PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK:KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar Hukum

STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH #2 : ICEL

Pelarangan, Pembatasan atau Disinsentif Pada Penggunaan Plastik dalam Transaksi Eceran

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; pasal 11 ayat (1) huruf a PP 81/2012).

StyrofoamKemasan sachet

Microbeads/Microplastic

Sedotan plastik sekali pakai

Kantong plastik

Pelarangan, pembatasan atau disinsentif strategis dilakukan untuk produk sekali pakai sbb:

Pelarangan, pembatasan atau disinsentif strategis dilakukan untuk produk sekali pakai sbb:

Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Walikota Banjarbaru No. 66 Tahun 2016 tentang Pengurangan Kantong Plastik

Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Larangan penggunaan styrofoam untuk makanan dan minuman di Kota Bandung – melalui Surat Edaran, dengan merujuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup