Analisis Kebijakan – Kebijakan Terkait

Promosi Kesehatan di Indonesia

Disusun untuk Memenuhi Tugas Promosi Kesehatan

Dosen: Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.

Oleh:

Kelompok II (Konsentrasi Manajemen Keperawatan) :

Diah Fitri Purwaningsih (22020114410005)

Herry Setiawan (22020114410007)

Renny Triwijayanti (22020114410014)

Ari Pebru Nurlaily (22020114410015)

Fitria Purnamawati (22020114410022)

Anestasia Pangestu Mei Tyas (22020114410028)

Arlina Dhian Sulistyowati (22020114410038)

Candra Dewi Rahayu (22020114410051)

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

A. Pendahuluan

Sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan

menjadi salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Sehat juga merupakan modal utama

manusia untuk dapat melakukan perannya di bidang

pembangunan ekonomi dan pendidikan. Masyarakat yang

sehat dan mandiri  merupakan tujuan pembangunan

kesehatan nasional, dituangkan dalam Visi Indonesia

Sehat 2015, strategi pembangunan kesehatan diarahkan

pada misi pembangunan kesehatan yaitu :1)

Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan

kesehatan; 2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat; 3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan

kesehatan yang bermutu, rata dan terjangkau dan 4)

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan

individu, keluarga dan masyarakat beserta

lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat

dan mandiri tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat

dan promosi kesehatan merupakan pilar utama yang

mempengaruhi keberhasilan jenis layanan kesehatan

lainnya, yaitu preventif, kuratif dan

rehabilitatif. 

Promosi kesehatan adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat melalui

pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama

masyarakat, agar mereka dapat mandiri menolong diri

sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber

daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya

setempat dan didukung kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan (Depkes RI, 2007). Banyak

permasalahan kesehatan di Indonesia dapat dicegah

melalui kegiatan promosi kesehatan. Namun, proses

perubahan perilaku di masyarakat tidaklah mudah maka

perlu dikembangkan strategi serta langkah-langkah

yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat

agar mampu berperilaku hidup bersih dan sehat.

Kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat

dan promosi kesehatan diarahkan pada upaya

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk

mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa hal yang

tertuang dalam misi promosi kesehatan yaitu; 1)

Memberdayakan individu, keluarga, kelompok-kelompok

dalam masyarakat, baik melalui pendekatan individu

dan keluarga maupun melalui pengorganisasian dan

penggerakan masyarakat. 2) Membina suasana atau

lingkungan yg kondusif bagi terciptanya pola hidup

bersih dan sehat masyarakat. 3) Mengadvokasi para

pengambil keputusan, penentu kebijakan dan

stakeholders lain, untuk kebijakan berwawasan

kesehatan, integrasi promosi kesehatan, kemitraan

sinergis antara pusat, daerah, swasta dan LSM,

investasi di bidang promosi kesehatan dan kesehatan.

Mengingat pentingnya upaya pemberdayaan

masyarakat dan promosi kesehatan dalam mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional

tersebut maka petugas promosi kesehatan atau pejabat

fungsional PKM harus memahami tentang kebijakan dan

strategi  pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan. Selain itu juga harus memahami peran

serta kewajiban pemerintah daerah dalam upaya

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan di era

otonomi daerah atau desentralisasi.

B. Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan

1.Promosi Kesehatan diselenggarakan dalam rangka

desentralisasi ke arah otonomi daerah bidang

Kesehatan Indonesia sehat

Disebutkan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang

pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah

kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka

NKRI. Dengan adanya desentralisasi diharapkan

adanya peningkatan derajad kesehatan masyarakat

optimal berupa keadaan sehat dan produktif.

Sehingga untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2015

menurut UU No.36 tahun 1999 tentang Kesehatan

diharapkan lebih mudah mencapai visi tersebut.

2.Promosi Kesehatan tidak berdiri sendiri terpadu

dengan program kesehatan sejak dari garis depan,

kabupaten/kota, provinsi hingga nasional

Tecermin dalam koordinasi penyusunan anggaran

Dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan

Pemerintah daerah mengajukan Rencana Tindakan,

Strategi Pelaksanaan beserta Rancangan Anggaran

kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya dana

tersebut digunakan untuk merealisasikan program

yang telah tersusun dalam bidang kesehatan

terutama upaya pengikatan kesehatan dengan promosi

kesehatan.

