relasi kekuasaan politik antara pemerintah...
TRANSCRIPT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
RELASI KEKUASAAN POLITIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI) PKK (PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA)
Di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
S K R I P S I
Diajukan oleh :
YOHANNA
100901026
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
Medan
2015
i
Abstrak
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Lebih dari itu, pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan kerja sama salah satunya di dalam program PAUD Bunga binaan PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Pemerintah adalah pemilik program PAUD binaan PKK sedangkan, masyarakat sebagai pelaksana program PAUD tersebut. Antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dan saling memberi pengaruh satu sama lain sehingga keduanya sama-sama memiliki wewenang dalam program PAUD dan pelaksaannya. Wewenang yang dimiliki kedua pihak ini menciptakan suatu hubungan baru yang berdimensi ruang kekuasaan politik. Namun, dalam konteks sosialnya antara pemerintah dan masyarakat tidak sama karena kekuasaan selalu ditandai hubungan yang tidak setara. Relasi kekuasaan politik ini akan diisi oleh adanya kerja sama, persaingan dan strategi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis sehingga dapat mempelajari hubungan dan situasi dari masalah yang diteliti. Wawancara mendalam, observasi non partisipasi dan pengumpulan data melalui studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di PAUD Bunga Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan. Informan penelitian berasal dari Pengelola/Pengurus PAUD Bunga, Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan PAUD, GOPTKI Kota Medan dan HIMPAUDI Medan Amplas.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat berbentuk vertikal dan horizontal. Relasi kekuasaan politik vertikal menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan hirarki terhadap masyarakat yaitu adanya intervensi terhadap penyelenggaraan PAUD dengan mengalokasikan sumber daya finansial pada siapa saja tanpa adanya kontrol dari pihak manapun. Masyarakat juga mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan wewenangnya pertama, untuk memakai atau tidak memakai standar kurikulum dari pemerintah dan kedua, bantuan diberikan pemerintah karena Pengelola PAUD mempengaruhi pemerintah dengan adanya akses yang dipunya. Relasi kekuasaan horizontal menjelaskan bahwa masyarakat adalah mitra kerja pemerintah. Pemerintah bisa mengerjakan programnya karena bekerja sama dengan masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat mampu meningkatkan kualitas pendidikan mereka karena adanya bantuan dari pemerintah. Namun, terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum berkuasa terhadap Pengelola/Pengurus/PAUD Bunga untuk mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada kepentingan ekonomi juga karena melupakan tanggung jawabnya. Selain itu, masyarakat di sekitar PAUD Bunga juga berusaha memanfaatkan PAUD tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga hal ini bisa berkembang menjadi potensi konflik. Konflik yang terjadi bisa saja saling menjatuhkan lawan hingga menjatuhkan keberadaan PAUD Bunga. Kata Kunci: Kekuasaan, Pemerintah, Masyarakat, Progam PAUD
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat
dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul
“Relasi Kekuasaan Politik Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini) PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di
Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas”. Skripsi ini disusun sebagai salah
satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Departemen Sosiologi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Secara ringkas skripsi ini
mendeskripsikan relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat dalam
program PAUD Bunga binaan PKK.
Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis
ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayah saya, Malik dan Ibu saya, Nasdi br.
Hutauruk yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung dan mendoakan
penulis untuk dapat menyelesaikan studi S-1 dan mampu meraih gelar kesarjanaan.
Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai tanda ucapan terima
kasih dan tanda bakti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara tertua,
abang penulis yaitu Dody Nelsen dan kedua adik penulis Masato Azis dan Ezra Azaria
yang sudah memberikan doa dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan banyak pihak skripsi ini tidak akan
selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa,
bantuan moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tak hentinya mengucapkan terima kasih
yang mendalam untuk kesempatan, waktu dan pikiran yang diluangkan oleh pihak-pihak
yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:
iii
1. Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara.
2. Dra. Lina Sudarwati, M.Si selaku Dosen Wali dan selaku Ketua Jurusan Departemen
Sosiologi yang sudah mengajar, memberikan bimbingan dan waktu untuk penulis
selama masa perkuliahan.
3. Drs. Muba Simanihuruk, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi.
4. Henri Sitorus, Ph.D yang telah membantu memberikan sumbangan pemikiran dan
dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Sosiologi yang telah mengajar selama masa perkuliahan.
6. Staff dan seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama masa
perkuliahan juga selama penyelesaian skripsi.
7. Seluruh keluarga besar IMASI (Ikatan Mahasiswa Sosiologi) Fisip USU untuk
kepanitiaan yang pernah penulis ikuti.
8. Teman-teman Sosiologi stambuk 2010 untuk kebersamaan baik selama kepanitian
kegiatan mahasiswa juga selama masa perkuliahan, khususnya kepada Desmira,
Nurmawati dan Syarifah.
9. Balitbang Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kecamatan Medan
Amplas dan Pemerintah Kelurahan Harjosari II dan seluruh pegawai pemerintahan
tersebut atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
10. PAUD Bunga Harjosari II dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang sudah menerima
penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.
11. Para informan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi yang
sangat dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Ada Ibu Usati, Ibu Yana, Ibu Nara, Ibu
Dia, Ibu Sapa, Ibu Sipa dan Ibu Dama terima kasih atas kesediaan waktu dan
iv
pemberian informasi sehingga skripsi dapat diselesaikan juga telah memberi banyak
pengalaman berharga kepada penulis.
Penulis merasa bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan
keterbatasan. Penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun
untuk menyempurnakan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Harapannya
tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan
skripsi ini.
Medan, Maret 2015
Penulis,
Yohanna
v
DAFTAR ISI
Abstrak . ..................................................................................................... i
Kata Pengantar ................................................................................................ ii
Daftar Isi ...................................................................................................... v
Daftar Tabel .................................................................................................... viii
Daftar Bagan ................................................................................................... ix
BAB I. PENDAHULUAN.......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................... 4
1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 4
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA ...................................................................... 6
2.1. Defenisi Kekuasaan ................................................................. 6
2.2. Pilar Kekuasaan ....................................................................... 7
2.3. Cara Kekuasaan Digunakan ..................................................... 8
2.4. Distribusi Kekuasaan ............................................................... 9
2.5. Relasi Kekuasaan .................................................................... 10
2.6. The Power Cube ...................................................................... 13
2.7. Definisi Konsep ....................................................................... 16
BAB III. METODE PENELITIAN ............................................................... 19
3.1. Jenis Penelitian ........................................................................ 19
3.2. Lokasi Penelitian ..................................................................... 19
3.3. Unit Analisis dan Informan ...................................................... 20
3.3.1. Unit Analisis ......................................................................... 20
vi
3.3.2. Informan ............................................................................... 20
3.4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 20
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer ........................................ 20
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder .................................... 21
3.5. Interpretasi Data ...................................................................... 22
3.6. Jadwal Kegiatan ...................................................................... 18
3.7. Keterbatasan Penelitian ........................................................... 24
BAB IV. DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN ........... 24
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ..................................................... 24
4.1.1. Sejarah PAUD Bunga PKK Harjosari II Kecamatan
Medan Amplas .............................................................................. 24
4.1.2. Fasilitas Belajar .................................................................... 28
4.1.3. Tata Tertib saat Belajar ......................................................... 28
4.1.4. Peta Lokasi ........................................................................... 29
4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin
T.A. 2013-2014 .............................................................................. 29
4.1.6. Struktrur Kepengurusan ........................................................ 30
4.2. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga
Binaan PKK Harjosari II Medan Amplas ...................................... 30
4.2.1. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal antara Pemerintah dan
Masyarakat di dalam Program PAUD Bunga PKK ......................... 33
4.2.1.1. Pendirian PAUD Bunga PKK ............................................ 34
4.2.1.2. Perizinan Operasional PAUD Bunga PKK ......................... 36
4.2.1.3. Peningkatan Kompetensi PAUD Bunga PKK .................... 40
4.2.1.4. Kesejahteraan Pendidik PAUD Bunga PKK ....................... 44
vii
4.2.1.5. Pengawasan PAUD Bunga PKK ........................................ 47
4.2.1.6. Pengembangan Standar Kurikulum dan Ruang Belajar
PAUD Bunga PKK ........................................................................ 48
4.2.2. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal antara Pemerintah
dan Masyarakat di dalam Program PAUD Bunga PKK ................... 52
4.2.2.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga PKK......... 52
4.2.2.2. Sumber Keuangan dan Pengelolaan Keuangan PAUD
Bunga PKK .................................................................................... 55
4.3. GOPTKI Kota Medan .............................................................. 59
4.4. HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas .................................. 61
4.5. Jenis dan Ruang Relasi Kekuasaan antara Pemerintah dan
Masyarakat dalam Program PAUD Bunga PKK ............................. 63
4.6. Potensi Konflik di PAUD Bunga PKK ..................................... 65
BAB V. PENUTUP ..................................................................................... 70
5.1. Kesimpulan ............................................................................. 70
5.2. Saran ....................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 74
LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin T.A. 2013-2014 .............. 29
ix
DAFTAR BAGAN
4.1.4. Peta Lokasi ................................... 29
4.1.6. Struktur Kepengurusan ................................... 30
Bagan 1. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga PKK ........................ 31
Bagan 2. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal . .................................. 34
Bagan 3. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal . .................................. 52
Bagan 4. Jenis-Jenis Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK ............. 63
Bagan 5. Ruang Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK .................... 64
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya
sekedar pemerintah sebagai ‘pemimpin rakyat’ dengan masyarakat sebagai ‘rakyat
yang dipimpin’. Lebih dari itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama bekerja
untuk menyukseskan program negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan
masyarakat. Pelaksanaan program tersebut telah menciptakan terjalinnya hubungan
sosial dalam dimensi lainnya antara pemerintah dan masyarakat.
Hubungan sosial tersebut salah satunya terjadi di dalam penyelenggaraan
program tingkat satuan PAUD. Program PAUD yang dimaksud ialah program PAUD
milik pemerintah yang dilaksanakan di dalam PAUD kelurahan. PAUD kelurahan ini
melibatkan masyarakat setempat yang secara sukarela turut mengelolanya. Dari
adanya peran masyarakat secara sukarela menunjukkan adanya perhatian dan
kepedulian terhadap kemajuan pendidikan untuk mereka sendiri.
Masyarakat yang turut mengurus PAUD adalah para kader PKK di tingkat
kelurahan tersebut. Para kader tersebut berasal dari Pokja (Kelompok Kerja) II yang
membidangi pendidikan dan keterampilan dan kehidupan berkoperasi. Oleh karena
keterlibatan PKK maka, PAUD ini disebut PAUD binaan PKK.
Program PAUD binaan PKK ini salah satunya terdapat di dalam PAUD Bunga
PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Program PAUD Bunga
berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009. Peraturan
Menteri Pendidikan inilah yang kemudian diserahkan oleh Dinas Pendidikan Kota
Medan kepada pihak Pengelola PAUD untuk dilaksanakan.
2
Sesampainya program PAUD ditangan Pengelola PAUD Bunga, tidak
seluruhnya isi program PAUD tersebut dilaksanakan. Karena, Pengelola PAUD
Bunga harus menyesuaikan kembali standar program PAUD tersebut. Mereka
melakukan penyaringan kembali bersama dengan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik
Anak Usia Dini) untuk setiap standar atau isi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah agar relevan dengan kondisi masyarakat tepatnya murid-murid PAUD.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya sebagai pemilik program. Pemerintah
adalah fasilitator bagi penyelenggaraan PAUD binaan PKK. Sudah menjadi tanggung
jawab pemerintah untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh PAUD binaan PKK. Karena itu, pemerintah disebut juga ‘dewan
penyantun’. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah yang melakukan
kunjungan ke PAUD Bunga bersama GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Indonesia) untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan PAUD
Bunga. Sehingga penyediaan sarana atau prasarana sesuai dengan pengajuan dan
diskusi bersama masyarakat.
Program PAUD PKK milik pemerintah yang dijalankan oleh masyarakat
menjelaskan suatu upaya pembangunan untuk masyarakat dengan memberdayakan
masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan
PAUD binaan PKK yang sama-sama dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat
merupakan suatu upaya pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Di dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemerintah
adalah pemilik program, fasilitator dan pengawas di masyarakat. Sedangkan,
masyarakat bukan hanya sebagai penerima program pembangunan semata tetapi,
memposisikan masyarakat sebagai perancang dan penggagas untuk setiap jalan keluar
dan kebutuhan yang mereka perlukan.
3
Dengan demikian, di dalam program PAUD PKK, tidak hanya pemerintah saja
yang berwenang tetapi, masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengatur
penyelenggaraan program PAUD PKK. Masing-masing pihak saling membutuhkan
dan saling memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengatur program PAUD
binaan PKK dan pelaksanaanya dimana, pengaturan yang dibuat saling
berkesinambungan. Wewenang yang dimiliki kedua pihak ini menciptakan suatu
hubungan baru yang berdimensi ruang kekuasaan politik.
Kekuasaan selalu ditandai dengan adanya hubungan yang tidak setara.
Sehingga meskipun sama-sama memiliki wewenang, pemerintah dan masyarakat
dalam konteks sosialnya tidak sama. Sebab, kekuasaan selalu diartikan dengan pihak
yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Maka, relasi kekuasaan politik antara
pemerintah dan masyarakat tidak hanya berdasarkan kerja sama tetapi, juga akan diisi
dengan adanya persaingan dan strategi untuk mendapatkan tujuan bersama atau tujuan
tertentu.
Seperti halnya izin operasional PAUD Bunga. Pengurusan izin PAUD Bunga
selalu terhambat dan dipersulit prosesnya. Hal ini mungkin saja karena adanya
campur tangan individu-individu dari kedua pihak tersebut untuk mencapai
kepentingan tersendiri. Di mana kepentingan tersendiri itu mengarah pada
kepentingan yang bernilai ekonomi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fikarwin Zuska (2007) dalam
disertasinya berjudul Relasi-Relasi Kekuasaan antar Pelaku dalam Pengelolaan
Sampah di Kota Depok yang bertujuan untuk melihat kekuasaan bekerja dan memberi
dampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kebersihan. Kekuasaan
dalam kajian ini dipahami sebagai sesuatu yang beredar, cair dan dapat dimanfaatkan
oleh semua pelaku dalam relasi-relasinya dengan pelaku yang lain. Kemampuan
4
masing-masing pelaku dengan konteks sosialnya masing-masing, adalah tidak sama
sehingga ditemukanlah ada pelaku-pelaku yang tersingkir, kalah, walaupun mungkin
kekalahannya itu hanya sementara.
Berangkat dari penjelasan ini, menarik bagi penulis untuk melakukan
penelitian tentang relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam
program PAUD Bunga. Sangat menarik untuk menelusuri relasi kekuasaan politik
antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan bentuknya sehingga dapat mengetahui
jalannya relasi kekuasaan politik tersebut juga cara-cara yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan kuasanya.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk relasi kekuasaan politik yang berjalan di dalam program
PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui bentuk relasi kekuasaan politik yang terjadi antara pemerintah dan
masyarakat di dalam program PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II
Kecamatan Medan Amplas.
1.4.Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian
kajian Sosiologi.
5
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
Sosiologi khususnya tentang Teori Relasi Kekuasaan.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak yang
berkepentingan khususnya pemerintah dan masyarakat yang membidangi PAUD
TP (Tim Penggerak) PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas.
6
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Definisi Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain
dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Otoritas
adalah kemungkinan seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan legitimasi
haknya untuk mempengaruhi (Lawang, 1990). Sedangkan paksaan adalah
kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan
sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai
tujuan melalui cara yang tidak sah. Pandangan tersebut merupakan gagasan Weber
tentang konsep kekuasaan, otoritas dan paksaan. Hubungan kekuasaan, kewenangan
dan paksaan sangat erat. Kekuasaan bersifat netral. Sedangkan kewenangan
merupakan dimensi positif dari kekuasaan, sebaliknya paksaan merupakan dimensi
negatif dari kekuasaan (Damsar, 2010).
Kekuasaan menurut Sanderson sebagai kemampuan untuk mengendalikan
perilaku orang lain atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Di balik
kekuasaan terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan jikalau
ada perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara sukarela. Kekuasaan didukung
oleh kemampuan penggunaan kekerasan (Damsar, 2010).
Blau mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau
sekelompok orang untuk memaksakan keinginannya pada yang lain meski dengan
kekuatan penangkal, baik dalam bentuk pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran
yang disediakan maupun dalam bentuk hukuman, keduanya sama bersifat negatif.
7
Kemampuan untuk memproduk pengaruh melalui kekuatan telah memberikan cara
kepadanya untuk menggunakan sanksi-sanksi yang negatif (Martin, 1993).
Terdapat empat istilah yang berhubungan dengan kekuasaan yaitu kepatuhan,
paksaan, otoritas dan pengaruh. Kepatuhan mengacu pada tindakan-tindakan yang
mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah kepada orang lain (Martin, 1993).
Pemaksaan, otoritas dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang
timpang. Akan tetapi tindakan yang mengesampingkan diri sendiri bisa pula terjadi
kalau ketergantungan itu seimbang, atau kalau keseimbangan itu diterima oleh para
pelaku yang patuh. Kalau ketergantungan itu seimbang, maka kepatuhan merupakan
hasil dari pertukaran (Martin, 1993).
2.2. Pilar Kekuasaan
Ketiga dimensi distribusi kekuasaan dapat dikembangkan menjadi pilar dari
setiap dimensi distribusi kekuasaan tersebut. Dimensi politik dari distribusi kekuasaan
dengan pilarnya negara. Dimensi ekonomi dengan pilarnya pasar dan dimensi sosial-
budaya dengan pilarnya masyarakat sipil (Damsar, 2010). Pilar kekuasaan yang
berkaitan dengan penelitian ialah negara dan masyarakat.
Robert M. Maclver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarkan penertiban
di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum
yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan
memaksa (Budiardjo, 2008). Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang bebas dari
ketergantungan negara dan pasar, taat nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari
ketergantungan sebagai kebebasan melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial,
budaya, politik dan agama) (Damsar, 2010).
8
Negara memiliki kekuatan politik melalui intervensi dan masyarakat sipil
mempunyai kekuatan sosial melalui gerakan sosial. Hubungan antara negara dan
masyarakat ialah masyarakat sipil diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia
tidak memiliki kekuasaan mutlak, memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang
atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. Kejatuhan rezim Soeharto
merupakan kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengontrol bahkan menjatuhkan
penguasa. Selain itu terdapat hubungan kooptatif dan hegemoni oleh negara terhadap
masyarakat sipil. Negara berhak semaunya mendistribusikan sumber daya finansial
dan akomodasi kepada organisasi yang ada tanpa ada pertanggungjawaban publik dan
kontrol dari pihak lain.
Hubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan.
Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan
kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam
kaitan ini Arief menyatakan bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat
negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sejumlah teoritisi juga
menyatakan bahwa negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap
masyarakatnya (dalam komentar Lukmantoro: Arief Budiman, Teori Negara: Negara,
Kekuasaan dan Ideologi).
2.3. Cara Kekuasaan Digunakan
Menggunakan kekuasaan dipahami sebagai aktivitas sosial dan politik untuk
memakai kekuasaan. Tujuannya banyak diantaranya memakmurkan bangsa dan
meraih kepentingan pribadi atau kelompok. Cara untuk menggunakan kekuasaan
melalui kerja sama, persaingan dan konflik.
9
Kerja sama merupakan interaksi dari orang-orang yang bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama. Bekerja sama dilakukan karena tidak bisa melakukannya
sendiri atau tujuan lebih mudah dan cepat dicapai dengan kerja sama. Dalam situasi
kelangkaan seperti barang dan jasa termasuk kekuasaan yang diharapkan tidak
tersedia cukup maka, hubungan sosial dan politik yang mungkin terjadi adalah
kompetisi atau konflik. Konflik akan muncul jika sumber-sumber langka tidak diatur
bersama. Konflik mencakup usaha untuk menetralkan, merusak dan mengalahkan
lawan. Hasilnya, konflik membuat perpecahan tetapi juga meningkatkan solidaritas
dalam kelompok (Damsar, 2010).
