laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015

1


i

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan Tahun 2015

Diterbitkan Oleh :

Sekretariat Reformasi Birokrasi BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN


ii

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015 telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan

laporan ini adalah sebagai media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi dalam

menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Kementerian Perdagangan, dalam hal ini seluruh anggota pokja, tim sektretariat reformasi

birokrasi serta seluruh mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan

reformasi birokrasi. Meski demikian, masih banyak ruang-ruang perbaikan yang menjadi target

reformasi birokrasi di tahun selanjutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil

reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan kepada pegawai, masyarakat, Kementerian

terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi

terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan Tahun 2015 dapat menjadi bahan evaluasi danfeed backuntuk

peningkatan capaian reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan,hal tersebut diperlukan untuk

mendukung terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bersih dan akuntabel, efektif dan

efisien, dan memiliki pelayanan publikyang berkualitas dan berkselas dunia.

Salam Perubahan!

Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan


iii


iv

Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................................................ ii

Daftar Isi ................................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... - 1 -

A. Latar Belakang .................................................................................................................... - 1 -

B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi .................................................................................. - 2 -

BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 .................................................................. - 6 -

A. Capaian Pelaksanaan Pokja ............................................................................................... - 6 -

a. Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)…………………………….. - 6 -

b. Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)…………………………………. - 10 -

c. Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)……………..…… - 14 -

d. Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi…………..… - 16 -

e. Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)…………………………………….. - 17 -

f. Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur).- 19 -

g. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan

perundang-undangan)…………………………………………………………………………………………….…. - 20 -

h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik)……………………………………………………………………………………………………………………….. - 22 -

i. Monitoring dan Evaluasi……………………………………………………………………………………………… -26-

B. Quick Wins Tahun 2015…………………………………………………………………………………………….. - 28 -

C. Sekretariat Reformasi Birokrasi....................................................................................... - 32 -

BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI ....................................................................................... - 46 -

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... - 51 -

LAMPIRAN ......................................................................................................................................... - 52 -


- 1 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting

dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi

pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih

baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan

profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau

penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah,

pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus

berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak

diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif

untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek

kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan,

dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi,

inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan,

rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di

berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum

akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan

pelayanan public prima belum terbangun secara luas.

Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden

No. 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas

dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu

bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014,

pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan

pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola


- 2 -

pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi

birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi

2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan

sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa

mendatang.

Kementerian Perdagangan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang

memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan dan

Daya Saing Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Dalam agenda

pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan dalam periode 2015-2019 memiliki 3

misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu: meningkatkan pertumubuhan kinerja

perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; meningkatkan perdagangan dalam negeri yang

bertumbuh dan berkualitas, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor

perdagangan. Namun, Kementerian perdagangan juga dihadapkan pada beberapa

permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum optimalnya

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sinerginya kebijakan pusat dan

daerah merupakan salah satu kendala yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi

birokrasi di Kementerian Perdagangan.

B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan

pemerintah sebagai berikut :

1. NAWACITA

Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas

utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :

a. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda

reformasi birokrasi


- 3 -

b. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk

c. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara

d. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara

e. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik

2. Agenda Pembangunan Nasional

Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait

dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :

a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan

b. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

3. Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019

Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi,

antara lain :

a. Lemahnya penegakan hukum

b. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi

c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah

d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah

e. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien

f. Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi

g. Penerapan e-government belum merata

h. Integritas PNS yang masih rendah

i. Kualitas pelayanan publlik masih rendah

4. Pengarusutamaan 2015-2019

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam PeraturanPresiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakanlandasan operasional bagi

seluruh pelaksanaan pembangunan, yangdiarahkan untuk dapat tercermin dalam

output pada kebijakanpembangunan.

Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasidan mendorong

partisipasi masyarakat sipil, melalui:


- 4 -

a. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

c. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 diarahkan

pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur

negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN Tahun 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah :

Dari ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diturunkan ke dalam sasaran

reformasi birokrasi pokja-pokja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.

Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Program Kerja Sasaran

Pokja Manajemen Perubahan

1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan

masyarakat

Pokja Penguatan Pengawasan

1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang

independen, profesional dan sinergis 3. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah

yang bersih dan bebas KKN 4. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas


- 5 -

Program Kerja Sasaran

6. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 7. Meningkatnya opini WTP-BPK

Pokja Penguatan Akuntabilitas

1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara

Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain

2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah

3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan

Pokja Penataan Tatalaksana

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government

2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)

3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

Tabel 1. Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019


- 6 -

BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

A. Capaian Pelaksanaan Pokja

Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan pada periode II tahun 2015-2019

fokus pada delapan (8) area perubahan dan memiliki sembilan (9) program kerja reformasi

birokrasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian

Perdagangan Nomor 103/SJ-DAG/KEP/2/2015tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam

Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang kemudian direvisi dengan Surat

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganNomor 338/SJ-DAG/KEP/6/2015.

Pada tahun berjalan 2015, pelaksanaan Reformasi Birokrasi melanjutkan kegiatan

berdasarkan masukan pada evaluasi dan verifikasi lapangan reformasi birokrasi dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hal tersebut dikarenakan belum disusunnya

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 sebagai dasar dan

acuan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun beberapa capaian yang sudah diraih oleh Pokja Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan anatara lain sebagai berikut:

a. Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset

(pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja

birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi

yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian

Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen

Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun

2011 serta PERMENPAN 2014 No. 027 tentangPedoman Pembangunan Agen

Perubahan Di Instansi Pemerintah.


- 7 -

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 ini adalah:

a) Meningkatnya integritas aparatur

b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Pada tahun 2015 Pokja Manajemen Perubahan telah melaksanakan berbagai

kegiatan yang mendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan, antara lain adalah:

a) Telah menetapkan role model dan agen perubahan di lingkungan

Kementerian Perdagangan;

b) Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan antara pegawai dan

pimpinan Kementerian Perdagangan serta siraman rohani;

c) Telah melaksanakan workshop dalam rangka penetapan program agen

perubahan untuk tahun 2016 bekerja sama dengan AIPEG;

d) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

e) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan

komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pembuatan SK Tim RB dan Tim Pokja-Pokja RB

SK yang terkait pelaksanaan RB

Pelaksanaan workshop sosialisasi kebijakan

f) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Tahun 2015;

g) Pencanangan budaya kerja positif

Berdoa ketika mulai bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun

melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan

Berdoa sebelum pulang bekerja pukul 17.00/17.30, disampaikan

sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan

Kementerian Perdagangan

Mengumandangkan lagu mars perdagangan setiap pagi sebelum

bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras

suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan


- 8 -

h) DiskusiPolicy Position ke-1 tanggal 20 Maret 2015, dengan tema “Brain

Storming Mengenai Pokok-pokok Pengaturan Dalam Rancangan Peraturan

Pemerintah terkait E-Commerce” dan “Sosialisasi Kebijakan Pengawasan

dan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)”;

i) Diskusi Policy Position ke-2 tanggal 23 Maret 2015, dengan tema “Imbal

Dagang Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia”;

j) Pelaksanaan Forum Diskusi Kebijakan Pengendalian Harga, tanggal 6 April

2015;

k) Pelaksanaan Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat

Eselon I dan II Kementerian Perdagangan, tanggal 7 April 2015;

l) Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Sistem Perusahaan Online

(SIPO), pada tanggal 23 April 2015;

m) Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, pada tanggal 5 Mei 2015;

n) DiskusiPolicy Position ke-3 tanggal 15 Mei 2015, dengan tema “ Analisis

Kinerja Perdagangan Luar Negeri menyikapi Perkembangan Ekonomi Global

dan Nasional Saat Ini”;

o) Workshop Managing Change, tanggal 29 Juni 2015;

p) Workshop ke-1, Pendalaman Peraturan Menteri PAN-RB No.27 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi

