kajian kebijakan pemberian insentif dan disinsentif peran

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandungi
uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya, telah
disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Bandung Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta
peraturan daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Perda Nomor 05 tahun 2009 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta musyawarah
perencanaan pembangunan daerah.
2020 ini sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Renja dimaksudkan sebagai pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan
sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Bandung.
Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu
strategis Pemerintah Kota Bandung maupun langkah-langkah yang diperlukan,
diharapkan akan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas sehingga perencanaan
yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.
P
KATA
PENGANTAR
ii
Bandung, l.'3 Maret 2019 __ - KEPALA DINAS
/PEROAGAN~ DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUNG
-, \
Rencana Kerja Dlnas Perdagangan clan Per1ndustrian Kota Bandung Tahun 2020 dlsusun dengan berpedoman dan mengacu pada Renstra clan RKPD Kota Bandung yang memuat kebljakan program dan keglatan pembangunan balk yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dltempuh dengan mendorong partlslpasl masyarakat.
Semoga rencana kerja lnl bermanfaat dan dapat dlpergunakan sebagal'acuan dan pedoman dalam mefaksanakan program/keglat.an di Tahun 2020 yang dllaksanakan oleh Dlnas Perdagangan dan Perlndustrlan Kota Bandung dalam rangka mengembangkan dan menlngkatkan kualltas pada sektor perdagangan dan perlndustrlan di Kot.a Bandung.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2019
iii
halaman
RENJA TAHUN 2019 ..............................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bandung ...................................................
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ..............
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............
13
13
29
31
33
40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...................................
41
41
45
47
47
1
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman
kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat
Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, Renja
Tahun 2020 merupakan perencanaan Tahun Ke-2 Renstra 2018-2023 Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani
antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
2
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat
Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,
sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi
dan APBN.
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan setiap Perangkat
Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat
ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengha Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
3
tahap penetapan Renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim
penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan
Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan
informasi. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Dareah
yang definitif.
Bandung Tahun 2020 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari Rancangan
Awal (Ranwal) RKPD Kota Bandung Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang
strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Rencana
Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 pada dasarnya adalah
pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Bandung Tahun 2020.
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu
terhadap kondisi eksisting setiap Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
4
Daerah (RKPD) dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja untuk menjadi pedoman
di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas pada tahun anggaran berkenaan.
1.2. Landasan Hukum
adalah :
Pembangunan Nasional;
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengha Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung No. 121 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Walikota Bandung No. 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Bandung.
6
Perindustrian Kota Bandung Tahun 2020 adalah untuk penyelarasan dan
sinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2020 serta
untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang
menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian
kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
pada tahun 2020.
Bandung Tahun 2020 adalah :
1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun
2020;
Perindustrian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan dan
Perindustrian untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan
operasional Tahun 2020;
pada Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
7
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah.
serta susunan garis besar isi.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06
Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika
Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok
ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah
yang bersangkutan.
9
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat
Daerah masing-masing.
2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals);
Daerah; dan
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas
tahun rencana.
Berisikan uraian mengenai :
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
10
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan Tabel 3 mengenai Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2019 Kota Bandung.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang
langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan
dalam subbab ini, antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyajikan Tabel 4 mengenai Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Bandung.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
11
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan penjelasan mengenai :
program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM,
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir,
dan sebagainya.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi :
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
12
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
d. Menyajikan Tabel 5 mengenai rencana program dan kegiatan berdasarkan
hasil pengerjaan.
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat
Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
13
evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauhmana efektivitas
pelaksanaan proses perencanaanpembangunan dan permasalahan-permasalahan
yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukanuntuk menentukan kebijakan-
kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
Tahun 2018, total alokasi anggaran pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bandung adalah sebesar Rp. 18.875.253.623,00 dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 14.688.466.812,00 atau 77.82 %, yang dilaksanakan
melalui kegiatan Non Urusan (Adum) sebanyak 3 Program dan 18 Kegiatan,
Urusan Pilihan Perdagangan sebanyak 3 Program dan 13 Kegiatan serta Urusan
Pilihan Perindustrian sebanyak 3 Program dan 7 Kegiatan.
Adapun realisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018 pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
14
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.427.618.014,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 2.095.299.214,00 atau 86.31 %, yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas)
kegiatan yaitu :
1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
4) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
5) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
6) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7) Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
9) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
11) Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; dan
12) Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis
perkantoran.
Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.412.982.962,00 dan dapat terealisasi sebesar
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
15
Rp. 1.955.702.715,00 atau 81.05 %, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan
yaitu :
2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
4) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/motor; dan
5) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 119.261.340,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 116.271.600,00
atau 97.49 %, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.629.091.489,00 dan dapat terealisasi
sebesar Rp. 4.370.124.129,00 atau 77.63 %, yang dilaksanakan melalui 5 (lima)
kegiatan yaitu :
1) Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting serta operasi pasar/pasar murah Kepokmas & gas 3 kg;
2) Kegiatan pengawasan Kemetrologian Daerah;
3) Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
4) Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan; dan
5) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
16
Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.034.665.300,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 957.819.019,00 atau 92.57 %, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan
yaitu :
Regional dan Internasional;
3) Kegiatan Pengembangan Kluster Produk Ekspor; dan
4) Kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar dan dalam negeri.
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 997.628.152,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 954.514.000,00 atau 95.68 %, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan
yaitu :
2) Kegiatan pembinaan pelaku usaha pedagang formal;
3) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat; dan
4) Kegiatan pengembangan kemitraan dan kerjasama antar lembaga.
7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.610.377.080,00 dan dapat terealisasi sebesar
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
17
Rp. 1.578.957.820,00 atau 98.05 %, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan
yaitu :
Pengujian dan Kualitas; dan
8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.066.923.634,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 818.043.200,00 atau 39.58 %, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan
yaitu :
1) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan
Kluster Industri;
2) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah pada Sentra Industri; dan
3) Kegiatan Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah pada Sentra Industri
(DAK).
Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.576.705.652,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 1.841.735.115,00 atau 71.48 %, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan
yaitu :
2) Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan.
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
18
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
Keluaran Kegiatan s/d
Dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
Tahun berjalan
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (Tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 11 = 10/4
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.1 Komunikasi dan Informatika
2.10.3.06.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Sistem informasi perencanaan dan pelaporan berbasis teknologi informasi
- 2 dokumen - - - - - -
Jumlah sistem informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi
- 2 dokumen - - - - - -
3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3.06.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik 12 bulan 1 tahun 12 Jasa Bulanan 12 Jasa Bulanan 100 % - - -
Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
12 bulan 1 tahun 18 unit 18 unit 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
Renja Disdagin Kota Bandung | Tahun 2020
19
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
Keluaran Kegiatan s/d
Dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
Tahun berjalan
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (Tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 11 = 10/4
3.06.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan 9 orang 9 orang 12 Jasa Bulanan 12 Jasa Bulanan 100 % - - -
Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 7 item 7 item 2 laporan 2 laporan 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 37 item 37 item 3 laporan 3 laporan 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK - - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan pengadaan Cetakan Dan Pengadaan
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan
9 item 9 item 1 laporan 1 laporan 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta meubelair
12 bulan 1 tahun - - - - - -
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 37 item 37 item 2 laporan 2 laporan 100 % - - -
Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- - - - - 12 laporan 12 laporan 100 %
3.06.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 4 laporan 4 laporan 100 % - - -
Jumlah…