PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM USIA

LANJUT DI INDONESIA

Disusun Oleh:

1. IKA DEWI MURIYATI (NIM: 12.1.14.1.011)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURABAYA

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk negara yang memasuki era

penduduk berstruktur lanjut usia (ageing structured

population) karena proporsi penduduk lanjut usia nya

sudah mencapai lebih dari 7 persen (Menkokesra,

2005). Data Sensus Penduduk menunjukkan bahwa

proporsi penduduk lanjut usia semakin meningkat.

Jumlah lanjut usia di Indonesia pada tahun 2000

sebesar 7,18%. Sepuluh tahun kemudian jumlahnya

meningkat menjadi sekitar 9,77% (BPS, 2011).

Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan

angka harapan hidup.

Jika pada tahun 2000 angka karapan hidup 64,5

tahun maka pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,4

tahun. Dengan semakin meningkatnya angka harapan

hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut

usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan

Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk lanjut

usia di atas 60 tahun di Provinsi Sumatera Utara

mengalami peningkatan dari sebesar 554.761 jiwa

(4,6%) pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar

765.822 jiwa (5,9%) pada tahun 2010. Sementara

menurut Badan Pusat Statistik Kota Medan berdasarkan

Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk lanjut usia di

Kota Medan mencapai 117.216 orang (5,59%) yang

meningkat jumlahnya dari tahun 2005 sebesar 77.837

orang (3,85%). Fenomena peningkatan jumlah penduduk

lanjut usia ini menimbulkan permasalahan global.

Permasalahan ini disebabkan keterbatasan lanjut usia

terutama karena faktor usia dan biologis. Bantuan

dan perlindungan bagi lanjut usia diperlukan di

berbagai bidang seperti kesempatan kerja, kesehatan,

pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan

fasilitas dan sarana serta prasarana umum, kemudahan

dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan, dan

lain-lain. Selain itu lanjut usia yang berpengalaman

dan memiliki keahlian perlu diberi kesempatan untuk

tetap turut serta berpartisipasi dalam pembangunan

dan hidup bermasyarakat (Komisi Nasional Lanjut

usia, 2010). Salah satu contoh permasalahan yang

ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lanjut

usia adalah peningkatan rasio ketergantungan lanjut

usia (old age dependency ratio).

Setiap penduduk usia produktif akan menanggung

semakin banyak penduduk lanjut usia. Memperhatikan

permasalahan ini, pemerintah telah merumuskan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna

menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan para

lanjut usia agar mandiri, sehat dan berdaya guna

sehingga dapat mengurangi atau bahkan tidak menjadi

beban bagi keluarga maupun masyarakat (Komisi

Nasional Lanjut Usia, 2010). Berbagai kebijakan dan

program yang dijalankan pemerintah diantaranya

tertuang dalam UU-RI Nomor 13 tahun 1998 pasal 25

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang

antara lain meliputi: 1) Pelayanan keagamaan dan

mental spiritual, seperti pembangunan sarana ibadah

dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia; 2)

Pelayanan kesehatan, melalui peningkatan upaya

penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang

pelayanan geriatrik/gerontologik; 3) Pelayanan untuk

prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam

penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya,

kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan

fasilitas rekreasi dan olahraga khusus; 4) Kemudahan

dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan

administrasi pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk

seumur hidup), pelayanan kesehatan pada sarana

kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan

biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi,

pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi,

penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket

khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan

para lanjut usia. Semua hal tersebut di atas

memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab

pemerintah dan masyarakat serta lembaga maupun

organisasi sosial untuk bersama- sama berkomitmen

dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para lanjut

usia.

