Download - Pedoman Insentif Dan Disinsentif

8/19/2019 Pedoman Insentif Dan Disinsentif

1/69

1

Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR: …./…/M/2013

TENTANG PEDOMAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG

Menimbang : a. bahwa insentif dan disinsentif dalam penataan ruang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

b. bahwa pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang harus

dilakukan dalam rangka mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementrian Negara;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum;


2/69

2


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN BENTUKDAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAANRUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian satuPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

2. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum

adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.


3/69

3


Bagian dua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan/atau

disinsentif dalam penataan ruang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan

ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

a. bentuk insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; dan

b. tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.

BAB IIBENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 3

(1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong

pengembangannya.

(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

pengembangannya.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif

non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak; dan/atau

b. pengurangan retribusi.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:


4/69

4


a. pemberian kompensasi;

b. subsidi silang;

c. kemudahan perizinan;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promosi.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif

non fiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang

tinggi.

(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan;

c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan


5/69

5


c. pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 8

(1) Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa:

a. subsidi silang;

b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

Pemerintah;

c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

d. pemberian kompensasi;

e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

f. publikasi atau promosi daerah.

(2) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah

pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah

daerah penerima manfaatkepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat;

dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak;

b. pemberian kompensasi;

c. pengurangan retribusi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

h. kemudahan perizinan.


6/69

6


Pasal 9

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:

a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

Pemerintah;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

(2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah

penerima manfaat;

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima

manfaat.

(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah;

c. kewajiban memberi imbalan;

d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

e. persyaratan khusus dalam perizinan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 10

(1) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang meliputi:

a. penentuan kriteria penerima insentif dan/atau disinsentif dalam penataan ruang;

b. penentuan mekanisme pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam penataan

ruang; dan


7/69

7


c. penentuan bentuk pengaturan pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam

penataan ruang.

(2) Rincian tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


8/69

i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... I

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ III

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... IV

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 2

1.3. Ruang Lingkup Pedoman............................................................................... 2

1.4. Istilah dan Definisi ......................................................................................... 2

1.5. Acuan Normatif .............................................................................................. 2

1.6. Kedudukan .................................................................................................... 4

1.6.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ............................................. 4

1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terkait .............................................................................................. 6

BAB II PENGERTIAN, BENTUK, DAN TURUNAN TINDAKAN PEMBERIAN

INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAAN RUANG ................................... 8

2.1. Pengertian Insentif dan Disinsentif ................................................................. 8

2.1.1 Pengertian Insentif ........................................................................... 8

2.1.2 Pengertian Disinsentif ...................................................................... 8

2.2. Bentuk dan Perangkat Insentif dan Disinsentif .............................................. 9

2.2.1 Bentuk Insentif dan Disinsetif ........................................................... 92.2.1.1 Bentuk Insentif Fiskal .................................................................. 9

2.2.1.2 Bentuk Insentif Non Fiskal .......................................................... 9

2.2.1.3 Bentuk Disinsentif Fiskal ............................................................. 9

2.2.1.4 Bentuk Disinsentif Non Fiskal ..................................................... 9

2.2.2 Perangkat Insentif dan Disinsetif Dalam Penataan Ruang ................ 9

2.2.2.1 Perangkat Insentif Dalam Penataan Ruang ................................. 9

2.2.2.2 Perangkat Disinsentif Dalam Penataan Ruang ............................ 11

2.3. Turunan Tindak dari Setiap Perangkat Insentif dan Disinsentif Dalam

Penataan Ruang ............................................................................................. 12

2.3.1 Turunan Perangkat Insentif Dalam Penataan Ruang ........................ 12

2.3.2 Turunan Perangkat Disinsentif Dalam Penataan Ruang ................... 16

2.4. Kebutuhan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW ......................................... 17

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF ........................... 23

3.1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .................................................................. 24

3.2. Pertimbangan Batas Ambang ........................................................................ 26

3.3. Pertimbangan Dominasi Ruang ..................................................................... 29


9/69

ii


3.4. Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ......................... 32

3.5. Pertimbangan Hirarki Guna Lahan Pada Pola Ruang Rencana Tata Ruang . 33

3.6. Persyaratan Teknis Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ............ 35

3.7. Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ....... 35

3.7.1 Insentif Fiskal .................................................................................... 35

3.7.2 Insentif Non Fiskal ............................................................................ 373.7.3 Disinsentif Fiskal ............................................................................... 45

3.7.4 Disinsentif Non Fiskal ....................................................................... 46

3.8. Landasan Kebijakan Spasial dan Sektoral Terkait Insentif dan Disinsentif .... 50

3.9. Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ......... 54

3.9.1 Tata Cara Pemberian Insentif Bidang Penataan Ruang .................... 54

3.9.2 Tata Cara Pemberian Disinsentif Bidang Penataan Ruang ............... 55

3.10. Meknisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang ........ 59

3.11. Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang ........... 69


10/69

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Provinsi ..................... 17

Tabel 2.2 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Kabupaten ................ 19

Tabel 2.3 Sistematika Indis dan Disinsentif dalam RTRW Kabupaten ................... 21

Tabel 2.4 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Dalam RTRW Kota .......................... 21

Tabel 2.5 Sistematika dalam RTRW Kota ............................................................. 22

Tabel 3.1 Insentif dan Disinsentif terkait dengan Skala (Hirarki komponen ruang

di RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/ Kota, RDTR Kota .................... 34

Tabel 3.2 Landasan Kebijakan Sektoral Terkait .................................................. 50

Tabel 3.3 Keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam

Insentif dan Disisentif ........................................................................... 58

Tabel 3.4 Konsep Dasar Pemberian Insentif dalam Bidang Penataan Ruang ..... 70


11/69

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .......................... 5Gambar 1.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-

undangan Terkait ....................................................................... 7

Gambar 3.1 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif ............................. 23

Gambar 3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ............................................... 24

Gambar 3.3 Pertimbangan Batas Ambang .................................................... 27

Gambar 3.4 Pertimbangan Dominasi Ruang ................................................. 30

Gambar 3.5 Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang 33

Gambar 3.6 Flow Chart Pemberian Insentif Pajak ........................................ 36

Gambar 3.7 Flow Chart Pemberian Insentif Retribusi ................................... 37

Gambar 3.8 Flow Chart Pemberian Insentif Kompensasi/ Imbalan ............... 38Gambar 3.9 Flow Chart Pemberian Insentif Subsidi Silang ........................... 39

Gambar 3.10 Flow Chart Pemberian Insentif Sewa Ruang .......................... 40

Gambar 3.12 Flow Chart Pemberian Insentif Penyediaan Sarana dan

Prasarana .............................................................................. 42

Gambar 3.13 Flow Chart Pemberian Insentif Perizinan ................................ 43

Gambar 3.14 Flow Chart Pemberian Insentif Penghargaan ......................... 44

Gambar 3.15 Flow Chart Pemberian Insentif Publikasi/ Promosi .................. 45

Gambar 3.16 Flow Chart Pemberian Disinsentif Pajak ................................. 46

Gambar 3.17 Flow Chart Pemberian Disinsentif Perizinan ............................. 47

Gambar 3.18 Flow Chart Pemberian Disinsentif Kompensasi/ Imbalan ......... 48

Gambar 3.19 Flow Chart Pemberian Disinsentif Penyediaan Sarana danPrasarana ............................................................................... 49

Gambar 3.20 Tata Cara Pemberian Insentif .................................................. 55

Gambar 3.21 Tata Cara Pemberian Disinsentif ............................................. 57

Gambar 3.22 Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dari Pemerintah

Pusat Kepada Pemerintah Daerah ........................................... 60


Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi)

lainnya .................................................................................... 62


Daerah (Kabupaten/ Kota) Kepada Pemerintah Daerah(Kabupaten/ Kota) lainnya ....................................................... 64


Provinsi Kepada Masyarakat ................................................... 67


Daerah (Kabupaten/ Kota) Kepada Masyarakat ...................... 68


12/69

1


BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangInsentif dan disinsentif merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(UUPR). Pemberian insentif dan disinsentif memegang peran penting dalam menjamin

terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP

PPR), pemberian insentif dan disinsentif juga dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan

pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan kemitraan

semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang telah sejalan dengan

rencana tata ruang.

Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya,

sedangkan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang

dibatasi pemanfaatannya. Baik insentif fiskal, non fiskal dan disinsentif fiskal, non fiskal dapat

diberikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada

pemerintah daerah lainnya, dan/atau dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada

masyarakat.

Namun demikian dalam penyelenggaraannya sering ditemukan permasalahan terkait

dengan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. Salah satu permasalahan

yang terjadi yaitu belum jelasnya proses dan prosedur pemberian insentif dan disinsentif yang

diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Hal ini didukung pula dengan belum jelasnya

pengaturan terkait insentif dan disinsentif bidang penataan ruang yang dituangkan dalam

peraturan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalammengimplementasikan ketentuan pemberian insenitif dan disinsentif sebagai perangkat

pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan pedoman terkait bentuk dan

tatacara pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. Kajian tersebut tentu dapat

membantu daerah dalamt menyusun pengaturan terkait insentif dan disinsentif yang dituangkan

dalam peraturan daerah. Draft naskah Pedoman tentang Bentuk dan Tata cara Pemberian

Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dalam

payung hukum mengenai bentuk insentif dan disinsentif yang dilengkapi dengan proses dan

prosedur pemberiannya.

1.2 Maksud dan Tujuana. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam

penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.


13/69

2


b. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk masukan terhadap konsep rancangan

Peraturan, dan kebijakan serta turunannya tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui

pemberian insentif dan disinsentif.

1.3 Ruang Lingkup PedomanPedoman ini memuat ketentuan teknis tentang Bentuk dan Tata cara Pemberian Insentif

dan Disinsentif Penataan Ruang.

1.4 Istilah dan Definisi1. Insentif Penataan Ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentifmerupakan bentuk perangkat yang memberikan rangsangan terhadap kegiatanpenggunaan dan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

2. Disinsentif Penataan Ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.7. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.8. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan

ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Acuan NormatifPedoman ini disusun berdasarakan :

1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-42) Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria3) Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Eksosistemnya.5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

Gedung.

8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPD)11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah12) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.13) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.14) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal


14/69

3


15) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah17) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PerlindunganDan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

20) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian PanganBerkelanjutan.

21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan DanKawasan Permukiman.

22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan

23) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyediaan lahan untuk kepentinganumum.

24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

25) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar

26) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah27) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.28) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota

29) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri30) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang31) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.32) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

33) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang InsentifPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengelolaanKeuangan Daerah;

35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengelolaanKeuangan Daerah;

36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi37) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten38) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyerahan fasilitas

sosial, utilitas umum, dan prasarana lingkungan.40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Th. 2009 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah;


15/69

4


41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

43) Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK06/2007 tentang tata cara pelaksanaanpenyertaan modal Pemerintah Pusat yang berasal dari barang milik negara.

44) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2009 tentang tata carapelaksanaan bantuan stimulus prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan danpermukiman.

45) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang PedomanPelaksanaan Program Adipura

46) Peraturan Menteri Perhubungan KM 5 Th. 2010 tentang Wahana Tata Nugraha47) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi,Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

1.6 Kedudukan

1.6.1 Kedudukan Pedoman dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

Pemberian insentif dan disinsentif sebagai bagian dalam arahan pengendalian pemanfaatan

ruang meliputi wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kawasan Metropolitan dan/atau

Megapolitan, serta Kawasan Agropolitan.


16/69

5


Gambar 1. 1Kedudukan Pedoman Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui

perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang

wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan

keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan

alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi indikasi arahan peraturan zonasi

sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana

umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang

berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya,

sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta

pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara

keseluruhan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi

arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi


17/69

6


ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan

fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan,

strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan

rencana pola ruang operasional. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Kabupaten/Kota yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten/Kota, arahan

perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan TerkaitPedoman insentif dan disinsentif bidang penataan ruang merupakan masukan bagi

penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Gambar 1. 2Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pedoman Pemberian insentif dan disinsentif merupakan bahan masukan bagi pedoman

penyusunan RTRW Prov.,Kab.,dan kota. Sehingga secara pentahapan penyusunan pedoman

insentif dan disinsentif penataan ruang dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RTRW

Prov.,Kab.,dan kota. Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain, sehinggamasing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer.

1.7 Fungsi dan Manfaat

a. Fungsi

UU Terkait UU No. 26/2007 ttg Penataan ruang

PP26/2008 ttg RTRWN PP 15/2010 ttg PPR PP lainnya

Perpres

Megapolitan

Perpres

Perbatasan

Perpres

Pulau

Perpres

Lain

Pedoman

Penyusunan

RTRW Prov.

Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif Pedoman

Penyusunan RTRW

Kabupaten

Pedoman

Penyusunan RTRWKota


18/69

7


Fungsi Pedoman Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif yaitu sebagai acuan

umum di dalam memberikan pengertian, persyaratan, mekanisme dan tata cara pemberian

insentif dan disinsentif, serta dasar hukum yang melandasi pedoman pemberian insentif dan

disinsentif penataan ruang.

b. Manfaat

Manfaat pedoman ini yaitu untuk memberikan arahan/acuan umum yang sama bagi perencana

dan pengambil keputusan dalam menentukan Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan

Disinsentif Penataan Ruang dan peluang sumber-sumber pembiayaannya.

1.8 Pengguna Pedoman

Pengguna pedoman ini adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah yang berwenang

merencanakan dan mengambil keputusan dalam menentukan bentuk dan tata cara pemberian

insentif dan disinsentif.


19/69

8


BAB II

KETENTUAN UMUM PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIFPENATAAN RUANG

2.1 Bentuk dan Perangkat Insentif Dan Disinsentif

2.2.1 Bentuk Insentif dan DisinsentifBentuk Insentif dan Disinsentif dalam Penataan ruang terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Bentuk Insentif(1) Bentuk Insentif Fiskal

i. Pemberian keringanan pajakii. Pengurangan retribusi

(2) Bentuk Insentif Non Fiskal

i. Pemberian kompensasi/imbalanii. Subsidi silangiii. Kemudahan perizinaniv. Sewa ruangv. Urun sahamvi. Penyediaan prasarana dan saranavii. Penghargaan dari pemerintah, dan/atauviii. Publikasi atau promosi

b. Bentuk Disinsentif(1) Bentuk Disinsentif Fiskal

i. Pengenaan pajak dan retribusi tinggi

(2) Bentuk Disinsentif Non Fiskali. Kewajiban memberi kompensasi;ii. Persyaratan khusus dalam perizinan;iii. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan atauiv. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

2.2.2 Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang

a. Perangkat Insentif dalam Penataan RuangBerdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 pasal 38 ayat 2 perangkat dari insentif

dapat berupa :

(1) Keringanan pajak dan retribusiPerangkat yang lebih merupakan rangsangan finansial terhadap pembangunan

komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest

and best used of land .

(2) Pemberian kompensasi atau Imbalan


20/69

9


Perangkat berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan

komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi

kerusakan ataupun degradasi lingkungan dan force major (karena tidak dapat

diperkirakan sebelumnya), misalnya karena bencana ataupun perubahan iklim.