Pemerintah.Workshop dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Oktober 2015, di

Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1 Kementerian Perdagangan, dihadiri oleh

APIEG dan 19 unit kerja dengan jumlah 39 peserta;

q) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Agen Perubahan Kementerian

Perdagangan, tanggal 3 s/d 4 November 2015, di Ruang Rapat Kapushaka

Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 14 unit kerja dengan jumlah 40

peserta;

r) Pelaksanaan Rapat Pleno Calon Agen Perubahan, tanggal 6 November 2015,

di di Ruang Rapat Kapushaka Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 13

unit kerja dengan jumlah 26 peserta;

s) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Group dan Finalisasi Survei bagi Calon Agen

Perubahan Kementerian Perdagangan, tanggal 23 November 2015, di Ruang


- 9 -

Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 12 unit kerja dengan

jumlah 23 peserta;

t) DiskusiPolicy Position ke-7 tanggal 7 Desember 2015, dengan tema

“Perkembangan SDM Perdagangan Dalam Mendukung Revolusi Mental di

Lingkungan Kementerian Perdagangan”;

u) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Progress Report Kegiatan Kelompok Agen

Perubahan Kementerian Perdagangan, pada tanggal 14 Desember 2015, di

Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 11 unit kerja dengan

jumlah 20 peserta.

Gambar 1. Photo Pelaksanaan Workshop Agen Perubahan (27-28 Oktober 2016)

Berdasarkan capaian yang telah didapat oleh Pokja Manajemen Perubahan

pada tahun 2015 tersebut, Pokja Monitoring dan Evaluasi telah memberikan

rekomendasi terhadap beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan

untuk dijadikan salah satu agenda penting di rencana aksi tahun 2016 antara lain:

a) Rapat persiapan workshop dengan Tim AIPEG. Dengan Pelaksanaan

Workshop bersama AIPEG ini, pelaksanaan Reformasi BirokrasiKementerian

Perdagangan ini akan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasiitu sendiri

secara signifikan. Melalui kegiatan workshop ini akan dapat memotivasi SDM

di Kementerian Perdagangan untuk menjadi agen perubahan (agent of


- 10 -

change). Dampak jangka panjangnya, semangat dalam menciptakan

perubahan di internal Kementerian Perdagangan semakin besar;

b) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas juga sangat prioritas

untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2016. Khususnya

implementasi dan pelaksanaan SPIP. Dengan berhasilnya implementasi SPIP

di unit - unit eselon dua Kementerian Perdagangan, cita - cita ataupun

semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang

bersih dan bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atau

menciptakan prinsip clean government and good governance dapat bisa

menjadi lebih nyata. Dengan impelementasi SPIP, unit eselon 2 memiliki

mekanisme internal yang berjalan secara automatis dalam mengawal

pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran;

c) Public campaign untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai unsur

pengawas juga hal yang tidak kalah penting untuk di jadikan rencana aksi

pokja Manajemen Perubahan di tahun 2016. Melalui hal ini, masyarakat

akan ikut serta/ berperan dalam mewujudkan pelayan publik yang sesuai

cita - cita Reformasi Birokrasi. Selain itu, peran serta masyarakat juga bisa

menjadi saksi perubahan RB Kementerian Perdagangan itu sendiri.

Dengan terlaksananya 3 hal diatas, diharapkan dapat mempercepat arus

perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal Kementerian Perdagangan.

b. Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah

yang bersih dan bebas KKN dengan “Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan

efektif serta taat pada peraturan.” Dan “Pengelolaan keuangan Kementerian

Perdagangan yang andal dan terpercaya.”

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah:

a) Meningkatnya kapasitas APIP

b) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas

KKN

c) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi


- 11 -

d) Meningkatnya opini WTP-BPK.

Capaian Pokja Penguatan Pengawasan antara lain adalah :

a) Pendidikan dan pelatihan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b) APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan memperoleh Level 2

dalam hal kapabilitas yang dinilai oleh BPKP dibuktikan dengan Surat dari

Kepala BPK;

c) Pelaksanaan PMPRB tahun 2015;

d) Melaksanakan kegiatan WTA di tahun 2015 sebagai langkah menuju

WBK dan WBBM. Pelaksanaan penilaian WTA tahun 2015 menghasilkan

45 unit Eselon II dilingkungan Kementerian Perdagangan yang meraih

unit berpredikat WTA, hasil tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2014

yang hanya dapat 21 unit meraih predikat WTA;

e) Kegiatan Whistle Blowing System telah diterapkan pada Unit Layanan

Pengadaan Kementerian Perdagangan dan akan terus dievaluasi setiap

tahunnya;

f) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit 2014;

g) Terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi ke KPK a.n. Menteri Perdagangan

sebagai salah satu bentuk upaya menuju penanganan benturan

kepentingan;

h) Telah dilaksanakan kegiatan pemetaan risiko pada Sekretariat

Inspektorat Jenderal;

i) Implementasi SPIP dilaksanakan dengan hasil kegiatan pemetaan risiko

pada beberapa unit di Kementerian Perdagangan . Dari hasil Monev SPIP

terdapat unit yang telah melaksanakan sosialisasi dan unit tersebut telah

juga memetakan risiko yang terdapat pada unit kerjanya;

j) Telah dilakukan penjenjangan APIP lewat JFA, dan didapat jumlah

pegawai yang mengikuti penjenjangan JFA sebanyak 18 Orang yang


- 12 -

terdiri dari 8 orang mengikuti JFA Ahli, 2 orang mengikuti JFA Muda dan

8 orang mengikuti JFA pembentukan auditor pertama;

k) Penyelenggaraan workshop pengembangan profesi auditor pada tanggal

1 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh Irjen K/L. Dalam

Kesempatan tersebut hadir perwakilan Inspektur Jenderal, Para

Inspektur, Perwakilan Auditor madya dan Auditor Muda dari seluruh

peserta Inspektorat K/L yang menjadi anggota AAIPI;

l) Telah dilakukan Monev pembekalan APIP yang dituangkan dalam

laporan;

m) Telah dibuat pedoman audit berbasis risiko pada Bulan Desember 2015;

n) Telah dilakukan Gelar Hasil Pengawasan pada Bulan Maret 2015 dan

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan telah disampaikan kepadan Menteri

Perdagangan dan ditembuskan kepada Kementerian PAN&RB;

o) Laporan Pemutakhiran Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI dan Itjen telah

dilaksanakan pada unit Pusat di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan

Ditjen Perdagangan Luar Negeri;

p) Terdapat laporan pemutahiran dengan Itprov menyatakan bahwa

sebanyak 8 unit Satker Dekonsentrasi dari 12 Provinsi telah berhasil

melaksanakan seluruh rekomendasi dengan jumlah rekomendasi

sebanyak 91 rekomendasi;

q) Telah dilakukan Monitoring TLHP BPK dan Itjen, dan di dalam laporan

tersebut menyatakan bahwa jumlah TLHP BPK telah berhasil diselesaikan

pada tahun 2015 sebanyak 118 rekomendasi atau sebanyak 48% dari

jumlah 247 rekomendasi dan 135 temuan. Sedangkan TP-TGR yang telah

dikembalikan ke kas negara adalah Rp17.518,36 juta atau 57,66% dari

seluruh temuan pengembalian ke kas negara yaitu sebesar Rp25.891,49

juta. Jumlah TLHP Itjen mencapai 76,96%;