2.4. Distribusi Kekuasaan
Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam
setiap masyarakat atau sistem politik. Hal ini bertolak belakang dengan paham
demokrasi yang memostulatkan kekuasaan berada di setiap diri individu. Untuk
memahami hal ini kiranya perlu kita mendalami logika kekuasaan yang terbangun di
dalam masyarakat baik pada negara-negara yang demokrasinya telah mapan maupun
yang tidak (Affandi, file.upi.edu/).
Ada tiga logika kekuasaan untuk memahami hal tersebut. Pertama, bahwa klas
yang memerintah jumlahnya sedikit oleh karena jabatan-jabatan publik yang tersedia
pun terbatas. Keterbatasan untuk memasukan ranah-ranah jabatan publik sangat
dimungkinkan oleh karena adanya perbedaan (kemampuan, keahlian, kapabilitas,
kecakapan dan lain-lain) dalam setiap diri manusia. Perbedaan-perbedaan inilah yang
menyebabkan tidak semua individu dapat memiliki kekuasaan dalam konteks politik.
Kedua, pendistribusian kekuasaan yang tidak merekat. Hal ini berkait dengan hal
yang pertama. Di mana ketika ruang-ruang kekuasaan hanya tersedia sedikit maka
10
pendistrubusian kekuasaan akan sangat tergantung pada merit sistem (pada
kepemerintahan yang demokratis) dan kolusi dalam sistem yang tak demokratis.
Ketiga, adanya kesamaan nilai politik penguasa mengenai kekuasaan yakni berusaha
untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Ketika penguasa lama berusaha
untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan sudah barang tentu ruang-ruang
kekuasaan akan semakin mempersempit kesempatan bagi masyarakat luas (Affandi,
file.upi.edu/).
Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam pendistribusian
dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya
menegakkan pelaksanaan keputusan politik. Pemerintah mengalokasikan sumber-
sumber yang langka pada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau
tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok atau individu yang lain.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah
menguntungkan semua pihak. Kelompok atau individu yang mendapatkan
keuntungan dari pola distribusi sumber yang ada berupaya keras untuk
mempertahankan struktur yang menguntungkan (Surbakti, 1992).
2.5. Relasi Kekuasaan
Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam ilmu politik.
Dalam politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan,
seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force dan kewenangan. Kekuasaan
politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh
untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga
keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat umum. Politik
11
dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara,
resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian (Surbakti, 1992).
Kekuasaan mencakup hubungan sosial antar manusia. Kekuasaan dalam suatu
hubungan sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan dan ketersediaan jalan-
jalan pelepasan diri tertentu. Jika tingkat ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu
besar dan pelepasan dirinya mudah maka, kepatuhan mungkin akan lebih didasarkan
pada paksaan. Kalau ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar, dan
kemungkinan pelepasan diri kecil maka, hubungan itu mungkin akan lebih didasarkan
pada keotoritasan: pihak yang dikuasai pasti akan menyerahkan dirinya untuk
kepentingan harga diri, sementara pihak yang menguasai sendiri menggunakan
keotoritasan secara mudah dalam memperoleh kepatuhan ketimbang ia menggunakan
paksaan (Martin, 1993).
Ada dua corak pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Pertama bilamana
orang melihat politik pada dasarnya sebagai arena pertarungan atau medan
pertempuran. Kekuasaan memainkan peranan sebagai biang konflik dan alat untuk
menindas. Duverger menyebut ini sebagai aspek antagonisme dari kekuasaan.
Memegang posisi kekuasaan memberikan seseorang keuntungan yang sangat besar.
Pergumulan politik mempunyai motif yang sama seperti persaingan ekonomi. Kedua-
duanya adalah bentuk dari struggle for life, yang secara mendasar menempatkan satu
spesies melawan yang lain. Tafsiran kedua menganggap bahwa politik sebagai suatu
usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi
kemakmuran umum dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompok-
kelompok kepentingan yang khusus. Di sini kekuasaan memainkan peranan
integrative, memihak dan melindungi kepentingan bersama vis-à-vis kepentingan
kelompok. Sifat politik atau kekuasaan yang seperti itu diumpamakan oleh Duverger
12
sebagai Dewa Janus yang mempunyai dua muka yang menghadap ke arah berlawanan
(Duverger, 1972).
Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang
beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis.
Kekuasaan menurut Foucault bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan
terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang
powerful dengan powerless. Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai
bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi.
Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu
yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu atau justru yang mengisolasi mereka
dari yang lain dari suatu relasi kekuatan (Mudhoffir, 2013).
Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah
efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa
menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless. Kekuasaan
itu tersebar, berada di mana-mana (omnipresent), imanen terdapat dalam setiap relasi
sosial. Hal ini karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap
relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu
melainkan karena ia datang dari manapun (Mudhoffir, 2013).
Kekuasaan, menurut pandangan Foucault, tidaklah dimiliki (possessed)
melainkan bermain/dimainkan terus-menerus. Sehingga kebijakan yang selalu
dikaitkan dengan pemerintah itu (instrument of governance) boleh dibilang sebagai
alat atau instrumen, yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang
terdapat di dalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu. Namun,
sebaliknya juga, para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi
(kalau sanggup) kebijakan-kebijakan pemerintah (Zuska, 2005).
13
Acapkali negara menjadi lembaga yang sangat otonom serta telah
mengabaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Hubungan negara dengan masyarakat
tidak selalu harmonis dan saling mengisi melainkan, antara negara dan masyarakat
berdiri dalam posisi yang saling berlawanan. Relasi yang tercipta adalah keinginan
untuk saling menundukkan. Karena, negara tidak lagi menjadi “kendaraan” bagi
masyarakat untuk mencapai proses progresivitas sejarah pada titik kemuliaan. Namun,
justru sebagai lembaga kekuasaan yang menciptakan relasi-relasi konfliktual (dalam
komentar Lukmantoro: Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan
Ideologi).
2.6. The Power Cube
The Power Cube diperkenalkan oleh John Gaventa seorang Proffesor dari IDS
(Institute of Development Studies) Sussex University pada tahun 2006 dalam artikel
“Finding the Spaces for Change : A power Analysis, IDS Bulletin Vol. 37 number 6
November 2006. Gaventa menjelaskan bahwa telah bermunculannya ruang-ruang
baru dan peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan, namun
pertanyaan kritis juga harus dijawab adalah apakah hal itu telah benar-benar mewakili
jika telah terjadi pergeseran nyata atas kekuasaan, apakah hal itu benar-benar telah
membuka ruang partisipasi, apakah keterlibatan masyarakat tersebut justru beresiko
karena hanya akan melegitimasi status quo atau justru memberi kontribusi pada
“pengucilan” (peminggiran kelompok lain) dan ketidakadilan semata. Lebih jauh lagi
Gaventa menjelaskan beberapa istilah tentang kekuatan (power) dimana (dalam
Baruno, 2013) :
1. Kekuatan ‘lebih’ (power over) mengacu pada kemampuan kuat untuk
mempengaruhi tindakan dan menggunakannya untuk menguasai yang lain.
14
2. Kekuatan ‘untuk’ (Power to) adalah sesuatu yang penting berkaitan dengan
kemampuan dan kapasitas untuk melakukan tindakan, untuk menjalankan hak dan
mewujudkan potensi hak, kewarganegaraan.
3. Kekuatan ‘dalam’ (Power within) sering merujuk bagaimana warga memperoleh
rasa identitas diri, percaya diri dan kesadaran yang merupakan prasyarat untuk
melakukan tindakan.
4. Kekuasaan ‘dengan’ (power with) mengacu pada sinergi yang dapat muncul
melalui kemitraan dan kolaborasi dengan kelompok/orang lain, atau melalui
proses aksi kolektif dan dalam sebuah bangunan aliansi.
Menurut Gaventa “Power Analisys” dapat digambarkan sebagai sebuah the
Power Cube yang terbagi seperti rubik yang terdiri dari level, ruang partisipasi dan
bentuk kekuatan yang mempengaruhi kebijakan. Gaventa menjelaskan bahwa ruang
partisipasi terbagi menjadi beberapa yaitu ruang tertutup, diundang dan ruang yang
direbut atau dibuat. Untuk lebih jelasnya maka beberapa tulisan berikut ini adalah
penjelasan dari istilah ruang tertutup (closed), diundang (invited) dan ruang yang
direbut atau dibuat (claim) (dalam Baruno, 2013).
1. Ruang Tertutup (Closed) adalah meskipun memfokuskan pada ruang dan tempat-
tempat yang terbuka membuka kemungkinannya untuk partisipasi, tetapi di sisi
lain ternyata masih banyak pengambilan keputusan yang dilakukan ruang tertutup.
Artinya, keputusan dibuat oleh sekelompok aktor di belakang “pintu
tertutup”, tanpa mencoba untuk membuka sebuah proses yang lebih inklusif.
Dalam kacamata pemerintah, cara lain untuk memahami ruang ini adalah sebagai
ruang yang ‘diberikan’ kepada elite (baik itu birokrat, ahli atau wakil-wakil
terpilih) yang membuat keputusan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
15
tanpa harus perlu lebih luas untuk melakukan konsultasi dan adanya partisipasi
masyarakat.
2. Ruang di mana masyarakat “Diundang” (invited) yaitu masyarakat “diundang”
sebagai upaya memperluas partisipasi dengan pemerintah. Ruang “diundang” ini
mungkin diatur sedemikian rupa dan kegiatan tersebut dilembagakan
sebagai bentuk konsultasi.
3. Diklaim/menciptakan ruang (claim). Akhirnya, ada ruang yang diklaim oleh aktor
yang tidak kuat tetapi melawan pemegang kekuasaan, atau ruang tersebut dibuat
lebih mandiri oleh mereka. Ada yang menyatakan bahwa ‘ruang ketiga’ ini di
mana aktor sosial menolak ruang hegemonik dan menciptakan ruang untuk sendiri
(Soja, 1996 seperti yang disadur oleh Gaventa, 2006). Ruang ini berkisar dari
yang diciptakan oleh gerakan sosial dan forum warga, di mana di ruang ini orang
bukan hanya berkumpul tetapi dapat pula untuk berdebat, berdiskusi dan menolak.
Sedangkan bentuk kekuatan yang mempengaruhi kebijakan terbagi menjadi :
1. Kekuatan yang terlihat (visible power): Pengambilan keputusan yang terlihat.
Tingkat ini meliputi aspek-aspek terlihat dan didefinisikan sebagai kekuasaan
politik. Baik itu dalam hal aturan formal, struktur, pemerintah, lembaga dan
prosedur pengambilan keputusan. Strategi yang menargetkan tingkat ini adalah
mencoba untuk mengubah ‘siapa, bagaimana dan apa’ dari pembuatan kebijakan
sehingga proses kebijakan yang terjadi lebih demokratis dan akuntabel, dan
melayani kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
2. Kekuatan yang tersembunyi (hidden power): disetting oleh agenda politik. Orang
kuat tertentu dan lembaga menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan siapa
yang mengambil keputusan dan apa yang didapatkan dari sebuah agenda.
Dinamika ini beroperasi pada berbagai tingkatan untuk mengucilkan dan
16
mendevaluasi representasi dari kelompok yang tidak kuat lainnya. Strategi
advokasi pemberdayaan menjadi fokus pada penguatan organisasi dan gerakan
masyarakat miskin agar dapat membangun kekuatan banyak kolektif dan
mencetak aktor pemimpin baru untuk mempengaruhi cara-cara berbentuk agenda
politik dan meningkatkan visibilitas dan legitimasi pada masalah mereka, suara
dan kebutuhan masyarakat.
3. Kekuatan tak terlihat (Invisible Power): dari tiga dimensi kekuasaan, hal ini yang
paling terdalam dan tidak terlihat. Kekuatan tak terlihat tersebut
mampu membentuk psikologis dan ideologis batas partisipasi. Masalah yang
berpengaruh dan isu-isu yang tidak dibicarakan di meja pengambilan
keputusan, aktor yang terlibat bukanlah sebagai pelaku asli. Cara ini
mencoba mempengaruhi bagaimana individu berpikir dan menerima status quo.
2.7. Definisi Konsep
1. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Program PAUD dalam penelitian
ini berdasarkan Standar PAUD yang tertuang di dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009. Fokus terhadap Standar PAUD dalam
penelitian ini dibatasi agar sesuai dengan relasi kekuasaan politik. Standar PAUD
yang digunakan ialah Standar isi, proses, dan penilaian; standar pendidik; dan
Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar isi, proses,
dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang
dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar
pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) memuat kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
17
pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar
dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.
2. Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat. Relasi kekuasaan
politik (poq.oxfordjournals.Org di dalam repository.usu.ac.id) adalah suatu
hubungan antar dua individu atau lebih, atau antara individu dengan kelompok,
mengunakan segala kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain,
baik dengan jalan memberi perintah, maupun dengan mempergunakan alat dan
cara yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, siasat, kekuasaaan,
kewenangan, pembagian atau alokasi, dalam membangun hubungan yang dinamis,
mulai dari hubungan yang bersifat kerja sama, kompetisi hingga muncul konflik.
Relasi kekuasaan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
penyelenggaraan PAUD binaan PKK oleh pemerintah dan masyarakat
berdasarkan program PAUD tentang kurikulum, pendidik, pengelolaan,
pembiayaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Kurikulum adalah seperangkat
rencana mengenai isi maupun bahan pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah
yang kemudian dikembangkan oleh Pengelola PAUD untuk dilaksanakan dan
diberikan kepada murid sesuai kebutuhan belajar anak didik. Pendidik memuat
tentang kompetensi guru yang dipersyaratkan. Pengelolaan membahas tentang
pengurusan dan kepengurusan serta pengawasan PAUD. Pembiayaan menyangkut
sumber pembiayaan dan proses pengelolaan keuangan yang melibatkan baik
pemerintah dan masyarakat dimulai dari sumber dana, penetapan anggaran dana
hingga perealisasian dana yang digunakan untuk mengelola PAUD. Pengadaan
sarana dan prasarana meliputi proses penyediaan sarana dan prasarana oleh
pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait ataupun pihak swasta yang
dibutuhkan PAUD agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik. Dalam
18
penelitian ini pemerintah ialah Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD Kota Medan
sebagai Penilik, dewan penyantun dan penentu program pokok untuk PAUD dan
Lurah sebagai dewan penyantun dan penanggung jawab PAUD Bunga PKK di
tingkat kelurahan sementara, masyarakat ialah para pendidik, tenaga kependidikan
dan Pengelola PAUD Bunga.
3. Bottom-up planning adalah konsep pembangunan dengan basis pemberdayaan
masyarakat yang aspiratif dan apresiatif dengan melibatkan mereka pada proses
pembangunan secara menyeluruh. Penentuan program oleh masyarakat yang
bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah (Adisasmita, 2006).
4. Top-down planning adalah konsep pembangunan yang terpusat oleh negara.
Pemerintah sebagai perencana pembangunan. Penentuan program berasal dari
pemerintah pusat yang dibawa ke tingkat daerah (Adisasmita, 2006).
5. Dimensi Kekuasaan adalah salah satu ruang atau bagian untuk memahami
fenomena kekuasaan politik dengan jelas. Dalam penelitian ini, dimensi
kekuasaan tersebut ialah dimensi ekonomi-budaya. Dimensi ekonomi-budaya
merupakan dimensi kekuasaan yang terjadi di dalam PAUD Bunga. Kekuasaan
politik yang berlangsung tidak hanya karena alasan program negara. Kekuasaan
politik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dan diisi oleh persaingan
untuk mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada kepentingan ekonomi. Begitu
juga relasi kekuasaan tersebut berlangsung dan diisi oleh adanya semangat dan
tindakan masyarakat yang peduli dengan kemajuan kualitas pendidikan anak-anak
dengan merespon atau berpartisipasi terhadap program PAUD milik Negara.
19
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,
suatu objek ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian
desktiptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011).
Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta-fakta
dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah
dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi
tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-
pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu fenomena (Nazir, 2011).
3.2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian berada di PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II
Kecamatan Medan Amplas. Lokasi Penelitian ini dipilih karena PAUD Bunga sudah
berjalan aktif selama 5 tahun sehingga banyak mengandung relasi kekuasaan antara
pemerintah dan masyarakat dan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti
sehingga akan menghemat waktu dan biaya perjalanan penelitian.
20
3.3. Unit Analisis dan Informan
3.3.1. Unit Analisis
Unit analisis adalah satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Satuan
analisis dapat berupa individu, keluarga, organisasi atau barang sesuatu. Dalam
penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya atau objek kajiannya adalah relasi
kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat.
3.3.2. Informan
Informan adalah orang-orang yang merupakan sumber informasi aktual dalam
memberikan penjelasan tentang masalah penelitian. Teknik yang digunakan untuk
menentukan informan ialah purposive sampling yaitu memilih informan secara
sengaja berdasarkan waktu pengalaman dan keterlibatan mereka yang berpengaruh di
PAUD PKK. Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:
1. Kepala Sekolah PAUD Bunga,
2. Pendidik PAUD Bunga,
3. Kepala Seksi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan,
4. Penilik PAUD di Kota Medan,
5. Sekretaris GOPTKI Kota Medan,
6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer
Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang
diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian (field research)
untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti,
teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan:
21
1. Observasi Non Partisipatif
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai
fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang dilakukan
oleh peneliti bersifat non partisipatif. Observer tidak melibatkan diri ke dalam
pengamatan hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu
kegiatan observenya (Subagyo, 1997). Observasi ini dilakukan untuk mengamati
jalannya relasi kekuasaan politik yang terjadi di dalam program PAUD Bunga
PKK. Data observasi ini dilengkapi dengan foto untuk mengabadikan hal-hal yang
tidak terobservasi di lapangan.
2. Wawancara Mendalam (indepth interview)
Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan (Moleong, 2006). Wawancara mendalam dilakukan dengan
menggunakan panduan wawancara. Wawancara mendalam bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang lengkap mengenai relasi kekuasaan politik antara
pemerintah dan masyarakat dalam program PAUD PKK yang berjalan dengan
sistem top-down dan bottom-up planning.
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan
melalui studi pustaka yang diperlakukan untuk mendukung data primer, adapun
bentuk pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, data dari
internet, dan studi kepustakaan.
22
3.5. Interpretasi Data
Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982 dalam Moleong, 2006) adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan
memutuskan apa yang harus diinterpretasikan. Interpretasi data disajikan peneliti ke
dalam bentuk narasi.
3.6. Jadwal Kegiatan No. Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pra Observasi √
2. Acc Judul √
3. Penyusunan Proposal Penelitian √ √
4. Seminar Proposal Penelitian √
5. Revisi Seminar Penelitian √
6. Penelitian ke Lapangan √
7. Pengumpulan dan Analisis Data √
8. Bimbingan √ √ √
9. Penelitian Laporan Akhir √ √
10. Sidang Meja Hijau √
3.7. Keterbatasan Penelitian
Selama kegiatan penelitian dimulai hingga selesai, jalannya penelitian tidak
seluruhnya seperti yang diharapkan peneliti. Jelas situasi tersebut berdampak pada
proses maupun hasil pengumpulan data. Timbulnya kondisi tersebut diakibatkan oleh
waktu yang dimiliki beberapa informan penting sangat sedikit untuk diwawancarai
dan ada informan yang tidak bersedia untuk diwawancarai juga ada informan
menggantikan dirinya dengan orang lain untuk diwawancarai. Beberapa informan
23
juga tidak terlalu terbuka untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang
menyangkut masalah-masalah hubungan kekuasaan.
24
BAB IV
DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
Amplas
Dari 28,8 juta anak Indonesia usia 0-6 tahun pada akhir 2009, yang
memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang
terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlah lembaga PAUD
yang ada, baik lembaga Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman
Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD Sejenisnya (Ditjen PAUDNI,
2012).
