1

MAKALAH

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SHARIAH

Oleh:

Moch. Miftachul Jinan

Dosen pengampu:

Masruchin, M.E.I.

PROGRAM STUDI EKONOMI SHARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAI BAFA)

TAMBAKBERAS JOMBANG

2014/2015

2

3

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam merupakan bagian dari shari’ah islam. Yang

aturannya bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap

perubahan, perkembangan ekonomi, dan bisnis manusia. Sejatinya

sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran

shari’ah Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw ke jagad raya

ini. Kemudian beliau mempraktikkan dan dicontohkan secara

langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada masa

itu. Setelah masa ke-emasan seiring dengan kejayaan daulah-

daulah Islamiyah, sistem ekonomi ini akhirnya terkubur di saat

melemahnya kekuasaan daulah Islam dengan konsep de-Islamisasi

yang dilakukan negara-negara barat.

Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan

berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional

(kapitalis-sosialis) yang di nilai selalu menjadi penyebab

krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir menjadi solusi dari problem

ekonomi dunia saat ini. Beliau mengajarkan nilai-nilai

keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan

spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan sistem ekonomi yang

mampu menjawab krisis ekonomi ini.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam harus dijadikan

sebagai sistem ekonomi bangsa. Gerakan sistem ekonomi Islam

harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan

menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi.

4

Beliau memulai melalui transformasi nilai-nilai Islam yang

membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata

ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

Ekonomi shari’ah sepertinya telah menjadi pilihan bagi

pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa

dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang

membuka layanan bank shari’ah. Bahkan di Inggris dan Amerika

Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi shari’ah yang

dilakukan oleh perbankan di sana.

Kehadiran sistem ekonomi ini harus diimbangi dengan

pemahaman yang benar dan berdasarkan Al-Qur’an dan hadith. Untuk

itu makalah ini akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam

prinsip-prinsip ekonomi shari’ah dengan teori-teori ekonomi

yang telah dilahirkan oleh ulama-ulama klasik.1

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini

adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Ekonomi

Islam?

2. Bagaimana prinsip-prinsip Kebijakan fiskal dari masa ke

masa?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini adalah:

1 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers 2014). v-vi.

5

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam

Ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kebijakan fiskal dari masa

ke masa.

6

BAB II

PEMBAHASAN

A.PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM.

Kebijakan Fiskal adalah merupakan sebuah kebijakan ekonomi

yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke dalam

kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah

dalam memungut pajak, membelanjakan pajak untuk membiayai

kegiatan dalam ekonomi. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan

sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang

anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi

jalannya perekonomian.2

Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

melayani umat. Kemudian dilihat dari berbagai fakta

permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan

ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di

tengah-tengah masyarakat, titik berat permasalahan ekonomi

adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi

yang adil.3

2 Ibid., 205-206.3 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aplikasi Hukum, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara 2009), 193-194.

7

Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi

masyarakat. Pemerintah haruslah belanja sesuai dengan

pendapatan. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran

belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi

penerimaan sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari

masyarakat atau mencetak uang baru, tentulah tindakan ini

sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah dikebanyakan

negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang.

Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak

pengangguran, kemiskinan, musibah. Pemerintah akan melakukan

belanja yang akan melebihi pendapatan. Keadaan inilah yang

menimbulkan defisit anggaran.4 Akan tetapi, apabila tingkat

perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan

harga seimbang, belanja negara dapat dihemat, sehingga

pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya.

Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.5

B. PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

4 Dalam menyikapi masalah anggaran negara defisit, dikalangan pakar ekonomiIslam berkomentar, dalam suatu negara Islam seharusnya tidak melakukananggaran defisit, karena hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi,melemahnya nilai tukar uang yang memaksa pemerintah meminjam dengan sistembunga. Pada umumnya pemerintah meminjam dari investor dengan menjual suratutang negara atau obligasi yang bersuku bunga. Namun MA. Manan berpendapat,dalam suatu negara bisa saja terjadi anggaran defisit. Pemerintah dapat sajamengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat investasi atau obligasiberdasarkan profit and lost sharing. Sekali pemerintah melaksanakan anggarandefisit, pengeluaran tambahannya harus direncanakan dengan cermat dan uangyang dikeluarkan pemerintah jangan hanya menyebabkan kenaikan dalam volume(GNP), harus dipastikan siapa yang menjadi penerima utama pengeluarantambahan pemerintah karena pembiayaan defisit. M.A. Mannan, Islamic economicTheory and practice (A comparative study), (India: Idarah Al-Adabiyah, 1988), 17.

5 Ibid., 309.

8

Dalam prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran

belanja negara bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat

yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan

menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan

dan standar yang sama. Dalam masalah pengeluaran Al-Qur’an

telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang sangat luas

untuk distribusi pendapatan kekayaan yang berimbang. Dalam Al-

Qur’an Allah telah berfirman :

عهما ف� ر م�ن ن�� ك�ب� مهما أ� ث�� اس وأ� ع ل�لن� اف�� ر وم�ن� ب� م ك�ب ث�� هما أ� ي� ل ف�� سر ق�) مر وأل�مي� ك2 ع�ن أل�خ� ل�ون�� ي��سا�“dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlahyang lebih dari keperluan.” (QS Al-Baqarah [2]:219).

Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah

sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern.

Dasar anggarannya pada awal pemerintahan Islam adalah

pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia

dan ketika ini kebijakan anggaran belum beriorentasi pada

pertumbuhan.

Prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan

apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh

Allah, dan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Untuk

mewujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan di bidang ekonomi,

perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu

instrumen yang sangat penting saat ini adalah Lembaga Keuangan

Shariah (LKS), pengelolaan Lembaga Keuangan Shariah yang sesuai

dengan prinsip shari’ah bagi umat Islam adalah merupakan salah

9

satu bentuk pengabdian (ibadah) dalam artian yang luas. Dan

lembaga ini di jalankan sesuai shari’ah merupakan aplikasi dari

cermin keimanan dalam tatanan kehidupan manusia yang di

pantulkan dari norma-norma dan ketentuan shari’ah.6

Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam

adalah:

1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga

jarang terjadi defisit anggaran.

2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam

dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya pada

kharaj, besarnya pajak ditentukan sesuai tingkat kesuburan

tanah, sistem irigasi.

3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada

jumlah barang.

Adapun struktur APBN dalam sistem pemerintah Islam yang

digunakan adalah:

1. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan tetap seperti

zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan pendapatan tidak tetap yaitu

khums, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dll.

2. Pengeluaran negara dalam sistem pemerintah Islam yang

digunakan untuk:

a. Penyebaran Islam.

6 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. (Jakarta: SinarGrafika, 2013). 152.

10

b. Pendidikan, kebudayaan dan juga pengembangan ilmu

pengetahuan.

c. Pembangunan infrastruktur.

d. Pembangunan armada perang.

e. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Dalam struktur APBN, terdapat beberapa instrumen yang

digunakan pemerintah untuk menghimpun dana, yaitu:

1. Melakukan bisnis, misalnya mendirikan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Dari perusahaan ini pemerintah mendapat

keuntungan yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara.

2. Pajak, penghimpunan umum yang dilakukan di beberapa negara

yaitu dengan cara menarik pajak dari masyarakat.

3. Meminjam uang, Pemerintah dapat meminjam uang kepada

masyarakat dengan cara menjual obligasi.

