BAB 1.

PENDAHULUAN

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Filsafat hukum merupakan suatu cabang filsafat yang memilih hukum sebagai objek

penyelidikannya, yang selanjutnya dipahami secara mendalam. Dalam mempelajari filsafat

hukum alangkah baiknya jika ditinjau dari sejarah serta perkembangan terlebih dahulu. Sebab

sejarah filsafat hukum dari abad Yunani sampai abad sekarang ini teorinya berbeda-beda.

Dengan mengetahui sejarah dan perkembangannya kita akan lebih banyak mengetahui

pandangan para filsuf dari satu abad hingga ke abad lainnya. Mengetahui sejarah dan

perkembangannya amatlah penting bagi kita khususnya para mahasiswa untuk menambah

pengetahuan yang lebih mendalam.

1. Zaman Yunani

Filsafat hukum yang dibentuk dalam zaman Yunani kuno menjelaskan bahwa aturan

masyarakat ada hubungan dengan aturan alam. Alam ini ditanggapi sebagai suci dan

sakral sebab berkaitan dengan kekuasaan Ilahi. Karenanya dalam hati rakyat hiduplah

kesadaran bahwa aturan alam harus ditaati. Aturan alam dicerminkan dalam aturan

masyarakat, maka aturan ini harus ditaati pula. Ketaatan kepada aturan menimbulkan

keadilan dalam hidup bersama dan menjamin keamanan dan kebahagiaan hidup.1

Jika diklasifikan para filsufnya, maka akan tampak diantaranya:

a. Masa Pra Socrates (sekitar 500 SM)

Masa Pra Socrates ditandai dengan belum adanya pengaruh filsuf Socrates, dapat

dikatakan filsafat hukum belum berkembang. Hal ini dapat dijadikan alasan bahwa

perhatian utama para filsuf pada masa ini adalah alam semesta yaitu tentang terjadinya

alam ini. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624-548 SM mengemukakan bahwa

alam semesta terjadi dari air. Anaximenes berpendapat sumber dari alam semesta ini

adalah udara. Pitagoras yang hidup sekitar 532 SM yang menyebutkan bilangan

sebagai dasar dari gejala-gejalanya. Filsuf lainnya yang mempunyai perhatian terhadap

alam semesta adalah Heraklitos. Ia mengungkapkan bahwa alam semesta ini terbentuk

dari api. Berdasarkan pola pikir filsuf alam tersebut, Pitagoras menyinggung salah satu 1 Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta : Kanisius, 1991), hlm 269.

isi alam semesta yaitu manusia. Ia berpendapat bahwa setiap manusia memiliki jiwa

yang selalu berada dalam proses katharsis yaitu pembersihan diri. Setiap kali jiwa

memasuki tubuh manusia, manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi

dapat masuk ke dalam kebahagiaan. Apabila dinilai tidak cukup melakukan katharsis,

maka jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia lain.2

b. Masa Socrates, Plato dan Aristoteles

Socrates (469-399 SM) menurut para penulis sejarah filsafat hukum yang

mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia.

Ia berfilsafat tentang manusia sampai pada segala seginya sehingga filsafat hukum

dimulai pada zaman ini, kemudian sampai pada puncaknya sesudah masa Socrates.

Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganegara dalam

keutamaan yaitu taat kepada hukum negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Lalu

dilanjutkan oleh Plato (427-347 SM) yang mengatakan bahwa orang yang melanggar

aturan harus dihukum, sebab pelanggaran itu merupakan suatu penyakit dalam bagian

intelektual manusia. Sedangkan Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa hukum

terbagi kepada hukum alam yaitu hukum yang tidak mengalami perubahan dan hukum

positif yaitu suatu hukum yang berlaku sesudah isinya ditetapkan oleh instansi yang

berwibawa.

c. Masa Stoa

Stoa berpendapat bahwa hukum alam ini tidak tergantung dari orang, selalu berlaku

dan tidak dapat diubah. Hukum alam ini merupakan dasar dari adanya hukum positif.

Selain itu ia juga berpendapat bahwa hukum positif dari suatu masyarakat adalah

standar tentang apa yang adil, bahkan bila hukum tersebut diterima secara adil akan

mewujudkan ketentraman.

2. Zaman Romawi

Perkembangan filsafat hukum di masa Romawi tidak segemilang di masa Yunani. Sebab

para filsuf di masa ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah bagaimana

mempertahankan ketertiban di seluruh wilayah kekuasaan Kaisar Romawi yang sanga luas.

Para filsuf dituntut untuk memikirkan bagaimana cara Kaisar Romawi dalam menjalankan

pemerintahan sebagai kerajaan dunia. Namun demikian, Cicero dan ahli pikir lainya banyak

2 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Filsafat Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 12.

memberikan sumbangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tampak hingga zaman

ini.

a. Masa Cicero (106-43 SM)

Hukum terwujud dalam suatu hukum alamiah yang mengatur, baik alam maupun hidup

manusia. Oleh karena itu, filsafat hukum Cicero dalam esensinya mengemukakan

konsepsi tentang persamaan semua manusia di bawah hukum alam.

b. St. Augustine

Filsafat hukum yang dikembangkan oleh St. Augustine adalah doktrin hukum dan

konsep hukum yang bersumber dari ajaran Kristen Katolik. Ia berpendapat bahwa

hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara

alami dan universal.3

Pada abad V sesudah masehi kekaisaran Romawi runtuh. Inilah permulaan suatu zaman

baru dalam sejarah, yang kemudian oleh ahli sejarah diberi nama Abad Pertengahan karena

pada abad itu berada di antara zaman antik dan zaman modern. Dapat dikatakan pula bahwa

kebudayaan abad pertengahan adalah penciptaan agama Kristiani dan Islam di satu pihak.

Agama-agama dan bangsa-bangsa membawa ide-ide dan tatacara baru yang akibatnya suasana

selama abad pertengahan berlainan dengan suasana pada zaman sebelumnya. Akan tetapi

warisan Yunani-Romawi tidak lenyap, karena agama kristiani berkembang dalam kebudayaan

antik dan filsafat Yunani khususnya filsafat Aristoteles dipelajari terus oleh sarjana-sarjana

Islam lalu pada abad XII diteruskan oleh para pemikir Eropa.

