ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN PADA PT. PANCAMITRA MAKMUR SURABAYA

SKRIPSI

OLEH :

SETYO BAGUS WAHYUDI

NPM : 14133119

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2018

i

ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.

PANCAMITRA MAKMUR SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh :

SETYO BAGUS WAHYUDI

NPM : 14133119

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Setyo Bagus Wahyudi

NPM : 14133119

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak terdapat

karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab dosen

pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, tetapi menjadi

tanggung jawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Setyo Bagus Wahyudi

NPM. 14133119

iii

ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PADA PT. PANCAMITRA MAKMUR SURABAYA

SKRIPSI

NAMA : SETYO BAGUS WAHYUDI

FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

NPM : 14133119

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH:

DOSEN PEMBIMBING KETUA PROGRAM STUDI

Karlin, SE, M.Ak Aminatuzzuhro, SE., M.Si

iv

ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PADA PT. PANCAMITRA MAKMUR

SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

SETYO BAGUS WAHYUDI

NPM : 14133119

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana disarankan

oleh Tim Penguji.

Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

(Dr. Novrida Qudsi Lutfillah, SE, Ak, MSA, CA)

Penguji I, Penguji II,

(Karlin, SE, M.Ak) (Prita Anugrah, SE, MM)

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Wijaya Putra. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini,

sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Budi Endarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Wijaya

Putra Surabaya.

2. Ibu Dr. Soenarmi, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Wijaya Putra Surabaya.

3. Ibu Aminatuzzuhro, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya.

4. Ibu Karlin SE., M.Ak selaku pembimbing yang selalu membimbing

dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.

5. Seluruh Staff Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya

Putra Surabaya kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada

penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Wijaya Putra Surabaya ini.

6. PT. PANCAMITRA MAKMUR, Terima kasih telah memberikan

kesempatan dan kerja samanya kepada penulis untuk melakukan

penelitian.

vi

7. Ibunda Sukesi, Ayahanda Ali Mustofa, Istri saya Yuke Farah Yuanita,

Kakak sepupu saya Achmad Dedi Kurniawan, serta Adik saya Azzahra

Nindya Insani dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas

curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan

pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya.

8. Teman-teman Akuntansi D 2014, teman dekat dikelas Andrea Bambang

Wijanarko, kakak senior Ditta Chintasty Suharjo, serta teman-teman

dari seluruh fakultas, Terima kasih atas dukungan dan kebersamaanya.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Setyo Bagus Wahyudi

vii

ABSTRAK

Setyo Bagus Wahyudi, 14133119, Analisis Praktik Perhitungan Pajak

Penghasilan Badan pada PT. Pancamitra Makmur Surabaya, 2018

Skripsi ini secara umum bertujuan untuk menganalisis tentang

perencanaan pajak dalam hal koreksi fiskal terhadap akun-akun dalam laporan

keuangan seperti akun pendapatan dan akun biaya di salah satu perusahaan di

Surabaya, yaitu PT. PANCAMITRA MAKMUR. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa

analisis dan perhitungan pajak penghasilan PT. Pancamitra Makmur telah sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan No 36 Tahun

2008. Namun, terdapat beberapa item yang perlu dikoreksi, antara lain

penghasilan yang dikenakan PPh final, biaya-biaya, dan pendapatan. Hasil

penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi pada PT.

PANCAMITRA MAKMUR sehingga perusahaan dapat mengetahui pengaruh

perencanaan pajak dan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi

pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal tanpa melanggar

peraturan.

Kata kunci :

Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal, Efisiensi

viii

ABSTRACT

Setyo Bagus Wahyudi, 14133119, Practice Analysis for Calculation of

Corporate Income Tax at PT. Pancamitra Makmur Surabaya, 2018

This research generally aims to analyze tax planning in terms of fiscal

correction of accounts in financial statements such as income accounts and cost

accounts at one of the companies in Surabaya, namely PT. PANCAMITRA

MAKMUR. This research is a qualitative research with descriptive design. The

results of the study show that the analysis and calculation of PT. Pancamitra

Makmur is in accordance with the provisions stipulated in the tax law No. 36 of

2008. However, there are several items that need to be corrected, including

income subject to final income tax, costs, and income. The results of this study

are expected to be able to provide input and information on PT. PANCAMITRA

MAKMUR so that companies can find out the influence of tax planning and carry

out tax planning as an effort to efficiency tax payments to achieve maximum

profit without breaking the rules.

Key words :

Tax Planning, Corporate Income Tax, Fiscal Correction, Efficiency

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................... .................................. i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......... .................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......... .................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................... .................................. iv

KATA PENGANTAR ................................................... .................................. v

ABSTRAK ...................................................................... .................................. vii

ABSTACT ...................................................................... .................................. viii

DAFTAR ISI .................................................................. .................................. ix

DAFTAR TABEL .......................................................... .................................. xi

DAFTAR GAMBAR ..................................................... .................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................. .................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN ........................................... .................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................ .................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ..................................... .................................. 3

1.3 Tujuan Penelitian ....................................... .................................. 3

1.4 Manfaat Penelitian ..................................... .................................. 4

BAB II TELAAH PUSTAKA ..................................... .................................. 7

2.1 Landasan Teori .......................................... .................................. 7

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu ........................ .................................. 45

2.3 Kerangka Konseptual ................................ .................................. 48

BAB III METODE PENELITIAN .............................. .................................. 50

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ................ .................................. 50

3.2 Informan Penelitian ................................... .................................. 51

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .................... .................................. 52

3.4 Fokus Penelitian ........................................ .................................. 52

3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................ .................................. 53

3.6 Teknik Analisis Data ................................. .................................. 55

x

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 58

4.1 Hasil Penelitian ......................................... .................................. 58

4.2 Pembahasan .............................................. .................................. 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................ .................................. 87

5.1 Kesimpulan ................................................. .................................. 87

5.2 Saran ............................................................ .................................. 88

DAFTAR PUSTAKA .................................................... .................................. 89

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Badan ......................................... .................................. 25

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. “X” ............ .................................. 29

Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu ............ .................................. 44

Tabel 3.1 Kisi-kisi Panduan Wawancara .................... .................................. 54

Tabel 3.2 Kisi-kisi Panduan Dokumentasi ................. .................................. 55

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Fiskal 2015 ................. .................................. 74

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal 2016 ................. .................................. 75

Tabel 4.3 Pajak Terutang (Fiskal) 2015 ..................... .................................. 81

Tabel 4.4 Pajak Terutang (Fiskal) 2016 ..................... .................................. 82

Tabel 4.5 Pajak Terutang dengan Koreksi Fiskal 2015 ................................. 83

Tabel 4.6 Pajak Terutang dengan Koreksi Fiskal 2016 ................................. 85

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Terutang (PPh 29) ..................................... .................................. 48

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pancamitra Makmur Surabaya ............... 64

Gambar 4.2 Proses Penjualan PT. Pancamitra Makmur Surabaya ................... 70

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Pancamitra Makmur

Periode Januari-Desember 2015

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Pancamitra Makmur

Periode Januari-Desember 2016

Lampiran 3 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Pancamitra

Makmur Tahun 2015

Lampiran 4 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Pancamitra

Makmur Tahun 2016

Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6 Kartu Pembimbingan Skripsi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan menurut ketentuan

undang-undang tanpa mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk

yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sudah bukan merupakan rahasia

lagi bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak sesuai dengan

prosedur sehingga terjadi beberapa kasus, mulai dari penunggakan pajak hingga

penggelapan pajak.

Akhir-akhir ini marak sekali pemberitaan di media mengenai kasus-kasus

penggelapan pajak oleh beberapa pihak. Dari sekian kasus yang membelit negeri

ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang

mewabah di semua kalangan saat ini. (Antaranews.com, 2013) Martani ,

membayar pajak adalah kewajiban yang menempel pada setiap warga

negara. Penyadaran warga negara akan pentingnya membayar pajak, harus disertai

dengan akuntabilitas pemerintah dalam alokasi dan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas ini sangat penting karena masyarakat belakangan segan membayar

pajak karena maraknya korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari pajak

tersebut yang tidak ditujukan untuk melayani masyarakat, penyediaan

infrastruktur yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

1

2

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang

paling besar. Pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran

rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan suatu

negara sangat berpengaruh dari penerimaan negara tersebut, apabila penerimaan

negara berkurang maka pembangunan negara juga terhambat. Pembangunan

bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan

fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi

merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajab pajak yang terdiri dari orang

pribadi dan badan.

Upaya yang tepat untuk dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak

yang harus dibayarkan adalah perencanaan pajak (tax planning). Tax planning

tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi

berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang

menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara

yang legal. Akuntan badan usaha memiliki kontribusi yang sangat besar dalam

membantu perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Perencanaan pajak sendiri merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Manajemen pajak, meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban

perpajakan, dan pengendalian pajak. Pada umumnya fokus perencanaan pajak

adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

3

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan pada PT.

Pancamitra Makmur yang berdomisili di Surabaya. Jawa Timur yang merupakan

badan usaha yang bergerak dibidang dagang pompa air. Dan telah menghitung

pajak penghasilan (pph) badan. Bedasarkan hal tersebut maka penelitian ini

membahas mengenai praktik perhitungan pajak penghasilan badan PT Pancamitra

Makmur Surabaya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut. Untuk mempermudah

mendiskripsikan ruang lingkup penulis, pembahasan dan dimensi serta analisis

yang tertera didalam, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah praktik perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.

