provinsi lain di Sulampua, namun penurunan tersebut cukup menyengat

mengingat ekonomi Sulteng Semester I selama 5 tahun terakhir selalu tumbuh di atas kisaran

6 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9.68 persen.

Grafik 7.2. Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan 5 Sektor Lapangan Usaha

PDRB Sulteng Tahun 2020


Ekonomi Sulteng memang tumbuh sebesar 4,86 persen sepanjang tahun 2020, namun

melambat jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai r 8,83 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa pandemi berdampak signifikan terhadap ekonomi, dan perlu

dieliminasi segera untuk menghindari dampak negatif dalam jangka panjang terhadap sektor

ekonomi. Sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan

makan minum misalnya menjadi dua sektor yang mengalami goncangan paling berat jika

ditilik dari laju pertumbuhan menurut lapangan usaha. Meskipun jika ditinjau dari kontribusi

tiap sektor lapangan usaha, dalamnya kontraksi kedua sektor tersebut tidak berdampak

separah jika sektor lain dengan kontribusi tahunan yang lebih dominan seperti misalnya

sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan atau sektor kontruksi.

Grafik 7.2. menjelaskan dampak dari pandemic terhadap sektor-sektor utama , pada tahun

2020. Sektor lapangan usaha Transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi

kepada PDRB sebesar 2,26 persen mengalami kontraksi sebesar 33,12 persen. Sedangkan

sektor Penyediaan akomodasi juga mengalami kontraksi sebesar 11.05 persen. Kemudian

diikuti oleh sektor Kontruksi dengan kontraksi 8.47 persen, dan sektor Perdagangan besar

dan eceran sebesar 6.15 persen. Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama

ini menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar (21,76%) mengalami kontraksi

sebesar 1.34 persen.

21.76

10.147.082.260.38

-1.34-8.47-6.15

-33.12

-11.05

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Pertanian,Kehutanan, dan

Perikanan

KonstruksiPerdaganganBesar dan

Eceran

Transportasi danPergudangan

Penyediaanakomodasi danmakan minum

Struktur Ekonomi

Laju Pertumbuhan


7.2 UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PENYEBARAN DAN

DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Untuk mengurangi laju dampak pandemi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng setidaknya

telah mengeluarkan 5 (lima) peraturan yang terkait dengan pembatasan dan pengetatan

persyaratan keluar masuk wilayah Sulteng. Seperti tertampil pada Grafik 7.3., pada akhir

Triwulan I Covid-19 sudah menyebarke wilayah Sulteng dengan adanya 2 orang

terkonfirmasi positif. Pada awal Triwulan II ketika penderita bertambah sebanyak 47 orang,

Gubernur Provinsi Sulteng mengambil kebijakan pelarangan keluar masuk wilayah berskala

besar. Kebijakan ini berdampak positif dengan Sulteng masuk kedalam wilayah zona hijau

pada akhir Semester II, dan Sulteng mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat berupa

tambahan dana dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID).

Grafik 7.3. Tren Penderita Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah,

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), dan Peraturan Terkait Perjalanan

Sumber: Dinas Kesehatan Sulteng, BPS Sulteng, JDIH Sulteng (diolah)

Namun, keberhasilan penekanan angka penyebaran Covid-19 tersebut kontras dengan

kondisi perekonomian. Pada akhir Triwulan II ekonomi Provinsi Sulteng mengalami kontraksi

sehingga hanya tumbuh -0,06 persen (y-to-y). Kekontrasan keberhasilan pencegahan di

sektor Kesehatan dengan penurunan aktivitas ekonomisudah diprediksi akan terjadi. Oleh

karenanya, untuk mengurangi dampak lebih parah ke sector Ekonomi, pada akhir Triwulan

II Pemprov membuka kembali, dan melonggarkan arus keluar masuk orang. Pada awal

Triwulan III, pola penyebaran virus masih terbawa dari triwulan sebelumnya, dan relatif masih

dapat dikendalikan. Bahkan pada Triwulan III terjadi penurunan penderita terkonfirmasi dan


kenaikan angka kesembuhan penderita dengan angka kematian yang minim dengan rata-

rata tingkat Critical Fatality Rate (CFR) sebesar 2,46 persen.

Setelah membaik pada Triwulan III, perekonomian perlahan-lahan mulai bangkit pada

Triwulan IV. Hal tersebut terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45 persen

pada masa akhir Triwulan IV. Namun, pencapaian tersebut memiliki konsekuensi pada

kenaikan penderita Covid-19. Pada bulan-bulan terakhir di tahun 2020, jumlah penderita

terkonfirmasi di Provinsi Sulteng naik rata-rata 120 persen dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Namun, di sisi lain tingkat CFR Sulteng turun dari triwulan sebelumnya sebesar

5,7 persen menjadi 3,8 persen. Hal ini menunjukkan walaupun terjadi kenaikan penderita,

namun jumlah kematiandapat ditekan. Sepanjang Triwulan IV Pemprov Sulteng berupaya

meredam penyebaran pandemi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, melalui

beberapa kali penerbitan kebijakan pembatasan perjalanan dalam rentang waktu 3 bulan.

7.3 UPAYA PEMULIHAN EKONOMI OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI

REFOCUSSING DAN REALOKASI ANGGARAN

Untuk mitigasi dampak pandemi pada kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi dan situasi

darurat yang terjadi, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun

2020. UU tersebut memungkinkan Pemerintah melakukan serangkaian intervensi dalam

mengatasi situasi ekonomi termasuk meningkatkan merevisi APBN dan defisit APBN di atas

3% dari PDRB hingga tahun 2022.

Salah satu kebijakan melalui intervensi APBN berupa realokasi dan refocusing (RR)

anggaran belanja APBN yang ditujukan untuk penyediaan dana yang lebih besar dan

prioritas untuk penanganan pandemi termasuk sektor kesehatan. Kebijakan Pemerintah

Pusat tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sama oleh Pemda dengan melakukan

RR atas APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Penyesuaian APBD TA 2020 dilakukan dengan berpedoman pada beberapa regulasi dan

kebijakan sebagai berikut:

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ

dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam

Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).


Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan

APBD) dengan perubahan kebijakan/kriteria sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar

50% dana rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya bila diperlukan dengan

memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;

2. Rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi

belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kuranganya 35%;

b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya

aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau

c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera

mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah dialokasikan bagi

pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan

menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

PMK No.35/PMK.07/2020 mengatur sanksi (punishment) bagi Pemda yang tidak memenuhi

ketentuan dalam melakukan penyesuaian pada APBD TA 2020 yang berupa penundaan

penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau DBH (Dana Bagi Hasil).

Pengaturan tersebut diperlukan guna memastikan komitmen Pemda dalam

pencegahan/penanganan Covid-19.

Proses RR yang dilakukan Pemprov Sulteng telah melalui 3 kali telaahan dan proses. Proses

pertama misalnya dilaksanakan pada bulan April dengan menggeser alokasi secara fungsi

di dalam belanja langsung, pergeseran antar pos dari belanja barang/jasa ke belanja

pegawai dan belanja modal, dan pergeseran belanja langsung ke belanja tidak langsung.

Pergeseran tersebut sebagian besar terkait dengan intervensi di bidang kesehatan

danpangan.

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.1, terjadi pergeseran anggaran dari belanja barang

dan jasa sebesar Rp78,06 miliar ke 4 pos belanja yang lain, yaitu belanja modal sebesar

Rp8,01 miliar, belanja pegawai sebesar Rp689 juta, belanja tidak terduga sebesar Rp36,07

miliar dalam rangka dana siap siaga dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan belanja

bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp33,28

miliar yang digunakan untuk melakukan intervensi dalam bentuk beras per-kepala keluarga

tidak mampu selama 2 (dua) bulan masa awal pandemi covid-19.


Tabel 7.1. Tahapan Perubahan Pergeseran Alokasi Anggaran karena Refocusing dan Realokasi

(dalam juta rupiah)

Uraian Anggaran

Awal

RR

Pertama

RR

Kedua

RR Ketiga

(Final)

Pendapatan 4,267,856 - (278,504) (270,645)

Pendapatan Asli Daerah 1,041,467 - - - Pendapatan Pajak Daerah 850,200 - - - Hasil Retribusi Daerah 11,382 - - - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,966 - - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 162,919 - (55,000) -

Dana Perimbangan 3,184,416 (276,816) (271,957) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 122,615 - (12,962) (12,962) Dana Alokasi Umum 1,662,157 - (169,974) (169,974) Dana Alokasi Khusus 1,399,644 - (93,880) (89,020)

Lain-Lain Pedapatan Daerah Yang Sah 41,973 (1,688) 1,312 Pendapatan Hibah 18,356 - - - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 23,617 - (1,688) 1,312

Belanja 4,594,376 - (146,356) (270,645)

Belanja Tidak Langsung 2,703,631 69,352 18,116 18,116 Belanja Pegawai 1,330,202 - 292 -11,708 Belanja Hibah 940,665 - (35,522) (23,522) Belanja Bantuan Sosial 992 - - - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa 409,300 - (12,232) (12,232)

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 17,472 33,280 29,504 29,504

Belanja tidak terduga 5,000 36,073 36,073 36,073

Belanja Langsung 1,890,746 (69,352) (164,471) (288,761) Belanja Pegawai 116,799 689 (1,122) (2,531) Belanja Barang dan Jasa 1,008,007 (78,058) (256,923) (196,855) Belanja Modal 765,940 8,018 93,574 (89,375)

Surplus / Defisit (326,521) (326,521) (326,521) (326,521)

Sumber : BPKAD Sulteng (diolah)

7.4 ALOKASI DAN REALISASI BELANJA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19)

Setelah RR tahap ketiga selesai, diperoleh alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk

tahun 2020 berjumlah Rp112,81 miliar. Sebagaimana terlihat pada Grafik 7.4., alokasi

anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) pos belanja sebagai berikut:

1. Penanganan kesehatan berrjumlah Rp302,42 miliar atau 85,31 persen dari total

keseluruhan anggaran penanganan Covid-19. Penempatan anggaran tersebut tersebar di

Dinas Kesehatan, UPT RSUD Undata, RSUD Madani, dan BPS Kesehatan THL.

2. Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp11,09 miliaratau 3,12 persen dari total

keseluruhan anggaran penanganan Covid-19, dan ditempatkan pada dua dinas, yaitu

Dinas Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.


3. Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sejumlah Rp40,97 miliar atau 11,55 persen

dari total alokasi anggaran, dan digunakan oleh Dinas Pangan, Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan

PPKD (…..).

Namun, pemanfaatan alokasi anggaran

yang telah direvisi tersebut masih kurang

optimal. Hingga akhir tahun 2020, realisasi

penanganan Covid-19 hanya sebesar

Rp69,65 miliar atau 61,74 persen dari pagu

sebesar Rp112,81 miliar (Tabel 7.2). Relatif

rendahnya tingkat realisasi tersebut

dipengaruhi oleh rendahnya capaian

realisasi belanja tidak terduga yang hanya

terealisasi kurang dari 1 persen. Dari 3 (tiga)

bidang di dalam pos belanja tersebut, yaitu

bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang

penanganan dampak ekonomi hanya

belanja bidang sosial yang berhasil direalisasikan walaupun hanya sebesar 9,9 persen.

Faktor penyebab rendahnya realisasi belanja tidak terduga tersebut karena pos belanja

tersebut memang diperuntukkan sebagai pos yang digunakan pada saat terjadi keadaan

darurat pada saat bencana. Namun, pada saat terjadi pandemi Covid-19, belanja

penanganan pandemi covid-19 juga terdapat pada pos belanja yang lain, sehingga realisasi

belanja tidak terduga menjadi kurang optimal.

Pos belanja kegiatan pada OPD, di sisi lain, tingkat realisasi anggarannya jauh lebih baik.

Dari alokasi sebesar Rp76,74 miliar, anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp69,45

miliar atau sebesar 90,5 persen. Sektor yang paling optimal realisasinya adalah belanja

bidang penanganan dampak ekonomi dengan pencapaian realisasi sebesar 99,93 persen.

Seluruh alokasi dalam pos belanja bidang tersebut kecuali bantuan keuangan yang tidak

mendapat porsi alokasi, berhasil mencapai tingkat realisasi sebesar rata-rata 99 persen

(Tabel 7.2).

Penanganan Kesehatan,

85.31%

Penyediaan JPS, 40.96%

Penanganan Dampak Ekonomi, 3.12%

Grafik 7.4. Persentase Alokasi Belanja Penanganan Covid-19



Tabel 7.2. Tabel Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 (dalam juta rupiah)

Uraian Pagu Realisasi % Sisa

A Belanja Tidak Terduga 36,073.16 198.00 0.55% 35,875.16

1 Bidang Kesehatan 33,073.16 - - 33,073.16

2 Bidang Sosial 2,000.00 198.00 9.90% 1,802.00

3 Bidang Penanganan Dampak

Ekonomi 1,000.00 - - 1,000.00

B Belanja Kegiatan pada OPD 76,743.48 69,454.14 90.50% 7,289.34

1

Bidang Kesehatan 35,699.25 29,490.33 82.61% 6,208.92

A Dinas Kesehatan 33,699.25 29,490.33 87.51% 4,208.92

a. Alkes 16,405.90 14,999.87 91.43% 1,406.03

b. Obat-Obatan 2,040.00 3,038.27 148.93% -998.27

c. Habis Pakai/Material

Kesehatan 50.00 50.00 100.00% 0.00

d. Insentif Tenaga Kesehatan - - - 0.00

e. Lainnya 15,203.35 11,402.20 75.00% 3,801.15

B Dinas Pendidikan 2,000.00 2,000.00

2

Bidang Sosial 34,028.84 32,949.40 96.83% 1,079.44

a. Bantuan Tunai - - - 0.00

b. Dapur Umum - - - 0.00

c. Lainnya 34,028.84 32,949.40 96.83% 1,079.44

Dinas Kominfo 750.00 670.56 89.41% 79.44

PPKD 33,278.84 32,278.84 97.00% 1,000.00

3

Bidang Penanganan Dampak

Ekonomi 7,015.39 7,014.41 99.99% 0.98

a. Bantuan Keuangan - - - 0.00

b. Lainnya 7,015.39 7,014.41 99.99% 0.98

Dinas Pangan 6,529.14 6,529.14 100.00% 0.00

Dinas Penanggulangan Bencana 486.25 485.27 99.80% 0.98

TOTAL 112,816.64 69,652.14 61.74% 43,164.50


7.4.1 Penerima Manfaat Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Belanja penanganan pandemi Covid-19 merupakan salah satu insentif yang dapat

meringankan beban masyarakat di kala pandemi di seluruh daerah lingkup Provinsi Sulteng.

Seperti yang ditampilkan pada Grafik 7.5., sebanyak 146.722 kepala keluarga (KK) pada 13

kabupaten/kota telah menerima bantuan berupa 10 Kilogram beras. Jumlah KK tersebut

merupakan KK yang tidak terdaftar pada Data Bantuan Kementerian Sosial (Kemensos)

yang bersumber dari APBN. Total nilai yang disalurkan adalah Rp32,40 miliar dengan 3 (tiga)

abupaten yang paling besar menerima alokasi adalah Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi

Moutong, dan Kabupaten Donggala. Besarnya alokasi yang diterima mencerminkan bahwa

ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah dengan dampak pandemic terparahjika

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.


Grafik 7.5. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten

Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Sumber: BPKAD Sulteng (diolah)

Selain menyalurkan bantuan kepada kabupaten/kota, belanja penanganan pandemi yang

disediakan Pemprov Sulteng juga disalurkan kepada sektor ekonomi dan kesehatan. Dalam

hal ini sebagian dari alokasi penanganan dampak ekonomi yang disalurkan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan diberikan kepada nelayan dalam bentuk bantuan peralatan

penangkapan ikan berupa jaring dan perangkat lainnya. Sedangkan dari sektor

kesehatan, bantuan diberikan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk insentif. Pemprov

Sulteng juga pernah mencoba mengoptimalkan dana penanganan sektor kesehatan

dengan menjajaki kemungkinan memproduksi APD secara mandiri. Namun, produk APD

yang dihasilkan berkualitas di bawah standar sehingga belum dapat diproduksi secara

masif.

6,501

21,512

3,308

13,581

16,905

12,710

9,982

22,761

8,077

14,082

2,343

4,111

11,389

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


Gambar : unikpalu.com Sulawesi Tengah

BAB VIIIPENUTUPBAB VIIIPENUTUP KESIMPULAN

REKOMENDASIKESIMPULANREKOMENDASI

117 BAB VIII : PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan KFR Tahunan

Provinsi Sulteng Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Mengusung visi pembangunan “Sulteng Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing” dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang harus tercapai pada tahun 2021,

Sulteng menetapkan target tahunan sebagai indicator keberhasilan pembangunan.

Beberapa target tercapai sedangkan beberapa yang lain masih terkendala. Laju

pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 6-6,5 persen memang tidak tercapai dengan

realisasi sebesar 4,86 persen karena kejadian luar biasa yang tidak terperkirakan,

namun realisasi PDRB perkapita sebesar 63,75 juta berhasil melampaui target sebesar

55,32 juta. Dengan capaian pertumbuhan sebesar 4,86 persen Sulteng berhasil masuk

ke dalam lingkaran Provinsi dengan pertumbuhan positif selain Maluku Utara dan Papua.

2. Ditengah berbagai keterbatasan tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi

Sulteng naik dari 3,15 persen menjadi 3,77 persen. Namun disisi lain Sulteng juga

berhasil menekan bahkan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,13 persen,

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,68 poin, menjaga inflasi tetap

dibawah target yang sebesar 4-5,5%, dan menahan laju indeks Gini di angka 0,33.

3. Berdasarkan hasil proyeksi, laju pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan I tahun

2020 diprediksi mencapai 5,61 persen naik sebesar sebesar 1,16 persen dibandingkan

Triwulan IV 2020 dan naik sebesar 0,7 persen jika dibanding Triwulan I 2020. Hasil

proyeksi yang menunjukkan kenaikan ini semoga dapat menumbuhkan rasa optimisme

baik bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam menyongsong

perekonomian kedepan namun tetap dalam batas kehati-hatian dalam pengambilan

kebijakan.