Untuk menjawab tantangan tersebut Kementerian Pendidikan Nasional telah
menetapkan PAUD sebagai salah satu program prioritas pembangunan pendidikan
nasional dan mencanangkan sebuah Gerakan Nasional PAUD sebagai bagian dari
upaya mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, Ditjen
PAUDNI berupaya untuk secara lebih intensif memperluas akses dan meningkatkan
mutu PAUD agar lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui Program Pendidikan
Anak Usia Dini Terpadu (Ditjen PAUDNI, 2012).
Oleh karena itu, program PAUD menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas
Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan
pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam RPJM 2004-2009 dan renstra Depdiknas
2004-2009.
Program PAUD Depdiknas ini yang menjadi alasan banyaknya berdiri PAUD
milik pemerintah. Sejak saat itu, keberadaan PAUD milik negara hadir di setiap
25
kelurahan dan dikelola oleh PKK kelurahan setempat. Salah satu PAUD itu ialah
PAUD Bunga TP PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas.
Pada 2009 PAUD Bunga TP PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
Amplas dibuka untuk umum. PAUD Bunga sendiri berdiri karena adanya perintah
dari Pemerintah Kota Medan yang disebut oleh kader-kader PKK ‘rekomendasi dari
pemerintah untuk buka PAUD’. Setiap kelurahan wajib memiliki PAUD. Perintah ini
kemudian disampaikan oleh Lurah yang menjabat saat itu kepada para kader PKK
untuk membuka PAUD.
Para kader PKK merasa tidak mampu untuk membuka PAUD pada saat itu.
Banyak sekali hal-hal yang tidak mendukung para kader untuk mendirikan satu
PAUD. Diantaranya, mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi
ataupun pendidikan keguruan. Ditambah lagi dengan minimnya dana yang dimiliki
para kader untuk membuka PAUD. Hal ini semakin sulit karena para kader merasa
pemerintah sebagai pemilik kebijakan melepas para kader untuk membuka PAUD
sendiri tanpa adanya perhatian yang diberikan. Namun, mau tidak mau para kader
harus membuka PAUD karena sudah menjadi salah satu tugas pokok PKK.
Lima orang kader PKK bersama-sama membuka PAUD Bunga tersebut.
Mereka membuka PAUD secara sukarela. Secara sukarela dilakukan karena menjadi
seorang kader PKK juga berdasarkan asas sukarela. Kelima kader tersebut ialah
Usati, Rila, Syamsul, Tuti, dan NN. Kelima kader ini kemudian menjadi Pengelola,
para Pengurus sekaligus Pendidik PAUD Bunga.
Tahun pelajaran pertama PAUD Bunga, kegiatan belajar-mengajar
berlangsung di ruang aula kantor kelurahan. Setiap PAUD binaan PKK memang
belajar di gedung aula balai desa ataupun kantor kelurahan. Tetapi, pendidik melihat
murid PAUD merasa terganggu belajar di ruang aula karena aktivitas para pegawai
26
kantor kelurahan dan juga ruang aula yang dimasuki dan menjadi tempat
penyimpanan beras raskin.
Oleh karena itu, mereka memindahkan ruang belajar-mengajar ke ruangan
yang merupakan rumah dinas Lurah yang selalu kosong. Mereka pindah ke gedung
baru itu sejak tahun pelajaran kedua. Gedung baru tempat mereka belajar lebih tertata
tempatnya dan jauh dari aktivitas kantor kelurahan sehingga kegiatan belajar-
mengajar berlangsung kondusif.
Tahun pelajaran pertama juga merupakan tahun yang penuh dengan berbagai
kendala dan masalah. Para kader masih samar dalam mengelola PAUD karena mereka
tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Ditambah lagi bahwa tujuan PAUD
dibuka untuk keluarga prasejahtera sehingga belajar di PAUD tidak dibebankan biaya.
Hal ini semakin membebankan Pengurus PAUD untuk dapat melaksanakan kegiatan
belajar mengajar dengan baik.
Selain itu, pada awal PAUD Bunga dibuka, PAUD tidak menerima bantuan
dari manapun. Pemerintah Kelurahan yang bertanggung jawab terhadap PAUD tidak
memberikan perhatian serius. Pemerintah Kota juga tidak sembarangan mengucurkan
bantuan. Harus ada penyelesaian proses administrasi oleh pihak PAUD yang diajukan
ke dinas pemerintahan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pengelola PAUD membicarakannya
dengan TP PKK di kecamatan dan memutuskan untuk mengenakan biaya Rp1.000,-
setiap hari untuk murid PAUD. Kemudian hal ini dibicarakan dengan orang tua murid
di dalam pertemuan dengan Pengelola PAUD. Sejak pertemuan itu, murid PAUD
dikenakan Rp1.000,-/hari yang dikutip setiap hari.
Namun, upaya ini masih belum mampu menutupi kebutuhan operasional
belajar-mengajar. Sebutan ‘PAUD Seribu’ hanya bertahan sampai angkatan ke-2 saja.
27
Akhirnya, melalui proses yang sama, PAUD binaan PKK menetapkan biaya
pendaftaran dan iuran bulanan untuk murid. Biaya seperti ini berlaku sejak angkatan
ke-3 hingga sekarang.
Di samping itu, kelima Pendidik PAUD Bunga tidak memperoleh biaya
transportasi ataupun gaji bulanan di awal tahun pelajaran pertama. Semua peran yang
mereka lakukan dinilai secara sukarela dan menjadi pengabdian untuk
memberdayakan masyarakat. Hal ini mengganggu para pendidik. Akhirnya, 4 diantara
5 pendidik memutuskan berhenti dari PAUD PKK.
Keputusan pendidik berhenti semakin didukung oleh alasan lain. Ada yang
harus menjalankan peran ganda di luar PAUD. Ada juga disebabkan oleh keretakan
diantara para pengurus karena mereka ingin menggunakan PAUD sebagai ‘lahan
basah’. Kegagalannya untuk menyalahgunakan keberadaan PAUD membuatnya
mundur dari kepengurusan PAUD.
Pengurus PAUD yang bertahan dari awal PAUD dibuka hingga sekarang
ialah Usati. Sekarang ia sudah menjadi pengelola juga merangkap sebagai Pendidik
PAUD. Di kalangan orang tua murid PAUD Bunga, pengelola PAUD dianggap
sebagai Kepala Sekolah.
Agar PAUD Bunga tetap dibuka, Usati mengajak kader PKK lainnya untuk
menjadi sekretaris, bendahara sekaligus merangkap sebagai pendidik. Mereka ialah
Yana dan Sari. Tetapi, Sari digantikan kembali oleh Rila Pendidik PAUD Bunga
sebelumnya dikarenakan Sari harus menjalankan peran gandanya.
Saat ini PAUD Bunga memiliki tiga tenaga pendidik yang juga merangkap
menjadi Pengelola (Kepala Sekolah), Sekretaris dan Bendahara PAUD Bunga. Para
Pendidik mengajar di dalam 2 kelas yang berbeda. Kelas 0 Kecil untuk bermain bagi
28
anak umur 3-4 tahun dan kelas 0 Besar untuk murid yang sudah memiliki kemauan
belajar bagi anak umur 5-6 tahun.
Setiap tahun ajaran selesai, para murid PAUD mengikuti acara wisuda
bersama dengan murid PAUD PKK lainnya se-Kecamatan Medan Amplas di Kantor
Camat untuk kelulusan mereka. Untuk acara wisuda ini, TP PKK Kecamatan Medan
Amplas bekerja sama dengan HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas untuk melepas
murid-murid PAUD PKK se-Kecamatan Medan Amplas.
4.1.2. Fasilitas Belajar
1. Status gedung : Pinjam
2. Ruang teori : 1 (satu) unit
3. Ruang praktek : 1 (satu) unit
4. Ruang Pimpinan : -
5. Ruang TU : -
6. Toilet : 1 (satu) unit
7. Listrik : ada
8. Air bersih : ada
4.1.3. Tata Tertib saat Belajar
Tata tertib saat belajar PAUD Bunga binaan PKK di Kelurahan Harjosari II ini
sama dengan tata tertib saat belajar di PAUD binaan PKK lainnya, antara lain:
1. Masuk pukul 09.00 WIB
2. Sebelum masuk kelas anak-anak dibariskan terlebih dahulu
3. Berpakaian rapi dan bersih
4. Di kelas tidak diperkenankan memakai sepatu atau sandal
29
5. Dimulai denga berdoa mau belajar dan diakhiri dengan berdoa mau pulang
6. Ketika belajar tidak boleh menangis
7. Dalam belajar tidak boleh makan saat belajar
8. Tidak boleh buang sampah sembarangan
9. Orang tua/wali siswa tidak diperkenankan masuk di kelas ketika sedang
berlangsung proses belajar mengajar.
10. Sebelum dan sesudah makan mencuci tangan dan baca doa sebelum makan
dan baca doa setelah selesai makan.
11. Pukul 11.00 WIB sekolah selesai dan orang tua/wali siswa telah hadir
menjemput anak-anak.
4.1.4. Peta Lokasi
Sumber:PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin T.A. 2013-2014
No. Jenis Kelamin Jumlah (dalam jiwa) 1. Laki-laki 10 2. Perempuan 15 Total 25
Sumber: PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
30
4.1.6. Struktur Kepengurusan
Sumber: PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
4.2. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga Binaan PKK Harjosari II
Medan Amplas
Di dalam penyelenggaraan program PAUD Bunga berisi praktik-praktik
kekuasaan pemerintah dan masyarakat. Seperti yang diumpamakan Duverger,
kekuasaan itu seperti Dewa Janus yang bermuka dua dengan arah yang berlawanan.
Dari praktik-praktik yang dijalankan, dapat dilihat cara pemerintah dan cara
masyarakat melaksanakan wewenangnya juga cara-cara yang dipakai untuk
memenangkan persaingan dalam mencapai tujuan tertentu. Di dalam praktik ini
pihak-pihak lainnya terlibat dalam penyelenggaraan program PAUD Bunga untuk
menjalankan tugas yang mereka emban. Pihak-pihak ini memiliki relasi dengan
pemerintah dan masyarakat.
Untuk mengetahui relasi-relasi tersebut, maka praktik-praktik
penyelenggaraan PAUD Bunga akan dideskripsikan. Deskripsi praktik ini berasal dari
pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian.
31
Program PAUD (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009)
GOPTKI Kota Medan
Dinas Pendidikan Kota Medan
Lurah Harjosari II
HIM
PAU
DI K
ec. M
edan Am
plas
Masyarakat (Pengurus
PAUD Bunga binaan PKK)
PAUD Bunga binaan PKK
Masyarakat/Orang Tua Murid
Bagan 1. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga PKK
Dalam hal ini, praktik relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan
masyarakat bermula dari adanya program PAUD pemerintah pusat untuk
meningkatkan pemerataan pendidikan. Setelah melewati pemerintahan di tingkat
propinsi program PAUD sampai ke tangan Dinas Pendidikan Kota Medan di bidang
PNFI dan PAUD. Di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan sesuai dengan tingkatan
wilayah, ada Lurah yang lebih berperan besar daripada Dinas Pendidikan untuk
bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan PAUD.
Pemerintah menjalankan praktik kekuasaannya sebagai pemilik program
PAUD, penyedia segala kebutuhan PAUD PKK (fasilitator) dan pengawas
penyelenggaraan PAUD PKK. Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan
PAUD menurunkan wewenangnya dalam bentuk regulasi ataupun kebijakan yang
terdapat di dalam program PAUD untuk dipatuhi Pengelola/Pengurus PAUD Bunga.
Sebagai pengawas, Penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI
32
dan PAUD memantau setiap perkembangan di PAUD Bunga agar sesuai dengan
standar program PAUD.
Begitu juga dengan Lurah, PAUD Bunga merupakan PAUD milik kelurahan
sehingga Lurah bertanggung jawab untuk perkembangan PAUD tersebut. Apalagi, di
dalam susunan organisasi PKK kelurahan, Lurah adalah dewan penyantun yang
memberikan bantuan materi untuk pelaksanaan program PKK. Oleh karenanya, kedua
pemerintah ini memiliki relasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
(Pengurus PAUD Bunga). Sehingga kedua pemerintah ini yang menjadi wujud dari
pemerintah yang berkuasa di program PAUD Bunga.
Sementara itu, masyarakat berwenang sebagai penggagas, perencana dan
pengelola untuk standar program PAUD yang telah diberikan pemerintah. Salah satu
wewenang itu seperti, Pengurus PAUD dapat melakukan perubahan untuk program
PAUD jika tidak sesuai dengan keadaan murid PAUD. Sebab, masyarakat berencana
dan mengelola PAUD berdasarkan keadaan di dalam PAUD dan juga kebutuhan di
masyarakat/orang tua murid agar sesuai dengan kebutuhan juga masalah yang sedang
dihadapi. Artinya, masyarakat memiliki posisi sebagai mitra pemerintah yaitu
masyarakat dan pemerintah saling berkoordinasi di dalam program PAUD Bunga.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa dengan mudah menggunakan wewenangnya
untuk mengatur masyarakat agar penyelenggaraan PAUD Bunga sesuai dengan
standar program PAUD yang sudah ditetapkan.
Namun, tetap saja antara pemerintah dan masyarakat berada dalam relasi
kekuasaan yang menunjukkan relasi tidak setara. Pemerintah berada di kelas teratas.
Hal ini dikarenakan pemerintah adalah pemegang otoritas tertinggi di negara.
Pemerintah dapat mengakses sesuatu dengan mudah sehingga, praktik-praktik
penyalahgunaan kekuasaan mudah terjadi di kalangan pemerintahan. Sedangkan
33
masyarakat masih tetap menjadi rakyat yang dipimpin pemerintah walaupun, secara
sukarela mengabdi untuk PAUD sangat sulit untuk menyelesaikan urusan PAUD atau
urusan dirinya ke pihak pemerintah. Ditambah lagi masyarakat mendapat tekanan dari
berbagai sisi untuk mengelola PAUD.
Di dalam relasi kekuasaan politik ini terdapat hubungan koordinasi antara
pemerintah dan masyarakat dengan organisasi independen untuk menyelenggarakan
PAUD Bunga. Pemerintah berkoordinasi dengan GOPTKI dan HIMPAUDI,
masyarakat berkoordinasi dengan HIMPAUDI. Pengurus GOPTKI kota Medan
berasal dari kader PKK Kota Medan. Organisasi ini tidak mewadahi
Pengelola/Pengurus PAUD tetapi, untuk membantu PAUD. GOPTKI memiliki relasi
lebih erat dengan pemerintah kota seperti Dinas Pendidikan Kota Medan untuk
menjalankan tugas membantu PAUD PKK. Sementara, wadah masyarakat untuk
beraspirasi, membahas masalah PAUD adalah HIMPAUDI. Seperti kepanjangan dari
HIMPAUDI itu sendiri, organisasi ini memang didirikan untuk Pendidik PAUD baik
mandiri ataupun binaan PKK yang artinya, wadah bagi masyarakat. Melalui
organisasi ini, Pengurus PAUD Bunga dapat melakukan upaya perjuangan untuk
menembus dinding kekuasaan pemerintahan.
4.2.1. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal antara Pemerintah dan Masyarakat di
dalam program PAUD Bunga PKK
Dari praktik penyelenggaraan di atas, posisi pemerintah dan masyarakat
berdasarkan garis panah berbentuk huruf ‘Z’ (‘/’ seperti garis vertikal) memiliki relasi
kekuasaan yang hirarkis. Pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat begitu pula
dengan masyarakat yang dapat mempengaruhi pemerintah lewat program PAUD
34
tersebut. Dalam bentuk relasi kekuasaan politik ini, wewenang pemerintah lebih kuat
daripada masyarakat. Adapun relasi kekuasaan politik tersebut sebagai berikut.
Bagan 2. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal
4.2.1.1. Pendirian PAUD Bunga PKK
Sebagai pemilik program PAUD, Pemerintah Kota Medan melakukan
kunjungan ke Kelurahan Harjosari II. Kunjungan itu berisi perintah bahwa Lurah
harus mendirikan PAUD. Lurah kemudian memerintah PKK untuk membuka PAUD.
Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
“Hari itu pemerintah kota datang kunjungan ke sini. Dari kunjungan itu Lurah bilang ke kami kader-kader PKK wajib untuk mendirikan PAUD. Karena pendidikan adalah tugas pokok PKK, ya kami mau tidak mau harus mendirikan PAUD juga karena Pak Lurah udah beri perintah.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Hal senada disampaikan oleh Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas,
yaitu:
“Waktu saya menjadi kader, Ibu Lurah meminta kami untuk mendirikan PAUD yang awalnya untuk orang tidak mampu agar bisa sekolah. Makanya, pelopor PAUD ialah PAUD PKK baru lahir PAUD mandiri.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Meskipun program pemerintah, mendirikan PAUD Bunga tidak semudah
pemerintah memberikan perintah tersebut ke masyarakat. Para kader PKK sama sekali
tidak berpengalaman di bidang lembaga pendidikan seperti untuk mendirikan PAUD
ataupun mengajar di PAUD. Tetapi, proses pendirian PAUD Bunga diserahkan
Dinas Pendidikan Kota Medan Lurah Harjosari II
Masyarakat (Pengurus PAUD Bunga Binaan PKK
35
sepenuhnya ke kader PKK sehingga sangat memberatkan para kader. Walaupun
mereka juga tergolong pengurus kelurahan tidak menjamin relasi dengan
Pemerintahan Kelurahan dapat terus berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan
oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
“Awalnya, kami kader PKK disuruh pemerintah (Lurah) dirikan PAUD untuk keluarga prasejahtera agar anak-anaknya bisa sekolah. Awal mendirikan PAUD susah kali karena kami tidak punya kemampuan, dana dan pemerintah seperti Lurah tidak beri perhatian.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Kekuasaan yang dipegang Pemerintahan Kelurahan membuat mereka dengan
mudah membuat para kader patuh untuk mendirikan PAUD Bunga. Pemerintahan
Kelurahan tidak memberikan perhatian khusus ataupun bantuan dana. Ini terlihat dari
pertemuan pemerintahan kelurahan dengan Pemerintah Kota Medan untuk pemilihan
kelurahan terbaik saat itu yang pernah penulis ikuti. Pemimpin kelurahan tidak bisa
menjelaskan dengan baik untuk setiap program yang dijalankan organisasi masyarakat
di kelurahan itu sendiri termasuk program PKK.
Para kader tidak bisa tawar-menawar dengan pemerintahan kelurahan agar
bisa memberikan perhatian ataupun bantuan dana untuk proses pendirian PAUD.
Mereka hanya bisa menerima sikap Pemerintah Kelurahan. Ini dikarenakan
Pemerintahan Kelurahan punya ruang kekuasaan yang tidak bisa dimasuki oleh kader.
Keadaan ini juga dipengaruhi tugas pokok yang diemban oleh PKK itu sendiri.
Salah satu tugas pokok PKK di bidang pendidikan seakan menjadi bumerang bagi
para kader. Menempatkan para kader PKK dalam posisi tidak menguntungkan.
Mereka hanya bisa menjalankan perintah yang sudah diberikan.
Namun, perintah tidak hanya sebuah perintah bagi Pengurus/Pengelola PAUD
Bunga. Hak mendirikan dan mengelola yang sudah diberikan kepada kader, mereka
gunakan sebaiknya. Seperti gedung belajar PAUD Bunga yang berada di aula Kantor
36
Kelurahan mampu Pengelola/Pengurus PAUD Bunga pindahkan ke gedung yang
terpisah dari Kantor Kelurahan setelah berunding dengan Pemerintahan Kelurahan.
Gedung yang dipakai tersebut adalah rumah dinas Lurah yang tidak dipakai.
