47 bab iii kebijakan moneter di indonesia

47

BAB III

KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

III.1 Historikal Kebijakan Moneter Indonesia

Sejarah kebijakan moneter di Indonesia diawali dari didirikannya Bank Indonesia

yang merupakan bank sentral hasil nasionalisasi De Javasche Bank NV21 pada 1 Juli 1953

melalui Undang-undang No.11 Tahun 1953. Kelahiran Bank Indonesia adalah “a symbol of

sovereignity in monetary and economic affairs,” meskipun baru berdiri setelah delapan

tahun kemerdekaan.22

Dalam pengertian umum, bank sentral adalah lembaga yang bertugas untuk

mengontrol sistem keuangan dan perbankan dengan wewenang mengeluarkan dan

mengatur jumlah uang beredar23 Sedangkan menurut RG. Hawtrey (The Art of Central

Banking, 1932), ciri khas bank sentral adalah pada peranannya sebagai sumber pinjaman

terakhir bagi perbankan (lender of the last resort), dan memiliki hak untuk menerbitkan

uang kertas, yang tentu bermanfaat dan mendukung fuungsi bank sentral sebagai sumber

pinjaman terakhir bagi bank-bank itu.

Namun, hal yang lebih ditekankan dari pencapaian tujuan tersebut adalah bahwa

kebijakan bank sentral diarahkan untuk menciptakan dan menjaga faktor yang

mempengaruhi seluruh aspek tujuan pembangunan ekonomi, yaitu stabilitas harga dan

stabilitas nilai tukar sebagai dasar bagi pengembangan tabungan, penanaman modal,

pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan.

21 Bank Belanda yang diberi tugas sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial sejak

1828 22 Oey, 1991, hal. 244 23 Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa hal. 20

Analisis mekanisme ..., Ari Hidayat, FE UI, 2007

48

III.1.1 Kebijakan Moneter sebelum Penerapan Inflation Targeting (1953-1999)

III.1.1.1 Periode 1953 - 1965

Dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953 Bank Indonesia

memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas moneter, terutama memelihara nilai kurs

rupiah.

Sebelum tahun 1957, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter dan

kreditnya dengan cara:24

Mengubah suku bunga yang dikenakan pada debitur, meski fasilitas diskonto ulang

terhadap surat-surat hutang masih jarang dilakukan

Melakukan Operasi Pasar Terbuka, meski kondisi pasar uang masih sederhana

Pemberian kredit pada bank-bank komersil dengan ketentuan pagu kredit langsung

Pengendalian kredit kuantitatif dengan menentukan sektor aktivitas ekonomi yang

boleh diberi kredit, dan

Menetapkan tingkat suku bunga maksimum.

Pada tahun 1957, terdapat usaha untuk mengatur perkembangan perbankan swasta oleh

bank sentral dengan menentukan suku bunga minimum yang bisa ditawarkan kepada

masyarakat. Akibat pogram ini, terjadi kenaikan pengeluaran negara secara terus

menerus sehingga berpengaruh terhadap volume uang beredar dan mendorong

terjadinya inflasi serta kebijakan sanering pada 1959.

III.1.1.2 Periode 1966 – 1983

Masalah yang dihadapi di awal periode ini terkait dengan penanggulangan

kesulitan ekonomi yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya, yaitu rendahnya daya beli

masyarakat akibat hiper-inflasi (635.3%). Di bidang moneter, kebijakan diarahkan untuk

menekan inflasi, peningkatan nilai tukar rupiah, rehabilitasi sistem perbankan, dan

24 Charlesworth, 1959 hal 28-39


49

rekonstruksi sistem ekonomi. Sedangkan di sisi fiskal, kebijakan ditujukan untuk mencapai

lima sasaran, yaitu: (i) pengendalian inflasi, (ii) pencukupan kebutuhan pangan, (iii)

rehabilitasi prasarana ekonomi, (iv) peningkatan kegiatan ekspor, dan (v) pencukupan

kebutuhan sandang.

Pada periode rehabilitasi dan stabilisasi ini juga mulai diperkenalkan prinsip

anggaran berimbang (balanced budget) melalui Undang-undang No.13 Tahun 1967 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, diambil

kebijakan bahwa pembelanjaan rutin akan dibiayai oleh penerimaan dalam negeri,

sedangkan untuk anggaran pembangunan pembiayaannya dilakukan melalui bantuan

(hutang) luar negeri. Kredit luar negeri untuk pembiayaan pembangunan ini ditujukan

untuk mengurangi inflasi yang bersumber dari defisit anggaran akibat pencetakan uang.

Dari sisi perbankan, melalui Undang-undang No.14 Tahun 1967, perbankan

di Indonesia (bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, bank sekunder lain) diatur

sedemikian rupa sehingga bank sentral menjadi pembimbing, koordinator, pembina, dan

pengawas dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah. Di tahun 1967,

diberlakukan pula penggolongan tingkat suku bunga kredit secara sektoral.25

Pada saat oil boom tahun 1973, anggaran belanja menjadi surplus untuk

pertama kalinya, sedangkan NFA (net foreign assets) naik drastis, dan mendorong

terjadinya kenaikan uang primer. Dengan latar belakang tersebut, pada 15 November 1978,

pemerintah mengambil dua kebijakan penting. Pertama, menyesuaikan nilai tukar rupiah

terhadap mata uang dolar US dari Rp.415,- menjadi Rp.625,- per USD (devaluasi sebesar

33.6%). Kedua, mengambangkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, namun tetap

dikendalikan dengan memperhitungkan kaitannya dengan beberapa mata uang asing yang

25 Golongan I (kelompok produksi, distribusi sembako, bahan ekspor, industri kerajinan) berbunga 3%

perbulan. Golongan II (perdagangan dan jasa) berbunga 3% perbulan. Golongan III (usaha lain yang tak masuk golongan I dan II) berbunga 5% perbulan.


50

menjadi mitra dagang. Sejak saat itu, berlaku ‘Sistem Nilai Tukar Mengambang

Terkendali’ sebagai era baru kebijakan nilai tukar Indonesia.