Agama yang pertama muncul adalah agama Kristiani. Agama ini timbul di Timur

Tengah, lalu menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Dan pengaruhnya bertambah lagi

ketika agama kristiani resmi diakui dengan dekrit Milan oleh kaisar Konstantin. Ide-ide baru

yang disebar oleh agama baru ialah :

1. Alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah.

2. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai kesatuan.

3. Manusia diciptakan sebagai manusia bebas, tetapi tidak boleh menyalah gunakan

kebebasannya.

3 Ibid., Hlm 14.

Sementara di Timur Tengah timbullah suatu agama baru yakni Islam. Sejak tahun

lahirnya hijriah (622 ses. Masehi) agama itu mulai disebarluaskan di bagian-bagian Asia,

Afrika dan Eropa Selatan. Bangsa yang pertama menerima agama baru itu adalah bangsa

Arab. Diantara kebenaran-kebenaran yang diwartakan agama Islam sebagai pondamen hidup

yakni :

1. Allah adalah satu, Pencipta dan Hakim, Mahakuasa.

2. Manusia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.

Pada abad pertengahan ini juga ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang

merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur pada setiap

pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah

SWT. Hukum pada mulanya dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Allah. Oleh

karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia sebenarnya hanya ikut mengatur hidup.

Menurut agama Kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung yaitu

hukum yang dibuat manusia disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham

dalam agama Islam hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung, sehingga hukum

agama Islam dipandang sebagai bagian wahyu (Syari’ah).4

3. Zaman Modern

a. Zaman Renaissance : Hukum dipandang dalam hubungannya dengan kebebasan

manusia.

Pada abad pertengahan pusat perhatian pemikiran adalah Allah, lalu kemudian

dipandang ciptaan-nya terutama manusia. Namun pada zaman Renaissance perhatian

pertama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran.

Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman itu hilang,

melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya. Di zaman inilah

para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan dengan agama dengan

non-agama yang biasa disebut adanya dikotomi antara urusan dunia dengan urusan

akhirat.5

4 Theo Huijbers, op. cit., hlm 355 Dr. Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta : Kanisius, 1980), hlm 12

b. Zaman Rasionalisme : hukum dipandang secara rasional dalam sistem negara dan

hukum . Filasafat hukum di zaman ini berdasarkan rasionalitas pemikiran manusia dan

empirisme. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad XVII sampai akhir

abad XVIII. Istilah rasionalisme menandakan semangat zaman akal budi manusia

diutamakan. Zaman rasionalisme menemukan puncaknya pada Kant, yang berusaha

mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme dalam suatu sistem filsafat yang

sungguh-sungguh teruji oleh akal budi. Kritisisme Kant ini dapat dipandang sebagai

penutup zaman rasionalisme dan pembukaan abad XIX. Hal ini membuka zaman baru

yang dapat melahirkan aspirasi revolusi Prancis pada tahun 1789.6

Selama abad XIX manusia makin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam

segala bidang hidup. Manusia dipandang sebagai suatu wujud dinamis yang makin

berkembang dalam sejarah, oleh karena itu pada abad ini manusia mulai diperhatikan

sungguh-sungguh. Hal ini dialami secara konkret dalam dua revolusi politik besar pada akhir

abad XVIII. Revolusi pertama terjadi di Amerika pada tahun 1776 dan kedua di Prancis pada

tahun 1789. Revolusi-revolusi itu menghancurkan gagasan-gagasan tradisional tentang

susunan masyarakat yang berdasarkan prinsip perbedaan antara orang-orang atas (elite) dan

rakyat. Pada abad XIX sebaiknya ditandai sebagai abad perkembangan atau evolusi

berdasarkan bertambahnya kesadaran manusia tentang kekuasaan sendiri. Salah satu filsuf

yang dikenal di zaman modern yaitu : Rudolf von Jhering (1818) menolak teori Hegel. Hegel

mengungkapkan bahwa hukum adalah ekspresi dari kemauan umum dan tidak mampu melihat

bahwa faktor-faktor utilitaristis menentukan eksistensi hukum. Rudolf von Jhering bercirikan

aliran filsafat hukum yang biasa disebut positivisme, sebab ia mendefinisikan hukum sebagai

sejumlah aturan yang memaksa berlaku dalam suatu negara. Di zaman ini para filsuf

memusatkan perhatiannya pada penggarapan terhadap landasan dari kebijakan hukum (politik

hukum) yang lebih mendetail.

4. Zaman Modern

a. Abad XX ( Perubahan Pada Bidang Sosial dan Politik )

6 Ibid., h. 18

Dalam abad ini bangsa-bangsa makin terjalin kehidupannya satu sama lain. Bangsa-

bangsa yang dijajah berabad-abad lamanya mulai bangkit untuk merebut

kemerdekaannya. Akibatnya pada pertengahan abad ini era kolonialisme berhenti,

negara-negara Asia dan Afrika menjadi merdeka. Sesudah perang dunia kedua banyak

orang mengharapkan bahwa berkat komunikasi yang makin besar pemimpin-

pemimpin bangsa makin bersatu dalam pandangannya terhadap hidup bersama dan

mau bekerja sama demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi harapan tersebut masih

sangat jauh, karena pada era ini masing-masing blok masih mementingkan

kepentingannya sendiri. Dilihat dari sudut ini dunia sekarang terbagi pada tiga bagian

Negara yang sudah maju (negara industri kaya), Negara komunis (seperti Rusia) dan

Negara yang sedang berkembang (negara bekas jajahan).

