kebijakan pemberian insentif & tunjangan daerah bagi

of 18/18
KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF & TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

Post on 18-Jan-2017

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • KEBIJAKAN

    PEMBERIAN INSENTIF

    & TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGAWAI

    NEGERI SIPIL DI DAERAH

    O L E H:

    MUKJIZAT,S.Sos, M.Si

    DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

    DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

    KEMENTERIAN DALAM NEGERI

    TAHUN 2016

  • 2

    Pasal 283

    1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan

    bagian yg tdk terpisahkan dari penyelenggaraan

    Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan

    Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan

    Pemerintahan.

    2) Pengelolaan Keuda dilakukan secara:

    - tertib,

    - taat pada ketentuan Pertr Per UU an,

    - efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

    - bertanggung jawab dgn memperhatikan rasa:

    - keadilan, kepatutan, dan

    - manfaat untuk masyarakat.

    UU NO 23/2014 - UU NO 9/2015TENTANG PEMERINTAH DAERAH

  • KEUANGAN

    DAEARAH

    (PP No 58/05)

    semua hak dan kewajiban daerah

    dalam rangka penyelenggaraan

    pemerintahan daerah yang dapat

    dinilai dengan uang

    AZAZ UMUM APBD

    1. Disusun sesuai kebutuhan dan

    penyelenggaraan pemerintah

    daerah

    2. Berpedoman pada RKPD dalam

    rangka Mewujudkan Pelayanan

    Kepada Masyarakat

    3. Mempunyai fungsi

    Otorisasi, perencanaan, penga

    wasan, alokasi, distribusi, dan

    stabilisasi

    4. Ditetapkan dengan PERDA

    APBD

    KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN

    KEUANGAN DAERAH

    Psl 2 huruf b Permendagri no

    13/06, 59/07 dan 21/2011:

    menyebutkan kewajiban daerah

    untuk menyelenggarakan urusan

    Pemda dan membayar tagihan

    pihak ketiga

  • KONSTRUKSI

    KEBIJAKAN TP PNSD

    TAMBAHAN

    PENGHASILAN

    KEBIJAKANPasal 63 ayat (2)

    PP 58/2005

    dan Pasal 39

    PMDN

    13/2006, 59/2007

    dan 21/2011Kemampuan

    Keuangan

    PertimbanganObjektif

    (Kriteria)

  • PP 58/2005

    TTG PENGELOLAAN KEUDA

    Pemerintah Daerah dapat memberikan

    tambahan penghasilan kepada pegawai

    negeri sipil daerah berdasarkan

    pertimbangan yang obyektif dengan

    memperhatikan kemampuan keuangan

    daerah dan memperoleh persetujuan

    DPRD sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan

    Pasal 63 Ayat (2)

  • PERMENDAGRI NO 13/2006,

    59/2007 DAN 21/2011

    TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUDA

    Pemerintah Daerah dapat memberikan

    tambahan penghasilan kepada pegawai negeri

    sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif

    dengan memperhatikan kemampuan keuangan

    daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

    sesuai dengan ketentuan Pertrn Per UU an.

    Persetujuan DPRD dilakukan pada

    Pembahasan/Kesepakatan KUA/PPAS

    Pasal 39 Ayat (1) dan (2)

  • INDIKATOR DAN TATACARA PERHITUNGAN

    PERTIMBANGAN

    OBJEKTIF

    PRESTASI

    KERJA

    BEBAN

    KERJA

    KONDISI

    KERJA

    TEMPAT

    BERTUGAS

    P O

    LAINNYA

    KELANGKAA

    N PROFESI

    IND

    IKA

    TO

    R M

    AS

    ING

    -M

    AS

    ING

    K

    RIT

    ER

    IA

    PE

    MB

    OB

    OT

    AN

    MA

    SIN

    G-

    MA

    SIN

    G IN

    DIK

    AT

    OR

    TA

    TA

    CA

    RA

    PE

    RH

    ITU

    NG

    AN

    M

    AS

    ING

    -MA

    SIN

    G IN

    DIK

    AT

    OR

    DAN/ATAU

  • Lanjutan ....

    Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

    Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil

    yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan

    tugas-tugas yang dinilai melampaui beban

    kerja normal.

    Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat

    bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil

    yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

    daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan

    daerah terpencil.

  • Lanjutan ....

    Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi

    kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil

    yang dalam melaksanakan tugasnya berada

    pada lingkungan kerja yang memiliki resiko

    tinggi.

    Tambahan Penghasilan berdasarkan

    Kelangkaan diberikan kepada pegawai negeri

    sipil yang dalam mengemban tugas memiliki

    ketrampilan khusus dan langka.

  • Lanjutan ....

    Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

    Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

    memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau

    inovasi.

    Tambahan Penghasilan berdasrkn pertimbangan

    objektif lainnya dalam rangka peningkatan

    kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian

    uang makan.

    Kriteria pemberian tambahan penghasilan

    ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

  • 11

    Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013

    DANA KAPITASILandasan Kebijakan

    Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PadaFKTP Milik Pemerintah Daerah

    Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada

    FKTP Milik Pemerintah Daerah

    SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk TeknisPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

    Pengelolaan dan

    Pemanfaatan Dana Kapitasi

  • Pengelolaan dana kapitasi adalah tata carapenganggaran, pelaksanaan, penatausahaandan pertanggungjawaban dana kapitasi yangditerima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

    Dana kapitasi adalah besaran pembayaranper bulan yang dibayar di muka kepada FKTPberdasarkan jumlah peserta yang terdaftartanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.

    12

    Definisi (Psl 1 Perpres 32/2014)

    1

    2

  • Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanjadana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPDDinas Kesehatan

    Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasiJKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatandana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN

    Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKNpada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan

    13

    Penganggaran (Psl 4 Perpres 32/2014)

    1

    2

    3

  • Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalamjenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekeningberkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.

    RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

    14

    Lanjutan ....

    5

    4

  • DANA KAPITASI DIGUNAKAN

    15

    Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP milik

    Pemerintah dimanfaatkan seluruhnya untuk:

    a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan

    b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan

    Kesehatan

    Dana Kapitasi yang digunakan untuk Jasa

    Pelayanan dialokasikan antara 40% - 60%

    dari total pengembalian dana Penerimaan

    Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya

    dimanfaatkan untuk dukungan biaya

    operasional pelayanan kesehatan

  • Lanjutan ...

    16

    Penetapan besaran Pembayaran Jasa

    Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan

    Keputusan Kepala Daerah atas usulan

    kepala SKPD Dinas Kesehatan.

  • DATA NARASUMBERN A M A : MUKJIZAT, S.Sos, M.Si

    TEMPAT/TGL LAHIR : LAMPUNG 28 MARET 1960

    PENDIDIKAN : MAGESTER ILMU ADM. NEGARA

    UNKRIS JAKARTA

    PEKERJAAN : DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

    DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

    KEMENTERIAN DALAM NEGERI

    ALAMAT : KANTOR

    JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041

    RUMAH

    JL. SWAKARSA I B NO 27 RT .04/03

    KEL. PONDOK KELAPA

    Telpun/Faks 021- 864 8679

    JAKARTA TIMUR KP 13450

    HP : 0812 867 0828

    NPWP : 47 108 482 2-002.000