3.Promosi Kesehatan harus berlandaskan paradigma

sehat

Paradigma Sehat merupakan cara pandang atau

pola pikir atau model pembangunan yang bersifat

holistik. Melihat masalah kesehatan yang bersifat

lintas sektor dalam penyelesaian masalah tidak

hanya berfokus pada penyembuhan atau pemulihan

kesehatan tetapi diarahkan pada peningkatan,

pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.

4.Promosi Kesehatan harus didukung oleh kebijakan

dan perundang-undangan, keterjangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan, JPKM, subsidi, dll

a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman

Promosi Kesehatan di Puskesmas

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 4 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Promosi Kesehatan di Rumah Sakit

c. Kepmenkes No.128/MENKES/SK/II/2004 menyatakan

bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota

yang bertanggungjawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Sebagai UPT dari dinas kesehatan kabupaten/kota

(UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan

sebagian tugas teknis operasional dinas

kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit

pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak

pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembangunan

kesehatan adalah penyelenggaraan upaya

kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Upaya kesehatan tersebut

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (1)

upaya kesehatan wajib dan (2) upaya kesehatan

pengembangan. Upaya kesehatan wajib Puskesmas

adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan

komitmen nasional, regional dan global, serta

mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan

derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan

wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap

Puskesmas. Upaya kesehatan wajib tersebut

adalah: (1) Promosi Kesehatan, (2) Kesehatan

Lingkungan, (3) Kesehatan Ibu dan Anak serta

Keluarga Berencana, (4) Perbaikan Gizi

Masyarakat, (5) Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Menular dan (6) Pengobatan. Upaya

kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya

yang ditetapkan berdasarkan permasalahan

kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta

disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

5.Strategi dasar: Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan

Pemberdayaan, yang harus mengandung kemitraan

Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan

berbagai sektor dalam mencapai tujuan bersama

dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan

kemitraan tersebut digunakan strategi dasar

Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan Pemberdayaan.

6.Dinas kesehatan kabupaten/kota: koordinasi,

tingkatkan dan bina pemberdayaan masyarakat oleh

puskesmas, rumah sakit, sarana kesehatan lain;

bina suasana dan advokasi tingkat kabupaten/kota

Program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan program yang dirancang

pemerintah provinsi.

7.Dinas kesehatan provinsi: koordinasi, kembangkan

dan fasilitas promosi kesehatan kab/kota;

memperkuat pemberdayaan masyarakat oleh

kabupaten/Kota; bina suasana dan advokasi tingkat

provinsi.

Pemerintah membuat program kegiatan sesuai

masalah kesehatan yang ada di dinas kesehatan

provinsi.

8.Pusat promosi kesehatan: kembangkan kebijakan

nasional, pedoman dan Standar; fasilitasi dan

koordinasi promosi kesehatan daerah; bina Suasana

dan advokasi tingkat nasional

Promosi kesehatan di daerah dikembangkan dari

kebijakan nasional dan pedoman standar promosi

kesehatan yang didukung adanya fasilitas dan

koordinasi promosi kesehatan dari pemerintah pusat

dan daerah dengan adanya bina suasana dan

advokasi.

Kebijakan yang mengatur tentang promosi

kesehatan adalah Permenkes dan Kepmenkes.

9.Kemitraan adalah dalam rangka Good Governance

Dalam melaksanaan program promosi kesehatan

diperlukan kerjasama lintas sektoral baik dari

pemerintah, swasta, masyarakat dan LSM.

10. Promosi Kesehatan harus berdasar fakta

pendayagunaan data dalam Perencanaan dan desain

Pada pelaksanaan promosi kesehatan yang lebih

mengetahui tentang kebutuhan kesehatan di

berbagai tatanan layanan kesehatan adalah

pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah

otonomi / desentralisasi terkait pelaksanaan

promosi kesehatan.

11. Profil promosi kesehatan sarana penyedia

data dan benchmarking

Untuk melaksanakan promosi kesehatan perawat

bekerjasama dengan lintas sektor antara lain

Puskesmas, dinas kesehatan sehingga promosi

kesehatan yang dilakukan sesuai dengan masalah

kesehatan yang muncul atau sesuai sasaran.

12. Peningkatan kemampuan promosi kesehatan

dilakukan secara bertahap

Upaya promosi kesehatan yang dilakukan juga

mengupayakan pemberdayaan masayarakat setempat.