Adapun fungsi kebijakan fiskal di pandang dari sisi ekonomi

Islam dan dari sisi ekonomi konvensional yaitu:

1. Fungsi dari pada sektor fiskal menurut Islam:

a. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan.

b. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi.

c. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN.

d. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

2. Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi

dalam tataran perekonomian yang sangat identik kemampuan

11

yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan

pendapatan untuk menutupi kebutuhannya, lalu mengalokasikan

anggarannya yang ada atau bisa disebut dengan anggaran

belanja Negara dan juga mendistribusikanya agar tercapai apa

yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan

instrumen fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan

anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam pendapatan dan

anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk

mencapai tujuan ekonomi.7

Adapun contoh menjalankan instrumen kebijakan fiskal dalam

ekonomi Islam adalah:

1. Operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang

yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga

pemerintah. Jika ingin menambah uang beredar maka akan

membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah

uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat

berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga

pemerintah antara lain: Sertifikat Bank Indonisia (SBI), dan

juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

2. Rasio cadangan wajib

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang

beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang

harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,

7 M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,( Bandung:Alfabeta, 2010), 149-150.

12

pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan

jumlah uang beredar pemerintah menaikkan rasio.

3. Himbauan moral

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur

jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada

pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan

pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit

untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar

bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak

jumlah uang beredar pada perekonomian.

4.Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang

beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada

bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah

menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya

menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar

berkurang.8

C.KEBIJAKAN FISKAL DARI MASA KE MASA

1. MASA RASULULLAH

Pada masa pemerintahan Rasulullah, beliau telah

meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum

yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktifitas

perekonomian. Dan sistem ekonomi yang diterapkan beliau

berakar dari prinsip-prinsip Qur’ani, ketika itu Al-Qur’an

8Ilham, Kebijakan fiskal dalam perekonomian, dalam http://fileperbankansyariah.blogsport.com/artikel (18 januari 2015)

13

menjadi sumber rujukan dan dasar dalam menentukan aturan yang

mengatur manusia dalam semua aspek kehidupan yang

dijalaninya, salah satunya termasuk perilaku ekonomi.

Dalam bidang perdagangan, Beliau telah meletakkan aturan

yang harus/wajib di lakukan oleh manusia, misalnya dalam

melakukan jual beli harus jujur, larangan melakukan jual beli

yang mengandung unsur tipuan, pelarangan riba. Mekanisme

pasar yang diterapkan Nabi adalah sistem pasar bebas, harga-

harga barang dipasar diserahkan interaksi permintaan dan

penawaran. Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada

masa Rasulullah adalah:

a. Zakat mal

b. Khums min al-ghanaim

c. Jizyah

d. Kharaj

e. Usyur

f. Fai

g. Harta warisan kalalah.

h. Wakaf, sedekah.9

Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman

itu dilakukan dengan berdasarkan keihlasan sebagai kegiatan

dari dakwah yang ada. Dengan adanya perang badar pada abad9 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi. 52-54.

14

ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan 1/5 rampasan

perang (ghanimah) yang disebut Khums, sesuai dengan firman

Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 41 : 9ن ا� ء ق�� ي� م م�ن ش� ن�مت) ما ع�� ث�� وأع�لموأ أ�اهلل9 م ب�� ت) م�ن� Kم أ ت) ن ك�ن� ل أ� ن� ن أل�سLLن ن وأب�� امي وأل�مساك�ي� ن) ى وأل�ن� �Sب ي� أل�ق)ر مسه ول�لرس�ول ول�ذ� هلل9 خ��

يb�ر ذ ء ق�) ي� معان وأهلل9 ع�لي ك�ل ش� ي أل�خ� ق) وم أل�ت) ان ي�� وم أل�ق�رق�) ا ي�� ذب�� ا ع�لي ع�ن� ل�ن� kر ي�� وم�ا أ� “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagairampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, kerabatRosul anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu berimankepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan AllahMaha Kuasa atas segala sesuatu.”10

2. PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN

Dalam sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada

masa sahabat, sebenarnya tidak mengalami perubahan yang

signifikan. Para sahabat masih meneruskan apa yang telah

dirintis dan di tegakkan oleh beliau.

a. Pada masa Abu Bakar (51 SH-13H/584-644 M):1.) Tugas berat yang pertama harus dilalui dan dihadapi

adalah memerangi orang murtad.