- 13 -

r) Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi

Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;

s) Telah dilaksanakan Sosialisasi mengenai Gratifikasi bersamaan dengan

Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi

Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;

t) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Kementerian Perdagangan;

u) UPG/Satgas Pengendali Gratifikasi kembali diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 765/M-DAG/KEP/7/2015

tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi di Lingkungan


v) Telah diterbitkan satu juknis WTA yang telah disempurnakan lewat 21.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 316/M-DAG/KEP/2/2015

tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian Wilayah Tertib

Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

w) Telah dilakukan kampanye Whistleblowing System dalam bentuk

penayangan link WBS dalam web Kementerian Perdagangan ;

x) Telah dilakukan Penangangan Whistleblowing System sesuai dengan

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 13/IJ-

DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Verifikator dan Penelaah

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian

Perdagangan, dan telah dituangkan dalam Laporan;

y) Telah dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan

Whistleblowing System yang dituangkan dalam laporan;

z) Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan

Kementerian Perdagangan sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan.


- 14 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mendapatkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian dari BPK tahun 2015 sehingga mempertahankan

Opini WTP dari BPK sejak tahun 2011.

Gambar 2. Photo penyerahan tropi pelaksanaan WTA Tahun 2015

c. Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena

penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih

berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala

sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015

adalah

1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

yang terintegrasi

2) Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3) Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

AdapunCapaian Pokja Penguatan Akuntabilitas tahun 2015 antara lain :

a) Keterlibatan sebagian besar pimpinan pada saat penyusunan pedoman SAKIP,

Renstra 2015, Renja 2015, anggaran, perjanjian kinerja 2015, LAPKIN 2015,

serta evaluasi pelaksanaan SAKIP 2015;

b) Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja;


- 15 -

c) Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja;

d) Pelatihan sistem BSC bagi Operator Perwakilan perdagangan diluar negri dan

unit-unit dilingkungan Kementerian Perdagangan ;

e) Penyusunan IKP Kementerian Perdagangan 2015;

f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKP Kementerian Perdagangan 2015;

g) Pembuatan strategic map/arsitektur BSC Kementerian Perdagangan ;

h) Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis BSC Kementerian Perdagangan ;

i) Sistem Manajemen Kinerja Individu yang mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas

bagi Pokja Penguatan Akuntabilitas, yaitu :

a) Peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan: hal ini harus

dimulainya dari komitmen pimpinan yang memiliki kesadaran terhadap kontrak

kinerja unit mereka masing - masing

b) Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan yang

tercemin melalui tertelusurnya / tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi

dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target -

target kinerja Kementerian Perdagangan dapat “dibagi habis dan tertelusur dari

pimpinan hingga staff / pelaksana Kementerian Perdagangan.

Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Peningkatan kualitas

akuntabilitas” dan “Ketelusuran antara kinerja organisasi dan kinerja individu”,

kinerja Pokja Akuntabilitas secara umum dapat memberikan dampak yang signifikan,

sehingga bentuk / tingkatan akuntabilitas Kementerian Perdagangan dapat

meningkat. Dengan ini, hasil kerja / kinerja Kementerian Perdagangan akan lebih

akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) dan dapat lebih di percaya oleh

masyarakat.


- 16 -

d. Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efiktivitas dan efisiensi

kelembagaan secara professional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas

sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Sasaran yang

ingin dicapai pada tahun ini adalah: Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di

unit kerja Kementerian Perdagangan.

Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2015 antara

lain adalah :

a) Telah dilakukan penataan kelembagaan Kementerian Perdagangan dengan

disahkannya Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

b) Telah dilakukan penataan penataan organisasi dan tata kerja unit Eselon II ke

bawah sebagai tindak lanjut Perpres No. 48 Tahun 2015;

c) Dilakukan penyusunan Tusi Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian

Perdagangan ;

d) Telah dilakukan pelaksanaan FGD untuk melakukan standardisasi jabatan di

lingkungan unit kesekretariatan dan Ketatausahaan ;

e) Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan, evaluasi jabatan

dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan ;

f) Telah dilakukan review jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan

Kementerian Perdagangan untuk dilakukan penyederhanaan jabatan;

g) Sedang disusun instrumen bagi evaluasi kinerja organisasi Kementerian

Perdagangan.

h) Telah dilakukan sosialisasi model evaluasi kinerja (review kelembagaan)

organisasi Kementerian Perdagangan


- 17 -

Gambar 3. Foto. Usulan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan di KemenPAN dan RB

Berdasarkan capaian pokja penataan dan penguatan organisasi tersebut, ada

beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu :

a) Penataan Kelembagaan: hal ini sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi internal Kementerian Perdagangan. Dengan dilaksanakannya penataan

kelembagaan, diharapkan Kementerian Perdagangan sebagai bentuk organisasi

dapat menjadi organisasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel.

b) Sekretariat Reformasi Birokrasi: Hal ini juga harus diprioritaskan karena dalam

implementasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan penetapan target

ataupun langkah - langkah yang strategis dalam Roadmap, Rencana Aksi maupun

Quickwins. Dengan ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat

memiliki langkah - langkah yang tepat.

e. Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)

Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan. POKJA Penataan Tatalaksana telah membangun dan

menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat

bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien,

efektif, produktif dan akuntabel.


- 18 -

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas

bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi.

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah:

a) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-

Government

b) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.

Capaian Pokja Penataan Tatalaksana pada tahun 2015 antara lain :

a) Telah disusun alat/instrumen/mekanisme untuk mengevaluasi penerapan

Standard Operating Procedures (SOP), dan telah disahkan oleh Kepala Biro

Organisasi dan Kepegawaian, dan akan digunakan untuk mengevaluasi

penerapan Standard Operating Procedures (SOP);

b) Sudah dilaksanakan kegiatan audit SOP mikro dilingkungan Ditjen PDN dan PEN

tahun 2015 pada tanggal 22-26 Juni 2015, yang dilakukan oleh tim pelaksana

Audit SOP Mikro yang berasal dari pegawai di lingkungan kementerian

perdagangan ;

c) Implementasi e-audit di Kementerian Perdagangan;

d) Publikasi transparansi laporan Keuangan di Kementerian Perdagangan sudah

dipublikasikan di Website Kementerian Perdagangan ;

e) Melakukan Integrasi Sistem Informasi Keuangan di Biro Keuangan dengan Unit di

semua Eselon I;

f) Pengadaan melalui E-Catalog;

g) Telah disusun NSPK penunjang implementasi E-Archives di Lingkungan


h) Trial and error aplikasi e-arsip yang dikembangkan secara mandiri oleh Biro

Umum Kementerian Perdagangan.


