1

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum warhamatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah yang

senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini

dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu

Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,

almarhum ayahanda Muhammad Saleh Sultan yang hanya mendampingi

penulis sampai awal perkuliahan, dan tak sempat melihat hingga penulis

menggapai gelar sarjana serta Ibunda Hasnah Bau yang tidak pernah

lelah dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga menjadi orang

yang berguna. Rasa syukur tak hentinya penulis panjatkan kepada Allah

SWT karena terlahir dalam keluarga yang kalian bangun. Terima kasih

atas segala kasih sayang, kepercayaan, suport, nasehat yang senantiasa

kalian berikan kepada penulis, juga tak henti memanjatkan doa kepada

Allah untuk menjaga penulis di tempat rantauan menuntut ilmu. Kepada

saudaraku Sunanjar Tayang dan iparku Andrini Zaenal yang selalu

memberikan semangat serta materi hingga penulis dapat menyelesaikan

2

studi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya berada disamping kalian

saya merasa bukanlah seorang adik tapi kalian perlakukan layaknya

seorang anak dengan penuh rasa sayang.

Kepada seseorang yang begitu spesial di hati penulis kak adi,

terima kasih atas rasa sayang dan dukungan yang selama ini telah kakak

berikan dalam menjalani hari-hariku. Serta keluarga besarku yang tidak

bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semua dukungan

dan doanya kepada penulis selama ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin M.Si dan

Ibu Ariana Yunus S.Ip, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak

membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan FISIP UNHAS beserta jajarannya yang telah banyak

memberikan bantuan dan dorongan selama menjadi mahasiswa di

FISIP UNHAS.

2. Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Dr. Muhammad. S.Ip,

M.Si pada masanya yang juga selaku dosen penasehat akademik

penulis dan Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu

Politik Pemerintahan pada saat ini, serta Sekretaris Jurusan Ilmu

Politik Pemerintahan, A. Lukman Irwan S.Ip, M.Si atas segala

3

bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti

perkuliahan bahkan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Ketua Prodi Ilmu Politik Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si serta

Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik, Pak Andi Yakub , Pak

Anto, Ibu Sakinah, Pak Naharuddin, Pak Saad, Ibu Ariyana, Pak

Syahrir, Pak Sukri, Prof Kausar yang telah banyak membagi ilmu

dan pengalaman-pengalaman kepada penulis selama mengikuti

perkuliahan bahkan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen di lingkungan FISIP dan lingkungan Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan ilmu

5. Staf pegawai di Jurusan Politik pemerintahan (Kak Irma, Bu hasna,

Bu Nanna, Kak Ija).

6. Saudara-saudariku Demokratis 2008 Asma, Iis, Ria, Anti, Age,

Titin, Esse, Dian, Noel, Eki, elis, Ilyn, Illank, Anca, Ari, Rendy,

Rahmat, Rio, Igo, Arham, Cakra, Ilo, Akil, Cerby, Acca, Afla, Akbar,

Tasim, Andy, Ivan, Amril, Wandhy, Inyol, Anto, Ullah, Obhy,

Aswan, Roy. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui

bersama.

7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas

(HIMAPOL FISIP UNHAS), para senior dan juniorku dari angkatan

2005 sampai 2012.

4

8. Keluarga kecilku Pondok Ikhlas kak Adi, Rya, Iis, Nanny, Illank

bersama kalian perjalanan hidupku selama di Makassar penuh

warna dan begitu berarti. Love you all.

9. Keluarga besar KKN Gelombang Khusus 80 Tahun 2011 Kec.

Mallusettasi terkhusus posko Palanro.

10. Keluarga besar HPMT (Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea)

11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para informan yang

telah membantu penulis dalam proses penelitian, Bupati Jeneponto

Bapak Radjamilo, Wakil Bupati Drs. Burhanuddin BT, Sekda Drs. H.

Iksan Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jeneponto Dr. Andi Tahal

Fasni, H. A. Baharuddin BJ S.Sos M.Si, Drs. Marwan Lolo Gau,

Dra. Ernawati MM, Syarifuddin Dg. Talli, Abu Bakar Halim serta

Suryani Hajar. Terima atas segala bantuan yang telah diberikan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

kepada penulis, semoga Allah membalas semua kebaikan kepada

Bapak/Ibu/saudara (i). Amin.

5

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengarapkan kritik dan

saran teradap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat

tulisan-tulisan yang lebih baik.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2012

Hayati Singara

6

ABSTRAKSI

Hayati Singara, Nim E11108279, dengan judul Politik Kekuasaan

Keluarga Radjamilo di Kabupaten Jeneponto di bawah bimbingan

Prof. Dr. Armin M.Si sebagai pembimbing I, dan Ariana Yunus,

S.Ip,M.Si sebagai pembimbing II

Pemilu kepala daerah menjadi bagian penting sistem demokrasi,

rezim keluarga menjadi pemburu kekuasaan itu. Hal itu terlihat dari

menguatnya kecenderungan para petinggi di tingkat lokal menempatkan

keluarga pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Dalam

konteks Kabupaten Jeneponto dimana posisi strategis cenderung

didominasi oleh anggota keluarga bupati yaitu Radjamilo. Sebagai bupati

yang telah menjabat selama dua periode tentu saja dia tidak lagi bisa

mencalonkan diri pada periode ketiga. Sehingga untuk tetap

melanggengkan kekuasaan yang dimiliki maka salah satu cara dengan

mengusung anaknya ikut serta dalam pemilukada berikutnya. oleh karena

itu penulis memfokuskan untuk melihat politik kekuasaan keluarga

Radjamilo di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab

keluarga radjamilo berusaha mengusung anaknya sebagai Bupati

Kabupaten Jeneponto. Serta kekuatan poltik yang dimiliki oleh keluarga

Radjamilo sehingga mempersiapkan anaknya sebagai bakal calon Bupati

Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018.

Teori yang digunakan adalah konsep politik kekuasaan, konsep

politik kekerabatan, teori birokrasi dan konsep paternalistik. Penelitian ini

didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, data sekunder dari literatur-

literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pengusungan

AFR oleh keluarga Radjamilo yaitu untuk melanjutkan kepemimpinan dan

mempertahankan kekuasaan. Dengan menggunakan kekuatan jaringan

keluarga dalam birokrasi, partai serta organisasi masyarakat yang

mendukung dalam proses pencalonannya sebagai usaha untuk meraut

massa yang sebanyak-banyaknya dengan mengendalikan bawahan-

bawahan dalam struktur pemerintahan.

7

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. 1

Abstraksi.... 6

Daftar Isi.. 7

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................... 9

B. Rumusan Masalah............................................................. 16

C. Tujuan Penelitian.............................................................. 16

D. Manfaat Penelitian........................................................ 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Kekuasaan...................................................................... 18

1. Politik kekuasaan Charles F. andrain............................... 23

2. Kelompok Kepentingan.................................................... 29

a. segi kelembagaan (birokrasi).. 30

b. partai politik.............................................................. 33

c. Organisasi Masyarakat............................................. 35

3. Politik Kekerabatan............................................................ 38

B. Paternalistik........................................................ 41

C. kerangka dan Skema Pikir......................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. fokus penelitian dan unit analisis................................... 46

B. Tipe Penelitian dan dasar penelitian......................................... 47

C. Sumber data................................................... 48

8

D. Teknik Pengumpulan Data......................................... 49

E. Teknik pengolahan data 52

F. Teknik Analisis Data................................................... 52

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. gambaran umum kabupaten Jeneponto 56

B. Gambaran umum keluarga Radjamlo.. 58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dan Pembahasan ..... 63

1. penyebab Keluarga Radjamilo

mengusung AFR dalam Pemilukada 2013-2018 66

- melanjutkan Kepemimpinan dan

mempertahankan kekuasaan.......................................... 66

2. kekuatan politik Yang Mendukung

kekuasaan keluarga Radjamilo .. 78

a. Jaringan Keluarga dalam Birokrasi................................ 78

b. Partai politik................................................................... 86

c. Organisasi masyarakat................................................... 88

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan. 91

B. Saran... 94

DAFTAR PUSTAKA

9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah manusia bergerak secara siklus mengalami perulangan

dengan terjadinya modifikasi-modifikasi didalamnya namun motif tindakan

manusia hampir sama dari setiap masa, agak tepat jika perspektif tentang

perkembangan masyarakat ini dipakai untuk menjelaskan fenomena politik

dan pemerintahan saat ini di Indonesia. Dinasti politik masih tetap ada,

dan bahkan semakin dipupuk dan bersemai dalam ruang desentralisasi

sekarang ini seperti yang terjadi di beberapa daerah.

Praktik nepotisme lazim dilakukan oleh para penguasa untuk

melegitimasi dan melestarikan kekuasaannya. Para penguasa lebih

percaya pada ikatan keluarga daripada kemampuan seorang politikus

karier. Walaupun para kerabat tidak memiliki pengalaman di bidang politik

yang cukup, loyalitas menjadi alasan utama penguasa memilih anggota

keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan1.

Pada sisi lain, anggota keluarga penguasa memanfaatkan peluang

emas untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Mereka lebih memilih

jalan pintas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan daripada berakarier

1 http://teguhmanurung.wordpress.com/2010/04/07/keluarga-nepotisme-dan-dunia-politik/

10

dari bawah, menimba pengalaman, dan mematangkan karakter sampai

akhirnya pantas disebut politikus yang berpihak kepada rakyat.