Penetapan besaran kompensasi sangat tergantung pada jenis kegiatan, skala

kepentingan, sampai pada lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.

(3) Kemudahan perizinanPerangkat yang berupa menyegerakan implementasi pemanfaatan ruang melalui

kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk

finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

pengembangan lahan tertentu.

(4) Subsidi silangPerangkat yang lebih merupakan pemberian sejumlah dukungan kegiatan dalam bentuk

finansial ataupun non finansial (program) terhadap pembangunan komponen guna lahan

tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used of land

dengan pertimbangan kepentingan strategis dalam skala yang lebih luas (provinsi,

nasional, atapun internasional).

(5) Sewa ruangPerangkat yang berorientasi kepada aspek pengelolaan aset daerah secara lebih

optimal. Di lain sisi, memperhatikan pula aspek pemasukan dana secara lebih jelas dan

lebih terukur melalui pemanfaatan ruang (tanah dan bangunan) dengan prinsip highest

and best use. Salah satu bentuk sewa ruang adalah penyediaan ruang untuk disewakan

sesuai dengan peruntukkan ruang. Pengggunaan suatu peruntukan ruang tanpa harus

menggunakan lahan seseorang secara milik akan tetapi dapat dilakukan secara sewa.

Besarnya sewa ruang haruslah ditentukan sesuai kasus masing-masing, akan tetapi

umumnya nilai tambahnya lebih besar dari nilai asal.

(6) Urun sahamPerangkat yang berupaya meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam

pembangunan dengan basis konsep membangun tanpa menggusur, disertai pembagian

keuntungan secara finansial maupun non finansial, juga terdapat keinginan untuk

menciptakan sense of belonging yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam

mengimplementasikan serta mengendalikan pemanfaatan ruang.

(7) Penyediaan Sarana dan PrasaranaPerangkat untuk mengakselerasi pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan

sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung polaruang yang sesuai dengan rencana.

(8) PenghargaanPerangkat untuk mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengakuan

publik ( public recognition), terutama terkait dengan kinerja program pembangunan

berdasarkan rencana tata ruang. Bentuk penghargaannya bisa berupa sertifikat/piagam

penghargaan disertai dengan bantuan berupa finansial ataupun non finansial guna


21/69

10


mempertahankan, memperluas program atau kegiatan, ataupun pembelajaran bagi

daerah lain. Mekanisme ini memungkinkan untuk melakukan sayembara rencana tata

ruang bagi orang per orang ataupun sekelompok anggota masyarakat dalam penciptaan

ataupun adaptasi konsep turbinlakwas guna pembangunan berkelanjutan serta

berwawasan lingkungan. Terdapat peluang pula dari mekanisme ini untuk menciptakan

atau mengadaptasi rating system yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusiterkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya

mengakomodasi paradigma climate change, green economic, dan ICT4D.

(9) Publikasi atau PromosiPerangkat guna menciptakan daya saing antar daerah guna menciptakan iklim bisnis

yang kondusif, dengan disertai upaya menciptakan good governance dengan

memperhatikan keunikan lokal serta kearifan lokal sebagai penguat turbinlakwas di

tingkat lokal.

b. Perangkat Disinsentif dalam Penataan RuangDisinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :

(1) Pengenaan pajak yang tinggiDisinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak

(njop) dan nilai jual kena pajak (njkp) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih

tinggi.

(2) Pengenaan retribusi yang tinggiDisinsentif berupa pengenaan retribusi yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan retribusi penggunaan

jasa yang dipakai sehingga pemanfaat ruang membayarnya lebih tinggi.

(3) Persyaratan Khusus dalam PerizinanPerangkat yang berupa penambahan persyaratan untuk implementasi pemanfaatan

ruang melalui proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam

bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

pengembangan lahan tertentu. Adapun pertimbangan dari mekanisme disinsentif ini

ialah peluang dari kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon akan menimbulkan

kerusakan ataupun degradasi lingkungan, pasar yang tidak netral, ataupun kondisi

sosial yang tidak kondusif.

(4) Kewajiban untuk Memberi kompensasi/imbalanPerangkat berupa penggantian dalam bentuk non finansial (dari pelaku kegiatan,

biasanya di luar Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku)

terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk

mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan.

(5) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana


22/69

11


Perangkat untuk mendiselerasi pemanfaatan ruang melalui intervensi terhadap

pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang

guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana.

2.2 Turunan Tindakan dari Setiap Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam PenataanRuangPada bagian ini akan dijelaskan berbagai bentuk turunan dari setiap perangkat insentif

dan disinsentif dalam penataan ruang berdasarkan peraturan dan kebijakan yang terkait

langsung baik spasial maupun sektoral. Berikut tabel yang akan menjelaskan turunan tindakan

dari setiap perangkat insentif dan disinsentfi dalam penataan ruang. Perlu diketahui pula

turunan tindakan tersebut tidak terlepas dari fungsi perangkat insentif dan disinsentif tersebut

dalam konteks rencana tata ruang yang ada seperti digambarkan pada bagan di bawah ini.


23/69

12


Gambar 2.1

Konteks Pemberian Insentif Disinsentif dalam Rencana Tata Ruang

2.2.1 Turunan Tindakan Perangkat Insentif dalam Penataan Ruang(1) Keringanan pajak dan retribusi

Turunan Tindakan Peraturan dan Kebijakan Terkait

1. Pemberian keringanan pajak daerah UU No. 26 Th. 2007

Optimalisasi praktis pemanfaatan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Fakta analisis Rencana Peraturan Daerah

Adakah pemanfaatan?

Cari penyebab kelengkapan dan kondisi

eksisting

Revisi/evaluasi/

peninjauan kembali

rencana

Tidak

Ya

Sesuai rencana Tidak sesuai rencana

Sudah ada

sebelum

rencana

ditetapkan

Ada setelah

rencana

ditetapkan

Mekanisme

disinsentif

Mekanisme

perijinan

Apakah akan dioptimalisasi

fungsinya?

Akselerasi pembangunan

Diselerasi

pembangun

an

Mekanisme

diluar indis

Mekanisme

insentif

Pemanfaatan

dan

pengendalian

tanpa insentif

Ya

Tidak

Pilihan tipe insentif disinsentif

Kepentinga

n nasional

Kepentinga

n provinsi

(lintas

kab/kota)

Kepentinga

n kab/kota

Fiskal&non

fiskal: Pem-

Pemda;Pem-masy

Fiskal&non

fiskal:

Pemda-Pemda;

Pemda-

Fiskal&non

fiskal:

Pemda-Pemda;

Pemda-

Fiskal dan

non fiskal

memungkin

kan

(koordinasi

Fiskal rigid

(UU Pajak&

Retribusi),

harus ada

kerjasama

Fiskal rigid

(UU Pajak&

Retribusi

Daerah)

Tataran

nasional

melalui

pedoman

indis

Tataran

provinsi

melalui

Perda

(fiskal),

Tataran

kab/kota

atau

kawasan

melalui

Umpan balik hasil

akselerasi diselerasi

pemanfaatan dalam

konteks pengendalian

pemanfaatan ruang


24/69

13


(PBB) pada kawasan yang telahditentukan (kawasan konservasi ataupusaka)

2. Pemberian keringanan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinantertentu, pada kawasan yang telah

ditentukan (untuk dipercepat ataudiperlambat pertumbuhan danperkembangannya)

UU No. 1 Th. 2011

UU No. 25 Th. 2007

UU No. 41 Th. 2009

PP No. 15 Th. 2010

PP No. 45 Th 2008

Permendagri No. 50 Th. 2009

(2) Pemberian kompensasi atau Imbalan


1. Asuransi bencana2. Pemberian kompensasi (ganti kerugian)

terhadap kegiatan pemanfaatan ruangakibat adanya kejadian yang tidakterduga (demo dan penjarahan)

3. Pembayaran jasa lingkungan (PES-

payment for environmental service)dengan terlebih dahulu dapatmendefinisikan siapa penerima,pengguna serta keinginan untukbekerjasama.