b. Perubahan Pada Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan

Salah satu gejala yang menonjol dalam abad ini ialah bahwa kebudayaan dunia barat

makin disebarluaskan di seluruh dunia. Kebudayaan yang dimaksud ialah kebudayaan

yang menciptakan dunia modern (yang ditandai dengan ilmu-illmu pengetahuan dan

teknik). Sebelum abad XX faktor kebudayaan ini merupakan monopoli beberapa

bangsa, malahan hanya kalangan elite bangsa-bangsa itu. Maka barulah pada abad ini

ilmu pengetahuan dan teknik menjadi milik semua bangsa dan semua golongan

masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik ini cara

berpikir manusia dipengaruhi juga yakni makin diterima bahwa cara berpikir secara

filsafat kurang bermanfaat. Hal-hal lainya yang juga dipengaruhi oleh perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknik ialah timbulnya problema-problema baru khususnya

dalam bidang etika. Contoh : penggunaan bom atom.7

Dari sejarah filsafat hukum dapat dipelajari bahwa pada zaman dulu hukum alam sering kali

dianggap sebagai hukum yang sah. Pada zaman Yunani-Romawi hukum alam disamakan

dengan prinsip-prinsip suatu aturan ilahi yang terkandung dalam alam itu. Dalam pandangan

filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles dan Stoa hukum ditanggapi sebagai pernyataan

dari Tuhan. Pada abad pertengahan hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak Tuhan

7 Theo Huijbers, op. cit., hlm 140-144

dengan alam dan dengan manusia. Sedangkan pada zaman sekarang ini filsuf-filsuf yang

menerima suatu hukum alam memandangnya sebagai norma bagi hukum positif. Pandangan

zaman Yunani-Romawai tentang hukum alam sangat berbeda dengan zaman sekarang yang

berhubung hak-hak manusia. Zaman dulu hak-hak itu belum diakui sama sekali, bahkan juga

dilanggar umpamanya perbudakan. Pada zaman sekarang bertambahlah kesadaran bahwa

hukum harus dikaitkan dengan keadilan supaya dapat dipandang hukum. Atau dengan kata-

kata lain bahwa orang makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang

tertentu yakni prinsip-prinsip keadilan. Hukum yang berlaku dalam sebuah negara disebut

hukum positif. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam negara.

Keadilan dalam arti platon merupakan suatu tolak ukur normatif keabsahan suatu tatanan

sosial. Karena adil berarti bahwa hak semua pihak terjamin. Sedangkan Thomas Aquinas

memandang bahwa keadilan itu merupakan suatu kesamaan proporsional. Thomas Aquinas

membedakan keadilan dalam tiga bagian diantaranya :

a. Keadilan distributif : yang menyangkut hal umum.

b. Keadilan tukar menukar : yang menyangkut barang yang ditukar.

c. Keadilan legal : yang menyangkut keseluruhan hukum.8

Jika rakyat membicarakan tentang hukum, berarti rakyat menuntut untuk dapat hidup bersama

dalam masyarakat yang diatur secara adil. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang

diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam

undang-undang. Norma yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum hanya

dapat dipandang sebagai hukum bila tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah bahwa

peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Atau dengan kata lain seandainya

hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada bahwa hukum yang ditetapkan

adalah hukum yang tidak adil.

Pada zaman modern perhatian pertama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi

titik tolak pemikiran. Di zaman ini juga para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang

berkaitan dengan agama dengan non-agama yang biasa disebut adanya dikotomi antara urusan

dunia dengan urusan akhirat. Keadilan dipandang sebagai tolak ukur normatif. Oleh

karenanya setiap hukum yang diputuskan oleh orang yang berkuasa harus bisa memberikan

8 Franz Magnis Suseno, Berfilsafat Dari Konteks, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 208.

kenyamanan bagi orang yang mendapatkannya. Jika suatu hukum tidak berdasarkan suatu

keadilan hukum tersebut akan kehilangan arti sebagai hukum.

B. PENGERTIAN

Semenjak kita duduk di bangku pendidikan lanjutan serta Perguruan Tinggi kita sering

mendengar tentang filsafat, apakah sebenarnya filsafat tersebut? Seseorang yang berfilsafat

diumpamakan seorang yang berpijak dibumi sedang tengadah ke bintang-bintang, dia ingin

mengetahui hakikat keberadaan dirinya, ia berfikir dengan sifat menyeluruh (tidak puas jika

mengenal sesuatu hanya dari segi pandang yang semata-mata terlihat oleh indrawi saja). Ia

juga berfikir dengan sifat (tidak lagi percaya begitu sajabahwa sesuatu itu benar). Ia juga

berfikir dengan sifat spekulatif (dalam analisis maupun pembuktiannya dapat memisahkan

spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak), dan tugas utama filsafat adalah

menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan Kemudian lebih mengerucut lagi adalah

Filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas,

mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat, serta mengajar kan

orang berfikir secara Prediktif yaitu memprediksi, mengkaji apa yang akan terjadi di depan

dengan dasar dari gejala-gejala yang terjadi pada saat ini, dan tujuan mempelajari filsafat

hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji

dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu

menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap

pembentukan kaidah hukum sebagai hukum in abstracto . Jika kita berbicara filsafat, kita

seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari

filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di

Indonesia.

Dapat juga dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan

apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk

kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut,

filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan

moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Kajian tentang filsafat

hukum merupakan studi yang sifatnya mendasar dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini

karena filsafat hukum merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara,

demikian halnya dalam pengaturan HAM. Kajian tentang filsafat hukum merupakan studi

yang sifatnya mendasar dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum

merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara, demikian halnya dalam

pengaturan HAM. Landasan filsafat negara sangat menentukan bagaimana pola pengaturan

HAM di negara yang bersangkutan, apakah negara itu berpaham liberalis, sosialis maupun

Pancasialis. Pancasila sebagai philosophische gronslag bangsa Indonesia merupakan dasar

dari filsafat hukum Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar dari hukum dan praktek hukum

di Indonesia. perenungan dan perumusan nilai-nilai filsafat hukum juga mencakup

penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara

kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan konservatisme dengan

pembaharuan.9

Terdapat beberapa pengertian Filsafat Hukum menurut beberapa ahli yang diantaranya

adalah ;

1. Menurut Soetikno

Filsafat adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada

dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki

kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai

nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai

akar-akar dari hukum.

2. Menurut Satjipto Raharjo

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang

hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-

contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat

hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut

pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu

tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta

system hukumnya sendiri.

3. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

9 purnadi purbacaraka & soerjono soekanto, “Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum” , Alumni, 1979, hlm 11.