Pemilu kepala daerah menjadi bagian penting sistem demokrasi,

rezim keluarga menjadi pemburu kekuasaan itu. Lokalisasi akibat

dinamika politik dan desentralisasi itu membuat poltik lokal menjadi ruang

politik baru yang mengandung banyak kemungkinan. Hal itu terlihat dari

menguatnya kecenderungan para petinggi di tingkat lokal menempatkan

keluarga pada posisi strategis dalam struktur kepengurusan partai

maupun dalam daftar calon anggota legislatif maupun dalam pilkada.

Fenomena politik keluarga ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di

daerah (caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta dalam

pemilihan kepala daerah).

Fenomena politik keluarga yang terjadi di pusat dapat terlihat pada

keluarga Presiden SBY yang mana menempatkan anaknya Edy Baskoro

Yudhoyono sebagai ketua DPP Partai Demokrat, ketua umum PDIP

Megawati Soekarno Putri menempatkan anaknya Puan Maharani sebagai

ketua fraksi PDIP di DPR, disamping itu suaminya Taufik Kemas menjabat

sebagai ketua MPR-RI, KH. Abdurrahman Wahid menempatkan anaknya

Yeni Wahid sebagai anggota DPR fraksi PKB. Pada tingkat provinsi

khususnya di Sulawesi Selatan politik keluarga Yasin Limpo

memanfaatkan ranah birokrasi sebagai ruang politik untuk menguatkan

keluarganya. Yasin Limpo yang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi

11

Selatan pada tahun 2004 dan beberapa tahun kemudian Ikhsan yasin

Limpo terpilih sebagai Bupati Gowa berturut-turut selama 2 periode,

Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo menempati kursi di DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan selain itu, Adnan saat ini mencalonkan diri sebagai

Bupati Gowa menggantikan ayahnya dan Indira Chunda Thita Yasin

Limpo di DPR Pusat, bahkan saat ini saudara Syahrul Yasin Limpo yakni

Dewi Yasin Limpo mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar periode

2013-2018. Sedangkan pada tingkat kabupaten saat ini telah diramaikan

dengan pencalonan oleh anak dari pemegang kekuasaan sebelumnya

Diantaranya, anggota DPRD Sulsel Andi Irsan Galigo putra Bupati Bone

Andi Idris Galigo, Ketua DPD II Golkar Takalar Natsir Ibrahim putra Bupati

Takalar Ibrahim Rewa, Herman Katoe putra Wali Kota Parepare nonaktif

Zain Katoe, anggota DPRD Sulsel Adnan Purichta Ichsan putra Bupati

Gowa Ichsan Yasin Limpo, Andi Seto Gadhistha Asapa putra Bupati Sinjai

Rudiyanto Asapa, dan Rahmat Endong Patompo putra mantan Wali Kota

Makassar Dg Patompo). Sementara, anggota DPRD Makassar, Andi Tenri

Tata Amin Syam putera mantan Gubernur Sulsel Amin Syam, juga

disebut-sebut akan ikut meramaikan Pilkada di Kabupaten Bone, sama

halnya dengan yang terjadi di kabupaten Jeneponto, Ashari F Radjamilo

yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Jeneponto yang tak lain putra dari Bupati Jeneponto Radjamilo juga

mencalonkan diri sebagai Bupati Jeneponto periode 2013 mendatang.

12

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dalam pasal 58 ayat (o) tentang persyaratan Calon

Kepala Daerah disebutkan bahwa seorang calon belum pernah menjabat

sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama.2 Dengan peraturan tersebut, Radjamilo

yang memegang kepemimpinan di kabupaten Jeneponto selama dua

periode ini tidak lagi dapat mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan

kepala daerah periode 2013 mendatang. Dua periode memegang masa

jabatan tersebut bukanlah hal yang lama dan telah memuaskan Radjamilo

dalam kepemimpinanannya di Jeneponto, oleh karena itu untuk tetap

memegang kekuasaan yang akan ditinggalkannya itu, Radjamilo

mengusung anaknya untuk maju dalam pemilihan bupati Jeneponto 2013

mendatang. Tentu saja untuk memperoleh tujuan tersebut tidak begitu

saja dengan mudah dilakukan, berbagai upaya Radjamilo untuk

memenangkan sang putera mahkotanya tentunya tidak hanya dengan

cara memberikan sumbangan moril dan semangat tetapi tentu akan

membutuhkan upaya yang lebih daripada itu, termasuk menggunakan

kekuasaan yang masih dia pegang dalam mengkampanyekan anaknya.

Meski pilkada Jeneponto masih lama, pergerakanpergerakan tiap

calon sudah mulai terlihat, ini ditandai dengan maraknya posterposter

dan baligho yang telah beredar di berbagai sudut di Kabupaten

Jeneponto, juga dapat terlihat pada kendaraankendaraan baik pribadi

2 UU no. 32 thn 2004 dalam pasal 58 ayat o persyaratan calon kepala daerah

13

maupun kendaraan umum yang memasang stiker beberapa calon

tersebut. Hal ini juga tak lepas dilakukan oleh sang putera Bupati

Radjamilo, Ashari F. Radjamilo. Poster ,baligho, dan stiker yang memuat

dukungan terhadapnya juga telah beredar dimanamana di Kabupaten

Jeneponto. Pendekatanpendekatan kepada masyarakat yang

dilakukannya juga sudah mulai terlihat.

Keyakinan Radjamilo dalam mengusung dan mempertahankan

kepemimpinannya dapat dilihat dari dua masa periode jabatannya yaitu

dari tiga kebijakan antara lain pembangunan jalan raya sampai ke desa-

desa, pendidikan dan kesehatan.3 Tiga kebijakan ini merupakan

pelayanan dasar dan tanggung jawab pokok bagi pemerintah daerah

dalam memenuhi hak-hak warganya.4 Ketiga pelayanan dasar ini sangat

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Jeneponto. Karena itu, Rajamilo

yakin untuk memajukan anaknya sebagai penerus kepemimpinannya

dilihat dari berbagai aspek tersebut, selain itu juga sebagai pemimpin

yang memiliki kharismatik sebagai Karaeng yang sangat dipandang oleh

masyarakatnya. Dalam istilah Bambang Harymurti bila mayoritas

masyarakat menginginkan sosok yang membawa panji kesinambungan

maka ia akan memilih kembali ke singgasana kekuasaan.5 Dua periode

kepemimpinan Radjamilo ini menunjukkan bahwa dirinya masih dicintai

oleh masyarakat Jeneponto.

3 http://akhmadsatori.blogspot.com/2012/02/11/kemenangan-karaeng-dalam-pilkada.html 4 Lay, Cornelis (ed).2007. Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. JIP-

UGM. Jogjakarta 5 Bambang Harymurti Ujian Pertama SBY Majalah Tempo, 19 Juli 2009

14

Namun keyakinan itu belum tentu pula berjalan dengan

sebagaimana yang diharapkan oleh Radjamilo. Dalam kepemimpinannya,

juga terdapat beberapa orang/kelompok yang kontra. Sebagaimana yang

telah tertulis sebelumnya bahwa pilitik keluarga juga dapat dikatakan

sebagai praktik nepotisme yang pastinya hanya lebih mementingkan

kepentingan pribadi serta keluarga, yang menuai banyak perbincangan

dikalangan masyarat.

Kuatnya pengaruh pada keluarga Radjamilo dapat terlihat jelas

dalam birokrasi dimana jabatan-jabatan strategis dalam struktur

pemerintahan Jeneponto dikuasai oleh mereka antara lain yaitu:

- Ashari Fakhsiri Radjamilo Kr. Raja : Kepala Dinas Pendidikan yang

sekaligus mencalonkan sebagai bupati Jeneponto 2013 (anak dari

Radjamilo).

- Sri Lita Irtani Kr. Caya : Sekretaris Dinas Kelautan (anak dari

Radjamilo).

- Suci Fitriani Kr. Siang: Kepala Bidang Mutasi BKD (anak dari

Radjamilo).

- Hj. Intan Dianti : Kepala Seksi Kelurahan (anak dari Radjamilo).

- Marwan Lolo Gau : Kepala Dinas Perikanan (saudara Radjamilo).

- Haerul Gassing Kr. Kuri : Kepala Dinas Transkernas BLK (menantu

Radjamilo),

- Andi Rizal Burhanuddin : Kepala Bidang Akuntansi (menantu

Radjamilo),

15

- Ir. Andi Burhanuddin S. Baso : Kepala Dinas PU yaitu (besan

Radjamilo),

- Patarai A. Burhan : Camat Taroang (keponakan Radjamilo), dan

- Pahmi Sulfikar : Kepala Bidang Aset PPKD (keponakan Radjamilo).

Selain itu masih banyak lagi anggota keluarga Radjamilo yang

memegang jabatan di tingkat kelurahan dan desa. Melihat kenyataan ini,

dapat disimpulkan bahwa Birokrasi yang ada di Kabupaten Jeneponto

sangat didominasi oleh kalangan keluarga besar Radjamilo. Keterlibatan

sang ayah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jeneponto saat ini

tentunya sangat diharapkan oleh anaknya dalam upaya memenangkan

pilkada ini. Sebagai aktor puncak Jeneponto tentu saja Radjamilo

memegang birokrasi yang memang tidak jauh dari pengaruh keluarganya

sendiri yang akan digunakan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi

bawahan-bawahan sampai kemasyarakat dalam mengkampanyekan

Ashari sehingga peluang untuk menang akan semakin terbuka lebar.