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 32 Th. 2009

UU No. 1 Th. 2011

UU No. 25 Th. 2007

PP No. 15 Th. 2010


(3) Kemudahan perizinan


1. Pengurangan biaya perizinan;2. Pengurangan waktu perijinan sehingga

menjadi lebih singkat;3. Percepatan pelaksanaan koordinasi

terkait perijinan4. Kemudahan dalam perolehan/

pembebasan lahan pada wilayah daerahyang diperuntukkan bagi pembangunan

5. Pelayanan terpadu dalam pengajuan ijin

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 1 Th. 2011

UU No. 25 Th. 2007

UU No. 41 Th. 2009 PP No. 15 Th. 2010

PP No. 45 Th 2008

PP No. 24 Th. 2009

PP No. 12 Th. 2012


(4) Subsidi silang


1. Pemberian DAK kepadakabupaten/kota

2. Bantuan opersional untuk pemeliharaandan pengembangan kawasan strategisnasional (KSN)

3. Pemberian subsidi terhadappembangunan fasilitas-fasilitas dikawasan pariwisata unggulan

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 1 Th. 2011 UU No. 7 Tahun 2004


25/69

14


(5) Sewa ruang


1. Pemberian kemudahan sewa bangunanmilik pemerintah untuk kegiatan/ usahatertentu

2. Pemberian kemudahan sewa padalahan produktif milik pemerintah kepadamasyarakat (kawasan hutan produksi)

UU No. 5 Th. 1960

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 1 Th. 2011

UU No. 25 Th.

UU No. 41 Th. 2009

PP No. 15 Th. 2010

PP No. 45 Th 2008


PermenKeu No. 96/PMK06/2007

(6) Urun saham


1. Pemerintah ikut menanamkan saham

(misal berupa lahan) untuk suatukegiatan pemanfaatan ruang denganadanya ketentuan bagi hasilberdasarkan besaran saham tersebut

2. Masyarakat ikut menanamkan sahamuntuk kegiatan pemanfaatan ruangtertentu melalui ketentuan bagi hasilberdasarkan besaran saham tersebut.

UU No. 1 Th. 2004

UU No. 26 Th. 2007 UU No. 25 Th. 2007

PP No. 15 Th. 2010

PP No. 45 Th 2008


PermenKeu No. 96/PMK06/2007

(7) Penyediaan Sarana dan Prasarana


1. Pembangunan infrastruktur pendukung

untuk kawasan yang baru dikembangkan(contoh: pembangunan jaringan jalanmenuju kawasan pertambangan)

2. Pembangunan jaringan irigasi padakawasan pertanian terkait denganketahanan pangan

3. Pembangunan sentra produksi/ pusatdistribusi barang pada kawasan industri(UMKM)

4. Pemenuhan skala layanan minimumuntuk sarana dan prasarana pendukung

UU No. 19 Tahun 2003

UU No. 26 Th. 2007 UU No. 1 Th. 2011

UU No. 25 Th. 2007

UU No. 41 Th. 2009

UU No. 2 Th. 2012

PP No. 15 Th.

PP No. 45 Th 2008

PP No. 68 Th. 2010

PP No. 12 Th. 2012


PermenPera No. 2 Tahun 2009

Permendagri No. 9 Tahun 2009

(8) Penghargaan


1. Pemberian penghargaan olehpemerintah kepada pemerintah daerahberdasarkan kriteria kinerja pelaksanaan

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 32 Th. 2009

UU No. 41 Th. 2009


26/69

15


program pembangunan berdasarkanrencana tata ruang (RTRW, RDTR )

2. Pemberian penghargaan kepadapemerintah daerah yang mampumenjaga kelestariaan dan keberadaankawasan konservasi (Hutan Lindung,

Lahan pertanian)

PP No. 15 Th. 2010

PP No. 12 Th. 2012


Permen KLH No. 7 Th. 2011

PermenPerhub KM5 Th.

(9) Publikasi atau Promosi


1. Pemberian penghargaan olehpemerintah kepada pemerintah daerahberdasarkan kriteria kinerjapelaksanaan program pembangunanberdasarkan rencana tata ruang(RTRW, RDTR)

2. Pemberian penghargaan kepada

pemerintah daerah yang mampumenjaga kelestariaan dan keberadaankawasan konservasi (Hutan Lindung,Lahan pertanian)

UU No. 26 Th. 2007

UU No. 32 Th. 2009

UU No. 41 Th. 2009

PP No. 15 Th. 2010

PP No. 12 Th.


Permen KLH No. 7 Th. 2011 PermenPerhub KM5 Th. 2010

2.2.2 Turunan Tindakan Perangkat Disinsentif dalam Penataan Ruang

(1) Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi


1. Pengenaan tarif pajak maksimal padasetiap kewajibannya akan pajak yang

ditanggung2. Pengenaan tarif retribusi maksimal

pada layanan jasa umu, jasa usaha,dan perizinan khusus

3. Pengenaan pajak progresif untukkawasan yang menimbulkan dampaknegatif terhadap kelestarianlingkungan.

UU No. 26 Th. 2007 UU No. 28 Tahun PP No. 15 Th. 2010 Permendagri No. 50 Th. 2009

(2) Persyaratan Khusus dalam Perizinan


1. Pemberian syarat administratif, syaratteknis, syarat lingkungan, dan syaratfinansial (persyaratan khususnyadalam pembukaan kawasan tambang)

UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 4 Tahun 2009 PP No. 15 Th. 2010 Permendagri No. 50 Th. 2009

(3) Kewajiban untuk Memberi kompensasi/imbalan



27/69


28/69

17


BAB IIITATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif terdiri dari beberapa tahapan yang harusdilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberian insentif dan disinsentif harus mengacu pada

rencana tata ruang yang telah dibuat daerah untuk melihat kebijakan pemanfaatan ruang yang

telah dimuat di dalam rencana tata ruang. Pada kebijakan tentang pemanfaatan ruang harus

dilihat terlebih dahulu kesesuaian pemanfaatan ruang dengan membuat pertimbangan batas

ambang. Setelah dilakukan pertumbangan batas ambang, kemudian dilakukan penilaian

kesesuaian pemanfaatan ruang apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan pemanfaatan

ruang. Apabila tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang, maka diberikan sankis, denda, dan

pidana. Apabila telah sesuai dengan pemanfaatan ruang maka terdapat beberapa tahapan

yang perlu dilakukan, apabila pemerintah dan/atau pemerintah daerah ingin melakukan

pemberian insentif dan disinsentif.

Apabila telah sesuai dengan pemanfaatan lahan, tata cara pemberian insentif dan

disinsentif dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3. 1Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif


29/69

18


3.1 Persyaratan Teknis Insentif Disinsentif dalam Penataan RuangPersyaratan teknis insentif dan disinsentif, berupa:

Terdapat RTRW yang dijadikan acuan. Harus sesuai dengan kewenangan (lihat PP 57/2007).

Tidak bertentangan dengan kebijakan dan NSPK yang telah ada (terutama pada tingkatnasional)

Pendekatan perencanaan yang dilakukan berdasarkan kepada pembangunanberkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berupaya menjadikan ruang rencanasebagai upaya penyeimbangan antara kepentingan sosial, pasar, dan ekologis

Untuk aktivitas tertentu yang sudah memiliki prosedur insentif disinsentif dipersilakanuntuk mengacu kepada kebijakan tersebut dalam proses teknis-administratifpengusulannya.

