kajian fiskal regional - djpb

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

ata Pengantar

Assahm u'af aiku m. Wr. Wb"

Puii syukur senantiasa kita paniadan

kehadirat Tuhan yang i'laha Esa karena atas

nahmaL karunia, serb taufik dan hidayahNfa

maka ffash Report Kaiian Fiskal Regional (KFR)

Tiiwulan ll Tahun Anggaran 2019 Kanwil DitienPerbendaharaan Provinsi Sumatera UAra dapat

disefesaikan.

Flash report KFR triwutan ll ini diharapkan

rnempu memberikan Sambaren kondisi fiskal,

1reng berasal dari pehksanaan APtsN rfiruPun

APBD; memhrikan analisis parsial berdasarkan

kondisi arus kas masuk dan arus kas keluar serulmenggambarkan isu strategis atau beriA terpilih

fang dianggap mempunyai pengaruh terhadap

fiskal daer:ah Sumater:a Uara.Kaiian ini memiliki Peran penting dan

diharapkan dapat mernberikan informasi kepada

para pemangku keper*ingan seclrelain mengenai :

l. Anafisis kebiiakan fiskaf dan

terhadap perekonomian2" Analisis ekonomi regional dan

terladap efektivias fiskal

regional di Surnatera Uam

hgs, antera

dampaknyaregional

penpruhnyapemerintah

3. Gamberen kondisi fiskal regional (frscal

condition), kesinambungan fiskal (fscal

susteinability) dan risiko fiskaf (fiscal risk)

pada Provimi Sumatera Uara

hda kesempaan ini kami iugamengucapkan terima kasih fang sebesar-besarnya

kepada seluruh pihak yang telah membantu

penyediaan data dan informasi )nang diperlukan.

Kami menfadari bahwa cakupan sera kualitas

kaiian ini masih pnrlu terus disempurnakan. Olehkarena itu, kami rnengharapkan kritik dan saran

1rdng bersifat memhngun dari sernua pihak yang

berkepentingan, serur mengharapkan kiranya

kerjasama yang sangat baik dengan berb4gai pihak

selama ini dapat ditingkatl<an di nrasa rnendatang.

Besar harapan kami, dengan segala

keterbaasan fang ada, semoga ilash Report KFR

ini dapt memberi manfaat dan kontribusi dalam

pengelolaan fiskal di Provinsi Sumatera Utara.

Wassalamu'alai kum. !Yn Wb.

Medan, Agustus 20 l9pala KantarWilayah

Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2019 ini disusun untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan fiskal regional Sumatera Utara. Selain itu, juga untuk juga melihat hubungan dan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan fiskal regional sebagai pemetaan kondisi fiskal suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai rekomendasi pada proses kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lima program yang menjadi proritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 yaitu pengurangan kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, peningkatan pembangunan SDM dan pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan reformasi birokrasi. Maka, ditetapkan target sasaran makro pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5 persen; (2) penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,18%; (3) penurunan angka kemiskinan menjadi 8,5-9%; dan (4) laju inflasi stabil pada kisaran 3,5 +/- 1%.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara naik secara y-on-y sejak triwulan II tahun 2017-2019 disebabkan pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Pada triwulan II tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibanding nasional dengan selisih 20 persen. Dalam tiga tahun terakhir, Informasi dan Komunikasi selalu berada pada posisi tiga besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini disebabkan gaya hidup masyarakat masa kini yang memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi melalui internet baik dalam hubungan sosial maupun pekerjaan. Selain itu, kegiatan pileg dan pilpres tahun 2019 menjadi faktor penunjang tingginya pertumbuhan Informasi dan Komunikasi. Selama periode Maret 2017-2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara terus menurun dari 1.453,87 ribu jiwa di periode Maret 2017 menjadi 1.111 ribu jiwa pada periode Maret 2019. Sementara pada periode yang sama persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah persentase kemiskinan nasional. Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Utara, target angka kemiskinan pada tahun 2019 seharusnya berada pada kisaran 8,5-9 persen, sementara angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2019 sudah berada pada angka 8,83%. Tren persentase kemiskinan memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya dan diharapkan dapat terus konsisten sampai akhir tahun ini.

Pada periode Februari 2017-2018 jumlah pengangguran Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 28 ribu jiwa yaitu dari 430 ribu jiwa pada periode Februari 2017 menjadi 403 ribu jiwa pada periode Februari 2018. Namun pada periode Februari 2019 mengalami peningkatan sebesar 11 ribu jiwa (jumlah pengangguran menjadi 414 ribu jiwa). Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan angkatan kerja sebesar 224 ribu jiwa dari Februari 2018 ke Februari 2019 namun tidak terserap oleh lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran. TPT Provinsi Sumatera Utara pada periode Februari 2017-2019 berada di atas TPT nasional artinya TPT provinsi Sumatera Utara masih cukup tinggi dibandingkan nasional. Namun tren TPT Provinsi Sumatera Utara menurun secara konsisten selama periode ini.

Sedangkan untuk IPM Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir selalu berada tipis di bawah IPM nasional, namun IPM Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Melihat tren yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, diharapkan IPM tahun 2019 dapat terus meningkat.

Realisasi pendapatan semester I tahun 2019 mencapai Rp8,2 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp7,40 triliun (90,24 persen) dan penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp800

EXECUTIVE SUMMARY

II

miliar (9,76 persen). Realisasi pendapatan semester I tahun 2019 tercatat mengalami penurunan sebesar 13,91 persen dari Rp9,52 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp8,2 triliun di tahun 2019. Sedangkan dari sisi belanja, realisasi belanja pada semester I tahun 2019 sebesar Rp31,01 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,86 triliun (28,57 persen) dan belanja TKDD sebesar Rp22,15 triliun (71,43 persen). Realisasi belanja semester I tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,02 persen yaitu dari Rp27.68 triliun menjadi Rp31,01 pada tahun 2019. Peningkatan realisasi belanja terbesar disumbang dari belanja TKDD.

Total penerimaan pajak dalam negeri pada semester I tahun 2019 sebesar Rp7,00 triliun, dengan capaian terbesar dari PPh Non Migas sebesar 85,53 persen, diikuti dengan PPN sebesar 12,47 persen, cukai sebesar 1,97 persen, pajak lainnya sebesar 1,49 persen, PBB sebesar 0,50 persen dan terakhir PPh migas dengan capaian sebesar 0,30 persen. Penerimaan pajak perdagangan internasional pada semester I tahun 2019 berjumlah Rp399,54 miliar dengan komposisi Bea Masuk sebesar Rp389,74 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp9,80 miliar. Secara y-on-y terjadi penurunan capaian perdagangan internasional, dari Rp454,22 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp399,54 miliar pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan aktivitas ekspor-impor yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara selama periode semester I tahun 2019.

Secara y-on-y, tingkat kemandirian BLU Provinsi Sumatera Utara pada semester I tahun 2019 meningkat dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2018. Sebagai contoh Rumkit Bhayangkara Medan, rasio pendapatan terhadap belanja meningkat secara signifikan dari 39,28 persen pada semester I tahun 2018 menjadi 105,74 persen pada semester I tahun 2019.

Sampai dengan semester I tahun 2019, Outstanding Pinjaman Pemda, BUMD & Koperasi lingkup Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp10.158.284.127,77. Skema KUR Mikro masih menjadi pilihan masyarakat dengan jumlah debitur sebanyak 98.922 debitur pada semester I tahun 2019 dengan sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi primadona.

Dari sisi belanja, 2 tahun terakhir realisasi berkisar di angka 95 s.d. 96 persen (Belanja K/L dan TKDD) sehingga s.d. TW IV juga akan diprediksikan sekitar 95,87 persen. Hal ini diperkirakan Belanja di tahun 2019 tidak berbeda secara signifikan dari tahun 2018.

Pagu Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 meningkat sebesar Rp6,49 triliun dari tahun 2018. Sejalan dengan realisasinya, pendapatan 2019 mengalami peningkatan Rp2,32 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya. Realisasi terbesar pendapatan triwulan II 2019 berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar 78,75 persen).

Sementara itu, realisasi belanja triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar Rp974,94 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh menurunnya jumlah realisasi belanja operasi (pos belanja pegawai, subsidi, hibah, dan bantuan keuangan) dan belanja modal (pos belanja tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, dan aset tetap lainnya).

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Sumatera Utara Triwulan II tahun 2019 mencapai Rp.35,4 triliun. Sedangkan total bel-anja konsolidasian mencapai Rp. 49,4 triliun. Kenaikan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan belanja negara mengakibatkan defisit anggaran sebesar 19,19% atau minus Rp.13,9 triliun.

Pada Triwulan II tahun 2019, Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Perpajakan men-galami kenaikan sebesar 14,2 persen dengan nilai total pendapatan yaitu Rp. 12,1 triliun. Sedangkan penerimaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan total pendapatan Rp.17,4 triliun atau naik sebesar 39,73 persen diband-ing periode yang sama di tahun sebelumnya.

III

Kawasan Industri Medan (KIM) adalah sebuah kawasan industri yang terletak di Kelurahan Mabar. Potensi pengembangan yang dimiliki KIM memang strategis. Terletak di kota Medan yang dilalui Sungai Deli dan Sungai Babura dimana keduanya merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Ditambah Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat untuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa domestik maupun luar negeri. Kota Medan juga merupakan pusat administrasi pemerintahan, industri, jasa layanan keuangan, komunikasi, serta perdagangan. Tahun 2012 terdapat sekitar 15 ribu karyawan dan akhir tahun 2018 kurang lebih ada 50 ribu – 75 ribu pekerja yang bekerja di kawasan ini ataui 1% dari total penduduk usia produktif (20-44 tahun) di Sumatera Utara sebanyak 4.998.740 jiwa. Penduduk Sumatera Utara yang terpengaruhi 74.100 jiwa atau 0.5%. Kontribusi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah sekitarnya, seperti peningkatan jumlah rumah makan dan investor pelaku industri serta peningkatan pajak bumi dan bangunan. Tercatat jumlah 335 perusahaan, PMDN/Non Fasilitas sebanyak 303 perusahaan, dan PMA sebanyak 32 perusahaan.