- 19 -

Gambar 4. Photo Kegiatan audit SOP mikro di lingkungan Ditjen PDN dan PEN tahun 2015

Dari capaian-capaian tersebut, ada dua hal yang menjadi prioritas bagi pokja

penataan tatalaksana, yaitu :

a) Monitoring dan Evaluasi Sistem dan prosedur Kerja: Dengan hal ini, sistem

bekerja pemerintah akan lebih efesien, efektif, terorganisir dan hasilnya akan

lebih berkualitas. Sehingga, level akuntabilitas Kementerian Perdagangan juga

akan lebih baik;

b) E-GOVERNMENT: Dengan hal ini, Kementerian Perdagangan akan menunjukan

tingkat transparansi yang lebih baik kepada masyarakat melalui e-katalog.

f. Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

yang didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur

yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui

program ini adalah Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang

Perdagangan.Adapun capaian Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

antara lain:

a) Aplikasi Perhitungan Beban Kerja;

b) Workshop evaluasi penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu bidang

kemetrologian;


- 20 -

c) Telah dilaksanakan pengisian pejabat tinggi pratama;

d) Persiapan pembangunan assessment center (jangka menengah);

e) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

f) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan


g) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung

kinerja.

Berdasarkan capaian di atas, ada tigal hal yang harus lebih diprioritaskan

yaitu:

a) Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

b) Sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Dengan diprioritaskannya tiga hal diatas, diharapkan rotasi posisi dan

promosi di lingkungan Kementerian Perdagangan semakin sering, sehingga SDM di

Kementerian Perdagangan semakin berpengalaman, berkualitas dan terhindar dari

kejenuhan. Secara automatis, ketika SDM terhindar dari kejenuhan maka hasil dan

karya dari individu tersebut akan lebih baik dan berkualitas. Selain itu, pemetaan

karir untuk SDM internal Kementerian Perdagangan semakin diisi oleh SDM yang

tepat sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal ini akan lebih

sempurna, apabila Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kualitas SDM

dengan diklat - diklat yang bermutu.

g. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan

dan perundang-undangan)

Kementerian Perdagangan sebagai instansi/lembaga yang memiliki

kewenangan untuk mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam hal


- 21 -

ini Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan dalam

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para

pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan. Dinamika

perekonomian yang berjalan dengan cepat menghendaki Peraturan Perundang-

undangan yang ada dapat menjawab permasalahan perekonomian khususnya di

bidang perdagangan.

Dalam upaya untuk melakukan akselerasi hukum dan harmonisasi hukum,

Kementerian Perdagangan telah berhasil menelaah dan menyusun berbagai

Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan yang telah disusun sesuai

dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundanganundangan

berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan organisasi. Sasaran

yang ingin dicapai melalui program kerja ini adalah:

a) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

b) Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,

harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Capaian Pokja Pentaan Peraturan dan Perundang-undangan antara lain :

a) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Perpres) melalui proses

penyusunan Policy paper, Kajian, Naskah Akademik, Rapat antar Unit di

Kementerian, Rapat Antar Kementerian, Harmonisasi, Paraf Koordinasi;

b) evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

(Permendag);

c) Pembahasan RPP tentang Perdagangan Perbatasan mengenai penetapan wilayah

perbatasan darat dan perbatasan laut yang dapat dilakukan aktivitas

perdagangan perbatasan dan pengaturan perdagangan perbatasan (Ps. 55);

d) Pembahasan substansi RPP Tindakan Pengamanan Perdagangan Tindakan

Antidumping dan Tindakan Iimbalan;


- 22 -

e) RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan;

f) Dari 8 regulasi pada paket deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015, 5

regulasi telah selesai dan 3 regulasi dalam proses penyelesaian;

g) Dari 24 regulasi pada paket debirokratisasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015,

14 regulasi telah selesai dan 10 regulasi dalam proses penyelesaian.

h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat serta sebagai ujung tombak sistem pelayanan

perijinan yang terpadu, tertib dan transparan atas perijinan yang diterbitkan sesuai

dengan harapan masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah:

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat

b) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

Capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2015

antara lain:

a) Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara

online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat

diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan

sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan

dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli.Memberikan

kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang

terkait perijinan yang dikeluarkan, terutama terkait dengan proses custom

clearance;

b) Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850

pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau

meningkat 1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah

perijinan yang bersifat mandatory online;


- 23 -

c) Melaksanakan pengembangan kapasitas pelakuekspor atau SDM bidang Ekspor

pada 117 angkatan pelatihan ekportir dan calon eksportir;

d) Revisi SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;

e) Penambahan 10 ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan

Publik (5 kemampuan pengujian dan 5 sertifikasi);

f) Pengembangan Pelayanan Perijinan UTTP sudah dapat dilakukan secara online;

g) Telah tersertifikasi ISO 9001-2008 untuk semua jenis pelayanan perijinan UTTP

di Diretktorat Metrologi;

h) Telah dilakukan pengadaan perangkat keras untuk menunjang pelayanan

perijinan UTTP online;

i) Tersedianya Informasi pelayanan berbasis website dapat dibuka pada jaringan

local;

j) Berdasarkan evaluasi penanganan pengaduan dihasilkan dokumen SOP

Penanganan Pengaduan dengan waktu penyelesaian pengaduan pelanggan

maksimum 3 hari kerja;

k) Mempertahankan status akreditasi persyaratan umum kompetensi

laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi ISO 17025:2008 dari KAN;

l) Tersedianya instalasi uji meter gas rotary piston dan turbin, testbench

endurance test pada instalasi uji meter air, software standar AGA 3;

m) Dalam hal peningkatan pelayanan perijinan di bidang sistem resi gudang, telah

terdapat 35 persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang

diterbitkan;

n) Dari target 20 hari penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK setelah dokumen

lengkap dan benar, pada tahun 2015 rata-rata perijinan dimaksud dapat

diselesaikan dalam waktu 11 hari;

o) Terdapat penambahan jenis perijinan melalui system online, 8 perijinan bidang

PBK sehingga total perijinan di bidang PBK yang dilayani secara online saat ini

sebanyak 10 perijinan;


- 24 -

p) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

permohonan perijinan secara online melalui system INATRADE yang terintegrasi

dengan Indonesia National Single Window (INSW);

q) Penerapan Kode Etik sesuai dengan Permendag No. 33.1/M-DAG/PER/10/2011

tentang Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Sudah

memberikan sanksi kepada petugas layanan yang tidak Menciptakan inovasi

penerapan system punishment (sanksi)/ reward (penghargaan) bagi pelaksana

layanan. Publik di Lngkungan Kementerian Perdagangan;

r) Masyarakat dapat melihat hasil survey kepuasan melalui

http://inatrade.Kementerian Perdagangan .go.id;

s) Pelayanan Publik yang tersertifikasi ISO 9001:2008;

t) Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan

Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II


u) Mempunyai layanan pengaduan yang bisa diakses melalui :

• Email:humas@Kementerian Perdagangan .go.id;inatrade@Kementerian

Perdagangan .go.id; contact.us@Kementerian Perdagangan .go.id;

[email protected]

• Call Center INATRADE 1500404 (7x24)

• Call Center e-SKA 500334 (7x24)

• Kotak Pengaduan

g) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait Pelayanan Informasi

Publik Semester 1;

h) Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan

Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdag;

i) Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015, dengan judul

inovasi customer service center pada Direktorat Pengembangan Pasar dan

mailto:[email protected]






- 25 -

Informasi Ekspor dan misi dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan

Citra;

j) Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara

online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat

diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan

sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan

dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli;

k) Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850

pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau meningkat

1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah perijinan yang

bersifat mandatory online;

l) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor, yaitu sebanyak

117 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir;

m) Pelayanan Publik pada Kementerian Perdagangan mendapatkan penghargaan

dari Ombudsman, yaitu berada pada zona hijau, dengan tingkat kepatuhan tinggi

atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

n) Terobosan Paket Kebijakan Ekonomi 2015, 32 peraturan dideregulasi dan

didebirokratisasi yang memangkas 60 perijinan (35,5%), dan pada akhir 2015

telah diselesaikan 19 Peraturan dengan memangkas 35 perijinan.