Untuk pelaksanaan pemberian insentif disinsentif ini, Pemerintah Daerah disarankan

untuk segera menyusun juklak/juknis baik secara umum, maupun secara khusus terkait dengan

spesifikasi dari varian insentif-disinsentif yang berkesesuaian dengan Pemerintah Daerah

masing-masing.

3.2 Kesesuaian Pemanfaatan RuangSebelum ditetapkan dan dilaksanakannya pemberian insentif dan disinsentif dalam

penataan ruang, maka perlu dilihat dan dikaji kembali kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada

berdasarkan atas Analisis Kebutuhan Lokasi dan Ruang serta Analisis Ketersediaan Lokasi dan

Ruang. Berikut ini merupakan arahan dalam mempertimbangkan aspek kesesuaian

pemanfaatan ruang yang perlu dilakukan sebelum menetapkan perangkat insentif dan

disinsentif dalam tata ruang.


30/69

19


Catatan:

Membutuhkan ketersediaan dokumen NSPK, dokumen fakta analisis rencana tata ruang,

dokumen rencana tata ruang wilayah, dokumen Raperda/Perda Rencana tata Ruang

Gambar 3. 2Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

a. Merumuskan kebutuhan lokasi peruntukanTahap menilai prinsip-prinsip dan standar-standar lokasi bagi komponan guna lahan berikut

fasilitas pendukugnya (sarana dan prasarana) dan keterkaitan ruang antar penggunaan

lahan. Tahapan ini merupakan turunan dari tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang

yang telah dirumuskan sebelumnya (ada di RTRW dan kebijakan pembangunan daerah)

guna kemanfaatan bagi seluruh para pemangku kepentingan.

Contoh: apakah pembangunan perumahan di suatu kawasan merupakan cerminan dari

kebutuhan masyarakatnya akan perumahan. Apakah pembangunan suatu pusat

perdagangan dan jasa merupakan cerminan dari kebutuhan akan fasilitas pelayanan di

suatu kawasan? Lebih jauh lagi, siapakah sebetulnya yang merupakan target pasar dari

kebutuhan pembangunan tersebut?


31/69

20


b. Menganalisis kesesuaian kebutuhan dengan peta lokasiMenggunakan prinsip-prinsip NSPK yang telah digunakan untuk merumuskan kebutuhan

lokasi peruntukan (tahap sebelumnya) untuk selanjutnya diakitkan dengan peta rencana

yang menunjukan variasi dari turunan kebutuhan lokasi peruntukan di dalam ruang dengan

menyesuaikan kepada tingkatan hirarki komponen guna lahan (dari pola ruang) sesuai

dengan kedalaman RTRW. Termasuk pula menilai ulang apakah peta rencana sudahmerupakan bagian dari variasi kebutuhan lokasi yang sudah dipetakan tersebut, dengan

menilai kembali faktor-faktor lingkungan, kondisi eksisting serta proyeksi kebutuhan tata

guna lahan (pada fakta analisis buku rencana), serta pertimbangan dukungan sistem

transportasi dan infrastruktur bagi kebutuhan lokasi yang sudah dipetakan tersebut.

Contoh: merekapitulasi kembali NSPK yang digunakan ketika menyusun rencana tata

ruang, dan menganalisis apakah terdapat perubahan NSPK yang digunakan, misalnya ada

perbaikan ataupun ada kecenderungan international yang harus diratifikasi (perubahan iklim

misalnya). Selain itu, apakah ketika penyusunan rencana terjadi perhitungan dibawah

perkiraan (under estimate) ataupun di atas perkiraan (over estimate) untuk mengantisipasi

gejala tertentu di wilayah studi. Kesemuanya dilakukan supaya menjadi jelas dalamkebutuhan untuk mengakselerasi (dasar insentif) ataupun mendiselerasi (dasar disinsentif)

pemanfaatan ruang di kasus studi.

c. Menghitung kebutuhan ruangMenilai kembali kebutuhan guna lahan guna mengakomodasikan kebutuhan lahan serta

aktivitas yang diharapkan (bisa dilihat di fakta dan analisis rencana sebagai dasar

perhitungan kembali) sebagai pendukung terlaksananya struktur dan pola tata ruang sesuai

dengan hirarki rencana (lihat hirarki serta pembagian komponen guna lahan pada rencana),

masing-masing komponen guna lahan, dan/atau sarana prasarana pendukungnya (ada

pertimbangan untuk menguatkan struktur ruang).

Contoh: menilai kembali apa masih relevan untuk menempatkan suatu aktivitas pada lokasi

peruntukan tersebut? Hal ini untuk mencegah kapasitas yang berlebih dari tata guna lahan

sebagai cerminan rencana pola ruang yang terdapat pada buku rencana. Apakah terdapat

peraturan baru terkait dengan standar kebutuhan akan fasilitas/komponen tata guna lahan

tertentu, sehingga menjadi wajib untuk menyediakan ataupun meniadakan fasilitas

pelayanan di suatu lokasi. Misalnya karena dominasi kawasan yang direncanakan

merupakan kawasan perumahan dan perdagangan-jasa merupakan pendukungnya, jangan

sampai perdagangan-jasa tadi lebih dominan dibandingkan kawasan perumahan tersebut.

Kasus lainnya, karena kepadatan penduduk di suatu kawasan permukiman, menjadi lebih

mendesak untuk mengadakan fasilitas pemadam kebakaran atau pos tanggap darurat,

maka pembangunan fasilitas peredagangan-jasa yang sifatnya lokal dan sudah ada, makasebagian proporsi lahannya dapat digunakan untuk fasilitas yang lebih mendesak namun

tetap mengacu kepada rencana tata ruang yang digunakan.

d. Analisis holding capacityMenentukan kapasitas dari kesesuaian lokasi/ wilayah/kawasan untuk mengakomodasikan

aktivitas guna lahan beserta sarana prasarana pendukungnya. Holding capacity disini lebih

mengarah kepada pemahaman tentang satuan yang terkait dengan jumlah unit hunian,


32/69

21


rumah tangga, jumlah tenaga kerja, atau dapat pula disederhanakan hanya sebagai jumlah

dari satuan luas lahan yang sesuai bagi peruntukan guna lahan tertentu yang terletak pada

lokasi yang berbeda-beda.

Contoh: merinci ataupun menghitung kembali kapasitas termasuk daya tampung

perumahan di suatu kawasan yang akan diberikan insentif/disinsentif, apakah masih tetap

sama seperti saat direncanakan, ataukah jadi bergeser karena misalnya untuk

mengakomodasikan kebutuhan perumahan masyarakat melalui rumah susun (berpeluang

untuk distimulasi pembangunannya oleh Pemerintah Pusat). Lihat dan kaji kembali

perhitungan/analisis ketika rencana tata ruang tersebut disusun (kembali lagi harus melihat

dokumen fakta analisis serta formulasi perhitungan pola ruang serta pertimbangan struktur

tata ruang ketika rencana tersebut disusun).

e. kesesuaian dengan struktur dan pola ruangMenilai ulang secara keseluruhan kesesuaian ruang yang terdapat pada rencana, guna

mengantisipasi dampak problematik dari usulan pemberian insentif -disinsentif. Hal ini

dilakukan dengan mengkomparasikan hasil perhitungan ulang kebuhan sediaan dankebutuhan akan lokasi dan ruang yang sudah disampaikan pada empat tahapan

sebelumnya. Secara mudahnya tahapan ini ialah melakukan kalibrasi atau pembaruan

(updating) kebutuhan akan lokasi dan ruang yang sudah dicantumkan pada fakta dan

analisis rencana tata ruang yang digunakan.