Berkembangnya perekonomian wisata Danau Toba akan memberikan dampak baik bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apalagi di sekitar Danau Toba terdapat 8 kabupaten/kota. Dengan perbaikan perekonomian di daerah tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat menurunkan tingkat pengangguran dan garis kemiskinan masyakarat di daerah sekitaran Danau Toba

IV

v

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR _____________________________________________ i

EXECUTIVE SUMMARY _________________________________________ ii

DAFTAR ISI___________________________________________________ v

BAB01

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL ________ 1

A.PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ___________________ 1

B. INFLASI ____________________________________________ 2

C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN ___________________________ 4

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN ________ 6

A. PENDAPATAN NEGARA ________________________________ 7

1. Penerimaan Perpajakan __________________________________________ 7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat di Provinsi Sumut __________________________________________________________ 9

B. BELANJA NEGARA____________________________________ 9

BAB02

1. Belanja Pemerintah Pusat ________________________________________ 9

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa ________________________________ 10

3. Pengelolaan BLU _______________________________________________ 10

4. Manajemen Investasi Pusat ______________________________________ 11

C. PROGNOSIS REALISASI APBN __________________________ 12

DAFTAR GRAFIK _____________________________________________ viii

DAFTAR TABEL_________________________________________________x

DAFTAR GAMBAR ______________________________________________x

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD _______ 13

A. PENDAPATAN DAERAH _______________________________ 14

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ___________________________________ 14

2. Pendapatan Transfer ___________________________________________ 15

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah _____________________________ 15

B. BELANJA DAERAH ___________________________________ 16

1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja __________________________ 16

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan ______________________ 17

C. PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI AKHIR TAHUN ______ 17

1. Prognosis Pendapatan __________________________________________ 17

2. Prognosis Belanja ______________________________________________ 17

BAB03

BAB04

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) ______________________ 18

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN _____ 18

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN ________________________ 18

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan _______________________________ 19

2. Analisis Perubahan _____________________________________________ 19

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasi _____________________________________________________ 20

C. BELANJA KONSOLIDASIAN ____________________________ 21

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan _______________________________ 21

2. Analisis Perubahan _____________________________________________ 21

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional __________ 22

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ____________________ 22

vi

vii

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH ___________________ 23

A. Perkembangan Kawasan Industri Medan _______________ 23

B. DANAU TOBA, DESTINASI WISATA TINGKAT DUNIA! _______ 24

BAB05

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Laju Pertumbuhan PDRB dan Nominal PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2017-2019 ___________________ 1

Grafik I.2 Tiga Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Periode Triwulan II Tahun 2017-2019 ____________________________________ 1

Grafik I.3 Inflasi Provinsi Sumut dan Nasional (m-to-m) Triwulan II Tahun 2017-2019 ___________________________________________________ 2

Grafik I.4 Perbandingan Inflasi antar Kota di Provinsi Sumut dengan Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2019 ____________________________ 3

Grafik I.5 Andil Komoditas Cabai Merah Terhadap Inflasi (m-to-m) Antar Kota di Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2019 _____________________ 3

Grafik I.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Periode Maret 2017-Maret 2019 ________ 4

Grafik I.7 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumut __________________ 4

Grafik I.8 Nilai Tukar Petani _____________________________________ 5

Grafik II.1 Realisasi PPh Semester I tahun 2019 Provinsi Sumut ________ 7

Grafik II.2 Realisasi PPN Semester I tahun 2019 Provinsi Sumut ________ 7

Grafik II.3 Realisasi PPN Semester I tahun 2019 Provinsi Sumut ________ 8

Grafik II.4 Realisasi PBB dan Pajak lainnya Semester I tahun 2019 Provinsi Sumut ______________________________________________________ 8

Grafik II.5 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Semester I

Tahun 2019 Provinsinsi Sumut ___________________________________ 8

Grafik II.6 Perbandingan Realisasi PNBP Semester I Tahun 2019 dan 2018 Provinsi Sumut _______________________________________________ 9

viii

Grafik II.7 Realisasi PNBP Semester I Tahun 2019 Provinsi Sumut ______ 9

Grafik II.8 Tren Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2019 Provinsi Sumut __________________________________________ 9

Grafik II.9 Tren Realisasi Belanja TKDD Semester I Tahun 2019 Provinsi Sumut _____________________________________________________ 10

Grafik II.10 Realisasi Pendapatan BLU dan Belanja Satker BLU Semester I Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara ____________________________ 11

Grafik II.11 Penyaluran UMi Semester I Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara ______________________________________________________ 12

Grafik III.1 Komposisi dan Sumber PAD di Provinsi Sumatera Utara ____ 14

Grafik III.2 5 (Lima) Pemda dengan Realisasi Terbesar Penerimaan Pajak Daerah_____________________________________________________ 14

Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk 5 Pemda dengan Realisasi Terbesar ____________________________________________ 14

Grafik III.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan _________________________________________________ 15

Grafik III.5 Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumut ___________ 15

Grafik III.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumut _____ 15

Grafik III.7 Komposisi Belanja di Provinsi Sumatera Utara ____________ 16

Grafik III.8 Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara _________________ 16

Grafik III.9 5(Lima) Pemda Realisasi Terbesar Belanja Tak Terduga _____ 17

Grafik III.10 10(Sepuluh) Besar Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Uru-san Triwulan II Tahun 2019 ____________________________________ 17

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Utara s.d.triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2018 __________ 18

Grafik IV.2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian tingkat wilayah di Provinsi Sumatera Utara s.d.triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2018 ______________________________________________________ 19

Grafik IV.3 Perbandingan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Perpajakan Konsolidasi Provinsi Sumut s.d. Triwulan II Tahun 2019 ________________________________________ 20

ix

DAFTAR TABELTabel I.1 Investasi Besar di Provinsi Sumut _________________________ 2

Tabel I.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Prov. Sumut Periode Maret 2018-2019 ______________ 5

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara ________ 6

Tabel II.2 Outstanding Pinjaman Pemda, BUMD dan Koperasi triwulan I Tahun 2019 Lingkup Provinsi Sumatera Utara _____________________ 11

Tabel II.3 Penyaluran Kredit Program di Provinsi Sumatera Utara ______ 11

Tabel II.4 Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 _________________________________________________ 13

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Utara s.d. Akhir Triwu-lan II Tahun 2018 dan Tahun 2019 _______________________________ 13

Tabel III.2 Prognosis Pendapatan Prov. Sumut sampai Akhir Tahun 2019 17

Tabel III.3 Prognosis Belanja Prov. Sumut sampai Akhir Tahun 2019 ___ 17

Tabel IV.1 Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2019 (dalam miliar rupiah) ________ 18

Tabel IV.2 Realisasi Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Sumut tahun 2018 dan 2019 ___________________________________ 20

x

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat Dan Daerah terhadap Konsolidasi di Provinsi Sumatera Utara s.d. triwulan II Tahun 2019 _________________________________________________ 21

Grafik IV.5 Komposisi Belanja Konsolidasi Provinsi Sumut ___________ 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kawasan Industri Medan (KIM) ________________________ 23

Laju Pertumbuhan Sumut dan Nasional

Tingkat Inflasi Jan s.d JuniSumut dan Nasional

5,02 5,27 5,25 5,05

Tw II 2018 Tw II 2019Su

mut

Sum

ut

Nas

iona

l

Nas

iona

l

0,32

0,2-0,08

-0,32

0,3

1,23 1,191,63

0,11

0,440,68

0,55

Indikator KesejahteraanGaris Kemiskinan: Rp466.122

per kapita per bulan

Ketenagakerjaan(dalam ribu jiwa)

1.453,87 ribu jiwa 7277 7451 4144031.324,98

ribu jiwa1.282,04 ribu jiwa

Maret 2017 Maret 2018 Maret 2019

SumutNasional

10,64% 9,82% 9,41%5,59% 5,56%

5,01%5,13%10,22%

8,83%9,22%

Feb 2018 Feb 2019

TPT SumutTPT Nasional

Ang

kata

n Ke

rja

Ang

kata

n Ke

rja

Pega

nggu

ran

Pega

nggu

ran

Gambaran Makro Ekonomi Penyaluran Kredit Program Berbagai Sektor

Berita / Isu Fiskal Regional Terpilih

Gambaran Pagu dan Realisasi APBN dan APBD

Pada triwulan II tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi 20 persen dibanding nasional

Skema KUR Mikro masih menjadi pilihan masyarakat dengan jumlah debitur sebanyak 98.922 debitur pada semester I tahun 2019 dengan sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi primadona

Kawasan Industri Medan (KIM) adalah sebuah kawasan industri yang terletak di Kelurahan Mabar, Medan Deli, Medan, dan sebagian di desa Saentis, Percut Sei Tuan dan Deli Serdang. Dikelola oleh PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM), Keberadaan KIM tentu mempunyai efek positif dan negatif, dapat dilihat sebagai berikut : Dampak Positif : 1.Terserapnya tenaga kerja, 2. Corporate Social Responsibility, 3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi. dampak negatif : 1. Alih fungsi lahan pertanian, 2. Limbah Industri, 3. Polusi Udara

Danau Toba, Destinasi Wisata Tingkat Dunia! Berkembangnya perekonomian wisata Danau Toba akan memberikan dampak baik bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apalagi di sekitar Danau Toba terdapat 8 kabupaten/kota. Dengan perbaikan perekonomian di daerah tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat menurunkan tingkat pengangguran dan garis kemiskinan masyakarat di daerah sekitaran Danau Toba.

Pendapatan Negara Pendapatan

Belanja Negara Belanja

Transfer Daerah dan Dana Desa Transfer Pemerintah Daerah

29.804,26 M

2.979,81 M8.414,61 M

15.416,06 M54.892,75 M

27.211,87 M62.176,79 M

8.200,53 M

66.163,00 M

22.151,71 M43.362,76 M

31.012,54 M

27,51% 43.77%

46,87% 28,08%

51,08% 35,41%

Pagu dan Realisasi APBD Prov. Sumatera Utara s.d. Triwulan II tahun 2019

Pagu dan Realisasi APBN Prov. Sumatera Utara s.d. Triwulan II tahun 2019

Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Konsolidasian

di Provinsi Sumatera Utara s.d.triwulan II Tahun 2019

22151,70 M

2979,81 M37,15 M9,09 M1391,35 M

908,24 M

3349,75 M

3502,80 M

4110,64 M

8.800,33 M

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Pusat

Daerah

Belanja Bansos Transfer

Akad : 1.002,19 M

Akad : 32,04 M

Akad : 120,60 M

Akad : 3,91 M

Akad : 1.702,51 M Akad : 3,72 M

Akad : 82,77 M Akad : 20,31 M

Akad : 31,46 M

Akad : 33,05 M

Akad : 196,76 M

Akad : 0,14 M

Outstanding : 774,35 M




Outstanding : 1.257,40 M Outstanding : 2,60 M

Outstanding : 60,20 M Outstanding : 13,11 M





Debitur : 36.174

Debitur : 810

Debitur : 24 M

Debitur : 1.499

Debitur : 48.367 Debitur : 64

Debitur : 1.814 M Debitur : 231

Debitur : 867

Debitur : 300

Debitur : 7.345

Debitur : 1

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Perdagangan Besar dan Eceran

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan

Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Jasa Pendidikan

Real Estate, Usaha Persewaan, dan JasaKonstruksi

Industri Pengolahan

Perikanan

DASHBOARD

DASHBOARD

Pendapatan Konsolidasian Triwulan II 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,91% sedangkan Belanja Konsolidasian naik 5,75% dibandingkan tahun 2018

BAB IKota Medan

Stasiun Railway di Bandara Kualanamu

Istana Maimun

1 | P a g e

Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Sumut

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pemerintah Provinsi Sumut dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) menargetkan sasaran makro pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2019

yaitu (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 - 5,5 persen; (2) penurunan angka

pengangguran terbuka menjadi 5,18 persen; (3) penurunan angka kemiskinan menjadi

8,5 – 9 persen; dan (4) laju inflasi stabil pada kisaran 3,5 +/- 1 persen.