Kebijakan yang terkenal dengan istilah KNOP-15 dimaksudkan untuk

meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor

dan merangsang produksi berorientasi ekspor. Akibat devaluasi ini, inflasi melonjak dari

6.7% tahun 1978 menjadi 21.8% di tahun 1979 dan 16% tahun1980. Pertumbuhan PDB riil

meningkat dari 6.3% tahun 1979 menjadi 9.9% tahun 1980. Pada oil shock-2 tahun 1979,

neraca perdagangan tahun 1980/1981 mencapai surplus USD 2,736 juta dan menambah

cadangan devisa bersih pada Maret 1981 sebesar USD 7,342 juta.

Tahun anggaran 1982/1983, nilai ekspor migas dan nonmigas merosot

masing-masing sebesar 19% dan 7% akibat resesi perekonomian dunia. Cadangan devisa

merosot menjadi hanya USD 3,074 juta. Transaksi berjalan juga mengalami defisit sebesar

USD 7,073 juta karena tidak diimbangi dengan kelebihan neraca modal.di luar sektor

moneter. Pertumbuhan ekonomi sendiri, turun menjadi 2.1% pada tahun 1982..

Dengan kebijakan ini, kini pemerintah lebih mengutamakan penggunaan

instrumen tidak langsung seperti: penentuan cadangan wajib, operasi pasar terbuka,

fasilitas diskonto, dan himbauan moral.

III.1.1.3 Periode 1984 – 1998

Sebagai tindak lanjut, sejak Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan

fasilitas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto. SBI yang baru

ini berbeda dengan yang ada tahun 1970, dan kemudian digantikan dengan Sertifikat

Deposito. SBI ini adalah instrumen kontraksi moneter yang dapat dipergunakan BI jika

situasi moneter dinilai terlalu ekspansif. Untuk menambah likuiditas perekonomian, BI

juga memperkenalkan instrumen ekspansi moneter untuk mengatur likuiditas perbankan

dan mengembangkan pasar uang berupa Surat Berharga Pasar Uang sejak 1 Februari 1985.


51

Kemudian pada 12 September 1986 pemerintah memutuskan lagi untuk

melakukan devaluasi nilai tukar dari Rp.1,134,- menjadi Rp.1,644,- per USD. Dari laju

pertumbuhan, ternyata pertumbuhan ekonomi tahun 1987 turun dari 5.9% menjadi 4.9%

dengan laju inflasi sebesar 8.9%. Kenaikan inflasi ini disebabkan karena adanya spekulasi

di pasar valuta asing sebagai akibat dari ketidakpastian harga migas di pasar internasional

(saat itu harga migas turun hingga USD 10 perbarel). Untuk mencegah spekulasi yang

menimbulkan pembelian valuta asing secara besar-besaran (rush), otoritas melakukan

beberapa langkah yang dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I, antara lain:

Menaikkan suku bunga SBI, fasilitas diskonto, dan tingkat rediskonto (gadai uang)

SBPU

Menurunkan pagu SBPU secara bertahap

Mengupayakan pengalihan dana milik beberapa BUMN yang ada dalam perbankan

untuk ditanam dalam SBI

Di tahun 1994, tingkat suku bunga yang rendah mengakibatkan pelarian

modal ke luar negeri (capital outflow) sehingga otoritas kembali menerapkan kebijakan

moneter ketat dengan menaikan suku bunga SBI. Selanjutnya, ditahun 1995-1996, terjadi

permintaan yang kuat akan investasi domestik yang memerlukan tambahan likuiditas.

Keadaan ini berlangsung terus dan ditambah pengelolaan pinjaman luar negeri yang tidak

sehat, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan dan perbankan tahun 1997.

Akhir periode ini masih diliputi oleh krisis nilai tukar yang terjadi sejak

semester dua tahun 1997. Krisis yang terjadi merupakan akibat dari semakin cepatnya

proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global tanpa diikuti

perangkat kelembagaan yang belum tertata dengan baik. Ini mengakibatkan kegiatan

ekonomi mengalami kontraksi yang tajam sehingga secara keseluruhan pertumbuhan

Produk Domestik Bruto merosot menjadi –13.7% tahun 1998 dibandingkan dengan 4.9%


52

di tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4.9% pada

tahun 1996 menjadi 5.1% di tahun 1998, dan laju inflasi melonjak dari 34.22% menjadi

45.44% di tahun 1998. Bahkan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp.16,500,- per

USD pada Juni 1998

Pada masa krisis ini, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia

adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kontraksi. Yang utama digunakan

adalah OPT dan Intervensi Rupiah (IR), GWM, Fasilitas Diskonto, dan Intervensi Valuta

Asing.26

Intervensi rupiah adalah salah satu instrumen tidak langsung yang memiliki

peran sejajar dengan instrumen OPT dengan tujuan memberi sinyal arah pergerakan suku

bunga melalui kegiatan pinjam-meminjam dana yang dilakukan Bank Indonesia secara

langsung di pasar uang antar bank (ON) dengan jangka waktu overnight hingga tujuh hari.

Akibat kebijakan moneter yang ketat, tingkat diskonto SBI, suku bunga ON,

deposito, dan kredit mengalami kenaikan (tabel 3.1). Peningkatan tertinggi terjadi pada

bulan Agustus 1998 (gambar 3.1) setelah Bank Indonesia mengubah sistem lelang SBI

pada akhir Juli 1998.

Tabel 3.1 Suku Bunga

1996//97 1997/98 1998/99 Rincian Persen

SBI 1 bulan 13.16 17.4 52.82 PUAB O/N 13.7 47.02 64.67 Keseluruhan 10.72 51.42 41.79 Deposito 1 bulan 16.67 28.34 49.14 3 bulan 17.09 22.15 42.19 6 bulan 16.79 16.31 30.17 12 bulan 16.66 16.79 24.31 24 bulan 15.79 15.68 16.16 Kredit

26 Ascarya, op.cit., hal. 42


53

Modal Kerja 17.67 22.16 31.77 Investasi 15.2 17.34 23.1

III.1.2 Kebijakan Moneter setelah Penerapan Inflation Targeting (1999 – sekarang)

Di tahun 1999, dikeluarkan Undang-undang No.23 tentang Bank Indonesia.

Dalam landasan hukum yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus,

yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut,

otoritas melakukan tiga tugas pokok, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta (iii) mengatur

dan mengawasi sistem perbankan27

Gambar 3.1 Posisi SBI

10

20

30

40

50

60

70

80

98:01 98:03 98:05 98:07 98:09 98:11

SBI_1BLN

Tahun 2001, kondisi nilai tukar yang melemah hingga Rp.12,000,- per USD di

bulan April turut mendorong laju inflasi hingga 3.73% pada lima bulan pertama tahun ini,

lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2000 yaitu 2.35%. Sementara suku bunga

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan di akhir triwulan kedua meningkat menjadi 16.7%

dari 15.8% di akhir triwulan pertama. Dari sisi fiskal, perekonomian tumbuh sekitar 3.5%

pada triwulan ketiga, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2000 yang

mencapai 4.4%.

Lebih lanjut, pada triwulan ketiga 2004, otoritas mengeluarkan tiga ketentuan

berkaitan dengan perbankan konvensional, yaitu: (i) ketentuan yang mengatur kembali

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum khusus untuk bank yang melakukan

kegiatan usaha secara konvensional, (ii) ketentuan yang mengatur Giro Wajib Minimum

27 Warjiyp, Perry,. Solikin, op.cit., hal. 42


54

(GWM) dalam rupiah dan valas sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas

moneter, dan (iii) ketentuan yang mengatur bahwa bank yang menyelenggarakan internet

banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara

efektif.

Pada tahun ini juga terjadi amandemen Undang-undang No.23 Tahun 1999,

menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2004 dimana pemerintah setelah berkoordinasi

dengan Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi untuk jangka

pendek dan menengah yang mencerminkan proses penurunan inflasi secara bertahap

(gradual disinflation) dan mengarah pada sasaran inflasi jangka menengah-panjang yang

kompetitif dengan negara sekitar.

Penerapan Inflation Targeting melalui penggunaan suku bunga BI Rate sebagai

sasaran operasional kebijakan moneter dimulai sejak Juli 2005. BI Rate adalah suku bunga

dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk

jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. BI Rate

yang menunjukkan penilaian Bank Indonesia terhadap prakiraan inflasi ke depan

dibandingkan dengan sasaran inflasi bertujuan agar pelaku pasar dan masyarakat dapat

mengamati penilaian Bank Indonesia dimaksud melalui penguatan transparansi yang akan

dilakukan, antara lain dalam Laporan Kebijakan Moneter

Perkembangan BI Rate sejak Juli 2005 hingga Oktober 2006 dapat dilihat dari

gambar 3.2. Dari grafik bisa dilihat kecenderungan BI Rate adalah meningkat hingga

periode Maret 2006, yaitu sebesar 12.75%. Namun sejak Mei 2006, BI Rate mulai

mengalami penurunan menjadi 12.5%. Hal ini diakibatkan beberapa hal, antara lain: (i)

kestabilan makroekonomi masih terus berlanjut hingga bulan April 2006, yang tercermin

pada perkembangan nilai tukar, inflasi, dan kondisi moneter. (ii) perbedaan dengan suku

bunga luar negeri khususnya Fed Funds dinilai masih dapat untuk diperkecil tanpa


55

mengurangi minat aliran modal masuk ke Indonesia. Penurunan suku bunga tersebut

diharapkan mampu memberikan sinyal positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

dan dapat menjaga kestabilan kondisi pasar keuangan serta tingkat suku bunga riil.

Inflasi pada Mei 2006 tercatat 0.37% (mtm) atau 15.6% (yoy), meningkat

dibanding bulan sebelumnya yang hanya 0.05% (mtm) dan 15.4% (yoy), dan secara

kumulatif Januari sampai dengan Mei 2006 mencapai 2.41%. Dari sisi nilai tukar, rupiah

mengalami depresiasi menjadi Rp.9,245 per USD dibandingkan posisi April yang

Rp.8,722,- per USD. Volatilitas rupiah juga mengalami peningkatan dibanding bulan

sebelumnya, dari 1.31% menjadi 2.54%.

Gambar 3.2 Posisi BI Rate

8

9

10

11

12

13

05:07 05:09 05:11 06:01 06:03 06:05 06:07 06:09

BI_RATE

III.2 Inflation Targeting Framework di Indonesia28

Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian di amandemen

menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2004, tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Penugasan ini memberikan kejelasan peran

otoritas moneter sehingga dapat lebih fokus dalam pencapaian "single objective"-nya.

Kestabilan nilai rupiah dimaksud, tergambar melalui tingkat inflasi yang dibedakan

menjadi dua hal, yaitu: inflasi yang berasal dari sisi permintaan (demand pull inflation) dan

inflasi dari sisi penawaran (cost push inflation). Untuk selanjutnya, nilai tukar rupiah

sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan panawaran yang terjadi di pasar, dan

BI hanya menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu fluktuatif.

28 www.bi.go.id


56

Di Indonesia, ada tiga indikator yang menggambarkan tingkat inflasi, yaitu: (i)

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan

jasa yang dikonsumsi masyarakat atas dasar survei bulanan di 45 kota terhadap 283 – 397

jenis barang dan jasa, (ii) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang menggambarkan

pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah, dan (iii)

PDB deflator

Penerapan Inflation Targeting Framework di Indonesia memiliki beberapa desain,

yaitu:

Sasaran Inflasi

Sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh pemerintah

setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-

masing sebesar 8% ± 1%, 6% ± 1%, dan 5,0% ± 1%.29

Indikator Kebijakan Moneter

Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu melakukan analisis

dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, khususnya prakiraan inflasi,

pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan

keuangan secara keseluruhan, serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi

yang ditempuh Pemerintah.

Respon Kebijakan Moneter

Respon (stance) kebijakan moneter yang dinyatakan melalui kenaikan, penurunan, atau

tidak berubahnya BI Rate, dilakukan secara konsisten dan bertahap untuk menjamin

pergerakan inflasi dan ekonomi tetap berada pada jalur pencapaian sasaran inflasi yang

telah ditetapkan.