Namun, upaya perberdayaan ini harus melalui

tahapan yang harus dilalui, dimulai dari upaya

mengenalkan apa yang jadi masalah terkait

kesehatan, menumbuhkan keinginan masyarakat untuk

mau mengikuti promosi kesehatan dan pada akhirnya

masayarakat dapat melaksanakan upaya promosi

kesehatan secara mandiri untuk kesehatan.

13. Peningkatan Promosi Kesehatan: kembangkan

sumber daya dan infrastruktur (utamanya SDM)

tenaga ujung tombak harus Ditingkatkan jumlah dan

mutunya

Dalam meningkatkan pengembangan promosi

kesehatan di bidang keperawatan dibutuhkan sumber

daya manusia yang seimbang antara kualitas dan

kuantitas sehingga diharapkan institusi

pendidikan dalam mencetak generasi perawat yang

berdaya saing dan penyusunan jenjang karir jelas

yang memicu perawat untuk meningkatkan kualitas

pribadi.

14. Pengembangan Sumber Daya Manusia promosi

kesehatan profesionalisme dan kesejahteraan

Dalam mengembangkan promosi kesehatan

dibutuhkan sumber daya manusia (perawat) yang

berkompeten dalam bidang promosi kesehatan, untuk

itu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Melalui

pendidikan dan pelatihan akan didapat perawat

yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme

yang tinggi. Kompetensi dan profesionalisme yang

perawat miliki akan menujang jenjang karir yang

jelas, pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan perawat yang bersangkutan.

15. Pengorganisasian Promosi Kesehatan harus

memadai

Kegiatan promosi kesehatan perlu dikelola

dengan baik oleh penyedia layanan promosi

kesehatan. Dalam pengelolaannya diperlukan

kerjasama atau kemitraan dari berbagai lintas

sektoral.

C. Strategi Dasar Promosi Kesehatan

Strategi Promosi Kesehatan menurut WHO (1984)

dalam Maulana (2009), yakni advokasi, dukungan

social, dan pemberdayaan. Sedangkan pada Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional

Promosi Kesehatan dan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan No.1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman

Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah, strategi

dasar utama promosi kesehatan adalah 1)

Pemberdayaan, 2) Bina Suasana, 3) Advokasi, serta

dijiwai semangat, 4) Kemitraan. Berdasarkan strategi

dasar di atas maka strategi promosi kesehatan

Puskesmas juga dapat mengacu strategi dasar tersebut

dan dapat dikembangkan sesuai sasaran, kondisi

Puskesmas, dan tujuan dari promosi tersebut.

1. Advokasi (Advocacy)

Upaya pendekatan kepada pimpinan atau pengambil

keputusan supaya dapat memberikan dukungan,

kemudahan dan semabcamnya dalam upaya

pembangunan kesehatan.

2. Dukungan sosial (Social Support) / Bina Suasana

Upaya membuat suasana yang kondusif atau

menunjang pembangunan kesehatan sehingga

masyarakat terdorong untuk melakukan perilaku

hidup bersih dan sehat.

3. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment)

Upaya memandirikan individu, kelompok, dan

masyarakat agar berkembang kesadaran, kemauan

dan kemampuan di bidang kesehatan atau agar

secara proaktif, masyarakat mempraktekkan

perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Kemitraan

Dalam pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi

prinsip – prinsip kemitraan harus ditegakkan.

Ada tiga prinsip dasar kemitraan yang harus

diperhatikan dan dipraktikkan yakni :

1) Kesetaraan.

Kesetaraan menghendaki tidak diciptakannya

hubungan yang bersifat hierarki (atas –

bawah) yang dilandasi kebersamaan atau

kepentingan bersama.

2) Keterbukaan.

Dalam setiap langkah menjalin kerja sama,

diperlukan adanya kejujuran dari masing –

masing pihak.

3) Saling Menguntungkan

Solusi yang diajukan hendaknya selalu

mengandung keuntungan disemua pihak (win – win

solution). Demikian juga dalam hubungan antara

Puskesmas dengan pihak donator.

Tabel 1 Strategi Promosi Kesehatan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

585/MENKES/SK/V/2007

Strategi Sasaran Utama Hasil Tatanan

ADVOKASI

(Advocacy)

Sasaran

tertier

DPRD, Ka

Daerah, Ka

Pusesmas

Kebijakan

Berwawasan

Kesehatan

• Rumah

Tangga

• Institusi

Pendidikan

• Tempat

Kerja

• Tempat

Umum

• Sarana

Kesehatan

BINA SUASANA

(Social Support)

Sasaran

sekunder:

Toma, PKK,

Kader

Kemitraan

dan Opini

PEMBERDAYAAN

(Empowerment)

Sasaran

primer

- Individu

- Unit

kerja

Gerakan

Masyarakat

Mandiri

D. Peran Perawat dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan

dalam Mencapai Visi Indonesia Sehat 2015

1. Peran perawat dalam tatanan individu dan keluarga

Peran perawat dalam promosi kesehatan kepada

individu dan keluarga antara lain :

1. Edukator. Perawat memberikan pendidikan kesehatan

melalui penyuluhan kesehatan.