2.) Menegakkan hukum bagi orang yang tidak mau membayar

zakat dan pajak.

3.) Memerangi nabi palsu.

10Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum. 194.

15

4.) Secara individu Abu Bakar seorang praktisi akad-akad

perdagangan.

b. Pada masa Umar ibn Khatab (40 SH-23H/584-644 M):1.) Undang-undang perubahan milik tanah.

2.) Pengembangan pajak pertanian.

3.) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan

kebutuhan makanan dan pakaian terhadap warganya.

c. Pada masa Usman Bin Affan (47 SH-35H/577-656 M):1.) Pembangunan pengairan.

2.) Pembangunan gedung-gedung pengadilan.

3.) Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga

keamanan perdagangan.

d. Pada masa Ali Bin Abi Thalib (40 H/600-661 M):1.) Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

2.) Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.11

3. PADA ABAT PERTENGAHAN

Pada masa Bani Umaiyyah dalam mendukung pembangunan

ekonomi ini Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan

pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya, di

pasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandariah dan

Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini adalah

Damaskus, Baghdad, dan Makkah. Pada masa ini kekayaannya

digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan

gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, jalan yang dilengkapi

11Ibid., 200-202.

16

dengan sumur agar kafilah dapat minum ketika melewati jalan

tersebut.

Pada masa Abasyiah merupakan masa keemasan (awal abad

ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H) daulah Islamiah. Pada

masa ini Islam mencapai puncak kejayaan dalam seluruh sektor,

politik, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang

dilakukan oleh pendiri daulah Abasiyah Abu Mansur as-safah

dalam bidang ekonomi adalah memindahkan ibu kota negara dari

Damaskus ke Baghdad. Dan kebijakan di sektor perdagangan

yaitu memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk

memperdagangkan barang dagangan mereka di wilayah abasiyah.

Di samping itu juga, didirikan baitul mal untuk membantu

proses perdagangan luar negri. Untuk membantu pada sektor

pertanian, pemerintah membangun irigasi, memperluas area

pertanian dan membangun sarana trasportasi. Dan dalam sektor

industri yaitu pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar

dengan melakukan eksplorasi dan pembangunan sumber daya alam,

pertambangan seperti biji besi, emas dan perak.12

4. KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Di negara Indonesia kebijakan pemerintah ini di muat

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN),

dalam hal ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang

APBN. Dan dalam APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan

yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan

12 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi. hlm. 58-60.

17

pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan

pembangunan negara. Secara sederhana APBN Indonesia terdiri

dari:

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1. PENERIMAAN DALAM NEGARA

a. Penerimaan perpajak.

1) Pajak dalam negeri.

a) Pajak penghasilan.

(1) PPh Migas.

(2) PPh Non migas.

b) Pajak Pertambahan Nilai.

c) Pajak Bumi dan Bangunan.

d) BPHTB.

e) Cukai.

f) Pajak lainnya.

2) Pajak Perdagangan Internasional.

a) Bea Masuk.

b) Bea Keluar.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak.

18

1) Penerimaan SDA

a) Migas

(1) Minyak bumi

(2) Gas alam

b) Non Migas

(1) Pertambangan umum

(2) Kehutanan

(3) Perikanan

(4) Pertambangan Panas Bumi

2) Bagian Laba BUMN

3) PNBP Lainnya

4) Pendapatan BLU

2. HIBAH

B. BELANJA NEGARA

C. KESEIMBANGAN PRIMER

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN

E. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Dalam Negeri

19

2. Pembiayaan Luar Negeri13

Di negara Indonesia pemerintah mengatur dalam kebijakan

fiskal yang sesuai dengan prinsip shari’ah.14

Sebenarnya cukup banyak referensi atau pendapat dari ahli

mengenai definisi dari kebijakan fiskal itu sendiri.

Pengartian tersebut tentunya tepat merujuk kepada fungsi dari

kebijakan fiskal, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda.