Pancamitra Makmur Surabaya ?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai sehubungan dengan penelitian adalah:

“Untuk menganalisis praktik perhitungan pajak penghasilan badan di PT.

Pancamitra Makmur Surabaya”.

4

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap agar hasil penelitian ini mempunyai manfaat serta berguna

bagi siapapun juga yang membacanya, baik penulis, maupun perusahaan maupun

pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan alternatif optimalisasi perencanaan pajak guna

meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan usaha dan pencapaian

laba maksimal tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang

bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan

pembayaran pajak penghasilan suatu badan usaha. Selain itu, diharapkan

penulis dapat lebih memahami aplikasi dan praktek perencanaan pajak dalam

dunia kerja yang sebenarnya sehingga menjadi berguna ketika penulis sudah

memasuki dunia kerja nantinya

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan kepada

pembaca tentang adanya praktik-praktik perencanaan pajak yang tepat guna

meminimalkan pembayaran pajak

5

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

karya ilmiah dan bagi penelitian dimasa yang akan datang untuk melakukan

penelitian lebih lanjut, terutama informasi tentang penerapan tax planning di

suatu perusahaan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Selain itu

sebagai penambahan khasanah perbendaharaan perpustakaan.

b. Bagi Ilmuwan atau Peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bahan kajian

bahwa akuntan suatu badan usaha juga harus berusaha memahami pentingnya

pengetahuan tentang aturan perpajakan sehingga dapat membantu badan usaha

untuk menyusun perencanaan pajak yang tepat.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta

dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa

yang akan datang.

6

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan yang

diambil dari beberapa literatur. Landasan teori digunakan sebagai acuan dalam

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam badan usaha.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :

1. Iuran / pungutan

2. Tidak menerima kontra prestasi

3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

5. Pajak dapat dipaksakan

7

`

Soemitro dalam Mardiasmo (2011), mendefinisikan Pajak adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban

yang dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan jasa

secara langsung melainkan digunakan untuk pembangunan nasional dan

kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Wahono (2012) “pajak mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan”. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak akan

dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

8

`

Menurut Mardiasmo (2011) “pajak merupakan sumber penerimaan

Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan

fungsi mengatur (regulerend)”. Pajak merupakan sumber dana bagi

pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sekaligus

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang

sosial ekonomi.

1. Fungsi Penerimaan atau anggaran ( Budgetair )

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pem-

biayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun penge-

luaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan ke-

bijakan di bidang sosial, ekonomi maupun bidang politik dengan tujuan

tertentu

2.1.3 Pajak Penghasilan

Waluyo (2012) mengemukakan pajak penghasilan adalah pajak yang

dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum

lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau

regresif. UU. No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 36 tahun 2008. (Selanjutnya

disebut dengan UU PPh).

9

`

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur mengenai

penganaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak subyek

pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak

dikenai pajak atas penghasilannnya diterima atau diperolehnya selama satu

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian

tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau terakhir

dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan dapat diperoleh dari penghasilan bruto antara lain:

2.1.3.1 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang

Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha, antara lain:

a. biaya pembelian bahan

b. premi asuransi

c. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang

10

`

d. biaya perjalanan

e. bunga, sewa, dan royalti

f. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

g. biaya pengolahan limbah

h. biaya administrasi; dan

i. pajak kecuali Pajak Penghasilan

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud

dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas

biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial

11

`

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan

Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;

atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum

atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah; dan

12

`

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.3.2 Biaya Bukan Pengurang Penghasilan Bruto

Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang

Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tidak dapat mengurangi

penghasilan bruto antara lain:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan

usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan

hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan

anjak piutang

b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan

sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan

d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan

13

`

f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah

industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib

Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan

premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang

bersangkutan

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di

daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh

14

`

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah;

8. Pajak Penghasilan

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta

sanksi pidana berupa \denda yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia antara lain: UU. No. 7

Tahun 1984, yang disempurnakan dengan UU. No. 7 Tahun 1991, UU. No.

10 Tahun 1994 dan terakhir UU. No. 17 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah,

KERPRES, KEPMENKEU, Keputusan Dirjen Pajak dan SE. Dirjen Pajak

UU. PPh. Berlaku mulai tahun 1984, sebagai pengganti UU. Pajak

Perseroan 1925, UU. Pajak Pendapatan, UU. PBDR Tahun 1970.

15

`

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Wahono (2012) objek pajak merupakan penghasilan yaitu

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib

pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan penghasilan.

Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam objek pajak menurut

pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 :

1. Pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau

imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau

anggota

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan atau pengambil alihan usaha.

16

`

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil. Penerimaan

kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang

5. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi

6. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

8. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

10. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

2.1.6 Objek Pajak Penghasilan yang dikecualikan

Menurut pasal 4 ayat 3 UU. Nomor 17 tahun 2000, yang tidak

termasuk objek pajak yang dipotong adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah

17

`

2. Harta hibahan yang diterima oleh saudara dalam garis keturunan lurus

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

yayasan, koperasi

3. Warisan

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperolah dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari

wajib pajak atau pemerintah.

6. Pembayaran dari pihak asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan

asuransi bea siswa

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan mentri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai.

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komenditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, firma dan kongsi

18

`

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan mentri keuangan.

13. Sisa lebih yang diterima atau di peroleh badan atau lembaga nirlaba

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara

jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.

2.1.7 Subyek Pajak Penghasilan

Subjek pajak dapat di artikan sebagai orang yang di tuju oleh undang -

undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan di kenakan terhadap

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolahnya

dalam waktu pajak. ( Waluyo, 2012 )

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

19

`

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang

yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan,

maka pendapatan itu dikenakan pajak

3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi

kriteria:

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah

d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

2.1.8 Subjek Pajak Penghasilan yang dikecualikan

Menurut pasal 4 ayat 3 UU. Nomor 17 tahun 2000, yang tidak

termasuk objek pajak yang dipotong adalah:

1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat–pejabat perwakilan diplomatik, konsultan, atau pejabat–pejabat

lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka, sepanjang :

a. Bukan Warga Negara Indonesia

20

`

b. Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain diluar

jabatannya di indonesia,serta negara yang bersangkutan memberikan

perlakuan timbal balik

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkanoleh menteri

keuangan. Dengan syarat :

a. Indonesia menjadi anggotanya

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk

memperolah penghasilan di Indonesia

4. Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan/atau

kebudayaan. Dengan syarat

a. Kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah

Indonesia

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia

5. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang di tetapkan oleh

menteri keuangan, dengan syarat :

a. Bukan Warga Negara Indonesia

b. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau

peker jaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

6. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu,

yaitu:

a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undanagan yang berlaku

b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD

21

`

c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah

pusat atau daerah

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

2.1.9 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo ( 2009:278 ) untuk menghitung besarnya PPN

yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) yang menjadi

dasar pengenaan pajak penambahan nilai adalah :

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang

kena pajak ( BKP ), tidak termasuk pajak pertambahan nilai ( PPN )

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua semua biaya

yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa kerena penye-

rahan jasa kena pajak ( JKP ), tidak termasuk pajak penambahan nilai (

PPN )

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh eksportir

4. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan

bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak

22

`

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem

(Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang terutang.

3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

2.1.11 Tarif Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana

diatur dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah

bagan pengenaan tarif PPh terhadap Pendapatan Kena Pajak.

23

`

Tabel 2.1

Tarif PPh Badan

Tahun Tarif Pajak

Pada tahun 2009 28%

Dari 2010 s/d Juni 2016 25%

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan

di bursa efek 5% lebih rendah dari sebelumnya

Peredaran bruto sampai dengan Rp.

50.000.000.000

Pengurangan 50% dari yang

seharusnya

Sumber: Widyaningsih (2011)

Catatan:

Sejak juli 2013 Tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 1 % dari peredaran

Bruto

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun

2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran

bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, wajib pajak tersebut diberikan

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Penerapan

pengurangan tarif sebesar 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan

Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp

4.800.000.000,00. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak atas

bagian peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar,

tetap dikenakan tarif normal 28% dan peredaran bruto diatas Rp 50 Milyar

akan dikenakan tarif 25 % x Penghasilan Kena Pajak.

24

`

2.1.12 Laporan Laba Rugi Fiskal

Laba fiskal merupakan laba yang dihitung menurut undang – undang

perpajakan, sedangkan laba komersial adalah laba yang dihitung

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) sehingga menimbulkan

laba yang berbeda. Apabila perusahaan menghitung laba berdasarkan SAK

maka pada akhir tahun pajak diperlukan penyesuaian atau koreksi fiskal dari

laba komersial ke laba fiskal. Keuntungan maupun kerugian selisih kurs

terjadi sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode harus

dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan. Oleh karena itu dengan

tujuan kewajiban pajak penghasilan beban laba – rugi fiskal dijadikan

sebagai basis penghitungan PPh Badan.

Hal – hal yang menyebabkan timbulnya koreksi fiskal antara lain :

a. Adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan,

perbedaan konsep biaya, pengukuran biaya, cara pembebanan biaya atau

alokasi biaya.

b. Adanya penghasilan yang telah dipotong atau dikenakan PPh final

sehingga penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari laba – rugi

komersial ( dikoreksi ).

Perbedaan – perbedaan tersebut dibedakan dalam :

A. Perbedaan tetap

Merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya

berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan dengan Prinsip

Akuntansi yang bersifat permanen, dengan kata lain suatu

25

`

penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam

rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (taxable income).