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum

juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan

ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau

konservatisme dengan pembaruan.

4. Menurut Lili Rasjidi

Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak

dapat diraba oleh panca indera” sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normative, seperti

halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum

yang dapat menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya system hukum positif

suatu masyarakat (seperti grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa

Jerman yang menganut aliran-aliran seperti Neo kantianisme).

Manusia pada hakikatnya ingin hidup dengan damai dan berada dalam keteraturan, maka

untuk mewujudkan keinginan tersebut terbentuklah suatu kesepakatan diantara suatu golongan

masyarakat untuk membentuk sebuah peraturan yang mengikat kepada seluruh elemen

masyarakat, peraturan-peraturan inilah yang kemudian kita sebut dengan hukum.

Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Marcus Tullius Cicero (106-

43 SM), ahli hukum terbesar bangsa Romawi, pernah mengatakan, di mana ada masyarakat di

situ ada hukum (ubi societas, ibi ius). Hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan antar

manusia.10 Biasanya ada beberapa orang yang dipercaya oleh masyarakat tersebut untuk

membuat dan menetapkan kebijakan hukum yang akan diberlakukan di daerah masyarakat

tersebut, orang-orang yang diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan tersebut

merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya,

pengertian hukum pun tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat

bernegara).

Berbicara tentang negara, kita berbicara tentang organisasi kekuasaan, sehingga hukum

pun erat sekali hubungannya dengan kekuasaan. Seperti dinyatakan oleh Mochtar

Kusumaatmadja (1970:5), hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa

hukum adalah kelaliman. Dalam penentuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari kekuasaan

10 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11

dan kewenangan dari pembuat kebijakan tersebut. Hukum memerlukan kekuasaan bagi

pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Di

sini kita melihat betapa erat hubungan antara hukum, negara, dan kekuasaan itu.

Walaupun terdapat hubungan yang erat, tidak berarti negara berdasarkan atas hukum

identik dengan negara berdasarkan atas kekuasaan. Seperti dinyatakan dalam penjelasan

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), negara kita adalah negara hukum (rechtsstaat).

Bukan negara kekuasaan (machtssaat). Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan

yang tinggi dalam negara.11

Hukum harus menghasilkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila hukum

dan kekuasaan yang dijalankan tidak mewujudkan ketiga tujuan vital di atas, maka

pelaksanaan hukum dan kekuasaan tersebut hanyalah semu, mementingkan kepentingan

individu atau segolongan pemimpin saja. Lalu dalam kajiannya hal yang perlu dipertanyakan

adalah mengapa hukum dipengaruhi oleh kekuasaan. Mengapa hukum dapat dijadikan

sebagai alat melanggengkan kekuasaan (bagi pemegang kekuasaan yang jahat). Selanjutnya

bagaimanakah hubungan hukum dengan kekuasaan.

C. PERMASALAHAN

Mengapa hukum yang biasa digunakan sebagai alat kekuasaan negara dalam realitasnya

seringkali bertolak belakang dengan cita-cita hukum yang ada ?

11 Darji Darmodiharjo dan Sidharta. Pokok-pokok Filsafat Hukum. 1995.(Jakarta: PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA) hal.188-189.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum dipengaruhi kekuasaan dan kekuasaan dipengaruhi oleh hukum

Kekuasaan tanpa suatu aturan maka akan mengkondisikan keadaan seperti hal nya hutan

rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disnilah hukum berperan

dalam membentuk rambu-rambu cara bermain pihak-pihak yang berada di lingkaran

kekuasan. Hal tersebut bisa ditemui di konstitusi dimana konstitusi secara garis besar berisi

tentang bagaimana mengatur, membatasi dan menyelenggarakan kekuasaan dan mengatur

tentang Hak Asasi Manusia. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan berada dalam lingkup

formil.

Kekuasaan yang diatur hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas agar

masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan.

Selain sebagai kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna

sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin berkuasa atau merebut kekuasaan. Aturan

tersebut berguna sebagai cara main yang fair yang bisa mngkoordinir semua pihak yang

terlibat dalam kekuasaan. Hukum dalam hal ini tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga

mengatur pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.12

Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatarbelakanginya membuat hukum

menjadi mandul. Oleh karena itu perlunya suatu kekuasaan yang melatarbelakangi hukum.

Muncul pertanyaan bagaimana kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang bisa

dipercaya untuk mempengaruhi hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Untuk

menjawab pertanyaan tersebut maka bisa didekati dengan metode konseptual bukan empiris

karena secara empiris kebanyakan hukum hanya digunakan untuk melegalkan kepentingan

penguasa saja.

Secara konseptual, kekuasaan yang dimiliki oleh sebagain pihak berangkat dari rasa tidak

nyaman masyarakat terhadap keadaan-keadaan yang dianggap bisa menggoyahkan kestabilan

masyarakat. Hal ini sama saja baik dalam masyarakat yang liberal ataupun sosialis.

Masyarakat tersebut sepakat untuk memberikan mandat kepada sekelompok orang untuk

12 http://samardi.wordpress.com/2011/11/01/hubungan-hukum-dan-kekuasaan/ Rabu, 12 Desember 2012: pukul 16:48 WIB

berkuasa dan memiliki kewenangan untuk mengatur mereka agar tetap tercipta kestabilan

sosial. Kewenangan untuk mengatur masyarakat dari penguasa itulah terletak hukum.

Dalam perkembangannya tentu saja tidak dapat dihindari bahwa setiap rezim penguasa

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum

yang menjadi produk politiknya. Karakteristik hukum ternyata berjalan linier dengan

karaktersitik rezim kekuasaan yang melatarbelakangi hukum. Apabila kekuasaannya

demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif sedangkan apabila kekuasaanya

otoriter, maka produk hukumnya berkarakter konservatif atau ortodoks.

Namun ada asumsi bahwa antara demokrasi dan otoriter ambigu. Artinya tidak bisa

dilihat secara tegas pembedanya. Bisa saja penguasa yang otoriter di suatu negara berdalih

bahwa karakterisitik produk hukum yang bersifat konservatif digunakan untuk melingungi

masyarakat. Dalam hal ini demokratis yang dari, untuk dan oleh rakyat mengalami

pengurangan peran hanya untuk rakyat sehingga rakyat sekedar menikmati hasil atau

kemanfaatannya.

B. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

Yang dapat, memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum

adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli

penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memakasakan sanki terhadap pelanggaran

kaedah hukum. Hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk

memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan

hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuaaan yang sah pada dasarnya

bukanlah hukum. Jadi, hukum bersumber pada kekusaan yang sah.13 Di dalam sejarah tidak

jarang kita jumpai hukum yang tidak bersumber pada kekuasaan yang sah atau kekuasaan

yang menurut hukum yang berlaku sesungguhnya tidak berwenang. Revolusi misalnya

merupakan kekuasaan yang tida sah (coup de’etat) dan sering merupakan kekuasaan atau

kekuasaan fisik. Kekuatan hukum ini seringkali menghapus hukum yang lama dan

menciptakan hukum yang baru. Revolusi baru menciptakan hukum atau revolusi itu mendapat

dukungan dari rakyat dan berhasil. Kalau tidak berhasil maka revolusi tidak merupakan

13 Khoirul Anam. 2011. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. (Yogyakarta: Inti Media), hal 1

sumber hukum.Dalam UU no. 19 tahun 1964 revolusi disebut sebagai sumber hukum. Jadi

hukum dapat pula bersumber pada kekuatan fisik , tetapi kekuatan fisik bukan merupakan

sumber hukum.

Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakekatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur,

mengusahakan ketertiban dan membatasi uang gerak individu.Tidak mungkin hukum

menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan,

kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.

Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum.

Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi

kekuasaan tidak selamanya hukum. “Might is not right” , pencuri berkuasa atas barang yang

dicurinya, akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu.14 Karena barang yang

didapat si pencuri tersebut didapatkan dengan cara melawan hukum.

Sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan berlakunya

dengan sanksi, namun hendaknya dihindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan,

hukum bagi yang berkuasa. Karena ada bahkan banyak penguasa yang menyalahgunakan

hukum, menciptakan hukum itu semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri atau

yang sewenang-wenang mengabaikan hukum, maka muncullah istilah “rule of law”.

Apakah yang dimaksud dengan rule of law? Dari bunyi kata-katanya rule of law berarti

pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintahkan

atau berkuasa. Ini berarti supremasi hukum. Memang rule of law biasanaya diartikan secara

singkat sebagai “governance not by man but by law”. Perlu diingat bahwa hukum adalah

perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga “governance not

by man not by law” tidak boleh diartikan bahwa manusiannya pasif sama sekali dan menjadi

budak hukum.15

Pada hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum adalah

kekuasaan itu sendiri. Menurut Lessalle dalam pidatonya yang termashur Uber

Verassungswessen, “konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang

hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata

dalam suatu negara” Pendapat Lessale ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan.

14 Salman Luthan, Jurnal Hukum : Hubungan Hukum dan Kekuasaan, 14 April 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 174-175.15 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 2007. (Yogyakarta: Liberty).hlm.20-21.

Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara

merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dan hubungan-hubungan

kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian aturan-aturan hukum yang

termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan

ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hakekat

hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercona antara lain daripada ”kekuatan

yang terorganisasi”, di mana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan

kekuatan”.

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara yaitu kekuasaan

untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang

meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian, kekuasaan merupakan

sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.

Kekuasaan dalam konteks hukum meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas, dan hak.

Ketiga bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain dan

bersifat hirarkis. Kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan negara secara

definitif untuk memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya, dan tidak ada pihak,

baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dimintai ijin untuk menetapkan atau

melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak

tergantung, dan tak terkecuali.

Kedaulatan atau souvereignity adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara; dan

sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa kedaulatan itu

mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Dalam teori kenegaraan, ada empat bentuk

kedaulatan sebagai pencerminan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keempat bentuk

kedaulatan itu adalah kedaulatan Tuhan (Godsouvereiniteit), kedaulatan negara

(staatssouvereiniteit) ,kedaulatan hukum (rechtssouvereinteit), dan kedaulatan rakyat

(volksouvereinteit).16

Bentuk kedua kekuasaan dalam konteks hukum adalah wewenang. Wewenang berasal

dari bahasa Jawa yang mempunyai dua arti, yaitu pertama, kuasa (bevoegdheid) atas sesuatu.

Kedua, serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil

16 http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/02/hubungan-hukum-dengan-kekuasaan/ Rabu, 12 Desember 2012, pukul 18:05 WIB

tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi,

yurisdiksi, otoritas.

Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan

negara dapat disebut otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan

yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang defakto menguasai, melainkan juga berhak

menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi berhak

memberikan perintah.

Bentuk ketiga kekuasaan dalam hukum adalah hak. Salmond merumuskan hak sebagai

kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Rumusan yang hampir sama

dikemukakan oleh Allend yang menyatakan bahwa hak itu sebagai suatu kekuasaan

berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingannya (The

legally guaranteed power to realise an interest).

Sedangkan menurut Holland hak itu sebagai kemampuan seeorang untuk mempengaruhi

perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi

didasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi.

Definisi hak menurut Holmes adalah “nothing but permission to exercise certain natural

powers and upon certain conditions to obtain protection, restitution, or compensation by the

aid of public force” . Hak dapat pula diartikan sebagai kekuasaan yang dipunyai seseorang

untuk menuntut pemenuhan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik

dengan sukarela maupun dengan paksaan.

Pengakuan hukum terhadap hak seseorang mengandung konsekuensi adanya kewajiban

pada pihak atau orang lain. Hal itu bisa terjadi karena hubungan hak dan kewajiban bersifat

resiprokal atau timbal balik. Hubungan hak dan kewajiban terjadi dalam konsep hubungan

hukum (konsep subjektif).

