pedoman insentif dan disinsentif

Download Pedoman Insentif Dan Disinsentif

Post on 07-Aug-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    1/69

     

    1

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR: …./…/M/2013 

    TENTANG PEDOMAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA

    PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG

    Menimbang : a. bahwa insentif dan disinsentif dalam penataan ruang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

    b. bahwa pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang harus

    dilakukan dalam rangka mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

    huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang

    Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

    Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

    21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

    3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

    Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

    Eselon I Kementrian Negara;

    4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum;

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    2/69

     

    2

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan :PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN BENTUKDAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAANRUANG.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Bagian satuPengertian

    Pasal 1

    Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

    1. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

    kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

    2. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

    mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 

    3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

    ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

    hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

    4. Penataan ruang  adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

    ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

    5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

    Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik

    Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945.

    6. Pemerintah daerah  adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

    daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

    7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum

    adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam

    penyelenggaraan penataan ruang.

    8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    3/69

     

    3

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Bagian dua

    Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

    Pasal 2 

    (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan/atau

    disinsentif dalam penataan ruang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

    (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan

    ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

    (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

    a. bentuk insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; dan

    b. tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.

    BAB IIBENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG

    Pasal 3

    (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong

    pengembangannya.

    (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan.

    Pasal 4

    (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

    pengembangannya.

    (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan.

    Pasal 5

    (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif

    non fiskal.

    (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    a. pemberian keringanan pajak; dan/atau

    b. pengurangan retribusi.

    (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    4/69

     

    4

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    a. pemberian kompensasi;

    b. subsidi silang;

    c. kemudahan perizinan;

    d. imbalan;

    e. sewa ruang;

    f. urun saham;

    g. penyediaan prasarana dan sarana;

    h. penghargaan; dan/atau

    i. publikasi atau promosi.

    (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 6

    (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif

    non fiskal.

    (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang

    tinggi.

    (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

    a. kewajiban memberi kompensasi;

    b. pensyaratan khusus dalam perizinan;

    c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau

    d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

    (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 7

    Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

    a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

    b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    5/69

     

    5

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    c. pemerintah kepada masyarakat.

    Pasal 8

    (1) Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa:

    a. subsidi silang;

    b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

    Pemerintah;

    c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

    d. pemberian kompensasi;

    e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

    f. publikasi atau promosi daerah.

    (2) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

    a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah

    pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

    b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

    c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah

    daerah penerima manfaatkepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat;

    dan/atau

    d. publikasi atau promosi daerah.

    (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

    a. pemberian keringanan pajak;

    b. pemberian kompensasi;

    c. pengurangan retribusi;

    d. imbalan;

    e. sewa ruang;

    f. urun saham;

    g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

    h. kemudahan perizinan.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    6/69

     

    6

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Pasal 9

    (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:

    a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

    Pemerintah;

    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

    c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

    (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

    a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah

    penerima manfaat;

    b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

    c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

    pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima

    manfaat.

    (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

    a. kewajiban memberi kompensasi;

    b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

    Pemerintah dan pemerintah daerah;

    c. kewajiban memberi imbalan;

    d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

    e. persyaratan khusus dalam perizinan.

    BAB III

    TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG

    Pasal 10

    (1) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang meliputi:

    a. penentuan kriteria penerima insentif dan/atau disinsentif dalam penataan ruang;

    b. penentuan mekanisme pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam penataan

    ruang; dan

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    7/69

     

    7

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    c. penentuan bentuk pengaturan pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam

    penataan ruang.

    (2) Rincian tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

    terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    BAB IV

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 11

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini

    dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    8/69

     

    i

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI ......................................................................................................................... I

    DAFTAR TABEL ................................................................................................................ III

    DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... IV

    BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

    1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1

    1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 2

    1.3. Ruang Lingkup Pedoman............................................................................... 2

    1.4. Istilah dan Definisi ......................................................................................... 2

    1.5. Acuan Normatif .............................................................................................. 2

    1.6. Kedudukan .................................................................................................... 4

    1.6.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional ............................................. 4

    1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan

    Terkait .............................................................................................. 6

    BAB II PENGERTIAN, BENTUK, DAN TURUNAN TINDAKAN PEMBERIAN

    INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG ................................... 8

    2.1. Pengertian Insentif dan Disinsentif ................................................................. 8

    2.1.1 Pengertian Insentif ........................................................................... 8

    2.1.2 Pengertian Disinsentif ...................................................................... 8

    2.2. Bentuk dan Perangkat Insentif dan Disinsentif .............................................. 9

    2.2.1 Bentuk Insentif dan Disinsetif ........................................................... 92.2.1.1 Bentuk Insentif Fiskal .................................................................. 9

    2.2.1.2 Bentuk Insentif Non Fiskal .......................................................... 9

    2.2.1.3 Bentuk Disinsentif Fiskal ............................................................. 9

    2.2.1.4 Bentuk Disinsentif Non Fiskal ..................................................... 9

    2.2.2 Perangkat Insentif dan Disinsetif Dalam Penataan Ruang ................ 9

    2.2.2.1 Perangkat Insentif Dalam Penataan Ruang ................................. 9

    2.2.2.2 Perangkat Disinsentif Dalam Penataan Ruang ............................ 11

    2.3. Turunan Tindak dari Setiap Perangkat Insentif dan Disinsentif Dalam

    Penataan Ruang ............................................................................................. 12

    2.3.1 Turunan Perangkat Insentif Dalam Penataan Ruang ........................ 12

    2.3.2 Turunan Perangkat Disinsentif Dalam Penataan Ruang ................... 16

    2.4. Kebutuhan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW ......................................... 17

    BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF ........................... 23

    3.1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .................................................................. 24

    3.2. Pertimbangan Batas Ambang ........................................................................ 26

    3.3. Pertimbangan Dominasi Ruang ..................................................................... 29

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    9/69

     

    ii

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    3.4. Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ......................... 32

    3.5. Pertimbangan Hirarki Guna Lahan Pada Pola Ruang Rencana Tata Ruang . 33

    3.6. Persyaratan Teknis Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ............ 35

    3.7. Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ....... 35

    3.7.1 Insentif Fiskal .................................................................................... 35

    3.7.2 Insentif Non Fiskal ............................................................................ 373.7.3 Disinsentif Fiskal ............................................................................... 45

    3.7.4 Disinsentif Non Fiskal ....................................................................... 46

    3.8. Landasan Kebijakan Spasial dan Sektoral Terkait Insentif dan Disinsentif .... 50

    3.9. Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ......... 54

    3.9.1 Tata Cara Pemberian Insentif Bidang Penataan Ruang .................... 54

    3.9.2 Tata Cara Pemberian Disinsentif Bidang Penataan Ruang ............... 55

    3.10. Meknisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ........ 59

    3.11. Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang ........... 69

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    10/69

     

    iii

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    DAFTAR TABEL

    Tabel 2.1 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Provinsi ..................... 17

    Tabel 2.2 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Kabupaten ................ 19

    Tabel 2.3 Sistematika Indis dan Disinsentif dalam RTRW Kabupaten ................... 21

    Tabel 2.4 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Kota .......................... 21

    Tabel 2.5 Sistematika dalam RTRW Kota ............................................................. 22

    Tabel 3.1 Insentif dan Disinsentif terkait dengan Skala (Hirarki komponen ruang

    di RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/ Kota, RDTR Kota .................... 34

    Tabel 3.2 Landasan Kebijakan Sektoral Terkait .................................................. 50

    Tabel 3.3 Keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam

    Insentif dan Disisentif ........................................................................... 58

    Tabel 3.4 Konsep Dasar Pemberian Insentif dalam Bidang Penataan Ruang ..... 70

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    11/69

     

    iv

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .......................... 5Gambar 1.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-

    undangan Terkait ....................................................................... 7

    Gambar 3.1 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif ............................. 23

    Gambar 3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ............................................... 24

    Gambar 3.3 Pertimbangan Batas Ambang .................................................... 27

    Gambar 3.4 Pertimbangan Dominasi Ruang ................................................. 30

    Gambar 3.5 Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang 33

    Gambar 3.6 Flow Chart  Pemberian Insentif Pajak ........................................ 36

    Gambar 3.7 Flow Chart  Pemberian Insentif Retribusi ................................... 37