4. Dari lima indikator ekonomi makro (Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, Inflasi,

Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka), yang ditetapkan targetnya

dalam P-RKPD Provinsi Sulteng 2020 semua target berhasil dicapai.

5. Alokasi belanja APBN di tahun 2020 mencapai sebesar Rp25,166 triliun yang terdiri

APBN sebesar Rp8,819 triliun dan TKDD sebesar Rp16,348 triliun. Sampai dengan akhir

tahun, realisasi belanja APBN tercatat sebesar 84,4 persen sedangkan realisasi TKDD

mencapai 99,2 persen.

BAB VIII : PENUTUP 118

6. Total realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sulteng pada tahun 2020 mencapai Rp4,005

triliun atau sebesar 102,3 persen dari rencana penerimaan pajak. Sedangkan total

realisasi PNBP mencapai Rp555 miliar naik sebesar Rp2 miliar dibandingkan dengan

capaian tahun 2019

7. Ketergantungan Pemerintah Daerah Sulteng terhadap dana transfer dari pemerintah

pusat masih tinggi. Di tahun 2020, total pendapatan transfer (TKDD) untuk seluruh

pemerintah daerah di NTT memiliki proporsi sebesar 83,12 persen.

8. Pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor dengan kontribusi dan potensi

terbesar di Sulteng. Di tengah pukulan ekonomi akibat pandemic, sektor ini masih

tumbuh sebesar 10,36 persen dan memberikan kontribusi kepada PDRB dengan porsi

sebesar 13,40 persen. Dalam 5 tahun terakhir sektor pertambangan dan penggalian

selalu mencatatkan kontribusi yang progresif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

rata-rata kontribusi sebesar 15,19 pertahunnya dan rata-rata laju pertumbuhan sebesar

20,70 persen pertahun.

9. Tantangan fiskal yang dihadapi Sulteng utamanya terkait dengan bagaimana

meningkatkan pendapatan mengingat realisasi pendapatan daerah hanya sebesar 2,16

persen dari target. Pada sisi belanja, Sulteng juga perlu meningkatkan realisasi belanja

khususnya belanja subsidi dan bantuan yang hanya terealisasi rata-rata sebesar sekita

kurang lebih 35 persen.

10. Terkait dengan penanganan pandemic, Sulteng perlu untuk meningkatkan realisasi

belanja Covid-19 mengingat realisasi belanja Covid-19 hanya terealisasi sebesar 61,74

persen. Rendahnya realisasi tersebut karena kontribusi realisasi belanja tidak terduga

yang hanya sebesar 0,55 persen, namun yang perlu menjadi perhatian adalah pos

realisasi belanja bidang kesehatan yang mencatatkan realisasi 82,61 persen. Hal

tersebut penting terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi dan

keberlangsungan penanganan pandemi di Sulteng.

7.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil, dapat diberikan beberapa rekomendasi,

yaitu:

1. Mendorong pengembangan perekonomian wilayah barat utamanya disekitar Kota Palu,

Kabupaten Sigi, Donggal, dan Buol agar investor tertatik untuk berinvestasi di wilayah

tersebut. Disisi lain mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di wilayah timur

yaitu disekitar Kabupaten Bangga dan Morowali agar potensi pertambangan dan

119 BAB VIII : PENUTUP

penggalian semakin dapat dioptimalkan dan daerah sekitarnya juga turut berkembang.

Kedua hal tersebut perlu dilakukan untuk menambah tingkat divergensi pembangunan

dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat

utamanya dalam menahan laju peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang

semakin berpotensi mengalami kenaikan pada masa pandemi. Mengingat Kota Palu dan

Banggai merupakan dua daerah di Sulteng yang angka kemiskinannya masih berada di

bawah angka kemiskinan nasional. Sinkronisasi kebijakan juga diperlukan agar upaya

pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dibarengi dengan

menurunnya tingkat kesenjangan.

3. Mengoptimalkan potensi lain yang dimiliki untuk mengurangi ketergantungan terhadap

sektor pertambangan. Dimulainya program vaksinasi dan semakin tersosialisasinya

budaya new normal merupakan momentum sekaligus peluang pembukaan kembali dan

pengembangan sektor pariwisata. Begitu pandemi teratasi, diperkirakan masyarakat

akan berlomba-lomba mendatangi lokasi pariwisata mengingat sepanjang tahun

diberlakukan kebijakan social distancing dan pembatasan arus keluar masuk wilayah.

4. Mengimplementasikan kebijakan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun untuk

menggerakkan perekonomian lebih awal, sehingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi

tetap terjaga sebagai antisipasi perekonomian yang masih dipenuhi ketidakpastian.

5. Menjaga agar percepatan pemulihan ekonomi tetap seimbang dengan aspek kesehatan.

Mengingat Sulteng masuk kedalam kuadran provinsi yang secara perekonomian

membaik dibarengi dengan tingkat mobilitas yang tinggi, namun disisi kesehatan tingkat

penyebaran pandemi juga termasuk yang paling tinggi di Indonesia khususnya bagian

timur.

6. Meningkatkan rasio realisasi belanja Covid-19 dengan tetap memperhatikan efektivitas

bantuan. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan peningkatan kualitas data

penerima bantuan serta peningkatan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA). Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kementerian Keuangan.

Atmawikarta, Arum. 2009. Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi.

Bappenas.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah : Neraca

dan LRA Unaudited. Sulawesi Tengah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2020.

Refocusing dan Realokasi Belanja COVID19. Palu.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2021. Berita Resmi Statistik. Jakarta Pusat :

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. Berita Resmi Statistik. Palu:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Sulawesi Tengah 2019. Palu: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2021. Statistik Ketahanan Sosial

Provinsi Sulawesi Tengah 2019. Palu: Badan Pusat Statistik

Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi

Sulawesi Tengah Periode November 2020. Palu : Bank Indonesia.

Buchari, dkk. 1977. Adat istiadat Daerah Sulawesi Tengah. Jakarta. Pusat Penelitian

Sejarah dan Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2019. Profil Jaringan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2019. Jakarta : Kementerian PUPR.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. 2019. Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2019. https://dinkes.sultengprov.go.id (diakses 15 Februari 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. GFS Preliminary Kantor Wilayah

Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2020. Palu : Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kementerian Kesehatan. 2021. Daftar Puskesmas Per Kabupaten di Indonesia.

https://komdat.kemenkes.go.id (diakses 15 Februari 2021).

KPP Pratama Palu. 2020. Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Sulawesi Tengah

s.d. Triwulan IV Tahun 2020. Palu : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan.

KPP Pratama Luwuk. 2020. Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Sulawesi Tengah

s.d. Triwulan IV Tahun 2020. Luwuk : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan.

KPP Pratama Tolitoli. 2020. Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Sulawesi Tengah

s.d. Triwulan IV Tahun 2020. Tolitoli : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan.

KPPBC TMP C Pantoloan. 2020. Data dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di

Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2020. Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kementerian Keuangan.

KPPBC TMP C Kolonodale. 2020. Data dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di

Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2020. Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Keuangan Republik Indonesia.

Pusat Studi Gempa Nasional. 2017. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi Indonesia

Tahun 2017. Puslitbang PUPR, Jakarta.

Provinsi Sulawesi Tengah. 2015. Peta Geoportal Provinsi Sulawesi Tengah. https://

http://geoportal.sultengprov.go.id (diakses 19 Februari 2021).

Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. RPJMN 2016 – 2021 Perubahan. Palu.

Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. RKPD Tahun 2020. Palu.

Robinson, Tarigan. 2013. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Bumi

Akasaran Indonesia, Jakarta.

Soepono. 1993. Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapan. Universitas

Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

Subroto, G. (2014) “Hubungan Pendidikan dan Ekonomi : Perspektif Teori dan Empiris”,

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20(3), pp. 390-405. doi:

10.24832/jpnk.v20i3.318.

Kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jalan Tanjung Dako Nomor 15, Palu

Telepon : (0451) - 422924

Faxsimile : (0451) - 422936

Email : [email protected]

Website : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng

mailto:[email protected]

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng

Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Di Provinsi Sulawesi Tengah

(Sumber: RKPD Sulteng2020)

VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

No

Misi

Tujuan

Sasaran Indikator Kinerja (impact)

Capaian Target Setelah Perubahan RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

1,1 Melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Pelayanan Publik

1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efesien.

