mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian ... pelaksanaan reformasi birokrasi di...

Click here to load reader

Download Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ... pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Post on 19-Mar-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

    Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM” dapat disusun dengan baik.

    Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu menyusun sebuah pedoman di bidang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga mekanisme pelaksanaan penilaian dan penyampaian data dukung oleh para pelaksana di satuan kerja menjadi seragam dan tertib administrasi.

    Dalam pedoman ini, juga diatur lebih jelas para penanggungjawab maupun pelaksana yang akan melakukan evaluasi dan penilaian yang susunannya disesuaikan dengan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya.

    Harapannya kedepan, semoga pedoman ini dapat meningkatkan indeks pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai target yang telah ditetapkan.

    Bagian Reformasi Birokrasi

    Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal

    KATA PENGANTAR

  • ii

    DAFTAR ISI

    PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

    Kata Pengantar i

    Daftar Isi ii

    Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementreian Hukum dan HAM

    1

    BAB I – PENDAHULUAN 4

    A. Latar Belakang 4

    B. Dasar Hukum 4

    C. Maksud dan Tujuan 5

    D. Ruang Lingkup 5

    E. Pengertian Umum 5

    BAB II – KOMPONEN PMPRB 6

    A. Komponen Pengungkit 6

    B. Komponen Hasil 23

    BAB III - MEKANISME PMPRB 24

    A. Lingkup Penilaian 24

    B. Pelaksana PMPRB dan Tugasnya 25

    C. Langkah-langkah Teknis Penilaian 26

    D. Petunjuk Penggunaan Aplikasi PMPRB 32

    E. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB 36

    BAB IV – PENUTUP 173

    Lampiran Contoh SK Tim Asesor 174

  • 1

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR M.HH-01.OT.03.01 TAHUN 2021

    TENTANG

    PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

    DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

    Birokrasi Intansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

    terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

    2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

    b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

    2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun dan menetapkan

    ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian

    Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

    c. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

    20.OT.03.02 TAHUN 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

    Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah

    tidak sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu diganti;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

    huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

    Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Mandiri

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan

    Hak Asasi Manusia;

    Mengingat:…

  • 2

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

    yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

    Birokrasi Tahun 2010-2025;

    3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

    Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473),

    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

    Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan

    Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29

    Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

    Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

    2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

    5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG

    PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI

    LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

    KESATU

    : Menetapkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

    lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum

    dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

    KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan

    dalam menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

    lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    KETIGA :

    Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen

    bagi pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penilaian mandiri

    kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

    KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

    Manusia Nomor M.HH-20.OT.03.02 TAHUN 2019 tentang Pedoman Penilaian

    Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

    Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    KELIMA:…

  • 3

    Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 04 Januari 2021

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA,

    YASONNA H. LAOLY

    KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  • LAMPIRAN

    KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG

    PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PERLAKSANAAN

    REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

  • 4

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Tahun 2019, telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Nomor M.HH-20.OT.03.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

    Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan dalam

    Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian

    Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Dengan diubahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

    Birokrasi Instansi Pemerintah, menjadi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

    Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

    Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dirasa perlu untuk menyempurnakan

    Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.OT.03.02 Tahun

    2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

    Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Penyempurnaan dilakukan pada beberapa hal sebagai berikut:

    1. Komponen penilaian yang semula terdapat dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP),

    hanya terdiri atas Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dirubah menjadi

    Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari Komponen Pengkuit (Aspek

View more