Berdasarkan beberapa capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Pokja Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik, antara lain yaitu :

a) Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik: hal ini akan sangat

mempercepat proses perizinan yang harus dikeluarkan Kementerian

Perdagangan. Terlebih lagi, Kementerian Perdagangan pernah tersangkut dengan

kasus Dwelling Time. Dengan penerbitan Permendag ini sebagai bentuk upaya

Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki kinerja dan memperpendek


- 26 -

Dwelling Time. Selain itu, dengan penerbitan Permendag ini adalah bentuk upaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik / masyarakat.

b) Hal yang terkait Daftar Informasi Publik juga harus sangat di perhatikan, karena

hal ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas Kementerian Perdagangan dalam

Pelayanan Publik. Dengan hal ini, keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat

untuk mendapatkan informasi semakin meningkat.

Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Tanda Tangan Elektronik” dan

“Daftar Informasi Publik”, kinerja Pokja Pelayanan Publik secara umum dapat

memberikan dampak yang signifikan, sehingga tingkat pelayanan Kementerian

Perdagangan kepada masyarakat juga dapat meningkat.

i. Pokja Monitoring dan Evaluasi

Untuk memantau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi

birokrasi di kementerian perdagangan, Kementerian Perdagangan membentuk satu

tambahan pokja yaitu Tim Pokja Monev Reformasi Birokrasi. Tugas dan fungsi pokja

ini adalah melakukan kegiatan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali ,dan evaluasi

setiap 1 (satu) tahun sekali serta 5 (lima) tahun sekali terhadap pelaksanaan program

reformasi birokrasi kepada masing-masing pokja reformasi birokrasi kementerian

perdagangan, yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya, laporan

tersebut disampaikan kepada koordinator Pokja Monev untuk disampaikan kepada

penanggungjawab pokja Monev dengan tembusan kepada sekretariat Reformasi

Birokrasi Kementerian Perdagangan.

Tujuan Program Kerja (Pokja) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi

Birokrasi Kementerian Perdagangan adalah

a) Memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi kementerian untuk

memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai

dengan roadmap yang telah disetujui;

b) Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana

reformasi birokrasi;

c) Mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi

birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam


- 27 -

roadmap dan memberikan catan-catatan bila hasil capaian tidak sesuai dengan

yang direncanakan.

Fokus dari Pokja Monitoring dan Evaluasi program Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian Perdagangan adalah mengevaluasi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kementerian berdasarkan PMPRB akhir tahun 2014. Hal ini dilakukan

karena tahun ini disebut dengan masa transisi, di mana setiap Kementerian ataupun

Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019.

Di lain pihak, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015 harus tetap

berjalan.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perdagangan secara umum pada Tahun 2015 ternilai cukup baik, meskipun tanpa

acuan Road Map periode 2015 – 2019. Meskipun demikian, setiap pokja masih perlu

memprioritaskan atau memfokuskan beberapa kegiatan dari kegiatan yang lainnya.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pokja Monev

Reformasi Birokrasi, di dapat rekomendasi kegiatan–kegiatan yang harus

diprioritaskan oleh delapan pokja area perubahan yaitu sebagai berikut:

No. Pokja Rekomendasi Kegiatan yang diprioritaskan

1. Manajemen Perubahan Agent of Change

Nilai-nilai integritas dan SPIP

Public Campaign

2. Penguatan Pengawasan Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perdagangan

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Awareness terhadap kontrak kinerja

Tertelusurnya/ tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Individu

4. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Kelembagaan

Sekretariat Reformasi Birokrasi

5. Penataan Tatalaksana Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja

E-GOVERNMENT

6. Penataan Sistem Manajemen SDM Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

Sistem promosi secara terbuka

Perumusan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian kualitas diklat

7. Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan

Pengelolaan peraturan perundang-undangan


- 28 -

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik

Daftar Informasi Publik

Tabel 2. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Hasil Monev RB 2015

A. Quick Wins Tahun 2015

Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses

reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari program Quick

Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) dari Kementerian.

Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program Quick Wins harus memenuhi

criteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (core business);

serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Seperti program quick wins periode sebelumnya, program quick wins dilakukan

dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh

publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan

oleh pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Kementerian PAN & RB mengarahkan tema

besar quick wins, yaitu:

a) Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara;

b) Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;

c) Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan, Kompetitif, Berintegritas dan Berbasis

Merit;

d) Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN;

e) Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memperkuat

Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi;

f) Penguatan Pelayanan Publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);


- 29 -

g) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik;

h) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi

Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluais Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/Pemda

Yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

i) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui

Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan

Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk Dalam

Negeri.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian

Perdagangan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam

kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan.

Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Program Unggulan

Quick Wins Tahun 2015, yaitu :

NO UNIT NAMA LAYANAN PERUBAHAN

SEBELUM QW SETELAH QW

1. Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi

Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor

Pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, yaitu pemrosesan dokumen pelengkap pabean untuk impor UTTP

Diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW)

2. Biro Pasar Fisik dan Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi gudang secara manual

Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi gudang secara online

Tabel 3. Program Quick Wins Tahun 2015


- 30 -

a) Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal

Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi)

Sejak mulai diaktifkannya portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk Izin

Impor UTTP pada bulan februari 2015, maka dokumen pelengkap pabean UTTP yaitu

Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana di amanatkan

dalam Permendag 74/M-DAG/PER/12/2012 harus dikirim secara elektronik ke INSW.

Dengan adanya amanat tersebut, maka layanan Penerbitan Surat Keterangan

Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal

Impor yang awalnya belum terkoneksi dengan INSW, maka layanan tersebut dijadikan

sebagai salah satu program Quick Wins Tahun 2015 dengan tujuan agar layanan

tersebut dapat segera terkoneksi dengan INSW sesuai dengan amanat Permendag

74/M-DAG/PER/12/2012.

Manfaat dari adanya perubahan layanan tersebut adalah diharapkan pelaku

usaha/importir dapat mengeluarkan barang impor berupa UTTP yang sudah memiliki

Izin Tipe tidak mengalami kesulitan pada saat proses Custom Clearance.

Tujuan dari program tersebut adalah :

- Adanya peningkatan mutu layanan, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan

perizinan UTTP, Direktorat Metrologi sudah menerapkan dan mempertahankan

akreditasi ISO 9001:2008 oleh TUV Rheinland;

- Adanya peningkatan kompetensi SDM, yaitu aparatur pelayanan mendapatkan

pelatihan ISO 9001:2008 dan pelatihan teknis lainnya dibidang UTTP;

- Akses Informasi, yaitu dalam rangka melaksanakan amanat Permendag 74/M-

DAG/PER/12/2012, maka Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe dapat dikirim

secara online ke Indonesian National Single Window (INSW) melalui Inatrade.

Capaian dari program layanan tersebut adalah :

- Capaian jangka waktu pelayanan sesuai dengan mutu baku waktu (3 hari kerja)

sampai dengan bulan september adalah 96,4%;

- Dari hasil survailenauditor ISO 9001:2008 TUV Rheinland tahun 2015, maka

pelayanan perizinan UTTP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008;


- 31 -

- Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) sudah dikirim secara on-line ke Indonesian National Single

Window (INSW) melalui Inatrade.

