kekuasaan partai politik

Pengantar organisasi

PARTAI POLITIK

Moza Nafisah 041411231191

Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga

Tahun 2015/2016

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam

memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga

ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk

sebuah kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan

masing-masing anggota (siapa yang menjadi ketua atau anggota). Interaksi yang terjadi

suatu saat akan memunculkan perbedaan antara individu satu dengan lainnya sehingga

timbul perpecahan. Perpecahan yang terjadi bisanya bersifat sementara karena kesadaran

arti pentingnya kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri

demi kepentingan bersama. Akhirnya setelah terjadi penyesuaian, perubahan dalam

kelompok mudah terjadi.

Dasar Pembetukan Kelompok

Langkah proses pembentukan diawali dengan pembentukan kelompok, dalam proses

selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut :

• Persepsi

Pembagian kelompok diharapkan mempunyai kemampuan yang berimbang, apabila ada

anggota yang mempunyai tingkat intelegensi rendah, maka anggota yang mempunyai

tingkat intelegensi tinggi mampu menginduksi anggota yang lain, sehingga tidak terjadi

ketimpangan yang mencolok.

• Motivasi

Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi setiap anggota kelompok untuk

berkompetisi secara sehat, dalam mencapai tujuan kelompok.

• Tujuan

Pembentukan kelompok diantaranya adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok

atau individu dengan menggunakan metode diskusi ataupun kerjasama, seahingga di sini

suatu kelompok memiliki tujuan yang sama dengan tujuan anggotanya.

• Organisasi

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, sehingga penyelesaian

masalah kelompok menjadi lebih efektif dan efisien.

• Independensi

Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok, yang dimaksud kebebasan

disini adalah kebebasan anggota kelompok dalam menyampaikan ide dan pendapatnya.

Kebebasan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam kelompok, sehingga tidak

mengganggu proses kelompok.

• Interaksi

Interaksi/hubungan timbal balik antar anggota kelompok merupakan syarat yang penting

dalam kelompok, karena dengan adanya interaksi/hubungan timbal balik akan ada proses

memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota yang lain, sehingga

transfer ilmu dapat berjalan (kebutuhan akan informasi terpenuhi).

Alasan seseorang terbentuk dalam kelompok :

1. Rasa aman artinya perasaan aman sebab dilindungi banyak orang. Dibandingkan

melakukan segala sesuatu sendirian.

2. Status seseorang akan mendapatkan statusnya dalam kelompok.

3. Afiliasi adalah hubungan antara satu orang dan orang lain.

4. Kekuatan. Apabila seseorang bersatu maka akan lebih kuat dibandingkan bekerja

sendiri.

5. Pencapaian tujuan adalah keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.

Tahap Pembentukan Kelompok

Tahap 1 - Forming

Pada tahap ini kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Anggota kelompok

cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun memiliki itikad baik namun mereka belum

saling mengenal dan belum saling percaya.

Tahap 2 - Storming

Kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas-tugas yang mereka

hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah yang harus mereka selesaikan.

Anggota kelompok saling terbuka dan mengkonfrontasi ide-ide dan perspektif mereka

masing-masing. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai. Namun ada pula yang

mandenk pada tahap ini.

Tahap 3 - Norming

Terdapat kesepakatan dan konsensus antara anggota kelompok. Peranan dan tanggung

jawab telah jelas. Anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain seiring

dengan mereka melihat kontribusi masing-masing anggota untuk kelompok.

Tahap 4 - Performing

Kelompok dalam tahap ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa

ada konflik yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota kelompok saling bergantung

satu sama lainnya dan mereka saling respect dalam berkomunikasi.

Tahap 5 - Adjourning dan Transforming

Tahap dimana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa saja

kembali pada tahap mana pun ketika mereka mengalami perubahan.

Penggolongan kelompok sangat bergantung pada tujuan penggolongan itu sendiri, antara

lain sebagai berikut:

1).Kelompok formal: organisasi militer, perusahaan, kantor kecamatan.

Kelompok non-formal: arisan, geng, kelompok belajar, teman-teman bermain sepakbola.

2).Kelompok kecil: dua sahabat, keluarga, kelas.

Kelompok besar: divisi tentara, suku bangsa, bangsa.

3).Kelompok jangka pendek: panitia, penumpang sebuah kendaraan umum, orang-orang

yang membantu memadamkan kebakaran atau menolong korban banjir.

Kelompok jangka panjang: bangsa, keluarga, tentara, sekolah

4).Kelompok kohesif (hubungan erat antar anggota): keluarga, panitia, sahabat, rombongan

ibadah haji. Kelompok tidak kohesif: penonton bioskop, pembaca majalah, jamaah shalat

jumat.

5).Kelompok agresif: mahasiswa tawuran, penumpang kereta api mengeroyok pencopet,

demonstran, pengunjuk rasa.

Kelompok konvensional: jamaah haji, jamaah shalat jumat, penonton wayang kulit,

pengendaran mobil di jalan raya, tamu undangan pernikahan, penonton konser musik.

Kelompok ekpresif: penonton musik,peserta rapat umum partai politik.

6).Kelompok dengan identitas bersama: keluarga, kesatuan ABRI, perusahaan, sekolah,

universitas.

Kelompok tanpa identitas bersama: penonton, jamaah, penumpang bus.

7).Kelompok individual-otonomus: masyarakat kota besar, perusahaan dengan sistem

manajemen berat.

Kelompok kolektif-relational: masyarakat pedesaan, perusahaan dengan manajemen timur

(misalnya, perusahaan jepang), keluarga besar. Kelompok ini mempunyai identitas

kelompok yang kuat.

8).Kelompok yang berbudaya tunggal (adat, tata susila, agama, hukum atau norma lainnya

seragam): masyarakat pedesaan tradisional, perusahaan, organisasi militer, keluarga yang

berasal dari lingkungan budaya bersama.

Kelompok berbudaya majemuk: masyarakat perkotaan, parta politik, keluarga antar agama.

9).Kelompok laki-laki: tim sepak bola, pasukan komando, geng laki-laki, jamaah shalat jumat.

Kelompok perempuan: tim sepak bola perempuan, polisi wanita, korps wanita ABRI,

lembaga bantuan hukum untuk wanita, himpunan wanita karya.

10).Kelompok konsumen: yayasan lembaga konsumen, persatuan penggemar mobil,

kelombok ibu rumah tangga.

Kelompok produsen, pengusaha atau profesi: asosiasi kayu, persatuan hotel dan restoran,

ikatan dokter, ikatan sarjana, persatuan guru.

11).Kelompok persahabatan: arisan, teman bermain, kumpulan sahabat, kelompok golf,

paguyuban alumni SMA.

Kelompok yang telibat dalam tujuan bersama: perusahaan, yayasan, instansi pemerintah.

Proses Terbentuknya Partai Politik pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 telah memulai

babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk

mempertahankan kemerdekaan dengan aksi fisik maupun diplomatik membawa dampak

dan perkembangan bangsa dalam kurun waktu 1945 hingga pengakuan kedaulatan di akhir

tahun 1949, yang merupakan kelahiran badan-badan aparatur negara sebagai bagian dari

cikal-bakal lahirnya partai politik di Inonesia.

Setelah Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan pada 22

Agustus 1945 PPKI menetapkan Aturan Peralihan UUD 1945 selama UUD 1945 belum dapat

dibentuk secara sempurna. PPKI juga menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia

yang kemudian dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang

menjadi pembantu Presiden sebelum MPR dan DPR didirikan. KNIP pun langsung memegang

peranan penting setelah terbentuk. Di mana keanggotaan KNIP diambil dari pemuka

masyarakat dari berbagai golongan dan daerah di seluruh Indonesia dan anggota PPKI yang

tidak diangkat menjadi menteri.

Di tengah usaha membentuk badan-badan aparatur negara, timbul pula hasrat di

beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik otoriter dan represif yang telah

berjalan selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang, ke arah kehidupan yang

demokratis yang terjadi dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Atas beberapa prakarsa politisi muda, diusahakan agar kedudukan KNIP yang

tadinya sebagai pembantu Presiden, menjadi suatu badan yang diberi kekuasaan legislatif.

Untuk itu, pada tanggal 16 Oktober 1945, Sidang Paripurna KNIP yang diketuai Mr. Kasman

Singodimejo dan dihadiri perwakilan pemerintah, ditetapkan bahwa sebelum MPR dan DPR

terbentuk, KNIP diberi kewenangan legislatif dan wewenang untuk turut menatapkan Garis-

garus Besar Haluan Negara serta kebijakan agar dibentuk Badan Pekerja yang terdiri atas

sejumlah anggota KNIP sebagai pelaksana tugas KNIP terkait situasi yang mendesak saat itu.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang

ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta.

b. Pemerintah menerima usulan Badan Pekerja KNIP agar dibukanya kesempatan untuk

mendirikan partai-partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum yang rencananya akan

digelar pada Januari 1946. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Maklumat Pemerintah

tanggal 3 November 1945 yang menegaskan kembali bahwa pembentukan partai politik

tersebut adalah untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan

menjamin keamanan masyarakat. Isi maklumat tersebut adalah:

“Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai

itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

Diharapkan bahwa partai-partai telah tersusun sebelum pemilihan umum pada bulan

Januari 1946”

Pengumuman ini lalu disambut gembira oleh masyarakat karena selama 3,5 tahun

penjajahan Jepang, setiap kegiatan politik adalah terlarang. Berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilu yang rencananya akan digelar pada bulan Januari tahun 1946, maka rencana

tersebut terpaksa ditunda karena kondisi dalam negeri yang tidak memungkinkan karena

serangan sekutu yang ingin kembali melakukan penjajahan di Indonesia.

c. Presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945 menyetujui usul Badan Pekerja

KNIP agar para menteri bertanggungjawab kepada KNIP yang telah diberi kekuasaan

legislatif lewat Maklumat Pemerintah, yang selanjutnya disetujui oleh KNIP dalam sidang

yang digelar pada 25-27 November 1945. Maklumat tersebut memulai era Demokrasi

Parlementer di Indonesia, di mana jabatan kepala negara (presiden) dipisahkan dari jabatan

kepala pemerintahan (perdana menteri). Presiden Soekarno memilih Sutan Sjahrir sebagai

Perdana Menteri yang pertama pada Kabinet Parlementer.

3. Partai Politik pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Indonesia

Awalnya, Presiden Soekarno menginginkan adanya partai tunggal guna melaksanakan

pembangunan yang disebutnya sebagai “motor perjuangan rakyat”. Dalam pidatonya

seperti yang dimuat di Merdeka, pada 25 Agustus 1945, Presiden Soekarno menginginkan

partai itu adalah Partai Nasional Indonesia. Namun, seiring masifnya proses pembentukan

KNIP di daerah-daerah, maka pembentukan PNI untuk sementara ditunda.[2]

Pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, partai politik

mulai banyak dibentuk. Sejumlah partai politik yang telah ada sejak era Pergerakan

Nasional, tumbuh dengan kemasan yang baru. Partai-partai tersebut telah memiliki massa

dan basis pendukungnya sendiri-sendiri. Di antaranya adalah:

Dari partai-partai di atas, Masyumi dan PNI tumbuh sebagai dua kekuatan yang

seimbang. Hal ini berkaitan dengan Masyumi merupakan satu-satunya partai yang pada

masa pendudukan Jepang masih diizinkan untuk berkegiatan sosial sehingga menarik minat

masyarakat. Mereka memanfaatkan hal tersebut untuk berkegiatan secara efektif yang tidak

terlepas dari bergabungnya dua organisasi massa Islam besar, yaitu Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama. Sedangkan PNI mendapatkan kekuatan dari partai-partai lama yang

bergabung di antaranya Partindo dan Gerindo.

Golongan sosialis dalam perkembangannya di masa revolusi kemerdekaan pecah

menjadi dua, yaitu Partai Sosialis Indonesia yang diketuai Sjahrir dan Partai Sosialis yang

diketuai Amir Sjarifuddin. Perpecahan ini karena Amir yang lebih condong ke sikap radikal

sedangkan Sjahrir berpegang pada ideologoi demokrat-sosial yang moderat.

Era revolusi kemerdekaan juga adalah masa titik balik bagi Partai Komunis Indonesia

yang mengalami kemunduran setelah pemberontakan di Madiun pada 1948. Bisa dikatakan,

mulai pada saat itu, konstelasi politik nasional hanya dikuasai oleh Masyumi dan PNI yang

peran mereka sangat tercermin dalam KNIP dan Badan Pekerja-nya.

Di masa-masa awal revolusi fisik, partai-partai politik memainkan fungsinya sebagai

pembuat-pembuat keputusan. Namun, wakil-wakil yang duduk dalam kabinet tidak mampu

menjaga stabilitas politik. Tidak adanya partai dengan mayoritas yang jelas, menyebabkan

pemerintah harus selalu berdasarkan koalisi antar beberapa partai yang dengan mudah

dijatuhkan satu sama lain oleh mosi tidak percaya. Dalam masa itu pula, partai-partai

memegang peranan penting berkaitan dengan pengambilan keputusan seiring ancaman baik

dari dalam maupun luar negeri dalam revolusi fisik, semisal dalam Agresi Militer Belanda I

dan II pada 1947 dan 1948 serta pemberontakan PKI pada 1948.