2. Role Model. Perawat akan memberikan contoh

tentang cara mempertahankan kesehatan. Peran ini

sejalan dengan peran sebagai edukator..

3. Fasilitator. Perawat akan membantu memberikan

jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan

yang dihadapi individu atau keluarga.

Peran perawat dalam promosi kesehatan pada

individu atau keluarga pada dasarnya bertujuan untuk

meingkatkan kemampuan, kemauan, dan pengetahuan

individu atau keluarga dalam upaya peningkatan

kesehatan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mentri

Kesehatan No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang

kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat yang

menjelaskan salah satu upaya peningkatan kesehatan

dengan cara pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan

dan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat

untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya,

menciptakan lingkungan sehat, serta berperan aktif

dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan.

Pemberdayaan iterhadap individu dilakukan oleh

setiap petugas kesehatan puskesmas terhadap individu

melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dimana tujuan

dari upaya ini untuk memperkenalkan perilaku baru

kepada individu, sehingga memungkinkan individu

dapat merubah perilaku menjadi lebih baik.

2. Peran perawat dalam tatanan sarana kesehatan,

institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum

Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan

perorangan, kelompok, dan masyarakat agar

memelihara, meningkatkan, dan melindungi

kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan,

kemauan, dan kemampuan serta mengembangkan iklim

yang mendukung, dilakukan dari, oleh dan untuk

masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat.

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan

sangat erat kaitannya dengan lingkungan sarana

kesehatan semisal rumah sakit, puskesmas, dan

posyandu. Di lingkungan rumah sakit perawat selain

berhadapan dengan pasien yang dirawat juga

berinteraksi dengan anggota keluarga yang memerlukan

informasi mendalam yang berkenaan dengan status

kesehatan.

Program pelaksanaan promosi kesehatan sesuai

dengan PERMENKES RI No.4 Tahun 2012 tentang petunjuk

Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang mana,

menjelaskan bahwa promosi kesehatan bertujuan untuk

memberikan panduan yang rinci mengenai pelaksanaan

promosi kesehatan di Rumah Sakit. Hal tersebut

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan asuhan

keperawatan khususnya dalam upaya promosi kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien

dan kelompok-kelompok masyarakat agar pasien dapat

mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan

rehabilitasi, mencegah masalah-masalah kesehatan dan

mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh untuk dan

bersama mereka sesuai sosial budaya mereka serta

didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Berkenaan dengan pentingnya peran promosi

kesehatan dalam pelayanan kesehatan, telah

ditetapkan kebijakan nasional promosi kesehatan

sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan No.

1193/MENKES/SK/X/2004. Kebijakan dimaksud didukung

juga dengan surat keputusan Mentri Kesehatan No.

1114/MENKES/SK/VII/2005 Tentang pedoman pelaksanaan

promosi kesehatan di daerah. Salah satu upaya

kesehatan yang dapat dilaksanakan didaerah yang

dipusatkan di Puskesmas yaitu setiap Puskesmas

diperlukan tenaga fungsional penyuluh kesehatan

untuk mengelola promosi kesehatan tersebut secara

profesional dan mampu untuk mengelola serta

menyelenggarakan pelayanan yang bersifat promotif

dan preventif yang merupakan salah satu bagian dari

peran perawat dalam promosi kesehatan ditatanan

sarana kesehatan dan tempat umum. Dua peran perawat

kesehatan komunitas yaitu sebagai pendidik dan

penyuluh kesehatan serta pelaksana konseling

keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat merupakan bagian dari ruang lingkup

promosi kesehatan (Efendi, Feri dan Makhfudi, 2009).