29 Siaran pers: Rapat Koordinasi Bidang Makroekonomi tanggal 17 Maret 2006


57

Operasi Pengendalian Moneter

Pengendalian moneter ini diarahkan agar perkembangan suku bunga ON berada pada

koridor suku bunga yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian

likuiditas dan memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Koordinasi dengan Pemerintah

Koordinasi dengan pemerintah dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia

sejalan dengan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian dengan tetap menjaga

tugas dan wewenang masing-masing, dan dilakukan sesuai dengan MoU yang telah

disepakati.

Transparansi

Kebijakan moneter dikomunikasikan secara berkesinambungan kepada masyarakat

untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dalam membentuk ekspektasi dan

pencapaian sasaran inflasi. Komunikasi ini mencakup pengumuman dan penjelasan

pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang

telah dan akan ditempuh.

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kebijakan moneter disampaikan kepada DPR untuk meningkatkan

kredibilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah

ditetapkan dalam UU secara tertulis maupun penjelasan langsung atas Laporan Kebijakan

Moneter (Monetary Policy Report atau Inflation Report) secara triwulanan dan aspek-aspek

tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu.


68

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diperlihatkan hasil dan pembahasan pengujian antara berbagai

macam suku bunga, yaitu suku bunga Overnight, SBI (BI-rate), deposito 3 bulan, kredit

investasi, kredit modal kerja, nilai tukar nominal, indeks produksi, dan inflasi mencakup

periode observasi bulanan sejak 2000:1 hingga 2007:2 (n = 86).

V.1 Hasil Uji Stasioneritas

Tahap awal untuk melihat hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah

dengan menentukan apakah variabel yang akan diuji tersebut stasioner atau tidak. Regresi

yang dilakukan pada variabel yang tidak stasioner akan menimbulkan regresi palsu

(sprurious regression), yang berarti hasil regresi tersebut tidak dapat dijadikan pedoman.

Pada penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey-

Fuller (ADF) unit root test dan Philips-Perron (PP) unit root test. Hasil yang diperoleh

pada berbagai tingkat (level dan difference) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Hasil Uji Stasioneritas, ADF test

Variabel dlon dlsbi dldep,2 dlki dlkmk,2 dler lip linf

Test Value -5.487 -4.101 -7.4905 -4.476 -14.455 -8.0378 -7.3536 -11.96 1% McKinnon -4.072 -4.071 -4.0724 -4.072 -4.0724 -4.071 -4.0696 -4.074 5% McKinnon -3.465 -3.464 -3.4649 -3.465 -3.4649 -3.4642 -3.4635 -3.466

10% McKinnon -3.159 -3.159 -3.159 -3.159 -3.159 -3.1586 -3.1582 -3.159

Tabel 5.2 Hasil Uji Stasioneritas, PP test

Variabel dlon dlsbi,2 dldep,2 dlki dlkmk dler lip linf

Test Value -13.65 -14.78 -7.4224 -4.964 -4.1387 -8.0126 -7.3717 -8.444 1% McKinnon -4.071 -4.072 -4.0724 -4.071 -4.071 -4.071 -4.0696 -4.074 5% McKinnon -3.464 -3.465 -3.4649 -3.464 -3.4642 -3.4642 -3.4635 -3.466

10% McKinnon -3.159 -3.159 -3.159 -3.159 -3.1586 -3.1586 -3.1582 -3.159


69

Berdasarkan hasil uji unit root di atas, terlihat bahwa semua variabel stasioner

dengan ADF tes dan PP tes pada level, 1st difference, ataupun 2st difference dengan

menggunakan trend and intercept pada persamaan tes.

V.2 Hasil Penentuan Lag Optimal

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemilihan panjang selang yang

tepat. Hal ini penting dilakukan karena jika selang terlalu pendek, model dapat

terspesifikasi dengan kurang tepat, sedangkan jika terlalu panjang akan mengakibatkan

banyak derajat kebebasan terbuang. Hasil yang diperoleh dengan sistem VAR tipe

unrestricted, maka VAR stabil ditemukan pada lag interval keenam (lampiran).

Kemudian dilakukan dengan pemilihan kandidat lag yang optimal dengan

menggunakan informasi yang diberikan oleh AIC dan SC. Lag waktu yang memberikan

nilai terkecil (atau terdapat bintang pada hasil E-Views) dari kriteria informasi yang

diberikan adalah lag waktu yang optimal. Terlihat dari Lag Order Selection Criteria table

di bawah, maka kandidat lag optimal adalah lag 1, 2, dan 6.

Tabel 5.3 Penentuan Lag Optimal

VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LON LSBI LDEP LKI LKMK LER LIP LINF Exogenous variables: C Date: 06/28/07 Time: 01:47 Sample: 2000:01 2007:02 Included observations: 77

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 763.9946 NA 4.10E-19 -19.63622 -19.39271 -19.53882 1 1322.071 985.6940 1.10E-24 -32.46938 -30.27777* -31.59276 2 1442.944 188.3729* 2.65E-25* -33.94659 -29.80689 -32.29075* 3 1491.225 65.21094 4.56E-25 -33.53831 -27.45051 -31.10324 4 1539.934 55.66695 8.97E-25 -33.14113 -25.10523 -29.92684 5 1622.450 77.15797 9.18E-25 -33.62207 -23.63807 -29.62856 6 1729.883 78.13292 7.12E-25 -34.75020* -22.81810 -29.97746

* indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion


70

Hal selanjutnya adalah dengan membandingkan Adj R-square dari masing-

masing kandidat lag yang memungkinkan tersebut. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa lag

optimal yang digunakan adalah lag dua.

Table 5.4 Adj R-square kandidat lag optimal

Lag on sbi dep3 ki kmk er ip inflasi 1 0.893531 0.99021 0.99367 0.983913 0.99199 0.72312 0.38769 0.85661

Adj. R-squared 2 0.913612 0.99139 0.99802 0.988244 0.99556 0.75218 0.39186 0.89941

6 0.901815 0.99397 0.99792 0.994569 0.99672 0.84021 0.29047 0.91518

V.3 Hasil Pembentukan sistem SVAR

Seperti yang sudah digambarkan pada bab metodologi, permodelan SVAR yang

akan digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut.

