kebijakan pemberian insentif & tunjangan daerah bagi
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN
PEMBERIAN INSENTIF
& TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGAWAI
NEGERI SIPIL DI DAERAH
O L E H:
MUKJIZAT,S.Sos, M.Si
DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2016
2
Pasal 283
1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
bagian yg tdk terpisahkan dari penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan
Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan
Pemerintahan.
2) Pengelolaan Keuda dilakukan secara:
- tertib,
- taat pada ketentuan Pertr Per UU an,
- efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
- bertanggung jawab dgn memperhatikan rasa:
- keadilan, kepatutan, dan
- manfaat untuk masyarakat.
UU NO 23/2014 - UU NO 9/2015TENTANG PEMERINTAH DAERAH
KEUANGAN
DAEARAH
(PP No 58/05)
semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam
rangka Mewujudkan Pelayanan
Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi
Otorisasi, perencanaan, penga
wasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Psl 2 huruf b Permendagri no
13/06, 59/07 dan 21/2011:
menyebutkan kewajiban daerah
untuk menyelenggarakan urusan
Pemda dan membayar tagihan
pihak ketiga
KONSTRUKSI
KEBIJAKAN TP PNSD
TAMBAHAN
PENGHASILAN
KEBIJAKANPasal 63 ayat (2)
PP 58/2005
dan Pasal 39
PMDN
13/2006, 59/2007
dan 21/2011Kemampuan
Keuangan
PertimbanganObjektif
(Kriteria)
PP 58/2005
TTG PENGELOLAAN KEUDA
Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai
negeri sipil daerah berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 63 Ayat (2)
PERMENDAGRI NO 13/2006,
59/2007 DAN 21/2011
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUDA
Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri
sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan Pertrn Per UU an.
Persetujuan DPRD dilakukan pada
Pembahasan/Kesepakatan KUA/PPAS
Pasal 39 Ayat (1) dan (2)
INDIKATOR DAN TATACARA PERHITUNGAN
PERTIMBANGAN
OBJEKTIF
PRESTASI
KERJA
BEBAN
KERJA
KONDISI
KERJA
TEMPAT
BERTUGAS
P O
LAINNYA
KELANGKAA
N PROFESI
IND
IKA
TO
R M
AS
ING
-M
AS
ING
K
RIT
ER
IA
PE
MB
OB
OT
AN
MA
SIN
G-
MA
SIN
G IN
DIK
AT
OR
TA
TA
CA
RA
PE
RH
ITU
NG
AN
M
AS
ING
-MA
SIN
G IN
DIK
AT
OR
DAN/ATAU
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang dinilai melampaui beban
kerja normal.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat
bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerah terpencil.
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi
kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang dalam melaksanakan tugasnya berada
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko
tinggi.
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kelangkaan diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka.
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau
inovasi.
Tambahan Penghasilan berdasrkn pertimbangan
objektif lainnya dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian
uang makan.
Kriteria pemberian tambahan penghasilan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
11
Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013
DANA KAPITASILandasan Kebijakan
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PadaFKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk TeknisPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi
Pengelolaan dana kapitasi adalah tata carapenganggaran, pelaksanaan, penatausahaandan pertanggungjawaban dana kapitasi yangditerima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
Dana kapitasi adalah besaran pembayaranper bulan yang dibayar di muka kepada FKTPberdasarkan jumlah peserta yang terdaftartanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
12
Definisi (Psl 1 Perpres 32/2014)
1
2
Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanjadana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPDDinas Kesehatan
Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasiJKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatandana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN
Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKNpada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan
13
Penganggaran (Psl 4 Perpres 32/2014)
1
2
3
Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalamjenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekeningberkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.
RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
14
Lanjutan ....
5
4
DANA KAPITASI DIGUNAKAN
15
Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP milik
Pemerintah dimanfaatkan seluruhnya untuk:
a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan
Dana Kapitasi yang digunakan untuk Jasa
Pelayanan dialokasikan antara 40% - 60%
dari total pengembalian dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya
dimanfaatkan untuk dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan
Lanjutan ...
16
Penetapan besaran Pembayaran Jasa
Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah atas usulan
kepala SKPD Dinas Kesehatan.
DATA NARASUMBERN A M A : MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
TEMPAT/TGL LAHIR : LAMPUNG 28 MARET 1960
PENDIDIKAN : MAGESTER ILMU ADM. NEGARA
UNKRIS JAKARTA
PEKERJAAN : DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALAMAT : KANTOR
JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041
RUMAH
JL. SWAKARSA I B NO 27 RT .04/03
KEL. PONDOK KELAPA
Telpun/Faks 021- 864 8679
JAKARTA TIMUR KP 13450
HP : 0812 867 0828
NPWP : 47 108 482 2-002.000