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumut dan Nasional pada triwulan II tahun 2019

secara y-on-y dan q-to-q disajikan pada Grafik I.1 berikut.

Grafik I.1

Laju Pertumbuhan PDRB (dalam persen) dan Nominal PDRB ADHB dan ADHK 2010 (dalam triliun rupiah)

Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Provinsi Sumut (diolah)

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumut naik secara y-on-y sejak triwulan II

tahun 2017-2019 disebabkan pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Pada

triwulan II tahun 2019, laju

pertumbuhan PDRB Provinsi

Sumut lebih tinggi dibanding

nasional dengan selisih 20

persen. Dalam tiga tahun

terakhir, Informasi dan

Komunikasi selalu berada

pada posisi tiga besar

lapangan usaha dengan

pertumbuhan tertinggi. Hal ini disebabkan gaya hidup masyarakat masa kini yang

memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi melalui internet baik dalam

168.05

182.02 192.03

197.55

[]126.77

130.63

133.39

4.80%

5.02%

5.30%

5.25%

5.01%

5.27%

5.07% 5.05%

4.50%

4.60%

4.70%

4.80%

4.90%

5.00%

5.10%

5.20%

5.30%

5.40%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Tw II 2017 Tw II 2018 Tw I 2019 Tw II 2019

ADHB ADHK 2010 Laju pertumbuhan Sumut Laju pertumbuhan Nasional

Grafik I.2 Tiga Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi

Periode Triwulan II Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Prov. Sumut (diolah)

2 | P a g e


hubungan sosial maupun pekerjaan. Selain itu, kegiatan pileg dan pilpres tahun 2019

menjadi faktor penunjang tingginya pertumbuhan Informasi dan Komunikasi. Dari sisi

investasi, terdapat beberapa investasi besar yang turut mendongkrak laju pertumbuhan

triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel I.1 Investasi Besar di Provinsi Sumut

No Proyek Nilai Investasi Lokasi

1 Kawasan Ekonomi Khusus Sei

Mangkei

sekitar Rp129

triliun Sei Mangkei, Sumut

2 Pelabuhan Kuala Tanjung sekitar Rp30 triliun Kuala Tanjung, Sumut

3 Tol Trans Sumatera Rp1,6 triliun Sumut

4 Tol Helvetia - Amplas sekitar Rp7 triliun Kota Medan

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Memperhatikan tren pertumbuhan setiap tahunnya, pertumbuhan lapangan

usaha serta investasi, maka target pertumbuhan ekonomi berdasarkan RKPD sebesar

5,1 - 5,5 persen dapat dicapai sampai akhir tahun 2019.

B. INFLASI

Grafik I.3 Inflasi Provinsi Sumut dan Nasional (m-to-m) Triwulan II Tahun 2017- 2019 (dalam persen)

Tingginya angka inflasi Provinsi Sumut disumbang oleh peningkatan beberapa

kelompok pengeluaran terutama kelompok pengeluaran Bahan Makanan dengan andil

inflasi sebesar 1,10 persen. Komoditas utama

penyumbang inflasi antara lain cabai merah,

bawang putih, kontrak rumah, mobil, kacang

panjang, dan cabai hijau. Naiknya komoditas

cabai merah pada April 2019 antara lain

disebabkan terjadinya alih fungsi pada

beberapa kabupaten yang biasanya

menanam tanaman cabai menjadi tanaman padi karena adanya serangan hama

penyakit pada cabai disertai kemarau panjang. Sementara untuk Inflasi nasional, andil

0.45

-0.59 -0.19

-0.43

0.070.26

0.69

-0.89

0.56

0.06

-0.74

0.040.2

-0.32

0.3

1.23 1.19

1.63

0.97

0.23

-0.020.09

0.39

0.69

0.62

0.17 0.2

0.1

0.21

0.590.32

-0.08

0.11

0.44

0.68

0.55

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Mei-19 Jun-19

Sumatera Utara Nasional

Sumber: BPS Prov. Sumut

Pada Juni 2019, inflasi Provinsi Sumut

hampir 3 kali lipat dari inflasi nasional.

Naiknya inflasi Provinsi Sumut

diakibatkan belum terkontrolnya harga

komoditas cabai merah (dari harga

Rp15.000 per kilogram hingga Rp80.000

per kilogram) sumber: medandailybisnis.com

3 | P a g e


inflasi juga didominasi oleh kelompok pengeluaran Bahan Makanan, tetapi andil inflasi

kelompok ini terhadap nasional hanya sebesar 0,31 persen. Perbandingan inflasi antar

kota di Provinsi Sumut tahun 2017-2019 disajikan pada Grafik I.6 berikut.

Grafik I.4

Perbandingan Inflasi antar Kota di Provinsi Sumut dengan Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2019

Inflasi pada April 2019 lebih tinggi dibanding

inflasi pada bulan April 2017 dan April 2018. Kota

Medan memiliki angka inflasi tertinggi dari 82 kota

IHK yang ada di Indonesia pada bulan April 2019

sebesar 1,30 persen.

Inflasi Juni 2019 menjadi angka inflasi

tertinggi sepanjang triwulan II sejak 2017-2019.

Pada triwulan ini terjadi kenaikan inflasi dari bulan

April ke Juni 2019 meskipun semua kota selain Medan sempat mengalami penurunan

angka inflasi pada Mei 2019.

Grafik I.5

Andil Komoditas Cabai Merah Terhadap Inflasi (m-to-m) Antar Kota di Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2019

Komoditas cabai

merah menjadi

penyumbang inflasi

terbesar selama

triwulan II tahun

2019. Berdasarkan

grafik I.5, andil

cabai merah untuk inflasi di kota Sibolga memiliki angka paling tinggi pada bulan April

April Mei Juni

1.02

0.37

1.62

0.41 0.380.53

0.91 0.87

1.33

0.310.09

0.95

Sibolga Pematang Siantar

Apr-17 Mei-17 Jun-17 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Apr-19 Mei-19 Jun-19

Sibolga 0.25 0.39 0.38 -0.64 -0.07 0.29 1.15 0.67 2.25

Padang Sidempuan 0.21 -0.09 1.09 0.76 -0.55 0.38 0.36 0.27 1.79

Pematang Siantar -0.17 -0.01 -0.07 0.56 -0.01 0.1 1.03 0.67 0.91

Medan -0.53 0.08 0.24 -0.01 -0.86 0.01 1.3 1.33 1.68

Sumatera Utara -0.43 0.07 0.26 0.06 -0.74 0.04 1.23 1.19 1.63


Beberapa faktor penyebab

inflasi cabai merah:

Gagal panen akibat faktor alam

Alih fungsi lahan

Memasok cabai merah ke provinsi

tetangga (aceh, Riau maupun Kep.

Riau) karena harga yang lebih

tinggi sumber: medan.tribunnews.com


4 | P a g e


2019 (1,02 persen) dan Juni 2019 (1,62 persen) disebabkan turunnya pasokan dari

empat daerah yang menjadi pemasok untuk kota Sibolga (Tobasa, Karo, Dairi, dan

Humbahas).

C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Grafik I.6 Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa) dan Persentase Kemiskinan

Provinsi Sumut dan Nasional Periode Maret 2017-Maret 2019

Garis Kemiskinan Prov.

Sumut pada Maret 2019

sebesar Rp466.122 per

kapita per bulan. Jumlah

penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan

pada periode ini mengalami

penurunan (1.282,04 ribu

jiwa) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan Grafik I.6, persentase kemiskinan Provinsi Sumut dalam tiga tahun

terakhir berada di bawah persentase kemiskinan nasional namun cukup tinggi bila

dibandingkan dengan target RKPD Provinsi Sumut. Meskipun pada Maret 2019 sudah

berada dalam kisaran 8,5-9 persen, pemerintah perlu terus mengawasi agar tren

kemiskinan (8,83 persen) terus menurun sampai akhir tahun 2019. Bila tren penurunan

persentase kemiskinan dalam periode Maret 2017-2019 bisa konsisten, maka positif

dapat mencapai target pada RKPD.

Angka kemiskinan tidak lepas dari tingkat pengangguran sebagaimana yang disajikan

pada grafik sebagai berikut:

Grafik I.7 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumut

1,453.87 1,324.98 1,282.04

10.22%

9.22% 8.83%

10.64% 9.82% 9.41%

0.00 %

2.00 %

4.00 %

6.00 %

8.00 %

10.0 0%

12.0 0%

1,15 0.00

1,20 0.00

1,25 0.00

1,30 0.00

1,35 0.00

1,40 0.00

1,45 0.00

1,50 0.00

Maret 2017 Maret 2018 Maret 2019

Jumlah Penduduk Miskin Sumut % Kemiskinan Sumatera Utara

6716

7227

7451

430 403 414

6.41%

5.59% 5.56%

5.33% 5.13% 5.01%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Feb 2017 Feb 2018 Feb 2019

Pengangguran dan Angkatan Kerja (dalam ribu jiwa)

Angkatan Kerja Pengangguran

TPT Sumut TPT Nasional

SD SMP SMA SMK Diploma Universitas

3.27

5.29

8.11

4.96

7.028.35

2.94

4.88

7.09 7.2 7.578.76

TPT berdasarkan Pendidikan(dalam persen)

2018 2019

31.64

20.3422.54

12.72

3.49.36

Komposisi Penduduk Bekerja berdasarkan Pendidikan

≤ SD SMP SMA SMK Diploma UniversitasSumber: BPS Prov. Sumut (diolah)


5 | P a g e


Jumlah pengangguran periode Februari 2019 naik 11 ribu jiwa dibanding

Februari 2018 disebabkan kenaikan angkatan kerja namun tidak terserap oleh lapangan

pekerjaan. TPT Februari 2019 didominasi oleh lulusan Universitas (periode Agustus

2018 didominasi lulusan SMK) sementara Angkatan Bekerja didominasi oleh lulusan SD

ke bawah.