Contoh biaya dan pendapatan yang termasuk perbedaan tetap yaitu:

1. Biaya Sewa gedung

2. Biaya Entertaiment

3. Biaya pengobatan dalam bentuk uang tunai

4. Biaya pakaian seragam karyawan (Uniform)

5. Biaya Rugi selisih kurs

6. Biaya Catering (Kosumsi)

7. Biaya Komisi

8. Biaya Sumbangan (Hadiah)\

9. Selisih Penyusutan fiskal dan amortisasi terhadap penyusutan dan

amortisasi komersial

10. Jasa giro bank

11. Pendapataan Komisi

12. Pendapatan Sewa

13. Pendapatan lain diluar hibah (Sumbangan/Warisan)

14. Penyusutan dan amortisasi fiskal dibawah penyusutan amortisasi

komersial

B. Perbedaan waktu

Merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi

komersial dengan ketentuan fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan

26

`

pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak

ke tahun pajak lainnya, misalnya :

1. Metode penyusutan dan Amortisasi

2. Metode penilaian persediaan

3. Penyisihan piutang tak tertagih

4. Rugi – laba selisih kurs.

Karena adanya perbedaan diatas maka diperlukan koreksi fiskal

dengan tujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan

perpajakan, sehingga diperoleh laba pajak atau laba fiskal.

Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif

(menambah laba fiskal) dan koreksi fiskal negatif (mengurangi laba

fiskal), dimana koreksi fiskal tidak dijurnal.

Format Laporan Laba/Rugi Fiskal disajikan pada tabel 2.2.

27

`

Tabel 2.2

PT. “ X “

Laporan Laba Rugi Fiskal

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015

Uraian Menurut

Komersial

Menurut

Pajak

Koreksi

Fiskal

Penghasilan

a. Pendapatan tidak final dan obyek pajak xxx xxx -

b. Pendapatan final xxx - xxx

c. Pendapatan bukan obyek pajak xxx - xxx

d. Pendapatan yang dihitung kembali xxx xxx -

Biaya

a. Biaya yang merupakan pengurang xxx xxx -

b. Biaya yang terkait final xxx - xxx

c. Biaya yang terkait bukan obyek pajak xxx - xxx

d.

Biaya yang terkait pasal 9 ayat 1 UU

PPh xxx - xxx

e.

Biaya pengurang pasal 6 ayat 1 UU

PPh xxx xxx -

Penghasilan Netto 1d - 2e xxx xxx -

Kompensasi Rugi xxx xxx -

Penghasilan Kena Pajak xxx xxx -

PPh Terutang xxx xxx -

Kredit Pajak

a. Pajak yang dibayar terkai final Xxx - xxx

b. Pajak yang dibayar tidak terkait final Xxx xxx -

PPh kurang bayar / lebih bayar Xxx xxx -

Sumber Data : Jusup, (2010)

28

`

Pada format diatas, terdapat koreksi fiskal, berupa:

1. Koreksi Fiskal Positif, yaitu semua yang mengandung akses kenikmatan,

yang harus dikurangi dengan laba komersial.

Yang termasuk koreksi fiskal Positif, antara lain :

a) Biaya sewa gedung

b) Biaya Entertainment

c) Biaya pengobatan dalam bentuk uang tunai

d) Biaya pakaian seragam karyawan ( Uniform )

e) Biaya Rugi selisih kurs

f) Biaya Catering/Kosumsi

g) Biaya komisi

h) Selisih penyusutan fiskal dan amortisasi dibawah penyusutan

komersial

i) Pajak penghasilan yang dibayar dimuka (PPh pasal 21,23 dan 25

badan)

j) Insentif (Insentif penjualan produk)

k) Biaya Sumbangan (Hadiah)

2. Koreksi Fiskal Negatif, yaitu semua yang mengandung akses

kenikmatan, yang harus tambah dengan laba komersial.

Yang termasuk koreksi fiskal Positif, antara lain :

a) Laba selisih kurs

b) Jasa giro bank (Pendapatan bunga bank)

c) Pendapatan Komisi

29

`

d) Pendapatan sewa

e) Pendapatan lain di luar hibah ( sumbagan/warisan)

f) Penyusutan dan Amortisasi fiskal diatas penyusutan dan amortisasi

komersial

2.1.13 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008) perencanaan pajak adalah langkah awal

dalam manajemen pajak merujuk kepada suatu proses rekayasa usaha dan

transaksi perusahaan untuk meminimalkan utang pajak tapi masih dalam

bingkai peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak juga merupakan pemenuhan kewajiban

perpajakan (tax compliance) secara lengkap, benar dan tepat waktu untuk

menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam usaha meminimalkan pajak ini dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Tax avoidance adalah usaha meminimalkan pajak tanpa melanggar

hukum.

2. Tax Evasion adalah usaha meminimalkan pajak dengan jalan melanggar

hukum, seperti penggelapan pajak yang bersifat ilegal sehingga ada

sanksinya baik itu pidana maupun sanksi administrasi.

30

`

Suandy (2008:7), tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan

untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali;

2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan

3. Menunda pengakuan penghasilan

4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain;

5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk

badan usaha baru

6. Menghindari pengenaan pajak ganda

7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau

membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.

Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah

sebagai berikut :

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi

kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga

perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.

2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat

menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan

yang berlaku.

31

`

2. Menyebar penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak

yang tinggi.

3. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk

tepat.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat

diukursecara keseluruhan

5. penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya.

2.1.14 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008) tujuan perencanaan pajak adalah

merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin

dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan

Undang- Undang.

Dengan kata lain tujuan utama perencanaan pajak adalah

meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga

menjaga cash flow perusahaan secara keseluruhan.

Selain dari tujuan utama tersebut, perencanaan pajak juga

mempunyai tujuan lain seperti:

1. Tujuan yang bersifat kuantitatif.

Hasil tujuan ini berupa tax planning yaitu beban pajak paling

rendah dengan cara memilih jenis transaksi dan kebijakan yang akan

diambil oleh perusahaan.

32

`

2. Tujuan yang bersifat kualitatif.

Dalam hal ini didasari pada pelaksanaan administrasi yang baik dan

terencana, tujuan ini dapat menghindari adanya konflik yang dapat

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara kualitatif

akibatnya harus menanggung beban pajak dan sanksi pajak yang

terhutang.

2.1.15 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009, hal 277) menyatakan bahwa manfaat

perencanaan pajak adalah:

1. Penghematan Kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak

yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2. Mengatur aliran kas (cash flow), perencanaan pajak dapat

mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun

2.1.16 Motivasi Dalam Perencanaan Pajak

Suandy (2008) menjelaskan “bahwa motivasi yang mendasari

dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur

perpajakan”. yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (tax policy)

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai

sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai

33

`

aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong

dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang

akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur

pembayaran pajak.

2. Undang-undang Perpajakan (tax law)

Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang

yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu,

dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain

(Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri

Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang

ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu

sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan

dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka

celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan

tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (tax administration)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk

memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut

mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam

operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang

cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam

ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk

34

`

memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi

hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu)

dengan memanfaatkan:

a. Perbedaan tarif pajak (tax rates)

b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan

pajak (tax base)

c. Loopholes, shelters, dan havens

2.1.17 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008), strategi umum perencanaan pajak dapat dil-

akukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Tax Saving

Merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alterna-

tive pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, bagi pe-

rusahaan yang dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan

kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena

pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk ob-

jek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan

kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan .

2. Tax Avoidance

Merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari

pengenaan pajak melalui transaksi- transaksi yang akan menjadi objek

pajak. Misalnya, bagi perusahaan yang

35

`

masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh

Pasal 21.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan.

Dalam hal menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan,

dapat dilakukan dengan memahami setiap peraturan perpajakan yang

berlaku sehingga perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi

perpajakan yang dapat berupa:

a. Sanksi Administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

b. Sanksi pidana berupa pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Penundaan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar pera-

turan adalah melalui penundaan PPN. Penundaan ini dilakukan dengan

menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang di-

perkenankan khususnya untuk penjualan kredit dimana penjual mener-

bitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penye-

rahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Kredit pajak adalah pajak yang dibayar pada tahun berjalan yang

dapat mengurangi total pajak terutang di akhir tahun pajak. Kredit pajak

dalam PPh meliputi :

a. Kredit Pajak Dalam Negeri: PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal

23

b. Kredit Pajak Luar Negeri: PPh Pasal 24.

36

`

2.1.18 Tahapan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak harus dibuat dengan mempertimbangkan kegiatan

perusahaan secara keseluruhan baik kegiatan yang bersifat lokal maupun

kegiatan internasional.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut

Suandy (2008) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada Tahap pertama dari proses

pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang

berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung

seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas

tindakan-tindakan berikut:

a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan

atau hubungan internasional.

b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau

menjadi residen dari negara tersebut.