Namun jika dilihat dari aturanaturan yang melarang seorang Bupati untuk

ikut berkampanye, baik itu berasal dari lingkungan keluarga atau tidak

maka tentunya sikap profesionalisme Radjamilo patut diacungi jempol.

Dari sinilah nantinya dapat dilihat sejauh mana Radjamilo mampu

menggerakkan Birokrasi dan kekuasaannya secara tidak langsung untuk

mewujudkan cita-cita anaknya.

Dari latar belakang di atas yang menjelaskan tentang bagaimana

pengaruh Radjamilo dalam kepemimpinannya selama dua periode

16

sebagai bupati di Kabupaten Jeneponto, maka hal inilah yang melatar

belakangi saya untuk melakukan penelitian tentang Politik Kekuasaan

Keluarga Radjamilo Di Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat

merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Mengapa keluarga radjamilo berusaha mengusung anaknya

sebagai Bupati Kabupaten Jeneponto?

2. Apa kekuatan poltik yang dimiliki oleh keluarga Radjamilo sehingga

mempersiapkan anaknya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten

Jeneponto periode 2013-2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum

peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang

bagaimana politik kekuasaan yang ada dalam keluarga Radjamilo.

Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa penyebab keluarga

radjamilo berusaha mengusung anaknya sebagai Bupati Kabupaten

Jeneponto

2. Untuk menggambarkan dan menganalisa kekuatan poltik yang

dimiliki oleh keluarga Radjamilo sehingga mempersiapkan anaknya

17

sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013-

2018

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin

melihat bagaimana politik kekuasaan keluarga Radjamilo di

Kabupaten Jeneponto

2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya

perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang politik

kekuasaan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan

sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah

Kabupaten Jeneponto dalam memahami tentang politik

kekuasaan keluarga Radjamilo.

2. Hasil penelitian ini nantinya diharapakan dapat menjadi rujukan

bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang

serupa ditempat lain.

3. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk membahas mengenai politik kekuasaan keluarga Radjamilo

di Kabupaten Jeneponto, maka pada bagian tinjauan pustaka ini, peneliti

merumuskan arah tujuan penelitian. Perumusan arah tujuan ini

berdasarkan pada beberapa konsepsi dasar yang disadur dari beberapa

referensi yang dianggap memiliki kompetensi demi pencapaian tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun konsep dan teori tersebut

adalah politik kekuasaan, kelembagaan (Birokrasi), politik kekerabatan,

paternalistik serta kerangka dan skema pikir.

A. Politik kekuasaan

Kekuasaan (power) merupakan kemampuan seseorang atau suatu

kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain

sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dalam sumber lain dikatakan bahwa

kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan

kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi

kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok

19

untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai

dengan keinginan dari pelaku.6

Istilah kekuasaan (power) berasal dari kata yunani yang berarti

sanggup untuk membuat sesuatu, sanggup untuk mempengaruhi orang,

sanggup membuat perubahan dan tanpa kekuasaan sesuatu tidak akan

terjadi7. Kekuasaan juga diartikan sesuatu kapasitas yang dapat

mendorong, memaksa, atau mempengaruhi pihak lain untuk mengubah

tingkah laku atau untuk mengerjakan apa yang tidak dikehendaki. Bertolak

dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep kekuasaan

sebenarnya menunjukkan kelebihan atau kemampuan pribadi seseorang

pemimpin yang tercermin dalam aspek khususnya di dalam interaksi

personal, sehingga seseorang yang memiliki kekuasaan dapat merealisir

keinginannya melalui orang lain.

Menurut Lasswell kekuasaan merupakan salah satu tipe dari

pengaruh dimana seseorang dapat memiliki power dan pengaruh jika

yang bersangkutan memiliki kemampuan (ability), reputasi (reputation),

dan popularitas (popularity) yang dapat meyakinkan orang lain untuk

melakukan sesuatu. Konsep ini lebih berkonotasi positif. Hal ini

disebabkan oleh sumber pengaruh tersebut biasanya berasal dari

keahlian dan keteladanan8. Berbeda halnya dengan konsep paksaan

6Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 18-

19 7 Prof. Dr. J. Kaloh. 2009. Kepemimpinan kepala daerah. Sinar Grafika. Hal 106 8 Ibid, hal. 106

20

(coercion) yang lebih berkonotasi negatif, karena sumbernya cenderung

pada kedudukan resmi atau karena memegang suatu jabatan.

Dari sekian banyak pakar yang mempelajari jenis dan bentuk

kekuasaan, pendapat French dan Raven dapat diterima secara luas dan

digunakan dalam berbagai penelitian. Meskipun konsepnya tidak berasal

dari suatu proses penelitian lapangan tetapi telah mendorong sejumlah

pakar untuk menggunakan konsep tersebut dalam berbagai penelitian.

Terdapat dua sumber kekuasaan yaitu, kekuasaan jabatan dan

kekuasaan pribadi. Kekuasaan jabatan adalah kekuasaan yang terdapat

pada seseorang karena memegang jabatan dalam organisasi sehingga

orang tersebut harus dipatuhi dan diikuti kehendaknya. Kekuasaan

jabatan mencakup kekuasaan resmi, kekuasaan paksaan, kekuasaan

imbalan, dan kekuasaan informasi. Sedangkan kekuasaan pribadi adalah

kekuasaan yang terdapat pada seseorang karena pribadinya

mencerminkan hal-hal yang dikagumi oleh pengikutnya. Kekuasaan

pribadi mencakup kekuasaan keahlian, kekuasaan keteladanan, dan

kekuasaan koneksi9.

Politik kekuasaan merupakan suatu strategi dalam

memperoleh/mendapatkan kekuasaan serta usaha untuk

mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki. Strategi

mempertahankan dan melestarikan sebuah kekuasaan mengandaikan

penggunaan kekerasan. Pertautan keduanya (kekuasaan dan kekerasan)

9 Prof. Dr. J. Kaloh. 2009. Kepemimpinan kepala daerah. Sinar Grafika. Hal 106

21

seringkali terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan

pemakaian segala cara, meskipun buruk yang penting kekuasaan tetap

terjaga (pemikiran Machiavelli).10 Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan

tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci

menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi

hegemoni. Hegemoni yang dimaksud oleh Gramsci ialah peran

kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan.

Dengan begitu, relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara

dalam artian kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja

secara halus melalui representasi simbol-simbol. Seperti yang dikatakan

oleh Bourdieu, sistem simbol menandai praktik dominasi baru dalam

masyarakat pasca industri. Dari Bourdieu, kita belajar mengeja isyarat

untuk kemudian menguak modus operandi kekuasaan yang terselubung di

dalam praktik simbolik bahasa/wacana sehingga melahirkan kekerasan

simbolik sebagai sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi

kekuasaan11

Sistem simbol memiliki kekuatan untuk memberikan pemaknaan

bagi realitas sosial. Lewat proses pencitraan, sistem simbol memperoleh

daya abstraknya guna mengubah makna, menggiring cara pandang,

hingga mempengaruhi praktik seseorang maupun kelompok. Simbol

memiliki kekuatan untuk membentuk, melestarikan dan mengubah

10 Machiavelli, The Prince sang Penguasa, Selasar Pulishing, 2008 11Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre

Bourdieu, Yogyakarta: Juxtapose, 2007.

22

realitas. Kekuatan simbol ini mengandung energi magis yang bisa

membuat orang percaya, mengakui, serta tunduk atas kebenaran yang

diciptakan oleh tata simbol. Kekuatan simbol mampu menggiring siapapun

untuk mengakui, melestarikan atau mengubah persepsi hingga tingkah

laku orang dalam bersentuhan dengan realitas. Daya magis simbol tidak

hanya terletak pada kemampuannya merepresentasikan kenyataan, tetapi

realitas juga dipresentasikan lewat penggunaan logika simbol.

Dalam mengapresiasi bentuk-bentuk simbol, individu-individu

dalam proses pembentukan (constituting) dan pembentukan kembali

(reconstituting) makna yang sedang berlangsung. Bourdieu menjelaskan

logika dan praktik permainan sosial yang dipadati semangat kompetisi

antar pelaku sosial. Ini semua dilakukan untuk menguak pertarungan

antar kuasa yang dijalankan pelaku sosial dalam berbagai posisi yang

mereka tempati.

Bourdieu berpendapat bahwa para pelaku sosial yang menempati

posisi dominan dalam suatu ranah adalah mereka yang diberkahi atau

mereka yang secara istimewa memiliki akses terhadap berbagai jenis

modal. Dalam memproduksi serta menaikkan nilai simbolik, yang

mendominasi memakai strategi perbedaan (distinction) dalam arti mereka

berupaya membedakan dirinya dari kelompok sosial yang berada

dibawahnya. Semakin besar kelompok dominan mengakumulasi modal,

semakin besar pula nilai simbolik yang hadir.