Tindak lanjut dari program tersebut adalah :

- Direktorat Metrologi akan melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan

evaluasi program perubahan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi

Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor

yang sudah dilakukan. Hal ini merupakan langkah Direktorat Metrologi dalam

meningkatkan pelayanan publik.

b) Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang (Biro Pasar Fisik dan

Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

Program Quick Wins pada layanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam

Sistem Resi Gudang dilaksanakan sejak April 2015 hingga Desember 2015 yaitu untuk

meningkatkan pelayanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam SRG dari

manual menjadi online dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet).

Tujuan dari program tersebut adalah :

- Untuk meningkatkan pelayanan public di bidang SRG melalui percepatan proses

permohonan dan transparansi dengan menerapkan Sistem Informasi Persetujuan

(SIP) Kelembagaan dalam SRG;

- Dengan adanya persetujuan online, seluruh proses pengajuan permohonan

dimungkinkan menjadi lebih cepat, dari semula 20 hari menjadi 15 hari. Hal ini

menjadi Service Level Agreement (SLA) dalam pemrosesan permohonan perijinan

secara online.

Capaian dari program Quick Wins pada layanan tersebut adalah :

- Terbentuknya SOP Pengajuan Permohonan secara online

- Terbangunnya aplikasi SIstem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG

- Pencetakan Brosus Pengajuan Kelembagaan SRG secara online

- Buku Manual Penggunaan Sistem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG

- Migrasi data dari offline ke online (proses migrasi masih terus dilanjutkan).


- 32 -

Tindak lanjut dari program tersebut adalah :

- Prosedur Operasional Standar (SOP) pemrosesan permohonan persetujuan

kelembagaan SRG secara online perlu untuk segera disahkan penerapannya. Oleh

karena itu, Biro Pasar Fisik dan Jasa akan berkoordinasi dengan Biro Hukum

Bappebti guna penerbitan Peraturan Kepala Bappebti mengenai Pengajuan

Permohonan Persetujuan Kelembagaan SRG secara online, termasuk di dalamnya

komitmen layanan/ Service Level Agreement (SLA);

- Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan pengajuan permohonan kelembagaan

secara online, maka pada tahun 2016 akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan

penyebaran brosur pengajuan permohonan secara online kepada stakeholders

terkait;

- Akan dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi program

perubahan pelayanan persetujuan kelembagaan yang sudah dilakukan;

- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, sehingga dapat mengikuti

perkembangan kebijakan pemerintah dan ebutuhan masyrakat.

B. Sekretariat Reformasi Birokrasi

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintahan baru yang

dipimpin oleh Jokowi tetap mempertahankan agenda reformasi birokrasi sebagai upaya

untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,

terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan

sumber daya manusia (SDM). Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi

birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 –

2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Pada Kementerian Perdagangan sendiri di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

belum terdapat adanya unit yang khusus menangani. Oleh karena itu Biro Organisasi dan

Kepegawaian memiliki salah satu fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan

evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi di bidang

perdagangan mengakomodir pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan


- 33 -

sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Sekretariat Reformasi

Birokrasi mempuyai tugas untuk mengkoordinasikan bahan untuk perumusan kebijakan,

rencana dan program reformasi birokrasi, membantu koordinasi pelaksanaan berbagai

kebijakan, program dan kajian yang terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap program

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kesekretariatan berperan penting dalam menginisisasi program dan kegiatan yang

sedang menjadi tren atau tengah gencar dikomunikasikan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina reformasi

birokrasi nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Peran penting sekretariat lainnya bisa dilihat pada saat pelaksanaan verifikasi

lapangan oleh Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), sekretariat

berperan penting dalam mengumpulkan bahan-bahan dari setiap pokja serta

mengkompilasikannya, menyiapkan paparan bagi pejabat yang akan melakukan presentasi,

serta melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi

lapangan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.

Selain itu, Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan juga telah

menyelenggarakan Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat

Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan pada tanggal 7 April 2015 yang telah

dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan

Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.

Gambar 5. Photo Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan


- 34 -

a. Penyusunan Roadmap

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 – 2019.

Dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode II Tahun 2015-

2019, tahun 2015 merupakan “masa transisi” pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Masa

ini disebut masa transisi, karena pada tahun 2015 setiap Kementerian ataupun

Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019

yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019).

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk

mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas.

Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, Sekretariat

Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan bekerja sama dan berkoordinasi

dengan seluruh Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Diawali

pada akhir tahun 2014, dimana Sekretariat RB Kementerian Perdagangan telah

meminta Pokja RB untuk menyusun road map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan

berdasarkan pedoman Road Map yang lama yaitu Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Gambar 6. Photo Bimtek Penyusunan Road Map RB 2015-2019


- 35 -

Pada bulan Juli 2015 setelah dikeluarkannya pedoman terbaru mengenai

penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformai Birokrasi 2015-2019, kembali Pokja RB Kementerian Perdagangan dengan

dikoordinir oleh Sekretariat Reformasi Birokrasi melakukan penyusunan Road Map

RB 2015-2019 sesuai dengan pedoman yang terbaru dari Kementerian PAN dan RB.

Adapun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019

secara garis besar adalah sebagai berikut :

a) Pokja Manajemen Perubahan

Sasaran 1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan

masyarakat

Kegiatan 1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi 2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri &

Eselon I 3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik

terbaik 4) Pencanangan Budaya kerja positif 5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam

mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan

6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kementerian Perdagangan

7) Pelaksanaan Public Campaign

Indikator Keberhasilan

1. Hasil survei pengetahuan nilai-nilai integritas 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 4. Road Map Pokja Manajemen Perubahan

b) Pokja Penguatan Pengawasan

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN 3. Meningkatnya opini WTP-BPK 4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

Kegiatan 1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan

2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan 3) Pelaksanaan audit berbasis Risiko


- 36 -

4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi 6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM 7) Penanganan pengaduan masyarakat 8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) 9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 10) Reviu Laporan Keuangan 11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-

K/L)


1. Indeks Anti Gratifikasi 2. Indeks Benturan Kepentingan 3. Opini WTP dari BPK

Tabel 5. Road Map Pokja Penguatan Pengawasan

c) Pokja Penguatan Akuntabilitas

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara

Kegiatan 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi 2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja 3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi 4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada

Kementerian/Lembaga 5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka 6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

kinerja 7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan

kinerja individu berbasis teknologi informasi 8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

kinerja (Pelatihan Operator/ Admin) 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Kementerian Perdagangan


1. Nilai SAKIP 2. Opini WTP dari BPK

Tabel 6. Road Map Pokja Penguatan Akuntabilitas


- 37 -

d) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

Sasaran 1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan;

2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah

3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan

Kegiatan 1) Penataan Kelembagaan 2) Penyempurnaan Instrumen Evaluasi kelembagaan 3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi) 4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan

Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan 5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN 6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan 7) Penyempurnaan desain kelembagaan 8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD) 9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang

sesuai dengan UU 23/2014) 10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan

Dinas dan Kementerian Perdagangan ri atau instansi terkait) 11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan

Kementerian Perdagangan dengan Lembaga di daerah 12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural


1. Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan K/L lain

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Tabel 7. Road Map Pokja Penguatan Organisasi

e) Pokja Penataan Tatalaksana

Sasaran 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government

2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)

3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal 4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan 1) Review Bisnis Proses 2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja 3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam

rangka mempercepat proses birokrasi 4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di

Kementerian Perdagangan 5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses


- 38 -

birokrasi 6) Evaluasi penerapan e-government 7) Sosialisasi e-procurement dan e-catalog 8) Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog 9) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian

Perdagangan 10) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif 11) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses 12) Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan 13) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional 14) Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian

Perdagangan 15) Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi

E-arsip Kementerian Perdagangan 16) Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan 17) Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat

kementerian Perdagangan 18) Monitoring dan Evaluasi 19) Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik


1. 70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku

2. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

Tabel 8. Road Map Pokja Penataan Tatalaksana

f) Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

Sasaran Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

Kegiatan 1) Perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2) Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara

transparan dan berbasis kompetensi 3) Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan

Kementerian Perdagangan 4) Kebijakan pemanfaatan assessment center ( jangka

menengah) 5) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian

Perdagangan 6) Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan 7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di

lingkungan Kementerian Perdagangan 8) Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian


- 39 -

Perdagangan 9) Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

11) Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi

12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN 13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan

syarat kompetensi jabatan 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan

untuk mendukung kinerja


Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 9. Road Map Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

g) Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran 1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Kegiatan 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan

2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan

3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)


1. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih

2. Indeks RB di bidang penataan peraturan dan perundang-undangan meningkat

Tabel 10. Road Map Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan


- 40 -

h) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

Kegiatan 1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online

2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE

3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

4) Merevisi Keputusan Kementerian Perdagangan terkait Layanan Informasi Publik

5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi 7) Meningkatkan layanan website PPID 8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk

pelayanan informasi Publik 9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana

layanan 10) Meningkatkan layanan Website Kementerian

Perdagangan dengan bekerjasama dengan Pusdatindag

11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kementerian Perdagangan

12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik

13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online

14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online

15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008

16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV

21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV


- 41 -

22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan)

23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan 24) Evaluasi Penanganan Pengaduan 25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan

pelayanan kemetrologian di UPTP IV 26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP

IV 27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem

manajemen mutu 28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang

pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang

30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas

31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE Kementerian Perdagangan

33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 35) Tindak Lanjut Hasil SKM


Indeks SKM

Tabel 11. Road Map Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan mengusulkan kenaikan

tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Perdagangan ke Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini berlandaskan

pada semangat untuk memotivasi pegawai serta untuk terus meningkatkan

kualitas reformasi birokrasi itu sendiri. Atas usulan tersebut, KemenPAN-RB

melakukan serangkaian penilaian lapangan terhadap kemajuan reformasi birokrasi

di Kementerian Perdagangan. Pada 5 Februari 2015 dilaksanakan entry meeting

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait usulan kenaikan

tunjangan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan. Setelah entry meeting


- 42 -

tersebut, tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi mengadakan penilaian dan verifikasi lapangan pada tanggal 18

Februari 2015. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran

perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas

dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 7. Photo Pelaksanaan Entry Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Setelah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi lapangan oleh tim penilai

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan pada exit meeting yang dilaksanakan pada 13 April 2015 dan

Kementerian Perdagangan mendapat Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan sebesar 69.98 dengan kategori “B”, meningkat dari 61,26 pada tahun

sebelumnya.


- 43 -

Gambar 8. Photo Pelaksanaan Exit Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Berdasarkan nilai indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan

disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70%.Proses

perjuangan untuk penyesuaian tunjangan kinerja pun tidak berhenti sampai disitu.

Kementerian PAN dan RB telah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian

dan Pemberian Tunjangan Kinerja ke Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti

permohonan tersebut, Kementerian Perdagangan, yang diwakili oleh Biro

Perencanaan dan Biro Organisasi dan Kepegawaian, menghadiri Rapat pada hari

Senin, 8 Juni 2015 yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Harmonisasi

Peraturan Penganggaran terkait penyesuain ijin prinsip tersebut. Selanjutnya,

Kementerian Keuangan telah mengajukan Penetapan Surat Ijin Prinsip tentang

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan ke

Kementerian PAN & RB. Adapun Kementerian PAN & RB mengajukan persyaratan

persetujuan penyesuaian Tunkin adalah Kementerian Perdagangan menyampaikan

laporan LHAKSN dan LAKIP Kementerian mencapai WTP. Kemudian, KemenPAN &

RB telah memproses Perpres Penyesuaian Tunkin bekerjasama dengan KemenHUM

dan HAM, dan Sekretariat Kabinet. Dan KemenHUM dan HAM telah mengundang

Kementerian Perdagangan untuk membahas rancangan perpres penyesuaian


- 44 -

tunkin. Akhirnya, kenaikan tunjangan kinerja Kementerian dikukuhkan dengan

dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun table kenaikan

tunjangan kinerja kementerian perdagangan sebagai berikut:

Tabel 12. Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

c. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, maka

Kementerian Perdagangan mencoba untuk aktif dalam beberapa kegiatan yang

bertujuan untuk perkembangan Reformasi Birokrasi, terutama di sektor pelayanan

publik.

Terkait hal tersebut, Kementerian Perdagangan berusaha terus meningkatkan

kualitas pelayanannya baik di internal dan external, salah satunya dengan cara ikut

serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

Kementerian PAN dan RB.

No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA

(LAMA) TUNJANGAN KINERJA

(BARU)

1. 17 Rp 19.360.000,00 Rp 26.324.000,00

2. 16 Rp 14.131.000,00 Rp 20.695.000,00

3. 15 Rp 10.315.000,00 Rp 14.721.000,00

4. 14 Rp 7.529.000,00 Rp 11.670.000,00

5. 13 Rp 6.023.000,00 Rp 8.562.000,00

6. 12 Rp 4.819.000,00 Rp 7.271.000,00

7. 11 Rp 3.855.000,00 Rp 5.183.000,00

8. 10 Rp 3.352.000,00 Rp 4.551.000,00

9. 9 Rp 2.915.000,00 Rp 3.781.000,00

10. 8 Rp 2.535.000,00 Rp 3.319.000,00

11. 7 Rp 2.304.000,00 Rp 2.928.000,00

12. 6 Rp 2.095.000,00 Rp 2.702.000,00

13. 5 Rp 1.904.000,00 Rp 2.493.000,00

14. 4 Rp 1.814.000,00 Rp 2.350.000,00

15. 3 Rp 1.727.000,00 Rp 2.216.000,00

16. 2 Rp 1.645.000,00 Rp 2.089.000,00

17. 1 Rp 1.563.000,00 Rp 1.968.000,00


- 45 -

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan mengajukan 2 layanan publik

dalam kompetisi inovasi pelayanan public tahun 2014, yaitu layanan Customer

Service Center (CSC) pada Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

dan layanan Misi Dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Namun kedua layanan tersebut belum dapat memenuhi criteria yang ditetapkan

oleh pihak penyelenggara.

Pada akhir tahun 2015, Kementerian Perdagangan kembali berpartisipasi

dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Dalam hal ini layanan public yang

diajukan adalah :

a) Know global, expand business worldwide: Layanan Informasi Perdagangan bagi

Pelaku Usaha pada unit Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor;

b) Jaringan Pengaduan Konsumen pada unit Direktorat Pemberdayaan

Konsumen;

c) Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Perdagangan (SIPEDA) pada

unit Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

Diharapkan ketiga layanan public tersebut dapat memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB dalam penialaian kompetisi inovasi pelayanan

public 2015.