    Gambar 3.8 Flow Chart  Pemberian Insentif Kompensasi/ Imbalan ............... 38Gambar 3.9 Flow Chart  Pemberian Insentif Subsidi Silang ........................... 39

    Gambar 3.10 Flow Chart  Pemberian Insentif Sewa Ruang .......................... 40

    Gambar 3.12 Flow Chart  Pemberian Insentif Penyediaan Sarana dan

    Prasarana .............................................................................. 42

    Gambar 3.13 Flow Chart  Pemberian Insentif Perizinan ................................ 43

    Gambar 3.14 Flow Chart  Pemberian Insentif Penghargaan ......................... 44

    Gambar 3.15 Flow Chart  Pemberian Insentif Publikasi/ Promosi .................. 45

    Gambar 3.16 Flow Chart  Pemberian Disinsentif Pajak ................................. 46

    Gambar 3.17 Flow Chart  Pemberian Disinsentif Perizinan ............................. 47

    Gambar 3.18 Flow Chart  Pemberian Disinsentif Kompensasi/ Imbalan ......... 48

    Gambar 3.19 Flow Chart  Pemberian Disinsentif Penyediaan Sarana danPrasarana ............................................................................... 49

    Gambar 3.20 Tata Cara Pemberian Insentif .................................................. 55

    Gambar 3.21 Tata Cara Pemberian Disinsentif ............................................. 57

    Gambar 3.22 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

    Pusat Kepada Pemerintah Daerah ........................................... 60

    Gambar 3.23 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

    Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi)

    lainnya .................................................................................... 62

    Gambar 3.24 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

    Daerah (Kabupaten/ Kota) Kepada Pemerintah Daerah(Kabupaten/ Kota) lainnya ....................................................... 64

    Gambar 3.25 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

    Provinsi Kepada Masyarakat ................................................... 67

    Gambar 3.26 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

    Daerah (Kabupaten/ Kota) Kepada Masyarakat ...................... 68

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    12/69

     

    1

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    BAB IPENDAHULUAN

    1.1 Latar BelakangInsentif dan disinsentif merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

    sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    (UUPR). Pemberian insentif dan disinsentif memegang peran penting dalam menjamin

    terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebagaimana diatur dalam

    Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP

    PPR), pemberian insentif dan disinsentif juga dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan

    pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan kemitraan

    semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang telah sejalan dengan

    rencana tata ruang.

    Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya,

    sedangkan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang

    dibatasi pemanfaatannya. Baik insentif fiskal, non fiskal dan disinsentif fiskal, non fiskal dapat

    diberikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada

    pemerintah daerah lainnya, dan/atau dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada

    masyarakat.

    Namun demikian dalam penyelenggaraannya sering ditemukan permasalahan terkait

    dengan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. Salah satu permasalahan

    yang terjadi yaitu belum jelasnya proses dan prosedur pemberian insentif dan disinsentif yang

    diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Hal ini didukung pula dengan belum jelasnya

    pengaturan terkait insentif dan disinsentif bidang penataan ruang yang dituangkan dalam

    peraturan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalammengimplementasikan ketentuan pemberian insenitif dan disinsentif sebagai perangkat

    pengendalian pemanfaatan ruang.

    Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan pedoman terkait bentuk dan

    tatacara pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. Kajian tersebut tentu dapat

    membantu daerah dalamt menyusun pengaturan terkait insentif dan disinsentif yang dituangkan

    dalam peraturan daerah. Draft naskah Pedoman tentang Bentuk dan Tata cara Pemberian

    Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dalam

    payung hukum mengenai bentuk insentif dan disinsentif yang dilengkapi dengan proses dan

    prosedur pemberiannya.

    1.2 Maksud dan Tujuana. Maksud

    Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam

    penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    13/69

     

    2

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    b. Tujuan

    Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk masukan terhadap konsep rancangan

    Peraturan, dan kebijakan serta turunannya tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui

    pemberian insentif dan disinsentif.

    1.3 Ruang Lingkup PedomanPedoman ini memuat ketentuan teknis tentang Bentuk dan Tata cara Pemberian Insentif

    dan Disinsentif Penataan Ruang.

    1.4 Istilah dan Definisi1. Insentif Penataan Ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan

    terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentifmerupakan bentuk perangkat yang memberikan rangsangan terhadap kegiatanpenggunaan dan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.  

    2. Disinsentif Penataan Ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi

    pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

    ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

    4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.5. Penataan ruang  adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

    ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.6. Penyelenggaraan penataan ruang  adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

    pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.7. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.8. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan

    ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    1.5 Acuan NormatifPedoman ini disusun berdasarakan :

    1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-42) Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria3) Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

    dan Eksosistemnya.5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

    Gedung.

    8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPD)11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

    Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah12) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.13) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional.14) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    14/69

     

    3

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    15) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah17) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

     Angkutan Jalan

    19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PerlindunganDan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

    20) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian PanganBerkelanjutan.

    21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan DanKawasan Permukiman.

    22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan

    23) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyediaan lahan untuk kepentinganumum.

    24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

    25) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar

    26) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah27) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman

    Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.28) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

    antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota

    29) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri30) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan

    Ruang31) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan

    Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.32) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

    Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    33) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang InsentifPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

    34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengelolaanKeuangan Daerah;

    35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengelolaanKeuangan Daerah;

    36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi37) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten38) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyerahan fasilitas

    sosial, utilitas umum, dan prasarana lingkungan.40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Th. 2009 tentang Pedoman Koordinasi

    Penataan Ruang Daerah;

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    15/69

     

    4

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

    42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

    43) Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK06/2007 tentang tata cara pelaksanaanpenyertaan modal Pemerintah Pusat yang berasal dari barang milik negara.

    44) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2009 tentang tata carapelaksanaan bantuan stimulus prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan danpermukiman.

    45) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang PedomanPelaksanaan Program Adipura

    46) Peraturan Menteri Perhubungan KM 5 Th. 2010 tentang Wahana Tata Nugraha47) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

    Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi,Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

    1.6 Kedudukan

    1.6.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

    Pemberian insentif dan disinsentif sebagai bagian dalam arahan pengendalian pemanfaatan

    ruang meliputi wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kawasan Metropolitan dan/atau

    Megapolitan, serta Kawasan Agropolitan.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    16/69

     

    5

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 1. 1Kedudukan Pedoman Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional

    Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

    dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui

    perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

    Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang

    wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan

    keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan

    alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan

    pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi indikasi arahan peraturan zonasi

    sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana

    umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang

    berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya,

    sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta

    pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara

    keseluruhan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi

    arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta

    arahan sanksi. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    17/69

     

    6

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan

    fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan,

    strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan

    rencana pola ruang operasional. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

    Kabupaten/Kota yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten/Kota, arahan

    perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

    1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan TerkaitPedoman insentif dan disinsentif bidang penataan ruang merupakan masukan bagi

    penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

    Gambar 1. 2Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

    Pedoman Pemberian insentif dan disinsentif merupakan bahan masukan bagi pedoman

    penyusunan RTRW Prov.,Kab.,dan kota. Sehingga secara pentahapan penyusunan pedoman

    insentif dan disinsentif penataan ruang dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RTRW

    Prov.,Kab.,dan kota. Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain, sehinggamasing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer.

    1.7 Fungsi dan Manfaat

    a. Fungsi

    UU Terkait UU No. 26/2007 ttg Penataan ruang

    PP26/2008 ttg RTRWN PP 15/2010 ttg PPR PP lainnya

    Perpres

    Megapolitan

    Perpres

    Perbatasan

    Perpres

    Pulau

    Perpres

    Lain

    Pedoman

    Penyusunan

    RTRW Prov.

    Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif Pedoman

    Penyusunan RTRW

    Kabupaten

    Pedoman

    Penyusunan RTRWKota

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    18/69

     

    7

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Fungsi Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif yaitu sebagai acuan

    umum di dalam memberikan pengertian, persyaratan, mekanisme dan tata cara pemberian

    insentif dan disinsentif, serta dasar hukum yang melandasi pedoman pemberian insentif dan

    disinsentif penataan ruang.

    b. Manfaat

    Manfaat pedoman ini yaitu untuk memberikan arahan/acuan umum yang sama bagi perencana

    dan pengambil keputusan dalam menentukan Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan

    Disinsentif Penataan Ruang dan peluang sumber-sumber pembiayaannya.