1 Nilai SAKIP B B B B BB

1.1.2 Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah

2 Jumlah ASN Yg mendapatkan DIKLAT Penjenjangan

1.1.3 Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat

3 Nilai Opini Pengelolaan Keuangan (Opini BPK)

WTP WTP WTP WTP WTP

1.1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan

4 Lama Pengurusan Izin Usaha

1-30 Hari 1-25 Hari 1-20 Hari 1-15 Hari 1-10 Hari

5 Lama Pengurusan Non Izin Usaha

1-7 Hari 1-6 Hari 1-5 Hari 1-4 Hari 1-3 Hari


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat

1.2 Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan perundang- undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum;

serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6 Jumlah Produk Hukum (PERDA) yang Dihasilkan

2.1.2 Terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata

7 Angka kriminalitas yang tertangani

769 719 92,48 - 92,68

92,88 - 93,28

93,38 - 93,78

2.1.3 Menurunnya

Tindak kekerasan

pada Perempuan

dan Anak

8 Rasio Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

86,8% 82,5% 86% 87% 90%

2 Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur Daerah dan

2,1 Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur Daerah dan

2.1.1 Tersedianya berbagai

infrastruktur yang Merata dan

1 Panjang Jalan Provinsi

dalam Kondisi Mantap

0,609 0,605 0,610 0,615 0,620


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mendukung Kemandirian Energi

Mendukung Kemandirian Energi

Memadai 2 Presentase Rumah Layak Huni

69,47 71,25 72,35 73,45 74,55

3 Rasio Jaringan Irigasi

0,707 0,727 0.70-0.75 0.75-0.80 >80

2.1.2 Fasilitasi penyedian energi baru terbaharukan (EBT) diseluruh wilayah

4 Kontribusi Sektor Pertambangan

12,83 13,44 13.50-14.00 14.00-14.75 14.75-15.45

5 Rasio Elektrifikasi RT

79,56persen 91,93persen 94persen 96persen 98persen

6 Jumlah IUP 170 IUP 247 IUP 100-86 IUP 100-86 IUP 100-86 IUP

7 Pemanfaatan Sumberdaya Geologi dan Air Tanah

6 Unit Sumur Bor

8 Unit Sumur Bor

5-2 Unit Sumur Bor

5-2 Unit Sumur Bor

5-2 Unit Sumur Bor

2,2 Meningkatkan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup

2.2.1 Lingkungan hidup

yang makin Baik 8 IKLH 69,39 69,50 69.50-70.00 70.00-72.00 70.00-72.01

9 TPS Per

Satuan Penduduk (per 10.000)

262 262 263 263-265 265-267

3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3,2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

3.2.1 Menurunkan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

10 Presentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

85,78 86,31 85,00 - 85,20

85,20 - 85,40

85,40 - 85,60

11 Presentase

Penduduk Miskin

14,22 13,69 14.00-15.00 14.00-15.00 13.00-14.00

12 Kedalaman

Kemiskinan (P1)

2,80 2,28 2,27 - 2,28 2,26 - 2,27 2,25 - 2,26


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Keparahan Kemiskinan (P2)

0,78 0,68 0,67 - 0,68 0,66 - 0,67 0,65 - 0,66

14 persentase koperasi aktif (persen)

65,556 65,612 65,668 65,724 65,78

15 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)

711.143

714.643 718.143

721.643 725.143

16 urutan peringkat daya saing bisnis dan tenaga kerja

25 24 23 22 21

17 Pertumbuhan Industri (persen)

7,00 - 7,20 7,20 - 7,40 7,40 - 7,60 7,60 - 7,80 7,80 - 8,00

3.2.2 Meningkatnya nilai dan realisasi investasi

18 Nilai Realisasi Investasi :

. PMDN 1,1 T 1,2 T 1,3 T 1,4 T 1,6 T

. PMA 14.8 T 16,3 T 17,7 T 19.7 T 21,7 T

3.2.3 Meningkatnya kesejahteraan gender dalam

pembangunan ekonomi

19 Peningkatan Indeks Pembangunan Gendern (IPG)

71,43persen 73,43persen 75,43persen 77,43persen 79,43persen

20 Peningkatan Indeks Pemberdayaan

Gender (GEM)

73,33persen 75,33persen 77,37persen 79,33persen 81,33persen


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.4 Meningkatnya jumlah wisatawan

21 Jumlah kunjungan Wisman (Orang)

18.500

19.000 19.500

20.000 21.500

22 Jumlah kunjungan

Wisnus (Orang)

3.200.000

3.450.000 3.600.000

3.800.000 4.000.000

3.2.5 Terbukanya

keterisolasian daerah-daerah terpencil

23 Persentase

Kabupaten Bebas dari Ketertinggalan

38,46 46,15 53,85 61,54 69,23

Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

24 Peningkatan

Kapasitas Masyarakat Desa

84 Orang 168 Orang 252 Orang 336 Orang 420 Orang

3.2.7 Meningkatnya kesetaraan gender dalam

pembangunan Ekonomi

25 Jumlah pengeluaran per kapita

Perempuan

- 7,8 Juta 7,9 Juta 8 Juta 8,7 Juta

4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia

4,1 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya

Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan

Berkelanjutan Sejajar Dengan

Provinsi Maju Di Kawasan Timur

Indonesia.

4.1.1 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak

1 Pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan (persen)

8-9persen 8-9persen 8-9persen 8-9persen 8-9persen

4.1.2 Meningkatnya peran serta dan kesadaran

masyarakat/ para pemangku kepentingan

untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup

2 Luas hutan yang dikelola masyarakat

20.000 Ha 40.000 Ha 60.000 Ha 80.000 Ha 100.000 Ha


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1.3 Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung

3 Rehabilitasi hutan dan lahan (Hektar)

1.385 Ha 1.535 Ha 1.660 Ha 1.975 Ha 2.245 Ha

4.1.4 Terwujudnya peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan

4 Kerusakan Kawasan Hutan (persen)

0,18persen (7.694,44 Ha/Thn)

0,17persen (7.266,97 Ha/Thn)

0,16persen (6.839,51 Ha/Thn)

0,15persen (6.412,04 Ha/Thn)

0,14persen (5.984,57 Ha/Thn)

4.1.5 Meningkatnya kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta penanggulangan bencana

5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)

81 82 83 84 85

4.1.6 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

6 Nilai Tukar Petani

97,5 - 98,5 102,29 102,39 102,50 102,60

4.1.7 Meningkatnya luas areal, produksi, produktivitas,

keragaman, serta mutu tanaman bahan pangan dan

7 Kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB BHB (persen)

30,74 28,69 28,40 28,12 27,84


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perkebunan

8 PDRB Sub

Sektor Perkebunan (Rp)

11.992.066

12.351.828 12.722.383

13.104.055 13.497.176

4.1.8 Meningkatnya Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang berkelanjutan

9 Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan (persen)

2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

4.1.9 Meningkatnya populasi ternak, produksi daging dan telur

10 Populasi Ternak Sapi (ekor)

350.000- 450.000

450.000- 570.000

135.575

163.662 198.339

4.1.10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya

11 Nilai Tukar Perikanan (persen)

106,62 107,15 107,68 108,22 108,76

4.1.11 Meningkatnya manfaat sosial ekonomi di kawasan pesisir

12 Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (persen)

6,0 - 6,5 6,5 - 7.0 7,0 - 7,5 7,5 - 8,0 8,0 - 8,5

5 Meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Manusia Yang

5.1 Meningkatnya Kualitas

Sumberdaya Manusia Yang

5.1.1 Meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia

1 IPM 68,11 68,88 68,25-68,50 68,75-69,00 68,50-68,76


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Berdaya Saing dan Berbudaya

Berdaya Saing dan Berbudaya

5.1.2 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

2 Usia Harapan Hidup (UHH)

67,32 67,90 67,95-68.00 68.00-68.25 68.25-68.50

3 Prevalensi Stanting

36,10 35,00 34.00-33.00 33.00-32.00 32.00-31.00

4 Angka

kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)/AKI

196 192 192-188 188-184 184-180

5 Angka kelangsungan hidup bayi

(kematian bayi per 1000 kelahiran)/ AKB

10,5 10,1 10.00-9.70 9.70-9.40 9.40-9.10

6 Persentase balita gizi buruk

0,15 0,15 0,14 0,14 0,14

5.1.3 Suksesnya KB dan terciptanya keluarga yang berkualitas

7 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

1,65 persen 1,65-1,50 1,65-1,51 1,65-1,52 1,65-1,53

8 Angka Fertilitas (TFR)

2,70 2,68 2,43-2,50 2,43-2,51 2,43-2,52

5.1.4 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk

menuntasan wajib belajar pendidikan

9 Harapan Lama Sekolah (HRS)

12,85 13,13 13,13-13.45 13,13-13.46 13,13-13.47

10 Rata-rata

Lama Sekolah (RLS)

8,29 8,52 8.52-8.72 8.62-8.82 8.72-8.92


No

Misi

Tujuan



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah

5.1.5 Memajukan peran

Vokasi dalam meningktkan SDM berdaya saing

5.1.6 Mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) dan

peningkatan peran perempuan

5.1.7 Meningkatnya

kualitas SDM

Perempuan dan

anak

11 Angka Melek Huruf

12 SMK

Tekraktriditasi 13 Indeks

Pembangunan Gender Provinsi

15 Rasio

Kota/Kab Layak Anak (KLA) terhadap total jumlah Kab/Kota

96,10

71,43%

-

96,50

73,43%

-

96.51-97.00

75,43%

8 %

97.01-97.25

77,43%

23 %

97.26-97.50

79,43%

39 %

Data Penderita Covid Sulawesi Tengah Per Triwulan (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng)