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak Perencanaan pajak

sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh

perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan

evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu

37

`

perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh

perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan

hipotesis sebagai berikut:

a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan

b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan

berhasil dengan baik

c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi

gagal.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau

perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak

yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi

kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak dengan membiarkan perhatian terhadap

perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini,

seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari

adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil

kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

38

`

2.1.19 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan

oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib

pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena

adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi

komersial dengan akuntansi fiskal/pajak. Akibat koreksi fiskal dari Laporan

Keuangan komersial menjadi Laporan Keuangan fiskal menyebabkan

perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar,

metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan) dengan laporan keuangan

komersil. Terjadinya perbedaan–perbedaan antara Standar Akuntansi Keu-

angan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam me-

manfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Setyawati dan Diana (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari koreksi

fiskal ialah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan pera-

turan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap baik

penghasilan dan biaya

Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuaan perpajakan dengan komersial yang

menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun

total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan

39

`

menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut

perpajakan tidak boleh dikurangkan.

2. Beda Waktu

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang

menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak,

tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya, penyusutan amor-

tisasi.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan

penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu:

a. Koreksi/Penyesuaian Negatif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan

komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah

kecil.

b. Koreksi/Penyesuaian Positif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan

komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah be-

sar.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini peneliti mengam-

bil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramayati

(2009) dan Nurjanah (2013) yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam

latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No Nama

Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Ramayanti

(2009)

Penerapan Tax

Planning Atas Pa-

jak Penghasilan

Badan Pada PT.

Agricon Putra Citra

Optima Cabang

Medan.

1. PT. Agricon Putra Citra Optima memberikan pelatihan tentang perpa-

jakan secara khusus bagi karyawan bagian finance. Atau alternative lain

adalah menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan secara

khusus.

2. Pemberian manfaat pengembangan karyawan menjadi alternatif dalam

efisiensi. Hal ini dikarenakan adanya 2 keuntungan yang akan diperoleh

yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kuali-

tas karyawan dimasa yang akan datang.

Sama-sama

menggunakan

variabel inde-

penden tax

planning

Tidak

menggunakan

variabel de-

penden laporan

laba rugi

2 Nurjanah

(2013)

Implementasi

Perencanaan Pajak

(Tax Planning) Un-

tuk Penghematan

Jumlah Pajak

Penghasilan Pada

PT. Semen Bosowa

Maros.

1. Dalam menerapkan tax planning perusahaan memiliki beberapa ke-

bijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, pe-

rusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, me-

maksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan

penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan

biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, seperti: biaya

makan/minum, transportasi karyawan, tunjangan asuransi, biaya perbai-

kan dan penyusutan kendaraan.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan tax planning

yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan

yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan

masih mengikuti semua peraturan yang berlaku

Sama-sama

menggunakan

variabel inde-

penden tax

planning , sama-

sama menerap-

kan tax planning

sesuai dengan

undang-undang

perpajakan yang

berlaku

Variabel de-

penden

penelitian ini

adalah penghe-

matan jumlah

pajak penghasi-

lan, sementara

variabel de-

penden penulis

adalah laporan

laba rugi

40

41

`

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat

digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Nurjannah (2013) Universitas Hasanuddin Makasar melakukan penelitian

tentang “ Implementasi perencanaan pajak ( Tax Planning ) untuk penghematan

jumlah pajak penghasilan pada PT. Semen Bosowo Maros “

Hasil penelitian tersebut bahwa Dalam menerapkan tax planning perusahaan

memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan.

Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, me-

maksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan

bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperke-

nankan sebagai pengurang, seperti: biaya makan/minum, transportasi karyawan,

tunjangan asuransi, biaya perbaikan dan penyusutan kendaraan. pemeliharaan

pabrik, dimana anggaran untuk mobil tersebut dialihkan menjadi

biaya operasional pabrik yang digunakan untuk fasilitas dinas direksiyang akan

menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan adanya perencanaan pajak pada PT. Semen Bosowa Maros maka

wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebesar jumlah

yang sudah direncanakan atau dengan kata lain wajib pajak badan akan lebih

patuh dalam melunasi ataupun membayar pajak tepat pada waktunya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah

sama – sama menerapkan Tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak

yang dimana salah satunya dengan memaksimalakan biaya fiskal. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dalam penelitian

42

`

peneliti terdahulu hanya menggunakan satu data periode satu saja yaitu tahun

2010.

Ramayanti (2009) Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian

tentang “Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Agricon

Putra Citra Optima Cabang Medan“ dalam penelitian tersebut PT. Agricon Putra

Citra Optima memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi kar-

yaan bagian finance. Atau alternative lain adalah menambah karyawan yang me-

nangani bidang perpajakan secara khusus. Pemberian manfaat pengembangan

karyawan menjadi alternatif dalam efisiensi. Hal ini dikarenakan adanya 2 keun-

tungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah

sama – sama menerapkan tax palnning Atas Pajak penghasilan terutang badan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dalam

meminimalkan pajak terutang badan peneliti ini tidak menggunakan biaya fiskal

akan tetapi hanya meminimkan biaya operasional dan lebih dominan terhadap

pengembangan kualitas karyawan yang akan datang.

43

`

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti (2018)

Praktik Perhitungan Pajak Penghasilan Ba-

dan

Laporan laba Rugi

PT. Pancamitra Makmur

aA

Koreksi Fiskal Positif

Analisis Praktik Perhitungan Pajak Pengha-

silan Badan

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan

Badan di PT. Pancamitra Makmur Suraba-

ya

Koreksi Fiskal Negatif

44

`

Kerangka pikir yang dapat dijabarkan sebagai tuntutan untuk memeca-

hkan masalah penelitian dalam skripsi ini diwakili oleh bagan alur.

Dasar penelitian ini dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan ba-

dan adalah melalui laporan laba rugi komersial yang selanjutnya akan dikore-

ksi fiskal, kemudian dianalisa dan hasilnya dibandingkan dengan laporan laba

rugi fiskal setelah dilakukan Koreksi Fiskal berdasarkan ketentuan undang-

undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan undang-undang pa-

jak penghasilan No 17 ayat 2b dan pasal 31e Dari analisa tersebut akhirnya

akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan

dibayarkan oleh PT. Pancamitra Makmur setelah ada Koreksi Fiskal?

Berdasarkan kerangka pikir diatas akan diperoleh laporan laba rugi fiskal

sesuai dengan PSAK No. 46 dan UU pph pasal 17 ayat 2b dan pasal 31E

untuk tahun 2015 dan 2016.

45

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan

interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah

data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Penelitian kualitatif berfokus

pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi

partisipan.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk

menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan.

Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas

pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana dalam metode ini

dilakukan pembahasan masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi

di perusahaan. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah Perencanaan

Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Karena pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif maka dari

dimensi waktu penelitian ini termasuk dalam pemahaman studi kasus (case

study) dalam menjawab rumusan masalah.

46

Alasan yang mendasari digunakan metode kasus (case study) dalam

menjawab rumusan ini adalah (Yin, 2010) :

1. Studi kasus cocok untuk menjawab suatu rumusan masalah yang diawali

dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana.

2. Peneliti hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa

Peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada

fenomena kontemporer ( masa kini ) didalam konteks kehidupan nyata.

Dari pendapat Yin, 2010 tentang studi kasus dapat ditarik kesimpulan

bahwa metode studi kasus dirancang untuk meneliti suatu kasus tertentu

dalam lingkup tertentu pula yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata.

3.2 Informan Penelitian

Moleong (2000:97) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai informan adalah

Pegawai Tax Accounting dan Direktur PT. Pancamitra Makmur Surabaya.

3.3 Lokasi Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangkaa mendapatkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis

mengadakan penelitian pada PT. Pancamitra Makmur yang berlokasikan di

Jl. Raya Margomulyo Indah Blok C9 Surabaya, Jawa Timur.

47

3.3.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis membuat rencana jadwal

penelitian yang mulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu

pelaporan hasil penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan

Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan pajak penghasilan PT.

Pancamitra Makmur Surabaya yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan

tahun 2015 dan 2016 ataupun laporan pajak perusahaan tahun 2015 dan 2016.

Ruang lingkup penelitian didasarkan pada perbandingan perhitungan pajak

penghasilan menurut perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan menurut

pihak perpajakan (fiskus) atau lebih dikenal dengan istilah koreksi fiskal. Dalam

hal ini, peneliti akan melihat laporan laba rugi yang dibuat perusahaan dan

menganalisis apakah akun-akun yang dapat dikoreksi dalam perpajakan seperti

akun penghasilan, beban, metode yang digunakan telah sesuai dan telah disajikan

dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan No. 36 Tahun

2008.

48

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang relevan maka penulis

melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa metode

pengumpulan data, yaitu :

1. Studi kepustakaan (library research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari

buku-buku serta literatur sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam

penyelesaian masalah.

2. Studi lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada

obyek penelitian.

Adapun teknik yang digunakan yaitu :

a. Interview

Adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan

dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang

berkepentingan.

b. Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan terlibat

langsung dengan obyek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang

diperlukan dalam penelitian ini

.

49

d. Mengakses Website dan Situs – situs terkait

Adalah pengumpulan data dengan mengakses website atau situs situs yang

menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Panduan Wawancara

No Sub Variabel Indikator / Pertanyaan

1 Sejarah Perusahaan Kapan berdirinya Perusahaan?

2 Bidang usaha Bergerak dibidang usaha apa?

3 Struktur Organisasi Adakah Struktur Organisasi Perusahaan?

4

Laporan Laba Rugi

Komersial Adakah Laporan Laba Rugi Komersial?