BAB III

KEKUASAAN DAN POLITIK

2.1 Definisi Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga

melakukan sesuatu sesuai keinginan. Maka seseorang harus tergantung kepada orang lain

untuk memperoleh kekuasasaan.

Terkadang kekuasaan didefenisikan dalam konteks relatif bukanya absolut yang

berarti batasan dimana agen tersebut mempunyai pengaruh lebih besar terhadap target

dibandingkan dengan yang dimiliki target terhadapagen.akhirnya terdapat berbagai jenis

kekuasaan dan satu agen bisa mempunyai lebih banyak .

2. Otoritas

Otoritas melibatkan hak , prerogatif, keewajiban dan tugas yang berkaitan dengan

posisi khusus dalam organisasi atau sistem sosial. Otoritas pemimpin biasahnya meliputi hak

untuk membuat keputusan khusus untuk organisasi. Pemimpin yang memiliki wewenang

langsung terhadap seorang target mempunyai hak yang sah untuk memberikan membuat

permintaan yang konsisten dengan otoritasnya, seorang yang menjadi target itu memiliki

kewajiban untuk mematuhinya. Sebagai contoh menejer umumnya mempunyai hak yang

sah untuk memberikan aturan kerja dan memberikan tugas kepada bawahan . otoritas juga

melibatkan hak agen untuk menerapkan engendalian untuk berbagai hal , seperti

keuwangan, sumber daya, peralatan dan material dan pengendalian ini merupakan

sumber-sumber kekuasan yang lainnya.

a. Hasil dari upaya pengaruh

Tiga hasil yang dimaksud and alah komitmen, kepatuhan dan perlawanan.

Komitmen, Istilah komitmen menjelaskan hasil dimana seorang target secara internal

menyetujui keputusan atau permintaan agen dan memberikan dukungan penuh untuk

melaksanakan apa yang menjadi permintaan atau mengimplementasikan keputusan secara

efektif. Untuk tugas yang kompleks dan sulit , komitmen umumnya merupakan hasi.l yang

paling berhasil dari perspektif agen yang melakukan usaha untuk mempengaruhi .

Kepatuhan, istilah kepatuhan menjelaskan hasil dimana Target tersedia melakukan apa yang

agen iginkan tetapi lebih didasarkan pada rasa apatis dari pada rasa antusiaisme dan hanya

memberikan sedikit dukungan. Agen telah mempengaruhi rilaku seorang target tetapi tidak

terhadap sikapnya.

Perlawanan,istilah perlawanan menjelaskan hasil Dimana seorang target menentang

proposal atau permintaan , bukan hanya tidak tertarik saja, dan secara aktif berusaha untuk

menghindari untuk tidak menjalankannya. Seorang target akan memberikan respon dalam

cara berikut: (1) . membuat alasan mengapa permintaan tidak dapat dilaksanakan, (2).

Berusaha melakukan pendekatan kepada agen untuk membatalkan atau mengubah

permintaanya, (3). Meminta orang yang memiliki otoritas lebih tinggi utuk

mengemsampingkan permintaan agen, (4). Menunda tindakan dengan harapan agen akan

melupakan permintaan itu, (5). Berpura-pura menuruti tetapi berusaha melakukan sabotase

tugas itu, atau(6). Menolak melaksanakan permintaan.

v Proses mempengaruhi

Kepatuhan instrumental . seorang target melaksanakan tindakan yang diminta untuk tujuan

mendapatkan imbalan yang pasti atau menghindari hukuman yang dikendalikan oleh agen .

motivasi perilku itu murni instrumental : satu –satunya alasan kepatuhan adalah untuk

mendapatkan manfaat nyata dari agen. Level dukungan yang diberikan mungkin sangat kecil

yang diperlukan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman.

Internalisasi. Seorang target memiliki komitmen untuk mendukung dan menerapkan

proposal yang diajukan oleh agen terlihat seperti yang diharapkan secara instrinsik dan

sesuai dalam hubungannya dngan nilai , keyakinan dan citra pribadi dari target.

Pengaruhnya, proposal agen (seperti tujuan , rencana , strategi , kebijakan dan prosedur).

Akan menyatu dengan nilai dan keyakinditerima.

identifikasi personal . seorang target meniru prilaku agen atau mengambil sikap yang sama

agar disukai oleh agen dan menjadi agen seperti agen itu. Motivasi target mungkin berkaitan

dengan kebutuhan seorang target untuk diterima atau dihargai dengan melakukan sesuatu

untuk mendapat persetujuan dari agen , target dapat menjaga hubungan yang

memuwaskan kebutuhan untuk di trima.

2.2 Tipe Dan Sumber Kekuasaan

Upaya untuk memahami kekuasaan biasaanya dengan menbedakan berbagai tipe

kekuasaan.Frenccha dan Raven(1959)membuat taksonomi untuk mengklafikasikan berbagai

tipe kekuasaan menurut sumbernya.Taksonomi ini memiliki lima tipe kekuasaan yang

berbeda(lihat tabel (6-1).

Konseptualisasi lain dari sumber kekuasaan yang secara luas di rerima adalah

dikotomi antara ‘kekuasaan posisi’dan’kekuasaan

personol(Bass,1960’Etzioni1961).Berdasarkan konseptualisasi dua faktor ini,kekuasaan

sebagaian berasal dari suatu kesempatan yang mekekat pada posisi seseorang dalam

organisasi ,dan sebagian merupakan bagian dari atribut hubungan agen dan hubungan agen

target.

TABEL 6.1 Taksonomi kekuasan french dan raven

Kekuasaan memberi penghargaan (Reward power). Para target patuh terhadap perintah

untuk memperoleh penghargaan yang dikendalikan oleh agen.

Kekuasaan memaksa ( power): para target patuh terhadap perintah untuk menghindari

hukuman yang dikendalikan oleh agen.

Kekuasaan yang memiliki legitimasi (legitimate power); para target patuh karena

merekapercaya bawha agen memiliki untuk memerintah dan seorang target wajib

mematuhinya.

Kekuasaan berdasarkan keahlian (Expert power) : para target patuh karena mereka percaya

bahwa magen memiliki pengetahuan khusus mengenai cara menyelesaikan suatu pekerjaan

Kekuasaan berdasarkan referensi (Referent power): para target patuh karena mereka

mengagumi atau mengenal agen dan ingin mendapatkan persetujuan agen.

TABEL 6.2 tipe- tipe kekuasaan

KEKUASAAN POSISI

Kekuasaan yang memiliki legitimasi

Kekuasaan memberi penghargaan

Kekuasaan memberikan memaksa

Kekuasaan akan informasi

Kekuasaan secara ekologisa

KEKUASAN PERSONAL

Kekuasaan berdasarkan keahlian

Ø Kekuasaan Yang Memiliki Legitimasi

Kekuasaan yang berasal dari wewenang formal dalam aktivitas pekerjaan terkadang disebut

“kekuasaan yang memilikiu legitimasi” (frenc & raven 1959). Proses mempengaruhi yang

terjadi dalam kekuasaan yang memiliki legitimasi sangatlah kompleks. Beberapa ahli teori

memberikan penekanan pada wewenang yang mengarah kebawah dari pemilik perusahan

dan manajemen puncak, tetapi potensi mempengaruhi yang berasal dari wewenang banyak

tergantung pada kekuasaan yang disetujui seperti pada kepemilikan dan kendali atas hak

milik (Jacobs,1970). Anggota organisasi biasanya setuju untuk mematuhi aturan dan arahan

dari pemimpin agar mendapatkan keuntungan dri keanggotaan mereka (march & simon,

1958). Namun, biasanya persetujuan ini merupakan pemahaman bersama yang implisit

bukannya sebuah kontrak formal yang eksplisit.

Kepatuhan terhadap aturan dan perintah yang sah akan lebih mungkin terjadi kepada

anggota yang mengakui organisasi dan loyal terhadapnya. Kepatuhan ini juga akan lebih

mungkin terjadi kepada anggota yang mengalami inrenalisasi nilai yang tepat untuk

memenuhi tokoh yang memiliki otoritas , menghormati hokum dan mengikuti tradisi .

diterimahnya wewenang tergantung pada apakah agen dirasa sebagai orang yang memiliki

wewenang dalam posisi kepemimpinannya . prosedur spesifik untuk memilih pemimpin

biasanya didasarkan pada tradisi dan berbagai ketentuan hukum yang resmi atau

konstitusi . penyimpangan dari proses seleksi yang dianggap sah oleh para angggota yang

melemahkan otoritas pemimpin baru .

Besarnya kekuasaan yang memiliki legitimasi juga berkaitan dengan cakupan weweang yang

dimiliki seseorang . manajer pada level yang lebih tinggi biasanya mempunyai wewenang

lebih banyak dibandingkan dengan manajer dengan level yang lebih rendah, dan wewenang

seorang manajer jauh lebih kuat dalam hubungannya dengan bawahan dari pada

hubungannya dengan rekan sejawat, atasan atau pihak luar organisasi . meskipun demikian,

terhadap target yang berada diluar rentang kendali (seperti rekan sejawat atau orang lain),

agen masih mempunyai hal yang memiliki legitimasi dalam memberikan perintah yang

diperlukan untuk melaksankan tanggung jawab pekerjaan, seperti permintaan

informasi,pasokan pelayanan dukungan, saran teknis dan bantuan untuk menyelesaikan

tugas yang saling berhubungan .

Hal yang ditolak kebenrannya oleh bawahan dalam melaksanakan perintah atau permintaan

yang memiliki legitimasi itu menurunkan kewenangan pemimpin dan meningkatkan

kemungkinan ketidakpatuhan dimasa datang. Perintah yang tidak dapat dilaksanakna

sebaiknya jangan diserahkan. Jika wewenang agen dal permintaan diragukan , perlu

dilakukan verifikasi legitimasi taktik. Terkadang bawahan menunda melaksanakan

permintaan yang tidak biasa atau tidak menyenangkan untuk menguji apakah pamimpin

benar-benar serius dengan permintaannya. Jika pemimpin tidak menindaklanjuti

permintaan awal tadi dengan memeriksa apakah telah diselesaikan, bawahan dapat

mengambil kesimpulan bahwa permintaan tersebut mungkin dapat diabaikan .

Ø Kekuasaan memberi penghargaan

Kekuasaan memberi penghargaan adalah persepsi dari seorang target bahwa agen

mempunyai kendali terhadap sumber daya yang penting dan penghargaan yang diinginkan

oleh target . kekusaan memberi penghargaan itu berasal dari bentuk wewenag formal

untuk mengalokasikan sumber daya dan imbalan. Wewenang ini memiliki banyak variasi

diantara organisasi dan antara satu tipe posisi manajemen dengan posisi lainnya dalam

organisasi yang sama . pengendalian yang lebih banyak atas sumber daya yang langkah

biasanya wewenangnya lebih banyak dipegang oleh level eksekutif tinggi dari pada oleh

manajer level rendah. Eksekutif memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang

berkaitan dengan pengalokasian sumber daya untuk berbagai subunit dan aktivitas , dan

mereka juga memiliki hak untuk meninjau dan menngubah keputusan pengalokasian

sumber daya yang dibuat pada level yang lebih rendah.

Kekuasaan memberi penghargaan tidak hanya tergantung pada kendali aktual dari manajer

atas sumber daya dan penghargaan,tetapi juga oleh persepsi seorang target bahwa agen

memilki kapasitas dan keinginan untuk memenuhi janjinya. Suatu upaya untuk

menggunakan kekusaan memberi penghargaan tidak akan berhasil jika agen itu kekurangan

kredibilitas sebagai sumber dari sumber daya penghargaan .

Meningkatnya kekuasaan memberi penghargaan oleh bawahan terhadap atasannya sangat

terbatas pada sebagian besar organisasi. Beberpa organisasi memberikan mekanisme formal

kepada bawahan untuk mengevaluasi pimpinannya. Namun, bawahan biasanya mempunyai

pengaruh tidak langsung reputasi pimpinannya dan prospek untuk mendpatkan kenaikan

gaji atau promosi. Jika bawahan memiliki kinerja yang baik, reputasi manajernya biasanya

akan meningkat. Sebagian bawahan juga akan meningkat kekuasaan memberi penghargaan

berdasarkan kemampuan mereka mendapatkan sumber daya diluar sistem wewenag formal

organisasi. Sebagai contoh, pimpinan jurusan pada universitas negeri diberikan kebebasan

memilih dann bantuan dan kontrak, serta kebebasan penggunaan dana sebagi dasar untuk

mempengaruhi keputusan yang diambil oleh dekan, yang mempunyai kebebasan terbatas

dalam pendanaan.

Kekuasaan memberi penghargaan sebagian besar diterapkan dengan janji secara eksplisit

atau implisit untuk memberikan sesuatu kepada seorang target yang digunakan sebagi agen

control dalam melaksanakan permintaan atau melakukan sebuah tugas. Kepatuahan akan

didapatkan jika penghargaannya dianggap merupakan sesuatu yang bernilai oleh seorang

target,dan agen merasa penghargaan yang diberikan adalah sumber daya yang kredibel.