    1.8 Pengguna Pedoman

    Pengguna pedoman ini adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah yang berwenang

    merencanakan dan mengambil keputusan dalam menentukan bentuk dan tata cara pemberian

    insentif dan disinsentif.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    19/69

     

    8

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    BAB II

    KETENTUAN UMUM PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIFPENATAAN RUANG

    2.1 Bentuk dan Perangkat Insentif Dan Disinsentif

    2.2.1 Bentuk Insentif dan DisinsentifBentuk Insentif dan Disinsentif dalam Penataan ruang terbagi menjadi dua, yaitu :

    a. Bentuk Insentif(1) Bentuk Insentif Fiskal

    i. Pemberian keringanan pajakii. Pengurangan retribusi

    (2) Bentuk Insentif Non Fiskal

    i. Pemberian kompensasi/imbalanii. Subsidi silangiii. Kemudahan perizinaniv. Sewa ruangv. Urun sahamvi. Penyediaan prasarana dan saranavii. Penghargaan dari pemerintah, dan/atauviii. Publikasi atau promosi

    b. Bentuk Disinsentif(1) Bentuk Disinsentif Fiskal

    i. Pengenaan pajak dan retribusi tinggi

    (2) Bentuk Disinsentif Non Fiskali. Kewajiban memberi kompensasi;ii. Persyaratan khusus dalam perizinan;iii. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan atauiv. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

    2.2.2 Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang

    a. Perangkat Insentif dalam Penataan RuangBerdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 pasal 38 ayat 2 perangkat dari insentif

    dapat berupa :

    (1) Keringanan pajak dan retribusiPerangkat yang lebih merupakan rangsangan finansial terhadap pembangunan

    komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest

    and best used of land .

    (2) Pemberian kompensasi atau Imbalan

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    20/69

     

    9

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Perangkat berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan

    komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi

    kerusakan ataupun degradasi lingkungan dan force major   (karena tidak dapat

    diperkirakan sebelumnya), misalnya karena bencana ataupun perubahan iklim.

    Penetapan besaran kompensasi sangat tergantung pada jenis kegiatan, skala

    kepentingan, sampai pada lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.

    (3) Kemudahan perizinanPerangkat yang berupa menyegerakan implementasi pemanfaatan ruang melalui

    kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk

    finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

    pengembangan lahan tertentu.

    (4) Subsidi silangPerangkat yang lebih merupakan pemberian sejumlah dukungan kegiatan dalam bentuk

    finansial ataupun non finansial (program) terhadap pembangunan komponen guna lahan

    tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used of land  

    dengan pertimbangan kepentingan strategis dalam skala yang lebih luas (provinsi,

    nasional, atapun internasional).

    (5) Sewa ruangPerangkat yang berorientasi kepada aspek pengelolaan aset daerah secara lebih

    optimal. Di lain sisi, memperhatikan pula aspek pemasukan dana secara lebih jelas dan

    lebih terukur melalui pemanfaatan ruang (tanah dan bangunan) dengan prinsip highest

    and best use. Salah satu bentuk sewa ruang adalah penyediaan ruang untuk disewakan

    sesuai dengan peruntukkan ruang. Pengggunaan suatu peruntukan ruang tanpa harus

    menggunakan lahan seseorang secara milik akan tetapi dapat dilakukan secara sewa.

    Besarnya sewa ruang haruslah ditentukan sesuai kasus masing-masing, akan tetapi

    umumnya nilai tambahnya lebih besar dari nilai asal.

    (6) Urun sahamPerangkat yang berupaya meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam

    pembangunan dengan basis konsep membangun tanpa menggusur, disertai pembagian

    keuntungan secara finansial maupun non finansial, juga terdapat keinginan untuk

    menciptakan sense of belonging   yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam

    mengimplementasikan serta mengendalikan pemanfaatan ruang.

    (7) Penyediaan Sarana dan PrasaranaPerangkat untuk mengakselerasi pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan

    sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung polaruang yang sesuai dengan rencana.

    (8) PenghargaanPerangkat untuk mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengakuan

    publik ( public recognition), terutama terkait dengan kinerja program pembangunan

    berdasarkan rencana tata ruang. Bentuk penghargaannya bisa berupa sertifikat/piagam

    penghargaan disertai dengan bantuan berupa finansial ataupun non finansial guna

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    21/69

     

    10

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    mempertahankan, memperluas program atau kegiatan, ataupun pembelajaran bagi

    daerah lain. Mekanisme ini memungkinkan untuk melakukan sayembara rencana tata

    ruang bagi orang per orang ataupun sekelompok anggota masyarakat dalam penciptaan

    ataupun adaptasi konsep turbinlakwas guna pembangunan berkelanjutan serta

    berwawasan lingkungan. Terdapat peluang pula dari mekanisme ini untuk menciptakan

    atau mengadaptasi rating system yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusiterkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya

    mengakomodasi paradigma climate change, green economic, dan ICT4D.

    (9) Publikasi atau PromosiPerangkat guna menciptakan daya saing antar daerah guna menciptakan iklim bisnis

    yang kondusif, dengan disertai upaya menciptakan good governance dengan

    memperhatikan keunikan lokal serta kearifan lokal sebagai penguat turbinlakwas di

    tingkat lokal.

    b. Perangkat Disinsentif dalam Penataan RuangDisinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

    mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :

    (1) Pengenaan pajak yang tinggiDisinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan

    ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak

    (njop) dan nilai jual kena pajak (njkp) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih

    tinggi.

    (2) Pengenaan retribusi yang tinggiDisinsentif berupa pengenaan retribusi yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan

    ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan retribusi penggunaan

     jasa yang dipakai sehingga pemanfaat ruang membayarnya lebih tinggi.

    (3) Persyaratan Khusus dalam PerizinanPerangkat yang berupa penambahan persyaratan untuk implementasi pemanfaatan

    ruang melalui proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam

    bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

    pengembangan lahan tertentu. Adapun pertimbangan dari mekanisme disinsentif ini

    ialah peluang dari kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon akan menimbulkan

    kerusakan ataupun degradasi lingkungan, pasar yang tidak netral, ataupun kondisi

    sosial yang tidak kondusif.

    (4) Kewajiban untuk Memberi kompensasi/imbalanPerangkat berupa penggantian dalam bentuk non finansial (dari pelaku kegiatan,

    biasanya di luar Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku)

    terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk

    mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan.

    (5) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    22/69

     

    11

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Perangkat untuk mendiselerasi pemanfaatan ruang melalui intervensi terhadap

    pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang

    guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana.

    2.2 Turunan Tindakan dari Setiap Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam PenataanRuangPada bagian ini akan dijelaskan berbagai bentuk turunan dari setiap perangkat insentif

    dan disinsentif dalam penataan ruang berdasarkan peraturan dan kebijakan yang terkait

    langsung baik spasial maupun sektoral. Berikut tabel yang akan menjelaskan turunan tindakan

    dari setiap perangkat insentif dan disinsentfi dalam penataan ruang. Perlu diketahui pula

    turunan tindakan tersebut tidak terlepas dari fungsi perangkat insentif dan disinsentif tersebut

    dalam konteks rencana tata ruang yang ada seperti digambarkan pada bagan di bawah ini.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    23/69

     

    12

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 2.1

    Konteks Pemberian Insentif Disinsentif dalam Rencana Tata Ruang

    2.2.1 Turunan Tindakan Perangkat Insentif dalam Penataan Ruang(1) Keringanan pajak dan retribusi

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian keringanan pajak daerah   UU No. 26 Th. 2007

    Optimalisasi praktis pemanfaatan 

    Rencana Tata Ruang Wilayah 

    Fakta analisis  Rencana  Peraturan Daerah 

    Adakah pemanfaatan? 

    Cari penyebab kelengkapan dan kondisi

    eksisting 

    Revisi/evaluasi/

    peninjauan kembali

    rencana 

    Tidak 

    Ya 

    Sesuai rencana  Tidak sesuai rencana  

    Sudah ada

    sebelum

    rencana

    ditetapkan 

    Ada setelah

    rencana

    ditetapkan 

    Mekanisme

    disinsentif  

    Mekanisme

    perijinan 

    Apakah akan dioptimalisasi

    fungsinya? 