TPT Provinsi Sumut pada periode Februari 2017-2019 berada di atas TPT

nasional artinya TPT provinsi Sumut masih cukup tinggi dibandingkan nasional. Namun

tren TPT Provinsi Sumut menurun secara konsisten selama periode ini. Berdasarkan

RKPD tahun 2019, TPT Provinsi Sumut ditargetkan berada pada angka 5,18 persen

pada tahun 2019, sementara pada periode Februari 2019 persentase TPT mencapai

5,56 persen. Terdapat selisih 0,38 persen yang harus ditekan sampai akhir tahun ini

untuk mencapai target yang diharapkan.

Tabel I.2

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Prov. Sumut Periode Maret 2018-2019

Secara keseluruhan, P1 dan P2

di perdesaan dan perkotaan

mengalami penurunan pada

periode Maret 2019 dibanding

periode yang sama tahun

sebelumnya. Berdasarkan Grafik

I.8, rata-rata pengeluaran

penduduk miskin di perdesaan lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibanding

perkotaan. Nilai Tukar Petani (NTP) selama

triwulan II yang mengalami penurunan

diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di

perdesaan. Penurunan NTP disebabkan

turunnya NTP subsektor Tanaman Pangan

dan Tanaman Perkebunan Rakyat.

Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan +

Perdesaan (1) (2) (3) (4)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2018 1,488 1,644 1,562

Maret 2019 1,230 1,538 1,371

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2018 0,378 0,439 0,407

Maret 2019 0,248 0,384 0,310

AprilMei

Juni

99.0098.14

96.52

Grafik I.8Nilai Tukar Petani


BAB II

Taman Alam Lumbini

6 | P a g e


BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel II. 1

Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Sumut s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam miliar rupiah)

Uraian

2018 2019

persenterhad

ap Outlook

2018

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi

A. Pendapatan Negara 28.855,87 9.525,15 33,01 28.088,99 8.203,46 29,21 (2,66) (13,88)

I. Penerimaan Dalam Negeri 28.855,87 9.525,15 33,01 28.088,99 8.203,46 29,21 (2,66) (13,88)

Penerimaan Perpajakan 27.752,29 8.726,85 31,45 26.886,79 7.403,32 27,54 (3,12) (15,17)

Penerimaan Negara Bukan Pajak 1.103,58 798,30 72,34 1.202,20 800,14 66,56 8,94 0,23

II. Hibah 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

B. Belanja Negara 65.095,42 27.684,31 42,53 66.163,00 31.012,54 46,87 1,64 12,02

I. Belanja Pemerintah Pusat 24.146,54 7.340,78 30,40 22.800,24 8.860,82 38,86 (5,58) 20,71

1. Belanja Pegawai 8.668,93 3.739,84 43,14 7.837,11 4.110,64 52,45 (9,60) 9,91

2. Belanja Barang 9.191,34 2.217,52 24,13 8.585,30 3.349,75 39,02 (6,59) 51,06

3. Belanja Modal 6.264,61 1.377,16 21,98 6.348,71 1.391,35 21,92 1,34 1,03

4. Bantuan Sosial 21,66 6,27 28,93 29,12 9,09 31,21 34,44 45,01

II. Transfer ke Daerah & Dana Desa 40.948,88 20.343,53 49,68 43.362,76 22.151,71 51,08 5,89 8,89

1. Transfer ke Daerah 37.069,20 18.855,26 50,87 38.910,71 19.546,47 50,23 4,97 3,67

a. Dana Perimbangan 36.936,20 18.790,76 50,87 38.764,09 19.464,16 50,21 4,95 3,58

DAU 24.095,78 14.013,06 58,16 25.112,75 14.627,97 58,25 4,22 4,39

DBH 1.971,36 653,94 33,17 2.034,64 617,33 30,34 3,21 (5,60)

DAK Non Fisik 7.617,42 4.044,93 53,10 8.003,48 4.104,99 36,32 5,07 1,48

DAK Fisik 3.251,64 78,83 2,42 3.613,22 113,87 3,15 11,124 44,45

b. DID 129,00 64,50 50,00 136,62 68,31 50,00 5,91 5,91

c. Pengeluaran Non Anggaran 4,00 0,00 0,00 10,00 14,00 140,00 150,00 140,00

2. Dana Desa 3.879,68 1.488,27 38,36 4.452,05 2.605,24 58,52 14,75 75,05

C. Surplus/(Defisit) (36.239,55) (18.159,16) 50,11 (38.074,01) (22.809,08) 59,91 (5,06) (25,61)

Sumber : Aplikasi OMSPAN, Monev PA, Kanwil DJP Sumut I dan II, Kanwil DJBC Provinsi Sumut (diolah)

Realisasi pendapatan semester I tahun 2019 mencapai Rp8,2 triliun yang terdiri

dari penerimaan pajak sebesar Rp7,40 triliun (90,24 persen) dan penerimaan bukan

pajak (PNBP) sebesar Rp800 miliar (9,76 persen). Realisasi pendapatan semester I

tahun 2019 tercatat mengalami penurunan sebesar 13,91 persen dari Rp9,52 triliun pada

tahun semester I tahun 2018 menjadi Rp8,2 triliun di semester I tahun 2019. Penurunan

penerimaan pajak ini disebabkan oleh 3 faktor dominan yaitu :

Pertumbuhan restitusi yang tinggi dikarenakan oleh kebijakan Ditjen Pajak

terkait percepatan restitusi sesuai dengan PMK nomor PMK-39/PMK.03/2018.

Penurunan laba WP sektor dominan, hal ini disebabkan turunnya volume ekspor

dan harga komoditas sawit.

Penurunan volume impor untuk crude oil, pupuk dan gula.

Sedangkan dari sisi belanja, realisasi belanja pada semester I tahun 2019

sebesar Rp31,01 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,86 triliun

7 | P a g e


dan belanja TKDD sebesar Rp22,15 triliun. Realisasi belanja semester I tahun 2019

mengalami peningkatan sebesar 12,02 persen yaitu dari Rp27.68 triliun menjadi

Rp31,01 pada tahun 2019. Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat semester I tahun

2019 mengalami peningkatan sebesar 20,71 persen dari semester I tahun 2018. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya belanja barang terkait pilpres dan pileg pada bulan April

2019 serta kenaikan gaji sebesar 5 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi

TKDD pada semester I tahun 2019, mengalami peningkatan baik secara alokasi

maupun realisasi jika dibandingkan pada tahun 2018. Kenaikan alokasi TKDD

khususnya DAK dan Dana Desa sejalan dengan komitmen pemerintah dalam

melakukan percepatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur di daerah dalam

memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) kepada masyarakat serta terjadi

peningkatan jumlah Pemda lingkup Provinsi Sumut yang mendapat DID jika dibanding

tahun 2018. Kenaikan realisasi TKDD ini disebabkan antara lain kenaikan gaji PNS pada

tahun 2019.

A. PENDAPATAN NEGARA

1. Penerimaan Perpajakan

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Terjadi penurunan pajak penghasilan (PPh

Migas dan PPh Non Migas) sebesar 4,84

persen pada semester I tahun 2019 jika

dibandingkan pada semester I tahun 2018.

Penurunan ini disebabkan penurunan laba

WP yang disebabkan penurunan volume

ekspor dan masih rendahnya harga

komoditas sawit dan karet yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Sumut.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terjadi penurunan PPN sebesar 53,67

persen pada semester I tahun 2019 jika

dibandingkan pada semester I tahun 2018.

Penurunan ini dikarenakan tingginya

restitusi PPN yang disebabkan antara lain

penerapan tarif pajak ekspor 0 persen sedangkan PPN impor terhadap pembelian

barang-barang yang digunakan untuk meningkatkan ekspor dapat dilakukan

PPh Migas PPh Non Migas

5.66

6,145.16

2.4

5,850.62

Q2 2018 Q2 2019

Grafik II.1 Realisasi PPh Semester I

Tahun 2019 Provinsinsi Sumut

Sumber:Aplikasi OMSPAN, Kanwil DJP I & II Sumut

Grafik II.2 Realisasi PPN Semester I



"Outlook perpajakan DJP dan DJBC kan 91 persen, shortfall kurang lebih Rp 143 triliun, khususnya DJP outlook-nya 91,1 persen dari target. Shortfall diperkirakan 140 triliun," kata

Dirjen Pajak, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7). Dirjen Pajak menjelaskan shortfall lebih disebabkan karena adanya penurunan drastis harga komoditas

pada tahun ini. "Penyebabnya harga komoditas yang turun, kurs tidak selemah yang diduga, impor turun cukup drastis, restitusi dipercepat juga kita berikan," Sebagai informasi,

penerimaan pajak hingga Semester I 2019 baru mencapai Rp 603,34 triliun, atau 38,25 persen dari target APBN 2019. Sementara itu, prediksi realisasi total penerimaan pajak hingga

akhir 2019 hanya Rp 834.1 triliun, yang setara 91 persen dari target. Sumber: https://www.liputan6.com/

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4008222/jokowi-beri-diskon-pajak-besar-besaran-paling-tinggi-300-persen

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4014337/kemenkeu-prediksi-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fbisnis%2Fread%2F4014337%2Fkemenkeu-prediksi-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target

8 | P a g e


restitusi serta adanya kebijakan Ditjen Pajak dalam pemberian kelonggaran

restitusi berupa percepatan restitusi sesuai dengan PMK nomor PMK-

39/PMK.03/2018.

c) Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai semester I tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 45,41

persen jika dibandingkan pada semester I

tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan kinerja penerimaan cukai

yang kontributor terbesarnya berasal dari

Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selain itu faktor tidak adanya kenaikan tarif di tahun

2019, berdampak pada meningkatnya pemesanan pita cukai (CK1) di awal tahun.

d) PBB dan Pajak Lainnya

PBB dan Pajak lainnya pada

semester I tahun 2019 terjadi

penurunan masing-masing

sebesar -6,14 persen dan -0,47

persen dibanding pada semester I

tahun 2018. Penurunan ini

dikarenakan imbas dari percepatan restitusi.

e) Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan

internasional pada semester I

tahun 2019 berjumlah Rp399,54

miliar dengan komposisi Bea

Masuk sebesar Rp389,74 miliar

dan Bea Keluar sebesar Rp9,80

miliar. Secara q2-on-q2 terjadi

penurunan capaian perdagangan internasional, dari Rp454,22 miliar pada tahun

2018 menjadi Rp399,54 miliar pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan dari

penurunan bea masuk dikarenakan terjadi penurunan penurunan volume impor

untuk crude oil, pupuk dan gula di semester I tahun 2019.