Jadi, penting untuk menentukan penghargaan apa yang bernilai bagi orang yang ingin

dipengaruhi, dan kredibilitas agen tidak akan berisiko dengan memberika janiji yangb tidak

realistis atau gagal memenuhi janji setelah pekerjaann selesai.

Ketika penghargaan sering digunakan sebagai sumber untuk mempengaruhi, orang akan

merasa hubungan mereka dengan pemimpin benar-benar didasarkan pada ekonomi belaka.

Mereka akan mengharapkan penghargaan setiap kali mereka diminta melaksanakn sesuatu

yang baru atau bukan hal yang rutin. Akann lebih memuaskan bilah kedua pihak

memandanng hubungan mereka berdasarkan kesetiaan dan persahabatan bersama.

Dibandingkan menerapkan penghargaan sebagi intensif secara impersonal dengan cara

mekanis, maka mereka harus lebih banyak digunakn dengan cara simbolis untuk

menghargai prestasi dan memberikan penghargaan secara pribadi untuk konstribusi khusus

atau dukungan yang diharapkan. Digunakan dengan car ini, kekuasaan memberi

penghargaan dapat menjadi8 sumber untuk meningkatkan kekuasaan referensi dari waktu

kewaktu (French & reven,1959).

Ø Kekusaan memaksa

Pemimpin yang menerapkan kekuasaan memaksa kepada bawahan membuat dasar pada

wewenang memberi hokum, yang memiliki variasi amat banyak pada berbagai organisasi

berada. Kekuasaan memaksa oleh pemimpin militer dan politik biasanyan lebih besar

daripada kekuasaan manajer suatu perusahan. Dalam dua abad terakhir, secara umum

terjadi penurunan penerpan legimitasi yang memaksa pada semua tipe pemimpin

(katz&khan,1978). Sebagi contoh manajer pernah mempunyai hak untuk memecat

karyawan karenan berbagi alasan yang mereka pikir benar. Seorang kapten kapal dapat

memukul kelasinya yang tidak patuh atau dianggap tiidak rajin dalam menjalankan

tugasnya. Perwira militer dapt menghukum prajurit karena dsisersi atau tidak mematuhi

perintah dalam pertempuran. Sekrang ini, buentuk kekuasaan memaksa telah dilarang atau

dengan tegas dibatasi pada sebagian besar Negara.

Dalam hubungan yang sejajar, terdapat beberapa kesempatan untuk menerapkan

kekuasaan memaksa. Jika rekan sejawat tergantung pada bantuan manajer dalam

melaksanakan tugas pentingnya, manajer mungkin akan mengancam permintaannya. Akam

tetapi karena saling ketergantungan juga terdapat diantara meningkat , menjadi konflik

yang tidak akan menguntungkan pihak manapun.

Ø Kekuasaan berdasarkan Referensi

Kekuasaan berdasarkan referensi diperoleh dari keinginan orang lain untuk

menyenangkan seorang agen yang kepadanya mereka memiliki perasaan kasih,

penghormatan, dan kesetiaan yang kuat (French & Raven, 1959). Orang biasanya bersedia

melakukan bantuan khusus bagi orang teman, dan mereka akan lebih mungkin

menjalankan permintaan yang dilakukan oleh seseorang yang amat mereka hormati.

Bentuk paling kuat dari kekuasaan berdasarkan referensi melibatkan proses mempengaruhi

yang disebut “identifikasi personal”. Untuk memperoleh dan tetap mendapat persetujuan

dan diterima oleh agen , target bersedia melaksanakan apa yang diminta oleh agen, meniru

perilaku agen, dan mengembangkan sikap yang serupa dengan sikap yang diperlihatkan oleh

agen tersebut.

Ø Kekuasaan berdasarkan Referensi

Pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugas adalah sumber utama kekuasaan

personal didalam organisasi. Pengetahuan yang unik mengenai cara baik untuk

melaksanakan tugas atau menyelesaikan masalah penting memberikan pengaruh potensi

kepada bawahan, rekan sejawat dan atasan. Akan tetapi, keahlian merupakan sumber

kekuasaan hanya jika orang lain tergantung pada agen untuk memberikan saran. Kekuasaan

ini akan semakin besar bila masalah yang dihadapi oleh target hanya dapat diselesaikan

oleh agen. Ketergantungan akan meningkat ketika target tidak dapat dengan mudah.

Kekuasaan referensi biasanya lebih besar bagi seorang yang bersahabat , menarik

mempunyai daya tarik dan dapat dipercaya . Cara spesifik untuk memperoleh dan menjaga

kekuasaan berdasarkan referensi diringkas dalam Tabel 6-6. Kekuasaan berdasarkan

referensi akan meningkat dengan memperlihatkan perhatian terhadap kebutuhan dan

perasaan orang lain. Memperlihatkan kepercayaan dan penghargaan, serta memperlakukan

orang secara adil. Akan tetapi, untuk mencapai menjaga kekuatan keuasaan berdasarkan

referensi biasanya membutuhkan lebih dari sekedar pujian yang berlebihan, kebaikan dn

daya tarik. Kekuasaan berdasarkan referensi akhirnya tergantung pada karakter dan

integritas agen. Dari waktu ke waktu, tindakan akan lebih dari sekedar kata-kata, dan

mengeksploitasi orang lain akan kehilangan kekuasaan berdasarkan referensi. Integritas

dapat diperlihatkan dengan kejujuran, memperlihatkan konsistensi terhadap nilai-nilai.

TABEL 6-6 Cara Memperoleh dan Menjaga Kekuasaan Berdasarkan

Referensi

· Memperlihatkan tanggapan yang mendukung dan positif

· Memberikan dukungan dan bantuan

· Menggunakan bentuk mengambil hati yang halus.

· Membela dan mendukung setiap orang ketika dibutuhkan

· Melakukan bantuan yang tidak diminta

· Memberikan pengorbanan didi untuk memperlihatkan perhatian

· Memulai janji.

· Kekuasaan Berdasarkan Keahlian (Expert Power)

Pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugas adalah sumber utama kekuasaan

personal di dalam organisasi. Pengetahuan yang unik mengenai cara terbaik untuk

melaksanakan tugas atau menyelesaikan masalah penting memberikan pengaruh potensi

kepada bawahan, rekan sejawat dan atasan. Akan tetapi, keahlian merupakan hanya jika

orang lain tergantung pada agar untuk memberikan saran. Kekuasaan ini akan semakin

besar bila masalah yang dihadapi oleh target hanya dapat diselesaikan oleh keahlian yang

dimiliki oleh agen. Ketergantungan akan meningkat ketika target tidak dapat dengan

mudah.

Pengetahuan khusus dan ketrampilan teknis akan tetapi menjadi sumber kekuasaan hanya

selama ada ketergantungan terhadap mereka yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan

tersebut. Jika masalah diselesaikan dengan tuntas atau orang lain belajar bagaimana

menyelesaikan masalah tersebut sendiri, keahlian agen tidak lagi bernilai tinggi. Jadi, orang

terkadang berusaha melindungi kekuasaan berdasarkan keahlian dengan mempertahankan

produser dan teknik tetap sebagai rahasia yang terselubung, dengan menggunakan bahasa

teknis sehingga pekerjaan kelihatan lebih sulit dan misterius, dan menghilangkan sumber

informasi alternative tentang produser kerja seperti kerja seperti panduan tertulis,

diagram, cetak biru dan program computer (Hickson el al, 1971)

Ketika agen mempunyai banyak kekuasaan berdasarkan keahlian diperlihatkan dalam Tabel

6-7. Proposal atau permintaan harus dibuat dengan cara yang jelas dan meyakinkan, dan

agen harus menghindari membuat pernyataan yang kontradiktif atau bimbang dalam posisi

yang tidak konsisten. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa keahlian atasan juga dapat

menyebabkan kebencian jika digunakan dengan menyiratkan bahwa target adalah bodoh

atau payah. Dalam proses memberikan argument yan g rasional, beberapa orang

melakukannya dengan cara arogan yang merendahkan diri. Dalam upaya untuk menjual

proposalnya, mereka berapi-rapi dalam menyampaikan argumennya, secara kasar

melakukan intrupsi

Ø Kekuasaan Terhadap Informasi (Informastion Power)

Sumber kekuasaan lain yang juga penting adalah kendali atas informasi. Tipe

kekuasaan ini melibatkan akses terhadap informasi vital dan kendali atas distribusi informasi

kepada orang lain (Pettingrew, 1972). Beberapa akses untuk informasi merupakan hasil dari

kedudukan seseorang dalam jaringan komunikasi dalam organisasi. Posisi manajerial sering

kali memberikan kesempatan untuk mmendapatkan informasi yang tidak secara langsung

tersedia bagi bawahan atau rekan sejawat (Minzberg, 1973, 1983). Batasan posisi peran

( seperti pemasaran, pembelian, hubungan masyarakat) memberikan akses pada informasi

penting mengenai pristiwa dilingkungan eksternal organisasi. Akan tetapi, hal ini tidak hanya

masalah kedudukan pada posisi penting dan memiliki informasi yang seolah muncul begitu

saja; seseorang harus secara aktif terlibat dalam usaha membangun jaringan sumber

informasi dan mengumpulkan informasi tersebut dari mereka (Kottler, 1982).

Pemimpin yang mengendalikan arus informasi vital mengenai pristiwa diluar

organisasi memiliki sempatan untuk menginterprestasikan pristiwa ini untuk bawahan dan

mempengaruhi persepsi dan sikap mereka (Kuhn 1963). Najer mengubah. Beberapa

manajer mengubah informasi untuk membujuk orang lalin melakukan melakukan

serangkaian tindakan yang diharapkannya. Contoh informasi yang diubah adalah mengedit

laporan dan dokumen secara selektif, membiaskan inter prestasi data dan menyampaikan

informasi yang salah. Beberapa manajer menggunakn kendali mereka atas distribusi

informasi sebagai sebuah cara memperkuat kekuasaan mereka berdasrkan keahlian dan

menigkatkan ketergantungan. Jika pemimpin merupakan satu-satunya orang yang

“mengetahui apa yang sedang terji.” Bawan akan kekurangan bukti untuk membantah hak

pimpinannya bahwa sebuah keputusan yang tidak populer itu dibenarkan karena alasan

tertentu. Selain itu, kendali atas informasi akan memudahkan pemimpin untuk menutupi

kekeliruan dan kesalahan yang sebaliknya akan merendahkan citra keahlian yang decara

hati-hati telah diperihara. (Pfeffer, 1977a)

Tabel 6-7 Panduan menggunakan Kekuasaan Berdasarkan Keahlian

Menjelaskan alasan dari permintaan atau proposal dan mengapa hal tersebut penting.

Memberikan bukti bahwa proposal itu akan berhasil dicapai.

Jangan membuat pernyataan yang gegabah, sembarangan atau tidak konsisten.

Jangan membesar-besarkan atau salah menerjamahkan kata.

Dengarkan dengan serius orang yang memberi perhatian dan menyampaikkan usulan.

Bertindak yakin dan tegas dalam sebuah krisis.

Kendali atas informasi merupakan sumber pengaruh keatas dan keatas dan kebawah dan

kepada orang yang posisinya sejajar. Jika pemimpin benar-benar tergantung terhadap

bawahan menginterpretasikan analisis yang konples dari hasil informasi operasi, bawahan

akan dijadikan partisipasi langsung untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisi

tersebut (Korda, 1975). Akan tetapi meskipun tampa partisipasi langsung, seorang bawahan

yang memiliki kendali akan informasi akan mempengaruhi keputusan atasan.

Ø Kekuasaan Terhadap Ekologi (Ekologikal Power)

Kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi dan organisasi kerja memberikan

memberikan kesempatan tidak langsung untuk mempengaruhi orang lain. Karena perilaku

sebagian ditentuka oleh persepsi tentang kesempatan dan keterbatasan, perilaku tersebut

dapat diubah dengan membangun kembali situasinya (Cartwright, 1965). Bentuk pengaruh

seperti ini sering disebut “rekayasa situasi” atau “pengendalian secara ekologis.”

Salah satu bentuk rekayasa situasi adalah dengan memodifikasi rancangan pekerjaan

bawahan untuk meningkatkan motivasi bawahan (Oldham, 1980; Lawler, 1986).

Pengelolaan aktivitas pekerjaan dan rancangan struktur formal adalah bentuk lain dari

rekayasa situasi.

Bentuk lain dari rekayasa situasi adalah kendali atas lingkungan fisik tempat kerja.

Sebagai contoh, pencahayaan atau suara pemberi tanda pada peralatan dapat digunakan

untuk memberitahu operator bahwa telah waktunya untuk melakukan perawatan yang

diperlukan atau mengingat operator untuk menghentikan pekerjaannya melakukan sesuatu

karena bila dilanjutkan akan mengakibatkan kecelakaan atau mesin akan rusak. Rancangan

aliran pekerjaan dan susunan fasilitas fisik menentukan karyawan mana yang saling

berinteraksi dan siapa yang mengambil tindakan insiatif terhadap siapa. Lini perakitan yang

menggunakan mesin menentukan kecepatan pekerjaan karyawan.