    Akselerasi pembangunan 

    Diselerasi

    pembangun

    an 

    Mekanisme

    diluar indis 

    Mekanisme

    insentif  

    Pemanfaatan

    dan

    pengendalian

    tanpa insentif  

    Ya 

    Tidak 

    Pilihan tipe insentif disinsentif  

    Kepentinga

    n nasional 

    Kepentinga

    n provinsi

    (lintas

    kab/kota) 

    Kepentinga

    n kab/kota 

    Fiskal&non

    fiskal: Pem-

    Pemda;Pem-masy 

    Fiskal&non

    fiskal:

    Pemda-Pemda;

    Pemda-

     

    Fiskal&non

    fiskal:

    Pemda-Pemda;

    Pemda-

     

    Fiskal dan

    non fiskal

    memungkin

    kan

    (koordinasi

    Fiskal rigid

    (UU Pajak&

    Retribusi),

    harus ada

    kerjasama

    Fiskal rigid

    (UU Pajak&

    Retribusi

    Daerah) 

    Tataran

    nasional

    melalui

    pedoman

    indis 

    Tataran

    provinsi

    melalui

    Perda

    (fiskal),

    Tataran

    kab/kota

    atau

    kawasan

    melalui

    Umpan balik hasil

    akselerasi diselerasi

    pemanfaatan dalam

    konteks pengendalian

    pemanfaatan ruang 

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    24/69

     

    13

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    (PBB) pada kawasan yang telahditentukan (kawasan konservasi ataupusaka)

    2. Pemberian keringanan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinantertentu, pada kawasan yang telah

    ditentukan (untuk dipercepat ataudiperlambat pertumbuhan danperkembangannya)

      UU No. 1 Th. 2011

      UU No. 25 Th. 2007

      UU No. 41 Th. 2009

      PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 45 Th 2008

      Permendagri No. 50 Th. 2009

    (2) Pemberian kompensasi atau Imbalan

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Asuransi bencana2. Pemberian kompensasi (ganti kerugian)

    terhadap kegiatan pemanfaatan ruangakibat adanya kejadian yang tidakterduga (demo dan penjarahan)

    3. Pembayaran jasa lingkungan (PES-

     payment for environmental service)dengan terlebih dahulu dapatmendefinisikan siapa penerima,pengguna serta keinginan untukbekerjasama. 

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 32 Th. 2009

      UU No. 1 Th. 2011

      UU No. 25 Th. 2007

      PP No. 15 Th. 2010

      Permendagri No. 50 Th. 2009

    (3) Kemudahan perizinan

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pengurangan biaya perizinan;2. Pengurangan waktu perijinan sehingga

    menjadi lebih singkat;3. Percepatan pelaksanaan koordinasi

    terkait perijinan4. Kemudahan dalam perolehan/

    pembebasan lahan pada wilayah daerahyang diperuntukkan bagi pembangunan

    5. Pelayanan terpadu dalam pengajuan ijin

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 1 Th. 2011

      UU No. 25 Th. 2007

      UU No. 41 Th. 2009  PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 45 Th 2008

      PP No. 24 Th. 2009

      PP No. 12 Th. 2012

      Permendagri No. 64 Th. 2012

    (4) Subsidi silang

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian DAK kepadakabupaten/kota

    2. Bantuan opersional untuk pemeliharaandan pengembangan kawasan strategisnasional (KSN)

    3. Pemberian subsidi terhadappembangunan fasilitas-fasilitas dikawasan pariwisata unggulan

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 1 Th. 2011  UU No. 7 Tahun 2004

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    25/69

     

    14

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    (5) Sewa ruang

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian kemudahan sewa bangunanmilik pemerintah untuk kegiatan/ usahatertentu

    2. Pemberian kemudahan sewa padalahan produktif milik pemerintah kepadamasyarakat (kawasan hutan produksi)

      UU No. 5 Th. 1960

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 1 Th. 2011

      UU No. 25 Th.

      UU No. 41 Th. 2009

      PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 45 Th 2008

      Permendagri No. 50 Th. 2009

      PermenKeu No. 96/PMK06/2007

    (6) Urun saham

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemerintah ikut menanamkan saham

    (misal berupa lahan) untuk suatukegiatan pemanfaatan ruang denganadanya ketentuan bagi hasilberdasarkan besaran saham tersebut

    2. Masyarakat ikut menanamkan sahamuntuk kegiatan pemanfaatan ruangtertentu melalui ketentuan bagi hasilberdasarkan besaran saham tersebut.

      UU No. 1 Th. 2004

      UU No. 26 Th. 2007  UU No. 25 Th. 2007

      PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 45 Th 2008

      Permendagri No. 50 Th. 2009

      PermenKeu No. 96/PMK06/2007

    (7) Penyediaan Sarana dan Prasarana

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pembangunan infrastruktur pendukung

    untuk kawasan yang baru dikembangkan(contoh: pembangunan jaringan jalanmenuju kawasan pertambangan)

    2. Pembangunan jaringan irigasi padakawasan pertanian terkait denganketahanan pangan

    3. Pembangunan sentra produksi/ pusatdistribusi barang pada kawasan industri(UMKM)

    4. Pemenuhan skala layanan minimumuntuk sarana dan prasarana pendukung

      UU No. 19 Tahun 2003

      UU No. 26 Th. 2007  UU No. 1 Th. 2011

      UU No. 25 Th. 2007

      UU No. 41 Th. 2009

      UU No. 2 Th. 2012

      PP No. 15 Th.

      PP No. 45 Th 2008

      PP No. 68 Th. 2010

      PP No. 12 Th. 2012

      Permendagri No. 50 Th. 2009

      PermenPera No. 2 Tahun 2009

      Permendagri No. 9 Tahun 2009

    (8) Penghargaan

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian penghargaan olehpemerintah kepada pemerintah daerahberdasarkan kriteria kinerja pelaksanaan

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 32 Th. 2009

      UU No. 41 Th. 2009

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    26/69

     

    15

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    program pembangunan berdasarkanrencana tata ruang (RTRW, RDTR )

    2. Pemberian penghargaan kepadapemerintah daerah yang mampumenjaga kelestariaan dan keberadaankawasan konservasi (Hutan Lindung,

    Lahan pertanian)

      PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 12 Th. 2012

      Permendagri No. 50 Th. 2009

      Permen KLH No. 7 Th. 2011

      PermenPerhub KM5 Th.

    (9) Publikasi atau Promosi

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian penghargaan olehpemerintah kepada pemerintah daerahberdasarkan kriteria kinerjapelaksanaan program pembangunanberdasarkan rencana tata ruang(RTRW, RDTR)

    2. Pemberian penghargaan kepada

    pemerintah daerah yang mampumenjaga kelestariaan dan keberadaankawasan konservasi (Hutan Lindung,Lahan pertanian)

      UU No. 26 Th. 2007

      UU No. 32 Th. 2009

      UU No. 41 Th. 2009

      PP No. 15 Th. 2010

      PP No. 12 Th.

      Permendagri No. 50 Th. 2009

      Permen KLH No. 7 Th. 2011  PermenPerhub KM5 Th. 2010

    2.2.2 Turunan Tindakan Perangkat Disinsentif dalam Penataan Ruang

    (1) Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pengenaan tarif pajak maksimal padasetiap kewajibannya akan pajak yang

    ditanggung2. Pengenaan tarif retribusi maksimal

    pada layanan jasa umu, jasa usaha,dan perizinan khusus

    3. Pengenaan pajak progresif untukkawasan yang menimbulkan dampaknegatif terhadap kelestarianlingkungan. 

      UU No. 26 Th. 2007  UU No. 28 Tahun  PP No. 15 Th. 2010  Permendagri No. 50 Th. 2009

    (2) Persyaratan Khusus dalam Perizinan

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

    1. Pemberian syarat administratif, syaratteknis, syarat lingkungan, dan syaratfinansial (persyaratan khususnyadalam pembukaan kawasan tambang)

      UU No. 26 Tahun 2007  UU No. 4 Tahun 2009  PP No. 15 Th. 2010  Permendagri No. 50 Th. 2009

    (3) Kewajiban untuk Memberi kompensasi/imbalan

    Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    27/69

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    28/69

     

    17

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    BAB IIITATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

    Tata cara pemberian insentif dan disinsentif terdiri dari beberapa tahapan yang harusdilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberian insentif dan disinsentif harus mengacu pada

    rencana tata ruang yang telah dibuat daerah untuk melihat kebijakan pemanfaatan ruang yang

    telah dimuat di dalam rencana tata ruang. Pada kebijakan tentang pemanfaatan ruang harus

    dilihat terlebih dahulu kesesuaian pemanfaatan ruang dengan membuat pertimbangan batas

    ambang. Setelah dilakukan pertumbangan batas ambang, kemudian dilakukan penilaian

    kesesuaian pemanfaatan ruang apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan pemanfaatan

    ruang. Apabila tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang, maka diberikan sankis, denda, dan

    pidana. Apabila telah sesuai dengan pemanfaatan ruang maka terdapat beberapa tahapan

    yang perlu dilakukan, apabila pemerintah dan/atau pemerintah daerah ingin melakukan

    pemberian insentif dan disinsentif.