No Kabupaten 30 Maret 30 Juni 30-Sep 30 Desember

Konfirmasi Sembuh Meninggal Konfirmasi Sembuh Meninggal Konfirmasi Sembuh Meninggal Konfirmasi Sembuh Meninggal

1 Banggai - - - 15 6 - 37 33 1 436 271 23

2 Banggai Kepulauan

- - - 1 1 - 4 4 - 160 133 3

3 Banggai Laut - - - 1 - - 3 2 - 17 15 -

4 Buol - - - 57 55 - 62 60 1 67 66 1

5 Donggala - - - 3 1 - 43 15 3 146 113 5

6 Morowali - - - 13 12 1 27 21 2 739 304 12

7 Morowali Utara - - - 14 13 1 19 16 1 189 85 3

8 Parigi Moutong - - - 2 1 - 10 9 - 88 33 -

9 Poso - - - 14 14 - 24 20 - 321 154 7

10 Sigi - - - 5 5 - 15 5 - 137 112 6

11 Tojo una-una - - - - - - 3 1 - 40 19 1

12 Toli-Toli - - - 18 12 - 23 18 - 84 42 3

13 Palu 2.00 - 1.00 43 36 3 140 63 8 1,128 518 42

Total 2.00 - 1.00 186 156 5 410 267 16 3,552 1,865 106

Data Kurs Mata Uang Tahun 2020

Bulan Data Kurs IDR /

USD Data Kurs IDR /

JPY Data Kurs IDR /

CNY Data Kurs IDR /

EUR

1 13,650.00 125.91 1,967.74 15,142.00

2 14,340.00 132.65 2,050.53 15,809.80

3 16,300.00 151.54 2,300.89 17,977.30

4 14,825.00 138.29 2,098.55 16,240.80

5 14,575.00 135.17 2,041.40 16,175.30

6 14,180.00 131.36 2,006.82 15,925.60

7 14,530.00 137.23 2,082.89 17,112.00

8 14,560.00 137.46 2,125.70 17,378.80

9 14,840.00 140.74 2,184.92 17,389.50

10 14,620.00 139.68 2,184.21 17,027.90

11 14,090.00 135.09 2,140.75 16,806.60

12 14,040.00 135.95 2,150.60 17,147.10

Inflasi TA 2011 sd 2020

TW1 TW2 TW3 TW4

2011 2.46 -0.68 5.61 1.71

2012 0.56 1.72 2.67 2.51

2013 0.86 -0.26 7.44 2.5

2014 0.91 1.96 1.31 4.38

2015 0.30 2.91 -1.08 4.20

2016 -0.53 2.65 -0.72 0.90

2017 -0.12 0.73 0.19 0.42

2018 0.3 2.91 -1.08 4.2

2019 -0.53 2.65 -0.72 0.9

2020 -0.12 0.73 0.19 0.81

Provinsi

UHH (tahun)

HLS (tahun)

RLS (tahun)

Pengeluaran per Kapita

Disesuaikan (Rp000)

IPM Pertumbuhan

(%)

Capaian

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 – 2020 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Banggai Kepulauan 65,71 66,31 13,05 13,06 8,19 8,43 7.619 7.429 65,13 65,42 0,45

Banggai 70,61 70,88 13,23 13,24 8,24 8,52 9.842 9.554 70,36 70,52 0,23

Morowali 68,82 69,18 13,33 13,34 9,11 9,33 11.277 10.993 72,02 72,21 0,26

Poso 70,85 71,18 13,69 13,70 9,36 9,41 9.084 8.808 71,40 71,28 -0,17

Donggala 66,85 67,33 12,48 12,49 7,86 7,97 8.189 7.96 65,49 65,56 0,11

Toli-Toli 65,30 65,90 12,72 12,73 8,26 8,51 8.156 7.917 65,42 65,69 0,41

Buol 68,17 68,76 13,08 13,09 8,75 8,86 8.151 7.942 67,69 67,82 0,19

Parigi Moutong 63,94 64,30 12,46 12,47 7,47 7,48 9.878 9.641 65,47 65,44 -0,05

Tojo Una-Una 65,14 65,67 12,25 12,28 8,38 8,39 7.765 7.606 64,52 64,59 0,11

Sigi 69,57 69,99 12,86 12,87 8,53 8,60 8.375 8.126 68,16 68,12 -0,06

Banggai Laut 64,79 65,38 12,89 12,95 8,51 8,62 7.888 7.663 65,27 65,43 0,25

Morowali Utara 69,19 69,61 12,23 12,24 8,70 8,71 9.109 8.853 68,45 68,36 -0,13

Kota Palu 70,68 71,04 16,22 16,23 11,60 11,61 15.205 14.839 81,50 81,47 -0,04

Sulawesi Tengah 68,23 68,69 13,14 13,17 8,75 8,83 9.604 9.335 69,50 69,55 0,07

Data BI Rate Data Gini Ratio

Tabel 1.4. Kondisi Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulwesi Tengah

BI Rate

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

2011 6.67 6.75 6.75 6.17

2012 5.83 5.75 5.75 5.75

2013 5.75 5.83 6.92 7.42

2014 7.50 7.50 7.50 7.67

2015 7.58 7.50 7.50 7.50

2016 7.00 6.67 5.58 4.75

2017 4.75 4.75 4.50 4.25

2018 4.25 4.75 5.50 5.92

2019 6.00 6.00 5.50 5.00

2020 4.75 4.42 4.00 3.83

No Periode

Gini Ratio

PERKOTAAN PERDESAAN KOTA + DESA

Naik / Turun

1 Maret-14 0.406 0.305 0.372 -

2 Sept-14 0.406 0.283 0.352 -0.02

3 Maret-15 0.425 0.329 0.374 0.022

4 Sept-15 0.415 0.303 0.37 -0.004

5 Maret-16 0.387 0.32 0.362 -0.008

6 Sept-16 0.372 0.308 0.347 -0.015

7 Maret-17 0.379 0.309 0.355 0.008

8 Sept-17 0.367 0.313 0.346 -0.009

9 Maret-18 0.37 0.307 0.346 0

10 Sept-18 0.331 0.28 0.317 -0.029

11 Maret-19 0.335 0.287 0.327 0.01

12 Sept-19 0.339 0.292 0.33 0.003

13 Maret-20 0.334 0.295 0.326 -0.004

14 Sept-20 0.334 0.295 0.321 -0.005

No Kabupaten/Kota Ibukota Tinggi (mdpl) Luas (km2) Kec. Desa Kelu-rahan

1 Banggai Kepulauan Salakan 104 2,488,79 12 141 3

2 Banggai Luwuk 125 9,672,70 23 291 46

3 Morowali Bungku 3 3,037,04 9 126 7

4 Poso Poso Kota 18 7,112,25 19 142 28

5 Donggala Banawa 35 4,275,08 16 158 9

6 Tolitoli Baolan 8 4,079,77 10 103 6

7 Buol Biau 63 4,043,57 11 108 7

8 Parigi Moutong Parigi 29 5,089,91 23 278 5

9 Tojo Una-Una Ampana 117 5,721,15 12 134 12

10 Sigi Bora 183 5,196,02 15 176 -

11 Banggai Laut Banggai 24 725,67 7 63 3

12 Morowali Utara Kolonodale 50 10,004,28 10 122 3

13 Palu Palu 64 395,06 8 - 46

PERIODE

PERKOTAAN PERDESAAN TOTAL

JUMLAH PENDUDUK

MISKIN (RIBU

ORANG)

PERSENTASE PENDUDUK

MISKIN

JUMLAH PENDUDUK

MISKIN (RIBU

ORANG)

PERSENTASE PENDUDUK

MISKIN

JUMLAH PENDUDUK

MISKIN (RIBU

ORANG)

PERSENTASE PENDUDUK

MISKIN

MARET 2011 61.9 9.46 368.44 17.89 423.63 15.83

SEPTEMBER 2011 65.9 10.05 366.17 17.96 432.07 16.04

MARET 2012 61.17 9.24 357.47 17.39 418.64 15.4

SEPTEMBER 2012 60.2 9.02 349.4 16.85 409.6 14.94

MARET 2013 59.79 8.9 345.63 16.53 405.42 14.67

SEPTEMBER 2013 64.37 9.45 336.04 15.89 400.41 14.32

MARET 2014 67.08 9.77 325.57 15.27 392.65 13.93

SEPTEMBER 2014 71.65 10.35 315.41 14.66 387.06 13.61

MARET 2015 77.97 10.93 343.66 15.9 421.63 14.66

SEPTEMBER 2015 79.25 11.06 327.09 15.07 406.34 14.07

MARET 2016 75.45 10.18 345.07 15.91 420.52 14.45

SEPTEMBER 2016 75.9 10.07 337.25 15.48 413.15 14.09

MARET 2017 77.98 10.16 339.88 15.54 417.87 14.14

SEPTEMBER 2017 81.56 10.39 341.72 15.59 423.27 14.22

MARET 2018 85.03 10.15 335.18 15.51 420.21 14.01

SEPTEMBER 2018 83.84 9.5 329.65 15.41 413.49 13.69

MARET 2019 84.74 9.32 352.62 14.69 410.36 13.48

SEPTEMBER 2019 81.46 8.9 322.57 15.01 404.03 13.18

MARET 2020 80.73 8.76 318 15.26 389.73 12.92

September 2020 87.43 9.21 316.31 14.76 403.74 13.06

Data Penduduk Miskin (2017 – 2020)