23

Dalam pembahasan politik kekuasaan ini, peneliti menggunakan

teori politik kekuasaan Charles F Andrain, penggunaan beberapa konsep

kelompok kepentingan dalam menjelaskan kekuatan keluarga Radjamilo

dalam proses pencalonan bupati periode 2013 pada bakal calon AFR

antara lain kelembagaan (birokrasi), partai politik, dan organisasi

masyarakat/LSM serta politik kekeluargaan yang akan menjelaskan hasil

penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dari hasil lapangan.

1. Politik Kekuasaan Charles F. Andrain

Charles F. Andrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan

sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan

(tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain.12 menurut Charles F.

Andrain, sumber daya kekuasaan itu terdiri atas sumber daya fisik,

ekonomi, keahlian, normatif dan personal.13 Dengan sumber-sumber daya

itu membuat orang atau kelompok dapat mempengaruhi orang atau

kelompok lain.

Dalam bagian lain, Charles F Andrain mengemukakan bahwa

sumber kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah dapat

berasal dari : (1) hak memerintah berdasarkan tradisi, yaitu kepercayaan

yang telah berakar dipelihara terus menerus dalam masyarakat; (2) hak

memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Kewenangan

memerintah berasal dari kekuatan yang sakral; (3) hak memerintah

12 Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, hal. 130. 13 Ibid., hal. 132

24

berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang

agung dan dirinya yang populer maupun karena memiliki kharisma; (4)

hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental, seperti

keahlian dan kekayaan; dan (5) hak memerintah berasal dari peraturan

perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi

pemimpin pemerintahan.14

Gejala politik kekuasaan menurut Charles F. Andrain ini dapat

ditinjau dari empat dimensi yaitu : potensi dan aktual, konsensus dan

paksaan, jabatan dan pribadi, serta langsung dan tidak langsung.15

a. Potensi dan aktual

Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensi apabila dia

memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata,

pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa

yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang

memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-

sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif

(mencapai tujuan).

14 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Poliiik, Jakarta: Gramedia, 1992, hal. 85-87. 15Charles F. Adrian. 1970. Political life and sosial change: An Introduction to political science,

Belmont, cal : wadsworth publishing companyinc, hal. 89-90. Dalam buku Ramlan Surbakti.

2010. memahami ilmu politik. Jakarta: PT Grasindo. Hal 75

25

b. Konsensus dan paksaan

Politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan

cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan,

dominasi, dan konflik. Mereka melihat tujuan yang ingin dicapai oleh elit

politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, melainkan

menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat. Sebaliknya,

penganalisis politik yang menekankan aspek konsensus dari kekuasaan

akan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha

menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara

keseluruhan.

Terdapat perbedaan yang menyangkut konsensus dan paksaan,

yaitu alasan penataan dan sarana kekuasaan yang digunakan. Pada

umumnya, alasan untuk menaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut.

Dalam hal ini, takut akan paksaan fisik seperti dipukul, di tangkap, dan

dipenjarakan, atau di bunuh. Selain itu, rasa takut akan paksaan non-fisik

seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan, dan diintimidasi. Sementara itu

alasan untuk menaati kekuasaan konsensus pada umumnya berupa

persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi. Pada kekuasaan

konsensus ketaatan cenderung lebih langgeng karena ketaatan timbul dari

kesadaran dan persetujuan pihak yang dipengaruhi. Namun untuk

membuat orang lain sadar dan setuju diperlukan upaya keras dan waktu

yang lama.

26

Sarana kekuasaan yang digunakan untuk mendapatkan ketaatan

dengan kekuasaan paksaan berjumlah tiga macam yaitu, sarana paksaan

fisik, sarana ekonomi, dan sarana psikologis. Sedangkan pada kekuasaan

konsensus menggunakan sarana-sarana seperti nilai kebaikan bersama,

moralitas dan ajaran agama, keahlian, dan popularitas pribadi terkenal

untuk mendapatkan ketaatan.

c. Jabatan dan pribadi

Dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan

terkandung erat dalam jabatan-jabatan seperti presiden, perdana mentri,

menteri-menteri, dan senator. Penggunaan kekuasaan yang terkandung

dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali kepada kualitas pribadi

yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan.

Sebaliknya pada masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat

kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol

dari pada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Dalam hal ini,

pemimpin melaksanakan kekuasaan khususnya terhadap orang dari pada

terhadap lembaga-lembaga. Efektifitas kekuasaannya terutama berasal

dari kualitas pribadi seperti karisma, penampilan diri, asal-usul keluarga,

dan wahyu.

d. Langsung dan tidak langsung

Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk

mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan

27

melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara.

Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber

untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui

perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih

besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik (birokrasi).

Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara

merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik karena setiap

kemampuan seseorang bervariasi. Ketidak mampuan seseorang mungkin

diciptakan oleh orang lain tetapi mungkin juga disebabkan yang

bersangkutan tidak lagi memiliki semangat untuk mengubah nasib.

Masyarakat yang strukturnya masih sederhana, distribusi pemilikan

sumber-sumber relatif merata sebab selain sumber-sumber kekuasaan

yang tersedia masih sedikit, juga karena hubungan antar sesama

dilandasi dengan prinsip kekeluargaan, dan hubungan dengan pemimpin

didasarkan pada prinsip primus interpares.

Ketika masyarakat yang sederhana ini melakukan perubahan

(modernisasi), terjadi kesenjangan karena sebagian masyarakat tidak ikut

dalam proses perubahan. Hubungan antarsesama lebih didasarkan atas

egoisme, dan hubungan dengan pemimpin berubah menjadi hubungan

yang hierarki. Itu sebabnya distribusi sumber-sumber di negara-negara

berkembang cenderung tidak berkembang.

28

Menurut Adrian, ada empat faktor yang biasanya dipertimbangkan

oleh pemilik sumber kekuasaan dalam menggunakan sumber untuk

mempengaruhi proses politik meliputi kuatnya motivasi untuk mencapai

tujuan tertentu, harapan akan keberhasilan mencapai tujuan, persepsi

mengenai biaya dan resiko yang timbul dalam mencapai tujuan dan

pengetahuan mengenai cara-cara mencapai tujuan tersebut. Dengan

mempertimbangkan keempat faktor, asumsi yang selama ini dipegang

bahwa memiliki sumber kekuasaan berarti memiliki kekuasaan politik

belum tentu benar. Hal itu disebabkan belum tentu semua orang yang

memiliki sumber kekuasaan menggunakan sumber itu untuk

mempengaruhi proses politik. Untuk mencapai tujuan dalam hal ini

mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik diperlukan

motivasi yang tinggi.16

Motivasi untuk mencapai tujuan sangat kuat apabila harapan akan

keberhasilan sangat tinggi. Karena diperkirakan akan mendatangkan

keuntungan dengan resiko yang kecil, dan pengetahuan mengenai cara-

cara dan prosedur mencapai tujuan itu memadai, tersedianya organisasi,

keterampilan, pribadi yang kuat, dan faktor luar yang mendukung

merupakan kombinasi yang efektif untuk mengubah sumber-sumber

kekuasaan potensial menjadi kekuasaan politik aktual.

16 Ibid. Hal 88

29

Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, Andrain

membedakannya atas kekuasaan paksaan dan kekuasaan berdasarkan

konsensus. Dalam kaitan ini ia mengatakan, Mereka yang menekankan

aspek-aspek pemaksaan dari kekuasaan biasanya memandang politik

dalam kerangka pergulatan dominasi kelompok atau keluarga dan konflik.

Mereka melihat para pelaku politik mengejar tujuan-tujuan yang tidak

diminati oleh keseluruhan komunitasnya. Satu pihak memperoleh

keuntungan, pihak lain merugi. Sebaliknya, para analis yang menekankan

aspek-aspek konsensus lebih banyak mengaitkan kekuasaan dengan

usaha mengatasi perlawanan bukannya dengan kegiatan-kegiatan

koordinasi. Mereka melihat para pelaku politik mengusahakan pencapaian

tujuan-tujuan bersama.17

2. kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah sekolompok manusia yang

mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan

tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau

masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contok

persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan yaitu organisasi

massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan

paguyuban honi tertentu.18

17 Andrain, op.cit., hal. 137-138 18 Bambang S dan Sugianto. Pendidikan kewarganegaraan.(surakarta:Penerbit Grahadi,2007) hlm 179

30

Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu

kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar

mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan

keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk

menempatkan wakil-wakilnya dalam perwakilan rakyat, melainkan cukup

mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang

berwenang maupun menteri yang berwenang.19

a. Birokrasi

Birokrasi secara etimologis berasal dari kata bureaucracy. Biro

(bureau) merupakan suatu bentuk organisasi atau dinas/kantor dan kata

krasi (cracy, kratie) yang berarti pemerintahan. Dengan kata lain,

birokrasi berarti dinas pemerintahan. Downs mengartikan Biro sebagai

bentuk organisasi yang memiliki empat macam karakteristik utama, yakni:

Organisasi berskala besar; mayoritas diantara anggota organisasi sebagai

pekerja full time yang menggantungkan pada pekerjaan organisasi untuk

mendapatkan penghasilan (income); dan promosi dalam biro berdasarkan

atas penilaian kinerja mereka sesuai dengan peran yang dimainkan dalam

organisasi. Jadi, Birokrasi menurut Downs dapat dibedakan dalam tiga

pengertian sebagai berikut: Pertama, Birokrasi biasanya menunjuk suatu

lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Kedua, Birokrasi juga dapat

berarti suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam

19 Eddi Wibowo dkk. Ilmu politik Kontemporer.(Yogyakarta:YPAPI,2004) hlm 69

31

suatu organisasi berskala besar. Ketiga, Birokrasi merujuk pada kualitas

yang dihasilkan oleh suatu organisasi.20 Pengertian yang ketiga ini lebih

cenderung pada suatu organisasi Pemerintah yang berorientasi nirlaba

dan pelayanan masyarakat (Publik Service).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan

sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah

karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan.21 Birokrasi juga

dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang

dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk

mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi

secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi

sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang

berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan

secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang

berlaku.22

Karl Marx mengeleborasi birokrasi dengan cara menganalisis dan

mengkritisi philosofi Hegel tentang Negara. Hegel berpendapat bahwa

administrasi Negara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang

menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya.