Meskipun Pengelola/Pengurus PAUD Bunga menunjukkan kekuatannya dalam
mempengaruhi keputusan Pemerintahan Kelurahan tetapi, di sisi lain justru dengan
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di rumah dinas Lurah, Pengelola/Pengurus
PAUD Bunga tidak bisa maksimal atau bertindak sesuai dengan tujuan bersama
karena mendapat tekanan dari orang-orang yang memiliki kaitan dengan rumah dinas
Lurah yang akan terurai jelas dalam pengurusan izin operasional PAUD Bunga.
4.2.1.2. Perizinan Operasional PAUD Bunga PKK
PAUD baru dapat didirikan setelah mendapat izin operasional dari Dinas
Pendidikan Kota Medan. Izin operasional ini juga dapat dipakai untuk mengajukan
permohonan bantuan ke pemerintah seperti bantuan operasional penyelenggaraan
(BOP), bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), insentif guru dan bantuan lainnya.
Khusus PAUD PKK, sudah menjadi tanggung jawab Lurah setempat untuk
membantu mengurus izin operasional. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nara Kasi
Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan, sebagai berikut:
“Setiap Lurah wajib mendirikan PAUD. PAUD jadi tanggung jawab dari Lurah. Setelah ada izin operasional baru pengelola boleh mendirikan PAUD. Kalau sudah ada izin, pemerintah baru bisa memberikan bantuan” (hasil wawancara 25 November 2014).
Keadaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan PAUD berbanding terbalik dengan
keadaan yang terjadi di PAUD Bunga. Pengelolaan PAUD Bunga yang berjalan
hanya berdasarkan izin dari SK Camat. PAUD Bunga belum mengantongi izin
37
operasional sah dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Meskipun sudah 2 kali PAUD
Bunga mengurus izin tetapi, izin tidak keluar juga.
Izin operasional sah yang belum terpasang di PAUD Bunga dimanfaatkan oleh
oknum-oknum elit pemerintahan yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan
Kelurahan. Mereka berusaha mengambil keuntungan bahkan ingin mengambil alih
izin operasional PAUD Bunga agar bisa mencapai tujuannya. Mereka berpikir bahwa
masyarakat (Pengurus/Pengelola PAUD) tidak memiliki otoritas atau tidak mampu
untuk bersaing dengan posisi yang mereka miliki ditambah relasi yang mereka miliki
dengan para penguasa daerah.
Bunda PAUD Bunga sendiri adalah salah satunya. Banyaknya posisi yang
dipegang yaitu sebagai Istri Lurah yang berkuasa, sebagai Ketua TP PKK Kelurahan
Harjosari II sekaligus sebagai Bunda PAUD Bunga dipakai untuk menekan
Pengurus/Pengelola PAUD Bunga untuk mengurus izin PAUD atas namanya. Lurah
mengetahui dan tidak bisa bertindak tegas terhadap Ibu Lurah karena status mereka di
luar kelurahan. Relasinya dengan Lurah yang berjalan sangat baik mampu mengatur
Pengelola PAUD untuk pergi mengurus izin sesuai perintahnya.
Pengelola PAUD Bunga yang sudah mengetahui maksud Bunda PAUD Bunga
tersebut, berusaha untuk melakukan upaya perlawanan. Proposal yang sudah dibuat
tidak diterima oleh Dinas Pendidikan karena tidak sesuai dengan aturan pengurusan
izin. Penolakan dari Dinas Pendidikan Kota Medan digunakan sebagai kesempatan
untuk menghentikan langkah Bunda PAUD Bunga tersebut. Berikut yang
disampaikan oleh Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga:
Kami sudah yang ketiga kali ini mengurus izin karena ada yang berkepentingan. Ibu Lurahnya pengen jadi Kepala Sekolah. Sampai di dinas harus warga yang menetap jadi Kepala Sekolah karena kalau Ibu Lurahnya pindah perpanjangan izin tidak bisa diurus, harus buat baru lagi. Dulu, gitu Ibu Lurah yang lama. Karena dia tahu memang nanti bakalan ada uang bantuan, uang BOP, uang apa, uang apa gitulah makanya dia harus jadi Kepala
38
Sekolah. Makanya kemarin itu bertegang urat sama Bu Lurah yang lama. Saya bilang gini, sudah dibuat proposal. Dia gak percaya. Saking gak percaya kami sama ke dinas sampai ketemu Ibu Tati Kabid saat itu. Kabid bilang, “Ibu Lurah tidak bisa jadi pengelola kalau nanti pindah bagaimana orang yang di sini.”Makanya, pengurusan izin terbengkalai.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Upaya yang dilakukan Pengelola PAUD membebaskan mereka dari buruknya
penyalahgunaan kekuasaan politik tetapi, upaya ini hanya bersifat sementara. PAUD
Bunga belum bisa mengajukan izin kembali karena Bu Lurah masih menjabat Bunda
PAUD saat itu. Setelah Lurah tersebut habis masa jabatan, mereka kembali
memasukkan proposal pengajuan izin ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
Terhambatnya pengurusan izin PAUD Bunga ini menunjukkan bahwa
Pengurus PAUD Bunga sebagai pihak yang lemah terhadap tindakan elit kelurahan
yang bisa disebabkan selain karena otoritas elit kelurahan juga karena adanya simbol
kekuasaan elit kelurahan tersebut lewat pengalihan fungsi rumah dinas Lurah menjadi
gedung belajar PAUD. Semangat Pengurus PAUD Bunga dalam mengembangkan
pendidikan terhalang karena gedung belajar paud yang dipakai bertuan.
Tetapi, pengurusan izin PAUD Bunga di Dinas Pendidikan Kota Medan masih
terhambat. Oknum pemerintah meminta pungutan liar untuk pengurusan izin PAUD.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah PAUD Bunga Usati, yaitu:
“Izin tertunda karena, memang sih dari dinasnya tidak minta sekian. Tapi, harus ada yang dititipkan di sana. Kalau seperti kami di sini kan uang sekolahnya berapa, yang mau dibagikan ke guru berapa. Misalnya, untuk transportasi guru aja gak wajar sebenarnya dikasi Rp200.000 tiap bulan. Tapi, itulah kenyataan. Jadi kalau kami mau menyisihkan ke sana, kami pilah-pilah dululah dari mana dari mana uangnya. Uang pribadi aja sering ke pakai. Gak tahulah dari mana kadang uang itu datang.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Namun, menurut salah satu Penilik, pengurusan izin PAUD terhambat karena
pihak PAUD sendiri yang tidak siap mengeluarkan biaya juga memenuhi standar
PAUD untuk mengajukan izin. Menurutnya, tidak ada pungutan liar untuk mengurus
39
izin. Selama ia membantu menguruskan izin suatu PAUD, ia tidak dikenakan
pungutan liar. Ibu Sapa Penilik PAUD mengatakan:
“Sebenarnya, guru-guru takut ada izin karena harus ada pemenuhan kelayakan baru izin bisa didapat. Guru-guru takut dengan ketetapan atau aturan. Tidak ingin pakai notaris biar tidak keluar biaya. Izin harus ada kamar mandi, ruang terbuka, tempat bermain dan lainnya. Ngurus izin cepat jika syarat lengkap tidak perlu pakai uang.” (hasil wawancara 24 November 2014).
Ini menunjukkan bahwa pengurusan izin melalui bantuan Penilik
membebaskan PAUD tersebut dari pungutan liar. Selama ini PAUD Bunga
melakukan pengurusan izin dengan sendiri sehingga dikenakan pungutan liar karena
tidak ada orang pemerintah yang mengawasi proses pengurusan izin tersebut selain
pegawai di bagian pengurusan izin tersebut. Akhirnya, pengurusan izin kembali
tertunda.
Untuk bisa mendapat izin operasional sesuai tepat waktu, pihak Pengelola
PAUD Bunga harus memiliki relasi yang lebih kuat dengan pihak pemerintah yang
lebih berkuasa daripada kekuasaan yang dimiliki oleh oknum-oknum tertentu.
Pengurus/Pengelola PAUD Bunga harus menggunakan strategi yang mampu
mengalahkan lawannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yana Pendidik PAUD
Bunga, yaitu:
“Itu pun lantaran karena ada laporan Bu Tin sama orang Dinas Pendidikan Provinsi mengenai itu tadi. Kenapa surat izin kami gak cepat diurus. Itulah mungkin turun memo ke Dinas Kota Medan. Terus gak lama izin keluar.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Upaya tersebut berhasil dengan keluarnya izin PAUD Bunga dari Dinas
Pendidikan Kota Medan pada 7 September 2014 yang aktif selama 1 tahun. Izin ini
diperoleh setelah PAUD Bunga melakukan strategi terbaiknya.
Terdapat hal di balik pengurusan izin PAUD Bunga. Pemerintah melalui
Penilik PAUD melakukan pemantauan terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan
PAUD. Jika PAUD sudah memenuhi standar kelayakan PAUD, baru pihak Pengelola
40
PAUD bisa mengajukan izin. Berikut seperti yang dikatakan oleh Ibu Dia Penilik
PAUD Bunga ialah:
“Saat saya datang mereka urus izin. Mengurus izin sama perpanjangan izin harus dari hasil supervisi Penilik agar diterbitkan sama Bapak Kepala Dinas kita. Di situ ada blanko supervisi diisi. Karena Penilik harus mengecek apakah PAUD tersebut berdiri atau tidak, punya murid atau tidak atau PAUD tersebut dikarang-karang saja biar izinya keluar. Layak atau tidak PAUD tersebut. Hasilnya itu untuk dilanjutkan kelengkapan berkas PAUD seperti jumlah murid, jumlah guru dan sarana prasarana.” (hasil wawancara 24 November 2014).
Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaannya kepada
masyarakat lewat pemberian izin. Dengan pemberian izin relasi antara pemerintah dan
masyarakat bisa berjalan. Dengan pemberian izin masyarakat juga dapat
menggunakan wewenang baik itu ke PAUD juga ke pemerintah itu sendiri.
4.2.1.3. Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Bunga PKK
Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru PAUD agar cara mengajar dan kualitas
Pendidik PAUD kekinian. Pelatihan ini diselenggarakan pemerintah dengan mitra
kerjanya seperti GOPTKI atau Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kota
Medan. Relasi yang terjadi antara pemerintah dengan mitranya seperti GOPTKI
menghadirkan pembicara di pelatihan, menyediakan gedung untuk tempat pelatihan.
Pelatihan ini dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah dan mitra kerjanya.
Pelatihan ini dirasakan Pendidik PAUD Bunga sebagai bentuk perhatian pemerintah
dengan memfasilitasi Pendidik PAUD untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti
penuturan Yana Pendidik PAUD Bunga PKK ialah:
“Ibu dah tiga kali ikut pelatihan dari Kesbang yang di jalan gatsu, dari Litbang SM Raja, dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Yang dari Litbang kami dapat uang transport 150 ribu, dapat makan juga dapat sertifikat dari gubernur. Kalau pembicaranya ada dari psikolog, dokter anak sama dosen Unimed dari PG PAUD. Materi yang dikasih misalnya pelajaran, mengenal karakter anak,
41
memahami sosial emosi anak. Tapi yang paling di apa ke kami memahami sosial emosi anak tadi.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga mengatakan hal yang sama, berikut ini:
“Pelatihan untuk Guru PAUD sering. Kami bergantian ikut karena bertiga. Nanti pelatihannya ada tentang kurikulum, ada tentang anak, ada pelatihan senam ceria anak TK/PAUD, ada juga tentang kualitas pendidik. Yang adakan dari Dinas Pendidikan di taman budaya, di gedung PKK. Kami semua sudah ikut pelatihan.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD wajib diikuti oleh Pendidik PAUD
Bunga agar mereka tetap bisa mengajar. Ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri
No. 16 Tahun 2007 mengharuskan guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Oleh karena Pendidik PAUD
Bunga tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD maka, mereka harus
mengikuti pelatihan dari pemerintah tersebut supaya kualitas mengajar mereka bisa
disejajarkan dengan pendidik yang berasal dari diploma atau sarjana.
Selain pelatihan, bantuan pemerintah lainnya untuk perkembangan PAUD
khususnya PAUD PKK yaitu membuka beasiswa S1 bagi Guru-Guru PAUD yang
tamat SMA. Seperti yang dikatakan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota
Medan, berikut ini:
“Ada beasiswa bagi Guru-Guru PAUD. Disekolahkan oleh pusat dari dana APBN untuk sebahagian yang memenuhi syarat. Beasiswa berupa bantuan dana.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Kepala Sekolah PAUD Bunga menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Usati penerima beasiswa tersebut ialah:
“Disekolahkan supaya gurunya walaupun dia PAUD seperti Ibu lah karena Ibu di PAUD tidak punya pengalaman terus ya ada buka dari BPPNFI bekerja sama dengan PKK tapi, tetap daftar tetap kita ikut seleksi. Itulah masuk ke Unimed itu. Kalau itu memang pake kategori umur. Kalau dia semalam itu sampai umur 35 batasnya. Untuk PAUD sini kalau kemarin kami daftar dua sama kak Rila. Tapi, umurnya Bu Rila kelebihan jadi ibu satu aja yang masuk.” (hasil wawancara 17 November 2014).
42
Untuk mendapat beasiswa, Kepala Sekolah PAUD Bunga tidak memerlukan
persiapan khusus. Ia hanya perlu melengkapi berkas yang diminta oleh pihak
penyelenggara. Kelengkapan berkas ini yang dipakai untuk menyeleksi calon
penerima beasiswa PG (Pendidikan Guru)-PAUD.
Penilaian berdasarkan kelengkapan berkas tidak sesuai menurut salah satu
Penilik PAUD. Ia merasa calon penerima beasiswa harus disupervisi untuk
mengurangi adanya praktik saling menolong teman meskipun tidak memenuhi standar
untuk disekolahkan. Karena seperti yang disampaikan Ibu Sapa Penilik PAUD:
“Pendidik yang disekolahkan sebaiknya tanya Penilik dulu apakah dia pantas, apakah dia penuhi kriteria agar tidak salah disekolahkan.” (hasil wawancara 24 November 2014).
Tidak dipungkiri memang untuk mendapat beasiswa tidak memerlukan
persiapan khusus. Sebab, yang diperlukan adalah cara-cara khusus yang dipakai untuk
menjamin agar beasiswa diperoleh. Cara khusus ini bisa dipakai oleh calon penerima
beasiswa yang memiliki akses terdekat ke beasiswa. Sehingga praktik saling
menolong teman rentan terjadi untuk memilih si penerima beasiswa juga pencairan
dana beasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sipa Ketua HIMPAUDI Medan
Amplas, yaitu:
“Untuk dibantu harus punya kelengkapan berkas, NUPTK guru, kalau tidak ada NUPTK tidak dapat bantuan. kadang lengkap berkas tapi tidak dapat juga. Bantuan ini juga ada kuotanya. Jika tidak cepat, kita gak ada ip (ilmu pendekatan) kita gak dapat juga.” (hasil wawancara 25 November 2014)
Hal ini yang terjadi pada Kepala Sekolah PAUD Bunga. Ia hanya melakukan
persiapan yang tidak khusus sehingga ia tersingkir oleh penerima beasiswa lainnya
yang memiliki ilmu pendekatan yang baik dengan orang pemerintahan. Sudah
menjadi tradisi bahwa orang berkuasa akan menolong orang terdekatnya tanpa
melihat kualitas orang yang dibantu. Seperti yang dikatakan Usati ialah:
43
“Untuk kuliah dibayarnya cuma awal aja dibayar semester 1. Selanjutnya bayar sendiri sampai akhir ini. Ya masing-masing pribadilah. Karena kita dah masuk di dalam situ, karena kita butuh ilmu jadi nanggung sendiri.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sipa Ketua HIMPAUDI Medan Amplas,
yaitu:
“Ada dibantu pemerintah sekolah S1 PAUD. Tapi, kadang dapat kadang tidak. Rezeki-rezekian. Memang masuk pertama semua biayanya gratis. Semester berikutnya uang kuliah ada pakai uang pribadi, ada yang dibantu.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Pengabdian yang sudah dilakukan beberapa tahun oleh Kepala Sekolah PAUD
Bunga tidak mempengaruhi pencairan dana beasiswanya dengan lancar. Semua itu
tidak dihitung karena yang lebih mempengaruhi untuk memperoleh beasiswa ialah
cara khusus atau akses yang dimiliki menuju beasiswa.
Keadaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan hirarkis yang dimiliki pemerintah
dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelenggaraan PAUD PKK
sesuai kepentingan tertentu bukan untuk kepentingan PAUD PKK. Walaupun
penerima beasiswa memiliki kuota namun, tetap saja ilmu pendekatan seperti yang
dikatakan Bu Sipa lebih menentukan daripada kouta yang sudah ditetapkan
pemerintah.
Di sisi lain ada Bunda PAUD yang sangat berpengaruh di PAUD Bunga.
Sebagai orang yang memiliki pengaruh karena berada di dalam kekuasaan
pemerintah, Bunda PAUD Bunga adalah pembina yang harus mampu melakukan
pembinaan seperti peningkatan kompetensi pendidik untuk mengembangkan PAUD
tersebut.
Namun, peran Bunda PAUD Bunga tidak diisi oleh Ibu Lurah. Ia tidak siap
sebagai salah satu pemegang kekuasaan di PAUD. Kekosongan ini membuat
Pengurus/Pengelola PAUD harus berjalan sesuai kemampuan yang mereka miliki.
44
Mereka juga menjadi pengisi Bunda PAUD Bunga ketika menghadiri pertemuan
PAUD PKK dengan Pemerintah Kota. Ibu Lurah selalu membawa salah satu dari
mereka untuk membantunya berperan sebagai Bunda PAUD. Seperti yang
diungkapkan oleh Yana Pendidik PAUD Bunga ialah;
“Ibu Lurah dia Bunda PAUD kelurahan. Cuma, maklumlah Bu Lurah kita. Dia sering sakit-sakit. Jadi, dia gak bisa menghadiri kalau misal ada pertemuan PAUD. dia gak bisa terkejut apalagi, kalau yang namanya pertemuan dia takut kalau ditanya-tanya. Gak siap ditanya jadi ke jantung. Makanya, segala sesuatunya Bu Tin yang mewakili. Mungkin, maaf, Bu Lurah tamat SMP jadi dia gak siap. Itu dia alasan sering sakit. Mungkin karena dia gak siap ditanya-tanya. Kadang orang tanya detail. Makanya, kalau ada rapat di Kantor Walikota Bu Tin yang dibawanya jadi pendamping terus.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Keterangan yang sama juga dikatakan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga,
yaitu:
“Ibu Lurah sebagai pembina. Belum ada binaan darinya karena satu, karena latar belakang Ibu Lurahnya gak orang pendidikan kali ya, terus memang keadaannya kurang sehat terus. Gak pernah dateng-datenglah. Gak tau lagilah mau ngomong apa. Ngasi pendidikan gak pernah. Pokoknya kami jalan di jalan yang sesuai aturan sekolah aja sama seperti sekolah lain...” (hasil wawancara 18 November 2014).
Sungguh hal yang aneh disaat banyak orang yang ingin menjadi penguasa
PAUD tetapi justru dihindari oleh Ibu Lurah. Akibatnya, Kekosongan Bunda PAUD
ini menjadi kekurangan bagi Lurah sendiri. Ia tidak bisa menjadi penguasa yang
bertanggung jawab penuh terhadap PAUD Bunga. Tetapi, di sisi lain membuktikan
masyarakat memiliki kekuatan yang menjamin terselenggaranya program pemerintah
dengan mampu mengisi kekosongan peran Bunda PAUD.
4.2.1.4. Kesejahteraan Pendidik PAUD Bunga PKK
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tidak ada hal-hal khusus untuk
menjadi pendidik di PAUD Bunga. Untuk menjadi pendidik di PAUD Bunga hanya
45
berdasarkan kesukarelaan. Artinya, Pendidik tidak bisa mengharap untuk mendapat
materi yang sesuai sebagai ganti jasanya.
Sebagai dewan penyantun dari PAUD PKK yang juga milik pemerintah
sendiri, jasa yang sudah diberikan masyarakat ini dihargai pemerintah dengan
pemberian insentif yang keluar setiap tahun. Gaji ini disebut gaji gubernur karena
dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Pendidik mendapat gaji sebesar
Rp.100.000,-/bulan yang dikeluarkan di penghujung tahun.