TAHUN PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU ORANG) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)

PERKOTAAN PERDESAAN TOTAL PERKOTAAN PERDESAAN TOTAL

SEPTEMBER 2017

SULAWESI UTARA 59.95 134.90 194.85 5.03 10.59 7.90

SULAWESI TENGAH 81.56 341.72 423.28 10.39 15.59 14.22

SULAWESI SELATAN 166.50 659.47 825.97 4.76 12.65 9.48

SULAWESI TENGGARA 67.96 245.19 313.15 7.14 14.47 11.97

GORONTALO 21.23 179.68 200.91 4.90 24.29 17.14

SULAWESI BARAT 30.02 119.45 149.47 9.50 11.70 11.18

INDONESIA 10.72 16.31 26.58 7.26 13.47 10.12

MARET 2018

SULAWESI UTARA 63.88 129.43 193.31 5.13 10.48 7.80

SULAWESI TENGAH 85.03 335.18 420.21 10.15 15.51 14.01



GORONTALO 24.06 174.45 198.51 5.26 24.09 16.81

SULAWESI BARAT 30.76 121.02 151.78 9.64 11.75 11.25

INDONESIA 10.14 15.08 25.93 7.02 13.20 9.82

SEPTEMBER 2018

SULAWESI UTARA 62.11 126.93 189.05 4.82 10.57 7.59

SULAWESI TENGAH 83.84 329.65 413.49 9.50 15.41 13.69



GORONTALO 21.89 166.41 188.30 4.45 23.86 15.83

SULAWESI BARAT 31.45 121.38 152.83 9.80 11.66 11.22

INDONESIA 1.31 15.54 25.67 6.89 13.10 9.60

MARET 2019

SULAWESI UTARA 65.49 126.20 191.69 5.01 10.56 7.66

SULAWESI TENGAH 84.74 325.62 410.36 9.32 15.26 13.48



GORONTALO 21.27 164.76 186.03 4.21 23.79 15.52

SULAWESI BARAT 31.28 120.12 151.40 9.63 11.45 11.02

INDONESIA 9.99 15.15 25.14 6.69 12.85 9.41

SEPTEMBER 2019

SULAWESI UTARA 64.90 123.70 188.60 4.95 10.30 7.51

SULAWESI TENGAH 81.46 322.57 404.03 8.90 15.01 63.88



GORONTALO 20.33 164.38 184.71 3.99 23.57 15.31

SULAWESI BARAT 30.82 121.05 151.87 9.41 11.43 10.95

INDONESIA 9.87 14.92 24.78 6.56 12.60 9.22

MARET 2020

SULAWESI UTARA 68.80 123.57 192.37 5.22 10.25 7.62

SULAWESI TENGAH 80.73 318.00 398.73 8.76 14.69 12.92



GORONTALO 20.35 164.67 185.02 3.97 23.45 15.22

SULAWESI BARAT 31.67 120.34 152.01 9.59 11.26 10.87

INDONESIA 11.16 15.26 26.42 7.38 12.82 9.78

SEPTEMBER 2020

SULAWESI UTARA 62,11 126,93 189,05 4,82 10,57 7,59

SULAWESI TENGAH 83,84 329,65 413,49 9,50 15,41 13,69

SULAWESI SELATAN 168,70 610,94 779,64 4,48 12,15 8,87

SULAWESI TENGGARA 70,05 231,80 301,85 6,87 14,07 11,32

GORONTALO 21,89 166,41 188,30 4,45 23,86 15,83

SULAWESI BARAT 31,45 121,38 152,83 9,80 11,66 11,22

INDONESIA 10.131,28 15.543,31 25.674,58 6,89 13,10 9,6

Data

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mar Sept Maret Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept

Kedalaman

Kota 1.78 1.41 1.89 1.93 2.05 1.85 2.02 1.3 1.43 1.98 1.68 1.83

Desa 2.76 2.69 3.01 2.4 2.73 3.14 2.88 2.68 2.71 3.71 2.96 3.2

Kota+Desa 2.52 2.37 2.72 2.28 2.55 2.8 2.64 2.28 2.33 3.19 2.58 2.78

Keparahan

Kota 0.43 0.32 0.53 0.56 0.62 0.46 0.57 0.42 0.32 0.54 0.43 0.43

Desa 0.74 0.7 0.79 0.56 0.76 0.9 0.8 0.78 0.76 1.41 0.92 1.07

Kota+Desa 0.66 0.6 0.73 0.56 0.72 0.78 0.74 0.68 0.63 1.15 0.77 0.87

Uji normalitas Pengaruh terhadap kemiskinan Hasil Uji Chow



Date: 02/26/21 Time: 14:54

Sample: 2017 2020

Periods included: 4


Total panel (balanced) observations: 52 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 47.12706 5.443371 8.657697 0.0000

EKONOMI 4.65E-11 7.47E-11 0.622542 0.5367

IPM -0.451812 0.084251 -5.362668 0.0000

KESEHATAN -4.27E-11 2.10E-11 -2.028886 0.0484

PDRB -0.112537 0.155019 -0.725953 0.4716

PENDIDIKAN 4.66E-13 4.82E-12 0.096753 0.9234

PERLINDUNGAN_SOSIAL -1.38E-11 4.01E-11 -0.343489 0.7328 Root MSE 2.233937 R-squared 0.536081







Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 72.960716 (12,33) 0.0000

Cross-section Chi-square 172.396577 12 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:



Date: 02/27/21 Time: 09:05

Sample: 2017 2020

Periods included: 4



EKONOMI 4.65E-11 7.47E-11 0.622542 0.5367

IPM -0.451812 0.084251 -5.362668 0.0000

KESEHATAN -4.27E-11 2.10E-11 -2.028886 0.0484

PDRB -0.112537 0.155019 -0.725953 0.4716

PENDIDIKAN 4.66E-13 4.82E-12 0.096753 0.9234

PERLINDUNGAN_SOSIAL -1.38E-11 4.01E-11 -0.343489 0.7328 Root MSE 2.233937 R-squared 0.536081







Hasil Regresi Uji Hausmant Hasil Uji Multikorelationalitas

Dependent Variable: RESABS


Date: 02/27/21 Time: 09:59

Sample: 2017 2020

Periods included: 4



EKONOMI -5.03E-11 2.90E-11 -1.736435 0.0895

IPM -0.066528 0.041710 -1.595000 0.1179

KEMISKINAN -0.066373 0.057645 -1.151417 0.2558

KESEHATAN 2.78E-11 8.50E-12 3.277400 0.0020

PDRB 0.143587 0.060295 2.381398 0.0216

PENDIDIKAN 2.90E-12 1.86E-12 1.557657 0.1265

PERLINDUNGAN_SOSIAL 1.03E-11 1.55E-11 0.664752 0.5097 Root MSE 0.854199 R-squared 0.611523







EKONOMI IPM KEMISKINAN PDRB KESEHATAN PENDIDIKAN PERLINDUNGAN

_SOSIAL

EKONOMI 1.000000 0.253354 -0.133752 0.412293 0.078421 0.013785 0.909638

IPM 0.253354 1.000000 -0.660096 0.196793 0.170965 0.260057 0.135963

KEMISKINAN -0.133752 -0.660096 1.000000 -0.111169 -0.409874 -0.390516 -0.059777

PDRB 0.412293 0.196793 -0.111169 1.000000 -0.193754 -0.276491 0.376747

KESEHATAN 0.078421 0.170965 -0.409874 -0.193754 1.000000 0.792013 0.016008

PENDIDIKAN 0.013785 0.260057 -0.390516 -0.276491 0.792013 1.000000 -0.010506 PERLINDUNGAN

_SOSIAL 0.909638 0.135963 -0.059777 0.376747 0.016008 -0.010506 1.000000

Forecast Inflasi

Perhitungan Klassen

Lapangan Usaha

Daerah analisis (Propinsi) Rata2

Pertumbuhan (%)

Rata2 Kontribusi

(%)

Daerah Acuan (Nasional) Rata2 Pertumbuhan

(%)

Rata2 Kontibusi

(%)

2006 2007 2008 2009 2010* 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 14,103 14,786 15,494 16,071 16,706 4.66 17.06 26,240,280 27,150,930 28,461,910 29,593,370 30,440,620 3.73 13.67 1

2. Penggalian 45,184 45,126 46,897 46,888 47,558 1.62 51.23 16,803,170 17,127,840 17,249,630 18,015,900 18,643,540 2.45 8.46 3

3. Industri Pengolahan 8,512 9,247 9,911 10,408 11,104 6.86 10.88 51,410,030 53,808,460 55,776,440 56,978,490 59,531,310 3.91 26.73 2