Contohnya: memberikan kesimpulan penilaian terhadap bentuk rencana struktur dan pola

ruang yang tergambar dalam kebutuhan komponen-komponen tata guna lahan pada buku

rencana, apakah masih tetap konsisten dengan rencana tata ruang yang telah dibuat

ataukah sudah terdapat pergeseran. Tahapn ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

untuk penyempurnaan baik berupa evaluasi maupun review dari rencana tata ruang yang

ada, tapi kelima tahapan ini bukan membuat evaluasi maupun review rencana tata ruangtersebut, tetapi lebih difokuskan kepada peruntukan komponen guna lahan yang akan

diberikan insentif/disinsentif sehingga urut-urutan ataupun penelusuan kebutuhan ruang

dengan sediaan ruang yang ada menjadi selaras/sinkron.

3.3 Pertimbangan batas ambangPertimbangan batas ambang merupakan seleksi awal untuk mengidentifikasi

perencanaan, usulan, dan penetapan insentif dan disinsentif penataan ruang dalam konteks

pemanfaatan ruang khususnya komponen guna lahan dari pola ruang. Tahapan teknis

pertimbangan batas ambang, dijelaskan di bawah ini:


33/69

22


Gambar 3. 3Pertimbangan Batas Ambang

a. Reservasi Lahan (dikembangkan dari konsep Land reservation ). Kepentingan bagimasyarakat dan pemerintah untuk memelihara asset lahan sebagai lahan cadangan untukpembangunan mendatang. Pembangunan mendatang disini lebih diarahkan kepadacadangan untuk penyediaan lahan bagi kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuktaman kota, lokasi fasilitas pendidikan, lokasi fasilitas kesehatan, dan pelebaran atau punperluasan jalan. Pertimbangan reservasi lahan ini dilakukan sebagai upaya untukmelindungi kehilangan cadangan lahan yang digunakan bagi kepentingan sesaat dalampemanfaatan ruang.Contoh: Pemerintah mempertimbangkan penyediaan lahan yang akan diberikan insentifnya

demi kepentingan ketersediaan lahan bagi masa yang akan datang. Termasuk di dalam hal

ini ialah proporsi sediaan lahan perkotaan dan non perkotaan, sediaan lahan untuk ruang

terbuka hijau dan terbangun, serta sediaan lahan untuk kelompok masyarakat tertentudengan fungsi pelayanan untuk seluruh masyarakat.

b. Dedikasi terhadap implementasi rencana tata ruang (dikembangkan dari konsep dedication ). Dedikasi disini lebih merupakan adaptasi dari konsep mandatory dedicationyang merupakan mekanisme umum bagi daerah administrasi dalam konteks alokasiruang/lahan, khususnya terkait dengan konsekuensi untuk mentransfer/mengalihkankepemilikan lahan pribadi ataupun badan hukum di luar pemerintah kepadapemerintah/pemerintah daerah tanpa biaya sebagai konsekuensi lahan tersebut yang akan


34/69

23


digunakan bagi kepentingan umum, seperti misalnya kawasan rawan bencana/banjir. Didalam pertimbangan ini, kondisi lokal sangat menjadi pertimbangan untuk mencegah kesanpengambilalihan lahan untuk kepentingan umum melalui pengambilalihan lahan milikipribadi tanpa suatu alasan yang jelas. Dapat diinterpretasikan pula konsep dedikasi iniseperti konsep CEL (cost equivalent land) atau TPBP (tanah pengganti biayapembangunan) dalam konteks konsolidasi lahan.

Contoh: Pemerintah berupaya untuk menegakan fungsinya dalam konteks kebijakanpengendalian tata ruang dan tata guna lahan yang pada dasarnya meliputi:

a. Bundles of rights. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubunganhukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenailahan.

b. Police power. Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan,pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatanmanusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan,moral dan kesejahteraan.

c. Eminent domain. Kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak ataslahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya denganalasan untuk kepentingan umum

d. Taxation. Kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasikewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk demitujuan masyarakat

e. Spending power. Kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentinganumum

Di lain sisi, misalnya pemerintah harus bijak dalam mengimplementasikan Undang-Undang

No. 2 Tahun 2012 tentang penyediaan lahan untuk kepentingan umum, bahwa harus

dikoordinasikan oleh provinsi dan dikelola dengan baik oleh Pemda Kabupaten/Kota apabila

ada persoalan yang tidak terlepas dari pembinaan dari Pemerintah pusat.

c. Preservasi (Dikembangkan dari konsep Preservation ). Merupakan adaptasi terhadap

sudut pandang masyarakat yang memberikan prioritas tinggi terhadap keanekaragamankekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman buatan yang menjadi ciri dari kesehatanserta keindahan dari suatu lingkungan masyarakat/hunian. Pertimbangan ini merupakancerminan Pemerintah yang memberikan penguatan terhadap nilai-nilai tadi di dalampengayaan data bagi proses perencanaan.Contoh: terdapat pertimbangan untuk melestarikan kawasan lindung dan pertanian

terutama yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang termasuk di

dalam hal ini berupa pertimbangan melindungi peninggalan budaya dan pusaka perkotaan

yang kesemuanya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menyegerakan Pembangunan Infrastruktur (dikembangkan dari konsep Payment in

lieu ). Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur oleh pengembang karenakemendesakan baik berupa perluasan ataupun pembangunan baru kepada jaringanregional sebagai konsekuensi dari pemanfataan ruang. Kemendesakan disini ialah dalamrangka untuk memberikan dukungan terhadap pemanfaatan ruang yang tengah dilakukan,sehingga tidak dapat menunggu proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan olehPemeirntah/Pemerintah Daerah. Pada gilirannya nanti setela pemanfaatan ruang selesaidan pembangunannya dinikmati masyarakat, pembangunan infrastruktur tersebut harusmenjadi pertimbangan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif bagipengembang tersebut.


35/69

24


Contoh: Pemerintah memberikan peluang kepada pengembang/investor/developer untuk

melakukan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur tersendiri dari jaringan regional ke

lokasi pengembangan. Nantinya, hal ini dapat dijadikan oleh Pemerintah untuk memberikan

insentif kepada pengembang/investor/developer tersebut yang telah membangun

infrastruktur tersebut. Perlu diperhatikan dalam hal ini ialah dalam konteks pasca

pembangunan jangan sampai memberikan beban pemeliharaan yang tidak terantisipasioleh Pemerintah tersebut, dan yang lebih penting lagi ialah pembangungan infrastruktur

yang dilakukan oleh pengembang/investor/developer tadi harus dalam kerangka kebijakan

tata ruang yang berlaku (sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku).

e. Biaya dampak pembangunan (dikembangkan dari konsep Impact fees ). Lebihmengarah kepada memperhitungkan dampak dari pembangunan ataupun pemanfaatanruang yang diusulkan oleh masyarakat/pengembang dalam kuantifikasi harga gunamemperhitungkan biaya yang harus dibayar sebagai akibat dari pembangunan ataupunpemanfaatan ruang yang diusulkan.Contoh: mempertimbangkan persyaratan analisis dampak pembangunan yang telah

disusun sebelumnya ketika kegiatan yang akan diberikan insentif/disinsentif diusulkan.Seperti misalnya analisis mengenai dampak lingkungan, serta analisis mengenai dampak

lalu-lintas.

f. Keterikatan antar komponen guna lahan (dikembangkan dari konsep Linkage ). Lebihmengarah kepada memperhitungkan kebutuhan ruang tambahan sebagai dampak dariusulan pemanfaatan ruang tertentu, guna mengantisipasi ketidaklengkapan fasilitaspendukung dari pemanfaataan ruang yang diusulkan. Faktor lain yang terkait denganlinkage ini pula ialah pemahaman terhadap kelembagaan pemerintahan serta prosespengajuan pendanaan kepada pihak perbankan guna membiayai usulan pemanfaatanruang tertentu.Contoh: Mempertimbangkan aspek keterkaitan antar peruntukan yang akan diusulkan

insentif/disinsentifnya, misalnya pola koleksi distribusinya ataupun hubungan logistik antar

peruntukan yang pada era informasi sekarang ini ternyata memiliki cakupan global dan

seringkali tidak terlihat secara nyata. Misalnya ketika akan memberikan insentif kepada

kawasan industri supaya berkembang, perlu dilihat pula kebutuhan tentang lahan untuk

bongkar muat ataupun pelabuhan/transhipment point untuk barang yang diimpor. Ataupun

perlu pula dipertimbangkan untuk suatu industri hightech, bagaimana sistem pembuangan

limbahnya yang mungkin saja berupa barang berbahaya dan beracun (catatan: kalau

Pemerintah AS memiliki ratifikasi tentang sampah elektronik dengan beberapa negara,

bahwa Pemerintah AS dapat membuang sampah tersebut ke negara-negara yang

mengikuti perjanjian tersebut, bagaimana dengan Indonesia?apakah hal ini sudah

diantisipasi).