Tetapi, Pendidik PAUD Bunga tidak pernah mendapat insentif ini dari
gubernur. Ini adalah pengaruh dari tidak adanya izin operasional PAUD Bunga dari
Dinas Pendidikan Kota Medan. Di tambah lagi karena Pendidik PAUD Bunga tidak
memiliki NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai syarat
yang harus dipenuhi. Seperti yang dikatakan Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga,
yaitu:
“Keadaan PAUDnya PAUD mandiri tapi naungannya di PKK. Jadi, memang sosiallah yang diutamakan. Memang sosiallah. Maka saya ngomong sama kawan-kawan juga jangan harapkan dapat duitnya dululah. Yang penting kalau memang kita masih ada rejeki pasti dapat. Karena sudah tahu jumlah muridnya berapa, jumlah uang sekolahnya berapa.... Padahal uang sekolah gak lengkap sebulannya. Tapi, kita tanggung jawab juga sama mereka udah ngajar. Kadang-kadang yang tabungan anak-anak itu ada. Jadi dari uang tabungan itu saya putar untuk orang itu dulu.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Lurah sebagai dewan penyantun di kelurahan juga tidak memberikan insentif
bagi pendidik atau membantu Pendidik PAUD Bunga untuk mendapatkan insentif
dari gubernur. Padahal, merupakan tugas dan program dari kelurahan untuk memiliki
PAUD. Lurah terkesan tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk mengurus
PAUD. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dia Penilik PAUD Bunga ialah:
“Ibu menerima keluhan Guru PAUD tidak digaji, ikhlas hati mengajar, mereka mengharapkan gaji dari gubernur 100 ribu per bulan yang diterima setiap tahun. Ibu katakan percuma kalian PAUD kelurahan bu, bilang sama Lurah minta bantuan pinomat sedikit. Ini sebenarnya kita mengharumkan kelurahan karena PAUD kelurahan zaman ……. (Walikota) wajib setiap kelurahan
46
punya PAUD. Sementara sudah didirikan dan dikelola pendidik tetapi Lurah malah tidak perhatikan PAUD. Itu Ibu agak marah selalu. Lurah wajib mengurusi PAUD sementara Lurahnya banyak cuek.” (hasil wawancara 24 November 2014).
Pendidik hanya pernah menerima insentif dari Pemerintah Walikota Medan.
Mereka menerima insentif 2x sebesar 1,2 juta Rupiah dipotong pajak saat akhir tahun.
Kepala Sekolah PAUD Bunga menegaskan bahwa insentif itu mereka terima saat
kepemimpinan Walikota Medan yang menjabat saat itu.
Kepala Sekolah PAUD Bunga memang pernah terlibat kegiatan yang
diselenggarakan Pemerintahan Walikota Medan saat itu. Berdasarkan pengamatan
penulis, ada suatu proposal yang dipegang oleh Kepala Sekolah PAUD ditanda
tangani langsung oleh Walikota Medan. Dengan keterlibatannya ini, Para Pendidik
PAUD Bunga mendapat kesempatan dari Pemerintahan Kota Medan.
Saat menerima insentif tersebut, PAUD Bunga belum mendapat izin
operasional dari Dinas Pendidikan. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemilik
akses terdekat berpeluang besar untuk mendapatkan tujuan yang juga ingin didapat
banyak pendidik lainnya. Pemerintah memberikan bantuan ke Pendidik PAUD Bunga
karena partisipasi mereka di dalam kegiatan pemerintah. Kemampuan Pendidik
PAUD Bunga untuk mempengaruhi pemerintah dalam memilih mereka menjadi
penerima bantuan menunjukkan relasi masyarakat kepada pemerintah.
Selain dari bantuan insentif Walikota Medan, Pengurus/Pengelola PAUD
Bunga menjamin kesejahteraan mereka sampai sekarang berasal dari sisa pemakaian
uang sekolah bulanan murid-murid PAUD. Insentif ini tidak selalu mereka dapatkan
setiap bulan karena pemakaian uang sekolah terkadang habis untuk keperluan
perlengkapan belajar sehari-hari.
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki intervensi
kepada rakyatnya untuk semaunya mengalokasikan sumber daya finansialnya tanpa
47
adanya kontrol dari pihak manapun. Sehingga orang-orang yang memiliki relasi
terdekat dengan pemerintah akan berpeluang besar menerima bantuan finansial dari
pemerintah.
4.2.1.5. Pengawasan PAUD Bunga PKK
Pengawasan adalah salah satu rangkaian penyelenggaraan program PAUD
yang dilakukan oleh Penilik PAUD sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengelola
PAUD Pemerintah. Seperti penjelasan oleh Ibu Dia Penilik PAUD Bunga, berikut:
“Saya mengunjungi PAUD untuk melihat keberadaannya. Apakah sudah mati atau tambah maju. Saat saya kunjungi PAUD, saya mengecek administrasi ada atau tidak, buku tamunya, buku induk ada atau tidak. Membimbing PAUD juga. Saya ajarin dan suruh mereka buat buku induknya karena saya lihat ada yang tidak punya, ada yang punya tapi asal aja.” (hasil wawancara 24 November 2015).
Sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sapa Penilik PAUD ialah:
“Saya bertugas untuk melaporkan keberadaan PAUD, jumlah murid PAUD agar perpanjangan bisa dilakukan.” (hasil wawancara 24 November 2014).
Pengawasan ini juga sebagai wujud dari kekuasaan pemerintah dalam
mempengaruhi atau mengatur masyarakatnya. Sebab, pengawasan bukan hanya
sekedar pemantauan yang dilakukan pemerintah tetapi juga adanya pembinaan yang
dilakukan untuk membenahi Pengurus/Pendidik/Pengelola PAUD Bunga agar
pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada.
Bentuk pembinaan pemerintah kepada Pengurus PAUD Bunga ialah
memberikan pengarahan agar kualitas pengajar pendidik lebih baik, menegur
Pendidik PAUD Bunga jika dibutuhkan dan membina pengurus untuk melengkapi
administrasi PAUD. Ibu Yana Pendidik PAUD Bunga mengatakan:
“Kalau yang pengawas ini dia selalu kasih kami pengarahan misalnya, jangan keras ya jadi Guru PAUD itu. Dia lebih ke kita biar kita dan murid nyaman
48
belajar. Karena sebatas yang dia pantau dia gak ada ngomong begini-begini gak ada. Nanti dia liat kelas yang ke dalam untuk 4 tahun nanti ke kelas ini yang untuk 4 tahun lebih.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Masyarakat yang dibina pemerintah harus patuh dengan beragam tindakan
pemerintah. Karena, sikap patuh mampu membangun relasi yang lebih kuat dengan
pihak pemerintah. Pembinaan ini harus dipatuhi pengurus agar mereka bisa kembali
mendapat lembar izin perpanjangan untuk izin operasional PAUD Bunga atau sesuatu
yang bersifat bantuan dari pemerintah. Sebab, pemberian bantuan untuk PAUD Bunga
juga bisa berawal dari hasil laporan pengawasan Penilik.
Namun, di saat yang bersamaan, pengawasan terhadap PAUD Bunga yang
dilakukan oleh Penilik PAUD tidak memiliki jadwal yang teratur. Jumlah Penilik
PAUD sangat terbatas. Ketidakteraturan pengawasan yang dijalankan pemerintah
membuat pembinaan tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini melemahkan intervensi
pemerintah sendiri kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, Penilik PAUD Bunga melakukan pemantauan
melalui laporan dari pihak PAUD Bunga. Penilik PAUD meminta laporan tersebut
dari pihak PAUD Bunga yang diserahkan setiap bulan. Dengan begini, pemerintah
masih dapat melakukan pengawasan terhadap PAUD Bunga. Seperti yang
disampaikan oleh Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
“Kalau datangnya sih gak tahu ibu itu. Kita kan gak bisa mastiin jadwalnya. Dia gak ada jadwal karena dia pegang 3 kecamatan. Jadi, kalau pun ada apa kita ditelepon suruh antar laporannya.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Pemerintah memiliki banyak cara untuk melakukan pengawasan terhadap
kerja rakyatnya. Sebagai rakyat yang diawasi, hanya harus mematuhi peraturan.
49
4.2.1.6. Pengembangan Standar Kurikulum dan Ruang Belajar PAUD Bunga
PKK
Kurikulum PAUD yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan adalah
standar atau konsep dasar yang akan diajarkan kepada murid PAUD. Standar tersebut
berisi nilai agama dan moral anak, kemampuan kognitif anak, bahasa anak, sosial
emosi anak, psikomotorik anak dan perkembangan anak lainnya.
Tetapi, tidak semua standar kurikulum dari pemerintah diterapkan oleh
Pengelola/Pendidik PAUD Bunga. Sebagai Pengelola PAUD Bunga, Kepala Sekolah
beserta Pendidik memiliki keputusan sendiri untuk tidak memakai standar kurikulum
pemerintah. Mereka hanya menerapkan standar kurikulum yang sesuai keadaan
murid-murid. Hal ini diperjelas oleh penuturan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga
ialah:
“Kurikulum sama dengan PAUD yang lain. Ada yang dari sana kita padukan aja. Kalau yang cocok kita pakai, kalau yang gak sesuai kita tidak bisa. Karena ada juga yang sesuai anak PAUD, ada yang sepertinya kayaknya ini gak cocok untuk anak PAUD tapi untuk Sekolah Dasar. Jadi, kita ambil yang sesuai aja. Kurikulum itu terkait PAUDnya karena yang tahu keberadaan PAUDnya ya PAUDnya sendiri. kadang kalau pertemuan itu juga dibahas kurikulum yang rata-rata bersamaan dari Permen 58 Cuma ada yang kita pakai ada yang gak untuk kurikulum di PAUD.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Selain pengembangan standar kurikulum berdasarkan keadaan murid, posisi
masyarakat sebagai orang tua murid juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Orang
tua murid akan selalu meminta Pendidik PAUD Bunga agar anaknya mengalami
kemajuan pesat. Kemajuan pesat ini sangat beragam karena jumlah orang tua murid
yang banyak. Dengan kondisi seperti ini, pendidik juga harus mampu mengimbangi
keinginan orang tua murid. Karena alasan seperti ini juga PAUD Bunga harus
memperbaharui atau menentukan standar kurikulum yang akan diterapkan.
50
Sejauh ini, pihak Pengelola/Pendidik PAUD Bunga tidak pernah mendapat
surat teguran dari Dinas Pendidikan terkait standar kurikulum PAUD. Keputusan
mereka dalam melaksanakan dan memakai standar kurikulum PAUD telah
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi sebagai pihak yang mempengaruhi
kebijakan mereka. Pengelola/Pendidik PAUD Bunga memiliki kekuatan untuk
mengontrol pemakaian juga pelaksanaan standar kurikulum PAUD yang tidak harus
sesuai target pemerintah melainkan harus sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari pengembangan standar kurikulum ini, Pengelola/Pendidik PAUD Bunga
merupakan masyarakat yang mampu menekan intervensi pemerintah untuk mengelola
PAUD secara utuh di tangan masyarakat sendiri. Intervensi pemerintah ini akan selalu
berhasil ditekan jika Pengelola/Pendidik PAUD Bunga tidak menggunakan paksaan
kepada murid PAUD untuk mengikuti standar kurikulum yang mereka pilih. Adapun
maksud dari tindakan Pengelola/Pendidik PAUD Bunga dalam mengembangkan
standar kurikulum. Seperti yang disampaikan Yana Pendidik PAUD Bunga ialah:
“Kita bisa mengembangkan materi pelajaran karena gak mungkin cuma itu aja yang kita ajar cuma, sebatas jangan dipaksa. Diizinkan pemerintah tapi jangan dipaksa. Kalau kita paksa marah orang itu. Harus kita lihat kemampuan anaknya. Gak boleh dipaksa harus bisa pintar. Karena kalau nanti anak-anak jenuh pengaruhnya gak ada lagi nanti tahun depan anak-anak yang mau masuk PAUD sini. Makanya, istilahnya kita bermain sambil belajar.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Standar kurikulum yang dipakai PAUD Bunga merupakan hasil dari
pertemuan Pengelola/Pendidik PAUD Bunga bersama dengan Kepala Sekolah PAUD
PKK se-Kecamatan Medan Amplas dan HIMPAUDI Medan Amplas. Pihak PAUD
Bunga berdiskusi dengan HIMPAUDI untuk memutuskan standar kurikulum yang
sesuai dengan keadaan murid PAUD saat ini dan membahas pengembangan materi
dari standar kurikulum PAUD tersebut. Yana Pendidik PAUD Bunga mengatakan:
51
“yang ngembangkan kurikulum sebenarnya ada persatuannya HIMPAUDI namanya. Nanti pas mengadakan arisan disitulah para perwakilan PAUD membahas kurikulum tadi.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Pembahasan standar kurikulum PAUD binaan PKK ini selalu dilakukan setiap tahun
ajaran baru oleh Pengelola/Pendidik PAUD Bunga dan HIMPAUDI Kecamatan
Medan Amplas bersama dengan PAUD binaan PKK lainnya.
HIMPAUDI di sini sebagai pihak yang bekerja sama dengan PAUD binaan
PKK. Begitu juga PAUD Bunga yang bekerja sama dengan HIMPAUDI untuk
membahas PAUD salah satunya standar kurikulum. HIMPAUDI adalah mitra bagi
PAUD Bunga begitu juga sebaliknya PAUD Bunga adalah mitra bagi HIMPAUDI.
Jika diantara mereka tidak saling bekerja sama maka, tidak akan ada kekuatan yang
mampu mempengaruhi standar kurikulum pemerintah.
Selain menerapkan kebijakan dalam standar kurikulum PAUD,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga membagi kelas belajar menjadi 2 ruangan yang
semula hanya 1 kelas. Kelas 0 Kecil usia 3-4 tahun dan Kelas 0 Besar untuk usia 5-6
tahun. Hal itu dimaksudkan agar setiap murid nyaman dan tidak dipaksa untuk
belajar. Seperti yang disampaikan Yana Pendidik PAUD Bunga:
“Yang Bu Ipah alami kalau dicampur gak bisa karena yang usia 3-4 tahun itu dia masih mau bermalas-malasan. Jadi, mengganggu yang sudah mau belajar. Nanti kalau dicampur anak-anak itu tadi ngomong yang bu capek..bu ngantuk. Jadi memang gak bisa dicampur, harus dipisah.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Pembagian ruang kelas ini adalah hal yang berbeda dari PAUD manapun.
Biasanya, pembagian ruang kelas dikarenakan jumlah murid sudah melebih jumlah
bangku di dalam ruang kelas. Tetapi, pembagian kelas di PAUD Bunga bukan karena
alasan seperti itu namun, karena Pengelola/Pengurus PAUD Bunga termasuk
perencana program yang baik.
52
Tindakan pembagian kelas oleh Pengelola/Pengurus PAUD Bunga
berdasarkan keputusan mereka sendiri. Pemerintah sebelumnya tidak pernah meminta
pihak PAUD Bunga untuk membagi ruang belajar sesuai dengan tingkatan usia murid
seperti lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, tindakan
pembagian kelas oleh Pengelola/Pengurus PAUD Bunga menunjukkan adanya
kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi pelaksanaan program PAUD milik
pemerintah ini.
4.2.2. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal antara Pemerintah dan Masyarakat
dalam Program PAUD Bunga PKK
Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya
berbentuk hirarkis tetapi juga menghasilkan relasi kemitraan di antara keduanya
sebagai pemilik program dan pengelola program. Dari skema bentuk penyelenggaran
PAUD Bunga di antara pemerintah dan Pengelola/Pengurus PAUD Bunga
dihubungkan garis seperti huruf ‘Z. Dari garis tersebut bisa ditarik garis (-)
penghubung yang menandakan adanya hubungan rakyat sebagai mitra pemerintah.
Adapun relasi tersebut terjadi di dalam pelaksanaan program PAUD berikut ini.
Bagan 3. Relasi Kekuasaan Horizontal
4.2.2.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga PKK
Dalam Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu bahwa sumber dana untuk
pembiayaan penyelenggaraaan program PAUD Terpadu salah satunya berasal dari
pemerintah atau pemerintah daerah (Direktorat Pembinaan PAUD, 2012). Sehingga
Dinas Pendidikan Kota Medan Lurah Harjosari II
Masyarakat (Pengurus PAUD Bunga Binaan PKK)
53
ketersedian saran dan prasarana di PAUD binaan PKK merupakan tanggung jawab
dari pemerintah sebagai dewan penyantun PKK.
Sebagai dewan penyantun, pemerintah tidak bisa menyediakan sarana dan
prasarana ini dalam bentuk yang sama ke semua PAUD binaan PKK. Bantuan
diberikan pemerintah setelah melakukan kunjungan ke PAUD. Kunjungan dilakukan
untuk melaksanakan diskusi bersama antara pemerintah dengan Pengelola/Pengurus
PAUD agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
Penyediaan sarana dan prasarana tersebut pernah diberikan pemerintah pada
PAUD Bunga. Bantuan diberikan setelah Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan
Kota Medan dan GOPTKI melakukan kunjungan ke PAUD Bunga untuk melakukan
pendataan. Bantuan yang diberikan berupa sarana bermain, sarana belajar seperti
buku, APE (Alat Permainan Edukatif) sesuai yang didiskusikan dengan Pengelola
PAUD Bunga.
Dari adanya pemberian bantuan berdasarkan kunjungan pemerintah dan
diskusi bersama pihak PAUD Bunga menandakan adanya kerja sama antara
pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program PAUD PKK. Pemerintah
membutuhkan masyarakat agar programnya berjalan demikian juga masyarakat
membutuhkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mereka
sendiri. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat memberikan arti bahwa
masyarakat adalah mitra pemerintah.
Pemerintah tidak bisa selalu untuk menundukkan masyarakat di bawah
pemerintahannya. Pemerintah tidak bisa menjalankan programnya tanpa bantuan dari
masyarakat. Oleh karena itu, tidak selamanya hubungan pemerintah mengatur
masyarakatnya melainkan juga harus bekerja sama dengan rakyatnya.
54
Dari penyediaan sarana dan prasarana, tidak hanya pemerintah dan masyarakat
saja yang memiliki relasi kemitraan. GOPTKI juga adalah mitra Pemerintah.
Pemerintah membutuhkan GOPTKI untuk dapat menambah bantuan sarana dan
prasarana yang diberikan pada PAUD. Begitu juga GOPTKI yang membutuhkan
pemerintah agar program kerja mereka dapat dilaksanakan. Seperti yang disampaikan
oleh Ibu Dama Sekretaris GOPTKI Kota Medan, yaitu:
“Nanti kita melakukan kunjungan bersama pemerintah ke PAUD-PAUD binaan PKK. Dari situ GOPTKI juga melakukan pendataan. Nengok apa yang masih kurang di PAUD itu. Misalnya, permainan kurang nanti GOPTKI bantu. Karena GOPTKI sudah punya dana sendiri.” (hasil wawancara 18 November 2014).
Selain Dinas pendidikan Kota Medan, pemerintah yang juga menjadi dewan
penyantun PAUD Bunga adalah Lurah Harjosari II. Sejauh ini, Lurah belum pernah
memberikan bantuan materi pada PAUD Bunga. Seolah-olah PAUD Bunga bukanlah
milik ataupun program kelurahan. Lurah terkesan acuh dengan PAUD Bunga. Padahal
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Lurah adalah penanggung jawab PAUD
Bunga.