4. Listrik & Air Bersih 175 185 198 204 215 5.38 0.22 1,225,100 1,351,700 1,499,440 1,713,730 1,804,770 9.32 0.73 4

5. Konstruksi 2,396 2,675 2,973 3,234 3,519 9.73 3.27 11,223,360 12,180,890 13,100,960 14,027,300 15,006,330 7.69 6.31 2

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

6,279 6,840 7,505 8,171 9,001 9.80 8.36 31,251,870 34,043,710 36,381,820 36,856,370 40,060,100 6.44 17.20 2

7. Pengangkutan & Komunikasi

2,173 2,332 2,575 2,788 3,051 9.01 2.86 12,480,890 14,232,670 16,590,550 19,161,620 21,739,470 14.76 8.11 4

8. Keu, Real Estat & Jasa Perusahaan

893 1,012 1,150 1,267 1,388 12.48 1.26 17,007,430 18,365,930 19,879,960 20,883,970 22,064,600 6.48 9.46 2

9. Jasa-Jasa 3,656 4,011 4,382 4,756 5,158 9.18 4.86 17,070,540 18,170,600 19,304,900 20,543,420 21,778,240 6.25 9.33 2

Jumlah Total PDRB 83,371 86,214 91,085 93,787 97,700 68.71 100.00 184,712,670 196,432,730 208,245,610 217,774,170 231,068,980 61.04 100.00

Tabel Perhitungan LQ/DLQ

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

20,711,363.14 21,923,492.87 23,163,934.69 24,728,724.11 26,297,815.44 26,929,485.22 28,131,326.47 29,346,132.97 29,992,106.69 29,594,000

B. Pertambangan dan Penggalian

5,905,470.98 7,640,100.75 9,773,066.51 7,239,050.90 9,223,195.29 12,403,303.34 14,272,081.83 15,345,216.08 17,842,503.61 22,040,000

C. Industri Pengolahan 3,591,514.99 3,788,517.62 3,956,807.97 4,274,102.89 8,119,828.03 10,958,227.06 12,185,034.10 13,375,739.70 14,684,898.82 36,465,000

D. Pengadaan Listrik dan Gas 25,177.78 28,122.03 30,705.22 35,704.75 40,527.99 42,991.55 46,933.28 50,354.61 51,310.37 53,000

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

94,666.00 97,056.86 101,352.82 109,814.08 117,098.99 121,007.20 128,370.27 135,390.83 135,182.08 136,000

F. Konstruksi 5,492,750.92 6,207,017.23 7,019,775.54 8,800,549.56 10,620,007.80 10,357,674.76 10,736,245.85 11,223,758.32 12,833,466.97 11,746,000

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,002,955.92 6,313,675.71 6,755,787.77 7,486,700.24 7,859,987.53 8,284,645.96 8,614,822.22 9,030,399.06 9,256,704.53 8,687,000

H. Transportasi dan Pergudangan

2,468,544.13 2,628,577.65 2,817,731.61 3,079,178.03 3,316,679.66 3,485,479.66 3,716,839.08 4,001,464.97 4,119,254.49 2,755,000

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

313,910.90 335,950.27 362,737.60 397,109.04 437,066.99 462,716.90 501,113.36 531,142.06 520,636.68 463,000

J. Informasi dan Komunikasi 2,084,030.71 2,365,799.91 2,591,790.52 2,916,471.67 3,184,482.80 3,470,273.51 3,716,044.09 4,063,040.81 4,461,451.15 4,843,000

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,423,238.26 1,491,454.22 1,597,537.46 1,658,689.92 1,759,655.76 2,070,494.21 2,217,465.69 2,253,684.61 2,239,527.61 2,459,000

L. Real Estate 1,228,595.43 1,317,165.85 1,398,334.45 1,540,034.88 1,648,975.20 1,713,901.04 1,803,831.63 1,891,749.41 1,895,370.25 1,902,000

M,N. Jasa Perusahaan 163,542.76 176,822.70 193,777.81 204,906.16 212,775.71 222,667.66 235,012.71 248,450.93 261,517.43 255,000

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,463,132.64 3,793,839.27 4,125,349.28 4,508,768.77 4,892,134.34 5,193,486.03 5,532,450.09 6,106,292.14 6,453,443.15 6,467,000

P. Jasa Pendidikan 2,466,539.28 2,654,380.91 2,782,967.55 2,989,874.81 3,219,164.82 3,372,885.77 3,571,125.85 3,763,024.03 3,891,517.61 3,828,000

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

860,064.45 925,241.88 972,183.85 1,074,127.96 1,146,524.67 1,194,547.57 1,297,546.03 1,419,826.44 1,538,599.85 1,633,000

R,S,T,U. Jasa lainnya 538,330.35 562,313.50 575,478.40 633,723.08 691,280.78 730,777.45 768,616.53 807,672.36 825,582.47 825,000

Jumlah Total PDRB 56,833,828.64 62,249,529.23 68,219,319.05 71,677,530.85 82,787,201.80 91,014,564.89 97,474,859.08 103,593,339.33 111,003,073.76 134,151,000.00

Pertumbuhan 9.82 9.53 9.59 5.07 15.50 9.94 7.10 6.28 7.15 20.85

Hasil Pertumbuhan PDB Nasional Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

Nasional

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.95 4.59 4.2 4.24 3.75 3.37 3.92 3.88 3.61 1.75 3.726

B. Pertambangan dan Penggalian 4.29 3.02 2.53 0.43 -3.42 0.95 0.66 2.16 1.22 -1.95 0.989

C. Industri Pengolahan 6.26 5.62 4.37 4.64 4.33 4.26 4.29 4.27 3.8 -2.93 3.891

D. Pengadaan Listrik dan Gas 5.69 10.06 5.23 5.9 0.9 5.39 1.54 5.47 4.04 -2.34 4.188

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.73 3.34 3.32 5.24 7.07 3.6 4.59 5.56 6.83 4.94 4.922

F. Konstruksi 9.02 6.56 6.11 6.97 6.36 5.22 6.8 6.09 5.76 -3.26 5.563

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.66 5.4 4.81 5.18 2.54 4.03 4.46 4.97 4.6 -3.72 4.193

H. Transportasi dan Pergudangan 8.31 7.11 6.97 7.36 6.71 7.45 8.49 7.05 6.39 -15.04 5.08

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.86 6.64 6.8 5.77 4.31 5.17 5.41 5.68 5.79 -10.22 4.221

J. Informasi dan Komunikasi 10.02 12.28 10.39 10.12 9.7 8.88 9.63 7.02 9.42 10.58 9.804

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 6.97 9.54 8.76 4.68 8.58 8.93 5.47 4.17 6.61 3.25 6.696

L. Real Estate 7.68 7.41 6.54 5 4.11 4.69 3.6 3.48 5.76 2.32 5.059

M,N. Jasa Perusahaan 9.24 7.44 7.91 9.81 7.69 7.36 8.44 8.64 10.25 -5.44 7.134

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.43 2.13 2.56 2.38 4.63 3.2 2.05 6.97 4.65 -0.03 3.497

P. Jasa Pendidikan 6.68 8.22 7.44 5.47 7.33 3.84 3.72 5.36 6.3 2.63 5.699

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.25 7.97 7.96 7.96 6.69 5.16 6.84 7.15 8.69 11.6 7.927

R,S,T,U. Jasa lainnya 8.22 5.76 6.4 8.93 8.08 8.01 8.73 8.95 10.57 -4.1 6.955

Rata-Rata 6.87 5.85 5.2 5 4.17 4.58 4.77 4.95 4.96 -1.58 4.477

Matriks Shift Share Pertumbuhan

Nasional Pertumbuhan Proporsional

keunggulan Kompetitif

Pergeseran bersih

Kuadran

Shift Share Tahun rij rin rn Nij

Mij Cij Dij

2011 2020 2011 2020 PPIS PPWIS


20,711.14 29,594.00 993,857.30 1,378,131.30 0.43 0.39 0.45 9,249.77 1,241.83 874.92 11,366.51 1

B. Pertambangan dan Penggalian 5,905.98 22,040.00 748,956.30 790,475.20 2.73 0.06 0.45 2,637.66 2,310.26 15,806.62 20,754.54 1

C. Industri Pengolahan 3,591.99 36,465.00 1,607,452.00 2,209,920.30 9.15 0.37 0.45 1,604.21 257.95 31,526.74 33,388.90 1

D. Pengadaan Listrik dan Gas 25.78 53.00 76,678.10 108,826.40 1.06 0.42 0.45 11.51 0.70 16.41 28.63 1


94.00 136.00 6,125.10 9,449.30 0.45 0.54 0.45 41.98 (9.03) (9.02) 23.93 4

F. Konstruksi 5,492.92 11,746.00 683,421.90 1,072,334.80 1.14 0.57 0.45 2,453.18 (672.66) 3,127.24 4,907.77 3


6,002.92 8,687.00 1,013,199.60 1,386,695.40 0.45 0.37 0.45 2,680.95 468.10 471.22 3,620.28 1

H. Transportasi dan Pergudangan 2,468.13 2,755.00 265,774.00 393,481.90 0.12 0.48 0.45 1,102.29 (83.68) (899.10) 119.51 4