Seluruh upaya ini dilakukan dengan

memberdayakan para lanjut usia untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi

kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan

mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka

diberdayakan dengan tetap memperhatikan fungsi,

kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan,

pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya (Komisi

Nasional Lanjut Usia, 2010). Mindset yang selama ini

ada bahwa penduduk lanjut usia merupakan kelompok

rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga,

masyarakat dan negara, harus diubah. Lanjut usia

harus dapat menjadi aset bangsa yang harus terus

diberdayakan. Hal ini tidak akan tercapai bila tidak

dipersiapkan dari sekarang. Untuk menjadi lanjut

usia yang sehat, produktif dan mandiri, harus

dimulai dengan pola hidup sehat dan mempersiapkan

masa lanjut usia secara lebih baik. Dengan demikian,

sasaran dari permasalahan lanjut usia tidak hanya

lanjut usia itu sendiri, tetapi juga penduduk usia

muda (Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010). Dari

sekian banyak permasalahan yang dihadapi, kesehatan

dan kesejahteraan merupakan masalah yang mendominasi

kehidupan mereka, seperti permasalahan lanjut usia

terlantar, yang jumlahnya mencapai 1,7 juta orang.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial

lanjut usia dituntut peran keluarga, organisasi

sosial, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-

sama ikut peduli dan memberi penghormatan kepada

lanjut usia agar kehidupan sosial mereka menjadi

lebih baik lagi. Banyak yang sudah dilakukan

pemerintah namun hal itu masih belum sebanding

dengan jumlah lanjut usia Indonesia yang kini

mencapai lebih dari 24 juta orang. Undang- Undang

No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

menetapkan Pemerintah berkewajiban memberikan

pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia

agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf

hidup yang wajar. Selama lima tahun sejak 2006 telah

dilakukan uji coba program Jaminan Sosial Lanjut

Usia (JSLU) di seluruh provinsi dengan harapan

secara bertahap akan semakin banyak lanjut usia

terlantar yang mendapatkan jaminan sosial dari

pemerintah.

2. RUMUSAN MASALAH

2.1. Bagaimanakah permasalahan yang selama ini

melekat pada masyarakaat usia lanjut?

2.2. Bagaimanakah kebijakan atau aturan pemerintah

yang melandasi tentang pemberdayaan masyarakat

lanjut usia?

2.3. Bagaimanakah peran pemerintah, keluarga dan

masyarakat dalam memberdayakan masyarakat lanjut

usia?

2.4. Bagaimanakah perkembangan proses pemberdayaan

masyarakat usia lanjut yang telah digalakan oleh

pemerintah khususnya di pemerintah kota Surabaya?

3. TUJUAN

3.1. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul

pada masyarakat usia lanjut.

3.2. Untuk mengetahui kebijakan atau aturan

pemerintah yang melandasi tentang pemberdayaan

masyaakat usia lanjut.

3.3. Untuk mengetahui peran pemerintah, keluarga

dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat

usia lanjut.

3.4. Untuk mengetahui perkembangan proses

pemberdayaan masyarakat usia lanjut yang telah

digalakan oleh pemerintah khususnya pemerintahan

kota Surabaya.

4. MANFAAT

4.1. Dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul

pada masyarakat usia lanjut.

4.2. Dapat mengetahui kebijakan atau aturan

pemerintah yang melandasi tentang pemberdayaan

masyaakat usia lanjut.

4.3. Dapat mengetahui peran pemerintah, keluarga

dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat

usia lanjut.

4.4. Dapat mengetahui perkembangan proses

pemberdayaan masyarakat usia lanjut yang telah

digalakan oleh pemerintah khususnya pemerintahan

kota Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. DEFINISI USIA LANJUT

Menurut WHO, yang termasuk katagori lansia, adalah

mereka yang berusia 65 tahun ke atas di AS dan Eropa

Barat. Sedangkan di negara-negara Asia, lansia

adalah mereka yang berusia 60 tahun keatas.

Pengkatagorian lebih detail dikemukakan oleh Durmin

dalam Arisman (2007), yang membagi lansia menjadi

young elderly (65-74 tahun) dan older elderly (75

tahun). Sementara di Indonesia, M. Alwi Dahlan dalam

Arisman (2007) menyatakan bahwa orang dikatakan

lansia jika telah berumur di atas 60 tahun.