Grafik II.3 Realisasi PPN Semester I



Grafik II.4 Realisasi PBB & Pajak Lainnya

Semester I Tahun 2019 Provinsinsi Sumut

PBB Pajak Lainnya

37.6

104.55

35.29

104.06

Q2 2018 Q2 2019

Q2 2018

Q2 2019

Bea Masuk Bea Keluar Total

444.72

9.50

454.22

389.74

9.80

399.54

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kanwil DJP I & II Sumut (diolah)

Grafik II.5 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional

Semester I Tahun 2019 Provinsinsi Sumut

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kanwil DJBC Sumut (diolah)

9 | P a g e


2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat di Provinsi Sumut

Selain optimalisasi sektor pajak, salah

satu langkah kebijakan fiskal di bidang

pendapatan negara adalah optimalisasi

PNBP. Realisasi PNBP Provinsi Sumut

semester I tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang

sama pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp798,30 miliar di tahun 2018 menjadi Rp800,14

miliar di tahun 2019.

Pendapatan BLU menjadi

kontributor terbesar dalam

realisasi PNBP semester I tahun

2019 dengan capaian sebesar

Rp325,15 miliar dan mengalami

peningkatan sebesar 66,50

persen jika dibandingkan pada

tahun 2018. Hal ini menunjukkan

bahwa BLU Provinsi Sumut telah

dapat mengoptimalkan potensi

penerimaan BLU.

B. BELANJA NEGARA

1. Belanja Pemerintah Pusat

Tren belanja Pemerintah Pusat pada

semester I 2019 tahun 2019 meningkat

setiap bulannya. Sampai dengan bulan

Juni realisasi belanja Pemerintah Pusat

baru mencapai 38,86 persen dan masih

di bawah target IKPA sebesar 40,00

persen. Pencapaian yang masih di bawah target salah satunya disebabkan pelaksanaan

Grafik II.6 Perbandingan Realisasi PNBP Semester I Tahun 2019 dan 2018 Provinsi Sumut (dalam miliar rupiah)

Grafik II.7 Realisasi PNBP Semester I Tahun 2019 Provinsi Sumut

Sumber : Aplikasi OMSPAN (diolah)

Sumber: Aplikasi OMSPAN (diolah)

Sumber : Aplikasi OMSPAN, MEBE (diolah)

Grafik II.8 Tren Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Semester I

Tahun 2019 (dalam persen)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019

sebesar Rp530.8 triliun. Angka ini meningkat 15.9 persen dibanding

periode yang sama tahun lalu Rp458 triliun. Menteri Keuangan Sri

Mulyani Indrawati mengatakan hampir seluruh pos belanja

pemerintah mencatatkan peningkatan realisasi. Namun, kenaikan

signifikan tercatat pada dua pos utama, yakni belanja pegawai dan

belanja barang. Dia menjelaskan kenaikan belanja pegawai yang

mencapai dua digit disebabkan dua hal. Pertama, pemerintah

memutuskan untuk meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebesar 5 persen yang dimulai pada April lalu. Kedua, hal ini

disebabkan karena pemerintah juga perlu membayar Tunjangan

Hari Raya (THR) pada bulan lalu.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190621192655-

532-405424/realisasi-belanja-pemerintah-didominasi-pengeluaran-

untuk-pns

Januari

Februari

Maret April Mei Juni

Belanja Pegawai 5.63 7.28 7.51 9.32 15.02 7.69

Belanja Barang 0.81 4.31 6.85 11.35 10.27 5.41

Belanja Modal 0.81 2.16 3.26 4.85 7.82 3.01

Belanja Bansos 0.00 0.00 1.76 7.66 20.68 1.11

Q2 2018 1.95 3.93 5.41 5.89 6.12 7.08

Q2 2019 2.47 4.73 6.07 8.84 11.23 5.52

Pendapatan

BLU

Penjualan,PengelolaanBMND…

Administrasi

danPenegakanHukum

Kesehatan,Perlindungan

Sosiald…

Pendidikan

,Budaya

,Risetd…

Jasa

Transportasi,Komunikasi…

Jasa

Lainnya

Bunga,Pengelolaan

RekeningP…

Denda

Lain-Lain

Q2 2018 195.210.57229.0147.879.5959.09 4.66 9.25 1.59 61.22

Q2 2019 325.1 9.12 189.4130.235.1658.90 5.39 11.29 0.88 34.55

y on y 66.50-13.7-17.3-11.9-55.8-0.3315.7522.03-44.7-43.5

66.50%

-13.72%

-17.30%

-11.91%-55.82%

-0.33%15.75%

22.03%

-44.76%

-43.57%

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

0.0050.00

100.00150.00200.00250.00300.00350.00

https://www.cnnindonesia.com/tag/kementerian-keuangan

https://www.cnnindonesia.com/tag/belanja-pemerintah

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190621192655-532-405424/realisasi-belanja-pemerintah-didominasi-pengeluaran-untuk-pns



10 | P a g e


lelang pada satker Kementerian PUPR belum selesai di semester I tahun 2019.

Pencairan terbesar terjadi pada bulan Mei, dimana bulan Mei merupakan jadwal

pembayaran THR, pembayaran prestasi pekerjaan fisik, begitu juga dengan jadwal

belanja bantuan sosial oleh satker terkait. Tren menurun terjadi pada bulan Juni, hal ini

terjadi mengingat pada bulan Juni terdapat libur panjang terkait hari besar keagamaan

serta sebagian satker menunda pelaksanaan proyek fisik dikarenakan isu politis terkait

putusan sengketa pemilihan presiden. Jika dibandingkan dengan tren realisasi semester

I tahun 2018, tren realisasi semester I tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018 yang hanya

mencapai mencapai 30,40 persen.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Hingga akhir semester I tahun

2019, realisasi DAK Fisik baru

mencapai 3,15 persen.

Rendahnya realisasi DAK Fisik

disebabkan beberapa kendala

antara lain Pemda masih dalam

proses pengadaan dan

penawaran lelang, reviu APIP

yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah sangat mendetil sehingga cukup menyita waktu, terdapat pergantian

SDM pengelola DAK Fisik di Semester I tahun 2019 serta lambatnya penyampaian

petunjuk teknis DAK Fisik dari Kementerian/Lembaga teknis.

3. Pengelolaan BLU

Kemandirian BLU dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan suatu BLU

terhadap RM, yang artinya kemandirian bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi

pendapatan layanan BLU terhadap total belanja yang direalisasikan di tahun yang

bersangkutan. Grafik berikut menunjukkan bahwa diantara 8 satker BLU Pusat di

Provinsi Sumut, sampai dengan semester I tahun 2019, rasio pendapatan Rumkit

Bhayangkara Medan terhadap belanja meningkat secara signifikan dari 39,28 persen

pada semester I tahun 2018 menjadi 105,74 persen pada semester I tahun 2019 dan

telah melebihi realisasi belanja. Hal ini menunjukkan BLU tersebut tidak tergantung

terhadap alokasi dana APBN, sedangkan Rumkit Tk. II Putri Hijau & ATKP Medan

masih masih tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Secara q2-on-q2, tingkat

Grafik II.9 Tren Realisasi Belanja TKDD Semester I Tahun 2019

Provinsi Sumut (dalam persen)

Januari Februari Maret April Mei Juni

DBH 3.08% 10.98% 0.18% 4.91% 0.23% 10.96%

DAU 16.49% 8.26% 8.25% 8.32% 8.68% 2.26%

DAK Fisik 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26% 0.89%

DAK Non Fisik 0.00% 0.00% 17.39% 22.40% 2.17% 9.33%

DID 0.00% 18.09% 31.91% 0.00% 0.00% 0.00%

Dana Desa 0.00% 5.24% 7.60% 11.04% 6.52% 28.11%

Q2 2018 9.71% 5.81% 10.29% 6.22% 10.61% 8.93%

Q2 2019 9.70% 5.39% 9.39% 10.32% 6.30% 9.98%

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Simstrada, Aplikasi MEBE

(diolah)

11 | P a g e


kemandirian BLU Provinsi

Sumut pada semester I tahun

2019 meningkat dibandingkan

pada periode yang sama pada

tahun 2018.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Sampai dengan semester I tahun 2019, Outstanding Pinjaman Pemda, BUMD, dan

Koperasi lingkup Provinsi Sumut berjumlah Rp10.158.284.127,77 dengan rincian:

Tabel II.2

Outstanding Pinjaman Pemda, BUMD dan Koperasi Semester I Tahun 2019 Lingkup Provinsi Sumut

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kondisi Penyaluran KUR pada triwulan I tahun 2019 di Provinsi Sumut dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3 Penyaluran Kredit Program di Provinsi Sumut Sektor (dalam miliar rupiah)

Grafik II.10 Realisasi Pendapatan BLU dan Belanja Satker BLU Semester I

Tahun 2019 Provinsi Sumut (dalam persen)

No. Pemda/BUMD Nomor Perjanjian ID Loan Hak Tagih

Pemerintah

1. Pemkab Labuhan Batu AMA-175/RPD-335/Eks 2249001 8.945.609.624,03

2. PUSKUD Sumut RDI-131/DDI/1986 2002001 1.212.674.503,74

Total 10.158.284.127,77

No. Sektor 2019

Akad Outstanding Debitur

1. 01-Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 1.002,19 774,35 36.174

2. 02-Perikanan 32,04 22,97 810

3. 03-Pertambangan dan Penggalian 0,5 0,5 2

4. 04-Industri Pengolahan 120,60 84,97 24

5. 06-Konstruksi 3,91 3,57 1.499

6. 07-Perdagangan Besar dan Eceran 1.702,51 1.257,40 48.367

7. 08-Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 82,77 60,20 1.814

8. 09-Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 31,46 23,71 867

9. 11-Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa 33,05 23,90 300

10. 13-Jasa Pendidikan 3,72 2,60 64

11. 14-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,31 13,11 231

12. 15-Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan 196,76 140,25 7.345