C. Politik, Uang dan Kekuasaan

Dalam beberapa minggu ini publik disuguhi sebuah drama yang panas karena fakta

hukum dan politik saling berimpit. Drama yang dimaksud adalah penangkapan Presiden

sebuah partai Islam terbesar saat ini (baca: Partai Keadilan Sejahtera atau PKS), Ust Luthfi

Hasan Ishaq (LHI). LHI ditangkap dengan tuduhan suap impor daging sapi. Namun, belum

tuduhan ini selesai disidangkan , kasus ini sudah merambah ke ranah hukum lain yaitu

tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diikuti dengan penyitaan rumah dan

mobil yang dianggap hasil dari praktek pencucian uang korupsi tersebut. PKS tidak tinggal

diam dan melakukan pembelaan diri karena merasa kasus LHI menjadi sarat dengan agenda

penjatuhan citra PKS dan KPK dianggap telah terjebak irama dan rentak politik yang sedang

diatur para kompetitor PKS. Saling klaim kebenaran dan fakta hukum pun terjadi. PKS

merasa ada proses hukum yang tidak normal terhadap proses hukum LHI, tetapi KPK pun

bersikukuh ini adalah murni masalah hukum.

Dalam literatur klasik politik, ada adagium tentang kekuasaan yang selalu diajarkan di

kelas-kelas ilmu politik dan hukum tata negara. Lord Acton misalnya menyatakan “power

tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely”. Artinya, kekuasaan itu

cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup juga secara absolut. Kalimat

ini lahir dari trauma sejarah kekuasaan raja-raja di Eropa yang absolut, sehingga akhirnya

kekuasaan yang absolut itu diakhiri. Walaupun faktanya rezim-rezim yang muncul pasca

kekuasaan raja-raja pun juga terbukti korup. Tentu dengan modus dan gaya yang berbeda. Di

dalam bentuk kekuasaan raja yang absolut, korupsi cenderung tersentral di lingkar raja dan

istana. Tapi di sebuah rezim dengan konsep modern state (diktatorial dan demokrasi), korupsi

dilakukan secara lebih massif oleh penguasa dan para kroninya. Contohnya di zaman Rezim

Soeharto.

Dalam kaitan dengan KPK dan PKS, apakah kedua lembaga ini steril dari kecenderungan

penyalagunaan kekuasaan ? Jawabannya pasti tidak. PKS sebagai partai Islam sekalipun bisa

jadi berbuat kesalahan karena mereka bukan kumpulan malaikat yang tanpa nafsu. Buktinya,

beberapa kasus hukum juga melanda oknum kader PKS seperti Misbakhun (kemudian divonis

bebas oleh MA) dan yang hangat sekarang adalah kasus LHI yang masih dalam proses

persidangan. Presiden PKS, Anis Matta juga menyatakan bisa jadi ada kekeliruan di dalam

diri kader PKS, tapi PKS harus cepat berbenah dan bertobat secara nasional. Di sinilah letak

kemanusiaan dan jiwa besar elit di PKS. Sekali lagi mereka bukan malaikat.

Bagaimana kalau ada oknum kader partai politik yang terlibat korupsi dan mengalirkan

sebagian uang tersebut untuk kegiatan partai politik terkait? Apakah partainya harus

dibekukan? Jawabannya tentu tidak karena yang bersalah oknumnya. Bukan partainya. Jika

karena oknum itu partai dibekukan, maka bisa dipastikan habislah partai yang ada di negara

ini. Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, PAN, PKS dan partai lainnya pernah terjerat dengan kasus

korupsi. Ormas-ormas bisa juga terjerat dengan TPPU jika ditelusuri pernah terima bantuan

dari oknum koruptor. Banyak ormas yang aktifisnya juga merupakan kader partai politik. Lalu

apakah ormas tersebut dibekukan? Bisa habis juga ormas yang ada di negara ini. Kenapa?

Karena para koruptor itu juga tahu diri dan cerdas dan karenanya mereka juga menyumbang

ke mana-mana, termasuk ke partai, ormas, panti asuhan bahkan narkoba maupun hal-hal yang

bertentangan dengan kesusilaan.

Bagaimana dengan KPK dengan kewenangannya yang sering disebut sebagai lembaga

superbody? Apakah lembaga ini dihuni oleh para malaikat yang tidak punya interest?

Jawabannya sama, KPK juga tidak steril dari interest (nafsu) pribadi orang-orang yang ada di

dalamnya. Beberapa kasus membuktikan, contoh seorang penyidik KPK, Suparman, telah

divonis 8 tahun penjara karena tindak pidana pemerasan dalam kasus korupsi PT. Industri

Sandang Nusantara (2006), Candra Hamzah dan Ade Raharja pernah diperiksa komite etik

karena mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin, Mantan Sekjen KPK juga pernah

diperiksa oleh komite etik, dan terakhir kasus bocornya Sprindik dengan terperiksa Ketua

KPK dan staf pribadinya, Wiwin Suwandi.

Apakah dengan kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK melahirkan

kesimpulan KPK sebaiknya dibekukan? Jawabannya juga tidak karena yang salah bukan

KPK, tetapi orang yang berada di dalam KPK tersebut. KPK sebagai sebuah institusi tetaplah

lembaga yang sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi.

KPK sebagai institusi harus dikawal dan terus dikritik seperti halnya kita harus mengkritik

partai politik agar terus berbenah agar netral dan tidak digunakan sebagai palu pemukul bagi

kepentingan politik orang dan kelompok tertentu. Ideologi KPK seharusnya memberantas

korupsi dengan sikap yang adil dan tidak pilih-pilih. Seharusnya Ketua KPK juga menyatakan

secara gentle seperti Presiden PKS bahwa KPK juga bisa salah (sudah ada bukti putusan

pengadilan dan komite etik), orang-orang di KPK juga tidak maksum (tanpa dosa) dan

menyeru tobat nasional juga kepada seluruh aparat di bawahnya. Singkat kata, lembaga negara

apapun di negara ini, dengan kekuasaan yang dimiliki, mempunyai potensi untuk melakukan

kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dimiliki. Semakin besar

kekuasaan, maka semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut

dilakukan. Oleh karena itulah dalam konsep negara modern separation of power dilengkapi

dengan mekanisme checks and balances agar ada yang mengimbangi dan terus mengawasi

kekuasaan lembaga lain. Sebagai sebuah negara demokrasi kita mau tak mau harus memiliki

institusi partai politik yang kuat agar kepentingan rakyat terwakili. Oleh karena itu, parpol

apapun harus terus dikritik agar parpol tersebut berbenah dan berada di jalan benar. Bukan

menghancurkan parpol tersebut, tetapi ikut membenahinya dengan cara mengkritik.