Sementara menurut Notoatmodjo (2007), mengemukakan,

bahwa lansia merupakan tahap akhir siklus kehidupan.

Lansia juga merupakan tahap perkembangan normal yang

akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia

lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat

dihindari. Lansia adalah kelompok orang yang sedang

mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam

jangka waktu beberapa dekade. Lansia dimulai paling

tidak saat puber dan prosesnya berlangsung sampai

kehidupan dewasa.

Menurut Depkes RI (2000), konteks kebutuhan lansia

akan dihubungkan secara biologis, sosial dan

ekonomi.

2. DEFINISI POSYANDU USIA LANJUT

Posyandu lansia merupakan wahana pelayanan bagi kaum

lansia, yang dilakukam dari, oleh dan untuk kaum

usila yang menitik beratkan pada

pelayananpromotif dan preventif, tanpa mengabaikan

upaya kuratif dan rehabilitative. (Notoadmojo, 2007)

Pelayanan kesehatan di kelompok usia lanjut meliputi

pemeriksaan kesehatan fisik dan mental emosional.

Kartu Menuju Sehat usia lanjut sebagai alat pencatat

dan pemantau untuk mengetahui lebih awal penyakit

yang diderita atau ancaman masalah kesehatan yang

dihadapi dan mencatat perkembangannya dalam buku

pedoman pemeliharaan kesehatan usia lanjut atau

catatan kondisi kesehatan yang lazim digunakan di

Puskesmas. (Depkes RI, 2003)

Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia adalah suatu wadah

pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang

proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh

masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat,

lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta,

organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik

beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan

preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di

Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan

sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga

dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan

para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas

hidup melalui peningkatan kesehatan dan

kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat

beraktifitas dan mengembangkan potensi diri. (Komisi

Nasional Lanjut Usia, 2010)

3. TUJUAN POSYANDU USIA LANJUT

3.1. Tujuan Umum

Menurut Depkes RI (2003), tujuan umum dibentuknya

Posyandu usia lanjut secara garis besar untuk

meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan

usia lanjut untuk mencapai masa tua yang bahagia

dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat sesuai dengan keberadaannya.

3.2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus pembentukan posyandu usia

lanjut antara lain:

3.2.1. Meningkatkan kesadaran para usia lanjut

untuk membina sendiri kesehatannya

3.2.2. Meningkatkan kemampuan dan peran serta

keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan

mengatasi kesehatan usia lanjut

3.2.3. Meningkatkan jenis dan jangkauan

pelayanan kesehatan usia lanjut.

3.2.4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

usia lanjut.

4. SASARAN POSYANDU USIA LANJUT

Menurut Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut

(Departement Kesehatan RI, 2000), sasaran

pelaksanaan pembinaan kelompok usia lanjut dibagi

menjadi dua antara lain:

4.1. Sasaran Langsung, meliputi:

4.1.1. Pra lansia (usia 45–59 tahun)

4.1.2. Lansia (usia 60–69 tahun)

4.1.3. Lansia risiko tinggi (usia >70 tahun).

4.2. Sasaran Tidak Langsung, antara lain:

4.2.1. Keluarga lansia

4.2.2. Masyarakat lingkungan lansia

4.2.3. Organisasi sosial yang peduli terhadap

pembinaan kesehatan lansia

4.2.4. Petugas kesehatan yang melayani

kesehatan lansia

4.2.5. Petugas lain yang menangani kelompok

lansia

4.2.6. Masyarakat luas.

5. JENIS PELAYANAN POSYANDU USIA LANJUT

5.1. Sedangkan jenis pelayanan kesehatan pada

Posyandu usia lanjut menurut Depkes RI (2003),

dikelompokkan sebagai berikut:

5.1.1. Pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-

hari (activity of daily living) meliputi

kegiatan dasar dalam kehidupan seperti makan

atau minum, berjalan, mandi, berpakaian,

naik turun tempat tidur, buang air besar

atau kecil dan sebagainya.