13. 19-Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha 0,14 0,14 1

Total 3.229,39 2.407,08 98.924

Sumber : Aplikasi SIKP (diolah)

Sumber : LRA Pendapatan BLU, Aplikasi OMSPAN (diolah)

12 | P a g e


Skema KUR Mikro masih menjadi pilihan masyarakat dengan jumlah debitur

sebanyak 98.924 debitur pada semester I tahun 2019 dengan sektor perdagangan

besar dan eceran masih menjadi primadona.

c. Kredit Ultra Mikro (UMi)

Kondisi Penyaluran Program Kredit UMi semester I tahun 2019 pada Provinsi

Sumut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik II.11

Penyaluran Umi Semester I tahun 2019 di Provinsi Sumut

C. Prognosis Realisasi APBN

Tabel II.4

Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumut Tahun 2019 (miliar rupiah)

Uraian Pagu Realisasi Triwulan II Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV

Rp. % Realisasi Thd Pagu

Rp. % Realisasi Thd Pagu

Pendapatan Negara

28.088,99 8.203,46 29,21 27.381,69 96,79%

Belanja Negara 66.163,00 31.012,54 46,87 63.427,24 95,87%

Surplus/Defisit (38.074,01) (22.809,08) (36.045,55)

Berdasarkan realisasi pendapatan lingkup Provinsi Sumut pada tahun 2018 yang

berkisar 89 persen dari target yang telah ditentukan, diperkirakan realisasi pendapatan

s.d. triwulan IV akan naik sebesar 94,40 persen dari penerimaan pajak dan 166,36

persen dari PNBP. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan di bidang penerimaan negara

diantaranya kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor

antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara, fasilitasi

industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM),

dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM. Dari

sisi belanja, 2 tahun terakhir realisasi berkisar di angka 95 s.d. 96 persen (Belanja K/L

dan TKDD) sehingga s.d. TW IV juga akan diprediksikan sekitar 95,87 persen. Hal ini

diperkirakan belanja di tahun 2019 tidak berbeda secara signifikan dari tahun 2018.

BAB III

13 | P a g e


BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumut s.d. Akhir Triwulan II

Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam miliar Rp)

Uraian Triwulan II 2018 Triwulan II 2019

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % %*

Pendapatan 55.677,78 24.887,50 44.70 62.176,79 27.211,87 43,77

PAD 12.234,98 4.338,37 35,46 13.920,56 4.756,28 34,17 17,48

Pajak Daerah 8.182,01 3.229,99 39,48 9.638,01 3.301,41 34,25

Retribusi Daerah 779,09 186,51 23,94 739,34 154,68 20,.92

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

624,64 395,02 63,24 956,47 629,83 65,85

Lain-Lain PAD yang Sah 2.649,24 526,85 19,89 2.586,74 670,36 25,92

Pendapatan Transfer 42.647,44 19.417,31 45,53 45.935,57 21.429,96 46,65 78,75

Transfer Pemerintah Pusat- Dana

Perimbangan 36.420,26 17.782,77 48,83 38.345,25 18.513,13 48,28

Dana Bagi Hasil Pajak 2.098,51 546,12 26,02 1.648,20 459,57 27,88

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 764,34 109,56 14,33 335,97 133,72 39,80

Dana Alokasi Umum 23.520,97 13.370,77 56,85 25.215,22 14.059,15 55,76

Dana Alokasi Khusus 10.036,44 3.756,32 37,43 11.145,86 3.860,69 34,64

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 3.690,34 976,23 26,45 4.573,16 1.396,24 30,53

Dana Otonomi Khusus - - - -

Dana Penyesuaian 3.690,34 976,23 26,45 4.573,16 1.396,24 30,53

Transfer Pemerintah Provinsi 2.030,34 656,62 32,34 2.910,60 1.495,03 51,37

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.970,67 656,62 33,32 2.624,76 1.490,65 56,79

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 59,67 - 0,00 285,84 4,38 1,53

Transfer Bantuan Keuangan 506,50 1,69 0,33 106,56 25,56 23,99

Bantuan Keuangan dari Pemprov/Kab/Kota Lainnya

506,50 1,69 0,33 106,56 25,56 23,99

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 795,36 1.131,82 142,30 2.320,66 1.025,63 44,20 3,77 Pendapatan Hibah 667,29 28,25 4,23 1.918,71 79,62 4,15

Pendapatan Dana Darurat - - - - -

Pendapatan Lainnya 128,07 1.103,57 861,69 401,95 946,01 235,35

JUMLAH PENDAPATAN 55.677,78 24.887,50 44.70 62.176,79 27.211,87 43.77

Belanja 55.275,74 16.391,00 29,65 54.892,75 15.416,06 28,08

Belanja Pegawai 21.648,15 8.855,56 40,91 21.952,51 8.800,33 40,09

Belanja Barang 12.997,28 2.868,34 22,07 15.879,21 3.502,80 22,06

Belanja Bunga 20,12 0,00 0,02 22,90 7,63 33,32

Belanja Subsidi 4,03 2,26 56,08 3,26 0,86 26,38

Belanja Hibah 4.440,96 2.796,58 62,97 3.440,92 1.703,00 49,49

Belanja Bantuan Sosial 151,41 30,91 20,41 171,60 37,15 21,65

Belanja Bantuan Keuangan 5.129,07 784,29 15,29 2.347,14 432,15 18,41

Belanja Modal 10.742,34 1.031,22 9,60 10.911,22 908,24 8,32

Belanja Tidak Terduga 142,38 21,84 15,34 163,99 23,90 14,57

Transfer Pemerintah Daerah 2.647,14 2.079,86 78,57 8.414,61 2.979,81 35,41

Transfer/Bagi Hasil ke Desa 34,42 1.038,27 3016,47 3.868,33 1.700,06 43,95

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 34,42 1.038,27 3016,47 3.868,33 1.700,06 43,95

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - -

Transfer Bantuan Keuangan 2.612,72 1.041,59 39,87 4.546,28 1.279,75 28,15

Transfer Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Daerah Lainnya 310,52 72,83 23,45 226,35 36,26 16,02

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 2.064,82 900,61 43,62 3.898,45 1.099,54 28,20

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 237,37 68,15 28,71 421,48 143,95 34,15

JUMLAH BELANJA & TRANSFER 57.922,88 18.470,86 31,89 63.307,36 18.395,87 29,06

Surplus/Defisit (2.245,10) 6.416,64 (1.130,57) 8.816,00

Sumber: LKPD Prov/Kab/Kota (2019), diolah %*= persentase terhadap total pendapatan

Pagu pendapatan APBD Provinsi Sumut tahun 2019 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6,49 triliun. Peningkatan pagu pendapatan

14 | P a g e


disebabkan kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer,

baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Untuk realisasi pendapatan s.d. triwulan II tahun 2019 mengalami kenaikan

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,32 triliun. Realisasi

pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar 78,75 persen.

Sementara itu, realisasi belanja s.d. triwulan II tahun 2019 mengalami penurunan

sebesar Rp974,94 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Hal ini

disebabkan penurunan jumlah realisasi belanja pegawai, subsidi, hibah, dan bantuan

keuangan dan belanja modal.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD triwulan II tahun

2019 di Sumut didominasi oleh

pendapatan Pajak Daerah mencapai

Rp3,30 triliun atau 69,41 persen dari

total penerimaan PAD sebesar

Rp4,75 triliun.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Grafik III.2, penerimaan

Pajak Daerah di Sumut didominasi

oleh pemerintah Provinsi Sumut.

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi

Sumut lebih banyak bersumber dari

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Kota Medan merupakan penerima

retribusi daerah tertinggi di Sumut.

Penerimaan retribusi Kota Medan s.d.

triwulan II 2019 meningkat tajam

sebesar Rp8,84 miliar dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya.

Medan PemprovSumut

DeliSerdang

SerdangBedagai

TanjungBalai

TW. II 2018 27.09 43.37 18.9 7.7 5.76

TW. II 2019 35.92 19.8 15.21 12.6 12.1

(dal

am m

iliar

rup

iah

)

Grafik III.3Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk

5 Pemda dengan Realisasi Terbesar

Pemprov. Sumut

Medan DeliSerdang

Simalungun

Pematang Siantar

TW. II 2018 2268.36 482.26 198.19 28.25 16.54

TW. II 2019 2269.85 523.68 217.89 30.71 25.48

(dal

am m

iliar

ru

pia

h)

Grafik III.25 (Lima) Pemda dengan Realisasi Terbesar

Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: LKPD Prov/Kab/kota (2019), diolah


15 | P a g e


Peningkatan penerimaan berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi parkir di tepi jalan umum.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik III.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan di wilayah Sumut

mayoritas berasal dari perolehan

bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik

daerah/BUMD yang dikelola oleh

pemerintah daerah, dan pendapatan

terbesar hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ini diterima oleh Pemerintah Provinsi

Sumut. Meskipun demikian, pendapatan dari jenis ini hanya menyumbang sebesar

13,26 persen dari total PAD.

2. Pendapatan Transfer

Grafik III. 5 Realisasi Pendapatan Transfer Prov. Sumut s.d. Triwulan II 2019

(dalam triliun rupiah)

Penerimaan transfer terbesar di

Provinsi Sumut s.d. triwulan II

tahun 2019 berasal dari

Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat sebesar Rp18,51 triliun

atau 86,39 persen dari total

penerimaan transfer sebesar Rp21,43 triliun. Penerimaan DAU memberikan kontribusi

yang signifikan sebesar Rp14,06 triliun atau 65,61 persen dari total realisasi

pendapatan transfer triwulan II tahun 2019.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan tertinggi dari jenis ini adalah

Pendapatan Lainnya sebesar Rp946,02

miliar atau sebesar 92,24 persen dari

total penerimaan lain-lain pendapatan

daerah yang sah sebesar Rp1,02 triliun.

Realisasi Pendapatan Lainnya di antaranya adalah dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian.