Untuk membuat lukisan cat dinding saja, Pengelola PAUD Bunga meminta
bantuan ke Ketua LPM Harjosari II. Hal tersebut dikatakan oleh Usati Kepala Sekolah
PAUD Bunga ialah:
“Kalau lukisan di luar itu ada sih keponakan Bu Rila itu pandai ngelukis. Saya cari cat. Saya kasih uang makan mereka aja. Dari kita aja pribadi, namanya sekolah kita mau cantik. Harus samalah sama yang lain. Jadi, masalah catnya saya minta ke LPM sini Pak Zulkifli. Dapatnya berapa kalenglah, namanya kita minta. Borongannya dibayar sama dia untuk uang capek merekalah. Tapi untuk uang makan beli nasi bungkus uang saya pribadi.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Sebagai orang nomor 1 di kelurahan, tentu sikap acuh Lurah hanya bisa
diterima Pengelola/PengurusPAUD Bunga. Bagaimanapun juga, Pengelola/Pengurus
PAUD Bunga harus patuh pada Lurah karena sebagai pemegang kuasa terkuat di
55
kelurahan. Akibatnya, kerja sama antara masyarakat dengan Lurah belum pernah
terjadi.
Oleh karena itu, masyarakat bukan mitra pemerintah dalam hal ini akan tetapi,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga adalah kelompok mandiri yang bersedia secara
sukarela mengharumkan nama kelurahan tanpa dukungan penuh oleh Lurah itu
sendiri. Seperti yang dijelaskan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
“Pengadaan selain dari pihak swasta sama uang sekolah anak-anak gak ada lagi selain dari situ. Karena gak ada lagi mau dari mana. Karena kita pun gak tahu minta-minta, gak berani. Pak Lurahnya aja gak berani minta... gak ada. Cuma mendukung aja. Tapi, kalau lebih dari mendukung gak ada. Dukungan moril ada tapi materi gak ada. Memang dia dewan penyantun PKK. PAUD ini kan juga di bawah naungan PKK. Cuma, namanya kelurahan itu banyak keperluannya. Kan kelurahannya besar.” (hasil wawancara 18 November 2014).
Pihak swasta juga memberikan bantuan pada PAUD Bunga. Bantuan
diberikan oleh PT DowAgro Science pada Desember 2012. PAUD Bunga banyak
mendapat bantuan sarana dan prasarana belajar. Lurah seharusnya menyadari bantuan
pihak swasta telah menyaingi posisinya sebagai dewan penyantun yang memberikan
bantuan materi pada PAUD Bunga. Tetapi, tetap saja sampai saat ini Lurah belum
memberikan bantuan materi apapun pada PAUD Bunga.
4.2.2.2. Sumber Keuangan dan Pengelolaan Keuangan PAUD Bunga PKK
Untuk yang satu ini, pemerintah menyerahkan sendiri kepada masyarakat.
Sumber keuangan dan pengelolaan keuangan PAUD Bunga diserahkan dan menjadi
tanggung jawab seutuhnya pada Pengelola/Pengurus PAUD Bunga. Sejak awal
PAUD didirikan hingga sekarang urusan keuangan dan pengelolaannya tidak pernah
pemerintah campuri.
Pengelola/Pengurus PAUD yang menentukan sendiri besaran biaya yang harus
dibayar orang tua murid. Biaya yang ditetapkan oleh Pengelola/Pengurus PAUD
56
ialah biaya pendaftaran dan uang sekolah/bulan. Kedua biaya ini mereka putuskan
karena berdasarkan pengalaman sebelumnya biaya Rp1.000,-/hari tidak cukup untuk
kegiatan belajar-mengajar sehari-hari.
Setelah melakukan penghitungan untuk biaya yang diperlukan sampai tahun
ajaran selesai dan setelah melihat kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Harjosari
II, Pengelola PAUD Bunga menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,- dan
uang sekolah Rp25.000/bulan. Uang pendaftaran dan uang sekolah dihitung dan
diputuskan dalam rapat tertutup Pengelola, Pengurus dan Pendidik PAUD Bunga saja.
Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga:
“Kamilah guru-gurunya yang nentukan uang pendaftaran. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Sesuaikan ajalah sama keadaan kita.” (hasil wawancara 18 November 2014).
Penjelasan yang sama juga dikatakan oleh Yana Pendidik PAUD Bunga ialah:
“Uang Pendaftaran kita yang hitung. Beda-beda dari PAUD lain. Di sinilah mungkin paling murah karena kita berpikir kebanyakan yang kita hadapi orang gak mampu. Maksudnya supaya lebih ringan tapi masih ada juga yang gak bayar. Ada yang 350 ribu ada yang 300 ribu uang pendaftaran. Yang nentukan masing-masing PAUDnya. Uang sekolah 25 ribu ditentukan PAUD masing-masing juga. Kalau yang lain ada 35 ribu. Kita lihat sama hitung dulu berapa yang diperlukan. Jadi, sepanjang ada sisa kita beli untuk selop anak-anak, bingkai-bingkai. Kalau anak-anak bayarnya lancar sisanya mau dipakai untuk beli baju Bu Guru” (hasil wawancara 11 November 2014).
Uang pendaftaran dan uang sekolah/bulan diterima dan dicatat oleh bendahara
PAUD Bunga yaitu Ibu Yana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yana Pendidik
sekaligus Bendahara PAUD Bunga:
“Bu Ipah yang terima uang sekolah. Setelah itu, Ibu putarkan sama Bu Tin karena Bu Tin yang ngerti ngatur uangnya mau yang mana dulu didahulukan. Udah itu Bu Tin yang ngerti jalan kota Medan ini kalau ada keperluan yang harus dibeli” (hasil wawancara 11 November 2014).
Pengaturan dan pemutaran uang yang masuk di PAUD Bunga dipegang oleh
Kepala Sekolah karena banyaknya uang masuk ke PAUD Bunga hanya berasal dari
uang pendaftaran dan uang sekolah/bulan. Jumlah uang masuk tersebut jika dihitung
57
oleh para Pengurus PAUD Bunga lebih sedikit daripada uang yang harus dikeluarkan.
Belum lagi, ada murid yang tidak membayar uang sekolah ataupun uang pendaftaran.
Hanya Kepala Sekolah yang sanggup mengatur keuangan PAUD Bunga. Karena,
Pengurus PAUD Bunga sendiri merasa pusing atau kewalahan mengatur pengeluaran.
Semua sumber pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk pembelian alat tulis
menulis, baju seragam, makanan tambahan, uang transportasi guru yang kadang
diberikan kadang tidak sama sekali dan untuk keperluan lainnya. Untuk memenuhi
kebutuhan ini sekaligus, Kepala Sekolah sering memakai uang tabungan murid yang
dikutip Rp1.000/hari. Ini dilakukan karena tidak semua murid membayar uang
sekolah secara teratur.
Selain mengatur sumber keuangan dan pengelolaan oleh Pengelola/Pengurus
PAUD Bunga sendiri, mereka juga mengatur seragam yang akan dipakai oleh murid
PAUD. Setiap PAUD binaan PKK memiliki seragam yang berbeda sesuai desain
masing-masing. Jumlah seragam yang dibuat juga ditentukan oleh
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga.
Tidak hanya harus menangani masalah keuangan yang selalu minim,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga harus menangani orang tua murid yang terlalu
ingin tahu pemakaian keuangan untuk keperluan belajar lainnya. Misalnya,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga akan mengadakan wisata belajar ke kebun binatang
dengan biaya Rp25.000,-/murid. Orang tua murid tidak segan-segan dengan nada
tinggi untuk bertanya untuk apa semua uang itu dipakai yang memberi isyarat bahwa
biaya wisata belajar itu akan disalahgunakan pihak PAUD Bunga. Orang tua murid
merasa PAUD Bunga adalah PAUD milik pemerintah sehingga tidak dibutuhkan
adanya kutipan untuk keperluan belajar lainnya karena pemerintah sebagai penyokong
keuangan PAUD Bunga.
58
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga harus pandai-pandai untuk menurunkan
nada tinggi bicara orang tua murid dengan jawaban-jawaban yang halus walaupun,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga merasa tertekan dengan sikap orang tua murid saat
ini. Sikap orang tua murid kadang juga membuat Pengelola/Pengurus PAUD Bunga
sebagai pembohong publik karena dirasa mengada-ngada uang kutipan.
Urusan keuangan PAUD Bunga sepertinya tidak ada habisnya. Ada saja pihak
yang berusaha untuk memanfaatkan keberadaan PAUD Bunga untuk mendapat
keuntungan materi. Ada saja orang tidak dikenal mendatangi PAUD Bunga untuk
menawarkan bantuannya agar PAUD Bunga mengurus permintaan bantuan ke
pemerintah. Berdasarkan keterangan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
“Ada yang nawarin, mau supaya kita dapat bantuan. Mau berapa ya kita gak tahu entah berapa juta. Nanti bagi dua katanya gitu. Udahlah gak usah kalau yang gitu-gitu. Bagus gak usah sama sekali. Tanggung jawabnya kan besar. Tanggung jawab uang yang segitu uangnya separoh, uangnya separoh kemana, untuk apa. Daripada kita ikut-ikut berarti sama sebahas sama uang yang gak tahu untuk apa gak jelas.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Yana juga mengetahui adanya orang yang memanfaatkan keberadaan PAUD Bunga.
Mereka tidak mau mengusulkan bantuan karena sebagian dana yang akan mereka
terima akan menjadi milik penawar bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa:
“Bu Tin gak mau usulkan karena dipotong. Karena yang kita ajukan gak sesuai sama angka itu tadi. Kek mana awak mau nulis yang gak ada itu tadi. Ada yang nawarin bantuan. Nanti kalau kita salah, kan digeret-geret. Ada bantuan 150 juta cuma yang bawakan ke sana makelarnya ini tadi bagi 60:40. Sama dia 60 kita 40. Jadi laporan untuk yang 60 itu kita buat apa? Bolak-balek datang ke sini. Ada juga nawarin bantuan 90 juta. Kami gak mau.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Berdasarkan uraian sumber keuangan dan pengelolaannya oleh
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga sendiri di atas, memposisikan relasi masyarakat
sebagai rekan kerja pemerintah. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat untuk
mengatur keuangan sendiri dan menghadapi tantangan yang ada di dalamnya.
59
Tanggung jawab masalah keuangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa
kontrol pemerintah.
4.3. GOPTKI Kota Medan
Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia
(GOPTKI) adalah Organisasi yang berbentuk badan kerja sama antar organisasi,
lembaga, yayasan dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak
usia dini dan bersifat sosial. GOPTKI merupakan kelanjutan dari Gabungan Taman
Kanak-Kanak Indonesia (GTKI) didirikan pada tanggal 5 April 1957 namun pada
Maret 1970 dalam Kongres III GTKI nama GTKI diubah menjadi GOPTKI dengan
tujuan mempersatukan organisasi, yayasan, lembaga dan badan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (Humas Takalar, 2013).
Membina dan mengembangkan pendidikan anak usia dini dan mengadakan
kerja sama dengan badan-badan pemerintahan dan swasta serta organisasi profesi
pendidikan anak usia dini. Dengan tujuan tersebut maka visi GOPTKI adalah
membina anak usia dini untuk membentuk watak bangsa agar menjadi manusia
Indonesia yang berakhlak mulia, dinamis, aktif, kreatif, inovatif, cerdas dan produktif
(Humas Takalar, 2013).
GOPTKI sebagai organisasi yang menaungi organisasi penyelenggara TK
perlu secara organisatoris memperjuangkan nasib lembaga pendidikan TK untuk
menjadi lembaga pendidikan yang terhormat dan mendapatkan bantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah serta perusahaan dan masyarakat yang peduli dengan
pendidikan. GOPTKI dapat bekerjasama dengan organisasi lain yang bergerak dalam
bidang pendidikan seperti IGTKI PGRI, PGRI, BMPS, Himpaudi, Forum PAUD,
untuk memperjuangkan agar pendidikan di Indonesia dapat maju dan mendapat
60
bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang adil (IRL, 2011). GOPTKI juga
merupakan organisasi semi pemerintah karena para pengurus berasal dari istri pejabat
daerah ditambah lagi sumber dana dari dana hibah Pemerintah kota Medan.
Atas dasar tujuan tersebut GOPTKI Kota Medan melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan kualitas PAUD baik kualitas fisik maupun kualitas non fisik.
Seperti yang dijelaskan oleh Dama Sekretaris GOPTKI Kota Medan sebagai berikut:
“Tugas GOPTKI membuat pelatihan RPP, Silabus, memberikan kompetensi pada pendidik. GOPTKI bisa juga menjadi wadah untuk mengabdi bagi PAUD PKK.” (hasil wawancara 18 November 2014).
PAUD Bunga pernah mendapat bantuan dari GOPTKI seperti yang disebutkan
sebelumya. PAUD Bunga mendapat bantuan tersebut setelah dikunjungi oleh pihak
Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan bersama dengan GOPTKI.
Bantuan diberikan oleh GOPTKI berdasarkan pendataan yang dilakukan saat
mengunjungi PAUD Bunga. Seperti yang disampaikan oleh Dama Sekretaris
GOPTKI ialah:
“GOPTKI melakukan kunjungan ke PAUD-PAUD. Tapi, hanya PAUD PKK saja sekarang yang dapat bantuan dari GOPTKI. PAUD mandiri tidak dapat bantuan lagi dari GOPTKI. Saat kunjungan dilakukan pendataan. Nengok apa yang masih kurang di PAUD itu. Misalnya, alat bermain kurang nanti GOPTKI bantu. Karena GOPTKI punya dana sendiri. Sumber dana GOPTKI dari dana hibah Pemko” (hasil wawancara 18 November 2014).
Selain memberikan bantuan, GOPTKI Kota Medan juga mengadakan
pelatihan untuk Pendidik PAUD bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait
seperti Dinas Pendidikan Kota Medan, HIMPAUDI, Unimed. Pelatihan yang
diadakan seperti pelatihan Kompetensi Guru PAUD, Public Speaking, Moral
Pendidik, dan pelatihan lainnya.
GOPTKI memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah. Hubungan
kemitraan yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
PAUD. Begitu juga GOPTKI yang melibatkan pemerintah setiap mengadakan
61
kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota
Medan ialah:
“hubungan Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD berkoordinasi dengan GOPTKI. GOPTKI mitra pemerintah. Kita undang GOPTKI setiap mengadakan kegiatan. Misalnya untuk membuat pelatihan guru-guru PAUD, GOPTKI diundang untuk ikut menyelenggarakan kegiatan tersebut.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Dapat disimpulkan bahwa GOPTKI merupakan organisasi yang berusaha
untuk membantu mengembangkan dan memperjuangkan hak yang menjadi milik
PAUD. Karena, GOPTKI Kota Medan juga menerima dan menanggapi keluhan
ataupun masalah yang terjadi di PAUD tersebut. Dari keluhan tersebut akan dilakukan
pendataan atau pemecahan masalah.
4.4. HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas
HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur
pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Ada empat tugas pokok
HIMPAUDI yaitu mensosialisaikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang
berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, melakukan pembinaan dan
pengembangan organisasi secara berjenjang, menampung, memperjuangkan dan
mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini,
memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
(Tedjawati, 2011).
Fungsi HIMPAUDI yaitu mempersatukan para pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan anak
usia dini sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara
holistik. HIMPAUDI mempunyai aktifitas/kegiatan yang telah ditetapkan dalam tata
kerja yang telah ditetapkan (Tedjawati, 2011).
62
Peran HIMPAUDI dalam pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD telah diwujudkan dengan telah dibukanya program S1 di
perguruan tinggi yang merupakan bentuk wacana yang telah dicetuskan dalam
Workshop HIMPAUDI tahun 2007 (Tedjawati, 2011).
Kegiatan HIMPAUDI di Kecamatan Medan Amplas sejauh ini melakukan
pendataan seperti mengurusi jumlah PAUD di kecamatan, menyerahkan laporan ke
tingkat Kota Medan, mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi dari
Dinas Pendidikan Kota Medan, perlombaan, mendiskusikan masalah anak atau
mendiskusikan cara mengajar.
Sebagai organisasi dari himpunan para Pendidik PAUD, kesejahteraan Guru
PAUD berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan. HIMPAUDI hanya menampung
atau mengurusi Guru PAUD untuk dapat insentif lewat penyampaian informasi.
Seperti untuk mendapatkan insentif pendidik harus cepat dan lengkap mengurus data
karena harus bersaing dengan pendidik lain karena kuota terbatas.
Namun, saat ini HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas tidak aktif
mengadakan pertemuan dengan para Guru-Guru PAUD. Seperti yang disampaikan
oleh Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas ialah:
“HIMPAUDI tidak begitu aktif karena dari atas juga tidak aktif sampai ke bawah. Selama ini vakum. Kami tetap jalan cuma kami sampaikan informasi aja kalau ada dari Dinas. Tetap tiap tahun kita melepas murid-murid PAUD PKK.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Oleh karena itu, HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas tidak menjalankan
ke-4 tugasnya dengan baik karena ketidakaktifan HIMPAUDI sendiri melakukan
berbagai kegiatan untuk mengembangangkan PAUD juga Guru-Guru PAUD.
HIMPAUDI yang vakum tentu akan mempengaruhi dalam mendengar dan
menampung aspirasi pendidik karena tidak ada tempat saat ini untuk menuangkan
aspirasi, kesejahteraan guru-guru dan mendiskusikan tentang anak.
63
HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas juga tidak menjadi organisasi yang
independen. Karena menurut keterangan Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan
Amplas ialah:
“HIMPAUDI organisasi yang menjembatani pemerintah ke PAUD, artinya sejajar hubungannya. Tapi sudah salah kaprah karena peraturan tetap dinas yang pegang. Jelas tak ada hubungan atas bawah. Harusnya berdiri sendiri.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan
PAUD Kota Medan tentang hubungan Dinas Pendidikan dengan HIMPAUDI ialah:
“Hubungan dengan HIMPAUDI mitra dengan dinas. Buat pelatihan untuk guru dengan HIMPAUDI. HIMPAUDI memberikan dukungan dengan dinas.” (hasil wawancara 25 November 2014).
Telah terjadi kerenggangan atau ketidaksesuaian hubungan antara HIMPAUDI
Kecamatan Medan Amplas dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dengan adanya
perbedaan pendapat tersebut ditambah lagi karena ketidakaktifan HIMPAUDI sendiri
dalam menjalankan rangkaian kegiatan kerjanya.
4.5. Jenis dan Ruang Relasi Kekuasaan antara Pemerintah dan Masyarakat
dalam Program PAUD Bunga PKK
Berdasarkan uraian di atas, jalannya relasi kekuasaan politik antara pemerintah
dan masyarakat bisa dibedakan dalam 4 jenis kekuasaan menurut Gaventa sehingga
dengan pembagian ini akan terlihat semakin jelas siapa dan apa yang berada dalam
relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat.
Bagan 4. Jenis-Jenis Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK
Jenis-Jenis Kekuasaan Menurut Gaventa
Analisa Situasi Kekuasaan yang Terjadi di dalam Program PAUD Bunga PKK
Power over : Kekuasaan koersif
Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan dan Pejabat elit di Kelurahan Harjosari II) adalah pemegang kontrol kekuasaan ini. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur, memaksa dan membuat Pengurus PAUD
64
Bunga bertindak sesuai dengan perintahnya. Salah satunya, Bunda PAUD Bunga yang berusaha untuk menjadikan PAUD Bunga atas nama kepemilikannya dengan memaksa Pengurus PAUD Bunga mengajukan berkas pengurusan izin ke Dinas Pendidikan sesuai keinginannya.
Power to : Kemampuan untuk merubah/transformasi
Pengurus PAUD Bunga sebagai aktor non elit dalam dinamika politik tidak mampu sepenuhnya untuk turut serta sebagai pengambil keputusan. (Namun melalui praktek lobby maka, pengurus PAUD Bunga mampu merubah penentuan keputusan pemerintah seperti dalam hal pengurusan izin.)
Power within : Kekuatan yang bersumber dari kemampuan diri sendiri
Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan PAUD Bunga karena posisi mereka sebagai Pengurus dan Pendidik PAUD Bunga yang menguasai ruang aktivitas PAUD setiap harinya sehingga hubungan kemitraan secara sengaja dibangun antara pemerintah dan masyarakat.