313.90 463.00 214,022.00 299,248.00 0.47 0.40 0.45 140.19 15.19 24.10 179.48 1

J. Informasi dan Komunikasi 2,084.71 4,843.00 281,693.80 651,930.90 1.32 1.31 0.45 931.05 (1,808.94) 18.30 (859.58) 3

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,423.26 2,459.00 256,443.00 457,482.00 0.73 0.78 0.45 635.64 (480.13) (80.03) 75.48 4

L. Real Estate 1,228.43 1,902.00 213,441.40 324,259.40 0.55 0.52 0.45 548.63 (89.17) 35.77 495.23 3

M,N. Jasa Perusahaan 163.76 255.00 108,239.30 195,671.10 0.56 0.81 0.45 73.14 (59.14) (41.04) (27.05) 4


3,463.64 6,467.00 276,336.80 365,440.90 0.87 0.32 0.45 1,546.89 430.05 1,886.52 3,863.46 1

P. Jasa Pendidikan 2,466.28 3,828.00 215,029.10 350,329.80 0.55 0.63 0.45 1,101.46 (450.37) (190.11) 460.98 4


860.45 1,633.00 72,592.10 142,309.70 0.90 0.96 0.45 384.28 (442.09) (53.83) (111.64) 4

R,S,T,U. Jasa lainnya 538.35 825.00 109,372.40 196,608.70 0.53 0.80 0.45 240.43 (188.96) (142.74) (91.27) 4

Total 56,835.64 134,151.00 7,142,634.2

0 10,332,595.1

0 1.36 0.45 0.45 25,383.28 - 51,932.08 77,315.36

Kllassen

Sektor

Daerah Analisis (Provinsi) Rata2

pertumbuhan %

Rata2 kontribusi

%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


20,711,363.14 21,923,492.87 23,163,934.69 24,728,724.11 26,297,815.44 26,929,485.22 28,131,326.47 29,341,132.97 29,992,106.69 29,594,000 4.27 28.67


5,905,470.98 7,640,100.75 9,773,066.51 7,239,050.90 9,223,195.29 12,403,303.34 14,272,081.83 17,345,216.08 19,842,503.61 22,040,000 18.71 13.82

C. Industri Pengolahan 3,591,514.99 3,788,517.62 3,956,807.97 4,274,102.89 8,119,828.03 10,958,227.06 12,185,034.10 25,136,739.70 29,484,898.82 36,465,000 30.63 15.17

D. Pengadaan Listrik dan Gas

25,177.78 28,122.03 30,705.22 35,704.75 40,527.99 42,991.55 46,933.28 50,354.61 51,310.37 53,000 8.67 0.04

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

94,666.00 97,056.86 101,352.82 109,814.08 117,098.99 121,007.20 128,370.27 135,390.83 135,182.08 136,000 4.17 0.13

F. Konstruksi 5,492,750.92 6,207,017.23 7,019,775.54 8,800,549.56 10,620,007.80 10,357,674.76 10,736,245.85 11,223,758.32 12,833,466.97 11,746,000 9.53 10.45

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

6,002,955.92 6,313,675.71 6,755,787.77 7,486,700.24 7,859,987.53 8,284,645.96 8,614,822.22 9,030,399.06 9,256,704.53 8,687,000 4.69 8.61


2,468,544.13 2,628,577.65 2,817,731.61 3,079,178.03 3,316,679.66 3,485,479.66 3,716,839.08 4,001,464.97 4,119,254.49 2,755,000 2.72 3.56


313,910.90 335,950.27 362,737.60 397,109.04 437,066.99 462,716.90 501,113.36 531,142.06 520,636.68 463,000 4.86 0.48

J. Informasi dan Komunikasi

2,084,030.71 2,365,799.91 2,591,790.52 2,916,471.67 3,184,482.80 3,470,273.51 3,716,044.09 4,063,040.81 4,461,451.15 4,843,000 9.87 3.70

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

1,423,238.26 1,491,454.22 1,597,537.46 1,658,689.92 1,759,655.76 2,070,494.21 2,217,465.69 2,253,684.61 2,239,527.61 2,459,000 7.44 2.11

L. Real Estate 1,228,595.43 1,317,165.85 1,398,334.45 1,540,034.88 1,648,975.20

1,713,901.04 1,803,831.63 1,891,749.41 1,895,370.25 1,902,000 5.18 1.80

M,N. Jasa Perusahaan 163,542.76 176,822.70 193,777.81 204,906.16 212,775.71 222,667.66 235,012.71 248,450.93 261,517.43 255,000 5.58 0.24


3,463,132.64 3,793,839.27 4,125,349.28 4,508,768.77 4,892,134.34

5,193,486.03 5,532,450.09 6,106,292.14 6,453,443.15 6,467,000 7.34 5.56

P. Jasa Pendidikan 2,466,539.28 2,654,380.91 2,782,967.55 2,989,874.81 3,219,164.82 3,372,885.77 3,571,125.85 3,763,024.03 3,891,517.61 3,828,000 5.42 3.58


860,064.45 925,241.88 972,183.85 1,074,127.96 1,146,524.67

1,194,547.57 1,297,546.03 1,419,826.44 1,538,599.85 1,633,000 7.56 1.33

R,S,T,U. Jasa lainnya 538,330.35 562,313.50 575,478.40 633,723.08 691,280.78 730,777.45 768,616.53 807,672.36 825,582.47 825,000 4.83 0.77

Total 56,833,828.64 62,249,529.23 68,219,319.05 71,677,530.85 82,787,201.80

91,014,564.89 97,474,859.08 117,349,339.33 127,803,073.76

134,151,000.00

10.08 100

Sektor

Daerah Analisis (Nasional) Rata2

pertumbuhan %

Rata2 kontribusi

%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


993,857 1,039,441 1,083,142 1,129,053 1,171,446 1,210,956 1,258,376 1,307,253 1,354,399 1,378,131 3.726 13.37


748,956 771,562 791,054 794,490 767,327 774,593 779,678 796,505 806,206 790,475 0.989 8.77

C. Industri Pengolahan 1,607,452 1,697,787 1,771,962 1,854,257 1,934,533 2,016,877 2,103,466 2,193,368 2,276,668 2,209,920 3.891 22.05

D. Pengadaan Listrik dan Gas

76,678 84,393 88,805 94,047 94,895 100,010 101,551 107,109 111,437 108,826 4.188 1.09


6,125 6,330 6,540 6,883 7,369 7,635 7,985 8,429 9,005 9,449 4.922 0.08

F. Konstruksi 683,422 728,226 772,720 826,616 879,164 925,040 987,925 1,048,083 1,108,425 1,072,335 5.563 10.13


1,013,200 1,067,912 1,119,272 1,177,298 1,207,165 1,255,761 1,311,747 1,376,879 1,440,263 1,386,695 4.193 13.86


265,774 284,663 304,506 326,933 348,856 374,843 406,679 435,337 463,158 393,482 5.08 4.04


214,022 228,233 243,748 257,816 268,922 282,823 298,130 315,069 333,307 299,248 4.221 3.07

J. Informasi dan Komunikasi

281,694 316,279 349,150 384,476 421,770 459,208 503,421 538,763 589,536 651,931 9.804 5.04

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

256,443 280,896 305,515 319,826 347,269 378,279 398,971 415,621 443,093 457,482 6.696 4.04

L. Real Estate 213,441 229,254 244,238 256,440 266,980 279,501 289,569 299,648 316,901 324,259 5.059 3.05

M,N. Jasa Perusahaan 108,239 116,293 125,491 137,795 148,396 159,322 172,764 187,691 206,936 195,671 7.134 1.75


276,337 282,235 289,449 296,330 310,055 319,965 326,514 349,278 365,534 365,441 3.497 3.57

P. Jasa Pendidikan 215,029 232,704 250,016 263,685 283,020 293,888 304,811 321,134 341,355 350,330 5.699 3.20


72,592 78,380 84,621 91,357 97,466 102,490 109,498 117,322 127,522 142,310 7.927 1.15

R,S,T,U. Jasa lainnya 109,372 115,675 123,083 134,070 144,904 156,508 170,175 185,406 205,011 196,609 6.955 1.73

Total 7,142,634 7,560,263 7,953,312 8,351,369 8,699,535 9,097,698 9,531,259 10,002,893 10,498,756 10,332,595 4.477 100

Pegawai pemerintah daerah sulteng

Banggai

Kepulauan Banggai Morowali Poso Donggala Toli-Toli Buol

Parigi

Moutong

Tojo Una-

Una Sigi

Banggai

Laut

Morowali

Utara Kota Palu

2016 3,862 9,115 3,818 7,650 5,793 5,474 4,514 6,667 4,384 6,266 1,560 3,054 6,849

2017 3,252 8,166 3,818 7,211 5,793 5,453 4,022 6,763 4,365 5,673 1,700 3,021 6,734

2018 3,252 7,798 3,252 6,986 5,830 5,336 3,903 6,614 4,292 5,460 1,711 2,966 6,509

2019 3,275 7,691 3,370 6,720 5,943 5,262 3,925 6,491 4,365 5,408 2,090 3,417 6,211

2020 3,225 7,425 3,351 6,491 5,735 5,118 3,783 6,374 4,255 5,150 2,062 3,359 6,060

kajian fiskal regional tahun 2020

Documents