5 Pajak Terutang Adakah Laporan Pajak Terutang?

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Panduan Dokumentasi

No Nama Dokumentasi yang dibutuhkan Ada () Tidak Ada ()

1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

2 Bagan Proses Penjualan

3

Laporan Laba Rugi Tahun 2015 dan 2016

4 Pajak Terutang

50

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan

yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga

dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis

penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik

analisis data dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif,

dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh

dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam

menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Huberman

dan Miles dalam Sugiono (2008) bahwa analisis dilakukan melalui prosedur

berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari

lapangan / ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses

pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal

ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu PT. Pancamitra Makmur

Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan menemui orang-orang yang ditarget

sebagai informan penelitian. Pada proses selanjutnya baru dilakukan

pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh

dilapangan.

51

2. Reduksi data.

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada

data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang

sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau

data lapangan dituangkan dalam uaraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan keuangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Klasifikasi data.

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan

sesuai dengan tujuan penelitian, mana yang masuk kepada bentuk-bentuk

pembinaan , hambatan-hambatan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan dalam pembinaan pegawai di Departemen Accounting

tepatnya pegawai Tax Accounting PT. Pancamitra Makmur Surabaya.

4. Penyajian data.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian

5. Penarikan kesimpulan.

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan.

Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung.

Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti

berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah

terkumpulkan.

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Deskripsi lokasi / Objek penelitian

Dalam rangka mendapatkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis

mengadakan penelitian pada PT. Pancamitra Makmur yang berlokasi di Jl.

Margomulyo Indah Blok C9, Surabaya, Jawa Timur.

Alasan perusahaan memilih lokasi di daerah tersebut adalah:

1. Dekat dengan pasar

2. Ketersediaan barang dagang

3. Dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi

4. Transportasi mudah di dapatkan

5. Ketersediaan tenaga kerja

PT. Pancamitra Makmur Surabaya adalah perusahaan yang bergerak

dalam bidang dagang pompa air. PT. Pancamitra Makmur didirikan sejak 20

januari 2012 di kota Surabaya. PT. Pancamitra Makmur pertama kali

didirikan oleh 2 orang yang memiliki tujuan yang sama untuk

mengembangkan usaha khususnya di bidang dagang pompa air. Pada tahun

2012 PT. Pancamitra Makmur belum memiliki karyawan sama sekali.

Seiring dengan naiknya permintaan akan pembeliaan pompa air dari PT ini,

pada tahun tahun 2014 PT. Pancamitra Makmur mempunyai 4 orang

karyawan tetap dan 16 orang karyawan harian. PT. Pancamitra Makmur

berkembang cukup pesat, permintaan dari beberapa pabrik untuk membeli

53

produknya semakin banyak sehingga pada tahun 2018 badan usaha ini

memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang dan karyawan harian sebanyak

20 orang.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk menjaga

kelangsungan hidup dari suatu badan usaha. Oleh sebab itu PT. Pancamitra

Makmur memiliki sembilan pedoman perilaku perusahaan terhadap para

karyawan:

1. PT. Pancamitra Makmur beserta seluruh karyawannya akan selalu

berusaha untuk bertindak, bekerja dan menjalankan usahanya sesuai

dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

2. PT. Pancamitra Makmur tidak melakukan pembedaan / diskriminasi

terhadap seluruh karyawannya, baik itu yang menyangkut kesukuan,

agama, ras, jenis kelamin, status sosial maupun kebangsaan.

3. PT. Pancamitra Makmur memberlakukan hari dan jam kerja perusahaan

dengan mengacu pada perundangan serta peraturan yang berlaku, yaitu

maksimum 40 jam kerja perminggu serta maksimum 14 jam lembur

perminggu

4. PT. Pancamitra Makmur tidak dan tidak akan pernah mempekerjakan

anak dibawah umur ( dibawah batas usia bekerja). Minimum usia pekerja

pada saat penerimaan adalah 19 tahun.

5. PT. Pancamitra Makmur beserta seluruh karyawannya akan selalu

bekerja dan menjalankan usahanya dengan tetap meningkatkan dan

menjaga kestabilan dan keserasian lingkungan disekitarnya serta selalu

54

meningkatkan sistim pengelolaan perusahaan untuk menjaga

kesinambungan tanggung jawab sosialnya.

6. PT. Pancamitra Makmur tidak mempekerjakan karyawannya secara

paksa, tidak memungut biaya apapun yang berkaitan dengan penerimaan

karyawan, pengangkatan karyawan maupun promosi karyawan.

7. PT. Pancamitra Makmur beserta seluruh karyawannya akan selalu

menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman, serta

senantiasa menjaga dan melaksanakan pedoman-pedoman kesehatan dan

keselamatan kerja

8. PT. Pancamitra Makmur secara konsisten memberikan imbalan kepada

seluruh karyawannya berupa upah, uang lembur, tunjangan tunjangan

serta jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan kinerja dan prestasi

masing-masing karyawan, dengan tetap mengacu kepada perundangan

dan peraturan yang berlaku.

9. PT. Pancamitra Makmur memberikan kebebasan kepada setiap

karyawannya untuk berserikat serta mengemukakan keluhan ataupun

pendapatnya secara langsung, baik kepada atasannya masing-masing

maupun langsung kepada direksi.

4.1.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam

bisnis perdagangan pompa air.

55

Misi

Meningkatkan kualitas produk secara terus menerus,

meminimalkan Reject, dan meningkatkan pelayanan kepada

pelanggan atau mitra bisnis.

4.1.1.2 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan masing-masing,

karena tujuan perusahaan merupakan hal yang penting dan merupakan

hal yang harus dicapai, supaya pertumbuhan yang dicapai bisa terarah

demi kebaikan bersama.

Adapun tujuan perusahaan ini di bagi menjadi tujuan jangka

pendek dan jangka panjang.

1. Tujuan Jangka Pendek

a. Meningkatkan Volume penjualan

Meningkatkan volume penjualan di perusahaan ini antara lain :

1) Mengatasi merosotnya harga pada waktu –waktu tertentu

2) Memperluas daerah penjualan, dengan menjual hasil

produksi ke dalam negeri, yang selama ini hanya

menjualnya ke luar negeri

3) Meningkatkan kuailitas barang yang dipasarkan

b. Meningkatkan Produktivitas kerja karyawan

Semakin besar motivasi yang dimiliki karyawan maka semakin

besar semangat kerjanya. Untuk meningkatkan produktivitas

diperlukan motivasi lebih selain gaji. Dengan ini karyawan akan

56

selalu senang dan bertanggung jawab penuh kepada perusahaan

dan berdampak pada peningkatan produksi yang dihasilkan.

2. Tujuan Jangka Panjang

a. Memperluas Pemasaran

Memperluas lagi jangkauan pemasaran, bukan hanya di

Indonesia tetapi di Mancanegara.

b. Mengembangkan produk baru

Perusahaan dapat berkembang apabila perusahaaan selalu

mengembangkan produk baru. Salah satu tujuan jangka panjang

perusahaan ini adalah mengembangkan lagi pompa air yang

sebelumnya sudah pernah diproduksi.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan salah satu aspek yang penting

dalam suatu badan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, setiap

anggota dalam badan usaha memahami tugas dan tanggung jawab

serta wewenang yang dimilikinya di dalam suatu badan usaha. Selain

itu, struktur organisasi ini akan memberikan kemudahan bagi

pimpinan dalam melakukan pengawasan agar setiap anggota badan

usaha bekerja menurut tanggung jawab yang telah diberikan

kepadanya.

69

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pancamitra Makmur Surabaya

Sumber: PT. Pancamitra Makmur Surabaya

PRESIDEN DIREKTUR

DIREKTUR

KEUANGAN &

ADMINISTRASI HRD KOMERSIAL IC ENGINEERING QC

57

INVENTORY

CONTROL

WAREHOUSE INCOMING OUTGOING

58

Berdasarkan struktur organisasi pada PT. Pancamitra Makmur

Surabaya uraian tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing

bagian adalah sebagai berikut :

1. Presiden Direktur

Presiden Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Memberikan nasehat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat

waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai.

b. Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali

c. Memberikan nasihat kepada direksi

d. Wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam

menjalankan perseroan

2. Direktur

Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur atas setiap

pengambilan keputusan yang di ambil serta bertanggung jawab

penuh terhadap keberhasilan dan kegagalan atas penerapan strategi

perusahaan

b. Menangani dan bertanggung jawab keluar maupun ke dalam

perusahaan dalam mengoperasikan aktifitas perusahaan

c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan.

d. Mencari ide-ide baru dalam perkembangan perusahaan.

e. Mengambil inisiatif dan kebijaksanaan dalam perusahaan.

59

3. Departemen Quality Control (QC)

Tugas dan tanggung jawabnya

a. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

b. Memberikan barang secara detail

c. Bertanggung jawab atas keluar masuknya karyawan

d. Memberikan instruksi untuk mengulang kembali pekerjaan karena

belum sesuai dengan standar kualitas perusahaan.