5.1.2. Pemeriksaan status mental. Pemeriksaan

ini berhubungan dengan mental emosional,

dengan menggunakan pedoman metode 2 menit.

Pemeriksaan status mental dilakukan karena

proses mental lansia sudah mulai dan sedang

menurun. Misalnya mereka mengeluh sangat

pelupa, kesulitan dalam menerima hal baru,

juga merasa tidak tahan dengan tekanan,

perasaan seperti ini membentuk mental mereka

seolah tertidur dengan keyakinan bahwa

dirinya sudah terlalu tua untuk mengerjakan

hal tertentu sehingga mereka menarik diri

dari semua bentuk kegiatan.

5.1.3. Pemeriksaan status gizi melalui

penimbangan berat badan dan pengukuran

tinggi badan dan dicatat pada grafik indeks

massa tubuh (IMT).

5.1.4. Pengukuran tekanan darah dengan

menggunakan tensimeter dan stetoskop serta

perhitungan denyut nadi selama satu menit.

5.1.5. Pemeriksaan hemoglobin menggunakan

Talquist, Sahli atau Cuprisulfat.

5.1.6. Pemeriksaan adanya gula dalam air seni

sebagai deteksi awal adanya penyakit gula

(diabetes mellitus).

5.1.7. Pemeriksaan adanya zat putih telur

(protein) dalam air seni sebagai deteksi

awal adanya penyakit ginjal.

5.1.8. Pelaksanaan rujukan ke puskesmas

bilamana ada keluhan atau ditemukan kelainan

pada pemeriksaan butir a sampai g.

5.1.9. Penyuluhan bila dilakukan di dalam

maupun di luar kelompok dalam rangka

kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan

gizi sesuai dengan masalah kesehatan yang

dihadapi oleh individu dan atau kelompok

lansia.

5.1.10. Kunjungan rumah oleh kader disertai

petugas bagi anggota kelompok lansia yang

tidak datang, dalam rangka kegiatan

perawatan kesehatan masyarakat (Public

Health Nursing).

5.2. Sementara mekanisme pelayanan posyandu usia

lanjut menurut Komisi Nasional Lanjut Usia

(2010), disusun mengikuti mekanisme pelaksanaan

kegiatan Posyandu pada umumnya, dengan lima tahap

kegiatan/lima meja, yakni:

5.2.1. Pendaftaran anggota kelompok lansia

sebelum pelaksanaan pelayanan yang dilakukan

oleh kader.

5.2.2. Pencatatan kegiatan sehari-hari yang

dilakukan lansia, serta penimbangan berat

badan dan pengukuran tinggi badan. Pada

tahap ini dilaksanakan oleh kader dan

dibantu oleh petugas kesehatan.

5.2.3. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan

kesehatan dan pemeriksaan status mental yang

dilakukan oleh petugas kesehatan.

5.2.4. Pemeriksaan air seni dan kadar darah

(laboratorium sederhana).

5.2.5. Pemberian penyuluhan dan konseling.

6. PERENCANAAN KEGIATAN POSYANDU USIA LANJUT

Pedoman pelaksanaan posyandu usia lanjut, dalam

Komisi Nasional Lanjut Usia (2010) untuk memberikan

pelayanan kesehatan dan sosial yang prima terhadap

lanjut usia di kelompoknya, dibutuhkan perencanaan

yang matang, pelaksanaan yang benar dan tepat waktu,

serta pengendalian yang akurat. Beberapa data yang

dibutuhkan pada proses perencanaan posyandu usia

lanjut antara lain :

6.1. Jumlah penduduk dan KK di wilayah cakupan.

6.2. Kondisi sosial ekonomi penduduk di wilayah

cakupan.

6.3. Jumlah lanjut usia keseluruhan (per kelompok

umur).