3.4 Pertimbangan dominasi RuangPertimbangan ini untuk memberikan acuan bahwa komponen ruang yang akan diusulkan

insentifnya berbasis kepada rencana tata ruang yang mengadopsi konsep dominasi ruang.

Oleh sebab itu, harus diperkuat rambu-rambu yang lebih rinci dari hanya sekedar dominasi


36/69

25


ruang tadi guna mengantisipasi dampak negative ataupun kompleksitas persoalan yang tidak

terbayangkan sebelumnya. Hal ini meliputi: dampak estetika (konteks, desain arsitektur, dan

sudut pandang eksternal); dampak finansial; karakteristik operasional; aspek pasar;

Gambar 3. 4Pertimbangan Dominasi Ruang

a. Pertimbangan Estetika (dikembangkan dari konsep Aesthetic impact andopportun i t ies ) Konteks . Kesesuaian atau kompatibilitas fungsi/bentuk dengan komponen guna lahan

yang berdekatan/berdampingan untuk mengurangi persoalann pembangunan, baik

keindahan maupun peningkatan intensitas bangunan (baik horizontal ataupun vertical).Perlu diperhatikan bahwa untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang ini, solusistructural membawa dampak kepada pembiayaan yang relative besar, serta solusi dengankonsep penyangga (buffer) akan membawa dampak kepada kebutuhan tambahanterhadap alokasi ruang.Contoh: harus disesuaikan dengan visi-misi dari Kabupaten/Kota serta RTRW

Kabupaten/Kotanya dan/atau tema dari RDTR nya.


37/69

26


Desain arsitektur . Intensitas pembangunan yang diusulkan akan memiliki konsekuensikepada bentuk pengendalian arsitektur yang lebih, karena akan membutuhkan jaminanbagi estetika pandangan (visual coherence).Contoh: harus dipertimbangkan ketika proses perencanaan dilakukan, apakah desain

arsitekturnya akan bernuansa lokal (tropis khas Indonesia), atau memperbolehkan desain

yang bernuansa budaya luar, atau kombinasi antar keduanya.

Sudut pand ang eksternal . Usulan bangunan yang lebih besar atau bangunan yang lebihintensif akan berakibat kepada kebutuhan terhadap kualitas dari sudut pandang eksterior.Pembangunan yang lebih padat membutuhkan perencanaan tapak yang cermat untukmenjamin terhadap keberadaan ruang pribadi serta meminimalisasi dampak visual dangangguan lainnya (misalnya gangguan noise atau bunyi).Contoh: memperhatikan keserasian antara kegiatan yang akan diusulkan insentifnya

supaya serasi dengan lingkungan sekitarnya, apabila kegiatan yang akan diusulkan

insentifnya akan dijadikan sebagai landmark/node/focal point, maka harus

dipertimbangkan secara matang terhadap kesan visual serta persepsi/image terhadap

kawasan dimana kegiatan tersebut berlokasi.

b. Dampak Finansial (dikembangkan dari konsep Financial impact )Terdapat banyak cara untuk mengembangkan lahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari

sudut pandang finansial dan lingkungan. Ketika pembangunan yang padat membutuhkan

total biaya infrastruktur yang lebih besar dan sangat tergentung kepada kondisi dan

kapasitas infrastruktur eksisting.

Contoh: apakah akan lebih terjangkau untuk memelihara bangunan yang dilengkapi dengan

pendingin ruangan untuk wilayah terbelakang di luar Jawa, ataukah akan lebih murah untuk

membangun dengan gaya arsitektur tropis yang mengutamakan kepada banyaknya sirkulasi

udara. Contoh lainnya ialah apakah akan lebih terjangkau dan mudah pemeliharaannya

untuk membangun jalan lokal dengan beton, aspal, ataupun batu (dari sungai terdekat).

c. Dampak Operasional (dikembangkan dari konsep Operational impact ) Pemeliharaan. Harus menjadi pertimbangan bahwa pengguna/penghuni dari

pemanfaatan ruang tertentu haruslah memahami kisaran tentang biaya pemeliharaanyang dibutuhkan, dan diharapkan biaya pemeliharaan tersebut dapat terjangkau olehkelompok target dari produk pemanfaatan ruang tersebut.Contoh: harus dipertimbangkan siapa yang akan memiliki kewenangan utama dari

pemeliharaan fasilitas pada kegiatan yang diusulkan insentifnya, jangan-jangan pada

akhirnya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (sebagaimana yang tercantum

pada Permendagri No. 9 Tahun 2009).

Energi. Harus dipertimbangkan penggunaan energy yang ramah lingkungan dan hematbagi pengguna/penghuni, sehingga mereka dapat menjangkaunya untuk pemenuhankebutuhan aktivitas mereka sehari-hari.Contoh: perlu dipertimbangkan apakah kegiatan yang diusulkan insentifnya telah

mengadaptasi hemat energi guna mengurangi beban kebutuhan energi yang tinggi bagi

peruntukan yang diusulkan insentifnya tersebut. Kalaupun terpaksa harus menggunakan

energi listrik untuk tangga berjalan, lift, ataupun pendingin ruangan harus dipilih yang

menggunakan energi listrik terhemat dan termudah perawatannya. Hal yang tengah


38/69

27


dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini ialah sudah menggunakan sebagian penerangan

jalan umumnya (PJU) dengan energi yang berasal dari tenaga surya. Bahkan dalam

pertimbangan pemberian insentif/disinsentif ini, pemanfaatan energi terhemat bisa

dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian insentif, ataupun pemanfaatan energi

terboros dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian disinsentif.

d. Kelayakan Pasar (dikembangkan dari konsep Marketing feasibi l i ty ) Perspekti f p emasaran . Peningkatan skala, intensitas, ataupun kualitas pembangunan

dapat mendongkrak pemasaran. Target produk pembangunan juga sudah harus dapatdirumuskan sejak tahap ini guna mencegah ketidaksesuaian antara produk pembangunandengan target pasar dari produk yang dihasilkan sehingga mengakibatkan pemanfaatanruang yang tidak tepat sasaran ataupun tidak optimal.Contoh: harus jelas target pasar dari peruntukan yang akan diusulkan insentifnya, apakah

terdapat rancangan yang harus disesuaikan dengan standar internasional (misalnya untuk

kawasan industri hightech ataupun otomotif), apakah karena target pasar tertentu maka

perencana harus merubah rencana atau pun disainnya sesuai dengan keinginan target

pasar tersebut, misalnya apakah mungkin berubah dari rumah susun biasa ditingkatkan

pelayanan fasilitasnya menjadi seperti apartemen atas keinginan calon penghuninya,

meskipun membawa dampak kepada pemeliharaan bulanannya.