Kasus lainnya adalah penggerebekan kasus Rafi Ahmad yang sampai sekarang belum

diketahui secara percis apakah memang murni pesta narkoba atau hanya sekedar politik kotor?

Selain Raffi Ahmad, terdapat juga Wanda Hamidah, anggota DPRD DKI Jakarta, pasangan

artis Irwansyah dan Zaskia Sungkar serta dan 13 orang lainnya, dari uji urine, 5 diantaranya

positif menggunakan narkoba. Diantara kelima orang tersebut, tidak ada nama nama artis

diatas. Di tempat kejadian juga ditemukan barang bukti berupa narkoba. Benarkah

penggerebekan BNN ini betul betul merupakan murni pengintaian dari BNN atau ada skenario

politik di dalamnya?

Saya melihat kasus ini dengan 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah,

kasus ini murni merupakan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis. Seperti yang kita

ketahui bersama, dunia artis merupakan dunia yang penuh dengan suasana glamour, hedonis,

clubbing, dunia malam, dan lain sebagainya. Keadaan yang seperti itu merupakan ladang

empuk bagi pengedar narkoba untuk memasarkan narkobanya. Dunia malam merupakan salah

satu faktor utama yang mendukung peredaran narkoba di kalangan para artis ini. Kita ketahui

bersama bahwa untuk menjadi seorang artis itu memberikan tekanan yang berat untuk selalu

tampil prima dan dapat survive dari kerasnya persaingan. Tekanan yang berat ini kemudian

menyebabkan banyak kalangan artis mengalihkannya dengan cara yang instan, pergi ke dunia

malam dan mengkonsumsi narkoba. Tentu di balik peredaran narkoba yang sepertinya terlihat

mudah ini ada bandar yang mengatur khusus mengenai peredarannya agar hanya beredar di

kalangan artis dan orang - orang borjuis saja. Menurut saya sangat sulit menangkap para

gembong pengedar narkoba ini karena sistem distribusi yang mereka lakukan sangat rapi

sehingga kalaupun tertangkap, yang tertangkap itu hanyalah kaki tangannya. Dan yang paling

penting mengapa peredaran narkoba dikalangan artis ini sangat marak terjadi karena hukum

kita yang lemah dalam menjatuhkan vonis kepada para pengguna narkoba ini sehingga tidak

menimbulkan efek jera.

Sudut pandang yang kedua adalah kasus penggerebekan ini merupakan permainan politik

dari partai rival PAN, dimana Wanda Hamidah sebagi anggota legislatif dari partai PAN.

Selain itu, Raffi Ahmad juga di isukan akan mendaftar sebagai caleg dari partai PAN. Partai

rival dari PAN ini ingin menjatuhkan kredibilitas dari partai PAN melalui pemberitaan

kadernya yang tersangkut narkoba. Isu penyalahgunaan narkoba bagi anggota legislatif

maupun calon legislatif merupakan bahan yang sangat empuk untuk di jadikan sebagai senjata

untuk menjatuhkan citra partai politik lain. Partai yang kadernya terkena atau tersandung

kasus narkoba akan menjadi bulan - bulanan serangan dari partai politik lain. Dalam kasus

Raffi Ahmad ini bisa saja informan yang memberi tahu BNN bahwa akan ada pesta di rumah

Raffi Ahmad ini merupakan orang dari partai lain yang ingin menjatuhkan kredibilitas PAN,

Hatta Rajasa, dan SBY, dimana Hatta Rajasa selaku ketua partai PAN merupakan besan dari

SBY. Suhu politik yang memanas menjelang pemilu 2014 bisa jadi membuat para aktivis

partai melakukan segala cara untuk menjatuhkan partai lain.

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri

utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial

lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat

memaksa.Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami

hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang

diperlukan dukungan kekuasaan. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah

kekuasaan.Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan.Selain itu hukum pun merupakan

pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu

merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang

dimilikinya dengan mengahalalkan segala cara. Contoh yang popular misalnya sepak terjang

para raja absolute dan dictator.Atau bukan hanya raja bahkan presiden pun jika tidak dibatasi

dengan baik bisa berbuat semena-menadengan kekuasaannya.

Kekuasaan dipandang sebagai penjamin keamanan, kenyamanan, kemakmuran dan

segala kemewahan. Karenanya kekuasaan dicari dengan berbagai cara, tanpa peduli apakah

rasional, wajar, ataukah penuh tipu daya. Pendek kata, demi kekuasaan segala cara dihalalkan.

Dalam realitas kehidupan, banyak orang percaya bahwa kekuasaan dapat diperoleh dengan

merekayasa hukum. Contoh lain: Misal ketika investor ingin mengembangkan usaha

pertambangan, sementara izin usaha berbelit-belit, maka investor segera mendatangi pejabat

setempat agar mengubah aturan perizinan. Tawar-menawar berlangsung seberapa besar

ongkos mesti dibayar, secara timbal balik diperhitungkan dengan prospek keuntungan yang

akan didapat. Kendala izin pertambangan teratasi dengan perubahan aturan main.Aspek

legalitas memberikan kemudahan, kelancaran usaha sekaligus kekuasaan untuk membentengi

diri dari siapa pun yang mengganggunya. Kalau peradaban modern ditandai dengan

pembatasan kekuasaan agar tidak digunakan sewenang-wenang, dan pembatasan itu dilakukan

dengan rambu-rambu hukum, ternyata dalam perkembangannya justru berbalik, yaitu hukum

dikendalikan kekuasaan.Pada kondisi demikian, perlindungan hak-hak warga negara sulit

dijalankan efektif karena tirani kekuasaan berlangsung atas nama hukum. Relasi antara hukum

dan kekuasaan terjalin erat, walaupun tidak mudah untuk menyatakan mana yang lebih

dominan. Kini hukum dan kekuasaan sering melakukan kontrol secara timbal balik,kendati

kekuatannya berbeda. Hukum negara memiliki kualitas kekuatan sebagai 'teknologi dan

mesin', bergerak tertib, teratur dan terukur, sedangkan kekuasaan memiliki kekuatan tak

terstruktur, tergantung manusia pemegangnya(the man behind the gun).