2.3 Bagaimana Kekuasaan Dapat Diperoleh Atau Hilang

Kekuasaan bukanlah kondisi yang statis, selalu berubah seiring waktu yang

disebabkan oleh kondisi dan tindakan individu dan kelompok. Dua teori yang menjelaskan

bagaimana kekuasaan diperoleh ataun hilang adalah “teori pertukaran sosial” dan “teori

kontingengsi strategis.” Teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana kekuasaan

diperoleh dan hilang saat terjadi proses saling mempengaruhi seiring waktu antara

pemimpin dan bawahan dalam kelompok kecil. Teori kontingengsi strategis menjelaskan

bagaimana diperolah dan hilangnya kekuasaan berbagai subunit dalam organisasi (misalnya,

departemen fungsional atau devisi produkasi) dan implikasi dari distribusi kekuasaan

tersubut untuk efektivitas organisasi dalam lingkungan yang berubah.

v Teori Pertukaran Sosial

bentuk fundamental dari interaksi sosial adalah pertukaran manfaat atau bantuan,

yang bukan hanya meliputi manfaat material, tetapi juga manfaat psikologis, seperti

pernyataan persetujuan, respek, penghargaan dan kasih sayang. Orang belajar untuk

terlibat dalam pertukaran sosial mulai dari masa kanak-kanak, dan membentuk harapan

mengenai pertukaran dan keseimbangan timbal balik.

Harapan dari anggota mengenai peran kepemimpinan apa yang harus dimiliki

seseorang dalam kelompok terpengaruh oleh loyalitas orang itu dan kompetensi yang

dipelihatkannya. Besarnya status dan kekuasaan yang sesuai bagi seseorang adalah

proporsional terhadap evaluasi kelompok atas potensi kontribusi relatif orang tersebut

dengan anggota lainnya. Kontribusi tersebut melibatkan pengendalian atas sumber daya

yang langka, akses kepada informasi vital, atau ketrampilan dalam menghadapi masalah

tugas yang kritis. Selain meningkatnya status dan pengaruh, seseorang yang telah

memperlihatkan penilaian yang baik telah mengumpulkan “nilai istimewa” dan diberikan

ruang gerak yang lebih besar daripada anggota lain untuk menyimpan dari norma kelompok

yang tidak penting. Para anggota kelompok biasanya akan bersedia menunda penilaiannya

dan mengikuti proposal inovatif orang tersebut untuk mencapai tujuan kelompok itu

terhadap keahlian pemimpinnya akan semakin kuat, sehingga makin besar status dan

pengaruh yang dimiliki oleh orang tersebut.

Sementara itu, jika proposal pemimpin terbukti gagal, maka konteks hubungan

pertukaran akan dipertimbangkan kembali oleh kelompok. Efek negatifnya akan lebih besar

jika kegagalan tersebut terlihat disebabkan karena penilain yang buruk atau dianggap tidak

kompeten dan bukan karena keadaan yang berada diluar kendali pemimpin itu. Evaluasi

yang negatif akan diberikan bila pemimpin dipandang hanya mengejar motivasi pribadi

dibandingkan memberi loyalitas kepada kelompok. Motivasi pribadi dan sikap tidak

bertanggung jawab akan lebih dihungkan dengan pemimpin yang menyimpan dari norma

dan tradisi kelompok. Jadi, inovasi pemimipin akan seperti pedang bermata dua yang

memotong ke dua arah.

Berdasarkan teori pertukaran sosial inovasi tidak hanya dapat diterima tetapi juga

diharapkan dari pemimpin ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan penghalang

yang serius. Pemimpin yang gagal menunjukan inisiatif dan menyelesaikan masalah dengan

serius dengan tegas akan kehilangan penghargaan dan pengaruh, seperti pemimpin yang

mengusulkan tindakan yang ternyata tidak berhasil.

Teori pertukaran sosial menekankan pada kekuasaan dan wewenang berdasarkan keahlian,

dan bentuk lain dari kekuasaan tidak terlalu dibahas. Sebagai contoh, teori ini tidak

menjelaskan bagaimana proses pengaruh timbal balik mempengaruhi kekuasaan memberi

imbalan dan kekuasaan berdasarkan referensi dari pemimpin itu. Bukti yang mendukung

dari teori ini dapat dillihat dari penelitian kelompok kecil dengan metode laboratorium

(Hollander, 1960,1961, 1979 ), sementara diperlukan penelitian lapangan longitudinal

mengenai proses petukaran sosial pada pemimpin dalam organisasi besar untuk

mengesahkan bahwa prosesnya sama.

v Teori Kontingengsi Strategis

Teori kontingengsi strategis menjelaskan bagaimana subunit organisasi memperoleh

atau kehilangan kekuasaan mempengaruhi keputusan yang penting seperti memilih

pimpinan yang eksekutif, menentukan strategi kompetitif organisasi, dan mengalokasikan

sumber daya diantara subunit dan aktifitas (Hickson et al, 1971). Teorinya mengendalikan

bahwa kekuasaan dari sebuah subunit tergantung pada tiga faktor: (1) keahlian dalam

menanggulangi masalah yang penting, (2) sentralitas dari subunit dalam alur pekerjaan, dan

(3) tingkat dimana keahlian dari subunit tersebut adalah unik, tidak dapat digantikan dengan

yang lainnya.

Seluruh organisasi harus menanggulangi kontingensi dan kritis, khususnya maslah dalam

proses penggunaan teknologi yang dipakai dalam oprasional organisasi dan masalah

beradap tasi dengan pristiwa dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Keberhasilan

dalam menyelesaikan masalah penting dalam sumber kekuasaan berdasarkan keahlian

dalam subunit, sama seperti untuk individu. Kesempatan untuk memperlihatkan keahlian

dan memperoleh kekuasaan darinya lebih besar bagi sebuah subunit yang bertanggung

jawab untuk menyelesaikan masalah yang kritis. Masalah dianggap kritisbika esensinya jelas

berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kekayaan organisasi. Tipe utama masalah

dianggap penting bila terdapat tingkat ketergantungan yang tinggi antara subunit, dan

subunit lainnya tidak dapat menjalankan fungisinya kecuali masalah tersebut ditangani

dengan efektif. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kritis yang dihadapi, maka

semakin besar kepuasan yang diperoleh karena memilki keahlian tersebut.

Meningkatnya kekuasaan berdasarkan keahlian akan menghasilkan peningkatan

legitimasi keuangan. Setiap orang yang memiliki keahlian yang berharga akan lebih mungkin

diangkat atau terpillih menduduki posisi wewenang dalam organisasi. Subunit yang memiliki

keahlian yang penting akan memiliki wakil dalam organisasi.

Dukungan terhadap teori ini akan dijumpai pada beberapa studi (Brass, 1984, 1985,

Hambrick, 1981; Hills dan Mahoney, 1978; Hinings, Hickson, Pennings dan Schneck, 1974;

Peffer & Salancik, 1974). Akan tetapi, teori gagal untuk mempertimbangkan kemungkinan

bahwa subunit atau koalisi yang memiliki kekusaan dapat menggunakan kekuasaannya

untuk melindungi posisi dominannya dalam organisasi dengan meningkatkan keahlian dan

meniadakan saingan potensial yang dapat membuktikan keahlian lebihnya. Proses politik

dan implikasi terhadap perubahan organisasi ini akan dijelaskan pada bab 12.

2.4 Konsekuensi Posisi Dan Kekuasaan Personal

Bagian ini membahas penelitian mengenai implikasi dari memiliki atau menggunakan

berbagai tipe kekuasaan. Sebagian besar penelitian ini menggunakan berbagai tipe

kekuasaan. Sebagian besar penelitian ini menggunakan taksonomi kekuasaan dari French

dan raven (1959) atau variasinya. Dalam beberapa studi, kuesioner yang dilakukan terhadap

bawahan untuk mengukur bagaimana setiap tipe kekuasaan mempunyai hubungan dengan

kepuasan atau kinerja bawahan (seperti, Hinkin dan Schriesheim, 1989; Rahim 1989;

Schreisheim, Hinkin & Podsakof, 1991). Sebagian besar studi kekuasaan menemukan bahwa

kekuasaan berdasarkan keahlian dan refernsi mempunyai korelasi positif dengan kepuasan

dan kinerja bawahan. Untuk kekuasaan yang memiliki legitimasi, memberi penghargaan dan

kekuasaan memaksa hasilnya tidak konsisten, dan korelasinya dengan kriteria biasanya

negatif atau tidak signifikan dibandinkan hasil positif. Secara keseluruhan, hasil studi itu

menyatakan bahwa pemimpin yang efektif lebih mengandalkan diri pada kekuasaan

berdasarkan keahlian dan refensi untuk mempengaruhi bawahannya.

Sebagian besar studi awal kekuasaan meminta responden untuk membuat peringkat

atau penilaian berbagai tipe kekuasaan yang penting sebagai alasan untuk memenuhi

permintaan pemimpin. Keterbatasan metedologi dalam studi ini mengakibatkan keraguan

serius terhadap hasil temuannya (Podsakoff & Schriesheim, 1985). Dalam sebagian besar

studi selanjutnya, responden diminta untuk memberi nilai pada berbagai posisi atau atribut

personal yang menjadi sumber kekuasaan (Hinkin & Schriesheim, 1989; Rahim, 1989; Yukl &

Falbe, 1991). Akan tetapi, hasil dari sumua studi kekuasaan mungkin bias terhadap atribusi,

sifat yang disukai oleh masyarakat dan streotip. Sebagai contoh, bawahan yang berada di

dalam kelompok yang memilki kinerja tinggi akan lebih menghubungkan kekuasaan

berdasarkan keahlian kepada atasan mereka daripada kepada bawahan dari kelompok yang

mempunyai kinerja yang rendah. Karena bias ini, pentingnya bentuk kekuasaan yang tidak

terlalu diinginkan secara sosial mungkin tidak diperhitungkan.

Penelitian survei lapangan mungkin tidak memperhitungkan penggunaan bentuk

kekuasaan lainnya, khususnya ketika kepatuhan merupakan sebuah hasil yang diharapkan.

Hanya sedikit studi yang mengaitkan kekuasaan dengan hasil pengaruh yang segera seperti

perubahan dalam sikap dan perilaku bawahan. Warren (1968) menemukan bahwa

kekuasaan beradasarkan keahlian, kekuasaan berdasarkan referensi, dan kekuasaan yang

memiliki legitimasi memiliki korelasi positif dengan komitmen secara sifat dari bawahan,

sedangkan kekuasaan memberi penghargaan dan kekuasaaan memaksa memiliki korelasi

dengan kepatuhan perilaku. Dari studi yang dilakukan oleh Thambain dan Gemmil (1974),

alasan utama untuk patuh adalah pemimpin dengan kekuasaan yang meiliki legitimasi, dan

kekuasaan memberi penghargaan juga menjadi alasan penting untuk patuh, meskipun tipe-

tipe ini tidak berhubungan dengan komitmen. Yukl dan Falbe (1991) menemukan bahwa

kekuasaan yang memiliki legitimasi merupakan alasan yang paling umum untuk memenuhi

permintaan atasan, meskipun hal ini tidak mempunyai korelasi dengan komitmen tugas.

Untuk sebagian besar permintaan atau perintah yang rutin, penggunaan kekuasaan yang

memiliki legitimasi dengan bentuk permintaan atau perintah yang sederhana akan

menghasilkan kepatuhan target.

Kekuasaan memberi penghargaan dan kekuasaan memaksa akan relevan bila

digunakan dengan cara yang tepat dan didukung oleh penelitian mengenai pemimpin yang

menggunakan perilaku penghargaan kontingensi. Dalam tinjauan terhadap penelitian ini,

Podsakof et al., (1984) berkesimpulam bahwa membuat penghargaan yang diinginkan

tergantung pada kinerja bawahan mengarah pada kepuasan dan kinerja yang tinggi

bawahan tersebut. Penelitian ini juga berpendapat bahwa hukuman kontingensi akan

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bawahan ketika pengunaannya dikombinasikan

dengan penghargaan (Arvey & Ivancevich, 1980; Podsakof, Todor & Skov, 1982).

Keterbatasan lainnya dari sebagian besar studi kekuasaan adalah kegagalan mereka

untuk menghadapi hubungan diantara berbagai sumber kekuasaan. French dan Raven

(1959) berpendapat bahwa tipe berbagai kekuasaan saling berkaitan dengan cara yang

kompleks. Sebagai contoh, pemimpin yang memiliki wewenang cukup besar akan memiliki

kekuasaan akan memberi penghargaan dan kekuasaan memaksa yang juga lebih besar, dan

menggunakan bentuk kekuasaan seperti ini mungkin akan berpengaruh pada pemimpin

yang kekuasaannya berdasarkan referensi. Studi kekuasaan tidak berusaha untuk

memisahkan perbedaan pengaruh tipe kekuasaan, dan juga tidak menguji interaksi antara

berbagai tipe kekuasaan.