4. Departemen Engineering

Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

b. Mengelola sejumlah dana tertentu yang telah dianggarkan

perusahaan untuk inovasi dagang

c. Memastikan kualitas performasi dalam perusahaan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan perusahaan

d. Berhubungan dengan pihak luar yang hendak melalukan kerja sama

dengan perusahaan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa

untuk aktivitas riset dan pengembangan perusahaan

e. Bertanggung jawab atas kerja sama dengan perusahaan lain

5. Departemen IC

Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

b. Pengadaan, bertanggung jawab atas tersedianya barang – barang

yang dibutuhkan oleh perusahaan

60

c. Distribusi, bertugas dan bertanggung jawab didalam

mendistribusikan barang persediaan kesetiap Departemen/bagian

yang membutuhkan

d. Bertanggung jawab atas persediaan barang

e. Penyimpanan, bertugas dan bertanggung jawab atas barang

perediaan perusahaan

7. Departemen Komersial

Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

b. Merencanakan dan mengatur proses penjualan barang agar dapat

berjalan dengan baik

c. Bertanggung jawab serta berwenang mengambil kebijaksanaan-

kebijaksanaan mengenai pembelian dan penjualan

d. Merencanakan dan mengatur pembelian barang – barang kebutuhan

produksi baik Impor maupun lokal

8. Departemen keuangan dan Administrasi

a. Bagian Keuangan

Bagian ini merupakan pusat pengolahan data dengan komputer.

Bagian keuangan, bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan

dengan keuangan perusahaan, antara lain kegiatan pencatatan

transaksi, pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan,

merencanakan serta mengawasi arus dana perusahaan yang

diperlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan.

61

Secara rinci mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian

keuangan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

2. Menata uang masuk dan uang keluar sehingga tidak terjadi

kemacetan keuangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan setiap

transaksi dalam perusahaan.

3. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari

untuk diserahkan pada pemegang buku perusahaan agar dapat

dibukukan.

4. Membuat laporan kas bank.

5. Membayar gaji dan upah karyawan.

6. Mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku harian, jurnal dan

buku besar.

7. Memeriksa dan menyortir semua dokumen-dokumen keuangan

yang diterima untuk dibukukan.

8. Menyusun dan menyimpan dokumen perusahaan.

9. Membuat laporan keuangan.

b. Bagian Administrasi

Bagian ini berhubungan dengan aspek personalia mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh terhadap direktur

2. Menyiapkan dan melaksanakan penggajian dan pengupahan.

62

3. Menangani urusan pelayanan perusahaan terhadap departemen

tenaga kerja, astek dan sertifikat pekerja

4. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perusahaan

5. Menangani urusan kesejahteraan dan keselamatan kerja.

9. Departemen Human Resource Development (HRD)

Bagian HRD mempunyai tugas untuk menyusun rencana

pengembangan dan pengendalian personil serta pembinaan

kesehatan

Tugas dan tanggung jawabnya

a. Mengatur prihal upah karyawan

b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan yang lainnya

menyangkut pendidikan

c. Mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan

mengenai rekrutmen.

d. Bertanggung jawb penuh terhadap direktur

63

4.1.1.4 Proses Penjualan pada PT. Pancamitra Makmur

Gambar 4.2

Proses Penjualan PT. Pancamitra Makmur Surabaya

Sumber: PT. Pancamitra Makmur

Proses penjualan pada perusahaan ini dimulai dari pembelian bahan

baku, baik bahan baku impor maupun bahan baku lokal. Setelah bahan baku

dikirim ke badan usaha ini, bahan baku akan diletakkan di periksa oleh

Quality Control Incoming untuk memastikan bahwa barang yang diterima

dalam keadaan baik dan layak jual atau sesuai dengan spesifikasi yang ada,

kemudian barang tersebut diletakkan di gudang kemudia di packing sesuai

dengan standar yang telah ditentukan, setelah itu di periksa kembali oleh

Pembelian impor +

lokal

Quality Control

Incoming

Gudang

Packing

Penjualan

Quality Control

Outgoing

64

Quality Control Outgoing untuk memastikan barang tersebut sudah siap

kirim dan sesuai dengan SOP perusahaan, setelah itu barulah barang dijual.

4.1.2 Hasil Analisis Data

4.1.2.1 Analisis Pajak Penghasilan Badan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktifitas

perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan dua hal

pokok yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan

keuangan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas

operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi sehingga

memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internai

maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Pengambilan

keputusan didasarkan pada nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Untuk mendapatkan nilai laba yang sesungguhnya, perusahaan harus

melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan yang

disajikan. Koreksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman

dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh

wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib

pajak badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan

penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan

akuntansi fiskal / pajak. Akibat koreksi fiskal dari Laporan Keuangan

65

komersial menjadi Laporan Keuangan fiskal menyebabkan perbedaan

antara laba komersial dengan laba fiskal.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak

harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan

keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan

atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung

besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan cara pengukuran, konsep,

dan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi

Keuangan dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya

dibuatnya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan

komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung

besarnya Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal akibat perbedaan waktu

dan perbedaan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Terdapat

jumlah laba yang berbeda setelah penyesuaian antara laporan

keuangan komersial dan fiskal. Dalam melakukan koreksi fiskal yang

akan dikoreksi adalah laporan Laba rugi komersial yang dibuatoleh

perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, untuk

dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang

berlaku. Dimana penelitian akan dilakukan pada Laporan laba rugi

komersial yang dibuat oleh PT. Pancamitra Makmur Surabaya

berdasarkan standar akuntansi. Berikut ini yang akan menjadi fokus

penelitian untuk analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan

66

pajak penghasilan badan pada PT. Pancamitra Makmur Surabaya

adalah laporan laba-rugi periode 1 Januari – 31 Desember 2015 dan 1

Januari - 31 Desember 2016 . Data-data pendukung terkait laporan

laba-rugi untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2015 dan 1 Januari -

31 Desember 2016 juga dapat diperoleh dan dilampirkan.

Berikut ini akan disajikan ikhtisar keuangan berupa laporan

Laba Rugi tahun 2015 dan 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

67

Tabel 4.1

PT. Pancamitra Makmur

Laporan Laba Rugi Fiskal

Periode Januari – Desember 2015

LABA - RUGI LABA - RUGI

KOMERSIAL POSITIF NEGATIF FISKAL

PENDAPATAN :

PENJUALAN JANUARI S/D DESEMBER 2015 51,992,651,419.00 - - 51,992,651,419.00

HARGA POKOK PENJUALAN : (51,510,035,000.00) (51,510,035,000.00)

PERSEDIAAN AWAL - - - -

PEMBELIAN

- - - -

JUMLAH HPP ........................................ - - - -

LABA BRUTO ………………………… 482,616,419.00 - - 482,616,419.00

BIAYA USAHA

BIAYA GAJI & UPAH KARYAWAN 250,071,000.00 - - 250,071,000.00

BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 21,000,000.00 - - 21,000,000.00

BIAYA NOTARIS - - -

BIAYA ASURANSI 2,953,125.00 - - 2,953,125.00

BIAYA PPH PASAL 4 AYAT 2 - - -

BIAYA MANAGEMENT FEE 4,000,000.00 - - 4,000,000.00

BIAYA CATERING 15,600,000.00 - - 15,600,000.00

BIAYA KEPERLUAN KANTOR 3,411,000.00 - - 3,411,000.00

BIAYA LISTRIK 564,492.00 - - 564,492.00

BIAYA TELEPON 4,387,307.00 3,500,000.00 - 887,307.00

BIAYA SEWA KANTOR 9,916,666.63 - - 9,916,666.63

BIAYA PERJALANAN DINAS 692,000.00 - - 692,000.00

BIAYA ADMINISTRASI BANK 2,195,000.00 - - 2,195,000.00

BIAYA LAIN-LAIN 4,200,797.00 2,317,100.00 - 1,883,697.00

BIAYA PENYUSUTAN PERABOT & PERALATAN 416,249.96 24,374.96 - 391,875.00

BIAYA PENYUSUTAN PERLENGKAPAN KANTOR 425,000.00 - 69,375.00 494,375.00

JUMLAH BIAYA USAHA ……………………. (319,832,637.59) 5,841,474.96 69,375.00 (314,060,537.63)

LABA USAHA ............................................... 162,783,781.41 - - 168,555,881.37

PAJAK PENGHASILAN (42,138,750.00) 42,138,750.00 - -

120,645,031.41 168,555,881.37

PENDAPATAN & BIAYA LAIN - LAIN

PENDAPATAN JASA GIRO 316,537.65 - 316,537.65 -

PAJAK JASA GIRO (63,307.53) 63,307.53 - -

253,230.12 63,307.53 316,537.65 -

LABA NETTO SETELAH PAJAK …………… 120,898,261.53 48,043,532.49 385,912.65 168,555,881.37

URAIANKOREKSI FISKAL

Sumber: PT. Pancamitra Makmur Surabaya.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya telepon, biaya lain-lain, dan biaya

penyusutan perabot & peralatan dapat di koreksi fiskal positif, secara otomatis

laba netto semakain besar sedangkan untuk biaya penyusutan perlengkapan kantor

dan jasa giro dapat di koreksi negatif.