     Apabila telah sesuai dengan pemanfaatan lahan, tata cara pemberian insentif dan

    disinsentif dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

    Gambar 3. 1Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    29/69

     

    18

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    3.1 Persyaratan Teknis Insentif Disinsentif dalam Penataan RuangPersyaratan teknis insentif dan disinsentif, berupa:

      Terdapat RTRW yang dijadikan acuan.  Harus sesuai dengan kewenangan (lihat PP 57/2007).

      Tidak bertentangan dengan kebijakan dan NSPK yang telah ada (terutama pada tingkatnasional)

      Pendekatan perencanaan yang dilakukan berdasarkan kepada pembangunanberkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berupaya menjadikan ruang rencanasebagai upaya penyeimbangan antara kepentingan sosial, pasar, dan ekologis

      Untuk aktivitas tertentu yang sudah memiliki prosedur insentif disinsentif dipersilakanuntuk mengacu kepada kebijakan tersebut dalam proses teknis-administratifpengusulannya.

    Untuk pelaksanaan pemberian insentif disinsentif ini, Pemerintah Daerah disarankan

    untuk segera menyusun juklak/juknis baik secara umum, maupun secara khusus terkait dengan

    spesifikasi dari varian insentif-disinsentif yang berkesesuaian dengan Pemerintah Daerah

    masing-masing.

    3.2 Kesesuaian Pemanfaatan RuangSebelum ditetapkan dan dilaksanakannya pemberian insentif dan disinsentif dalam

    penataan ruang, maka perlu dilihat dan dikaji kembali kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada

    berdasarkan atas Analisis Kebutuhan Lokasi dan Ruang serta Analisis Ketersediaan Lokasi dan

    Ruang. Berikut ini merupakan arahan dalam mempertimbangkan aspek kesesuaian

    pemanfaatan ruang yang perlu dilakukan sebelum menetapkan perangkat insentif dan

    disinsentif dalam tata ruang.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    30/69

     

    19

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Catatan:

    Membutuhkan ketersediaan dokumen NSPK, dokumen fakta analisis rencana tata ruang,

    dokumen rencana tata ruang wilayah, dokumen Raperda/Perda Rencana tata Ruang

    Gambar 3. 2Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

    a. Merumuskan kebutuhan lokasi peruntukanTahap menilai prinsip-prinsip dan standar-standar lokasi bagi komponan guna lahan berikut

    fasilitas pendukugnya (sarana dan prasarana) dan keterkaitan ruang antar penggunaan

    lahan. Tahapan ini merupakan turunan dari tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang

    yang telah dirumuskan sebelumnya (ada di RTRW dan kebijakan pembangunan daerah)

    guna kemanfaatan bagi seluruh para pemangku kepentingan.

    Contoh:  apakah pembangunan perumahan di suatu kawasan merupakan cerminan dari

    kebutuhan masyarakatnya akan perumahan. Apakah pembangunan suatu pusat

    perdagangan dan jasa merupakan cerminan dari kebutuhan akan fasilitas pelayanan di

    suatu kawasan? Lebih jauh lagi, siapakah sebetulnya yang merupakan target pasar dari

    kebutuhan pembangunan tersebut?

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    31/69

     

    20

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    b. Menganalisis kesesuaian kebutuhan dengan peta lokasiMenggunakan prinsip-prinsip NSPK yang telah digunakan untuk merumuskan kebutuhan

    lokasi peruntukan (tahap sebelumnya) untuk selanjutnya diakitkan dengan peta rencana

    yang menunjukan variasi dari turunan kebutuhan lokasi peruntukan di dalam ruang dengan

    menyesuaikan kepada tingkatan hirarki komponen guna lahan (dari pola ruang) sesuai

    dengan kedalaman RTRW. Termasuk pula menilai ulang apakah peta rencana sudahmerupakan bagian dari variasi kebutuhan lokasi yang sudah dipetakan tersebut, dengan

    menilai kembali faktor-faktor lingkungan, kondisi eksisting serta proyeksi kebutuhan tata

    guna lahan (pada fakta analisis buku rencana), serta pertimbangan dukungan sistem

    transportasi dan infrastruktur bagi kebutuhan lokasi yang sudah dipetakan tersebut.

    Contoh:  merekapitulasi kembali NSPK yang digunakan ketika menyusun rencana tata

    ruang, dan menganalisis apakah terdapat perubahan NSPK yang digunakan, misalnya ada

    perbaikan ataupun ada kecenderungan international yang harus diratifikasi (perubahan iklim

    misalnya). Selain itu, apakah ketika penyusunan rencana terjadi perhitungan dibawah

    perkiraan (under estimate) ataupun di atas perkiraan (over estimate) untuk mengantisipasi

    gejala tertentu di wilayah studi. Kesemuanya dilakukan supaya menjadi jelas dalamkebutuhan untuk mengakselerasi (dasar insentif) ataupun mendiselerasi (dasar disinsentif)

    pemanfaatan ruang di kasus studi.

    c. Menghitung kebutuhan ruangMenilai kembali kebutuhan guna lahan guna mengakomodasikan kebutuhan lahan serta

    aktivitas yang diharapkan (bisa dilihat di fakta dan analisis rencana sebagai dasar

    perhitungan kembali) sebagai pendukung terlaksananya struktur dan pola tata ruang sesuai

    dengan hirarki rencana (lihat hirarki serta pembagian komponen guna lahan pada rencana),

    masing-masing komponen guna lahan, dan/atau sarana prasarana pendukungnya (ada

    pertimbangan untuk menguatkan struktur ruang).

    Contoh: menilai kembali apa masih relevan untuk menempatkan suatu aktivitas pada lokasi

    peruntukan tersebut? Hal ini untuk mencegah kapasitas yang berlebih dari tata guna lahan

    sebagai cerminan rencana pola ruang yang terdapat pada buku rencana. Apakah terdapat

    peraturan baru terkait dengan standar kebutuhan akan fasilitas/komponen tata guna lahan

    tertentu, sehingga menjadi wajib untuk menyediakan ataupun meniadakan fasilitas

    pelayanan di suatu lokasi. Misalnya karena dominasi kawasan yang direncanakan

    merupakan kawasan perumahan dan perdagangan-jasa merupakan pendukungnya, jangan

    sampai perdagangan-jasa tadi lebih dominan dibandingkan kawasan perumahan tersebut.

    Kasus lainnya, karena kepadatan penduduk di suatu kawasan permukiman, menjadi lebih

    mendesak untuk mengadakan fasilitas pemadam kebakaran atau pos tanggap darurat,

    maka pembangunan fasilitas peredagangan-jasa yang sifatnya lokal dan sudah ada, makasebagian proporsi lahannya dapat digunakan untuk fasilitas yang lebih mendesak namun

    tetap mengacu kepada rencana tata ruang yang digunakan.

    d. Analisis holding capacityMenentukan kapasitas dari kesesuaian lokasi/ wilayah/kawasan untuk mengakomodasikan

    aktivitas guna lahan beserta sarana prasarana pendukungnya. Holding capacity disini lebih

    mengarah kepada pemahaman tentang satuan yang terkait dengan jumlah unit hunian,

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    32/69

     

    21

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    rumah tangga, jumlah tenaga kerja, atau dapat pula disederhanakan hanya sebagai jumlah

    dari satuan luas lahan yang sesuai bagi peruntukan guna lahan tertentu yang terletak pada

    lokasi yang berbeda-beda.