Power with : Kekuasaan yang bersumber dari tindakan kolektif
Untuk mampu menekan intervensi pemerintah dalam hal penentuan keputusan kebijakan, HIMPAUDI sebagai organisasi bagi para pendidik PAUD yang bersifat independen adalah wadah yang digunakan untuk beraspirasi dan mempengaruhi penentuan keputusan pemerintah tetapi HIMPAUDI justru berada dalam masa vakum sehingga Pengurus PAUD Bunga berada dalam posisi yang lemah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau lemah untuk menekan kepentingan tertentu oleh elit pemerintahan.
Selain bisa dibagi ke dalam 4 jenis kekuasaan, relasi kekuasaan antara pemerintah dan
masyarakat dalam program PAUD PKK juga bisa dibagi ke dalam 3 ruang partisipasi
kekuasaan untuk menegaskan ruang dan situasi yang sedang terjadi .
Bagan 5. Ruang Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK
Tipe Ruang Kekuasaan Analisis Situasi yang Terjadi di dalam Program PAUD Bunga PKK
Closed (Ruang Tertutup) : masyarakat tidak diberi ruang partisipasi untuk menentukan kebijakan
Pengurus PAUD Bunga tidak memiliki ruang untuk mengetahui transparansi kuota penerima dan kepastian kelancaran dana beasiswa dan insentif bagi pendidik.
Invited (Ruang Diundang) : saat-saat tertentu PAUD diundang untuk buat kebijakan
Pengurus PAUD tidak berada di ruang ini karena sudah adanya pembagian yang jelas yaitu Pengurus PAUD sebagai penentu pelaksana dan perencana dari pelaksana program PAUD yang sudah ditetapkan
65
pemerintah pusat yang hanya berlaku di dalam gedung PAUD Bunga sendiri dan Dinas Pendidikan saja yang berhak untuk membuat kebijakan.
Claimed (Menciptakan Ruang) : PAUD menuntut agar diberi ruang untuk buat kebijakan
Pengurus PAUD Bunga memiliki ruang untuk menentukan dan menyaring kurikulum yang akan dipakai untuk belajar dan memiliki posisi tawar dengan pihak dewan penyantun (pemerintah) untuk mendiskusikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PAUD.
4.6. Potensi konflik di PAUD Bunga PKK
Pelaksanaan program PAUD Bunga juga memicu terjadinya masalah akibat
status, jabatan dan kekuasaan oleh elit dan non elit pemerintahan Kelurahan Harjosari
II dan PAUD Bunga. Masalah yang sudah menimbulkan ketegangan sehingga dapat
memicu terjadi potensi konflik. Masalah ini akan terjadi karena adanya usaha untuk
merebut, mengacau dan mempertahankan PAUD Bunga oleh masyarakat sendiri juga
oleh pemerintah.
Potensi konflik pertama yang dapat terjadi akibat usaha merebut kepemilikian
PAUD Bunga. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Istri Lurah juga sebagai Bunda
PAUD Bunga berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Sekolah PAUD
Bunga lewat pengurusan izin operasional PAUD. Jabatan baru untuk menjadi Kepala
Sekolah tidak akan pernah diduduki oleh Bunda PAUD karena ia bukan masyarakat
Harjosari II. Usahanya tersebut dihalangi oleh keputusan Dinas Pendidikan dan
ditentang oleh Pengelola PAUD Bunga. Penentangan itu ditunjukkan dengan tidak
disetujunya dan perdebatan yang terjadi antara Usati sebagai pengelola dengan Istri
Lurah yang menjabat saat kejadian tersebut. Dari perdebatan tersebut sempat terjadi
ketegangan antara mereka berdua dalam hubungan untuk mengurus PAUD.
Ketegangan juga dibuktikan dengan penundaan pengurusan izin operasional PAUD
Bunga. Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
66
“Sempat gak cakapan kami. Jadi, karena Pak Lurah yang semalem dah gak ada di situ. Udah, kami ngajukan izin lagi.” (hasil wawancara 17 November 2014). Ketegangan ini dapat menjadi potensi konflik karena terjadi perebutan hak
atau perampasan hak masyarakat. Konflik akan terjadi jika hal tersebut kembali
terulang. Ibarat balon yang ditiup terus menerus akan pecah akibat objek tidak
berhasil menahan tekanan udara yang semakin kuat menekan sehingga akan melebihi
kapasitas tampungan udara di dalam balon. Oleh karena itu, usaha merebut
merupakan potensi konflik di PAUD Bunga.
Potensi konflik yang kedua akan muncul dari usaha mengacau. Para Pendidik
PAUD Bunga dan para orang tua murid sering sekali bertindak melewati batasan
status mereka masing-masing. Kedua pihak ini mengacau dengan membuat isu-isu
negatif dan pertanyaan-pertanyaan negatif tentang pengelolaan PAUD Bunga yang
sengaja dibuat karena hal yang diluar kemampuan mereka.
Seorang Pendidik PAUD Bunga yang sudah lama tidak lagi mengajar dan
seorang Pendidik PAUD Bunga yang sekarang masih aktif mengajar telah membuat
dan menyebarkan isu negatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan di
PAUD Bunga. Mereka mencurigai adanya penyalahgunaan dana (korupsi) yang akan
dan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan pendidik lainnya. Hal ini didasarkan
atas rasa tidak suka mereka melihat para Pengurus PAUD Bunga merangkap jabatan
di PAUD Bunga bahkan juga di PKK. Kecurigaan yang didasari kekalahan dan
keterbatasan kekuasaan.
Seorang bekas guru PAUD Bunga saat ia aktif menjadi guru berusaha untuk
menguasai pengeloaan PAUD Bunga. Akhirnya, ia memilih keluar menjadi guru
karena ketidakcocokan dengan pendidik lain dan tidak dapat mencapai tujuannya.
Kekalahannya ini tidak berhenti dengan ia membuat isu miring tentang pengelolaan
PAUD. Terdengar sampai ke telinga Kepala Sekolah PAUD Bunga bahwa orang
67
tersebut telah menyebar isu bahwa para Pengurus PAUD telah menyelewengkan dana.
Seperti pengungkapan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah;
“Prasangka orang luar negatif sudah pasti. Apalagi kalau udah ada yang satu seperti itu, udah tinggal ni aja dia kan. Harus ada sabar-sabarlah. Orang-orang kita juga, kawan-kawan kita...” (hasil wawancara 17 November 2014). Sama juga halnya dengan tindakan pendidik yang saat ini kembali aktif
mengajar. Pendidik yang dinilai kurang kreatif menurut teman pendidiknya juga
dinilai memiliki disiplin yang buruk. Saat penulis mengunjungi PAUD Bunga,
pendidik tersebut selalu pulang lebih awal daripada Kepala Sekolah juga pendidik
lainnya tanpa melakukan apapun seperti yang dilakukan pendidik lainnya. Kepala
Sekolah mengetahui kalau pendidik tersebut menyebarkan isu ke luar bahwa dana
yang dikutip untuk wisata belajar ke kebun binatang telah dikorupsi oleh Kepala
Sekolah. Usati pun merasa dikhianati oleh pendidik sekaligus merasa dikhianati oleh
orang dalam sendiri.
Padahal, menurut informasi diperoleh dari Kepala Sekolah, pengutipan biaya
perjalanan juga diterima oleh pendidik tersebut dan sisa uang dari perjalanan belajar
tersebut sebesar Rp26.000,- dan akan ditabung untuk membuat seragam para
pendidik. Seragam Pendidik mereka buat dari sisa-sisa uang pembiayaan yang
dikumpulkan, berdasarkan keterangan dari Yana Pendidik PAUD Bunga. Akhirnya,
untuk menyelesaikannya Kepala Sekolah mengadakan rapat tertutup. Usati
mengatakan:
“Kakak pikir di situ. Kalau kakak mikirkan untungnya berapa gak bisa tidur saya bilang. Saya yang ngeluarkan aja masih gak bisa tidur juga. Kalau pun nanti dah bayar semua saya pasti kasih kita, kan mau buat seragam juga. Saya kan gak mau beli baju 50 ribu yang untuk kalian karena mau dipakai lama. Sama-sama kita juga di situ. Kalau kakak mau ambil sisanya 26 ribu silahkan. Gak apa. Kalau itunya memang mau kakak.” (hasil wawancara 17 November 2014).
68
Tidak hanya pendidik, orang tua murid juga terlalu berusaha mencampuri
pekerjaan para pendidik. Orang tua murid ingin menuntut bahwa PAUD Bunga harus
dapat menempah seorang anak menjadi anak pintar dalam hal materi pelajaran. Hal
ini telah menimbulkan kerenggangan hubungan sehingga sudah terjadi jarak antara
pendidik dengan orang tua dan tidak berjalan dengan baik. Melalui pengamatan
penulis, para orang tua kurang memiliki kesopanan dan kurang menjaga derajat
seorang pendidik ketika mereka menanyakan pertanyaan ataupun mengajukan
pernyataan. Yana Pendidik PAUD Bunga juga mengatakan:
“kalau menurut Bu Ipah, kami tegang sama orang tua. Orang tua terlalu memaksakan kehendaknya. Kenapa anaknya belum bisa ini, belum bisa itu. Kami bilang, bu kita gak bisa berpatokan di sekolah aja kalau di rumah gak diajarin juga. Di sekolah cuma 2 jam aja. Banyaknya kan dia di rumah.” (hasil wawancara 11 November 2014). Semua tindakan yang dilakukan oleh para pendidik juga orang tua tentu akan
mengacau dan menjadi ancaman bagi keberadaan PAUD Bunga. PAUD Bunga sangat
mungkin untuk terpaksa menerima prasangka-prasangka negatif dari masyarakat
sekitar sehingga akan mengganggu kelancaran program PAUD Bunga sendiri.
Misalnya, Kepala Sekolah dan Pendidik akan sulit untuk membuat keputusan
pengutipan dana tambahan siswa untuk biaya perjalanan belajar atau biaya lainnya
karena akan disangka korupsi.
Hal ini juga tentu akan menjadi potensi konflik antara orang tua murid dengan
guru dan juga antara para pengrus PAUD Bunga sendiri. Potensi konflik ini dapat
menghambat kelancaran perkembangan belajar murid-murid.
Konflik akan terjadi karena ada usaha perlawanan. Usaha mempertahankan
tentu merupakan kunci terjadinya konflik. Pertahanan merupakan upaya untuk
penyerangan ketika keadaan dalam terancam sedangkan, ketegangan tanpa
perlawanan adalah penindasan.
69
Sejauh ini, pihak PAUD Bunga menyikapi berbagai ketegangan yang sudah
dan sedang terjadi tanpa usaha mempertahankan tetapi dengan usaha memperbaiki
dan memilih untuk mencoba cara biasa lainnya. Tetapi, jika cara-cara lain itu sudah
tidak bisa dipakai lagi maka, mereka akan menggunakan usaha pertahanan yang
artinya konflik akan terjadi.
Konflik yang kemungkinan bisa terjadi di dalam program PAUD Bunga ialah
perdebatan mengelola PAUD dan perebutan kepemilikan PAUD. Bisa terjadi saling
menyerang dengan saling menjatuhkan, mencari kesalahan musuh dan mencari kawan
untuk pembelaan. Yang menang akan bertahan di PAUD dan yang kalah akan pergi
dari PAUD. Bahkan, konflik yang bisa mengancam keberadaan PAUD Bunga itu
sendiri.
70
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan uraian panjang mengenai relasi kekuasaan politik
antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga PKK dapat
diambil suatu kesimpulan.
Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi di
dalam pelaksanaan program PAUD Bunga binaan PKK berbentuk vertikal dan
horizontal. Relasi kekuasaan politk vertikal menandakan adanya hubungan hirarkis
oleh pemerintah kepada masyarakat begitu juga masyarakat yang mempengaruhi
kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program PAUD berdasarkan cara
masyarakat. Hubungan hirarkis oleh pemerintah pada masyarakat melalui adanya
intervensi pemerintah dengan bisa mengalokasikan sumber daya finansial semaunya
dan mengatur Pengelola/Pengurus/PAUD Bunga melalui pengawasan yang dilakukan
oleh Penilik PAUD. Hubungan hirarkis oleh masyarakat pada pemerintah ialah
pertama, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga memiliki kekuatan dan wewenang untuk
menggunakan kebijakannya sesuai kebutuhan masyarakat dengan memakai ataupun
tidak memakai standar kurikulum dari pemerintah dan kedua, PAUD Bunga mendapat
bantuan dari pemerintah karena saat itu Pengelola/Pengurus PAUD Bunga memiliki
akses dekat dengan pemerintah. Relasi kekuasaan politik horizontal menempatkan
masyarakat sebagai mitra pemerintah. Pemerintah membutuhkan rekan kerja yaitu
masyarakatnya sendiri agar program PAUD bisa dilaksanakan dan sebaliknya,
masyarakat membutuhkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat sendiri.
71
Di dalam relasi kekuasaan politik tersebut, antara pemerintah dan masyarakat
masing-masing memiliki mitra yang saling mendukung mereka. GOPTKI sebagai
mitra pemerintah dan untuk membimbing dan memfasilitasi PAUD. HIMPAUDI
sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang menjadi organisasi bagi para
pendidik untuk mengangkat kesejahteraan mereka sendiri.
Di dalam relasi kekuasaan politik ini juga pemerintahan kelurahan sering
melupakan tanggung jawab untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan
PAUD Bunga. Orang terdekat kelurahan justru menjadikan PAUD sebagai tempat
persaingan dengan pihak Pengelola/Pengurus PAUD Bunga untuk mencapai
kepentingan tertentu.
Tidak dipungkiri bahwa selama relasi kekuasaan politik yang berlangsung
antara pemerintah dan masyarakat telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh
oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu pula. Oknum-oknum ini
adalah pihak yang punya kekuasaan lebih tinggi. Di dalam praktik ini, masyarakat
selalu menjadi kelompok yang dipertaruhkan oleh setiap kebijakan pemerintah
walaupun, masyarakat adalah mitra kerja pemerintah.
Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan politik ini bisa memicu konflik.
Potensi konflik yang dapat terjadi akibat permainan kekuasaan tersebut akan muncul
dari usaha merebut, mengacau dan mempertahankan PAUD oleh seseorang yang
memiliki pengaruh terhadap PAUD Bunga ataupun oleh orang yang berada di dalam
dan oleh orang yang memiliki memiliki hubungan dengan PAUD Bunga.
Ketegangan-ketegangan yang terjadi akan dapat memicu konflik yang akibatnya akan
mengganggu kelancaran penyelenggaraan PAUD Bunga bahkan yang paling
berbahaya ialah tutupnya penyelenggaraan PAUD Bunga. Konflik yang mungkin
72
dapat terjadi seperti saling menyingkirkan lawan dan menjatuhkan lawan di dalam
kepengurusan PAUD.
Dari relasi kekuasaan politik ini sudah jelas bahwa kekuasaan itu bermuka dua
dengan sisi yang berbeda seperti wajah Dewa Janus dan Kekuasaan seperti pandangan
Foucault, dimainkan terus-menerus sehingga kebijakan boleh dibilang sebagai alat
atau instrumen yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat
di dalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu juga sebaliknya, para
individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan
pemerintah dan saling mempengaruhi individu-individu sendiri.
Jalannya relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam
program PAUD Bunga menunjukkan suatu upaya pembangunan yang bersifat top-
down planning yaitu pembangunan yang berasal dari pemerintahdan bottom-up
planning yaitu program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
dilaksanakan oleh masyarakat.
5.2. Saran
Dari kesimpulan tersebut, saran diberikan untuk memperbaiki atau untuk
menyikapi masalah-masalah yang dihadapi oleh PAUD Bunga akibat relasi kekuasaan
politik antara pemerintah dan masyarakat. Adapun saran yang diberikan berikut:
1. Masyarakat selalu menjadi sasaran permainan kekuasaan karena itu
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga dengan PAUD binaan PKK lainnya harus
memiliki wadah untuk memperkuat kedudukan sehingga lebih kokoh di dalam
permainan kekuasaan. Wadah itu adalah HIMPAUDI. Tetapi intensitas dari
aktivitas HIMPAUDI sangat jauh menurun. Oleh karena itu, pihak
73
Pengelola/Pengurus PAUD binaan PKK sendiri yang harus menggerakkan
kembali semangat HIMPAUDI.
2. Pemerintah harus lebih peka dan lebih membuka mata untuk hal-hal yang terjadi
di dalam pelaksanaan program PAUD PAUD binaan PKK agar masyarakat yang
sudah mengabdi, PAUD binaannya mendapatkan bantuan pemerintah bukan
sebaliknya, mendapat tekanan dari oknum-oknum pemerintah.
74
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.
Duverger, Maurice. 1972. Sosiologi Politik. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. 2007.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Terjemahan oleh Robert
M.Z. Lawang. 1990. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Martin, Roderick. 1993. Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Subagyo, P. Joko. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT.
RINEKA CIPTA.
Sumber Internet:
Affandi, Idrus. Hand Out 04 Mata Kuliah Ilmu Politik Kekuasaan, (Online)
(http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/
Prof._Dr._Idrus_Affandi,_SH/ILMU_POLITIK/HO_04_KEKUASAAN.rtf.,
diakses pada 27 September 2014).
Baruno, S. 2013. Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Kota Solo Dalam Bingkai
The Power Cube. (https://yayasanleskap.wordpress.Com/2013/03/06/partisipa
75
si-perencanaan-pembangunan-di-kota-solo-dalam-bingkai-the-power-cube/,
diakses pada 23 Maret 2015).
Direktorat Pembinaan PAUD. 2012. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu.
(Ifulmoch.2014.http://www.slideshare.net/ifulmoch/juknis-paud-terpadu, diak
ses pada 3 Januari 2015).
Fikarwin. 2007. Relasi-Relasi Kekuasaan Antar Pelaku Dalam Pengelolaan Sampah
Di Kota Depok. (Online), (http://core.kmi.open.ac.uk/display/12152336,
diakses 30 Mei 2014).
Humas Takalar. 2013. Pengukuhan Pengurus DPC Ranting dan Rapat Kerja
Pengurus GOPTKI Kab. Takalar. (Online), http://www.Takalarkab.go.id/
index.php/component/k2/item/271-pengukuhan-pengurus-dpc-goptki-dp-
ranting-rapat-kerja pengurus-goptki-kab-takalar (diakses pada 16 Desember
2014).
IRL.2011. Optimalisasi Peran GOPTKI Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
(http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=2585,
diakses pada 28 Desember 2014).
Lukmantoro, Triyono. . Kekuasaan Negara Dan Struktur Ekonomi-Politik Komentar:
Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi(Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1996), (Online) (eprints.undip.ac.Id/7613/1/Kekuas
aan_Negara_dan_Struktur_Ekonomi_Politik.pdf, diakses pada 10 Maret
2014).
Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault. (Online), Vol.
18,No.1,(http://journal.ui.ac.id/index.php/jsm/article/view/3734/2973., diakses
pada 14 Desember 2014).
76
. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/4/Chapter%20I.pdf., diakses
pada 25 September 2014).
Surbakti, Rilan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Grasindo (diakses pada 22 Agustus
2014 dan 27 Febuari 2015).
Tedjawati, J.M. 2011.Peran HIMPAUDI dalam Pengembangan PAUD Pendidikan
dan Kebudayaan, (Online), Vol.17, No.1, (http://sippendidikan.kemdikbud.go.
id/bacaonline/rd/229., diakses pada 16 Desember 2014).
Zuska, Fikarwin. 2005. Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan Dan Kekuasaan
(Berefleksi dari kebijakan Otonomi Daerah). Antropologi Sosial Budaya
ETNOVISI, (Online), Vol. 1, No.3, (http://repository.usu.ac.id/handle/123456
789/15285, diakses23 Agustus 2014).