Adapun masyarakat itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok

professional, usahawan, dan lain kelompok yang mewakili bermacam-

20Dr. Joko Widodo M.S., Membangun Birokrasi Berbasis Kerja, Jawa Timur: Bayumedia

Publishing, 2008, hal 9-12 21 www.wikipedia.com 22 http:// tidak itjen-depdagri.go.id

32

macam kepentingan partikular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi

pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk

menghubungkan kepentingan particular dengan kepentingan general

(umum). Akan tetapi, Birokrasi Marxis berpendapat tidak ada kepentingan

umum (general), yang ada hanyalah kepentingan partikular yang

mendominasi kepentingan partikular lainnya. Birokrasi adalah Negara atau

pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrument yang dipergunakan

oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya

atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak

kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Berdasarkan konsep

tersebut, maka birokrasi itu sendiri pada tingkatan tertentu mempunyai

hubungan yang erat dengan kelas dominan dan pada pemerintah.

Eksistensi birokrasi sangat bergantung pada kelas dominan dan

pemerintah. Konsep pemikiran Karl Marx dalam konteks pengembangan

kekuatan politik dalam birokrasi pemerintah seperti yang banyak dianut

oleh pemerintahan demokratis, dapat dijadikan suatu perbandingan.

Kekuatan politik yang datang dan pergi sebagai kelompok yang

menguasai pemerintahan dan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan

pemerintah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan akan tetapi

dapat dibedakan.23

23Prof. DR. Miftah Thoha, MPA, Birokrasi dan Politik di Indonesia, hal 22-24

33

b. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai dancita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini

ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Menuru t Ca r l J .

Fr ied r ich bahwa pa r ta i politik adalah sekelompok manusia yang

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memepertahankan

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan

berdasarkan penguasaan ini memberikaan kepada anggota partainya

kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.24

Menurut Surbakti fungsi utama partai politik yaitu mencari dan

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Setidaknya itulah definisi dan

fungsi yang sederhana dari partai politik.25 Fungsi parpol dalam hal

perebutan kekuasaan itu hanyalah sarana saja, dan merupakan sebagian

kecil dari fungsi parpol. Ini ditunjukkan dengan operasionalisasi fungsi

kekuasaan itu hanya berlangsung dalam ritus lima tahunan. Sedangkan

fungsi yang paling pokok justru terletak pada bagaimana manuver taktis

parpol dalam perwujudan kebijakan publik.

24 Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal

404

25 Ramlan Surbakti. 2010. memahami ilmu politik. Jakarta: PT Grasindo. Hal

34

Menurut Budiardjo, dalam negara demokratis partai

politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1 . Partai sebagai sarana komunikasi politik, Salah satu tugas dari partai

politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi

masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga

kesingpansiuran pendapat dalam masyarakat berkurang

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik, B iasanya proses

sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa

kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik

diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus

kader, kursus penataran, dan sebagainya

3. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, berfungsi mencari dan

mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik

sebagai anggota partai

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, dalam suasana

demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat

merupakan hal yang wajar, jika terjadi partai politik berusaha

mengatasinya.

Partai politik merupakan kekuatan inti karena parpol berusaha

menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan

mempengaruhi kebijakan politik serta menempatkan seseorang atau aktor

dalam meraih sebuah jabatan/kedudukan.

35

c. Ormas

Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan

masyarakat dalam mencapai tujuan untuk kepentingan bersama suatu masyarakat

tertentu. Organisasi ini mempunyai badan hukum yang jelas yang tertuang dalam

undang-undang Dasar 1945 pasal 28. Salah satu organisasi masyarakat yang ada

misalnya : Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Lembaga Pemasyarakatan Desa

(LPM), Karanga Taruna, Koperasi, Kelompok Tani, PaguyubanMasyarakat,

Himpunan Komunitas Masyarakat, Organisasi Kepemudaan

Organisasi didirikan oleh sekelompok orang tentu memiliki alasan.

Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan

mengapa orang memilih untuk berorganisasi:

- Alasan Sosial (social reason), sebagai zoon politicon artinya

mahluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan

merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi

kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi

yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi.

- Alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi

manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin

dilakukannya sendiri yaitu: 1) Dapat memperbesar kemampuannya

2) Dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu

sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi. 3) Dapat menarik

36

manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang

telah dihimpun.

Ciri-Ciri Organisasi Masyarakat

Menurut Berelson dan Steiner(1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri

sebagai berikut :

1. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada

adanya perumusan tertulis daripada peratutan-peraturan,

ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi,

dan seterusnya.

2. Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya

suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida,

artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan

kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota

biasa pada organisasi tersebut.

3. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya

organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan

sosial antar anggota adalah tidak langsung (impersonal), gejala ini

biasanya dikenal dengan gejala birokrasi.

4. Lamanya (duration), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu

organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam

organisasi itu.

37

Ada juga yang menyatakan bahwa organisasi sosial, memiliki beberapa

ciri lain yang behubungan dengan keberadaan organisasi itu. Diantaranya

dalah:

1. Rumusan batas-batas operasionalnya(organisasi) jelas. Seperti

yang telah dibicarakan diatas, organisasi akan mengutamakan

pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah

disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah

organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan

kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

2. Memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui oleh

masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas.

Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan

pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan

lain sebagainya.

3. Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya

memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan

yang telah disepakati bersama.

Jadi, dari beberapa ciri organisasi yang telah dikemukakan kita

akan mudah membedakan yang mana dapat dikatakan organisasi dan

yang mana tidak dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi.

38

3. Politik Kekerabatan

Antropologi ternama koentjoningrat menjelaskan bahwa garis

keturunan (kekerabatan) dan hubungan perkawinan menurut adat

merupakan dasar yang pokok dalam sususnan politik dan jaringan politik

di pedesaan. Jaringan politik kekerabatan ini dimanfaatkan untuk

mengkampanyekan visi, misi, dan program sang kandidat. Setiap kerabat

yang menjadi penyambung lidah dari kandidat dibekali dengan

pengetahuan-pengetahuan tentang kelebihan sang kandidat. Sementara

itu sang kandidat tidak lupa pula memberikan bekal berupa doktrin-doktrin

kekeluargaan.26

Kehadiran kerabat merupakan kekuatan politik yang sangat

menentukan orientasi politik masyarakat setempat, hal ini dapat dilihat dari

pilihan-pilihan politik dalam pemilu dan pemilihan-pemilihan lainnya seperti

pilpres dan pilkada. Dikatakan oleh Shanin sebagai tindakan politik

terkendali, tindakan politik orang-orang di kampung sangat ditentukan oleh

gerakan kekuasaan eksternal elit.27

Politik kekerabatan tersebut memainkan dimensi hubungan

kekerabatan meliputi keluarga kecil dan keluarga besar (small family and

big family). Dalam istilah antropologi dikenal juga komposisi keluarga batih

atau keluarga inti (nuclear family). Namun pemanfaatan sumber daya 26 Koentjoningrat. 1984 dalam buku Pahmi Sy. 2010. Politik pencitraan. Jakarta : Gaung Persada

Press (GP Press). Hal 166 27 Shanin. 1987 dalam buku Pahmi Sy. 2010. Politik pencitraan. Jakarta : Gaung Persada Press (GP

Press). Hal 166

39

manusia yang lebih banyak lagi dikenal dengan keluarga luas (extented

family). Sumber daya manusia ini sangat menentukan dalam pemenuhan

kebutuhan politik kekerabatan. Keluarga kecil disini merujuk kepada

beberapa keluarga inti, sedangkan keluarga besar merujuk pada jaringan

keluarga yang luas.

Bagi keluarga kecil yang terdiri dari beberapa keluarga inti memiliki

pengaruh politik kecil pula yaitu disekitar sanak keluarga yang dekat saja.

Namun bagi keluarga besar dan memiliki sejarah besar di desa, apalagi

mendominasi kekuasaan di desa, akan memiliki pengaruh politik yang

besar pula. Pengaruh politik keluarga kecil maupun besar akan memiliki

arti penting dalam mensosialisasikan kepentingan elit politik atau

cabup/cawabup. Keluarga besar ini akan mempengaruhi keluarga-

keluarga kecil, yang pada akhirnya menguasai opini dan mainstream

politik di pedesaan tersebut.