6.4. Kondisi kesehatan lanjut usia di wilayah

cakupan.

6.5. Jumlah lanjut usia yang mandiri.

6.6. Jumlah lanjut usia yang cacat.

6.7. Jumlah lanjut usia terlantar, rawan terlantar

dan tidak terlantar.

6.8. Jumlah lanjut usia yang produktif.

6.9. Jumlah lanjut usia yang mengalami tindakan

penelantaran, pelecehan, pengucilan dan

kekerasan.

7. KRITERIA PENYUSUNAN POSYANDU USIA LANJUT

Untuk sosial ekonomi, mandiri dan cacat serta

produktif harus dibuat kriteria yang jelas. Untuk

hal tersebut perlu menggunakan alat bantu kuesioner

(lampiran). Rencana yang perlu disusun antara lain

meliputi:

7.1. Frekuensi kegiatan posyandu lanjut usia

7.2. Jenis kegiatan posyandu

7.3. Tenaga pelaksana kegiatan

7.4. Biaya kegiatan posyandu

7.5. Pengembangan kegiatan lanjut usia.

BAB III

PEMBAHASAN

1. MASALAH PADA MASYARAKAT USIA LANJUT

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat usia

lanjut ini disebabkan oleh keterbatasan usia lanjut

karena faktor usia dan biologis. Setiap penduduk

usia produktif akan menanggung semakin banyak

penduduk usia lanjut. Memperhatikan permasalahan

ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan,

program dan kegiatan guna menunjang derajat

kesehatan dan mutu kehidupan para lanjut usia agar

mandiri, sehat dan berdaya guna sehingga dapat

mengurangi atau bahkan tidak menjadi beban bagi

keluarga maupun masyarakat (Komisi Nasional Lanjut

Usia, 2010).

Selain itu lanjut usia yang berpengalaman dan

memiliki keahlian perlu diberi kesempatan untuk

tetap turut serta berpartisipasi dalam pembangunan

dan hidup bermasyarakat (Komisi Nasional Lanjut

usia, 2010). Salah satu contoh permasalahan yang

ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lanjut

usia adalah peningkatan rasio ketergantungan lanjut

usia (old age dependency ratio). Bantuan dan

perlindungan bagi lanjut usia diperlukan di berbagai

bidang seperti:

1.1. kesempatan kerja,

1.2. kesehatan,

1.3. pendidikan dan pelatihan,

1.4. kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan

sarana umum,

1.5. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum,

keagamaan,

1.6. dan lain-lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi,

kesehatan dan kesejahteraan merupakan masalah yang

mendominasi kehidupan mereka, seperti permasalahan

lanjut usia terlantar.

2. KEBIJAKAN YANG MELANDASI PEMBERDAYAAN USIA LANJUT

Berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi

dijalankannya program-program pemerintah terkait

pemberdayaan masyarakat usia lanjut, diantaranya

tertuang dalam:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

tahun 1998 pasal 25 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia yang menetapkan Pemerintah berkewajiban

memberikan pelayanan dan perlindungan sosial

bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan

dan menikmati taraf hidup yang wajar.

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004

tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Lanjut Usia, yang antara lain

meliputi:

2.2.1. Pelayanan keagamaan dan mental

spiritual, seperti pembangunan sarana

ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi

lanjut usia.

2.2.2. Pelayanan kesehatan, melalui peningkatan

upaya penyembuhan (kuratif), diperluas

pada bidang pelayanan

geriatrik/gerontologik.

2.2.3. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu

mendapatkan kemudahan dalam penggunaan

fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan

dalam melakukan perjalanan, penyediaan

fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

2.2.4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas

umum, seperti pelayanan administrasi

pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk seumur

hidup), pelayanan kesehatan pada sarana

kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan

keringanan biaya untuk pembelian tiket

perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak,

pembelian tiket rekreasi, penyediaan tempat

duduk khusus, penyediaan loket khusus,

penyediaan kartu wisata khusus,

mendahulukan para lanjut usia. Semua hal

tersebut di atas memerlukan keterlibatan

peran dan tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat serta lembaga maupun organisasi

sosial untuk bersama-sama berkomitmen dalam

mewujudkan kesejahteraan bagi para lanjut

usia.