68

Tabel 4.2

PT. Pancamitra Makmur

Laporan Laba Rugi Fiskal

Periode Januari – Desember 2016

LABA - RUGI LABA - RUGI

KOMERSIAL POSITIF NEGATIF FISKAL

PENDAPATAN :

PENJUALAN JANUARI S/D DESEMBER 2016 56,197,657,600.00 - - 56,197,657,600.00

HARGA POKOK PENJUALAN : (55,699,255,000.00) (55,699,255,000.00)

PERSEDIAAN AWAL - - - -

PEMBELIAN

- - - -

JUMLAH HPP ........................................ - - - -

LABA BRUTO ………………………… 498,402,600.00 - - 498,402,600.00

BIAYA USAHA

BIAYA GAJI & UPAH KARYAWAN 254,889,000.00 - - 254,889,000.00

BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 24,600,000.00 - - 24,600,000.00

BIAYA NOTARIS - - -

BIAYA ASURANSI 9,000,000.00 - - 9,000,000.00

BIAYA PPH PASAL 4 AYAT 2 - - -

BIAYA MANAGEMENT FEE 4,000,000.00 - - 4,000,000.00

BIAYA KEPERLUAN KANTOR 3,316,350.00 - - 3,316,350.00

BIAYA LISTRIK 635,731.00 - - 635,731.00

BIAYA TELEPON 8,641,736.00 2,172,250.00 - 6,469,486.00

BIAYA SEWA KANTOR 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

BIAYA PERJALANAN DINAS 453,450.00 - - 453,450.00

BIAYA ADMINISTRASI BANK 2,335,000.00 - - 2,335,000.00

BIAYA LAIN-LAIN 24,657,183.00 18,124,900.00 - 6,532,283.00

BIAYA PENYUSUTAN PERABOT & PERALATAN 343,750.00 8,125.00 - 335,625.00

BIAYA PENYUSUTAN PERLENGKAPAN KANTOR 577,000.00 18,083.34 558,916.66

JUMLAH BIAYA USAHA ……………………. (343,449,200.00) 20,323,358.34 - (323,125,841.66)

LABA USAHA ............................................... 154,953,400.00 20,323,358.34 - 175,276,758.34

PAJAK PENGHASILAN (43,819,000.00) 43,819,000.00 - -

111,134,400.00 64,142,358.34 175,276,758.34

PENDAPATAN & BIAYA LAIN - LAIN

PENDAPATAN JASA GIRO 344,658.11 - 344,658.11 -

PAJAK JASA GIRO (68,931.63) 68,931.63 - -

275,726.48 68,931.63 344,658.11 -

LABA NETTO SETELAH PAJAK …………… 111,410,126.48 64,211,289.97 344,658.11 175,276,758.34

URAIANKOREKSI FISKAL

Sumber: PT. Pancamitra Makmur Surabaya.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya telepon, biaya penyusutan perabot

& peralatan, biaya perlengkapan kantor, dan biaya lain-lain dapat di koreksi fiskal

positif, secara otomatis laba netto semakain besar sedangkan untuk pendapatan

jasa giro dapat di koreksi negatif.

69

4.1.2.2 Analisis Laba Rugi Fiskal

Penjelasan Akun Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Pancamitra

Makmur Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha berasal dari penjualan produk, yang terjadi

selama tahun 2015 dan tahun 2016. Penjualan produk diakui saat

barang ada di gudang customer. Pengakuan pendapatan PT.

Pancamitra Makmur menggunakan metode accrual basis. Total

pendapatan PT. Pancamitra Makmur di tahun 2015 sebesar Rp

51.992.651.419,00 dan tahun 2016 sebesar Rp 56.197.657.600,00

berasal dari penjualan produk-produk pompa air PT. Pancamitra

Makmur ke dalam negeri (lokal). PT. Pancamitra Makmur ini hanya

melayani penjualan produknya dengan tujuan lokal.

2. Harga Pokok penjualan

PT. Pancamitra Makmur mempunyai persediaan barang jadi di

awal tahun dan kemudian terus berproduksi sampai akhir tahun 2015

dan di awal tahun dan kemudian terus berproduksi sampai akhir

tahun 2016 yang dicatat sebagai persediaan barang jadi. Besarnya

harga pokok penjualan tahun 2015 sebesar Rp 51.510.035.000,00

dan tahun 2016 sebesar Rp 55.699.255.000,00 dihitung dengan cara

persediaan barang jadi di awal tahun ditambah dengan barang yang

telah diproduksi sampai akhir tahun dikurangi dengan persediaan

akhir yang ada pada tahun 2016. Persediaan barang pada PT.

70

Pancamitra Makmur ini dinilai berdasarkan metode rata-rata

(average)

Catatan: Metode penilaian persediaan bukan barang jadi, tapi

bahan baku.

3. Beban Usaha

Beban usaha merupakan beban yang berhubungan secara

langsung dengan kegiatan usaha badan usaha. Beban usaha PT.

Pancamitra Makmur terdiri dari beban pemasaran dan beban

administrasi dan umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum tahun 2015 sebesar

Rp314.060.537,63 dan tahun 2016 Rp323.125.841,66 dapat

diperinci sebagai berikut:

a. Beban Gaji Karyawan

Beban gaji karyawan merupakan gaji yang dikeluarkan untuk

membayar gaji karyawan diluar upah untuk karyawan produksi

karena upah untuk karyawan produksi sudah termasuk dalam

perhitungan harga pokok penjualan. Beban gaji karyawan

tahun 2015 sebesar Rp 250.071.000,00 dan tahun 2016

Rp254.889.000,00 merupakan gaji bulanan karyawan dan THR

yang diberikan 1 tahun sekali sebesar 1 bulan gaji.Beban Jasa

71

b. Jasa Konsultan Pajak

Beban tahun 2015 sebesar Rp21.000.000,00 dan tahun 2016

sebesar Rp24.600.000,00 ini dikeluarkan perusahaan untuk

membayar jasa profesional untuk memberikan pengarahan dan

konsultasi berkaitan dengan sistem pengendalian badan usaha

c. Beban Asuransi

Beban tahun 2015 sebesar Rp 2.953.125,00 dan tahun 2016

sebesar Rp 0 dikeluarkan digunakan untuk menyediakan

kesehatan.

d. Beban Management Fee

Beban tahun 2015 sebesar Rp 4000.000,00 dan tahun 2016

sebesar Rp 0

e. Beban Catering

Beban tahun 2015 sebesar Rp 15.600.000,00 dan tahun 2016

sebesar Rp 0

f. Beban Keperluan Kantor

Beban keperluan kantor tahun 2015 sebesar Rp 3.411.000,00

dan tahun 2016 sebesar Rp 3.316.350,00 Beban tersebut

digunakan untuk membeli beberapa CPU, meja rapat, dan

peralaratn keperluan kantor lainnya.

g. Beban Listrik

Beban Listrik tahun 2015 sebesar Rp 564.492,00 dan tahun

2016 Rp635.731,00 beban listrik sdi tahun 2015 besar karena

72

ada penambahan daya dan banyak karyawan yang lembur.

Beban tersebut di gunakan untuk penerangan dan daya mesin

dan komputer, dll

h. Beban Telepon

Beban telepon tahun 2015 sebesar Rp 887.307,00 dan tahun

2016 Rp 6.469.486,00 ini dikeluarkan badan usaha untuk

melakukan komunikasi dengan pihak-pihak ekstenal yang

memiliki hubungan dengan badan usaha termasuk didalamnya

beban untuk keperluan internet, telepon dan fax.

i. Beban Sewa Kantor

Beban sewa kantor tahun 2015 sebesar Rp 9.919.666,63 dan

tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000,00

j. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp 692.000,00 dan

tahun 2016 sebesar Rp 453.450,00

k. Beban Administrasi Bank

Beban administrasi bank tahun 2015 sebesar Rp 2.195.000,00

dan tahun 2016 sebesar Rp 2.335.00,00 dikeluarkan badan

usaha untuk membayar administrasi yang berkaitan dengan

transaksi bank dan buku giro

l. Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2015 sebesar Rp1.883.697,00 dan tahun

2016 sebesar Rp 6.532.283,00 dikeluarkan badan usaha akibat

73

selisih pembayaran atau pembulatan, serta biaya lain-lain yang

dikeluarkan badan usaha.

m. Beban Penyusutan Perabot & Peralatan

Beban tahun 2015 sebesar Rp 391.875,00 dan tahun 2016

sebesar Rp 335.625,00

n. Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor

Beban tahun 2015 sebesar Rp 494.375,00 dan tahun 2015

sebesar Rp 558.916,66

4. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain yang di peroleh dari Pendapatan Jasa giro

tahun 2015 Rp316.537,65 dan tahun 2016 Rp344.658,11

74

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Pancamitra Makmur

Berikut ini adalah tabel perhitungan pajak penghasilan terutang PT.

Pancamitra Makmur tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.3

PT. Pancamitra Makmur

Pajak Terutang (Fiskal) Tahun 2015

( DALAM RUPIAH )

JUMLAH PEREDARAN BRUTO ………………………………………………………

PENGHASILAN KENA PAJAK :

PPH TERUTANG :

25% X 168,555,000.00 = 42,138,750.00

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 42,138,750.00

KREDIT PAJAK PPH 25………………….. = (36,035,700.00)

PPH 29 6,103,050.00

ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2016 = 42,138,750.00 = 3,511,562.00

12

51,992,651,419.00

168,555,000.00

Sumber: Penulis (2018)

75

Tabel 4.4

PT. Pancamitra Makmur

Pajak Terutang (Fiskal) Tahun 2016

( DALAM RUPIAH )

JUMLAH PEREDARAN BRUTO ………………………………………………………

PENGHASILAN KENA PAJAK :

PPH TERUTANG :

25% X 175,276,000.00 = 43,819,000.00

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 43,819,000.00

KREDIT PAJAK PPH 25………………….. = (41,693,700.00)

PPH 29 2,125,300.00

ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2017 = 43,819,000.00 = 3,651,583.33

12

56,197,657,600.00

175,276,000.00

Sumber: Penulis (2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pph terutang yang harus dibayar

PT. Pancamitra Makmur pada tahun 2015 adalah Rp 6.103.050,00 dan pada tahun

2016 sebesar Rp 2.125.300,00

76

4.2.2 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Koreksi Fiskal

PT. Pancamitra Makmur

Berikut ini adalah tabel perhitungan pajak penghasilan terutang PT.