- 46 -

BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN

dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Online. PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang

dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah

Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki

kemampuan untuk :

a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kementerian Perdagangan, serta

memperbaikinya;

b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan

pengelolaan pelaksanaan kebijakan;

d. meningkatkan kepekaan para pegawai; dan

e. sebagai benchlearning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah:

a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi

birokrasi di Kementerian Perdagangan dan upaya-upaya perbaikan yang perlu

dilakukan;

b. Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan reformasi

birokrasi di Kementerian Perdagangan;

c. Bagi Kementerian PAN dan RB, PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun

profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah.


- 47 -

Gambar9. Skema Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penyampaian PMPRB Tahun 2015 Secara Online dilaksanakan pada hari Rabu, 29

April 2015 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal. Alur Proses PMPRB adalah

Inspektur Jenderal bertugas melakukan penilaian PMPRB dan hasil penilaian tersebut harus

direview dan disubmit oleh Sekretaris Jenderal. Sebagai laporan, hasil self assessment

PMPRB tahun ini mengalami

kenaikan dari penilaian

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi bulan

Maret 2015, dari 69.98

menjadi 83.44. Peningkatan

penilaian ini berdasarkan

kemajuan pelaksanaan

Refomasi Birokrasi di

Kementerian Perdagangan,

seperti penetapan kebijakan

Gambar 10. Photo Pelaksanaan Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) Online Kementerian Perdagangan


- 48 -

seleksi terbuka pimpinan tinggi secara transparan dan objektif melalui pembentukan panitia

seleksi nasional, penatalaksanaan sistem pelayanan online, dan lain sebagainya.

Dikarenakan pada tahun 2015 telah dilakukan verifikasi lapangan dalam rangka

penguusulan kenaikan tunjangan kinerja, maka untuk PMPRB tahun 2015 tidak lagi

dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Sehingga verifikasi lapangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan akan dilakukan setelah PMPRB tahun 2016.

No Komponen Penilaian Nilai

Maksimal Nilai

Capaian %

Capaian

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,68 73,64%

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00 3,13 62,50%

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,82 47,06%

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,60 71,90%

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 10,92 72,79%

6 Penguatan AKuntabilitas 6,00 4,15 69,13%

7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,21 60,10%

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,25 70,76%

60,00 39,75 66,25%

No Komponen Penilaian Nilai

Maksimal Nilai

Capaian %

Capaian

B Hasil

1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00 14,33 71,67%

2 Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 10,00 8,09 80,93%

3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,80 78,00%

Sub Total Komponen Hasil 40,00 30,23 75,57%

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 69,98 69,98%

Tabel 13. Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Sesuai dengan hasil penilaian di atas, ada beberapa rekomendasi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi Kementerian Perdagangan, yaitu :


- 49 -

a) Diharapkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat melakukan penyusunan

Renstra, perjanjian kerja, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap

kinerja yang akan dicapai;

b) Hasil penilaian individu hendaknya dijadikan dasar bagi pengembangan karir individu

dan pemberian reward;

c) Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Kementerian Perdagangan agar segera

mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi yang telah

ditetapkan;

d) Kementerian Perdagangan diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap

penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system;

e) Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan formal;

f) Melanjutkan penerapan SPIP ke tahapan selanjutnya;

g) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB

No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

h) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah diberikan sebagai

dasar perbaikan dan penyempurnaan pemberian pelayanan Kemendag kedepannya.

Selain PMPRB, Kementerian Perdagangan juga melakukan Survei Kapasitas

Organisasiyang dilakukan pada akhir bulan November hingga awal Desember. Survei ini

bersifat self-assesmentdilaksanakan untuk menggali seberapa jauh pegawai di lingkungan

Kementerian Perdagangan dalam memahami pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan serta untuk mengetahui unsur apa yang paling penting dalam meningkatkan

atau memperbaiki terhadap kekurangan atau kelemahan Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan. Survei tersebut ditujukan bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan

sejumlah 2.947 orang yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Kepegawaian

Intranet Kementerian Perdagangan.

Dari pelaksanaan survey tersebut didapat 2.607 orang yang menjadi responden

dengan jumlah pertanyaan survey sebanyak 18 buah pertanyaan yang dibagi dalam 2

komponen penilaian yaitu persepsi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kementerian Perdagangan dan kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan internal di


- 50 -

Kementerian Perdagangan.Hasil dari survey kapasitas organisasi tersebut didapat Index

Kepuasan Pegawai sebesar 3,36.

NO UNIT INDEX

KEPUASAN

1 Staf Ahli Menteri Perdagangan 3.44

2 Sekretariat Jenderal 3.36

3 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 3.41

4 Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3.41

5 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 3.43

6 Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional 3.22

7 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 3.27

8 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 3.25

9 Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 3.28

10 Inspektorat Jenderal 3.45

11 DPB/DPK 3.17

12 Perwakilan di Luar Negeri 3.58

INDEX KEPUASAN 3.36

Tabel 14. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelaksanaan RB

dan terhadap kebijakan internal di lingkungan Kementerian Perdagangan


- 51 -

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya (2010 – 2014) serta

pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Tahun

2015merupakan tahun transisi, di mana setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

diwajibkan untuk menyusun renstra dan roadmap reformasi birokrasi 2015 – 2019

berdasarkan peraturan dari KEMENPAN-RB sebagai arahan bagi pelaksanaan pemerintahan

dan reformasi birokrasi pada 5 (lima) tahun mendatang.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perdagangan pada Tahun 2015 ternilai baik, dengan mendapatkan indeks RB 69,98 pada

penilaian dari KEMENPAN-RB dimana nilai tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan

pengharagaan yang berupa kenaikan tunjangan kinerja. Hal tersebut membuat seluruh

pegawai dan pejabat di Kementerian Perdagangan semakin bersemangat untuk terus

melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terus-

menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik, dengan dilakukannya pemangkasan

peraturan perijinan melalui program deregulasi dan debirokratisasi sesuai dengan paket

kebijakan ekonomi pemerintah.Prestasi lainnya adalah Kementerian Perdagangan mendapat

predikat Zona Hijau dari Ombudsman, artinya Kementerian Perdagangan memiliki tingkat

kepatuhan tinggi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Meskipun telah mendapatkan predikat baik, akan tetapi Kementerian Perdagangan

tetap berupaya menuju Pemerintahan yang berkelas dunia melalui optimalisasi 8 (delapan)

area perubahan program reformasi birokrasi. Diharapkan dengan adanya prestasi dan

capaian yang telah didapat oleh Kementerian Perdagangan serta telah disusunnya Road

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015 – 2019, pelaksanaan reformasi

birokrasi Kementerian Perdagangan semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di

berbagai lini area perubahan.Kementerian Perdagangan berusaha untuk memposisikan diri

(birokrasi) kembali ke arah yang benar, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika

lingkungan yang dinamis.Hidup Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan!


- 52 -

LAMPIRAN


- 53 -


- 54 -


- 55 -


- 56 -


- 57 -


- 58 -


- 59 -


- 60 -


- 61 -


- 62 -


- 63 -


- 64 -


- 65 -


- 66 -


- 67 -


- 68 -


- 69 -


- 70 -


- 71 -


- 72 -


- 73 -


- 74 -


- 75 -


- 76 -


- 77 -


- 78 -


- 79 -


- 80 -


- 81 -


- 82 -


- 83 -


- 84 -


- 85 -


- 86 -


- 87 -


- 88 -


- 89 -


- 90 -


- 91 -


- 92 -


- 93 -


- 94 -


- 95 -


- 96 -


- 97 -


- 98 -


99


100


101


102


103

laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian

Documents