429.75

51.5822.02 13.52 12.06

PemprovSumut

TapanuliSelatan

Deli Serdang PadangSidempuan

Simalungun

(dal

am m

iliar

ru

pia

h)

Triwulan II Tahun 2019

Sumber: LKPD Prov/Kab/Kota (2019), diolah Sumber: LKPD Prov/Kab/Kota (2019), diolah

16 | P a g e


B. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi Belanja Operasi menjadi komposisi realisasi belanja terbesar

dimana pada triwulan II tahun 2019

sebesar Rp14.483,93 miliar atau

93,95 persen dari total realisasi

belanja. Berdasarkan Grafik III.8

terjadi peningkatan pada realisasi

Belanja Barang dan Jasa dari

Rp2.868,34 miliar pada triwulan II

tahun 2018 menjadi Rp3.502,79

miliar pada triwulan II tahun 2019.

Realisasi ini didominasi oleh kebutuhan barang habis pakai seperti pembayaran gaji

honorer dan ATK. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi agar

realisasi belanja operasi lebih efektif dan efisien. Realisasi pembentukan aset di

Provinsi Sumut sebesar Rp908,24 miliar atau 5,89 persen dari keseluruhan

realisasi belanja triwulan II tahun 2019. Realisasi tertinggi pembentukan aset adalah

belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp470,52 miliar atau 51,81

persen. Penyerapan belanja modal yang masih rendah disebabkan beberapa

proyek masih dalam tahapan proses lelang pengadaan barang dan jasa terutama

pengadaan konstruksi melalui lelang secara elektronik. Realisasi belanja tidak

terduga terdapat pada 17 pemerintah derah dengan realisasi belanja tidak terduga

Grafik III.8

17 | P a g e


seluruh Provinsi Sumut sebesar Rp23,90

miliar dengan pengeluaran terbesar

berada pada Pemerintah Provinsi Sumut

(sebesar Rp11,32 miliar atau 47,39 persen

dari keseluruhan realisasi belanja tak

terduga pada triwulan II tahun 2019).

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik III.10

Sepuluh Besar Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan Triwulan II Tahun 2019 (dalam triliun rupiah)

Urusan Pendidikan merupakan pagu tertinggi dalam Belanja APBD di Provinsi

Sumut yaitu sebesar Rp15,20 triliun dengan capaian realisasi tertinggi sebesar

Rp1,42 triliun (9,40 persen).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun

1. Prognosis Pendapatan

Berdasarkan rata-rata realisasi pendapatan

terhadap target akhir tahun selama 4 (empat) tahun

terakhir, diproyeksikan realisasi pendapatan APBD

di Provinsi Sumut pada akhir tahun 2019 sekitar

Rp58,39 triliun (93,93 persen ).

2. Prognosis Belanja

Berdasarkan realisasi belanja 4 (empat) tahun

terakhir, diproyeksikan realisasi belanja pada akhir

tahun 2019 sebesar Rp45,99 triliun (84,22 persen).

15.20

6.917.14

1.650.96 0.45 1.21 0.47

3.81

0.97

4.04

1.670.88 0.26 0.31 0.11 0.39 0.14

1.65

0.19

26.60%24.18%

12.37% 15.84%

32.01%

24.39%

31.79%

29.88%

43.28%

19.58%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Pendidikan Kesehatan PekerjaanUmum &Penataan

Ruang

PerumahanRakyat &Kawasan

Permukiman

Ketentraman& KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat

Sosial LingkunganHidup

Perhubungan AdministrasiPemerintahan

Pertanian

Trill

ion

s

Pagu Realisasi

PersentaseSumber: LKPD Prov/Kab/kota (2019), diolah



11.32

5.47

1.65 1.49 1.02

Grafik III.10Lima Pemda Realisasi Terbesar Belanja Tak Terduga

(dalam miliar rupiah)

Sumber: LKPD Prov/Kab/Kota (2019), diolah

BAB IV

Parapat, Danau Toba

18 | P a g e


BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah

Provinsi Sumut Triwulan II Tahun 2019 (dalam juta rupiah)

Uraian 2019 % Kenaikan/

Penurunan 2018

Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi

Pendapatan Negara 8.203.460 27.211.870 35.415.330 2.91% 34.412.650

Pendapatan Perpajakan 7.403.320 4.756.280 12.159.600 14.20% 10.645.270

Pendapatan Bukan Pajak

800.144 946.010 1.746.150 39.73% 1.249.660

`Hibah 0.00 79.620 79.620 181,84% 28.250

Transfer 0.00 21.429.960 21.429.960 -46.10% 39.760.840

Belanja Negara 31.012.540 18.395.870 49.408.410 5.75% 46.722.450

Belanja Pemerintah 8.860.820 15.416.060 24.473.950 3.13% 23.731.780

Transfer 22.151.710 2.979.810 25.131.520 9.31% 22.990.670

Surplus/(Defisit) (22.809.080) 8.816.000 (13.993.080) 19.16% (11.742.500)

Pembiayaan 0.00 2.784.100 2.784.100 86.59% 1.492.110

Penerimaan Pembiayaan Daerah

0.00 2.825.000 2.825.000 82.69% 1.546.320

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00 40.870 40.870 -24.61% 54.210

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

(22.809.080) 11.600.100 (11.208.980) 9.35% (10.250.400)

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut dan LKPD-K Pemda Sumut 2019 (diolah)

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Sumut triwulan II tahun 2019 mencapai

Rp35,4 triliun. Sedangkan total belanja konsolidasian mencapai Rp49,4 triliun. Kenaikan

pendapatan yang lebih kecil dibandingkan belanja negara mengakibatkan defisit

anggaran sebesar 19,16 persen atau minus Rp13,9 triliun. Dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya, surplus/defisit mengalami kenaikan sebesar 4,24 persen. Hal ini

disebabkan oleh lonjakan belanja pegawai pemerintah, terutama karena naiknya gaji

PNS, TNI dan Polri sebesar 5 persen serta pembagian THR bulan Mei 2019.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah

Konsolidasian terdiri dari

Penerimaan Perpajakan,

Pendapatan Negara Bukan

Pajak, Transfer ke Daerah

dan Hibah.


Pendapatan Perpajakan

PNBP `Hibah Transfer

2018 10.645.270 1.249.660 28.250 39.760.840

2019 12.159.600 1.746.150 79.620 21.429.960

dala

m ju

ta ru

pia

h

Gambar IV.1Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi

Sumut s.d.triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2018

19 | P a g e


1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada triwulan II tahun 2019, Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi

Sumut yang berasal dari Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 14,2 persen

dengan nilai total pendapatan yaitu Rp12,1 triliun. Sedangkan penerimaan dari

Pendapatan Negara Bukan Pajak justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi

dengan total pendapatan

Rp17,4 triliun atau naik

sebesar 39,73 persen

dibanding periode yang

sama di tahun sebelumnya.

Pendapatan Hibah justru

naik lebih dari 100 persen

dari tahun 2018 dengan

total pendapatan Rp79,62

miliar, sedangkan

pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 46,1 persen dengan total

pendapatan Rp21,4 triliun.

Total pendapatan pajak konsolidasian triwulan II tahun 2019 adalah sebesar

Rp12,1 triliun. Pendapatan Pajak tersebut terdiri atas Pendapatan Pemerintah Pusat

sebesar Rp7,4 triliun dan Pendapatan Pemerintah Daerah Rp4,7 triliun. PNBP terdiri

atas Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp800 miliar dan Pendapatan

Pemerintah Daerah Rp946 miliar. Sedangkan pendapatan yang berasal dari Hibah

dari Daerah sebesar Rp79,62 miliar dan pendapatan dari transfer daerah sebesar

Rp21,4 triliun.

Diantara 4 jenis pendapatan negara konsolidasian, realisasi pendapatan transfer

pada tahun 2019 memiliki proporsi yang lebih besar dibanding pendapatan lainnya,

yaitu sebesar 61 persen dari total pendapatan negara konsolidasian tahun 2019.

Angka tersebut cukup jauh dibandingkan pendapatan pajak dengan proporsi sebesar

34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan di Provinsi Sumut masih

belum mampu untuk menutup kebutuhan pendanaan pemerintah di Sumut, sehingga

ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

2. Analisis Perubahan

Berdasarkan pendapatan perpajakan konsolidasian, pemerintah pusat

memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap penerimaan perpajakan

Pajak PNBP `Hibah Transfer

Daerah 4,756,280 946,010 79,620 21,429,960

Pusat 7,403,320 800,144 0 0

da

lam

juta

ru

pia

h

Gambar IV.2

Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasians.d.triwulan II Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sumber: LKPP Kanwil DJPb Prov. Sumut LKPD-K Pemda Sumut 2019 (diolah)

20 | P a g e


konsolidasian, sedangkan

pendapatan perpajakan daerah

memberikan konstribusi

sebesar 39 persen. Pendapatan

perpajakan terdiri dari pajak dalam

negeri dan pajak perdagangan

internasional. Secara proporsi,

pada triwulan II tahun 2019, pajak

dalam negeri memiliki proporsi

sebesar 97 persen dan pajak

perdagangan internasional memiliki proporsi sebesar 3 persen dari total pendapatan

perpajakan konsolidasian. Dibanding periode triwulan II tahun 2018, pendapatan

perpajakan konsolidasian mengalami peningkatan sebesar 14,2 persen. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut yang juga meningkat sebesar

5,25 persen dibandingkan triwulan II tahun 2018, dan peningkatan sebesar 2,1 persen

dibandingkan triwulan sebelumnya.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasi

Pada triwulan II tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumut

mencapai Rp197,5 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,25 persen. Sedangkan

pada periode yang sama, pendapatan konsolidasi terealisasi sebesar Rp13,9 triliun

atau naik sebesar 16,88 persen.

Tabel IV.2

Realisasi Konsolidasian Pempus dan Pemda Tahun 2018 dan 2019 (dalam triliun rupiah)

Uraian 2018 2019

Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan

Penerimaan Perpajakan 10.645,27 7,83% 12.159,60 14.20%

PNBP 1.249,66 19,83% 1.746,15 39.73%

Total 11.894,93 - 13.905,75 16,88%

PDRB/Pertum. Ekonomi 182.020 5,30% 197.550,59 5,25%


Berdasarkan selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan

tersebut, menunjukkan masih adanya potensi pendapatan sebagai akibat dari

pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan, khususnya oleh pemerintah daerah.