LAMPIRAN
Profil Informan
1. Nama : Usati
Usia : 37 tahun
Pendidikan Terakhir : (SMPS) Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial
Posisi : Pengelola (Kepala Sekolah) PAUD Bunga
PKK Harjosari II Medan Amplas
Lama Menjabat : 5 tahun
Nama Usati tidak asing lagi ditelinga masyarakat yang tinggal di sekitar
PAUD Bunga PKK. Ia sudah terlibat Sejak PAUD tersebut dalam proses pendirian
hingga sekarang. Keterlibatan tersebut bukanlah keterlibatan yang biasa. Ia memiliki
peran besar dan penting sehingga PAUD Bunga PKK masih tetap berjalan. Ia adalah
salah satu pendiri PAUD Bunga yang sampai saat ini masih memperjuangkan nasib
pendidik untuk mendapat insentif, salah satunya. Sebelum mengabdikan dirinya ke
PAUD ia menjabat sebagai Sekretaris PKK Harjosari II yang sampai saat ini aktif ia
lakukan. Banyaknya posisi yang ia pegang di dalam PKK seperti Sekretaris PKK,
Pengelola (Kepala Sekolah) PAUD dan Pendidik PAUD membuat ia mendapat
prasangka dari kader PKK lain juga masyarakat sekitar. Prasangka tersebut mengenai
sumber pembiayaan PAUD yang berasal dari uang pendaftaran dan iuran bulanan
akan disalahgunakan menjadi keuntungan dirinya pribadi. Berbagai masalah telah ia
hadapi sejak PAUD didirikan hingga sekarang. Menurutnya, pihak yang seharusnya
bertanggung jawab untuk kelangsungan PAUD justru sangat kecil memberikan
perhatian seperti pemerintah kelurahan. Ditambah lagi ada saja anggota masyarakat
dan orang-orang PKK sendiri di kepengurusan sebelumnya ingin berusaha memiliki
atau memanfaatkan keberadaan PAUD sebagai sarana untuk mendapatkan dana. Ia
juga harus menghadapi para orang tua yang sensitif pada kutipan biaya yang
dikenakan PAUD Bunga karena mereka berpikir PAUD tersebut milik pemerintah
sehingga tidak seharusnya ada kutipan selain uang pendaftaran dan iuran bulanan. Tak
jarang Usati harus mengeluarkan uang pribadinya untuk urusan PAUD Bunga seperti
uang makan untuk pekerja yang mengecat PAUD atau uang transportasi dirinya untuk
keperluan PAUD. Selama menjadi pengelola juga pendidik, ia belum tentu mendapat
uang transportasi dari PAUD yang ia kelola karena ia juga harus memberikan
transportasi kepada pendidik. Uang transportasi tersebut sekitar Rp200.000,-/bulan. Ia
mendapat tambahan uang dari jasanya mengurus keperluan administrasi ke Kantor
Lurah dari masyarakat di lingkungannya. Berkat orang tuanya dulu pernah menjabat
sebagai Kepling (Kepala Lingkungan), jasa Usati dipakai masyarakat mengurus
administrasi di kelurahan. Saat ini, ia sedang menyelesaikan kuliah jurusan PG-PAUD
di Unimed yang awalnya merupakan beasiswa dari pemerintah tetapi sekarang ia
tanggung secara pribadi karena beasiswa tidak ia terima lagi setelah 1 tahun kuliah.
2. Nama : Yana
Usia : 43 tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)
Posisi : Pendidik PAUD Bunga HARJOSARI
II Medan Amplas
Lama Mengajar : 3 tahun
Salah satu kader PKK yang memutuskan dirinya menjadi Pendidik PAUD
Bunga secara sukarela. Mantan agen asuransi jiwa ini menyadari bahwa menjadi
Pendidik PAUD tidak akan mendapat gaji yang layak atau sama sekali tidak mendapat
gaji. Tetapi, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan menjadi pendidik, ia
dapat menghabiskan waktu luangnya secara bermanfaat. Walaupun awalnya tidak
mudah menghadapi dan memahami anak-anak agar mau belajar, ia harus bersabar dan
memberikan waktu anak-anak untuk bermain dulu baru memulai pelajaran. Ia juga
harus memiliki inisiatif dan kreatifitas untuk mengajar. Karena itu, ia sangat disukai
anak-anak muridnya bahkan mantan muridnya. Bertemu dan mengajar anak-anak
menjadi keuntungan psikologis bagi dirinya. Ia merasa lebih disayangi banyak anak
dan mendapat kesenangan bertemu anak-anak. Untuk dapat menjadi Pendidik PAUD
yang sesuai dengan kualitas pendidik, ia telah mengikuti 3 kali pelatihan pendidik
yang disediakan pemerintah dan instansi terkait seperti dari Kesbangpolinmas. Tidak
hanya ia saja, pendidik yang lain juga mendapat kesempatan bergantian untuk
mengikuti pelatihan. Setelah ia mengikuti pelatihan, ia wajib memberitahukan materi
pelatihan kepada teman sependidiknya. Dari mengikuti pelatihan, ia mendapat sedikit
tambahan uang transportasi antara Rp25.000,- sampai Rp150.000,-. Selain menjadi
pendidik, ia juga memegang posisi bendahara di PAUD. Merangkap tugas dilakukan
karena keterbatasan biaya untuk menambah kepengurusan PAUD Bunga juga tugas
bendahara masih bisa ditangani oleh pendidik. Ia bertugas menerima untuk menerima
segala urusan iuran murid seperti menerima iuran bulanan, tabungan murid dan
lainnya. Selama ia mengajar, bantuan pihak swasta lebih besar daripada bantuan
pemerintah dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Bantuan perusahaan swasta
tersebut sangat banyak membantu bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar PAUD.
Sekarang menurutnya, Lurah kurang memberikan perhatian untuk PAUD. Berbeda
dengan sewaktu Lurah yang menjabat dulu, para pendidik beberapa kali mendapat
uang tambahan dari kantong pribadinya sebesar Rp500.000,- untuk dibagi rata.
3. Nama : Dama
Usia : Lebih dari 45 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Posisi : Sektetaris PKK Pokja II, Sekretaris GOPTKI,
Kota Medan
Lama Menjabat : -
Ibu Dama akrab di panggil Ibu Nong oleh orang-orang di sekretariat PKK dan
GOPTKI. Ia adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di SMP Negeri 17
Medan. Selain itu ia juga memiliki yayasan PAUD Mandiri di rumahnya. Murid-
murid PAUD-nya berasal dari berbagai kalangan. Ada yang berasal dari anak tukang
becak, tukang cuci dan ada yang berasal dari keluarga yang mampu. Menurutnya,
kehadiran murid PAUD yang berlatar belakang dari keluarga yang mampu membantu
PAUD itu sendiri. Para orang tua murid yang mampu bisa menjadi donator PAUD,
memberikan tumpangan mobil untuk dipakai transportasi untuk dipakai ke kebun
binatang dan mengadakan pesta ulang tahun anaknya di PAUD sehingga anak-anak
yang lain merasakan dan mengenal suasana perayaan ulang tahun. PAUD miliknya
mengajarkan orang tua untuk membangun skill agar dapat mendidik anak. Karena itu,
para Pendidik PAUD harus tamatan pendidikan S1. PAUD milik Bu Nong mendidik
anak dengan cara belajar sambil bermain. Baginya, anak-anak tidak boleh dipaksa
untuk belajar dalam suasana formal seperti di sekolah dasar. Sejauh ini, ia melihat
perkembangan PAUD PKK semakin membaik karena banyak pihak yang
memperhatikan seperti GOPTKI, Dinas Pendidikan, PKK, CSR (Coorporate social
Rensponsibility) dari perusaahaan swasta, BPPNFI (Balai Pengembangan Pendidikan
Nonformal dan Informal) dan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini).
4. Nama : Sapa
Usia : > 55 tahun
Pendidikan Terakhir : S2 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)
Posisi : Penilik PAUD
Lama Menjabat : 17 tahun
Sebelum menjadi Penilik, Ibu Sapa mengajar di SPG (Sekolah Pendidikan
Guru) IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Surabaya. Setelah menikah ia
pindah ke Medan bersama suami. Di Medan ia mengajar di SD 1 Teladan Pasar
Merah selama 30 tahun. Setelah SPG tutup, ia menjadi Penilik Dikmas (Pendidikan
Masyarakat). Setelah peleburan SPG menjadi PGSD, ia tugas belajar di Unimed
mengambil S2. Sejak berdiri PAUD 1997 hingga 2004 pada kepemimpinan Walikota
yang menjabat saat itu ia mulai bergabung menjadi Penilik PAUD. Selama menjadi
Penilik, ia mengadakan pertandingan antar PAUD secara bergantian di Kecamatan
Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun karena menurutnya anak-anak murid
PAUD berada pada masa golden age sehingga harus dikembangkan. Pertandingan itu
ia lakukan karena setiap anak yang kurang mampu berhak untuk mendapat pendidikan
supaya pintar. Anak adalah investasi orang tua. Sebagai Penilik PAUD ia merasa
kewalahan dan lelah karena jumlah Penilik PAUD sangat terbatas. Ia harus menilik
PAUD mandiri atau PAUD PKK dengan total sekitar 30 PAUD. Sementara, waktu
yang ia punya untuk menilik hari selasa-jumat yaitu ketika jam pelajaran di PAUD
berlangsung. Gajinya habis untuk biaya transportasi menuju PAUD yang akan ia tilik
karena selalu menggunakan jasa becak motor. Untuk menjadi Penilik PAUD ia sudah
mendapat pelatihan dari pemerintah. Ia mengungkapkan sangat kasian kepada
Pendidik PAUD PKK karena hanya menerima gaji RP200.000,- yang belum tentu
setiap bulan diterima.
5. Nama : Dia
Usia : > 50 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Posisi : Penilik PAUD
Lama Menjabat : >10 tahun
Menilik PAUD di kecamatan Medan Amplas, Medan Maimun dan Medan Kota
adalah wilayah bagian pengawasan Ibu Dia. Ia selalu siap jika diberi perintah Kepala
Bidang PNFI dan PAUD untuk meninjau keberadaan PAUD yang baru saja berdiri.
Setiap hari Senin ia wajib mengikuti upacara di Dinas Pendidikan Kota Medan
dengan para Penilik lainnya. Setiap hari selasa, ia mengisi piket/berkantor di Dinas
Pendidikan Kota Medan dengan 3 Penilik lainnya. Waktunya untuk menilik PAUD
dari hari Selasa-Sabtu. Ia memegang sekitar 47 PAUD untuk ditilik. Banyaknya
jumlah PAUD yang harus ia kunjungi membuat ia merasa kewalahan sehingga
kunjungan yang ia lakukan tidak memiliki jadwal. Untuk mengunjungi PAUD yang
sama ia membutuhkan rentang waktu 2-3 bulan. Selama ia memegang 3
wilayah kecamatan yang baru saja ia terima April 2014 ini, ia baru 2 kali
mengunjungi PAUD Bunga. Dilihatnya PAUD Bunga binaan PKK tersebut, masih
lebih baik dari PAUD binaan PKK lainnya seperti di Kelurahan Sitirejo III yang
berada di jalan selamat memiliki kondisi PAUD sangat memprihatinkan. Murid-murid
PAUD berasal dari keluarga tidak mampu sehingga pendidik tidak bisa mengharapkan
gaji pasti karena murid bayar tidak bayar selama belajar di PAUD. Menurutnya, para
Pendidik PAUD bermodal jiwa sosial sehingga masih betah mengajar akan tetapi,
mereka merasa khawatir karena PAUD yang mereka bina tidak diperhatikan.
6. Nama : Nara Kuti S.Pd.
Usia : 49 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Posisi : Kepala seksi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota
Medan
Lama Menjabat : 2 tahun 6 bulan
Dari hari Senin hingga Sabtu, Ibu Lani berkantor di ruangan Kasi (Kepala
Seksi) PNFI dan PAUD yang berada di Dinas Pendidikan Kota Medan. Tugas Kasi
Kurikulum PNFI dan PAUD menurut Ibu Lani ialah mendata jumlah PAUD di Kota
Medan, memeriksa PAUD sudah memiliki izin atau belum mengurus izin juga
memeriksa kurikulum untuk seluruh PAUD. Tugas pokoknya ialah menyusun dan
mengelola bahan evaluasi belajar pendidikan nonformal, informal dan PAUD,
mempersiapkan, mengumpulkan, meneliti dan melakukan pencatatan serta memeriksa
STTB/ijazah sekolah/ijazah nasional, menyusun inventaris, dokumentasi dan laporan
hasil evaluasi belajar program PNFI dan PAUD dan mencatat dan menilai buku
pelajaran WB (modul) buku pegangan tutor dan buku perpustakaan di PKBM dan
kursus diklusemasi.
7. Nama : Hj. Sipa
Usia : > 55 tahun
Pendidikan Terakhir : S.Pd.i
Posisi : Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas
Lama Menjabat : 7 tahun
Ia adalah Kepala Sekolah PAUD Sartika yang ia dirikan sendiri pada 2009.
PAUD mandiri ia dibuka untuk umum di pagi hari dan membuka kelas ngaji di siang
hari. Bersama anaknya ia mengelola PAUD tersebut. Saat ini, anaknya sedang
menyelesaikan studi PAUD di Unimed karena mendapat bantuan dana dari
pemerintah yang merupakan beasiswa untuk Pendidik PAUD agar memiliki
pendidikan S1. Saat usianya lebih muda dari sekarang, beragam pelatihan untuk
Pendidik PAUD ia ikuti, diantaranya dari BPPNFI dan Dinas Pendidikan. Dari
pelatihan tersebut ia memperluas hubungan sosialnya dari teman-teman luar daerah,
perbaikan gizi karena makanan lezat dan penginapan yang nyaman serta tambahan
uang saku sebesar Rp1.000.000,-. Begitu juga berkat para Pendidik PAUDnya yang
mengikuti pelatihan PAUD dan pendidik, PAUD binaannya mendapatkan bantuan
seperti APE (Alat Permainan Edukatif) dan buku-buku pelajaran. Semua hal tersebut
ia ikuti karena mendapat informasi. Berbagai informasi yang ia dapatkan untuk urusan
PAUD dikarenakan ia memiliki IP (Ilmu Pendekatan) yang baik. PAUD mandiri
hanya mendapat bantuan dari dinas pendidikan dan tidak setiap tahun menerima
bantuan karena kuota dan dana pemerintah terbatas. Untuk itu, Ia akan mengikuti dan
melengkapi berkas untuk mendapatkan bantuan apapun meskipun yang didapat tidak
seberapa yaitu Rp300.000,-. Sebelum ia mendirikan PAUD Sartika, ia adalah seorang
kader PKK yang juga berperan di PAUD binaan PKK kelurahan. Ibu Lurah meminta
para kader waktu itu untuk mendirikan PAUD bagi keluarga dengan ekonomi di
bawah rata-rata. Dari pengalamannya di PAUD PKK, ia memutuskan membuka
PAUD miliknya sendiri sehingga ia bisa mengatur PAUD tersebut tanpa harus seperti
para Pendidik PAUD PKK lainnya yang saling menaruh prasangka dan berkonflik
seperti, saling menjatuhkan dan mengkhianati. Menurutnya, kader PKK yang juga
Pendidik PAUD tidak mudah untuk meningkatkan status pendidikan. Kader memiliki
banyak agenda. Mereka harus mengurus keluarga dan lebih sulitnya jika bantuan dana
sekolah tidak keluar, mereka harus biayai kuliah secara pribadi.
Interview Guide
Relasi Kekuasaan Politik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program
PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
I. Kepala Bidang PNFI dan PAUD Kota Medan
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama menjabat :
1. Bagaimana hubungan yang terjalin antara Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD kota
Medan dengan PAUD Bunga?
2. Bagaimana proses penentuan dan pengembangan program kurikulum PAUD
PKK?
3. Kegiatan apa saja yang diselenggarakan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan
kualitas Pendidik PAUD Bunga yang merupakan masyarakat tanpa latar belakang
pendidikan keguruan?
4. Bantuan sarana dan prasarana apa saja yang disediakan oleh pemerintah untuk
PAUD PKK?
5. Bagaimana proses penetapan anggaran untuk PAUD PKK dan bagaimana proses
perealisasian dana tersebut?
6. Apakah pemerintah ikut menetapkan besaran angka uang pendaftaran dan iuran
bulanan murid-murid PAUD PKK?
7. Apakah para pendidik ataupun Pengelola PAUD PKK mendapatkan uang insentif
bulanan seperti tenaga pendidik lainnya?
8. Bagaimana hubungan Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD Kota Medan
dengan GOPTKI dan HIMPAUDI?
II. Kepala Sekolah PAUD Bunga
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama Menjabat :
1. Bagaimana hubungan yang terjalin antara PAUD Bunga dengan Dinas Pendidikan
bidang PNFI dan PAUD Kota Medan?
2. Apakah kurikulum yang diterima dikembangkan kembali oleh Kepala Sekolah
dan pendidik? Bagaimana pengembangan kurikulum dilakukan?
3. Kegiatan pelatihan apa saja yang diselenggarakan pemerintah untuk Kepala
Sekolah juga Pendidik? Bagaimana pelatihan yang diberikan?
4. Selain pelatihan, apakah ada kegiatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah?
5. Siapakah yang menentukan besaran uang pendaftaran dan iuran bulanan? Dan
bagaimana cara mengelola uang tersebut?
6. Bagaimana proses yang dilakukan agar PAUD Bunga mendapat bantuan dari
pemerintah?
7. Sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diberikan pemerintah?
8. Mengapa izin operasional PAUD Bunga sulit untuk didapatkan?
9. Kesulitan dan ketegangan apa saja yang selama ini dialami PAUD Bunga?
10. Saya mendengar sekretaris PKK yaitu Ibu sendiri disebut sebagai Kepala Sekolah
PAUD Bunga, mengapa demikian?
III. Pendidik PAUD Bunga
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama Mendidik :
1. Bagaimana pendidik mengembangkan kurikulum yang diterima dari Dinas
Pendidikan bidang PNFI dan PAUD Kota Medan?
2. Dari pihak mana saja yang memberikan pelatihan kepada pendidik?
3. Bagaimana Pelatihan yang diberikan untuk pendidik?
4. Sejauh ini bagaimana menurut anda perhatian Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD
Kota Medan terhadap PAUD Bunga?
5. Sejauh ini bagaimana perhatian Kepala Sekolah PAUD Bunga terhadap PAUD
Bunga sendiri?
6. Dari manakah sumber pendanaan PAUD yang anda ketahui? Bagaimana
pengelolaannya?
7. Apakah anda mengetahui adanya uang insentif untuk pendidik? Bagaimana cara
mendapatkan dan berapa besar uang intensif tersebut?
8. Kesulitan dan ketegangan apa saja yang dialami selama menjadi pendidik?
9. Apa yang membuat Anda bertahan menjadi pendidik sejak PAUD Bunga berdiri
sampai sekarang?
IV. Penilik PAUD
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama Menjabat :
1. Apa saja yang dilakukan Penilik saat memantau PAUD?
2. Berapa kali Anda mengunjungi satu PAUD dalam satu bulan?
3. Mengapa izin operasional PAUD sulit untuk didapat?
4. Apakah Anda juga mengawasi pengelolaan keuangan PAUD binaan PKK?
5. Bagaimana menurut Anda kondisi PAUD Bunga?
V. Sekretaris GOPTKI Kota Medan
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama Menjabat :
1. GOPTKI pernah memberikan bantuan kepada PAUD Bunga. Apa alasan
bantuan tersebut diberikan?
2. Mengapa GOPTKI memberikan bantuan kepada PAUD Bunga?
3. Selain bantuan, apa saja yang diberikan GOPTKI untuk PAUD PKK?
4. Bagaimana hubungan GOPTKI dengan PAUD PKK?
VI. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas
Profil Informan
Nama :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Lama Mendidik :
1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh HIMPAUDI Kec.Medan Amplas?
2. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan aktif?
3. Apakah HIMPAUDI Kec.Medan Amplas juga memperjuangkan atau
membicarakan kesejahteraan guru PAUD PKK?
4. Bagaimana menurut Anda tentang bantuan pemerintah seperti beasiswa yang
diberikan kepada Pendidik PAUD?