KI

PUAB/ ON SBI Deposito

KMK

IP

Nilai Tukar Nominal

Inflasi

Permodelan tersebut, kemudian di spesifikasikan ke dalam sistem menggunakan

E-Views, akan dihasilkan estimasi SVAR berikut.

Tabel 5.5 Estimasi Sistem SVAR

Structural VAR Estimates Date: 06/28/07 Time: 01:55 Sample(adjusted): 2000:06 2007:02 Included observations: 81 after adjusting endpoints Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) Maximum iterations reached at 500 iterations Structural VAR is over-identified (4 degrees of freedom)

Model: Ae = Bu where E[uu']=I Restriction Type: short-run text form @e1 = C(1)*@u1 @e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2 @e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3 @e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4


71

@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@u5 @e6 = C(15)*@e1 + C(16)*@e2 + C(17)*@u6 @e7 = C(18)*@e1 + C(19)*@e2 + C(20)*@e3 + C(21)*@e4 + C(22)*@e5 + C(23)*@e6 + C(24)*@u7 @e8 = C(25)*@e1 + C(26)*@e2 + C(27)*@e3 + C(28)*@e4 + C(29)*@e5 + C(30)*@e6 + C(31)*@e7 + C(32)*@u8 where @e1 represents LON residuals @e2 represents LSBI residuals @e3 represents LDEP residuals @e4 represents LKI residuals @e5 represents LKMK residuals @e6 represents LER residuals @e7 represents LIP residuals @e8 represents LINF residuals

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C(2) 0.116174 0.026022 4.464445 0.0000 C(4) -0.011180 0.017404 -0.642399 0.5206 C(5) 0.107205 0.066574 1.610318 0.1073 C(7) -0.003279 0.010770 -0.304445 0.7608 C(8) -0.044501 0.041744 -1.066046 0.2864 C(9) 0.219089 0.068582 3.194573 0.0014 C(11) -0.004132 0.008901 -0.464284 0.6424 C(12) 0.024592 0.034499 0.712831 0.4760 C(13) 0.234152 0.056679 4.131156 0.0000 C(15) 0.007371 0.040363 0.182605 0.8551 C(16) 0.385037 0.154395 2.493836 0.0126 C(18) 0.085522 0.075013 1.140086 0.2543 C(19) -0.744411 0.303570 -2.452185 0.0142 C(20) -0.339664 0.551112 -0.616326 0.5377 C(21) -1.359246 0.772278 -1.760049 0.0784 C(22) 3.104805 0.934451 3.322599 0.0009 C(23) -0.049676 0.205538 -0.241686 0.8090 C(25) 0.238583 0.146441 1.629208 0.1033 C(26) 0.762879 0.609365 1.251924 0.2106 C(27) 0.667542 1.069852 0.623957 0.5327 C(28) -0.669552 1.524023 -0.439332 0.6604 C(29) 0.260503 1.929166 0.135034 0.8926 C(30) -0.108386 0.398214 -0.272180 0.7855 C(31) 0.434752 0.215192 2.020302 0.0434 C(1) 0.104400 0.008202 12.72792 0.0000 C(3) 0.024450 0.001921 12.72792 0.0000 C(6) 0.014650 0.001151 12.72792 0.0000 C(10) 0.009042 0.000710 12.72792 0.0000 C(14) 0.007473 0.000587 12.72792 0.0000 C(17) 0.033975 0.002669 12.72792 0.0000 C(24) 0.062849 0.004938 12.72792 0.0000 C(32) 0.121721 0.009563 12.72792 0.0000

Dengan estimasi matriks A dan B di atas, maka dapat dibentuk matriks dengan

Aet = Bµt sebagai berikut.

A = 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

-0.116174 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.011180 -0.107205 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.003279 0.044501 -0.219089 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

0.004132 -0.024592 -0.234152 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.007371 -0.385037 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -0.085522 0.744411 0.339664 1.359246 -3.104805 0.049676 1.000000 0.000000

-0.238583 -0.762879 -0.667542 0.669552 -0.260503 0.108386 -0.434752 1.000000


72

eON uON eSBI uSBI

eDEP uDEP

et = eKI µt = uKI

eKMK uKMK

eER uER

eIP uIP

eINF uINF

B = 0.104400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.024450 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.014650 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

0.000000 0.000000 0.000000 0.009042 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.007473 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.033975 0.000000 0.000000

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.062849 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.121721

V.4 Hasil Uji Stabilitas SVAR

Variance Decomposition Inflasi

Tabel 5.6 Variance Decomposition Inflasi

Period

S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 Shock7 Shock8

1 0.131544 6.834792 1.050568 0.477946 0.750746 0.836906 0.112706 4.314516 85.62182 2 0.170040 7.013576 2.913553 1.736214 0.928946 8.971968 0.074013 3.277243 75.08449 3 0.195135 12.02596 6.472002 2.887706 1.264980 11.13306 0.057328 2.509143 63.64982 4 0.211768 13.56035 11.47380 3.994876 1.419214 10.88707 0.166063 2.130993 56.36764 5 0.226209 15.11387 16.10129 4.799221 1.277002 9.970536 0.973418 1.965819 49.79884 6 0.238894 15.92065 19.95657 5.344734 1.153208 8.961139 2.214423 1.791956 44.65731 7 0.251105 16.44965 22.97259 5.488687 1.187174 8.151614 3.563736 1.676545 40.51001 8 0.262691 16.85598 25.24187 5.312277 1.461197 7.647110 4.663234 1.569068 37.24926 9 0.273642 17.14852 26.86253 4.962401 2.023604 7.359509 5.523414 1.492551 34.62747 10 0.283942 17.38118 27.87225 4.609097 2.856267 7.195582 6.187040 1.446831 32.45176 11 0.293501 17.49527 28.36364 4.375392 3.889335 7.104612 6.714945 1.442946 30.61386 12 0.302304 17.48003 28.43043 4.314504 5.034433 7.064150 7.143525 1.492204 29.04073

Keterangan:

Shock 1 : variabel suku bunga overnight

Shock 2 : variabel suku bunga SBI

Shock 3 : variabel suku bunga deposito 3 bulan

Shock 4 : variabel suku bunga kredit investasi


73

Shock 5 : variabel suku bunga kredit modal kerja

Shock 6 : variabel nilai tukar

Shock 7 : variabel indeks produksi

Shock 8 : variabel inflasi

Tabel Variance Decomposition di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang

dominan dalam mempengaruhi inflasi adalah shock dari inflasi itu sendiri yang kemudian

makin berkurang pengaruhnya. Hal sebaliknya terjadi pada variabel suku bunga overnight

dan SBI. Pada periode kedua dan selanjutnya, kedua suku bunga ini cukup besar

mempengaruhi pergerakan inflasi dengan tren yang makin tinggi.