Perspekti f identi tas komun itas/masyarakat . Harus diperhatikan bahwa pembangunanskala besar akan mengarah kepada kebutuhan akan kenyamanan yang tinggi, ini dapatmeningkatkan identitas masyarakat yang akan menghuni produk pembangunan tersebut.Contoh: akan menjadi pertimbangan pemberian insentif apabila kegiatan yang diusulkan

berupaya untuk melestarikan budaya lokal dan menunjukan kekhasan identitas

komunitas/masyarakat. Misalnya mengadaptasi konsep lumbung padi untuk perumahan

baru menengah rendah guna meningkatkan gotong royong dan partisipasi masyarakat

sekaligus berupa rencana tindak pengentasan kemiskinan.

e. Faktor-faktor Pendukung (dikembangkan dari konsep Supported factors ) Pert imbangan pasar secara spesif ik . Di dalam hal ini untuk mengantisipasi

konsekuensi dari keberhasilan/kegagalan pembangunan termasuk di dalamnya siapatarget pasar, sumber pembiayaan, dan konsekuensi terhadap beban bagi infrastrukturatau sarana prasana yang tersedia.Contoh: rumuskan siapa target pasar khususnya untuk peruntukan yang akan diusulkan

insentifnya yang di luar peruntukan perumahan guna mengantisipasi persoalan di

kemudian hari. Misalnya diberikan insentif karena menghasilkan produk unggulan untuk

ekspor, namun ada perubahan peraturan secara internasional yang tidak memungkinkan

produk dari industri tersebut dipasarkan.

Pert imbangan desain . Akan terdapat kebutuhan untuk mensinergikan desain ruang daripemanfaatan yang diusulkan dengan desain yang sudah ada. Di dalam hal ini termasukpula pertimbangan untuk mengadopsi dan melestarikan desain yang berasal dari budayadan keunikan lokal. Hal lainnya yang harus diperhatikan di dalam pertimbangan desain iniialah standar-standar umum dan khusus yang harus diacu, KLB, KDB, ukuran kapling atauluasan kawasan yang diusulkan, kebutuhan akan lahan parkir dan bongkar muat barang,serta ruang terbuka hiijau.


39/69

28


Contoh: dikhususkan pertimbangan ini untuk peruntukan yang akan akan diusulkan

insentifnya di luar perumahan, misalnya bagaimana pertimbangan desain kawasan

industri, desain kawasan pusat pemerintahan internasional di kota-kota besar dan

metropolitan.

3.5 Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan RuangKetentuan tentang mekanisme pemberian insentif dan disinsentif fiskal dalam Penataan

ruang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang mengatur

tentang Pajak dan retribusi. Insentif yang diberikan dalam bentuk fiskal diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

3.5.1 Insentif Fiskal1) Mekanisme Pemberian Keringanan Pajak dan Retribusi

Mekansime yang lebih merupakan rangsangan finansial terhadap pembangunan komponen

guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used

of land. Turunan tidakan dari pemberian pajak-retribusi dapat berupa:

a. Pemberian keringanan pajak daerah (PBB) pada kawasan yang telah ditentukan(kawasan konservasi)

b. Pemberian keringanan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, padakawasan yang telah ditentukan

Gambar 3. 5


40/69

29


Flow chart Pemberian Insentif Pajak

Gambar 3. 6

Flow chart Pemberian Insentif Retribusi

3.5.2 Insentif Non FiskalPemberian insentif dalam bentuk non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya.

1) Mekanisme Pemberian Kompensasi dan imbalanMekanisme berupa penggantian dalam bentuk finansial terhadap pembangunan komponen

guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun

degradasi lingkungan dan force major (karena tidak dapat diperkirakan sebelumnya),

misalnya karena bencana ataupun perubahan iklim. Turunan tindakan dari pemberian

kompesasi dan imbalan dapat berupa:

a. Asuransi bencanab. Pemberian kompensasi (ganti kerugian) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang akibat

adanya kejadian yang tidak terduga (demo dan penjarahan)c. Pembayaran jasa lingkungan (PES- payment for environmental service)


41/69

30


Gambar 3. 7Flow chart Pemberian Insentif Kompensasi/ Imbalan

2) Mekanisme Subsidi SilangMekanisme yang lebih merupakan pemberian sejumlah dukungan kegiatan dalam bentuk

finansial ataupun non finansial (program) terhadap pembangunan komponen guna lahan

tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan highest and best used of land dengan pertimbangan kepentingan strategis dalam skala yang lebih luas (provinsi, nasional,

atapun internasional). Turunan tindakan dari pemberian subsidi silang, dapat berupa:

1. Pemberian DAK kepada kabupaten/kota2. Bantuan opersional untuk pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis nasional(KSN)3. Pemberian subsidi terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas di kawasan pariwisataunggulan


42/69

31


Gambar 3. 8Flow chart Pemberian Insentif Subsidi Silang

3) Mekanisme Sewa RuangMekanisme yang berorientasi kepada aspek pengelolaan aset daerah secara lebih optimal.

Di lain sisi, memperhatikan pula aspek pemasukan dana secara lebih jelas dan lebih terukur

melalui pemanfaatan ruang (tanah dan bangunan) dengan prinsip highest and best use .

Turunan tindakan dari pemberian sewa ruang, dapat berupa:

a. Pemberian kemudahan sewa bangunan milik pemerintah untuk kegiatan/ usaha tertentu

b. Pemberian kemudahan sewa pada lahan produktif milik pemerintah kepada masyarakat(kawasan hutan produksi)


43/69

32


Gambar 3. 10Flow chart Pemberian Insentif Sewa Ruang

4) Mekanisme Urun SahamMekanisme yang berupaya meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan

dengan basis konsep membangun tanpa menggusur, disertai pembagian keuntungan

secara finansial maupun non finansial, juga terdapat keinginan untuk menciptakan sense of

belonging yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan serta

mengendalikan pemanfaatan ruang. Turunan tindakan dari urun saham, dapat berupa:

a. Pemerintah ikut menanamkan saham (misal berupa lahan) untuk suatu kegiatanpemanfaatan ruang dengan adanya ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran sahamtersebut

b. Masyarakat ikut menanamkan saham untuk kegiatan pemanfaatan ruang tertentumelalui ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran saham tersebut.


44/69

33


Gambar 3. 9Flow Chart Pemberian Insentif Urun Saham

5) Mekanisme Penyediaan sarana dan prasaranaMekanisme untuk mengakselerasi pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan

sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung pola

ruang yang sesuai dengan rencana. Turunan tindakan dari penyedian sarana dan

prasarana, dapat berupa:

a. Pembangunan infrastruktur pendukung untuk kawasan yang baru dikembangkan(contoh: pembangunan jaringan jalan menuju kawasan pertambangan)

b. Pembangunan jaringan irigasi pada kawasan pertanian terkait dengan ketahananpangan

c. Pembangunan sentra produksi/ pusat distribusi barang pada kawasan industri (UMKM)d. Pemenuhan skala layanan minimum untuk sarana dan prasarana pendukung


45/69

34


Gambar 3. 10Flow chart Pemberian Insentif Penyediaan Sarana dan Prasarana

6) Mekanisme Kemudahan PerizinanMekanisme yang berupa menyegerakan implementasi pemanfaatan ruang melalui

kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk

finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk

pengembangan lahan tertentu. Turunan tindakan dari mekanisme kemudahan perizinan,

dapat berupa:

a. Pengurangan biaya izin;b. Pengurangan waktu perijinan sehingga menjadi lebih singkat;c. Percepata

Download - Pedoman Insentif Dan Disinsentif

Top Related