2.5 Seberapa Kekuasaan Yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin ?

Jelas bahwa pemimpin membutuhkan kekuasaan agar dapat efektif, tetapi tidak

berarti bahwa memiliki kekuasaan yang besar selalu lebih baik. Besarnya kekuasaan

keseluruhan yang sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif dan campuran dari

berbagai tipe kekuasaan yang menjadi pertanyaan yang mulai dijawab oleh peneliti. Jelas

bahwa besarnya kekuasaan yang diperlukan tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam

menyelesaikan pekerjaan dan ketrampilan pemimpin dalam menggunakan kekuasaan yang

tersedia. Kekuasaan yang tidak terlalu besar dibutuhkan oleh pemimpin yang mempunyai

ketrampilan menggunkan kekuasaan secara efektif dan yang mengetahui pentingnya

berkosentrasi pada tujuan yang paling penting. Bauer (1968, hlm 17) menjelaskan cara yang

bijaksana dalam menggunakan kekuasaan secara selektif dan hati-hati.

Beberapa situasi kepemimpinan membutuhkan lebih banyak kekuasaan daripada

dalam situasi lainnya agar seorang pemimpin dapat efektif. Akan lebih banyak pengaruh

yang dibutuhkan dalam organisasi yang sedang melakukan perubahan besar, sementara ada

berbagai pihak yang menentang proposal perubahan yang diajukan oleh pemimpin tersebut.

Khususnya amat sulit bagi seorang pemimpin yang mengetahui bahwa organisasinya akan

menghadapi krisis di masa yang akan datang, krisis yang hanya dilampaui jika persiapannya

dilakukan sejak awal, tetapi bukti-bukti akan terjadi krisis belumlah cukup untuk dapat

membujuk para anggota untuk melakukan tindakan segera. Situasi yang sama adalah kasus

di mana pemimpin berkeinginan untuk membuat perubahan yang membutuhkan

pengorbanan jangka pendek dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang lama

sebelum keuntungan benar-benar diraih, sementara banyak tentangan dari pihak-pihak

yang memiliki perspektif jangka pendek. Dalam situasi yang sulit seperti ini, pemimpin

membutuhkan kekuasaan berdasarkan keahlian dan referensi yang memadai untuk

meyakinkan anggotanya bahwa perubahan tersebut diperlukan dan diinginkan, atau

kekuasaan politik dan kekuasaan posisi yang kuat untuk mengatasi orang-orang yang

menentang dan berusaha untuk menunjukan bahwa proposal perubahan yang diajukan

tersebut memang diperlukan dan akan efektif. Kombinasi kekuasaan personal dan posisi

meningkatkan kemungkinan untuk berhasil, tetapi memaksakan perubahan adalah selalu

beresiko.

Pertanyaan mengenai percampuran kekuasaan secara optimal oleh pemimpin

menjadi semakin kompleks karena adanya ketergantungan antara sumber-sumber

kekuasaan. Perbedaan antara posisi dan kekuasaan personal kadang tampak, tetapi jangan

terlalu dibesar-besarkan. Kekuasaan itu penting, tidak hanya sebagai sumber untuk

mempengaruhi tetapi juga untuk kekuasaan posisi dapat digunakan untuk meningkatkan

pengaruh kekuasaan personal pemimpin. Kendali atas informasi melengkapi kekuasaan

berdasarkan keahlian dengan ketrampilan teknis dengan memberikan keuntungan pada

pemimpin ketika menyelesaikan masalah penting dan dengan membuat pemimpin mampu

untuk menutupi kesalahan dan membesar-besarkan keberhasilannya. Kekuasaan memberi

penghargaan mempermudah terbentuknya hubungan pertukaran yang lebih mendalam

dengan bawahan, dan bila digunakan dengan sangat baik akan meningkatkan kekuasaan

pemimpin berdasarkan referensi. Wewenang membuat keputusan dan pengaruh keatas

untuk mendapatkan persetujuan akan membuat pemimpin mampu memperlihatkan

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, dan hal ini juga mempermudah

menguatnya hubungan pertukan dengan bawahan. Kekuasaan memaksa diperlukan untuk

mengingatkan legitimasi dan kekuasaan berdasarkan keahlian ketika pemimpin

membutuhkan pengaruh untuk menegakkan aturan dan prosedur yang tidak disukai tetapi

penting untuk melaksanakan pekerjaan dan terhindar dari kecelakaan. Kekuasaan memaksa

juga dibutuhkan oleh pemimpin untuk mengendalikan atau membuang para pemberontak

dan para kriminal yang mungkin mengacaukan operasional, mencuri sumber daya,

merugikan anggota lainya dan mengakibatkan pemimpin terlihat lemah dan tidak

kompeten.

Akan tetapi, posisi kekuasaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit mungkin akan

merusak. Pemimpin yang memiliki kekuasaan posisi yang terlalu besar mungkin akan

tergoda untuk bergantung padanya daripada membangun kekuasaan personal dan

menggunakan pendekatan lainnya (seperti konsultasi, bujukan) untuk mempengaruhi orang

lain agar mau menuruti kemauannya atau mendukung perubahan. Gagasan bahwa adalah

korup khususnya relevan dengan kekuasaan posisi. Sepanjang sejarah telah banyak

pemimpin politik yang memiliki kekuasaa posisi yang kuat menggunakan posisinya untuk

mendominasi dan mengeksploitasi bawahan. Penggunaan kekuasaan secara etis akan

dibahas lebih rinci dalam Bab 14.

Seberapa mudahnya kekuasaan dapat merusak pemimpin dapat dilihat dari

eksperimen yang dilakuakan oleh Kipnis (1972). Dia menemukan bahwa pemimpin yang

memiliki kekuasaan yang besar dalam hal memberi penghargaan menganggap bawahan

sebagai objek yang dapat dimanipulasi, memandang bawahan dengan rendah,

menghubungkan dukungan bawahan dengan kekuasaan pemimpin, menjaga jarak sosial

dengan bawahan dan lebih sering menggunakan penghargaan untuk mempengaruhi

bawahan. Meskipun hanya melakukan eksperimen di laboraturium terhadap mahasiswa,

penelitian dengan jelas memperlihatkan bahaya dari kekuasaan posisi yang terlalu

berlebihan. Secara umum, pemimpin seharusnya hanya memiliki kekuasaan posisi yang

jumlahnya sedang, meskipun jumlah optimalnya bervariasi dan tertanggung pada situasi.

Bagaimana dengan kekuasaan personal? Apakah bahayanya sama seperti dengan

memiliki kekuasaan yang besar berdasarkan keahlian dan referensi? Kekuasaan personal

tidak terlalu rentan disalahgunakan, karena dapat lenyap dengan cepat saat seorang

pemimpin bertindak berlawanan dengan kepentingan pengikutnya. Meski demikian, potensi

melakukan korupsi tetap ada. Pemimpin yang memiliki kekuasaan yang besar berdasarkan

keahlian atau daya tarik karismatik yang besar akan tergoda untuk melakukan cara-cara

yang pada akhirnya akan mengarahkannya kepada kegagalan (Zaleznik, 1970).

Studi mengenai jumlah pengaruh yang digunakan pada level yang berbeda dalam

hierarkhi dalam wewenang organisasi memperlihatkan bahwa sebagian besar organisasi

yang efektif mempunyai tingkat pengaruh timbal balik yang tinggi (Dechan, Smith dan

Selesinger, 1963). Menurut hasil studi tersebut pemimpin dalam organisasi yang efektif

membangun hubungan yang kuat dimasa mereka memiliki pengaruh yang kuat atas

bawahan tetapi mereka juga menerima pengaruh dari bawahannya. Bukannya berusaha

untuk melembagakan kekuasaanya dan mendikte sebagaimana suatu pekerjaan harus

dikerjakan, seorang eksekutif yang efektif mendelegasikan wewenang kepada bawahan

dalam organisasi untuk menemukan dan menerapkan cara baru dan lebih baik untuk

melakukan sesuatu.

Salah satu cara terbaik untuk yakin bahwa pemimpin dapat merespons kebutuhan

pengikutnya adalah dengan memberikan mekanisme formal dalam meningkatkan pengaruh

timbal balik dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemimpin. Aturan dan

kebijakan memainkan peran untuk mengatur penggunaan kekuasaan posisi, khususnya

kekuasaan memberi penghargaan dan kekuasaan yang memaksa. Prosedur keluhan dan

permintaan dapat dijalankan dan dewan peninjau yang independen didirikan untuk

melindungi bawahan dari penyalagunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Peraturan

kelompok, perjanjian yang telah di tetapkan dan kebijkan resmi dapat dibuat yang meminta

pemimpin untuk berkonsultasi dengan bawahan dan perusaan untuk mendapatkan

persetujuan mereka atas jenis keputusan tertentu. Survei terhadap sikap umum dapat

dilakukakn untuk mengatur keputusan bawahan terhadap pemimpinnya. Dalam tipe

organisasi dimana hal ini sering terjadi, pemeliharaan secara periodik atau pemungutan

suara yang tidak curang dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah pemimpin

tersebut tetap dalam jabatannya. Prosedur penggantian (Recall) dapat digunakan untuk

menggantikan pemimpin yang tidak kompeten dalam cara yang menurut aturan. Akhirnya

pemimpin itu sendiri dapat mempermudah pengaruh timbal balik dengan mendorong

bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan penting dan dengan

mengembangkan para bawahan serta melakukan inofasi pemberian penghargaan.

2.6 Tipe Perilaku Mempengaruhi

Pada beberapa tahun terakhir, peneliti mulai menguji tipe spesifik perilaku yang

digunakan untuk mempengaruhi, bukannya memfokuskan diri secara eksklusif pada

kekuasaan sebagai sumber potensial untuk mempengaruhi. Bentuk perilaku mempengaruhi

yang paling umum dalam organisasi adalah “permintaan yang sederhana” yang didasarkan

pada kekuasaan yang memiliki legitimasi. Kepatuhan untuk pekerjaan, dan sesuatu dimana

seorang target tahu bagaimana cara untuk mengerjakannya. Akan tetapi, jika tindakannya

yang diminta tersebut tidak menyenangkan, menyulitkan, tidak relevan, atau sulit untuk

dikerjakan, reaksi target akan berupa perlawanan. Komitmen target akan menjadi hasil yang

tidak diinginkan untuk permintaan yang sederhana, kecuali dalam kondisi yang

menguntukan. Uuntuk memperbaiki tipe upaya mempengaruhi perlu menggunakan bentuk

lain perilaku mempengaruhi yang disebut “tidak mempengaruhi proaktif”.

Berbagai studi telah mengidentifikasikan beberapa tipe dari taktik pengaruh proaktif

(Kitnis, Schmidt dan Wilkonson, 1980; Mouday, 1978; Porter, Allen & Angel, 1981; Schilit &

Locke, 1982; Schreisheim & Hinkim, Yukel & Falbe, 1990) berdasarkan studi terakhirnya,

Yukl dan para kolegannya (seperti Yukl & Falbe, 1990; Yukl, Lepsinger & Lucia, 1982) telah

mengidentifikasikan 11 taktik mempengaruhi proaktif yang relevan untuk mempengaruhi

bawahan, rekan sejawat dan atasan pada organisasi besar. Taktik tersebut dijelaskan dalam

tabel 6-8. Setiap taktik akan dijelaskan secara singkat, dan kondisi yang mendukung

penggunaannya akan diuraikan.

TABEL 6-8 Penjelasan Taktik Mempengaruhi Proaktif

Persuasi Rasional : Agen menggunakan argumen yang logis dan bukti yang faktual dalam

menunjukan proposal atau permintaan itu memungkinkan dan relevan untuk mencapai

tujuan tugas.

Memberi Penilaian : Agen menjelaskan bagaimana melaksanakan permintaan atau

mendukung usulannya yang akan memberikan keuntungan kepada target secara pribadi

atau membantu meningkatkan karier target.

Memberi Inspirasi : Agen memberikan pertimbangan nilai dan idealisme atau berusaha

menimbulkan emosi dari target untuk mendapatkan komitmen terhadap permintaan atau

proposal.

Konsultasi : Agen mendorong target untuk menyarankan perbaikan dalam proposal, atau

membantu merencanakan aktivitas atau perubahan di mana dukungan dan bantuan dari

target itu dibutuhkan.

Pertukaran : Agen menawarkan insentif, menyarankan pertuakaran yang baik atau

menunjukan kesediannya untuk saling timbal balik nantinya jika target mau melakuakan apa

yang diminta oleh agen.

Kolaborasi : Agen menawarkan untuk memberikan sumber yang relevan dan bantuan jika

target mau melaksanakan permintaan atau menerima perubahan yang diusulkan.

Daya Tarik Personal : Agen meminta kepada target untuk melaksanakan permintaan atau

mendukung proposal berdasarkan persahabatan atau meminta kebaikan personal sebelum

mengatakan apapun.

Mengambil Hati : Agen memberikan pujian dan bujukan sebelum atau selama memberikan

pengaruh atau keyakinan terhadap kemampuan target untuk melaksanakan permintaan

yang sulit.