Pancamitra Makmur dengan Koreksi Fiskal tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.5

PT. Pancamitra Makmur

Pajak Terutang dengan Koreksi Fiskal Tahun 2015

( DALAM RUPIAH )

JUMLAH PEREDARAN BRUTO ………………………………………………………

PENGHASILAN KENA PAJAK :

PPH TERUTANG :

25% X 168,555,000.00 = 42,138,750.00

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 42,138,750.00

KREDIT PAJAK :

PPH 25………………….. = 36,035,700.00

PPH 23………………….. = 200,000.00

36,235,700.00

PPH 29 5,903,050.00

ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2016 = 42,138,750.00 = 3,511,562.00

12

51,992,651,419.00

168,555,000.00

Sumber: Penulis (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada perubahan pajak terutang

badan / pph 29, dikarenakan ada perubahan di laba rugi fiskal bahwa omset /

pendapatan terdapat pembagian pendapatan yaitu pendapatan riil dagang dan jasa,

pendapatan dagang Rp 51.982.651.419 dan pendapatan jasa penurunan barang Rp.

77

10.000.000 jadi total pendapatan Rp. 51.992.651.419, didalam pendapatan jasa

terdapat unsur pajak pph 23 dengan tarif 2% dari pendapatan jasa senilai Rp.

200.000, dengan demikian bisa ditempatkan di kredit pajak yang dapat

mengurangi pajak penghasilan badan terutang / pph 29 menjadi Rp. 36.235.700

yang sebelum menggunakan koreksi fiskal sebesar 6.103.050 dan sesudah koreksi

fiskal sebesar Rp 5.903.050. Jadi dapat disimpulkan perusahaan dapat menghemat

pajak terutang senilai Rp 200.000

78

Tabel 4.6

PT. Pancamitra Makmur

Pajak Terutang dengan Koreksi Fiskal Tahun 2016

( DALAM RUPIAH )

JUMLAH PEREDARAN BRUTO ………………………………………………………

PENGHASILAN KENA PAJAK :

PPH TERUTANG :

25% X 175,276,000.00 = 43,819,000.00

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 43,819,000.00

KREDIT PAJAK

PPH 25………………….. = 41,693,700.00

PPH 23………………….. 400,000.00

42,093,700.00

PPH 29 1,725,300.00

ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2017 = 43,819,000.00 = 3,651,583.33

12

56,197,657,600.00

175,276,000.00

Sumber: Penulis (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada perubahan pajak terutang

badan / pph 29, dikarenakan ada perubahan di laba rugi fiskal bahwa omset /

pendapatan terdapat pembagian pendapatan yaitu pendapatan riil dagang dan jasa,

pendapatan dagang Rp 56.197.657.600 dan pendapatan jasa penurunan barang Rp.

20.000.000 jadi total pendapatan Rp. 56.177.657.600, didalam pendapatan jasa

terdapat unsur pajak pph 23 dengan tarif 2% dari pendapatan jasa senilai Rp.

400.000, dengan demikian bisa ditempatkan di kredit pajak yang dapat

mengurangi pajak penghasilan badan terutang / pph 29 menjadi Rp. 42.093.700

yang sebelum menggunakan koreksi fiskal sebesar 2.125.300 dan sesudah koreksi

79

fiskal sebesar Rp 1.725.300. Jadi dapat disimpulkan perusahaan dapat menghemat

pajak terutang senilai Rp 400.000

4.2.3 INTERPRETASI

Dilihat dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil

perhitungan pajak penghasilan badan terutang dengan menggunakan

koreksi fiskal dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Perbadingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Pph 29) PT.

Pancamitra Makmur tahun 2015-2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

a. Tahun 2015 terdapat penambahan kredit pajak pph 23 senilai Rp

200.000,00 sehingga dapat menghemat pph 29 dari sebelum koreksi

fiskal senilai Rp 6.103.050 menjadi Rp 5.903.050 sesudah koreksi

fiskal.

b. Tahun 2016 terdapat penambahan kredit pajak pph 23 senilai Rp

400.000,00 sehingga dapat menghemat pph 29 dari sebelum koreksi

fiskal senilai Rp 2.125.300 menjadi Rp 1.725.300 sesudah koreksi

fiskal.

Tahun Pph 29 Terutang

Sebelum Koreksi Fiskal Sesudah Koreksi Fiskal

2015 Rp 6.103.050 Rp 5.903.050

2016 Rp 2.125.300 Rp 1.725.000

80

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini,

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Pancamitra Makmur Surabaya Merupakan suatu perusahaan yang bergerak

dalam bidang dagang pompa air dengan pemasaran lokal di Indonesia.

2. PT. Pancamitra Makmur Surabaya adalah perusahaan yang taat dalam

pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun

denda dari pihak berwenang pajak.

3. Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Pancamitra

Makmur Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang perpajakan No 36 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa item yang

pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti : biaya

telepon, biaya lain-lain, biaya penyusutan perabot dan peralatan, biaya

penyusutan perlengkapan kantor, pendapatan dan pajak jasa giro, sehingga

harus dilakukan koreksi seperti yang tertera dalam surat pemberitahuan

terutang (SPT) perusahaan.

4. Adanya perubahan laba usaha, dimana laba usaha sebelum menerapkan koreksi

fiskal positif dan negatif lebih kecil dibandingkan sesudah menerapkan koreksi

fiskal positif dan negatif.

81

5. Dari hasil perhitungan sebelum dan sesudah koreksi fiskal terlihat jumlah pajak

penghasilan terutang (Pph 29) sangat berbeda sebelum koreksi fiskal dan

sesudah koreksi fiskal. Artinya ada penghematan pajak sebesar Rp 200.000,00

pada tahun 2015 dan Rp 400.000,00 pada tahun 2016, dimana penghematan ini

terjadi karena adanya penambahan Kredit Pajak Pph 23, serta Koreksi Fiskal

Positif dan Negatif. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang No.

36 tahun 2008. Termasuk dalam kelompok koreksi fiskal negatif antara lain

pendapatan jasa giro sebesar Rp 316.537,65 pada tahun 2015 dan Rp

344.658,11 pada tahun 2016, serta biaya penyusutan perlengkapan kantor

sebesar Rp 69.375,00. Termasuk dalam kelompok koreksi fiskal positif antara

lain biaya telepon sebesar Rp 3.500.000,00 pada tahun 2015 dan Rp

2.172.250,00 pada tahun 2016, biaya lain-lain sebesar Rp 2.317.100,00 pada

tahun 2015 dan Rp 18.124.900,00 pada tahun 2016, biaya penyusutan perabot

dan peralatan Rp 24.374,96 pada tahun 2015 dan Rp 8.125,00 pada tahun 2016,

pajak jasa giro sebesar Rp 63.307.53 pada tahun 2015 dan Rp 68.931,63 pada

tahun 2016, serta biaya penyusutan perlengkapan kantor sebesar Rp 18.083,34

pada tahun 2016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, maka penulis

memberikan saran agar :

1. PT. Pancamitra Makmur memberikan pelatihan perpajakan secara khusus

bagi karyawan staff keuangan dan administrasi agar bidang perpajakan dapat

ditangani oleh orang yang tepat. Hal ini akan mendatangkan 2 (dua)

82

keuntungan sekaligus yaitu berkurangnya beban pajak dan meningkatkan

kualitas karyawan.

2. Perlu adanya Perencanaan Pajak dengan koreksi fiskal yang sistematis sesuai

dengan modal yang telah ditetapkan perusahaan, supaya perusahaan dapat

mengetahui berapa jumlah pph terutang yang harus dibayarkan dan agar

perusahaan bisa mengefisiensi pajak penghasilan badan (Pph 29).

83

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,

PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Jusup, 2010, Dasar-Dasar Akuntansi , Jilid I, Edisi 7, STIE YKPN.

Kountur, Ronny, 2008, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,

PPM, Jakarta.

Martani, 2013, Membayar Pajak Berarti Berjuang Untuk Negeri ,

Antaranews.com, Jakarta.

Mardiasmo, 2019, Perpajakan, Edisi Revisi 2019, Andi, Yogjakarta.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Andi, Yogjakarta.

Moleong, 2010, Informan Penelitian, Salemba Empat, Jakarta.

Nurjanah, 2013, Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk

Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros,

Alumni S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanuddin, Makasar

Pardiat, 2009, Tax Planning, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.

Ramayanti, 2009, Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada

PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, Alumni S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera

Setyawati dan Dianawati, 2010, Koreksi Fiskal, Mardiasmo, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 2011, Azas dan Dasar Perpajakan, Mardiasmo, Jakarta.

Suandy, Erly, 2009, Hukum Pajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Jakarta, Salemba Empat.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

dan R&D), Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2011, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung.

84

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, Tentang Pengertian Pajak.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). www.pajak.go.id/.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang PPh Pasal 17 Ayat 2b dan PPh Pasal 31e. tahun 2000 Tentang

Tarif Pajak Terutang. www.pajak.go.id/.

Wahono, Sugeng, 2012, Megurus Pajak Itu Mudah, Kompas Gramedia, Jakarata.

Waluyo, 2012, Perpajakan Indonesia, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

Widyaningsih, Aristanti, 2011, Hukum pajak dan Perpajakan,Alfabeta, Jakarta.

Yin, Robert K. 2010. Studi Kasus: Desain dan Metode. Terjemahan, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.