Pada dasarnya kebijakan fiskal atau yang oleh sebagian pihak

disebut juga dengan nama politik fiskal merupakan beberapa

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan

anggaran belanja negara. Tindakan tersebut dilakukan untuk

memberikan pengaruh positif terhadap jalannya sistem

perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dikenal

juga dua istilah yang berpengaruh dalam kebijakan fiskal

yaitu pungutan pajak negara dan pengeluaran negara baik dalam

bentuk biaya belanja atau biaya transfer. Kedua hal

tersebutlah yang menjadi fokus dari kebijakan fiskal di

Indonesia.

Menurut salah satu ahli ekonomi Sadono Sukirno menyatakan

bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh

pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan

pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada.

Ahli ekonomi yang lain yaitu Tulus TH Tambunan menyatakan

13 Ibid., 206-208.14 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Istana,2001), hlm. 223-224.

20

mengenai  pertanyaan jelaskan kebijakan fiskal, ia

beranggapan yang paling pokok pada kebijakan tersebut adalah

bagaimana mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara (APBN) dan yang kedua adalah bagaimana menstabilkan

ekonomi makro yang ada di Indonesia. Dari pendapat kedua ahli

tersebut tentunya sudah semakin jelas arah tujuan dari

diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia.

Berdasarkan semua penjelasan di atas kita dapat

menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan

dalam bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam

hal manajemen keuangan dari negara yang dilakukan dengan

tujuan untuk membawa keadaan perekonomian yang lebih baik

serta mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada,

namun tetap terbatas pada hal penerimaan dan pengeluaran

negara yang telah tertulis pada APBN.15

15 Hendrawinata Eddy Siddharta, jelaskan kebijakan fiskal di Indonesia, dalam http://www.fiskal.co.id/berita (16 februari 2015)

21

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis menyelesaikan hasil dan pembahasan studi di

atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara global kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan

pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak,

yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan

ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap

22

pendapatan, pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga

stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda

perekonomian.

2. Adapun prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam adalah

berdasarkan Al-Qur’an dan hadith, yang dimana kebijakan

fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan

prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam

adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

3. Adapun fungsi kebijakan fiskal menurut Islam adalah:

a. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga petahanan

dalam suatu negara.

b. Perumusan dan melakukan pelaksanaan terhadap kebijakan

ekonomi yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadith.

c. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada dalam APBN.

d. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

e. Untuk pembangunan insfratuktur dalam negeri.

f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial, dll.

4. Dalam kebijakan di bidang ekonomi pada masa Rasulullah

beliau menerapkan dari prinsip-prinsip Qur’ani, pada masa ini

Al-Qur’an merupakan sumber rujukannya, dibidang perdagangan

beliau telah meletakkan aturan misalnya harus jujur dalam

perdagangan, pelarangan riba dll. Sedangkan kebijakan fiskal

pada masa sahabat tidak mengalami perubahan, hanya saja pada

23

masa ini para sahabat lebih merinci dan juga membagi

pemasukan, pengeluaran agar kebijakannya lebih merata.

Dalam Negara Indonesia kebijakan pemerintah di muat dalam

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang

dimana untuk disahkan menjadi UU APBN. APBN ini merupakan

gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam

memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda

pemerintahan dan juga pembangunan negara.

24

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2009. Bank Syariah dari Teori ke Praktik.

Jakarta: Gema Insani.

Djamil, Fathurrahman. 2013. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan

Konsep. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aplikasi

Hukum. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas ekonomi.

Jakarta: Rajawali pers.

Ilham, Kebijakan fiskal dalam perekonomiaan, dalam

http://fileperbankansyariah.blogsport.com/ artikel (18

januari 2015).

Safitri, Imas, Kebijakan fiskal dalam Islam, dalam

http://jendelailmusebi.blogspot.com/ artikel (18 januari

2015).

Siddharta, Hendrawinata Eddy, jelaskan kebijakan fiskal di Indonesia, dalam

http://www.fiskal.co.id/berita (16 februari 2015)