Jaringan kekerabatan atau keluarga ini tidak hanya sebatas

keluarga, tetapi meluas menuju jaringan-jaringan lain yang dimiliki

kerabat-kerabat ternama atau memiliki kelebihan tertentu. Seperti kerabat

yang berposisi sebagai juragan, imam, tokoh adat, dan lainnya. Peran

kerabat yang memiliki posisi penting memiliki andil besar dalam merubah

orientasi politik masyarakat dibawahnya.

Politik kekerabatan, akan semakin efektif digunakan bila ada elit

politik atau tokoh dan figur yang di usung diharapkan akan memenangkan

pertarungan dan figur atau elit yang diharapkan masyarakat setempat

40

untuk duduk di dalam kabinet tersebut. Untuk itu melalui perpanjangan

tangannya kekerabatan inilah elit atau figur menyampaikan juga berbagai

visi dan misi politiknya kepada para kerabat, sehingga mereka inilah yang

akan melakukan penyebaran informasi kepentingan politik.

Dengan demikian politik kekerabatan tidak hanya beroperasi ketika

mengusung atau memenangkan figur atau cabup/cawabup tertentu, tetapi

juga beroperasi setelah mereka memenangkan atau merebut kekuasaan.

Dengan demikian menjadi wajar bila nepotisme menguat, karena peran

penting kerabat tidak bisa dilupakan dan ditinggalkan. Doktrinisasi nilai-

nilai kekeluargaan merekat kerabat menjadi memiliki rasa kebersamaan

yang kuat, sehingga mempengaruhi berbagai tindakan politik keluarga

kecil disekitarnya.

Musyawarah dan komunikasi antar kerabat mereka berbicara

tentang masa depan kehidupan, masa depan kepemimpinan daerah,

bicara tentang sosok yang dianggap mampu memimpin daerah. Proses-

proses politik kekerabatan tersebut memposisikan para elit mereka lebih

unggul dan dianggap memiliki kebenaran, sehingga kerabat dikampung

akan mengikuti apa-apa yang menjadi saran, pendapat, dan keinginan

dari keluarga yang lebih besar atau juga keinginan elit dari pembawa

kepentingan politik.

Politik kekerabatan sangat penting untuk dilihat sebagai sebuah

kekuatan politik yang masih kental bermain. Untuk itu politik kekerabatan

41

harus dikendalikan oleh elit atau figur yang moralis dan intelektual,

sehingga selalu mengarah pada tindakan yang konstruktif. Namun bila

politik kekerabatan dikendalikan oleh figur atau elit yang tidak baik

(amoral) atau telah cacat, maka orientasi politik kekerabatan akan

mengarah pada tindakan destruktif. Dengan demikian politik kekerabatan

sangat tergantung kepada patron politik yang mengarahkannya.

B. Paternalistik

Dilihat dari asal katanya, paternalis artinya memiliki kesan kebapakan,

sedangkam paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang menunjukkan

hubungan kerja antara atasan dan bawahan dilaksanakan seperti hubungan

antara bapak dan anak. Maka, kepemipinan paternalistik adalah pemimpin yang

perannya diwarnai oleh sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat melindungi,

mengayomi dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Tipe

kepemimpinan ini banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat

tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris.28 Popularitas pemimpin yang

paternalistik di lingkungan yang demikian ini disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti:

a. Kuatnya ikatan primordial

b. extended family system

c. Kehidupan masyarakat yang komunalistik.

d. Peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota

masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.

28 http://abdulwakit.blogspot.com/2011/03/gaya-kepemimpinan.html

42

Pemimpin merupakan tempat bertanya dan menjadi tumpuan harapan

bagi pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Persepsi seorang

pemimpin yang paternalistik yang peranannya dalam kehidupan organisasional

dapat dikatakan diwarnai oleh pengikutnya. Para bawahan biasanya

mengharapkan seorang pemimpin yang paternalistik mempunyai sifat yang tidak

mementingkan diri sendiri melainkan memberikan perhatian terhadap

kepentingan dan kesejahteraan para bawahannya. Sehingga tidak jarang terjadi

sebagai akibat dari adanya pandanagan bahwa para bawahan itu belum dewasa.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tipe kepemimpinan

paternalistik ini diantaranya adalah:

a. Kelebihan

1. Pemimpin dihormati oleh bawahannya.

2. Mengutamakan kebersamaan.

3. Pemimpin berperan sebagai pelindung.

b. Kekurangan

1. Menganggap bawahan belum dewasa.

2. Bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide dan saran.

3. Bawahan selalu tergantung kepada pemimpin dalam menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya.

C. Kerangka dan Skema Pikir

Politik kekuasaan mesti dipahami dari berbagai dimensi untuk

dapat melihat motif dan kepentingan. Dari segi pengertiannya, Politik

kekuasaan merupakan suatu strategi dalam memperoleh/mendapatkan

kekuasaan serta usaha untuk mempertahankan kekuasaan yang telah

43

dimiliki. Politik kekuasaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu politik

kekuasaan yang dilakukan oleh Radjamilo dan keluarganya di Kabupaten

Jeneponto dengan mengusung anaknya sebagai calon bupati periode

2013 mendatang melihat Radjamilo sendiri tidak bisa lagi meneruskan

kekuasaannya karena telah menjabat selama dua periode. berujuk pada

pemikiran Koentjoningrat bahwa garis keturunan (kekerabatan) dan

hubungan perkawinan menurut adat merupakan dasar yang pokok dalam

susunan politik dan jaringan politik di pedesaan. Jaringan politik

kekerabatan ini dimanfaatkan untuk mengkampanyekan visi, misi, dan

program sang kandidat.29 Politik kekerabatan ini sangat penting untuk

dilihat sebagai sebuah kekuatan politik yang masih kental bermain.

Dalam mengangkat masalah politik kekuasaan keluarga, peneliti

telah melakukan penelitian pada kekuasaan yang terjadi dalam keluarga

Radjamilo pada masa jabatannya saat ini yang nantinya mempengaruhi

pencalonan anaknya sebagai bupati. Demi menunjang keberhasilan

penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep

untuk menganalisis masalah yang diangkat antara lain yakni teori politik

kekuasaan Charles F Andrain, Alasan menggunakan teori tersebut karena

teori yang dikemukakan Andrain sesuai dengan masalah yang diangkat

yaitu membahas mengenai politik kekuasaan yang dapat diperoleh

29 Koentjoningrat. 1984 dalam buku Pahmi Sy. 2010. Politik pencitraan. Jakarta : Gaung Persada

Press (GP Press). Hal 166

44

dengan cara penggunaan sumber-sumber kekuasaan berupa potensi,

jabatan, paksaan dan dengan cara langsung dan tidak langsung.

Dari konsep diatas, peneliti mencoba menggunakan kekuatan

politik birokrasi yang juga digunakan untuk memperkaya kerangka

pemikiran dalam menjelaskan mengenai keterlibatan lembaga (birokrasi)

yang dapat mempengaruhi kekuasaan ditingkat lokal. Termasuk dalam

konteks itu adalah bagaimana pengaruh keluarga Radjamilo dalam

menguasai birokrasi sebagai kekuatan yang digunakan dalam

mempengaruhi bawahan dan masyarakat untuk pemilihan dan

pemenangan anaknya serta dukungan dari partai politik dan organisasi

masyarakat yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Skema Kerangka Pikir

Seperti inilah kerangka pikir yang akan penulis lakukan dalam

proses pemecahan masalah diatas. Adapun skemanya sebagai berikut;

Faktor penyebab

Radjamilo mengusung

AFR

- Melanjutkan

kepemimpinan dan

Mempertahankan

kekuasaan

Calon bupati pada

pemilukada 2013

Kekuatan politik keluarga

Radjamilo

- Birokrasi

- Partai Politik

- ormas

45

Skema 2.1 kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang telah digunakan

oleh penulis dalam membahas rumusan masalah yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya. Metode penelitian tersebut terdiri atas fokus

penelitian dan unit analisis data, tipe dan dasar penelitian, teknik

pengumpulan data, jenis data, pengolahan dan analisis data.

46

A. Fokus Penelitian dan Unit Analisis Data

Fokus penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto

provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Kabupaten Jeneponto sebagai

daerah penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini

merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang Pemilihan Kepala

Daerah (pilkada) periode 2013 akan diramaikan oleh salah satu putra

bupati. Selain itu, pemilihan lokasi ini dikarenakan melihat politik

kekuasaan yang terjadi dalam keluarga Radjamilo sebagai bupati aktif

Jeneponto saat ini yang menguasai birokrasi pada pemerintahan

Jeneponto dengan melihat posisi keluarganya yang menduduki jabatan-

jabatan strategis. Radjamilo sebagai incumbent tentu saja tidak bisa lagi

mencalonkan dalam Pilkada selanjutnya. Oleh karena itu, untuk tetap

mempertahankan pengaruh dan kekuasaan yang telah dimilikinya maka

dia mengusung putranya. Adapun pengusungan anaknya ini dilihat dari

posisi dia sebagai anak tertua dan memiliki jabatan yang sangat strategis

dalam birokrasi di Kabupaten Jeneponto saat ini. Inilah yang

menyebabkan Sehingga peneliti sangat tertarik dalam melakukan

penelitian ini dikarenakan melihat kekuasaan dengan nepotisme yang

begitu melekat pada tingkat daerah di kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini juga menggunakan unit analiasi data yang berarti

satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian30. Unit

analisis Penelitian ini yaitu komunitas yang dilakukan pada Radjamilo dan

30Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi IV, Rineka Cipta,

Jakarta, 2006, hal. 143

47

keluarganya serta beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan

yang dapat menunjang hasil penelitian.