Di lingkungan Puskesmas upaya promosi kesehatan

lebih ditekankan daripada di rumah sakit. Sebagai

contoh perawat di komunitas menyikapi dan

menindaklanjuti perilaku masayarakat bantaran sungai

yang selalu melakukan BAB di sungai sehingga

mengotori dan mencemari sungai yang menjadi sumber

air bersih keperluan masyarakat setempat. Secara

operasional upaya promosi kesehatan di puskesmas

dilakukan agar masyarakat mampu berperilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS) sebagai bentuk pemecahan

masalah-maslah kesehatan yang dihadapi.

Di lingkup istitusi pendidikan, peran perawat

pendidik dalam upaya promosi kesehatan tidak kalah

besarnya. Dalam kurikulum bahkan silabus yang

disusun selalu ada dimasukkan pengajaran tentang

simulasi pendidikan baik setting individu, kelompok

bahkan komunitas pada tahap pendidikan akademik. Di

keadaan nyata mahasiswa serta dosen keperawatan

sering kali melakukan kegiatan pengabdian masyarakat

yang umumnya juga menggambarkan upaya promosi

kesehatan seperti pendidikan kesehatan pada kelompok

tertentu dan penyuluhan pada masayarakat umum.

3. Peran perawat dalam tatanan program/petugas

kesehatan

Kegiatan yang dilakukan terintegrasi sesuai

fungsi manajemen meliputi perencanaan, penggerakan

pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan penilaian,

yang dilakukan diberbagai tingkat administrasi baik

dipusat, propinsi maupun kabupaten/ kota. Kegiatan

tersebut memuat stategi promosi kesehatan yaitu

pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan advokasi.

a.Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pengkajian yang dimaksud untuk mendapatkan

informasi tentang besaran masalah dan

penyebabnya, potensi yang dapat didayagunakan

dalam pemecahan masalah.

2. Menggalang komitmen dan dukungan dari lintas

program dan sektor dalam pelaksanaan integrasi

melalui pertemuan lintas program dan sektor

terkait dalam promosi kesehatan.

3. Menyusun perencanaan integrasi promosi

kesehatan dan program kesehatan

b.Penggerakan pelaksanaan

1. Melaksanakan integrasi promosi kesehatan dalam

program kesehatan di kabupaten/kota sesuai

rencana yang telah disepakati bersama.

2. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas

program dan sektor secara berkala untuk

menyelaraskan kegiatan.

c.Pengawasan, pengendalian dan penilaian

Pengawasan, pengendalian dan penilaian dilakukan

disetiap tahap fungsi manajemen.

1. Pengawasan untuk melihat apakah kegiatan

dilaksanakan sesuai rencana yang telah

ditetapkan.

2. Pengendalian dilakukan agar kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan,

mengantisipasi masalah/ hambatan yang mungkin

terjadi.

3. Penilaian dilakukan untuk melihat keberhasilan

pelaksanaan integrasi `pada akhir kegiatan.

4. Mendokumentasikan kegiatan integrasi, untuk

bahan pembelajaran perbaikan program integrasi

mendatang.

5. Memberikan umpan balik kepada lintas program

dan sektor terkait untuk perbaika kegiatan

integrasi selanjutnya.

Kegiatan integrasi promosi kesehatan

Kegiatan yang dilakukan dalam berbagai tatanan

rumah tangga, bina suasana dan advokasi yang

meliputi :

a. Integrasi promosi kesehatan dengan program

KIA dan Anak

b. Integrasi promosi kesehatan dengan program

gizi masyarakat

c. Integrasi promosi kesehatan dengan program

lingkungan sehat

d. Integrasi promosi kesehatan dengan program

jaminan pemeliharaan kesehatan ( JPK ).

e. Integrasi promosi kesehatan dengan program

pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak

menular (P2PTM).

E. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat

dan mandiri, upaya pemberdayaan masyarakat dan

promosi kesehatan merupakan pilar utama yang

mempengaruhi keberhasilan jenis layanan kesehatan

lainnya. Tindakan promosi kesehatan trsebut yaitu

preventif, kuratif dan rehabilitative yang

dilaksanakan dalam bebagai sektor (pemerintah

swasta, masyarakat, dan LSM) sesuai dengan kebijakan

yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI. (2007). Promosi Kesehatan. Jakarta : DepkesRI.

Efendi, Feri dan Makhfudi. (2009). KeperawatanKesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalamKeperawatan. Jakarta : Salemba Medika.

KEMENKES RI Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang PedomanPelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman PelaksanaanPromosi Kesehatan di Puskesmas.

Maulana, HDJ. (2009). Promosi Kesehatan. Jakarta : EGC.

PERMENKES RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk TeknisPromosi Kesehatan Rumah Sakit.