    Contoh:  merinci ataupun menghitung kembali kapasitas termasuk daya tampung

    perumahan di suatu kawasan yang akan diberikan insentif/disinsentif, apakah masih tetap

    sama seperti saat direncanakan, ataukah jadi bergeser karena misalnya untuk

    mengakomodasikan kebutuhan perumahan masyarakat melalui rumah susun (berpeluang

    untuk distimulasi pembangunannya oleh Pemerintah Pusat). Lihat dan kaji kembali

    perhitungan/analisis ketika rencana tata ruang tersebut disusun (kembali lagi harus melihat

    dokumen fakta analisis serta formulasi perhitungan pola ruang serta pertimbangan struktur

    tata ruang ketika rencana tersebut disusun).

    e. kesesuaian dengan struktur dan pola ruangMenilai ulang secara keseluruhan kesesuaian ruang yang terdapat pada rencana, guna

    mengantisipasi dampak problematik dari usulan pemberian insentif -disinsentif. Hal ini

    dilakukan dengan mengkomparasikan hasil perhitungan ulang kebuhan sediaan dankebutuhan akan lokasi dan ruang yang sudah disampaikan pada empat tahapan

    sebelumnya. Secara mudahnya tahapan ini ialah melakukan kalibrasi atau pembaruan

    (updating) kebutuhan akan lokasi dan ruang yang sudah dicantumkan pada fakta dan

    analisis rencana tata ruang yang digunakan.

    Contohnya: memberikan kesimpulan penilaian terhadap bentuk rencana struktur dan pola

    ruang yang tergambar dalam kebutuhan komponen-komponen tata guna lahan pada buku

    rencana, apakah masih tetap konsisten dengan rencana tata ruang yang telah dibuat

    ataukah sudah terdapat pergeseran. Tahapn ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

    untuk penyempurnaan baik berupa evaluasi maupun review dari rencana tata ruang yang

    ada, tapi kelima tahapan ini bukan membuat evaluasi maupun review rencana tata ruangtersebut, tetapi lebih difokuskan kepada peruntukan komponen guna lahan yang akan

    diberikan insentif/disinsentif sehingga urut-urutan ataupun penelusuan kebutuhan ruang

    dengan sediaan ruang yang ada menjadi selaras/sinkron.

    3.3 Pertimbangan batas ambangPertimbangan batas ambang merupakan seleksi awal untuk mengidentifikasi

    perencanaan, usulan, dan penetapan insentif dan disinsentif penataan ruang dalam konteks

    pemanfaatan ruang khususnya komponen guna lahan dari pola ruang. Tahapan teknis

    pertimbangan batas ambang, dijelaskan di bawah ini:

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    33/69

     

    22

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 3Pertimbangan Batas Ambang

    a. Reservasi Lahan (dikembangkan dari konsep Land reservation ). Kepentingan bagimasyarakat dan pemerintah untuk memelihara asset lahan sebagai lahan cadangan untukpembangunan mendatang. Pembangunan mendatang disini lebih diarahkan kepadacadangan untuk penyediaan lahan bagi kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuktaman kota, lokasi fasilitas pendidikan, lokasi fasilitas kesehatan, dan pelebaran atau punperluasan jalan. Pertimbangan reservasi lahan ini dilakukan sebagai upaya untukmelindungi kehilangan cadangan lahan yang digunakan bagi kepentingan sesaat dalampemanfaatan ruang.Contoh: Pemerintah mempertimbangkan penyediaan lahan yang akan diberikan insentifnya

    demi kepentingan ketersediaan lahan bagi masa yang akan datang. Termasuk di dalam hal

    ini ialah proporsi sediaan lahan perkotaan dan non perkotaan, sediaan lahan untuk ruang

    terbuka hijau dan terbangun, serta sediaan lahan untuk kelompok masyarakat tertentudengan fungsi pelayanan untuk seluruh masyarakat.

    b. Dedikasi terhadap implementasi rencana tata ruang (dikembangkan dari konsep dedication ).  Dedikasi disini lebih merupakan adaptasi dari konsep mandatory dedicationyang merupakan mekanisme umum bagi daerah administrasi dalam konteks alokasiruang/lahan, khususnya terkait dengan konsekuensi untuk mentransfer/mengalihkankepemilikan lahan pribadi ataupun badan hukum di luar pemerintah kepadapemerintah/pemerintah daerah tanpa biaya sebagai konsekuensi lahan tersebut yang akan

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    34/69

     

    23

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    digunakan bagi kepentingan umum, seperti misalnya kawasan rawan bencana/banjir. Didalam pertimbangan ini, kondisi lokal sangat menjadi pertimbangan untuk mencegah kesanpengambilalihan lahan untuk kepentingan umum melalui pengambilalihan lahan milikipribadi tanpa suatu alasan yang jelas. Dapat diinterpretasikan pula konsep dedikasi iniseperti konsep CEL (cost equivalent land) atau TPBP (tanah pengganti biayapembangunan) dalam konteks konsolidasi lahan.

    Contoh:  Pemerintah berupaya untuk menegakan fungsinya dalam konteks kebijakanpengendalian tata ruang dan tata guna lahan yang pada dasarnya meliputi:

    a. Bundles of rights. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubunganhukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenailahan.

    b. Police power. Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan,pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatanmanusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan,moral dan kesejahteraan.

    c. Eminent domain. Kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak ataslahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya denganalasan untuk kepentingan umum

    d. Taxation. Kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasikewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk demitujuan masyarakat

    e. Spending power. Kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentinganumum

    Di lain sisi, misalnya pemerintah harus bijak dalam mengimplementasikan Undang-Undang

    No. 2 Tahun 2012 tentang penyediaan lahan untuk kepentingan umum, bahwa harus

    dikoordinasikan oleh provinsi dan dikelola dengan baik oleh Pemda Kabupaten/Kota apabila

    ada persoalan yang tidak terlepas dari pembinaan dari Pemerintah pusat.

    c. Preservasi (Dikembangkan dari konsep Preservation ). Merupakan adaptasi terhadap

    sudut pandang masyarakat yang memberikan prioritas tinggi terhadap keanekaragamankekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman buatan yang menjadi ciri dari kesehatanserta keindahan dari suatu lingkungan masyarakat/hunian. Pertimbangan ini merupakancerminan Pemerintah yang memberikan penguatan terhadap nilai-nilai tadi di dalampengayaan data bagi proses perencanaan.Contoh: terdapat pertimbangan untuk melestarikan kawasan lindung dan pertanian

    terutama yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang termasuk di

    dalam hal ini berupa pertimbangan melindungi peninggalan budaya dan pusaka perkotaan

    yang kesemuanya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    d. Menyegerakan Pembangunan Infrastruktur (dikembangkan dari konsep Payment in

    lieu ). Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur oleh pengembang karenakemendesakan baik berupa perluasan ataupun pembangunan baru kepada jaringanregional sebagai konsekuensi dari pemanfataan ruang. Kemendesakan disini ialah dalamrangka untuk memberikan dukungan terhadap pemanfaatan ruang yang tengah dilakukan,sehingga tidak dapat menunggu proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan olehPemeirntah/Pemerintah Daerah. Pada gilirannya nanti setela pemanfaatan ruang selesaidan pembangunannya dinikmati masyarakat, pembangunan infrastruktur tersebut harusmenjadi pertimbangan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif bagipengembang tersebut.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    35/69

     

    24

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Contoh:  Pemerintah memberikan peluang kepada pengembang/investor/developer untuk

    melakukan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur tersendiri dari jaringan regional ke

    lokasi pengembangan. Nantinya, hal ini dapat dijadikan oleh Pemerintah untuk memberikan

    insentif kepada pengembang/investor/developer tersebut yang telah membangun

    infrastruktur tersebut. Perlu diperhatikan dalam hal ini ialah dalam konteks pasca

    pembangunan jangan sampai memberikan beban pemeliharaan yang tidak terantisipasioleh Pemerintah tersebut, dan yang lebih penting lagi ialah pembangungan infrastruktur

    yang dilakukan oleh pengembang/investor/developer tadi harus dalam kerangka kebijakan

    tata ruang yang berlaku (sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku).

    e. Biaya dampak pembangunan (dikembangkan dari konsep Impact fees ). Lebihmengarah kepada memperhitungkan dampak dari pembangunan ataupun pemanfaatanruang yang diusulkan oleh masyarakat/pengembang dalam kuantifikasi harga gunamemperhitungkan biaya yang harus dibayar sebagai akibat dari pembangunan ataupunpemanfaatan ruang yang diusulkan.Contoh:  mempertimbangkan persyaratan analisis dampak pembangunan yang telah

    disusun sebelumnya ketika kegiatan yang akan diberikan insentif/disinsentif diusulkan.Seperti misalnya analisis mengenai dampak lingkungan, serta analisis mengenai dampak

    lalu-lintas.