Namun, secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumut

berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

21 | P a g e


C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), komposisi pengeluaran

pemerintah triwulan II tahun 2019 secara umum hampir sama, yaitu realisasi belanja

pegawai yang lebih besar jika dibandingkan dengan belanja yang lainnya. Secara

proporsi, belanja pegawai pemerintah daerah lebih besar dibandingkan belanja

pemerintah pusat, masing-masing sebesar 46 persen dan 66 persen dari total

konsolidasian belanja pemerintah. Selain belanja pegawai, terdapat perbedaan yang

mencolok antara Pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah

daerah yaitu pada belanja barang. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pengeluaran

operasional kantor pemerintah daerah yang merupakan belanja rutin, masih belum

optimal. Maka, perlu adanya pengendalian belanja pemerintah daerah baik itu

belanja pegawai maupun barang.

2. Analisis Perubahan

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial Transfer

4,110.643,349.75

1,391.35

9.09

22,151.70

8,800.333,502.80

908.24

37.15

2,979.81D

ala

m t

riliu

na

n r

up

iah

Gambar IV.4Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap

Konsolidasian s.d.triwulan II Tahun 2019

29%

12%

6%

53%

2018

27%

15%

5%

53%

2019Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

Transfer

Grafik IV.5

Komposisi Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2019



22 | P a g e


Komposisi belanja konsolidasian triwulan II tahun 2019 didominasi oleh

transfer ke daerah sebesar 53 persen, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja

barang. Komposisi ini sedikit berbeda tahun 2018, belanja pegawai dan belanja

modal mengalami penurunan di tahun 2019, namun belanja barang dan bantuan

sosial mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi bantuan sosial dipengaruhi oleh

pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dengan indeks bantuan yang

meningkat pada komponen kesehatan dan pendidikan dan realisasi Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) dan realisasi bansos lainnya antara lain, Program

Indonesia Pintar dan bidik misi. Peningkatan belanja barang diharapkan sesuai

dengan kebijakan pemerintah agar realisasi Belanja Pemerintah Pusat tidak

menumpuk di triwulan III dan IV.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Pada Triwulan II tahun 2019, Neraca Keuangan Pemerintah Konsolidasian

di Provinsi Sumaera Utara mengalami defisit Rp13,9 triliun. Sebagian besar defisit

ini merupakan efek dari kenaikan Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumut

cenderung tidak mengikuti kenaikan belanja pemerintah pusat. Kenaikan belanja

negara dua kali lebih besar dibanding kenaikan pendapatan konsolidasian

dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penetapan

kebijakan rencana anggaran defisit. Di Provinsi Sumut kebijakan ini dinilai cukup

berhasil jika ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,25

persen lebih besar dari tingkat pertumbuhan nasional sebesar 5,05 persen.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO (PDRB)

Laporan operasional menunjukkan adanya perkembangan realisasi belanja

pemerintah (pusat dan daerah) di Sumut terhadap perkembangan PDRB Sumut.

Pada tahun 2019, rasio belanja pemerintah terhadap PDRB Sumut sebesar 26

persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2018 yang

sebesar 22 persen. Selain itu, baik realisasi belanja pemerintah maupun PDRB

sama-sama mengalami tren kenaikan. Dalam hal ini dapat diambil suatu hipotesis

bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu variabel penting yang

kemungkinan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumut.

BAB V

Kebun Teh, Sidamanik

Pantai Sorake, Nias Selatan

23 | P a g e


BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Perkembangan Kawasan Industri Medan

Kawasan Industri Medan (KIM)

adalah sebuah kawasan industri yang

terletak di Kelurahan Mabar, Medan Deli,

Medan. Awal tahun 2018 menjadi awal

transformasi PT. KIM menjadi kawasan

industri modern. Potensi pengembangan

yang dimiliki KIM memang strategis.

Terletak di Kota Medan yang dilalui Sungai

Deli dan Sungai Babura dimana keduanya merupakan jalur lalu lintas perdagangan

yang cukup ramai. Ditambah Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka sebagai pintu

gerbang Indonesia bagian barat untuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa

domestik maupun luar negeri. Kota Medan juga merupakan pusat administrasi

pemerintahan, industri, jasa layanan keuangan, komunikasi, serta perdagangan.

KIM memiliki luas lebih kurang 514 Ha dengan menyediakan hampir seluruh

fasilitas yang mendukung proses produksi dan distribusi baik laut, udara maupun

darat. Tersedia juga kebutuhan tenaga listrik, air, telekomunikasi, oksigen/nitrogen,

unit pengolahan limbah besar. Pengaruh keberadaan KIM terhadap kehidupan sosial

dan ekonomi antara lain:

1. Terserapnya tenaga kerja

Tahun 2012 terdapat sekitar 15 ribu karyawan dan akhir tahun 2018 kurang lebih

terdapat 50 s.d. 75 ribu pekerja yang bekerja di kawasan ini atau 1 persen dari

total penduduk usia produktif (20 s.d. 44 tahun) di Sumut yang sejumlah

4.998.740 jiwa. Penduduk Sumut yang terpengaruhi 74.100 jiwa atau 0.5

persen. Menurut penelitian Kimberly Febrina Kodrat dari Universitas Al Azhar

Medan, hasil uji statistik chi square (α = 0,01) diperoleh bahwa kelompok

masyarakat yang bekerja di dalam PT. KIM mempunyai hubungan yang sangat

signifikan dengan kelompok masyarakat yang bekerja di luar PT. KIM terhadap

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan faktor usia.

2. Adanya program Corporate Social Responsibility untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat atau tanggung jawab sosial perusahaan yang

diwujudkan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti Pasar Murah

24 | P a g e


Bingkisan Ramadhan, turut serta dalam sinergi BUMN dalam penyaluran

kepedulian sosial.

3. Kontribusi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan

daerah sekitarnya, seperti peningkatan jumlah rumah makan dan investor

pelaku industri serta peningkatan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dilihat

dengan adanya 335 perusahaan yang berdiri (PMDN/Non Fasilitas sebanyak

303 perusahaan, dan PMA sebanyak 32 perusahaan).

B. Danau Toba, Destinasi Wisata Tingkat Dunia

Dalam rangka mendukung kawasan wisata kelas dunia, Pemerintah yang

tengah fokus mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas telah menjadikan

Danau Toba sebagai salah satu dari 4 destinasi sebagai destinasi "super-prioritas"

dengan mengalokasikan Rp6,4 triliun.

25 | P a g e


Salah satu dukungan tersebut yakni pengembangan dan peningkatan akses

jalan, fasilitas, permukiman, penyediaan air bersih serta berbagai prasarana lainnya.

Peningkatan akses jalan tersebut yakni untuk mengejar target 1 juta wisatawan

mancanegara dan 5 juta wisatawan nusantara di tahun 2019. Peningkatan itu antara

lain pembangunan jalan Pematang Siantar-Parapat dan jalan tol yang terbentang

dari Medan hingga Parapat yang diperkirakan selesai pada tahun 2020. Selain itu

terdapat juga jalan nasional, yaitu jalan lingkar Samosir, jalan lingkar Danau Toba,

dan pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk konektivitas 8 kabupaten

serta pembangunan Jalan Lingkar Parapat untuk menghubungkan Bandara Silangit

dan Bandara Sibisa. Selain itu, dilakukan juga revitalisasi sejumlah pelabuhan serta

menambah 5 kapal angkutan roro 300GT dengan kapasitas 280 penumpang dan 32

mobil atau 17 truk dan kendaraan dari atau menuju Pulau Samosir.

Bandara Silangit yang telah beroperasi penuh memiliki sudah memliki

penerbangan internasional terjadwal sedangkan Bandar Sibisa baru bisa melayani

penerbangan perintis Aviastar dengan rute Binaka-Sibisa-Binaka.

Pembangunan jalan tol Medan-Danau Toba saat ini baru selesai hingga ruas

Tebing Tinggi. Sedangkan ruas Tebing Tinggi-Serbelawan sepanjang 30 km sudah

mulai memasuki tahap konstruksi dengan pembebasan lahan sudah 82 persen.

Ruas lainnya hingga Parapat sepanjang 39 km masih dalam tahap pembebasan

lahan. Jalan tol ini nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Lingkar Luar Danau Toba.

Selain itu beberapa perbaikan jalan dan jembatan seperti penggantian Jembatan

Aek Sioto, penggantian Jembatan Aek Sihapilis Pangaloan, rekonstruksi Jalan Bts.

Kab. Simalungun-Silimbat, rekonstruksi Jalan Ambarita-Simanindo, penataan trotoar

dan drainase Kawasan Pariwisata Samosir, penggantian Jembatan Tano Ponggol,

pelebaran Jalan Menuju Standar Onanrunggu-Nainggolan, pelebaran Jalan Menuju

Pangururan-Nainggolan, dan Jembatan Tano Ponggol.

Terobosan lain yang dilakukan Pemerintah saat ini yakni mendorong agar

Geopark Kaldera Toba mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark,

seperti Geosite Pusuk Buhit, yaitu tempat bermukim dan berkembangnya Raja Batak

dan peninggalan sejarah adat dan budayanya.

Berkembangnya perekonomian wisata Danau Toba akan memberikan

dampak perbaikan perekonomian bagi 8 Pemerintah Daerah di sekitar Danau Toba

yaitu Kab. Tobasa, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab.

Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Dairi dan Kab. Pakpak Bharat.

http://www.tribunnews.com/tag/penerbangan-perintis

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

Bakhtaruddin

Ketua:

Kepala Bidang PPA II Mercy Monika R. Sitompul

Editor:

Albert IG

Penulis:

Yofi Habibie Adnan

Miftah Nst

Elimar Sinaga

Elisa

Tuty Alawiyah

Kontributor:

Rommel, Muhituddin, Bandar, Hotma, Hengky,

Hanida, Dameria, Ressinta, Ricky

Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan

(061) 4148440, 4538600

[email protected]

kanwilsumut.djpbn.kemenkeu.go.id

Lompat Batu, Nias

Rumah Adat Batak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARAGedung Keuangan Negara lLt.3 Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A, MEDAN -20152

Telepon: 061 -4553258; 4148440', 4153044 Psw. 302 Faksimili: 061 -4538600; 41 53064

Yth

Melalui

Dari

Lampiran

Hal

N.gTA DIN-A9

Nomor: ND- ePg4AlVPB .0212019

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Pelaksanaan Anggaran

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

1 (satu) berkas

Penyampaian Kajian fiifat RegionalTriwulan ll Tahun 2019 Provinsi

Sumatera Utara

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-

61tP812017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini

terlampir disampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan ll Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019.

Laporan dalam bentuk soft copy telah disampaikan juga melalui alamat email:

[email protected].

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

akhtaruddin

Laganon Kot4/Lt' Tronsparan, repat Woktu. Pastl Can Tanpa B[aEa

kajian fiskal regional - djpb

Documents