Respon inflasi akibat pergerakan variabel suku bunga overnight dan SBI dapat

dilihat pada hasil Impulse Response Function (IRF) berikut.

Gambar 5.1 IRF inflasi terhadap suku bunga ON dan SBI

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Accumulated Response of LINF to StructuralOne S.D. Shock1

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

5 10 15 20 25 30 35 40 45


Pada gambar di atas diperlihatkan pergerakan inflasi akibat pengaruh

pergerakan suku bunga overnight dan SBI. Dalam jangka pendek hubungan tersebut benilai

positif, namun makin bergerak negatif seiring berjalannya waktu. Hubungan positif ini

lebih dikarenakan beberapa alasan; pertama, suku bunga overnight sangat rentan terhadap

technical shocks—berasal dari perubahan GWM, faktor musiman, dan ketidakakuratan

proyeksi pergerakan faktor otonomus. Kedua, sistem keuangan di suatu negara mempunyai

struktur dan karakteristik berbeda, sehingga kadang ada variabel suku bunga yang tidak

mempunyai peran signifikan dalam transmisi moneter. Dan ketiga, tingkat bunga nominal


74

yang mengandung ekspektasi inflasi (Fisher’s Equation) memungkinkan bahwa terdapat

hubungan positif antara inflasi dan suku bunga.

Sebab lain adalah penggunaan IHK sebagai indikator dalam menentukan tingkat

inflasi. Penggunaan IHK ternyata mengandung kelemahan yaitu noise yang dapat

mengganggu penentuan kebijakan moneter. Unsur noise tersebut antara lain kenaikan biaya

input produksi (akibat depresiasi sehingga harga input komoditi meningkat), kenaikan

biaya energi dan transportasi (kenaikan harga BBM, TDL), kenaikan biaya distribusi lokal

(akibat lanjutan dari depresiasi nilai tukar), kebijakan fiskal (ekspansi fiskal dan kebijakan

perpajakan), kelangkaan barang pasokan (supply shortage), serta faktor non-ekonomi

(gempa bumi, tsunami, banjir, dan kerusuhan sosial). Faktor-faktor tersebut tidaklah

memiliki relevansi dengan kebijakan moneter secara langsung. Dampak dari noise adalah

ketidakakuratan perubahan jangka pendek inflasi dalam mencerminkan perilaku

kecenderungan jangka panjangnya. 36

Dalam jangka panjang, hubungan respon inflasi terhadap pergerakan suku

bunga, bernilai negatuf. Hal ini sesuai dengan teori dan membenarkan hipotesis pada

bagian sebelumnya. Di samping itu, tingginya pengaruh suku bunga SBI dalam

mempengaruhi inflasi membuktikan bahwa penerapan SBI (BI rate) sebagai suku bunga

kebijakan terbukti cukup efektif. Hal tersebut ditunjukan dengan besarnya koefisien

variance decomposition yang menggambarkan seberapa besar variabel SBI mempengaruhi

inflasi.

Gambar 5.2 IRF inflasi terhadap suku bunga deposito, KI, dan KMK

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

5 10 15 20 25 30


-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

5 10 15 20 25 30


-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

5 10 15 20 25 30


36 Wijoyo Santoso dan Reza Anglingkusumo, Underlying Inflation sebaga indicator harga yang relevan dengan kebijakan moneter. Bank Indonesia.


75

Secara akumulatif pergerakan inflasi memiliki hubungan negatif dengan ketiga

variabel suku bunga. Hal ini sesuai dengan teori dan membenarkan hipotesis pada bagian

sebelumnya.

Gambar 5.3 IRF inflasi terhadap nilai tukar dan indeks produksi

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5 10 15 20 25 30


-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

5 10 15 20 25 30


Terkait dengan hubungan positif inflasi terhadap nilai tukar nominal yang bisa

dilihat pada grafik IRF di atas, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika tingkat inflasi

meningkat, dengan asumsi PPP berlaku, maka akan mengakibatkan nilai tukar melemah

(depresiasi). Selanjutnya, depresiasi ini juga akan mendorong inflasi karena pass through

effect dari barang-barang dan bahan baku impor, sehingga biaya produksi juga akan

mengalami peningkatan. Lebih lanjut, hal ini akan mengakibatkan kenaikan sangat besar

pada harga barang tradable dan nontradable, sehingga akan makin meningkatkan inflasi.

Hubungan akumulatif yang bersifat negatif antara inflasi dengan indeks

produksi yang merupakan proksi dari pendapatan nasional, sesuai dengan teori yang

dikemukakan oleh Keynes. Naiknya tingkat harga (inflasi) akan menurunkan daya saing

produk lokal karena memiliki harga yang relatif lebih mahal dibanding produk asing. Hal

ini akan memperkecil tingkat ekspor, dan masyarakat akan cenderung melakukan impor.

Akibatnya, net ekspor akan menurun. Penurunan ini melalui proses multiplier akan

menurunkan pula pendapatan nasional (indeks produksi).

Sedangkan hubungan jangka pendek yang bernilai positif bisa disebabkan

karena, kenaikan harga akan meningkatkan money demand. Dengan asumsi keseimbangan

pasar uang, kenaikan money demand akan diikuti pula dengan kenaikan money supply.


76

Kenaikan money supply berarti pula kenaikan cadangan luar negeri (asumsi kredit dalam

negeri konstan). Perubahan cadangan ini bisa diakibatkan kenaikan ekspor, penurunan

impor, ataupun kenaikan capital inflow. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan

pendapatan nasional.