    f. Keterikatan antar komponen guna lahan (dikembangkan dari konsep Linkage ). Lebihmengarah kepada memperhitungkan kebutuhan ruang tambahan sebagai dampak dariusulan pemanfaatan ruang tertentu, guna mengantisipasi ketidaklengkapan fasilitaspendukung dari pemanfaataan ruang yang diusulkan. Faktor lain yang terkait denganlinkage ini pula ialah pemahaman terhadap kelembagaan pemerintahan serta prosespengajuan pendanaan kepada pihak perbankan guna membiayai usulan pemanfaatanruang tertentu.Contoh:  Mempertimbangkan aspek keterkaitan antar peruntukan yang akan diusulkan

    insentif/disinsentifnya, misalnya pola koleksi distribusinya ataupun hubungan logistik antar

    peruntukan yang pada era informasi sekarang ini ternyata memiliki cakupan global dan

    seringkali tidak terlihat secara nyata. Misalnya ketika akan memberikan insentif kepada

    kawasan industri supaya berkembang, perlu dilihat pula kebutuhan tentang lahan untuk

    bongkar muat ataupun pelabuhan/transhipment point untuk barang yang diimpor. Ataupun

    perlu pula dipertimbangkan untuk suatu industri hightech, bagaimana sistem pembuangan

    limbahnya yang mungkin saja berupa barang berbahaya dan beracun (catatan: kalau

    Pemerintah AS memiliki ratifikasi tentang sampah elektronik dengan beberapa negara,

    bahwa Pemerintah AS dapat membuang sampah tersebut ke negara-negara yang

    mengikuti perjanjian tersebut, bagaimana dengan Indonesia?apakah hal ini sudah

    diantisipasi).

    3.4 Pertimbangan dominasi RuangPertimbangan ini untuk memberikan acuan bahwa komponen ruang yang akan diusulkan

    insentifnya berbasis kepada rencana tata ruang yang mengadopsi konsep dominasi ruang.

    Oleh sebab itu, harus diperkuat rambu-rambu yang lebih rinci dari hanya sekedar dominasi

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    36/69

     

    25

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    ruang tadi guna mengantisipasi dampak negative ataupun kompleksitas persoalan yang tidak

    terbayangkan sebelumnya. Hal ini meliputi: dampak estetika (konteks, desain arsitektur, dan

    sudut pandang eksternal); dampak finansial; karakteristik operasional; aspek pasar;

    Gambar 3. 4Pertimbangan Dominasi Ruang

    a. Pertimbangan Estetika (dikembangkan dari konsep Aesthetic impact andopportun i t ies )  Konteks . Kesesuaian atau kompatibilitas fungsi/bentuk dengan komponen guna lahan

    yang berdekatan/berdampingan untuk mengurangi persoalann pembangunan, baik

    keindahan maupun peningkatan intensitas bangunan (baik horizontal ataupun vertical).Perlu diperhatikan bahwa untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang ini, solusistructural membawa dampak kepada pembiayaan yang relative besar, serta solusi dengankonsep penyangga (buffer) akan membawa dampak kepada kebutuhan tambahanterhadap alokasi ruang.Contoh:  harus disesuaikan dengan visi-misi dari Kabupaten/Kota serta RTRW

    Kabupaten/Kotanya dan/atau tema dari RDTR nya.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    37/69

     

    26

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

      Desain arsitektur . Intensitas pembangunan yang diusulkan akan memiliki konsekuensikepada bentuk pengendalian arsitektur yang lebih, karena akan membutuhkan jaminanbagi estetika pandangan (visual coherence).Contoh:  harus dipertimbangkan ketika proses perencanaan dilakukan, apakah desain

    arsitekturnya akan bernuansa lokal (tropis khas Indonesia), atau memperbolehkan desain

    yang bernuansa budaya luar, atau kombinasi antar keduanya.

      Sudut pand ang eksternal . Usulan bangunan yang lebih besar atau bangunan yang lebihintensif akan berakibat kepada kebutuhan terhadap kualitas dari sudut pandang eksterior.Pembangunan yang lebih padat membutuhkan perencanaan tapak yang cermat untukmenjamin terhadap keberadaan ruang pribadi serta meminimalisasi dampak visual dangangguan lainnya (misalnya gangguan noise atau bunyi).Contoh:  memperhatikan keserasian antara kegiatan yang akan diusulkan insentifnya

    supaya serasi dengan lingkungan sekitarnya, apabila kegiatan yang akan diusulkan

    insentifnya akan dijadikan sebagai landmark/node/focal point, maka harus

    dipertimbangkan secara matang terhadap kesan visual serta persepsi/image terhadap

    kawasan dimana kegiatan tersebut berlokasi.

    b. Dampak Finansial (dikembangkan dari konsep Financial impact )Terdapat banyak cara untuk mengembangkan lahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari

    sudut pandang finansial dan lingkungan. Ketika pembangunan yang padat membutuhkan

    total biaya infrastruktur yang lebih besar dan sangat tergentung kepada kondisi dan

    kapasitas infrastruktur eksisting.

    Contoh: apakah akan lebih terjangkau untuk memelihara bangunan yang dilengkapi dengan

    pendingin ruangan untuk wilayah terbelakang di luar Jawa, ataukah akan lebih murah untuk

    membangun dengan gaya arsitektur tropis yang mengutamakan kepada banyaknya sirkulasi

    udara. Contoh lainnya ialah apakah akan lebih terjangkau dan mudah pemeliharaannya

    untuk membangun jalan lokal dengan beton, aspal, ataupun batu (dari sungai terdekat).

    c. Dampak Operasional (dikembangkan dari konsep Operational impact )  Pemeliharaan.  Harus menjadi pertimbangan bahwa pengguna/penghuni dari

    pemanfaatan ruang tertentu haruslah memahami kisaran tentang biaya pemeliharaanyang dibutuhkan, dan diharapkan biaya pemeliharaan tersebut dapat terjangkau olehkelompok target dari produk pemanfaatan ruang tersebut.Contoh:  harus dipertimbangkan siapa yang akan memiliki kewenangan utama dari

    pemeliharaan fasilitas pada kegiatan yang diusulkan insentifnya, jangan-jangan pada

    akhirnya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (sebagaimana yang tercantum

    pada Permendagri No. 9 Tahun 2009).

      Energi.  Harus dipertimbangkan penggunaan energy yang ramah lingkungan dan hematbagi pengguna/penghuni, sehingga mereka dapat menjangkaunya untuk pemenuhankebutuhan aktivitas mereka sehari-hari.Contoh:  perlu dipertimbangkan apakah kegiatan yang diusulkan insentifnya telah

    mengadaptasi hemat energi guna mengurangi beban kebutuhan energi yang tinggi bagi

    peruntukan yang diusulkan insentifnya tersebut. Kalaupun terpaksa harus menggunakan

    energi listrik untuk tangga berjalan, lift, ataupun pendingin ruangan harus dipilih yang

    menggunakan energi listrik terhemat dan termudah perawatannya. Hal yang tengah

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    38/69

     

    27

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini ialah sudah menggunakan sebagian penerangan

     jalan umumnya (PJU) dengan energi yang berasal dari tenaga surya. Bahkan dalam

    pertimbangan pemberian insentif/disinsentif ini, pemanfaatan energi terhemat bisa

    dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian insentif, ataupun pemanfaatan energi

    terboros dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian disinsentif.

    d. Kelayakan Pasar (dikembangkan dari konsep Marketing feasibi l i ty )  Perspekti f p emasaran . Peningkatan skala, intensitas, ataupun kualitas pembangunan

    dapat mendongkrak pemasaran. Target produk pembangunan juga sudah harus dapatdirumuskan sejak tahap ini guna mencegah ketidaksesuaian antara produk pembangunandengan target pasar dari produk yang dihasilkan sehingga mengakibatkan pemanfaatanruang yang tidak tepat sasaran ataupun tidak optimal.Contoh: harus jelas target pasar dari peruntukan yang akan diusulkan insentifnya, apakah

    terdapat rancangan yang harus disesuaikan dengan standar internasional (misalnya untuk

    kawasan industri hightech ataupun otomotif), apakah karena target pasar tertentu maka

    perencana harus merubah rencana atau pun disainnya sesuai dengan keinginan target

    pasar tersebut, misalnya apakah mungkin berubah dari rumah susun biasa ditingkatkan

    pelayanan fasilitasnya menjadi seperti apartemen atas keinginan calon penghuninya,

    meskipun membawa dampak kepada pemeliharaan bulanannya.