3. PERAN PEMERINTAH, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut

usia dituntut peran keluarga, organisasi sosial,

masyarakat dan dunia. Usaha untuk bersama-sama ikut

peduli dan memberi penghormatan kepada lanjut usia

agar kehidupan sosial mereka menjadi lebih baik

lagi. Adapun rincian peran sesuai pembagian yang

telah disebutkan, antara lain:

3.1. Pemerintah berperan dalam pembuatan aturan

yang melandasi serta menaungi pemberdayaan serta

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat usia

lanjut, selain itu pemerintah berkewajiban

memberikan pelayanan dan perlindungan sosial

bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan

dan menikmati taraf hidup yang wajar.

3.2. Masyarakat berperan ikut berpartisipasi dalam

menjaga, mengelola serta mengawasi penggunaan,

pemberian sarana dan prasarana umum yang telah

disediakan pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat usia lanjut, membantu

menyediakan suasana, situasi lingkungan yang

kondusif, aman, mudah dijangkau sehingga dapat

mendukung program pemerintah dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat usia

lanjut.

3.3. Keluarga berperan sebagai pendukung serta

fasilitator agar masyarakat usia lanjut mau dan

mampu mengikuti program-program pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat usia lanjut yang

bertujuan memandirikan masyarakat usia lanjut.

4. PERKEMBANGAN PROSES PEMBERDAYAAN LANSIA DI SURABAYA

Perkembangan proses pemberdayaan lansia yang

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan

social masyarakat usia lanjut di kota Surabaya sudah

jauh lebih baik, diantaranya:

4.1. Adanya usaha pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat usia lanjut yang cukup

signifikan, hal itu dapat dibuktikan dengan

kutipan yang diambil dari situs pemerintahan

berikut ini:

Surabaya, eHealth. Demi lancarnya program

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu

tahun 2013 ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya

menggelar pertemuan koordinasi pelaksanaan PMT

Lansia (Lanjut Usia) di Posyandu. Pertemuan yang

digelar di Graha Arya Satya Husada Dinkes Kota

Surabaya ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas

serta ketua kader Posyandu Lansia se-Kota

Surabaya, hari Jumat (25/01/2013).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr.Esty

Martiana Rachmie mengatakan bahwa selama ini

Pemerintah Kota Surabaya dari waktu ke waktu

berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan

masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah

satunya yakni adanya anggaran PMT untuk Posyandu

Lansia. Nah, anggaran lanjutan di tahun 2013 ini

diharapkan benar-benar dimanfaatkan sebaik-

baiknya.

Beberapa tahun ini, Dinkes kota Surabaya telah

mengusulkan adanya anggaran PMT ke Pemkot

Surabaya. “Alhamdulilah bantuan tersebut

berhasil dialirkan. Meski nilainya tak seberapa

besar, tetapi yang penting adalah manfaatnya,”

tukas dokter alumnus UGM Yogyakarta ini.

Disisi lain, kadinkes berpesan agar dana

tersebut digunakan secara baik dan dikelola

dengan benar. “Khawatirnya, di satu sisi bisa

menimbulkan kecurigaan jika tidak dikelola

dengan baik,” ujarnya.

Ia menceritakan mekanisme administrasi keuangan

terkait anggaran PMT Posyandu Lansia menurut

Peraturan Presiden (Perpres). Mekanisme tersebut

ada dua, yakni mekanisme pola murni yakni Dinkes

sendiri yang mengelolanya. Sedangkan yang kedua

mekanisme bekerja dengan masyarakat. Instansi

yang beralamat di Jl. Jemursari No. 197 inipun

lebih memilih mekanisme kedua, yakni bekerjasama

dengan masyarakat. Pasalnya, mekanisme tersebut

mampu berjalan efektif dan efisien.