Pergerakan suku bunga overnight, selain dipengaruhi oleh shock dirinya sendiri,

ternyata seiring berjalannya waktu cukup banyak dipengaruhi oleh suku bunga SBI.

Mengenai hubungan antar suku bunga jangka pendek dalam mempengaruhi suku bunga

jangka lebih panjang, hal ini bisa dilihat dari grafik IRF pada gambar 5.4. Dari grafik

tersebut dapat dilihat bahwa suku bunga ON secara positif mempengaruhi pergerakan suku

bunga jangka lebih panjang, yaitu SBI, deposito, KI, dan KMK. Hal ini sesuai dengan

hipotesis, bahwa suku bunga jangka pendek berhubungan positif dengan suku bunga

jangka lebih panjang. Hal lain adalah bahwa suku bunga kebijakan SBI ternyata cukup

berpengaruh dalam pergerakan suku bunga overnight.

Gambar 5.4 IRF suku bunga SBI, deposito, KI, KMK terhadap suku bunga ON

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

5 10 15 20 25 30

Accumulated Response of LSBI to StructuralOne S.D. Shock1

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

5 10 15 20 25 30

Accumulated Response of LDEP to StructuralOne S.D. Shock1

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

5 10 15 20 25 30

Accumulated Response of LKI to StructuralOne S.D. Shock1

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5 10 15 20 25 30

Accumulated Response of LKMK to StructuralOne S.D. Shock1

Untuk suku bunga SBI, pergerakannya banyak dipengaruhi oleh suku bunga

overnight (ON). Korelasi antara SBI dan suku bunga jangka lebih panjang dapat dilihat

dari grafik IRF pada gambar 5.5. Korelasi tersebut, kesemuanya bernilai positif.


77

Gambar 5.5 IRF suku bunga deposito, KI, dan KMK terhadap suku bunga SBI

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

5 10 15 20 25 30

Accumulated Response of LDEP to StructuralOne S.D. Shock2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

5 10 15 20 25 30


-.1

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

5 10 15 20 25 30


Suku bunga deposito 3 bulan banyak dipengaruhi oleh pergerakan diri sendiri,

yang makin menurun seiring waktu dan digantikan pengaruhnya oleh suku bunga jangka

pendek, ON dan SBI. Untuk hubungan dengan suku bunga jangka lebih panjang, dapat

dilihat dari grafik IRF pada gambar 5.6. korelasi tersebut bernilai positif dan sesuai dengan

hipotesis.

Gambar 5.6 IRF suku bunga KI, KMK terhadap suku bunga deposito

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

.20

2 4 6 8 10 12 14 16 18


-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

2 4 6 8 10 12 14 16 18


Suku bunga kredit investasi banyak dipengaruhi pergerakan suku bunga itu

sendiri dan suku bunga jangka pendek lain, yaitu ON, SBI, dan deposito 3 bulan.

Hubungan (korelasi) antara suku bunga SBI, deposito, KI, dan KMK dapat dijelaskan

melalui tabel 5.8. Tabel tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara ketiga suku bunga

tersebut sangat signifikan satu sama lain. Ini berarti bahwa pergerakan mereka erat

dipengaruhi satu sama lain.

Tabel 5.7 Korelasi antara SBI, deposito, KI, dan KMK

sbi dep3 ki kmk sbi Pearson

Correlation 1 .960(**) .747(**) .834(**)

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 N 86 86 86 86


78

dep3 Pearson Correlation .960(**) 1 .867(**) .922(**)

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 N 86 86 86 86 ki Pearson

Correlation .747(**) .867(**) 1 .935(**)

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 N 86 86 86 86 kmk Pearson

Correlation .834(**) .922(**) .935(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . N 86 86 86 86

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sama dengan suku bunga kredit investasi, pergerakan suku bunga kredit modal

kerja juga banyak dipengaruhi pergerakan suku bunga jangka lebih pendek. Hal ini

kembali membenarkan bahwa suku bunga jangka pendek mempengaruhi cukup besar

bunga jangka panjang. Hasil dari variance decomposition kredit investasi dan kredit modal

kerja dapat dilihat dari tabel 5.8 dan 5.9.

Tabel 5.8 Variance Decomposition suku bunga Kredit Investasi

Period


1 0.009647 0.781732 0.283682 11.07016 87.86443 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2 0.015223 2.282715 0.114452 15.84271 78.17219 0.887526 0.937169 1.239442 0.523802 3 0.019575 3.549707 1.320594 18.95531 68.74893 2.752878 1.475106 2.792466 0.405003 4 0.023660 7.386919 4.192659 19.99849 58.21281 5.279477 1.200403 3.363546 0.365701 5 0.027786 11.43603 7.896716 19.87379 48.94212 6.837328 0.870418 3.735285 0.408312 6 0.031901 15.58835 11.80228 19.15279 41.25086 7.267645 0.820908 3.518303 0.598860 7 0.035992 19.39258 15.53310 18.13104 34.96138 6.859861 1.088588 3.144912 0.888527 8 0.040047 22.69190 18.97840 16.90828 29.74761 6.108042 1.625262 2.709306 1.231193 9 0.044090 25.54472 22.04833 15.53465 25.36931 5.288283 2.333829 2.301705 1.579173

10 0.048112 27.94355 24.73440 14.08683 21.70877 4.536182 3.138905 1.950557 1.900810 11 0.052109 29.94676 27.02462 12.63628 18.66702 3.894617 3.985174 1.663460 2.182077 12 0.056059 31.57715 28.93225 11.25521 16.17113 3.368510 4.836809 1.441568 2.417379

Tabel 5.9 Variance Decomposition suku bunga Kredit Modal Kerja

Period


1 0.008313 0.015063 2.136531 17.02851 0.000000 80.81990 0.000000 0.000000 0.000000 2 0.014956 12.91035 11.99859 16.86445 3.240758 52.19978 0.245168 1.483412 1.057496 3 0.021263 14.99710 21.70561 16.93390 6.441627 36.10935 0.131839 1.832020 1.848549 4 0.027815 19.30600 27.11126 16.18037 6.975461 25.48233 0.591756 1.523707 2.829129 5 0.034154 22.04478 30.73514 15.57981 6.621313 18.66007 1.405546 1.449959 3.503382 6 0.040456 24.68017 33.27970 14.64380 5.717375 14.02318 2.397623 1.220369 4.037787 7 0.046684 27.02960 35.26388 13.46844 4.743174 10.78944 3.314457 1.025756 4.365256 8 0.052853 29.08174 36.87826 12.11582 3.849804 8.503524 4.187023 0.836308 4.547515