B. Tipe Penelitian Dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor

penyebab keluarga radjamilo berusaha mengusung anaknya sebagai

Bupati Kabupaten Jeneponto serta untuk menggambarkan dan

menganalisa kekuatan poltik yang dimiliki oleh keluarga Radjamilo

sehingga mempersiapkan anaknya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten

Jeneponto periode 2013-2018

Dasar penelitian ini adalah fenomena yaitu dengan mempelajari

kenyataan-kenyataan pada objek yang diteliti. Dimana fenomenologi ini

menyangkut fenomena politik yang menjadi perbincangan saat ini. Hal ini

bersangkutan dengan fenomena bupati incumbent yang mengusahakan

anaknya menjadi penggantinya terjadi dibeberapa tempat, seperti Bone,

Takalar, dan beberapa daerah lainnya termasuk di Kabupaten Jeneponto

sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang dimaksudkan disini

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus

perhatiannya ditujukan pada beberapa variabel, unit yang ditelaah dalam

jumlah besar sehingga individu atau kelompok yang diambil sebagai

48

informan yang diteliti (refresentatif) sehingga bisa digunakan untuk tujuan-

tujuan deskriptif. Dalam hal ini penulis lebih fokus meneliti terhadap

keluarga Radjamilo yang berpengaruh dalam pemerintahan serta tokoh-

tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber

asli (tidak melalui media perantara) diperoleh melalui studi lapangan

dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik

ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan

para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu

dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat perekam.

Informan disini adalah Radjamilo sebagai Bupati Jeneponto yang

merupakan ayah dari AFR, Drs. H. Iksan Iskandar sebagai Sekda

sekaligus lawan politik keluarga Radjamilo, Dr. Andi Tahal Fasni

selaku Wakil Ketua DPRD Jeneponto, H. A. Baharuddin BJ S.Sos

M.Si, Drs. Marwan Lolo Gau, Dra. Ernawati MM, yang merupakan

keluarga Radjamilo, Drs. Burhanuddin BT sebagai Wakil Bupati,

Syarifuddin Dg. Talli selaku tokoh masyarakat, Abu Bakar Halim yang

merupakan PNS Jeneponto, Arifuddin Lau, ketua DPD Partai

Demokrat Jeneponto Alamsah Mahadi Kulle, Ketua DPD partai PAN

Jeneponto Syamsuddin Karlos, Ketua KNPI Jeneponto Ir. Syaiful

Syamsuddin

49

a. Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara

mengumpulkan data dari buku, jurnal, media cetak, serta informasi

tertulis lainnya yang berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik

keluarga yang dibangun oleh Radjamilo. Selain itu, juga terdapat

situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang

lebih akurat.

D. Teknik pengumpulan Data

Sugiyono Dalam bukunya tentang memahami penelitian kualitatif

teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan observasi

(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan

keempatnya31. Namun dalam pengumpulan data ini penulis hanya

menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi.

b. Wawancara mendalam

Menurut Susan Stainback, dengan wawancara maka peneliti telah

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi32.

Wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh penulis

yaitu melakukan percakapan langsung dengan beberapa keluarga

Radjamilo dan beberapa tokoh masyarakat serta elit politik yang

kontra dengan keluarga Radjamilo. Sebelum wawancara dengan

31 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2007, hal 62 32 Ibid, hal. 72

50

informan peneliti menyediakan alat tulis dan alat perekam, jika

memungkinkan peneliti untuk mencatat pernyataan informan maka

peneliti tapi jika tidak memungkinkan maka peneliti merekam

wawancara dengan informan.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan yang sebelumnnya telah disusun oleh penulis sebagai

acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan

baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan Politik

kekuasaan keluarga Radjamilo di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini telah mengambil data primer dari wawancara yang

dilakukan terhadap sejumlah informan. Adapun sejumlah informan

yang telah diwawancarai adalah : Radjamilo sebagai Bupati

Jeneponto yang merupakan ayah dari AFR, Drs. H. Iksan Iskandar

sebagai Sekda, Drs. Burhanuddin BT sebagai Wakil Bupati yang

sekaligus lawan politik keluarga Radjamilo, Dr. Andi Tahal Fasni

selaku Wakil Ketua DPRD Jeneponto, H. A. Baharuddin BJ S.Sos

M.Si, Drs. Marwan Lolo Gau, Dra. Ernawati MM, yang merupakan

keluarga Radjamilo, Syarifuddin Dg. Talli selaku tokoh masyarakat,

Abu Bakar Halim yang merupakan PNS Jeneponto, Arifuddin Lau,

Alamsah Mahadi Kulle selaku ketua DPD Partai Demokrat

Jeneponto, Syamsuddin Karlos yang merupakan Ketua DPD partai

PAN Jeneponto, Ir. Syaiful Syamsuddin Ketua KNPI Jeneponto

51

Pada saat penelitian, peneliti disambut baik oleh informan,

dan informan antusias menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti sehingga informasi politik kekuasaan keluarga

Radjamilo dapat diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Ada

sejumlah informan yang memilih untuk langsung melakukan

wawancara pada saat peneliti menyampaikan maksud dan

tujuannya menemuinya, ada pula yang membuat kesepakatan

waktu tertentu untuk melakukan wawancara dengan peneliti,

misalnya pada saat istirahat jam kerja atau pada saat istirahat

dirumah. Itu tidak menjadi kedala bagi penulis. Namun ada

beberapa anggota keluarga Radjamilo yang tidak mau memberikan

informasi mengenai hal penelitian ini dengan alasan tidak pada

porsinya untuk memberikan informasi, sehingga peneliti tidak bisa

melakukan wawancara terhadap beberapa informan tersebut.

c. Studi Pustaka dan Dokumen

Pada studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan data

yang berhubungan dengan penelitian yaitu membaca sumber-

sumber literature mengenai informasi menjelang pilkada khususnya

yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, surat kabar dan informasi

tertulis lainnya yang membahas tentang hal tersebut. Teknik ini

digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang

diperoleh dari informan. Teknik ini sangat membantu penulis dalam

menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada

52

sehingga dengan mudah penulis mengaitkan antara informasi yang

dipaparkan oleh informan dengan informasi tertulis yang ada

sebelumnya.

E. Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif telah dibuatkan kategori dari klasifikasi berdasarkan

spesifikasi data. Kategori dari klasifikasi data dimaksudkan untuk

menjelaskan seluruh fenomena politik yang berkaitan dengan masalah

penelitian.

Sedangkan untuk data kuantitatif peneliti gunakan hanya sebagai

bahan untuk melengkapi/menyempurnakan kekurangan dari data kualitatif

yang telah diperoleh.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian

diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya adalah

masyarakat dan tokoh politik, dimana memiliki cara berpikir dan cara

pandang yang berbeda maka penelitian ini membutuhkan analisa yang

mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung

pada kuantifikasi data.

Penelitian kualitatif ini merupakan paradigma penelitian yang

menekankan pada pemahaman mengenai masalahmasalah dalam

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang

holistis, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan

53

induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau

hipotesis melalui pengungkapan fakta.

Penelitian ini telah mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh

keluarga Radjamilo dalam melatarbelakangi pengusungan anggota

keluarga yaitu Ashari F. Radjamilo sebagai Bupati Jeneponto periode

2013 serta kekuatan yang menjadi pegangan dalam pengusungan Ashari.

Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di

lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada

dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi

pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.33

Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan

proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan malalui

tiga alur, yakni;

1. Reduksi Data.

2. Penyajian Data.

33Sudarwan Darmin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Prestasi dan Publikasi

Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan

dan Humaniora, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 51

54

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan

dengan penelitian melalui wawancara, kajian pustaka, observasi dan

sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti menggunakan perekam

suara seperti hp, daftar pertanyaan dan lain-lain. Pada saat

pengumpulan data, peneliti berhati-hati dalam mencatat data jangan

sampai dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data yang

dikumpulkan adalah data-data yang relevan, sehingga politik

kekuasaan keluarga Radjamilo di Kabupaten Jeneponto dapat

digambarkan secara jelas pada hasil penelitian yang berupa

kesimpulan.

2. Sajian Data

Selanjutnya, setelah reduksi data penulis membuat sajian data

hasil wawancara penulis dengan membuat susunan informasi yang

diperoleh berupa deskripsi, kemudian mengaitkan dengan tinjauan

teoritis dan kemudian menganalisis data tersebut dengan

menempatkan dimana posisi penulis melihat fenomena tersebut dalam

hal ini politik kekuasaan keluarga Radjamilo di Kabupaten Jeneponto

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

55

Tahap terakhir dalam analisa data adalah Penulis menarik

kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah

dirumuskan sejak awal. Dari berbagai hal yang ditemui dalam

pengumpulan data mengenai politik kekuasaan keluarga Radjamilo di

Kabupaten Jeneponto, penulis kemudian melakukan pencatatan pola-

pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-

akibat dan berbagai proposisi. Hal itu kemudian diverifikasi dengan

temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan

kesimpulan akhir dengan cara didiskusikan untuk mengembangkan

apa yang disebut konsensus antar subjektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa bagian- bagian

yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum yang berkaitan

dengan penelitian yang dipakai dalam memberikan pandangan awal

terhadap objek-objek penelitian yang penulis gunakan. Adapun bagian-

56

bagian yang dibahas antara lain, gambaran umum Kabupaten Jeneponto

dan gambaran umum Radjamilo dan keluarganya.