Meskipun nantinya dalam pelaksanaan ini ada

beberapa tantangan yang harus dihadapi, upaya

program PMT ini harus tetap dijalankan. Dinkes

dan kader Posyandu pun telah sepakat untuk tetap

menggalakkan program PMT dengan niatan tulus

membantu masyarakat.

Terakhir, kadinkes meminta jangan sampai bantuan

itu tertahan lama. Mengingat bulan Januari sudah

berjalan di pertengahan, bantuan ini segera di

distribusikan. (Ian)

4.2. Dalam pemberdayaan masyarakat usia lanjut di

kota Surabaya juga mengalami peningkatan yang

cukup baik, hal itu dapat dilihat

4.2.1. Diselenggarakannya senam untuk lansia

pada hari minggu pagi di setiap posyandu atau

kelurahan pada tiap-tiap kampung atau

wilayah.

4.2.2. Diadakannya posyandu lansia pada hari

sabtu atau minggu yang melayani pemeriksaan

kesehatan seperti: cek tekanan darah, cek

gula darah, penimbangan berat badan serta

penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa

fakultas kesehatan setelah melakukan

penyuluhan.

4.2.3. Dan lain-lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peran pemerintah

dalam hal ini sudah cukup bagus, namun masih harus

ditingkatkan. Dan untuk keberhasilan dan keevektifan

dari semua program dan kebijakan yang telah dibuat

oleh pemerintah bergantung pada keikutsertaan

masyarakat dan keluarga dalam berpartisipasi serta

mendukung apa yang telah terprogram.

BAB IV

DAFTAR RUJUKAN

Pedoman Pengelolaan Kesehatan di Kelompok Usia

Lanjut. Komisi Nasional Lanjut Usia. 2010.

Departement Kesehatan RI 2003.

Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Bagi

Petugas Kesehatan I Kebijaksanaan Program. Depkes RI

(2000).

Notoatmojdo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan

Seni dan Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.

Rineka Cipta, Arisman (2007).

Buku Ajar Ilmu Gizi: Gizi dalam Daur Kehidupan.

EGC.

http://dinkes.surabaya.go.id/portal/index.php/

berita/program-pmt-harus-segera-didistribusikan/

#sthash.WR0lmCvw.dpuf

Grahacendikia. 2009. Faktor–faktor yang

mempengaruhi penurunan minat lansia terhadap Posyandu

lansia di Desa Pagak.

Putri, Maria Mustikaning. 2008. Aplikasi teori

Snehandu B. Karr terhadap keaktifan kunjungan lansia ke

posyandu lansia di Desa Jagir Yogyakarta.

Setiowati, P. 2010. Hubungan tingkat pengetahuan

lansia tentang posyandu lansia dengan motivasi lansia

mengikuti posyandu lansia di Desa Klapasawit Kecamatan

Purwojati kabupaten Banyumas.

LEMBAR KONSULTASI

Kelompok : Tujuh (7)

Topik : Peraturan pemerintah terkait program

usia lanjut di Indonesia.

Hari/

Tangg

al

Nama

Mahasiswa

NIM Catatan

(Revisi)

Paraf

Fasilitato

r

Jum’a

t

8/05/

15

Ika Dewi

Muriyati

1211410

11

LEMBAR NOTULEN

Kelompok Penyaji : Tujuh (7)

Topik : Peraturan pemerintah terkait

program usia lanjut di

Indonesia.

Hari/tanggal :

Fasilitator :

Nama Moderator :

Nama Notulen :

Nama Presenter : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Daftar Pertanyaan :

1. Nama Mahasiswa :

2. Nama Mahasiswa :

3. Nama Mahasiswa :

Jawaban :

1. Nama Mahasiswa :

2. Nama Mahasiswa :

3. Nama Mahasiswa :