79

9 0.058963 30.87288 38.13146 10.70698 3.117008 6.852784 5.016633 0.678149 4.624099 10 0.064972 32.33547 39.07536 9.353134 2.568254 5.644568 5.828477 0.559340 4.635393 11 0.070856 33.48755 39.72558 8.121951 2.194430 4.749645 6.624401 0.486627 4.609818 12 0.076568 34.33081 40.13115 7.053226 1.973944 4.085948 7.398363 0.462352 4.564210

Selain hal tersebut di atas, dari tabel variance decomposition juga bisa dilihat

bahwa pada suku bunga kredit investasi, suku bunga kebijakan SBI (BI Rate) memiliki

pengaruh yang relatif kecil di awal forecast penelitian.

Dari definisi yang dikemukakan Bredin (et all: 2001) tingkat bunga kredit bank

disebut rigid (kaku) jika respon suku bunga kredit terhadap suku bunga pasar sangat kecil.

Dari sisi yang berbeda, efektivitas kebijakan yang ditentukan oleh tingkat bunga kebijakan

ditunjukan oleh respon suku bunga kredit terhadap suku bunga kebijakan, SBI. Dari

definisi dan persepsi tersebut, maka bisa diambil keputusan bahwa suku bunga kredit,

khususnya kredit investasi, tidak sempurna dipengaruhi suku bunga kebijakan SBI.

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal seperti tersebut. Pertama, Adverse

selection. Ini terkait dengan informasi yang tidak sempurna di pasar antara debitur dan

kreditur. Debitur menginginkan tingkat bunga tinggi agar pendapatan operasional dari sisi

kredit menjadi besar. Sedangkan kreditur sebaliknya, dengan harapan agar kredit yang

mereka ajukan tidak membebankan dari sisi bunga. Akibatnya, masing-masing pihak akan

melindungi diri dengan tidak memberikan apa yang seharusnya diketahui pihak lain secara

sempurna. Dampak lain dari hal ini adalah bahwa kebijakan yang dibuat otoritas melalui

suku bunga kebijakan tidak akan terserap sempurna hingga sektor riil.

Kedua, adjusment cost. Perbankan hanya akan mengubah suku bunga jika biaya

penyesuaian lebih rendah dari biaya dalam mempertahankan suku bunga tersebut. Biaya

dalam mempertahankan ketidakseimbangan suku bunga itu, secara positif berhubungan

dengan elastisitas permintaan kredit (Cottareli and Kourelis, 1994). Artinya, transmisi

koefisien yang rendah menggambarkan indikasi rendahnya elastisitas permintaan kredit

perbankan Indonesia.


80

Ketiga, consumer irrationality. Konsumen yang tidak realistis dalam melakukan

transaksi kredit akan lamban merespon tingginya suku bunga kredit, meskipun suku bunga

kebijakan saat ini cenderung mengalami penurunan.

Keempat, risk sharing. Di paska penerapan nilai tukar bebas mengambang saat

ini, perbankan cenderung melakukan perilaku risk averse dengan membatasi penyaluran

kredit yang memiliki resiko relatif besar dan kemudian ditempatkan ke dalam instrumen

seperti SBI dan obligasi rekap yang nyaris tanpa resiko. Perilaku ini, ditambah dengan

adanya masalah asymmetric information telah menyebabkan downward rigidity pada

tingkat bunga kredit (Alamsyah, 2004)

Pergerakan nilai tukar lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar itu

sendiri, diikuti dengan suku bunga overnight dan SBI. Korelasi antara nilai tukar dengan

suku bunga jangka pendek dapat dilihat pada gambar 5.7.

Gambar 5.7 IRF nilai tukar terhadap suku bunga ON dan SBI

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Accumulated Response of LER to StructuralOne S.D. Shock1

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

.20

.24

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Accumulated Response of LER to StructuralOne S.D. Shock2

Korelasi positif antara suku bunga ON dan SBI terhadap nilai tukar dapat

dijelaskan melalui sistematika Monetary Approach Balace of Payment (MABOP). Akibat

naiknya suku bunga tersebut, akan membuat permintaan uang menurun. Hal ini akan

berakibat pada terjadinya excess supply di pasar uang. Agar tercapai keseimbangan

permintaan dan penawaran uang, masyarakat akan melakukan ekspor uang seperti

membayar utang lebih cepat dan menaikkan impor. Akibatnya, akan terjadi capital outflow,

sehingga nilai tukar akan mengalami depresiasi.


81

Untuk indeks produksi, pergerakan variabel ini dipengaruhi oleh variabel suku

bunga SBI, KI dan KMK. Korelasi yang terjadi antara variabel yang mempengaruhi indeks

produksi dapat dilihat pada gambar 5.8. Secara akumulatif, hubungan tersebut adalah

negatif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bunga,

maka akan mempertinggi opportunity cost memegang uang. Masyarakat akan cenderung

menabung sehingga investasi relatif lebih kecil. Kecilnya investasi akan mengakibatkan

indeks produksi yang merupakan proksi pendapatan nasional menjadi semakin kecil pula.

Gambar 5.8 IRF indeks produksi terhadap suku bunga ON, SBI, deposito,

KI, KMK, dan nilai tukar

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Accumulated Response of LIP to StructuralOne S.D. Shock1

-.20

-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


-.15

-.10

-.05

.00

.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

.10

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Hubungan negatif antara indeks produksi dan nilai tukar sesuai dengan

hipotesis. Nilai tukar yang meningkat (depresiasi) akibat terjadinya capital outflow, akan

berdampak pada turunnya cadangan dalam negeri. Penurunan ini, apabila tidak diimbangi

dengan peningkatan ekspor akibat daya saing produk dalam negeri yang meningkat (akibat

depresiasi) maka akan menurunkan pula pendapatan nasional.


47 bab iii kebijakan moneter di indonesia

Documents