      Perspekti f identi tas komun itas/masyarakat . Harus diperhatikan bahwa pembangunanskala besar akan mengarah kepada kebutuhan akan kenyamanan yang tinggi, ini dapatmeningkatkan identitas masyarakat yang akan menghuni produk pembangunan tersebut.Contoh: akan menjadi pertimbangan pemberian insentif apabila kegiatan yang diusulkan

    berupaya untuk melestarikan budaya lokal dan menunjukan kekhasan identitas

    komunitas/masyarakat. Misalnya mengadaptasi konsep lumbung padi untuk perumahan

    baru menengah rendah guna meningkatkan gotong royong dan partisipasi masyarakat

    sekaligus berupa rencana tindak pengentasan kemiskinan.

    e. Faktor-faktor Pendukung (dikembangkan dari konsep Supported factors )  Pert imbangan pasar secara spesif ik . Di dalam hal ini untuk mengantisipasi

    konsekuensi dari keberhasilan/kegagalan pembangunan termasuk di dalamnya siapatarget pasar, sumber pembiayaan, dan konsekuensi terhadap beban bagi infrastrukturatau sarana prasana yang tersedia.Contoh: rumuskan siapa target pasar khususnya untuk peruntukan yang akan diusulkan

    insentifnya yang di luar peruntukan perumahan guna mengantisipasi persoalan di

    kemudian hari. Misalnya diberikan insentif karena menghasilkan produk unggulan untuk

    ekspor, namun ada perubahan peraturan secara internasional yang tidak memungkinkan

    produk dari industri tersebut dipasarkan.

      Pert imbangan desain . Akan terdapat kebutuhan untuk mensinergikan desain ruang daripemanfaatan yang diusulkan dengan desain yang sudah ada. Di dalam hal ini termasukpula pertimbangan untuk mengadopsi dan melestarikan desain yang berasal dari budayadan keunikan lokal. Hal lainnya yang harus diperhatikan di dalam pertimbangan desain iniialah standar-standar umum dan khusus yang harus diacu, KLB, KDB, ukuran kapling atauluasan kawasan yang diusulkan, kebutuhan akan lahan parkir dan bongkar muat barang,serta ruang terbuka hiijau.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    39/69

     

    28

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Contoh:  dikhususkan pertimbangan ini untuk peruntukan yang akan akan diusulkan

    insentifnya di luar perumahan, misalnya bagaimana pertimbangan desain kawasan

    industri, desain kawasan pusat pemerintahan internasional di kota-kota besar dan

    metropolitan.

    3.5 Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan RuangKetentuan tentang mekanisme pemberian insentif dan disinsentif fiskal dalam Penataan

    ruang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang mengatur

    tentang Pajak dan retribusi. Insentif yang diberikan dalam bentuk fiskal diatur oleh menteri yang

    menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

    3.5.1 Insentif Fiskal1) Mekanisme Pemberian Keringanan Pajak dan Retribusi

    Mekansime yang lebih merupakan rangsangan finansial terhadap pembangunan komponen

    guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used

    of land. Turunan tidakan dari pemberian pajak-retribusi dapat berupa:

    a. Pemberian keringanan pajak daerah (PBB) pada kawasan yang telah ditentukan(kawasan konservasi)

    b. Pemberian keringanan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, padakawasan yang telah ditentukan

    Gambar 3. 5

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    40/69

     

    29

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Flow chart  Pemberian Insentif Pajak

    Gambar 3. 6

    Flow chart Pemberian Insentif Retribusi

    3.5.2 Insentif Non FiskalPemberian insentif dalam bentuk non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang

    menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya. 

    1) Mekanisme Pemberian Kompensasi dan imbalanMekanisme berupa penggantian dalam bentuk finansial terhadap pembangunan komponen

    guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun

    degradasi lingkungan dan force major   (karena tidak dapat diperkirakan sebelumnya),

    misalnya karena bencana ataupun perubahan iklim. Turunan tindakan dari pemberian

    kompesasi dan imbalan dapat berupa:

    a. Asuransi bencanab. Pemberian kompensasi (ganti kerugian) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang akibat

    adanya kejadian yang tidak terduga (demo dan penjarahan)c. Pembayaran jasa lingkungan (PES- payment for environmental service)

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    41/69

     

    30

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 7Flow chart  Pemberian Insentif Kompensasi/ Imbalan

    2) Mekanisme Subsidi SilangMekanisme yang lebih merupakan pemberian sejumlah dukungan kegiatan dalam bentuk

    finansial ataupun non finansial (program) terhadap pembangunan komponen guna lahan

    tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used of land  dengan pertimbangan kepentingan strategis dalam skala yang lebih luas (provinsi, nasional,

    atapun internasional). Turunan tindakan dari pemberian subsidi silang, dapat berupa:

    1. Pemberian DAK kepada kabupaten/kota2. Bantuan opersional untuk pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis nasional(KSN)3. Pemberian subsidi terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas di kawasan pariwisataunggulan

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    42/69

     

    31

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 8Flow chart  Pemberian Insentif Subsidi Silang

    3) Mekanisme Sewa RuangMekanisme yang berorientasi kepada aspek pengelolaan aset daerah secara lebih optimal.

    Di lain sisi, memperhatikan pula aspek pemasukan dana secara lebih jelas dan lebih terukur

    melalui pemanfaatan ruang (tanah dan bangunan) dengan prinsip highest and best use .

    Turunan tindakan dari pemberian sewa ruang, dapat berupa:

    a. Pemberian kemudahan sewa bangunan milik pemerintah untuk kegiatan/ usaha tertentu

    b. Pemberian kemudahan sewa pada lahan produktif milik pemerintah kepada masyarakat(kawasan hutan produksi)

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    43/69

     

    32

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 10Flow chart  Pemberian Insentif Sewa Ruang

    4) Mekanisme Urun SahamMekanisme yang berupaya meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan

    dengan basis konsep membangun tanpa menggusur, disertai pembagian keuntungan

    secara finansial maupun non finansial, juga terdapat keinginan untuk menciptakan sense of

    belonging yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan serta

    mengendalikan pemanfaatan ruang. Turunan tindakan dari urun saham, dapat berupa:

    a. Pemerintah ikut menanamkan saham (misal berupa lahan) untuk suatu kegiatanpemanfaatan ruang dengan adanya ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran sahamtersebut

    b. Masyarakat ikut menanamkan saham untuk kegiatan pemanfaatan ruang tertentumelalui ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran saham tersebut.

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    44/69

     

    33

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 9Flow Chart  Pemberian Insentif Urun Saham

    5) Mekanisme Penyediaan sarana dan prasaranaMekanisme untuk mengakselerasi pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan

    sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung pola

    ruang yang sesuai dengan rencana. Turunan tindakan dari penyedian sarana dan

    prasarana, dapat berupa:

    a. Pembangunan infrastruktur pendukung untuk kawasan yang baru dikembangkan(contoh: pembangunan jaringan jalan menuju kawasan pertambangan)

    b. Pembangunan jaringan irigasi pada kawasan pertanian terkait dengan ketahananpangan

    c. Pembangunan sentra produksi/ pusat distribusi barang pada kawasan industri (UMKM)d. Pemenuhan skala layanan minimum untuk sarana dan prasarana pendukung

  • 8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

    45/69

     

    34

    Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

    Gambar 3. 10Flow chart  Pemberian Insentif Penyediaan Sarana dan Prasarana

    6) Mekanisme Kemudahan PerizinanMekanisme yang berupa menyegerakan implementasi pemanfaatan ruang melalui

    kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk

    finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

    pengembangan lahan tertentu. Turunan tindakan dari mekanisme kemudahan perizinan,

    dapat berupa:

    a. Pengurangan biaya izin;b. Pengurangan waktu perijinan sehingga menjadi lebih singkat;c. Percepata