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

1. Letak Geografi

Letak Geografi dan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto terletak

antara 5o23'12 5o421,2 Lintang Selatan dan 119o29'12

119o5644,9 Bujur Timur dengan batas sbb;

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng

- Sebelah Selatan dengan Laut Flores

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi

yang meliputi 11 kecamatan.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2010.

1. Penduduk

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 berjumlah

342.700 orang yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah

penduduk terbesar di Kecamatan Binamu yaitu sebanyak 52.420

orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin

perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin

laki-laki, pada tahun 2010 jumlah penduduk perempuan sebesar

176.316 orang dan laki-laki sebanyak 166.384.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2010.

2. Pemerintahan

57

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mencakup 113 desa /

kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Ditinjau dari

tingkat perkembangan desa / kelurahan, potensi yang banyak

dijumpai yaitu potensi rendah sebanyak 93 Desa / Kelurahan

menyusul potensi sedang sebanyak 19 Desa / Kelurahan dan

potensi tinggi sebanyak 1 Kelurahan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan

Masyarakat, 2010

Pada tahun 2010 anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebanyak

35 orang yang terdiri dari Fraksi P.Golkar sebanyak 4 orang, Fraksi

PPP sebanyak 3 orang, Fraksi PAN sebanyak 4 orang, Fraksi Nurani

Rakyat sebanyak 5 orang, Fraksi Demokrat sebanyak 3 orang,

Fraksi Kesatuan sebanyak 4 orang, Fraksi Keadilan Sejahtera

sebanyak 3 orang dan Fraksi Barisan Kebangsaan sebanyak 9

orang.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kabupaten Jeneponto telah

mengeluarkan beberapa peraturan dan keputusan keputusan daerah

dari tahun 2007 sampai tahun 2010.

BANYAKNYA KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO TAHUN

2007-2010

Tabel 3.2

produk 2007 2008 2009 2010

Peraturan

daerah

18 7 4 6

58

Keputusan 11 13 10 8

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto, 2010

B. Gambaran Umum Keluarga Radjamilo

Radjamilo merupakan bupati aktif saat ini yang telah memegang

masa jabatan selama dua periode. Istrinya bernama Hj. Pattahani

Radjamilo yang menjadi ketua penggerak PKK dan memiliki delapan

orang anak yang dua diantaranya telah meninggal dunia. Kelima anaknya

telah menduduki jabatan dalam pemerintahan di Kabupaten Jeneponto

sedangkan anak yang terakhirnya masih dalam bangku perkuliahan.

Selain anak dan saudaranya, terdapat beberapa anggota keluarga

lainnya yang menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahannya

termasuk ipar, menantu, besan sampai dengan sepupu dan keponakan-

keponakannya. Adapun keluarga Radjamilo yang memiliki peranan dalam

pemerintahan antara lain :

- Ashari Fakhsiri Radjamilo Kr. Raja : Kepala Dinas pendidikan yang

sekaligus mencalonkan diri sebagai bupati Jeneponto 2013 (anak

dari Radjamilo). Dengan awal karir Setelah lulus dari STPDN, ia

kemudian diangkat menjadi lurah, kemudian camat, kemudian

menjadi kabag humas lalu menjadi staf ahli Bupati dan saat ini

menjabat sebagai kepala dinas pendidikan yang sebelumnya

menjabat sebagai kepala dinas Transkernas-sos BLK.

59

- Sri Lita Irtani Kr. Caya : Sekretaris Dinas Kelautan (anak dari

Radjamilo). Yang mendapatkan jabatan saat ini tanpa karir yang

begitu matang, penempatan sebagai sekretaris dikarenakan

kedudukan yang dimiliki ayahnya

- Suci Fitriani Kr. Siang: Kepala Bidang Mutasi BKD (anak dari

Radjamilo). Yang kemudian menjadi Kepala Dinas BKD yang

menggantikan Kr. Nai setelah niat pencalonannya sebagai bakal

calon bupati Jeneponto

- Hj. Intan Dianti : Kepala Seksi Kelurahan (anak dari Radjamilo).

Yang mendapatkan jabatan saat ini tanpa karir yang begitu matang,

penempatan jabatan ini dikarenakan kedudukan yang dimiliki

ayahnya

- Marwan Lolo Gau : Kepala Dinas Perikanan (saudara Radjamilo),

- Haerul Gassing Kr. Kuri : kepala Dinas Transkernas-sos BLK

(menantu Radjamilo), yang awal karirnya merupakan lurah balang,

kemudian menjadi camat Binamu, lalu sekretaris dinas pendidikan

kemudian menduduki jabatannya saat ini dengan silang jabatan

dengan Ashari yang dulunya sebagai Kepala Dinas Transkernas.

- Andi Rizal Burhanuddin : Kepala Bidang Akuntansi (menantu

Radjamilo),

- Hj. Enny Agustina Baharuddin, S.Sos (menantu Radjamilo) : Lurah

Empoang

60

- Ir. Andi Burhanuddin S. Baso : Kepala Dinas PU yaitu (besan

Radjamilo),

- Patarai A. Burhan : Camat Taroang (keponakan Radjamilo), dan

- Pahmi Sulfikar : Kepala Bidang Aset PPKD (keponakan Radjamilo).

Jabatan-jabatan yang dimiliki oleh keluarga Radjamilo yang

menduduki hampir semua struktur yang ada di Jeneponto merupakan

bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh keluarga dalam mengkoordinir

pengaruh dan dukungan untuk pencalonan Ashari Fakhsiri Radjamilo

sebagai Bupati Jeneponto pada periode 2013-2018 mendatang.

Radjamilo merupakan keturunan Karaeng dengan status nenek

moyang yang sudah memegang peranan penting dalam pemerintahan

sehingga telah banyak dikenal masyarakat Jeneponto, serta memiliki

keluarga yang telah berhasil dan menyebar diberbagai daerah dan kota

seperti Kr. Nai yaitu saudara Radjamilo yang telah berkarir di Jakarta

Pusat sebagai pejabat. Saudara dari ibunda Radjamilo sendiri merupakan

Kr. Bontotangnga yang sangat diperhitungkan di daerah Jeneponto

begitupun adik Kr. Milo yang merupakan Kr. Paitana.34 Ini menjelaskan

bahwa Radjamilo memang berasal dari keturunan Karaeng.

Kedudukannya sebagai Karaeng di Jeneponto mengantarkannya pada

kemenangannya sebagai Bupati yang terpilih selama dua periode.

Kemenangan yang diperoleh Radjamilo sebagai golongan karaeng ini

34 Sumber : hasil wawancara dengan Drs. Marwan Lolo Gau (Ipar Radjamilo), 4 Juli 2012

61

merupakan pertama kalinya golongan Karaeng terpilih menjadi kepala

daerah selama dua periode berturut-turut di Kabupaten Jeneponto.

Dua periode masa pemerintahannya tentu saja Radjamilo memiliki

kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugasnya. Adapun

keberhasilan dalam pemerintahan Radjamilo dapat dilihat dari tiga

kebijakan antara lain pembangunan jalan raya sampai ke desa-desa,

pendidikan dan kesehatan. Ketiga kebijakan ini mendapatkan porsi besar

dalam agenda pembangunan daerah di Jeneponto. Yang pertama ditandai

dengan keberhasilan Radjamilo menciptakan pembangunan sarana jalan

raya yang menghubungkan antar daerah pedesaan. Sebagaimana

dituturkan oleh masyarakat umum yang mengatakan bahwa selama satu

periode pemimpin Jeneponto, Radjamilo berhasil memperluas jaringan

jalan raya dalam waktu yang relatif singkat.35 Hal ini merupakan bukti

keseriusan Radjamilo terhadap pembangunan pedesaan. Karena itu,

orientasi dan kebijakan pembangunan selama kepemimpinannya dalam

periode pertama banyak difokuskan pada daerah pedesaan ketimbang di

kawasan perkotaan.

Kebijakan kedua adalah bidang pendidikan. Selama

kepemimpinan Radjamilo sektor pendidikan benar-benar dibenahi.

Komitmen politik Radjamilo terhadap pendidikan terus berlanjut. Dalam

APBD 2008, Pemkab Jeneponto mengganggarkan Rp 9,5 miliar untuk

menyukseskan program pendidikan gratis. Dana ini dialokasikan untuk

35 http://akhmadsatori.blogspot.com/2012/02/11/kemenangan-karaeng-dalam-pilkada.html

62

320 sekolah dasar (SD) dan sederajat serta 103 sekolah menengah

pertama (SMP) dan sederajat di daerah tersebut. Anggaran ini disalurkan

tiga tahap setiap dua bulan sekali.

Kebijakan ketiga adalah bidang kesehatan. Tenaga medis

beberapa tahun terakhir ini terus menerus ditambah untuk mendekati porsi

yang ideal sehingga pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan

dapat ditingkatkan kualitas dengan upaya penyediaan akses kesehatan

yang lebih murah dan merata.36 Ini dilakukan agar pela