Taktik Legitimasi : Agen berusaha untuk membangun legitimasi dari permintaan atau

memferifikasi wewenang dengan mengacu kepada aturan, kebijakan forml atau dokumen

resmi.

Tekanan : Agen memberikan tuntutan, ancaman, sering, melakukan pemeriksaan, atau

terus-menerus mengingatkan pengaruhnya terhadapa target.

Taktik Kualisi : Agen mencari bantuan orang lain untuk mendesak target untuk melakukan

sesuatu atau menggunakan dukungan dari orang lain sebagai alasan agar target

menyetujuinya.

Persuasi Rasional

Persuasi rasional harusmenggunakan penjelasan, argumen yang logis dan bukti yang

faktual untuk menunjukan bahwa sebuah permintaan atau proposal memungkinkan dan

relevan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Bentuk lemah dari persuasi rasional bisa meliputi

penjelasan singkat tentang alasan permintaan itu, atau penegasan yang tidak

terdokumentasi bahwa usulan perubahan itu dinginkan dan memungkinkan .

Memberi Penilaian

Dengan taktik ini agen menjelaskan mengapa permintaan atau proposal akan

memberikan keuntungan kepada target secara individual. Salah satu tipe keuntungan yang

di tawarkan adalah karir target, yang membantu memberikan kesempatan mempelajari

keterampilan baru, bertemu dengan orang penting, atau meningkatkan kemampuan dan

reputasi yang lebih tinggi.

Memberi Inspirasi

Taktik ini melibatkan emosi atau nilai yang didasarkan daya tarik, berbeda dengan

argumen logis yang digunakan dalam persuasi rasional. Memberi inspirasi adalah upaya

untuk membangun antusiasme dan komitmen dengan membentuk emosi yang kuat dan

menghubungkan sebuah permintaan atau proposal dengan kebutuhan, nilai, harapan, dan

idealisme bagi seseorang.

Memberi inspirasi sangatlah kompleks, dari penjelasan singkat tentang keuntungan

ideologis pada proposal proyek atau perubahan, hingga menyampaikan pidato yang berisi

tentang apa yang dapat dicapai dalam organisasi atau menjadi sesuatu. Tingkat

kompleksitas yamg tepat tergantung pada besarnya tugas yang dijalani, besarnya upaya dan

resiko yang teerllibat, serta batas dimana orang diminta untuk menyimpang dari cara yang

telah dibuat dan tradisional dalam melaksanakan sesuatu. Untuk memformulasi pemberian

inspirasi yang efektif, agen harus memiliki wawasan terhadap nilai, harapan, dan ketakutan

dari seseorang atau kelompok yang akan dipengaruhi.

Konsultasi

Konsultasi terjadi ketika target diajak berpartisipasi dalam merencanakan bagaimana

melaksanaan permintaan atau menerapkan perubahan yang dusulkan. Ada beberapa alasan

menggunakan konsultasi sebagai prosedur pengambilan keputusan. Tetapi ketika

digunakan sebagai titik mempengaruhi proaktif, tujuan utama konsultan adalah untuk

mempengaruhi target agar mendukung keputusan yang telah dibuat agen.

Pertukaran

Tipe ini merupakan taktik mempengaruhi yang secara eksplisit dan implisit

menawarkan untuk memberikan sesuatu yang target inginkan sebagai imbalan bila mau

melakukan sebuah permintaan. Taktik ini sangatlah berguna ketika target tidak tertarik atau

enggan memenuhi permintaan karena tidak memberikan keuntungan yang di harapkan dan

membutuhkan dukungan yang besar dan kesulitan.

Kolaborasi

Ini adalah taktik mempengaruhi yang menawararkan sumber yang diperlukan atau

bantuan jika target mau melaksanakan permintaan atau menyetujui proposal. Kolaborasi

tampak mempunyai persamaan dengan pertukaran dalam taktik menawarkan untuk

melakukan sesuatu kepada target.

Daya Tarik Personal

Daya tarik personal melibatkan meminta kepada seseorang agar mau melakukan

kebaikan demi persahabatan atau kesetiaan terhadap agen. Taktik mempengaruhi ini tidak

dapat melakukan bila target tidak menyukai agen atau tidak tertarik dengan yang terjadi

pada agen. Makin kuat rasa persahabatan atau loyalitasnya, maka makin banyak yang dapat

diminta orang itu dari target.

Mengambil Hati

Mengambil hati adalah perilaku yang membuat target merasa lebih baik terhadap

agen. Contohnya adalah memberikan pujian, melakukan kebaikan yang tidak diminta,

berperilaku menghormati dan menghargai, dan berperilaku amat bersahabat. Ketika

tindakan mengmbil hati itu di rasakan tulus maka hal ini akan cenderung menguatkan

pendatangan positif dan membuat target lebih bersedia memenuhi keinginan agen.

Taktik Legitimasi

Taktik legitimasi adalah usaha untuk membangun legitimasi wewenang atau hak

seseorang untuk melakukan suatu tipe permintaan yang penting. Permintaan akan

terpenuhi jika permintaan mempunyai legitimasi dan tepat.

Ada beberapa tipe taktik legitimasi yang berbeda, sebagian dari tipe itu cocok satu

sama lain. Contohnya meliputi memberi teladan sebelumnya, memperlihatkan konsistensi

terhadap kebijakan dan aturan organisasi, memperlihatkan konsistensi peran

profesionalisme yang diharapkan dan memperlihatkan bahwa permintaan disetujui oleh

seseorang yang memiliki wewenang yang tepat.

Tekanan

Taktik dengan tekanan berupa ancaman, peringatan, dan tindakan tagas seperti

mengulang permintaan atau sering melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah orang

lain menyelesaikan permintaan itu. Taktik dengan tekanan terkadang dapat berhasil

memenuhi permintaan, khususnya bila target malas atau apatis bukan menentangnya

dengan kuat.

Taktik koalisi

target. Pasangan koalisi bisa saja rekan sejawat, bawahan, atasan atau orang luar. Ketika

bantuan diberikan oleh atasan dari target, taktik seperti ini biasanya disebut “pendekatan ke

atas”. Tipe taktik koalisi lain adalah menggunakan persetujuan sebelumnya dari orang lain

yang akan membantu mempengaruhi target agar mau mendukung proposal anda.

Tipe Lain Perilaku Mempengaruhi

Sebelas taktik mempengaruhi yang baru dijelaskan digunakan dalam upaya

mempengaruhi proaktif untuk memotifasi orang lain untuk memenuhi permintaan,

melaksanakan tugas, dan mendukung proposal. Beberapa tipe perilaku mempengaruhi

lainnya lebih reaktif daripaa proaktif. Perilaku ini khususnya digunakan setelah target siap

untuk melaksanakan permintaan atau gagal unyuk mematuhi aturan dan regulasi. Perilaku

manajerial masih mempengaruhi perilaku target terutama dengan lebih banyak memberi

panduan atau memudahkannya daripada memberikan energi kepadanya. Hanya sedikit

penelitian yang meneliti bagaimana taktik mempengaruhi proaktif mempunyai hubungan

dengan aspek lain dari perilaku kepemimpinan.

2.7 Kekuasaan Dan Perilaku Mempengaruhi

Studi yang menggunakan koesioner (Hinkin dan Scrieresheim,1990; Kapoor dan

Ansari 1988) atau peristiwa mempengaruhi ( Yukl, Kim & Falbe, 1996 ) menemukan bahwa

keuasaan dan perilaku mempengaruhi memiliki bentuk yang berbeda. Akan tetapi,

hubungan antara bentuk kekuasaan yang spesifik, perilaku mempengaruhi terdapat 5 tipe

efek yang memungkinkan dan kelimanya tidak mempunyai hubungan imbal balik.

Efek dari Kekuasaan dan Perilaku Mempengaruhi dari Agen pada Hasil Mempengaruhi

Kekuasaan agen dapat secara langsung mempengaruhi pilihan agen dalam memilih taktik

mempengaruhi. Beberapa taktik membutuhkan tipe kekuasaan yang khusus agar efektif,

dan pemimpin kekuasaan yang relevan akan lebih mungkin menggunakan taktik ini.

Bebrapa taktik mempengaruhi mungkin mempunyai efek terhadap sikap atau

perilaku target, tanpa melihat kekuasaan agen. Akan tetapi, sebagian besar usaha

mempengaruhi, akan tampak bahwa kekuasaan bertindak sebagai fariabel penengah untuk

menungkatkan atau menurunkan efektivitas taktik yang digunakan oleh agen. Efek

penengah kekuasaan ini kebanyakan terjadi pada tipe kekuasaan yang secara langsung

relevan dengan taktik yang digunakan dalam usaha mempengaruhi. Efek menengahi yang

serupa barangkali terjadi pada kekuasaan memberi penghargaan dan taktik pertukaran.

Seorang agen yang memiliki kekuasaan tinggi dalam memberi penghargaan akan

mendapatkan lebih banyak keberhasilan menawarkan sebuah pertukaran daripada agen

yang memiliki kekuasaan yang rendah dalam memberi penghargaan. Perhatikan bahwa

persepsi target terhadap kekuasaan agen dalam memberi penghargaan lebih penting

daripada kendali agen yang sebenarnya terhadap penghargaan itu.

Juga dimungkinkan bahwa kekuasaan agen dapat memperkuat keberhasilan dari

taktik mempengaruhi dimana kekuasaan tidak relevan secara langsung. Agen yang memiliki

kekuasaan yang kuat berdasarkan referensi mungkin akan lebih berhasil menggunakan

persuasi rasional untuk mendapatkan dukungan atas proposalnya. Agen yang memiliki

kekuasaan memaksa yang kuat mungkin akan lebih berhasil dalam memperoleh kepatuhan

dari permintaan yang sederhana, meskipun tidak menggunakan taktik tekanan atau

pertukaran. Kekuasaan berdasarkan keahlian akan meningkatkan kredibilas sebuah

permintaan yang tidak berhubungan dengan keahlian agen.

Kemungkinan lain adalah kekuasaan agen dapat mempengaruhi target, tidak masalah

apakah agen itu melakukan upaya mempengaruhi yang jelas. Sebagai contoh, orang akan

lebih bekerja sama dengan agen yang memiliki kekuasaan yang besar dalam memberi

penghargaan dengan harapan akan mendapatkan penghargaan dimasa depan.

Hanya ada sedikit penelitian yang menyelidiki hubungan antara kekuasaan dan

pengaruh. Ditemukan hanya ada sedikt bukti tentang usulan bahwa kekuasaan berpengaruh

terhadap cara nenilih taktik mempengaruhi. Tidak ada bukti yang mendukung bahwa

kekuasaan menjadi penengah efektivitasdalam suatu taktik mempengaruhi yang spesifik.

Hanya ada bukti berupa anekdot bahwa kekuasaan akan meningkatkan kepatuhan atau

mengubah perilaku target secara independen dari Penggunaan taktik yang didasarkan pada

kekuasaan ini.

Apakah yang menciptakan kebergantungan?

1. Pentingnya seseorang terhadap orang lain.

2. Kalangkaan suatu sumber daya.

3. Tidak tergantikannya suatu sumber daya

2.8 Kekuasaan Partai politik di Pemerintahan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam

Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para

peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari

pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan

dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang

yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke

para pemilih.

SEJARAH PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia.

Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak

dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan

kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (Sumber : Situs

KPU).

Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta telah memikirkan untuk segera melakukan

pemilu sesuai maklumat X tanggal 3 November 1945. Tidak terlaksananya pemilu pertama

pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling

tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik

yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih

mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante (harusnya 520

anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan pemilihan) dengan 29

jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu ini dilaksanakan pada

pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, setelah menggantikan Perdana

Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri.

No. Partai/Nama Daftar Suara % Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57

2. Masyumi 7.903.886 20,92 57

3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45

4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39

5. Partai Syarikat Islam Indonesia

(PSII)

1.091.160 2,89 8

6. Partai Kristen Indonesia 1.003.326 2,66 8

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39

(Parkindo)

7. Partai Katolik 770.740 2,04 6

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan

Indonesia (IPKI)

541.306 1,43 4

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah

(Perti)

483.014 1,28 4

11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2

12. Partai Buruh 224.167 0,59 2

13. Gerakan Pembela Panca Sila

(GPPS)

219.985 0,58 2

14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2

15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2

16. Murba 199.588 0,53 2

17. Baperki 178.887 0,47 1

18. Persatuan Indoenesia Raya (PIR)

Wongsonegoro

178.481 0,47 1

19. Grinda 154.792 0,41 1

20. Persatuan Rakyat Marhaen

Indonesia (Permai)

149.287 0,40 1

21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1

22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1

23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 85.131 0,22 1

24. AKUI 81.454 0,21 1

25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1

26. Partai Republik Indonesis

Merdeka (PRIM)

72.523 0,19 1

27. Angkatan Comunis Muda

(Acoma)

64.514 0,17 1

28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1

29. Lain-lain 1.022.433 2,71 –

Jumlah 37.785.29 100,00 257

9

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya

menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima

tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia

Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan

keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan

Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971

Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada

tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua

Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi

masyarakat yang berpartisipasi.