Agar kekuasaan tidak benturan dengan hukum, maka manuver kekuasaan ditempuh

melalui berbagai cara. Sihir dan suap merupakan cara lihai, dan licik untuk memerangkap

hukum masuk ke dalam skema kekuasaan. Ketika hukum dan kekuasaan telah berimpit

melekat, kecenderungannya berubah menjadi 'tirani'. Demi hukum kekuasaan dijalankan dan

demi kekuasaan hukum ditegakkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas kita dapat menjawab pertanyaan terhadap permasalahan yang ada

mengapa kekuasaan negara dalam realitasnya seringkali bertolak belakang dengan cita-cita

hukum. Jawabannya adalah politik, uang(narkoba dan kesusilaan) dan kekuasaan, merupakan

tiga hal yang sepertinya sangat erat hubungannya satu sama lain. Tiga kata yang setali tiga

uang. Mungkin itu pula yang beranggapan bahwa politik tanpa uang ibarat orang yang lumpuh

dan lemah, hanya bisa berkoar – koar tanpa bisa melangkah dan bergerak. Begitu juga antara

politik dan kekuasaan, orang tak bisa menyampaikan tujuan politiknya tanpa memiliki otoritas

dan kekuasaan, sedangkan kekuasaan saat ini, hanya dapat dicapai dengan uang. Jadi ketiga –

tiganya begitu erat, dan bahkan sulit presentasinya untuk dapat dipisahkan satu dengan yang

lainnya.

Sebenarnya sangat wajar, wajar antara politik, uang, dan kekuasaan. Ketiga – tiganya

penting dan perlu agar untuk mencapai kehendak dan tujuan tertentu yang diinginkan, kita

memerlukan kekuasaan, sedangkan untuk mencapai kekuasaan, kita memerlukan strategi

politik dan finansial yang kokoh untuk menggapainya. Dan itu sah – sah saja. Tak ada yang

salah. Yang salah sebenarnya terletak dalam prosesnya. Proses menuju kekuasaan tersebut,

dan proses pasca kekuasaan digapai tersebut. Sehingga tak jarang, beberapa atau banyak wakil

rakyat di negeri ini, seringkali dalam proses menuju kekuasaan itu, sering menggunakan cara

– cara yang bertentangan dengan nilai keluhuran dan norma kemanusiaan, alias menghalalkan

segala cara untuk menggapai kekuasaan. Dan lebih parah lagi pasca memperoleh kekuasaan

yang diinginkan justru kekuasaan yang diperoleh itu tak membawa signifikansi fek

kebermanfaatan bagi rakyat dan masyarakatnya. Seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya

oleh Lili Rasjidi bahwa Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat

menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya system hukum positif suatu masyarakat.

Dari kondisi dan kebiasaan yang terus menerus seperti inilah yang pada akhirnya membentuk

paradigma banyak orang yang menganggap bahwa dunia politik itu kotor, penuh dengan

orang – orang busuk didalamnya. Inilah yang terjadi di negeri ini, dan beberapa negara

lainnya sehingga beberapa atau banyak kalangan sudah mulai berpikiran pragmatis dan apatis.

Mereka mau memilih calon tertentu kalau dikasih imbalan uang, dan kalau tidak tidak akan

memilih, apapun alasannya. Rata – rata mereka menggeneralisir bahwa semua calon, dari

partai dan afiliasi politik manapun berhati kotor dan hanya mementingkan perutnya sendiri,

tanpa mempedulikan nasib masyarakat. Dan bahkan tak jarang pasca memperoleh kekuasaan,

mereka berbuat seenaknya, dan bahkans ering terjerat kasus yang hal itu semakin memperkuat

persepsi masyarakat bahwa politik dan kekuasaan itu kotor, kecuali kalau ada imbalannya.

Jadi, bila hukum dan kekuasaan dipergunakan untuk kepentingan penguasa sangat jauh

menyimpang dari tujuan dan cita hukum.

B. SARAN

Fakta inilah yang terjadi. Sekali lagi antara politik, kekuasaan dan uang apabila ketiga-

tiganya berpijak pada hati nurani dan dapat dimanajemen dengan baik, politik itu tidak

selamanya busuk. Mungkin benar banyak orang – orang yang berjiwa busuk dalam berpolitik.

Tetapi kalau kemudian kita malah bersikap apatis dengan dunia perpolitikan, sementara dunia

perpolitikan semakin banyak dikuasai oleh orang – orang busuk, tentu kita tak akan pernah

menyaksikan negeri ini kembali ke puncak kejayaannya. Analoginya begitu. Harus ada ‘orang

– orang baik’ yang terjun kedalam kotornya dunia politik kita, agar dunia politik kita tidak

semakin menghitam. Harus ada orang – orang ‘putih’ yang menghapus persepsi hitam

masyarakat terhadap dunia politik, lalu pelan – pelan membuat dunia politik abu – abu, dan

akhirnya kembali ke warna politik dan kekuasaan yang putih dan menjadi rahmat bagi semua.

Lalu bagaimana caranya, dengan melihat kapasitas intelektual, moral, dan kapasitas nurani

yang dimiliki mereka ? Sebenarnya mudah saja, tentu yang paling mudah adalah dengan

melihat track record calon pemimpin. Kalau dalam track record kepemimpinannya, baik

dalam sekala kecil, ditingkat kecil, seperti keluarga, RT, RW, dan sebagainya dia bagus, dia

layak dikategorikan menjadi calon pemimpin ideal agar antara politik, uang dan kekuasaan

terdapat keseimbangan.

Last but not least, semua lembaga negara dan pejabatnya, dalam menjalankan

kewenangannya harus tunduk pada hukum, bukan menempatkan kekuasaan di atas hukum.

Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara yang dibatasi oleh hukum, tidak

semenan-mena. Hukum yang ditegakkan semena-mena akan melahirkan tirani atas nama

hukum. Tirani atas nama apapun tidak akan melahirkan masyarakat yang beradab dan taat

hukum.

DAFTAR PUSAKA