NO

.

PARTAI JUMLAH

SUARA

PERSENTASE JUMLAH

KURSI

1. Partai Katolik 603.740 1,10 3

2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 2,39 10

3. Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 18,68 58

4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 2.930.746 5,36 24

5. Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 62,82 236

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7

7. Partai Musyawarah Rakyat

Banyak (Murba)

48.126 0,08 0

8. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 20

9. Partai Islam (PERTI) 381.309 0,69 2

10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan

Indonesia (IPKI)

338.403 0,61 0

JUMLAH 54.669.509 100,00 360

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977-1997

Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987,

1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi

Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih

sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-

sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3

Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan

Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya

atau Golkar. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat

pertama perolehan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62% suara dalam setiap gelaran

pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI. Tabel di

Pemilu 1977

No. Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan

1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 – 0,69

2. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,17

3. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 – 1,48

Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00

Pemilu 1982

No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan

1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,23

2. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 – 1,51

3. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 – 0,72

Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00

Pemilu 1987


1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,82

2. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 – 11,81

3. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99

Jumlah 85.869.816 100,00 400

Pemilu 1992


1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 – 5,06

2. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,04

3. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02

Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00

Pemilu 1997


1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,41

2. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,43

3. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 – 11,84

Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998

jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan

publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu

1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau

13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu

adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia

internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk

Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan

penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

NO. PARTAI JUMLAH

SUARA

PERSENTAS

E

JUMLAH

KURSI

PERSENTASE

1. Partai Indonesia Baru 192.712 0,18% 0 0,00%

2. Partai Kristen Nasional

Indonesia

369.719 0,35% 0 0,00%

3. Partai Nasional Indonesia 377.137 0,36% 0 0,00%

4. Partai Aliansi Demokrat

Indonesia

85.838 0,08% 0 0,00%

5. Partai Kebangkitan

Muslim Indonesia

289.489 0,27% 0 0,00%

6. Partai Ummat Islam 269.309 0,25% 0 0,00%

7. Partai Kebangkitan 300.064 0,28% 1 0,22%

Ummat

8. Partai Masyumi Baru 152.589 0,14% 0 0,00%

9. Partai Persatuan

Pembangunan

11.329.905 10,71% 58 12,55%

10. Partai Syarikat Islam

Indonesia

375.920 0,36% 1 0,22%

11. Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

35.689.073 33,74% 153 33,12%

12. Partai Abul Yatama 213.979 0,20% 0 0,00%

13. Partai Kebangsaan

Merdeka

104.385 0,10% 0 0,00%

14. Partai Demokrasi Kasih

Bangsa

550.846 0,52% 5 1,08%

15. Partai Amanat Nasional 7.528.956 7,12% 34 7,36%

16. Partai Rakyat Demokratik 78.730 0,07% 0 0,00%

17. Partai Syarikat Islam

Indonesia 1905

152.820 0,14% 0 0,00%

18. Partai Katolik Demokrat 216.675 0,20% 0 0,00%

19. Partai Pilihan Rakyat 40.517 0,04% 0 0,00%

20. Partai Rakyat Indonesia 54.790 0,05% 0 0,00%

21. Partai Politik Islam

Indonesia Masyumi

456.718 0,43% 1 0,22%

22. Partai Bulan Bintang 2.049.708 1,94% 13 2,81%

23. Partai Solidaritas Pekerja

Seluruh Indonesia

61.105 0,06% 0 0,00%

24. Partai Keadilan 1.436.565 1,36% 7 1,51%

25. Partai Nahdlatul Ummat 679.179 0,64% 5 1,08%

26. Partai Nasional Indonesia

– Front Marhaenis

365.176 0,35% 1 0,22%

27. Partai Ikatan Pendukung

Kemerdekaan Indonesia

328.654 0,31% 1 0,22%

28. Partai Republik 328.564 0,31% 0 0,00%

29. Partai Islam Demokrat 62.901 0,06% 0 0,00%

30. Partai Nasional Indonesia

– Massa Marhaen

345.629 0,33% 1 0,22%

31. Partai Musyawarah

Rakyat Banyak

62.006 0,06% 0 0,00%

32. Partai Demokrasi

Indonesia

345.720 0,33% 2 0,43%

33. Partai Golongan Karya 23.741.749 22,44% 120 25,97%

34. Partai Persatuan 655.052 0,62% 1 0,22%

35. Partai Kebangkitan

Bangsa

13.336.982 12,61% 51 11,03%

36. Partai Uni Demokrasi

Indonesia

140.980 0,13% 0 0,00%

37. Partai Buruh Nasional 140.980 0,13% 0 0,00%

38. Partai Musyawarah

Kekeluargaan Gotong

Royong

204.204 0,19% 0 0,00%

39. Partai Daulat Rakyat 427.854 0,40% 2 0,43%

40. Partai Cinta Damai 168.087 0,16% 0 0,00%

41. Partai Keadilan dan

Persatuan

1.065.686 1,01% 4 0,87%

42. Partai Solidaritas Pekerja 49.807 0,05% 0 0,00%

43. Partai Nasional Bangsa

Indonesia

149.136 0,14% 0 0,00%

44. Partai Bhinneka Tunggal

Ika Indonesia

364.291 0,34% 1 0,22%

45. Partai Solidaritas Uni

Nasional Indonesia

180.167 0,17% 0 0,00%

46. Partai Nasional Demokrat 96.984 0,09% 0 0,00%

47. Partai Ummat Muslimin

Indonesia

49.839 0,05% 0 0,00%

48. Partai Pekerja Indonesia 63.934 0,06% 0 0,00%

JUMLAH 105.786.661 100,00% 462 100,00%

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan

dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali

melakukan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu 2004 merupakan

pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang mempunyai

hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya selain pemilu untuk memilih

anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, sejak pemilu 2004, juga

dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 dan 2009,

ditetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang

memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di

DPR.

Pemilu 2004

NO

.

PARTAI JUMLAH

SUARA

PERSENTASE JUMLAH

KURSI

PERSENTA

SE

KETERANGAN

1. Partai

Golongan

Karya

24.480.757 21,58% 128 23,27% Lolos

2. Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

21.026.629 18,53% 109 19,82% Lolos

3. Partai

Kebangkitan

Bangsa

11.989.564 10,57% 52 9,45% Lolos

4. Partai

Persatuan

Pembanguna

n

9.248.764 8,15% 58 10,55% Lolos

5. Partai

Demokrat

8.455.225 7,45% 55* 10,00% Lolos

6. Partai 8.325.020 7,34% 45 8,18% Lolos

Keadilan

Sejahtera

7. Partai

Amanat

Nasional

7.303.324 6,44% 53* 9,64% Lolos

8. Partai Bulan

Bintang

2.970.487 2,62% 11 2,00% Lolos

9. Partai Bintang

Reformasi

2.764.998 2,44% 14* 2,55% Lolos

10. Partai Damai

Sejahtera

2.414.254 2,13% 13* 2,36% Lolos

11. Partai Karya

Peduli Bangsa

2.399.290 2,11% 2 0,36% Lolos

12. Partai

Keadilan dan

Persatuan

Indonesia

1.424.240 1,26% 1 0,18% Lolos

13. Partai

Persatuan

Demokrasi

Kebangsaan

1.313.654 1,16% 4* 0,73% Lolos

14. Partai

Nasional

Banteng

Kemerdekaan

1.230.455 1,08% 0* 0,00% Tidak lolos

15. Partai Patriot

Pancasila

1.073.139 0,95% 0 0,00% Tidak lolos

16. Partai

Nasional

Indonesia

Marhaenisme

923.159 0,81% 1 0,18% Lolos

17. Partai 895.610 0,79% 0 0,00% Tidak lolos

Persatuan

Nahdlatul

Ummah

Indonesia

18. Partai

Pelopor

878.932 0,77% 3* 0,55% Lolos

19. Partai

Penegak

Demokrasi

Indonesia

855.811 0,75% 1 0,18% Lolos

20. Partai

Merdeka

842.541 0,74% 0 0,00% Tidak lolos

21. Partai Sarikat

Indonesia

679.296 0,60% 0 0,00% Tidak lolos

22. Partai

Perhimpunan

Indonesia

Baru

672.952 0,59% 0 0,00% Tidak lolos

23. Partai

Persatuan

Daerah

657.916 0,58% 0 0,00% Tidak lolos

24. Partai Buruh

Sosial

Demokrat

636.397 0,56% 0 0,00% Tidak lolos

JUMLAH 113.462.41

4

100,00% 550 100,00%

Pemilu 2009

NO. PARTAI JUMLAH

SUARA

PERSENTASE

SUARA

JUMLAH

KURSI

PERSENTASE

KURSI

STATUS

PT*

1 Partai Hati

Nurani Rakyat

3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos

2 Partai Karya

Peduli Bangsa

1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak

lolos

3 Partai

Pengusaha dan

Pekerja

Indonesia

745.625 0,72% 0 0,00% Tidak

lolos

4 Partai Peduli

Rakyat Nasional

1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak

lolos

5 Partai Gerakan

Indonesia Raya

4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos

6 Partai Barisan

Nasional

761.086 0,73% 0 0,00% Tidak

lolos

7 Partai Keadilan

dan Persatuan

Indonesia

934.892 0,90% 0 0,00% Tidak

lolos

8 Partai Keadilan

Sejahtera

8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos

9 Partai Amanat

Nasional

6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos

10 Partai

Perjuangan

Indonesia Baru

197.371 0,19% 0 0,00% Tidak

lolos

11 Partai

Kedaulatan

437.121 0,42% 0 0,00% Tidak

lolos

12 Partai Persatuan

Daerah

550.581 0,53% 0 0,00% Tidak

lolos

13 Partai

Kebangkitan

Bangsa

5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos

14 Partai Pemuda

Indonesia

414.043 0,40% 0 0,00% Tidak

lolos

15 Partai Nasional 316.752 0,30% 0 0,00% Tidak

Indonesia

Marhaenisme

lolos

16 Partai

Demokrasi

Pembaruan

896.660 0,86% 0 0,00% Tidak

lolos

17 Partai Karya

Perjuangan

351.440 0,34% 0 0,00% Tidak

lolos

18 Partai Matahari

Bangsa

414.750 0,40% 0 0,00% Tidak

lolos

19 Partai Penegak

Demokrasi

Indonesia

137.727 0,13% 0 0,00% Tidak

lolos

20 Partai

Demokrasi

Kebangsaan

671.244 0,64% 0 0,00% Tidak

lolos

21 Partai Republika

Nusantara

630.780 0,61% 0 0,00% Tidak

lolos

22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak

lolos

23 Partai Golongan

Karya

15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos

24 Partai Persatuan

Pembangunan

5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos

25 Partai Damai

Sejahtera

1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak

lolos

26 Partai Nasional

Benteng

Kerakyatan

Indonesia

468.696 0,45% 0 0,00% Tidak

lolos

27 Partai Bulan

Bintang

1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak

lolos

28 Partai 14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

29 Partai Bintang

Reformasi

1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak

lolos

30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak

lolos

31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos

32 Partai Kasih

Demokrasi

Indonesia

324.553 0,31% 0 0,00% Tidak

lolos

33 Partai Indonesia

Sejahtera

320.665 0,31% 0 0,00% Tidak

lolos

34 Partai

Kebangkitan

Nasional Ulama

1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak

lolos

41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak

lolos

42 Partai Persatuan

Nahdlatul

Ummah

Indonesia

146.779 0,14% 0 0,00% Tidak

lolos

43 Partai Sarikat

Indonesia

140.551 0,14% 0 0,00% Tidak

lolos

44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak

lolos

JUMLAH 104.099.785 100,00% 560 100,00%

PEMILIHAN UMUM 2014 (INDONESIA ELECTION 2014)

Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi

terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Tingkat

1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden negeri ini.

Pemilu legislatif akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu presiden akan

dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014.

Pemilu Legislatif

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai

lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Berikut ini merupakan nama-nama

peserta pemilu 2014

Partai Politik Nasional

NO.

URU

T

LAMBANG DAN NAMA PARTAI

1 Partai NasDem

2 Partai Kebangkitan Bangsa

3 Partai Keadilan Sejahtera

4 Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

5 Partai Golongan Karya

6 Partai Gerakan Indonesia

Raya

7 Partai Demokrat

8 Partai Amanat Nasional

9 Partai Persatuan

Pembangunan

10 Partai Hati Nurani Rakyat

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hati_Nurani_Rakyat

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hati_Nurani_Rakyat

14 Partai Bulan Bintang

15 Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia

Partai Politik Lokal Aceh

NOMOR URUT LAMBANG NAMA PARTAI

11 Partai Damai Aceh

12 Partai Nasional Aceh

13 Partai Aceh

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun

2012, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk DPR ditetapkan sebesar

3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

HASIL PEMILU 2014

Pemilu Presiden 2014

Pemilu presiden 2014 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia ketiga

kalinya yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu presiden akan dilaksanakan pada tanggal

09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen

suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon

untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Aceh

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Damai_Aceh

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_dan_Persatuan_Indonesia


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang


http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Damai_Aceh

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Aceh

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh

https://jefrihutagalung.files.wordpress.com/2014/04/hasil-pemilu-2014.jpg

Hingga saat ini, baru ada 4 kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri untuk

maju dalam pemilu presiden 2014.

CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN

Aburizal

Bakrie

(GOLKAR)

Mantan Menteri Koordinator

Kesejahteraan Rakyat dan Ketua Umum

Partai Golkar

–

Joko Widodo

(PDIP)

Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017 –

Prabowo

Subianto

(Gerindra)

Mantan Panglima KOSTRAD dan

Komandan Jendral Kopassus, Ketua

Umum Dewan Pembina Partai Gerindra

–

Wiranto

(Hanura)

Mantan Panglima TNI, Calon Presiden

2004, Calon Wakil Presiden 2009, dan

Ketua Umum Partai Hanura

Hary

Tanoesoedibjo

Pengusaha

Indonesia

Selain nama-nama diatas, terdapat beberapa nama lainnya yang mulai digadang-gadang

oleh partai politik lainnya untuk menjadi kandidat calon presiden, walaupun partai politik

tersebut belum secara resmi mengumumkannya. Berikut ini merupakan beberapa nama

kandidat calon presiden yang ada.

Aburizal Bakrie

Anis Matta

Dahlan Iskan

Gita Wirjawan

Hary Tanoesoedibjo

Hatta Rajasa

Hayono Isman

Hidayat Nur Wahid

Joko Widodo (Jokowi)

Jusuf Kalla

Megawati Sukarnoputri

Prabowo Subianto

Pramono Edhie Wibowo

Rhoma Irama

Suryadharma Ali

Sutiyoso

Wiranto

Yusril Ihza Mahendra

Note : Untuk melihat latar belakang dari setiap kandidat, dapat klik pada setiap nama

kandidat calon presiden yang ada

CAPRES-CAWAPRES PIPRES 2014

1. Joko Widodo

Nama Lengkap : Joko Widodo

Panggilan : Jokowi

Agama : Islam

Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah

Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961

Zodiac : Gemini

Hobby : Membaca, Traveling

Pasangan : Iriana Joko Widodo

Anak : Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, Gibran Rakabuming Raka

Partai Politik : PDI Perjuangan

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Pada awalnya

banyak orang yang meragukan kemampuan sosok yang sebelumnya merupakan pengusaha

mebel ini saat terpilih menjadi Walikota Solo. Namun gebrakannya dalam memimpin serta

pendekatan pada masalah kemasyarakatan membuat Jokowi begitu dikagumi oleh

masyarakat. Dia berhasil mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan di bawah

kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.

Jokowi menjadi walikota Kota Surakarta (Solo) untuk 2 kali masa bakti 2005-2015. Wakil

walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo.

Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama

dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Setelah melalui pemilihan 2 putaran

pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai

dari 15 Oktober 2012.

http://www.pemilu.com/pdip/

Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat yang

bernama “Relawan Jokowi” dimana kelompok masyarakat tersebut mendukung Jokowi

untuk mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014.

Jokowi maju sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai

Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Jokowi akan berpasangan

dengan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya pada Pilpres 2014.

Pendidikan

SMP Negeri 1 Surakarta

SMA Negeri 6 Surakarta

S-1 Kehutanan Universitas Gajah Mada

Karir & Organisasi

Pengusaha Meubel

2005-2012 Walikota Surakarta

2012-2017 Gubernur DKI Jakarta

2. Prabowo Subianto

Nama Lengkap : Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Panggilan : Prabowo Subianto

Agama : Islam

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : 17 Oktober 1951

Zodiac : Libra

Hobby : Membaca

Pasangan : Siti Hediati Hariyadi (Mantan)

Anak : Didit Prabowo

http://www.pemilu.com/profil/jusuf-kalla/

Partai Politik : Partai Gerindra

Prabowo Subianto adalah putra dari Soemitro Djojohadikusumo, mantan Menteri Keuangan

era Ir. Soekarno dan mantan Menteri. Alumnus Akademi Militer Nasional Magelang tahun

1974 itu, kariernya kian melejit setelah menyandang julukan the brightest star, jenderal

termuda karena meraih tiga bintang pada usia 46 tahun.

Pada 1996, dia menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan aktif memelopori pemekaran

satuan baret merah. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi

Panglima Kostrad. Prabowo dikenal sebagai teman dekat B.J Habibie, tetapi Habibie

mendepaknya, sehari setelah Soeharto lengser. Dia dipersalahkan atas tragedi kerusuhan

massal 13-15 Mei 1998. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPFG) tak menemukan bukti

konklusif atas tuduhan bahwa dia otak di balik kerusuhan itu.

Tahun 2004, nama Prabowo muncul sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar. Sayang,

anggota Dewan Penasihat Golkar itu terhenti langkahnya, karena partai berlambang pohon

beringin lebih memilih Jenderal Wiranto. Dan pada 2008, mantan menantu Soeharto itu

makin berkibar di panggung politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang

mengusungnya sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009 berpasangan

dengan Megawati Soekarnoputri, meski akhirnya kandas juga.

Pendidikan

1969 SMA: American School di London, Inggris

1974 Alumnus Akabri Magelang

Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Karir & Organisasi

1996-1998 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat

1998 Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI

2004-sekarang Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

2007-sekarang Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia

http://www.pemilu.com/gerindra/

2008-sekarang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia

2008-sekarang Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya

HASIL PILPRES 2014

1. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa : 62.576.444 (46.85%)

2. Joko Widodo – Jusuf Kalla : 70.997.833 (53.15%)

Dengan hasil tersebut, maka pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menang pilpres 2014 dan

akan menggantikan SBY sebagai presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019. Joko Widodo

menjadi presiden RI ketujuh dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

BAB I

PARTAI POLITIK

A.Partai Politik

1. Pengertian

a. Secara Umum

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai dan cita-cita yang sama.

b. Menurut para ahli

Ø Carl. J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya

kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Ø R.H. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang

bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya

untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum

mereka.

Ø Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan

suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Ø Maurice Duverger

Partai politik adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin politik yang sama.

Ø Edmund Burke

Partai politik adalah suatu kumpulan manusia untuk memajukan keinginan-keinginan

bersamanya, yaitu kepentingan nasional melalui prinsip-prinsip khusus yang sudah

disepakati.

c. Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai politik adalah

organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi

a. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo

Ø Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan

aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat

dalam masyarakat berkurang.

Ø Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dan pemilihan umum, partai

politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha

menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping

menanamkan solidarias dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya

menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan

menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

Ø Partai sebagai sarana rekruitmen politik

Rekruitmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang

atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sisem politik pada

umumnya dan politik pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai

politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala

partai itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang

membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekruitmen politik

dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga kader diusahakan untuk

menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan

mengganti pimpinan lama.

Ø Partai sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat

merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha

mengatasinya.

b. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pasal 11

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia

yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

- Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk

kesejahteraan masyarakat.

- Penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan

menetapkan kebijakan Negara.

- Partisipasi politik warga Negara Indonesia.

- Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi

dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

c. Fungsi partai politik secara umum

- Sebagai sarana komunikasi politik (penyalur aspirasi dan pendapat rakyat kepada pihak

pemerintah)

- Sebagai sarana sosialisasi politik (penanaman nilai dan norma terhadap masalah-masalah

politik)

- Sebagai sarana rekruitmen politik (mencari dan mengajak untuk turut aktif dalam kegiatan

politik sebagai anggota partai)

- Sebagai sarana pengatur konflik (turut mengatasi kesalahpahaman yang terjadi

pemerintahan maupun masyarakat)

3. Partai politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masa penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu

Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua

organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun

yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut

memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran

nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan

Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939

terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M.

Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan

Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan

menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite

Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan

gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil Aâ€ �laa Indonesia)

yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937,

dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam

volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan

Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan

gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional

yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik

Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik – partai politik yang pertama

kali terbentuk di Indonesia.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam yang diberi

kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai

Masyumi) yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa pasca proklamasi kemerdekaan

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang

besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik

Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI.

Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik,

karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara

melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai

politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun

dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak

dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli

1959, yang mewakili masa-masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi,

sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal

dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada

masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah

kuat, terutama melalui G 30 S/PKI (akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih

leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah

munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada

pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai

politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai

politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai

Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai

Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung

menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi

kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan

tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di

Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak

sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 -1998), Partai Politik di Indonesia

hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai

Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

Pada 2012, DPR melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia

sejak masa kemerdekaan adalah:

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955).

2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan

Kepartaian.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan

Pembubaran Partai-Partai.

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini).

B.Pemilu

1. Pengertian

a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

b. Pengertian Pemilu secara Umum

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam,

mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan

seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih

sering digunakan. Sistem pemilu asas yang digunakan adalah asas luber dan jurdil. Para

pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye

dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu

ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah

ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

2. Fungsi

Fungsi Pemilihan Umum Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan

umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum fungsi pemilihan umum adalah :

· Melaksanakan kedaulatan rakyat

· Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat

· Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih

Presiden dan wakil Presiden

· Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan

tertib

· Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

3. Pemilihan Umum di Indonesia

Pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu

DPR, DPRD Provonsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945

pada 2002 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang semula dilakukan oleh MPR,

disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam

rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di

tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan

pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Sejarah

Pemilihan umum diadakan sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987,

1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari

"Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh

diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah

memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya

tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh

pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari

"Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan

sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak

dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang

sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang

sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi

terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada

pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Bung Karno Pada pemilu

1955

C. Demokrasi

1. Pengertian

a. Secara Etimologi

“Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang

berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti

kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “demos-cratein” atau “demos-cratos” (demokrasi) adalah

kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat,

rakya berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

b. Secara Terminologi

Demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan

dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan serta pengontrol

terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau

mewakilinya melalui lembaga perwakilan.

c. Menurut para ahli

Ø Josefh A. Schmeter

Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan

politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Ø Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah

yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas

yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Ø Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung

jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak

secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang

telah terpilih.

Ø Henry B. Mayo

Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efekif oleh rakyat

dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

2. Fungsi

Demokrasi dapat menyelesaikan berbagai perselisihan di Indonesia dan di luar Indonesia

secara damai.

Demokrasi dapat menyelenggarakan pergantian pemimpin secara adil makmur dan teratur.

Demokrasi dapat juga mengakui dan menganggap adanya kebudayaan dan keaneka

ragaman.

Demokrasi dapat menegakkan keadilan dan menjamin kemakmuran disetip Negara yaitu di

luar negeri dan di dalam negeri.

3. Demokrasi di Indonesia

a. Masa Orde Lama

· Masa 1945-1959 (Demokrasi Liberal)

Demokrasi di Indonesia pada masa 1945-1959 adalah demokrasi liberal. Sistem

pemerintahan yang diterapkan pada masa tersebut adalah sistem parlementer. Sistem

demokrasi yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian

diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun

dapat berjalan memuaskan dalam beberapa Negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang

selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi

kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Karena lemahnya benih-benih demokrasi

sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Undang-undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana eksekutif

terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusionil (constitutional head) beserta

menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-

partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai

besar dengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam

koalisi tidak segan-segan menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering

jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

Di samping itu ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh

saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan

yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai “rubberstamp

president” (presiden yang membubuhi capnya) belaka dan tentara yang karena lahir dalam

revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang

dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Faktor-faktor semacan ini ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai-partai

yang tergabung dalam Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara

untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang Undang

Dasar 1945.

· Masa 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

Ciri pada masa ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik,

berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social

politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat di pandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan

keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-

Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama

sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat

Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima

tahun. (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali) yang

ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

b. Masa Orde Baru (Demokrasi Pancasila)

Landasan formil dari periode ini adalah pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta

ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin

mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Karena sebelum periode ini telah terjadi

penyelewengan dan pengingkaran terhadap kedua landasan formal dan yuridis dalam

kehidupan kenegaraan. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap

Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah

mengadakan tindakan korekif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan

seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi

jabatan efektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan

ditinjaunya kembali produk-produk legislaif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar

itu Undang-Undang No. 19/1964 telah diganti dengan satu undang-undang baru (No.

14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan pengadilan” Dewan

Perwakilan Rakyat-Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, disamping ia tetap

mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status

sebagai menteri.

Begitu pula tata tertib DPR yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan

permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif dihapuskan.

Golongan Karya, di mana anggota ABRI memerankan peranan penting, diberi landasan

konsitusionil yang lebih formil. Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya

diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers

untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai politik diberi hak untuk bergerak dan

menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian

diharapkan terbinanya partisipasi politik dari golongan-golongan dalam masyarakat.

Disamping itu diadakan program pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana.

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai

pancasila dan UUD 1945. Karena itu Demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi

pancasila.

Namun demikian “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan

gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik

kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberi ruang bagi kehidupan

demokrasi.

kekuasaan partai politik

Documents